PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2003 (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002) MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2001, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Aloasi Khusus Non Dana Reboisasi; Mengingat : 1. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; 4. Undang-undang No.29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003; 5. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 6. Peraturan Pemerintah No.104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.84 Tahun 2001; 7. Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Memperhatikan : 1. Surat Menteri dalam Negeri Tanaggal 16 Desember 2002 No.900/1501/OTDA perihal Alokasi DAK non-DRTA 2003; 2. Surat Menteri Pendidikan Nasional tanggal 13 Desember 2002 No.46935/A/A1/PR/2002 perihal Alokasi DAK non DRTA 2003; 3. Surat Menteri Kesehatan tanggal 13 Desember 2002 No.KU.01.SJ.I.2141 perihal Alokasi DAK non-DRTA 2003; 4. Surat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tanggal 12 Desember 2002 No.KU.01.06MN/636 perihal Alokasi DAK non-DRTA 2003; 5. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tanggal 16 Desember 2002 No.5968/D3/12/2002 perihal Alokasi DAK non-DRTA 2003; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON DANA REBOISASI TAHUN ANGGARAN 2003. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di luar Dana Reboisasi yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. 2. Menteri Teknis adalah Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.
3. 4. 5.
6.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera adalah suatu rencana keuangan tahunan Negara yang ditetapkan berdasarkan Undang-udang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Daftar Alokasi Dana Alokasi Khusus adalah dokumen anggaran yang disamakan dengan Daftar Isian Kegiatan/Daftar Isian Proyek yang menampung penuediaan alokasi DAK untuk masingmasing Propinsi, Kabupaten/Kota. Daerah adalah Propinsi, Kabupaten/Kota. BAB II RUANG LINGKUP
Pasal 2 (1) Pagu DAK untuk Tahun Anggaran 2003 ditetapkan sebesar Rp.2.269.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus enam puluh sembilan milyar rupiah). (2) Pagu DAK sebagaimana dimaksaud dalam ayat (1) dialokasikan untuk : a. bidang pendidikan sebesar Rp.625.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima milyar rupiah); b. bidang kesehatan sebesar Rp.375.000.000.000,00 (tiga rataus tujuh puluh lima milyar rupiah); c. bidang infastruktur sebesar Rp.1.181.000.000.000,00 (satu triliun seratus delapan puluh satu milyar rupiah) dengan rincian : 1) prasarana jalan sebesar Rp.842.500.000.000,00 (delapan ratus empat puluh dua milyar lima ratus juta rupiah); 2) prasarana irigasi sebesar Rp.338.500.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah); d. bidang prasarana pemerintahan sebesar Rp.88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan puluh delapan milyar rupiah). BAB IV PENGGUNAAN Bagian Pertama Bidang Pendidikan Pasal 5 (1) Penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk penunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasayh Ibtidaiyah (MI). Pasal 6 (1) Penggunaan DAK bidang kesehatan diarahkan untuk kegiatan yang dapat meningkatkan daya dukung Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) bagi peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. (2) Kegiatan sebagaimana dikamsud dalam ayat (1) meliputi : a. rehabilitasi gedung Puskesmas; b. rehabilitasi fisik dan/atau pengadaan Puskesmas Keliling Perairan serta Puskesmas Keliling Roda Empat beserta peralatannya; c. peningkatan disik Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas; dan/atau d. peningkatan fisik Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan. (3) Masing-masing Daerah dapat memilih prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan besaran DAK bidang kesehatan yang diterimanya. Bagian Ketiga Bidang Insfrastruktur
Pasal 7 (1) DAK bidang insfrastruktur dialokasikan untuk mempertahankan tingkat pelayanan transportasi dan mendukung Program Ketahanan Pangan. (2) Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan sebagai berikut : a. prasarana jalan diarahkan untuk kegiatan pemeliharaan prasarana jalan Propinsi, Kabupaten/Kota; b. prasarana irigasi diarahkan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan dan/atau rehabilitasi ringan jaringan irigasi. Bagian Keempat Bidang Prasarana Pemerintahan Pasal 8 (1) DAK bidang prasarana pemerintahan dialokasikan untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimekarkan tahun 2002. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk pembangunan/perluasan gedung kantor pemerintahan. Pasal 9 Hasil dari kegiatan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 harus dapat berfungsi pada akhir Tahun 2003. Pasal 10 Kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK meliputi : 1. Biaya administrasi proyek; 2. Biaya penyiapan proyek fisik; 3. Biaya penelitian 4. Biaya pelatihan; 5. Biaya perjalanan pegawai daerah; dan 6. Lain-lain biaya umum sejenis. BAB V KRITERIA Bagian Pertama Kriteria Umum Pasal 11 (1) Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk Daerah-daearah yang memiliki kemampuan fiskal rendah atau dibawah rata-rata. (2) Perhitungan kemampuan fiskal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada Indaks dari selisih antara realisasi Penerimaan Daerah tidak termasuk Sisi Anggaran Lebih (SAL) dan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (Fiskal netto) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001. (3) Ru mus perhitungan Indeks Fiskal Netto suatu Daerah didasarkan pada membagian antara Fiskal Netto seluruh Daerah. (4) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dikalikan dengan jumlah seluruh Daerah. (5) Daerah yang memiliki Kemampuan Fiskal dibawah rata-rata adalah Daerah yang memiliki Indeks Fiskal Netto di bawah 1 (satu). Bagian Kedua Kriteria Khusu Pasal 12 Pengalokasian DAK diprioritaskan untuk Daerah-daerah: a. Daera-daerah di wilayah Propinsi Pupua;
b. c. d. e. f.
Daerah-daerah di wilayah Propinsi Naggroe Aceh Darussalam (NAD); Daerah-daerah Pemekaran Tahun 2001 sebanyak 12 Kabupaten/Kota; Daerah-daerah Pemekaran Tahun 2002 sebanyak 22 Kabupaten/Kota; Daerah-daerah Induk dari Pemerkaran Tahun 2002 sebanyak 18 Kabupaten/Kota untuk bidang infrastruktur; Daerah-daerah Ketahanan Pangan untuk bidang infrastruktur; Bagian Ketiga Kriteria Teknis
Pasal 13 (1) Kriteria Teknis Kegiatan DAK untuk bidang pendidikan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan dan irigasi ditetapkan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan bidang prasarana pemerintahan oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Mermukiman dan Prasarana Wilayah. (2) Kriteria Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Menteri yang bersangkutan berkonsultasi dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Pasal 14 Besaran alokasi DAK kepada Daerah dihitung berdasarkan Kriteria Teknis. Pasal 15 Kriteria Teknis kegiatan bidang pendidikan dengan mempertimbangkan: a. Indeks kerusakan bangunan SD/MI; b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). Pasal 16 Kriteria Teknis kegiatan bidang kesehatan dengan mempertimbangkan : a. Human Poverty Index (Indeks Kemiskinan masyarakat yang terdiri dan persentase penduduk dengan angka harapan hidup sampai dengan 40 tahun, presentasi penduduk tanpa jangkauan air bersih, presentasi penduduk tanpa jangkauan fasilitas kesehatan, dan persentase balita dengan gizi buruk); b. Indeks Jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu; c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Pasal 17 (1) Kriteria Teknis Kegiatan bidang infrastruktur meliputi : a. Kriteria Teknis untuk prasarana jalan; b. Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi. (2) Kriteria Teknis untuk prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dengan mempertimbanagkan : a. Kondisi mantap jalan Propipnsi,Kabupaten/Kota; b. Pelayanan jalan terhadap wilayah; c. Beban lalu -lintas dalam satuan mobil penumpang; d. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). (3) Kriteria Teknis untuk prasarana irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan : a. Rata-rata produksi pada sawah (ton/ha); b. Kerapatan Daerah Irigasi terhadap wilayah (km2/ha); c. Kondisi prasarana irigasi; d. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK). (4) Kriteria Teknis kegiatan bidang prasarana pemerintahan dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum prasarana gedung kantor untuk mendukung kegiatan aparatur pemerintah Daerah Pemekaran Tahun 2002
BAB VI PENETAPAN ALOKASI Pasal 18 (1) Rincian penetapan Daerah penerima dan besaran alokasi DAK untuk masing-masing bidang adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. (2) Penetapan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Bupati/Walikota yang menerima DAK dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat dengan tembusan kepada Menteri Teknis, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas. (3) Bedasarkan penetapan alokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Pengesahan Alokasi Dana Alokasi Khusus non Dana Reboisasi (SPA-DAK non DR) Tahun Anggaran 2003 dan selanjutnya dikirim kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran. (4) Besaran alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003. BAB VII DANA PENDAMPING Pasal 19 (1) Untuk menyatakan komitmen dan tanggung jawab Daerah dalam pembiayaan program yang dibiayai DAK, Daerah yang mendapat DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurangkurangnya 10% (sepuluh persen) dari nilai DAK yang diterimanya. (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003. (3) Dalam hal daerah tidak menganggarkan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pencairan DAK tidak dapat dilakukan. (4) Besaran Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Definitif dan Daftar Isian Proyek Daerah (DIPDA)/, Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK). (5) Terhadap Daerah-daerah yang tidak menyediakan Dana Pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Direktur Jenderal Anggaran. BAB VIII PENGANGGARAN Pasal 20 (1) Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17, Menteri Teknis menetapkan Petunjuk Teknis DAK. (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh Menteri Teknis kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dan Kepala Dinas terkait. Pasal 21 (1) Berdasarkan pada penetapan alokasi DAK, Gubernur, Bupati dan Walikota penerima DAK membuat Rencana Definitif. (2) Rencana Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rincian kegiatan yang akan dibiayai dari DAK sesuai dengan penggunaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 beserta rencana biaiya yang bersumber dari DAK dan Dana Pendamping. (3) Khusus untuk bidang pendidikan, dalam Penyusunan Rencana Definitif perlu dilibatkan Dewan Sekolah/Komite Sekolah.
(4) Gubernur, Bupati dan Walikota menyampaikan Rencana Definitif kepada Menteri Keuangan c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorata Jenderal Angaran. (5) Berdasarkan SPA-DAK non DR, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran melakukan konfirmasa terhadap Rencana Definitif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersama dengan Gubernur, Bupati dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan menetapkan dan menyampaikan Daftar Alokasi DAK (DA-DAK) kepada Gubernur, Bupati dan Walikota penerima DAK dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Menteri Teknis yang bersangkutan dengan dilampiriRencana Definitif. BAB IX PENYALURAN Pasal 22 (1) Atas dasar DA -DAK dan lampirannya, Gubernur, Bupati dan Walikota penerima DAK menyusun DIPDA/DASK dan mengirimkan 1 (satu) eksemplar kepada Kepala Kaontor Wilaah Direktorat Jenderal Anggaran. (2) DIPDA/DASK sebagaimana dimakskud dalam ayat (1) memuat proyek/kegiatan yang dibiayai dari DAK serta besaran DAK dan Dana Pendampingnya. (3) Dalam Hal tidak terdapat kesesuain antara DIPDA/DASK dan DA-DAK beserta lampirannya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran mengembalikan DIPDA/DASK dimaksud untuk direvisi disesuaikan dengan DA-DAK. Pasal 23 (1) Gubernur, Bupati/Walikota yang menerima DAK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk masing-masing kegiatan yang tercantum dalam DA -DAK kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat. (2) KPKN menertbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) atas nama Gubernur, Bupati/Walikota yang dimasukkan ke dalam Kas Daerah. Pasal 24 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan DAK diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran. BAB X PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 Departemen Teknis melakukan pemantauan darai segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di Daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 26 Pengawasan fungsional/pemeriksaan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan DAK dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pengawasan Daerah. BAB XI PELAPORAN Pasal 27 (1) Gubernur, Bupati dan Walikota yang menerima DAK menyampaikan Laporan Triwulan tentang pelaksanaan DAK kepada Menteri Teknis dengan tembusan kepada Menteri Keuangan. (2) Menteri Teknis melakukan evaluasi terhadap pelaklsanaan DAK dan menyampaikan hasil evaluasi tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Falam Negeri, dan Kepala Bappenas setiap semester. (3) Menteri teknis menyampaikan laporan penyelenggaraan dan evaluasi DAK kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Kepala Bappenas pada akhir tahun anggaran.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling sedikit meliputi gambaran dasar hukum, kebijakan umum Pemerintah Daerah, rencana kegiatan/program kerja dalam rangka pelaksanaan, sasaran yang ditetapkan, uraian pelaksanaan hasil yang telah dicapai, dampak dari pelaksanaan kebijakan, hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan, dan jumlah dana yang terealisasi. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 31 Desember 2002 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Ttd
B O E D I O NO
PENETAPAN ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS DANA REBOISASI T.A. 2003 UNTUK PROPINSI, KABUPATEN DAN KOTA SE-INDONESIA (Rp. Juta) No
Propinsi/Kabupetan/ Kota
1 1. .
2 NAD Aceh Barat Nagan Raya Aceh Jaya Aceh Besar Aceh Selatan Aceh Barat Daya Aceh Singkil Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh Gayo Lues Aceh Timur Aceh Tamiang Aceh Utara Bireuen Pidie Simeule Kota Banda Aceh Kota langsa Kota Loksumawe Kota Sabang Total Prop. Total Kab/Kota Total
3 2.500 3.000 1.000 1.000 2.600 3.600 1.000 1.200 6.000 2.700 1.000 3.000 1.500 1.000 1.300 3.000 7.000 5.200 1.000 1.000 5.800 2.500 52.900 55.400
SUMUT Asahan Dairi Deli Serdang Karo Labuhan Batu Langkat Mandailing Natal Nias Simalungun Tapanuli Selatan Tapanuli Tengah Tapanuli Utara Toba Samosir
4.800 1.500 2.700 2.000 2.000 2.000 2.300 1.700 4.000
2.
Bidang Infrastruktur
2.200 2.100 3.000 2.900
4 3.200 1.000 1.000 1.400 2.600 1.000
Bidang Prasarana Pemerintahan
Bidang Kesehatan
Bidang Kesehatan
5
6
7
1.400 1.300 1.200 1.400 1.500 1.300 1.000 1.400 1.200 1.000 1.200 1.100 1.200 1.100 1.600 1.000 1.000 1.100 1.100 1.000
1.600 1.515 1.415 1.600 3.200 1.415 1.400 4.100 3.200 1.215 1.200 1.515 1.200 1.300 1.100 2.200 2.200 1.315 1.615 2.800
24.100 24.100
37.105 37.105
1.800 2.800 2.500 1.200 1.600 1.900 1.300
1.700 1.700 2.100 1.700 1.700 1.600 1.400
1.300 4.400 4.500 1.600 3.000 2.200 4.300
2.100 1.900 1.300 1.800 1.400
1.700 1.500 1.700 1.600
2.400 1.700 4.100 3.100
1.000 3.100 1.000 3.000 1.000 1.000 1.100 3.000
24.400 24.400
4.000 4.000
4.000
4.000 4.000
20.000 20.000
Total
8 2.500 9.200 8.815 8.615 7.000 10.900 8.715 3.600 12.500 10.200 8.215 8.400 9.115 4.400 4.800 8.700 10.200 8.400 3.415 3.715 9.600 2.500 158.505 161.005 4.800 6.300 11.600 11.100 6.500 8.300 8.000 8.700 4.000 2.100 8.200 6.600 10.600 9.000
3.
4.
5.
6.
Kota Binjai Kota Padang Sidempuan Kota Pematang Siantar Kota Sibolga Kota Tanjung Balai Kota Tebing Tinggi Total Propinsi Total Kab/Kota Total
1.500 1.000 1.800 1.900 1.600 1.700 4.800 37.900 21.600 42.700 21.600
SUMBAR Agam Kepulawan Mentawai Limapuluh Kota Padang Pariaman Kota Pariaman Pasaman Pesisir Selatan Sawah Lunto/Sijunjung Solok Tanah Datar Kota Bukit Tinggi Kota Padang Kota Padang Panjang Kota Paya Kumbuh Kota Sawah Lunto Kota Solok Total Propinsi Total Kab/Kota Total
4.700 2.000 5.900 2.200 4.500 1.000 2.000 3.100 2.900 2.800 2.200 1.900 1.400 1.900 1.800 1.700 1.900 4.700 39.200 43.900
RIAU Kota Tanjung Pinang Total Propinsi Total Kab/Kota Total
1.000 1.200 1.000 1.000 1.000
1.300 1.815 1.500 1.700 1.500
3.800 4.015 4.300 4.600 4.100
1.000
1.700
4.400
24.600 24.600
42.115 42.115
126.215 131.015
1.500 1.000 1.500 1.200 1.100 1.400 1.500 1.500 1.500 1.100 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.500 1.800 1.700 1.400 1.215 1.400 3.200 1.700 2.700 1.400 1.500 1.600 1.600 1.500 1.400 1.500
19.400 19.400
27.115 27.115
4.700 6.600 8.700 6.800 10.200 7.315 6.600 9.800 7.300 8.900 6.000 4.400 4.100 4.500 4.300 4.100 4.400 4.700 104.015 108.715
1.000
1.000
1.715
3.715
1.000 1.000
1.000 1.000
1.715 1.715
3.715 3.715
1.100 1.300 1.100 1.400 1.500 1.100 1.400 1.300 1.100 1.000
1.800 1.400 2.300 1.900 1.200 2.100 3.100 3.300 1.600 1.300
12.300 12.300
20.000 20.000
JAMBI Batanghari Bungo Kerinci Merangin Muara Jambi Sarolangun Tanjung Jabung Barat Tanjung Jabung Timur Tebc Kota Jambi Total Propinsi Total Kab/Kota Total
7.400 1.700 2.000 6.500 2.900 2.000 2.500 1.700 2.200 2.100 1.800 7.400 25.400 32.800
BENGKULU
6.200
1.600 1.400 3.100 4.000 1.800 2.000 1.200 1.900 1.300
14.300 14.300
1.200 1.800 1.200 1.200 1.100 2.300
8.800 8.800
4.000 4.000
7.400 4.600 5.900 11.700 7.400 4.700 6.900 7.300 9.100 4.800 4.100 7.400 66.500 73.900 6.200
7.
8.
9.
10.
Bengkulu Selatan Bengkulu Utara Rejang Lebong Kota Bengkulu Total Propinsi Total Kab/Kota Total
3.300 4.200 2.700 2.000 6.200 12.200 18.400
SUMSEL Lahat Muara Enim Musi Banyuasin Banyu Asin Kota Pagar Alam Kota Prabumulih Kota Lubuk Linggau Musi Rawas Ogan Komering Ilir Ogan Komering Ulu Total Propinsi Total Kab/Kota Total
8.300 4.000
BANGKA BELITUNG Belitung Kota Pangkal Pinang Total Propinsi Total Kab/Kota Total
5.900 4.000 1.800 5.900 5.800 11.700
LAMPUNG Lampung Barant Lampung Selatan Lampung Tengah Lampung Timur Lampung Utara Tanggamus Tulang Ba wang Way Kanan Kota Bandar Lampung Kota Metro Total Propinsi Total Kab/Kota Total
4.600 1.800
BANTEN Labak Pandegelang Kota Cilegon Serang Tangerang Total Propinsi Total Kab/Kota
2.800 4.200 2.000 1.100 1.000
2.500 1.000 1.000 1.000 3.500
1.800 1.500 2.000
1.900 2.300 1.700 1.200
2.300 4.600 1.900 2.100
5.300 5.300
7.100 7.100
10.900 10.900
1.600 1.000 3.000 1.000
1.600
1.600
4.000
1.100 1.100 1.100 1.200
1.415 1.215 1.515 1.315
4.000 4.000
6.100 6.100
7.060 7.060
1.100 1.000
2.400 1.300
2.100 2.100
3.700 3.700
1.200 1.000 2.900 2.900 1.000 1.200 2.100
1.500
1.500
1.500 1.500
2.300 1.600
1.300 1.400 1.200 1.200 1.000
2.800 2.300 1.900 1.300 1.600
12.300 12.300
10.600 10.600
15.300 15.300
3.300 3.000
1.600
5.100
1.000
2.700
2.600
7.800
1.000 1.000 1.500 8.300 13.000 21.300
2.500 3.700 1.800 1.600 1.400 4.000 1.300 4.600 18.100 22.700
2.800 8.300
10.100 10.100
1.000 1.000 8.300
9.300 12.600 8.300 5.300 6.200 35.500 41.700 8.300 8.800 1.000 5.500 8.515 3.315 3.615 6.015 1.000 1.000 1.500 8.300 40.260 48.560 5.900 7.500 4.100 5.900 11.600 11.600 4.600 6.000 1.000 9.200 9.700 1.000 7.100 7.400 4.500 6.500 3.900 4.600 56.300 60.900 2.800 14.200 5.000 4.800 2.000 1.000 2.800 27.000
Total 11.
12.
JABAR Bandung Bekasi Bogor Ciamis Cianyur Cirebon Garut Indramayu Kawarang Kuningan Majalengka Purwakarta Subang Sukabumi Sumedang Kota Bogor Kota Cimahi Kota Cirebon Kota Sukabumi Kota Tasik Tasikmalaya Kota Bandung Total Propinsi Total Kab/Kota Total JATENG Banjarnegara Banyumas Batang Blora Boyolali Brebes Cilacap Demak Grobogan Jepara Karanganyar Kebumen Kendal Klaten Kudus Magelang Purbalingga Purworejo Rembang Semarang Sragen Sukoharjo Tegal
11.100
2.100
2.500 1.800 1.400 2.900 1.800 2.500 1.100 1.000 1.500 1.700 1.000
8.300
1.000 1.000 1.000 2.400 1.000 1.000 1.000 4.600 1.000 1.400 2.100 1.100 4.000 1.000 1.700
1.300
2.600
7.800
1.900
2.700
1.500
3.000
1.500 1.400 1.200 1.600
3.100 2.400 4.300 4.600
1.400 1.000 1.000 1.100 1.000 1.100
3.000 2.000 1.515 1.600 2.100 1.615
1.000 1.000
29.800
1.000 1.000 1.000 9.100 1.000 1.000 1.000 11.600 1.000 7.800 7.300 9.500 12.000 1.000 8.000 4.100 3.515 4.200 6.100 3.715 1.000 1.000
21.300 21.300
28.600 28.600
15.700 15.700
31.930 31.930
97.530 97.530
1.800 1.200
1.500 1.600 1.000 1.000 1.200 1.400 1.400 1.700 1.700 1.000 1.100 1.400 1.000 1.200 1.100 1.100 1.100 1.200 1.100 1.100 1.700 1.200 1.000
1.300 1.200
2.500 1.800
1.100
1.600
1.200 1.400
4.400 2.500
1.400 1.600
1.800 2.800
1.400 1.100 1.300 1.300 1.400 1.100 1.400 1.500 1.200
1.100 1.500 1.300 2.200 4.800 1.300 2.900 2.000 1.500
7.100 5.800 1.000 1.000 5.500 1.400 1.400 8.900 6.900 1.000 5.700 7.700 1.000 5.300 5.100 5.000 6.100 8.800 8.800 7.400 6.900 5.800 1.000
1.600
1.600 1.300 1.400 1.900 1.600 1.400 1.300 1.500 1.400 1.400 2.000 1.700 1.900
13.
14.
Temanggung Wonogiri Wanosobo Kota Magelang Kota Pekalongan Kota Salatiga Kota Surakarta Total Propinsi Total Kab/Kota Total
1.300 1.600 1.800 5.500 1.700 5.700 2.000
1.000 1.100 1.000
1.200 1.900 1.200 1.000 1.000 1.000 1.000
4.000 2.600 1.600 1.200 2.300 1.900 1.700
7.500 7.200 5.600 7.700 5.000 8.600 4.700
48.400 48.400
35.500 35.500
33.200 33.200
57.800 57.800
174.900 174.900
D.I. YOGYAKARTA Bantul Gunung Kidul Kulon Progo Sleman Kota Yogyakarta Total Propinsi Total Kab/Kota Total
5.500
JATIM Bangkalan Banyuwangi Blitar Bojonegoro Bondowaso Gresik Jember Jombang Kediri Lamongan Lumajang Madium Magetan Malang Mojokerto Nganjuk Ngawi Pacitan Pamekasan Pasuruan Ponorogo Probolonggo Sampang Sidoarjo Situbondo Treggalek Tuban Tulungagung Kota Batu Kota Blitar Kota Kediri
4.700 2.900 4.000 1.800 5.500 13.400 18.900
1.600 1.700 2.600 1.200 1.100 1.200 1.500 1.300 1.500 2.000 1.100 1.000 3.000 1.400 1.500 1.400 1.300 1.500 1.700 1.3000 1.200 1.300 1.600 1.500 1.900 1.000 1.700 1.400
1.000 1.700 1.600 3.900
1.500 1.200 1.300 1.000
2.100 1.600 1.400 1.400
8.200 8.200
5.000 5.000
6.500 6.500
1.100 1.500 1.100 1.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.600 1.000 1.100 1.000 1.000 3.000 1.100 1.600 1.000 1.100 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100
1.600 1.700 1.400 1.500
3.600 1.200 3.700 3.700
1.500
1.500
1.400 1.500 1.600 1.200 1.200 1.100
2.900 3.200 1.800 1.300 1.300 2.000
1.400 1.400 1.200 1.400
1.700 1.400 3.300 3.200
1.300 1.700 1.400
1.500 1.400 2.900
1.300 1.400 1.400 1.400 1.100 1.000 1.000
1.400 1.700 1.600 2.300 1.414 3.200 1.200
5.500 1.000 10.000 7.300 10.600 4.200 5.500 33.100 36.600
8.100 6.100 9.000 7.700 1.000 5.100 1.000 6.500 7.200 6.300 5.000 5.600 5.200 2.000 6.000 5.600 5.900 6.900 7.000 4.000 5.500 5.400 6.500 1.000 5.000 5.700 5.500 6.700 3.515 5.900 3.600
15.
16.
17.
18.
Kota Malang Kota Mojokerto Kota Pasuruan Probolinggo Total Propinsi Total Kab/Kota Total
3.400 1.500 1.200 1.600
KALBAR Bengkayang Kapuas Hulu Landak Pontianak Sambas Sangau Sintang Kota Pontianak Kota Singkawang Total Propinsi Total Kab/Kota Total
8.600 4.700 2.400 2.600 3.700 3.300 2.400 2.900 5.400 1.400 8.600 28.800 37.400
KALTENG Barito Selatan Barito Timur Barito Utara Murung Raya Kapus Kota Pangkaraya Pulang Pisau Gunung Mas Kota waringin Barat Kota waringin Timur Katingan Lamandau Sukamara Seruyan Total Propinsi Total Kab/Kota Total
6.900 4.500 2.800 4.600 2.300 4.000 3.400 1.300 2.000 6.900 4.500 1.000 1.700 1.000 1.000 6.900 41.000 47.900
KALTIM Pasir Penajam Paser Utara Total Propinsi Total Kab/Kota Total KALSEL Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah
1.100 1.000 1.000 1.000
2.600 1.400 1.700 1.300
7.100 3.900 3.900 3.900
38.200 38.200
61.615 61.615
184.315 184.315
1.500 1.700 500 1.700 1.600 2.000 2.100 1.000 1.300
1.500 2.800 2.200 3.300 3.700 2.700 2.700 1.700 1.515
14.400 14.400
22.115 22.115
1.500 1.100 1.400 1.300
1.700 2.210 3.300 2.810
4.000 4.000
1.000 1.100 1.100 1.200
2.000 3.515 3.415 2.500
4.000 4.000 4.000 4.000
1.100 1.000 1.000 1.100
1.615 1.915 1.515 1.715
4.500 4.500
32.000 32.000
13.900 13.900
28.210 28.210
6.900 7.700 10.110 9.300 10.410 6.500 6.400 10.915 11.515 10.600 4.500 7.715 8.615 7.515 7.815 6.900 119.610 126.510
3.500 1.000
2.000 1.000
4.000
1.000
1.215
5.500 8.215
4.500 4.500
3.000 3.000
4.000 4.000
1.000 1.000
1.215 1.215
13.715 13.715
65.700 2.700 2.800 2.700 2.900
2.200 2.400 1.200 1.600
1.400 1.600 1.400 1.000
3.900 3.500 1.600 1.100
5.700 10.200 10.300 6.900 6.600
50.400 50.400
34.100 34.100
1.000 2.400 2.100 1.000
6.500 6.500
4.000 4.000 2.500 1.000 1.000
8.600 7.700 6.900 7.300 11.100 10.700 8.100 7.700 8.100 4.215 8.600 71.815 80.415
19.
20.
21.
Hulu Sungai Utara Kota Baru Tabalong Tanah Laut Tapin Kota Banjarbaru Kota Banjarmasin Total Propinsi Total Kab/Kota Total
3.000 1.800 2.400 2.900 2.300 2.200 1.500 5.700 27.200 32.900
BALI Badung Bangli Buleleng Gianyar Jembrana Karangasem Klungkung Tabanan Total Propinsi Total Kab/Kota Total
5.100
NTB Bima Kota Bima Dompu Lombok Barat Lombok Tengah Lombok Timur Kota Mataram Sumbawa Total Propinsi Total Kab/Kota Total
8.500 4.400 1.300 1.600 2.200 2.200 2.300 1.600
NTT Alor Belu Ende Flores Timur Kupang Rote Ndao Lembata Manggarai Ngada Sikka Sumbawa Barat Sumbawa Timur Timor Tengah Selatan Timur Tengah Utara
6.000 1.800 5.700 2.000 2.000 3.000 1.200 3.800 2.300 1.600 1.500 1.800 1.700 5.900 4.300
1.400 1.300 1.300 1.600 1.300
1.300 1.500 1.100 1.200 1.100 1.000 1.000
3.500 4.200 3.500 3.000 1.500 1.500 1.300
14.300 14.300
13.600 13.600
28.600 28.600
1.000 2.100 2.700 2.700 2.100 1.800 4.000 5.100 15.400 20.500
83.700 89.400 5.100 1.000 5.800 7.300 1.000 6.300 6.300 4.300 10.700 5.100 42.700 47.800
1.000 1.200
2.700 1.300
3.500
1.00 1.100 1.000 1.200
1.300 2.000 1.500 2.000
10.000 10.000
6.500 6.500
10.800 10.800
2.900
1.300 1.100 1.100 1.500 1.300 1.600 1.000
1.300 1.215 1.000 1.200 2.300 1.900 1.600
8.900 8.900
10.515 10.515
8.500 9.900 7.615 4.900 6.100 8.600 8.100 4.200 1.000 8.500 50.415 58.915
1.300 1.300 1.400 1.300 2.000 1.200 1.100 1.700 1.200 1.400 1.500 1.400 1.500 1.400
2.100 2.600 3.400 3.100 2.800 1.815 1.900 4.400 2.100 2.700 4.300 2.500 3.800 2.100
6.000 5.400 9.600 6.800 6.400 10.300 9.215 6.800 10.700 6.000 5.600 8.700 6.700 11.200 10.400
2.100 1.000 1.300 1.100
4.000 1.200 1.200 2.800 2.300 1.000
8.500 15.600 24.100
9.200 8.800 8.300 8.700 6.200 4.700 3.800 5.700
11.100 11.400
2.500 1.000 2.300 1.100 1.100 1.100 2.600
4.000 4.000
4.000
22.
23.
24.
25.
Kota Kupang Total Propinsi Total Kab/Kota Total
2.000 6.000 40.600 46.600
SULUT Bolaang Mangondow Minahasa Sangihe Talaud (Kepulawan) Kota Bitung Kota Manado Total Propinsi Total Kab/Kota Total
6.700 2.700 5.300 5.800 1.200 5.700 1.500 6.700 22.200 28.900
GORONTALO Boalemo Gorontalo Kota Gorontalo Total Propinsi Total Kab/Kota Total
4.800 2.200 3.000 4.100 4.830 9.300 14.100
SULTENG Banggai Banggai Kepulauan Buol Donggala Parigi Moutong Morowali Poso Toli-toli Kota Palu Total Propinsi Total Kab/Kota Total
7.200 5.700 1.700 1.700 2.700 1.000 1.600 5.100 3.000 1.800 7.200 24.300 31.500
SULSEL Bantaeng Barru Bone Bulukumba Enrekang Gowa Jeneponto Luwu Kota Palopo Luwu Utara Majene Mamuju Maros Pangkajene Kepulauan
3.400 2.100 1.700 1.800 1.800 1.800 2.000 1.800 3.600 1.000 1.100 1.900 1.600 1.600 2.300
1.000
2.800
20.700 20.700
42.415 42.415
1.500 2.000 1.400 1.000 1.000 1.000
2.900 1.700 1.400 1.315 1.300 1.500
7.900 7.900
10.115 10.115
1.700 1.900
1.300 1.800 1.000
1.700 2.600 1.500
3.600 3.600
4.100 4.100
5.800 5.800
1.400
4.000
1.600 1.100 1.100 1.900 1.200 1.300 1.600 1.200 1.000
2.400 2.200 2.000 1.800 1.615 1.500 3.100 1.900 1.500
4.000 4.000
12.000 12.000
18.015 18.015
7.200 11.100 5.000 4.800 11.700 8.815 6.100 11.100 8.100 4.300 7.200 71.015 78.215
1.000 1.000 1.500 1.200 1.000 1.300 1.200 1.200 1.000 1.400 1.100 1.600 1.000 1.300
1.700 2.200 3.100 2.000 1.300 4.600 1.300 2.300 1.515 1.400 1.400 2.300 1.700 3.900
3.400 5.800 4.900 7.900 6.200 5.300 9.400 5.500 10.600 7.515 5.400 4.400 6.700 5.500 8.700
11.700 11.700
4.000 4.000
1.500 3.000 4.000
4.500 4.500
5.300 1.000 1.700 1.300 2.000
12.700 12.700
4.000 4.000
1.000 1.500 1.200 1.200 1.500 1.200 3.500 4.000 1.500 1.200 1.200 1.200
5.800 6.000 119.415 125.415 6.700 8.600 12.000 8.600 7.515 8.000 4.000 6.700 48.715 55.415 4.800 6.900 9.300 6.600 4.800 22.800 27.600
26.
27.
28.
29.
Pinrang Polewale Mamasa Mamasa Selayar Sondenreng Rappang Sinjai Soppeng Takalar Tana Toraja Wajo Kota Parepare Total Propinsi Total Kab/Kota Total
1.700 3.200 1.000 1.800 1.800 1.900 1.800 1.700 2.200 1.800 2.000 3.400 47.000 50.400
SILTRA Buton Kendari Muna Kota Bau-Bau Kota Kendari Total Propinsi Total Kab/Kota Total
6.900 3.100 3.900 2.900 1.000 1.800 6.900 15.700 22.600
MALUKU Maluku Tengah Maluku Tenggara Barat Maluku Tengara Pulau Buru Kota Ambon Total Propinsi Total Kab/Kota Total
8.600 5.300 6.000 7.500 4.100 5.800 8.600 28.700 37.300
MALUKU UTARA Jalmahera Tengah Kota Ternate Maluku Utara Total Propinsi Total Kab/Kota Total
4.800 4.000 5.500 4.000 4.800 13.500 18.300
PAPUA Biak Numbor Fak-Fak Jayapura Jayawijaya Monokwari Merauke Mimika Nabire Panial
7.300 2.300 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 2.600 1.000
1.200 3.200 1.000
1.100 1.200 1.000 1.100 1.800 1.000 1.200 1.300 1.200 1.200 1.000
1.700 2.300 1.215 1.600 1.500 1.500 1.800 3.300 1.600 1.800 1.700
29.900 29.900
50.730 50.730
1.500 2.000 1.500 1.000 1.000
1.500 3.200 2.000 1.415 3.000
3.100 3.100
8.300 8.300
13.115 13.115
3.100
1.900 1.200 1.200 1.100 1.000
4.500 2.800 3.400 2.000 1.900
6.300 6.300
6.400 6.400
14.600 14.600
4.000
1.200 1.000
2.600 2.300
4.000 4.000
2.200 2.200
4.900 4.900
4.800 11.800 8.800 4.000 4.800 24.600 29.400
1.400 1.400 1.600 2.200 1.800 2.400 1.500 1.800 1.900
2.900 1.600 1.500 2.600 1.800 2.400 2.000 3.300 3.500
7.300 6.600 4.000 4.100 5.800 5.600 7.300 5.000 7.700 6.400
4.000
1.200 1.300 1.200 1.200 1.200 1.200
28.900 28.900
1.900
3.200
1.000 1.500
8.000 8.000
5.700 9.900 8.215 4.500 6.300 5.700 6.000 7.500 6.200 6.000 4.700 3.400 164.530 167.930 6.900 6.100 11.000 6.400 3.415 5.800 6.900 40.215 47.115 8.600 14.800 10.000 12.100 10.400 8.700 8.600 56.000 64.600
Puncak Jaya Sorong Yapan Waropen Kota Jayapura Kota Soro ng Total Propinsi Total Kab/Kota Total
1.000 1.000 1.000 1.500 1.300 7.300 18.200 25.500
2.500 2.500
Total Propinsi Total Kab/Kota INDONESIA
143.200 699.300 824.600
338.500 338.500
88.000 88.000
1.800 1.700 1.600 1.000 1.100
3.500 1.600 1.800 1.900 2.800
23.200 23.200
33.200 33.200
6.300 4.300 4.400 4.400 5.200 7.300 77.100 84.400
375.000 375.000
825.000 825.000
143.200 2.125.800 2.269.000
