MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 288 1. NAMA JABATAN
:
Kepala Subbagian Pengelolaan Kinerja
2. IKHTISAR JABATAN : Melakukan penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN : Terwujudnya kegiatan penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama, serta evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan utang yang kredibel dan profesional. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen perencanaan. 4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.
Menerima disposisi Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; Mempelajari, menelaah, dan mengevaluasi data dan informasi untuk penyusunan bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; Membahas bersama Kepala Bagian tentang konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas dan konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran, sesuai hasil pembahasan; Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran, kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 289 4.2. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep IKU Kementerian Keuangan. 4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
Menerima dan meneliti disposisi Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep IKU Kementerian Keuangan; Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dan menyusun konsep nota dinas kepada Direktorat dan Bagian mengenai permintaan bahan masukan untuk penyusunan IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep IKU Kementerian Keuangan; Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep nota dinas kepada Direktorat dan Bagian mengenai permintaan bahan masukan untuk penyusunan IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep IKU Kementerian Keuangan dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal; Mempelajari, menelaah, dan melakukan kegiatan pendahuluan penyusunan IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep IKU Kementerian Keuangan dan menugaskan pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan serta menyiapkan bahan yang diperlukan; Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, pejabat Eselon III, dan unit terkait mengenai penyusunan IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep IKU Kementerian Keuangan kemudian menyusun konsep IKU sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi dan menyampaikan konsep IKU kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal.
4.3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap berdasarkan IKU di lingkungan Direktorat Jenderal. 4.3.1.
4.3.2.
capaian
kinerja
Menerima dan meneliti disposisi Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan IKU di lingkungan Direktorat Jenderal; Membahas bersama para Kepala Bagian Kepatuhan Internal dan Sub Manajer Kinerja tentang hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan IKU di lingkungan Direktorat Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 290 4.3.3.
4.3.4.
Menugaskan Pelaksana untuk menyusun dan menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan IKU di lingkungan Direktorat Jenderal, sesuai hasil pembahasan; Meneliti, mengoreksi, dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan IKU di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal; Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan IKU di lingkungan Direktorat Jenderal kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal.
4.4. Merumuskan konsep laporan capaian IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep laporan capaian IKU Kementerian Keuangan. 4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
Menerima dan meneliti disposisi Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep laporan capaian IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat serta masukan konsep laporan capaian IKU Kementerian Keuangan; Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan dan menyusun konsep nota dinas kepada Direktorat dan Bagian mengenai permintaan bahan masukan untuk penyusunan laporan capaian IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat Jenderal serta masukan konsep laporan capaian IKU Kementerian Keuangan; Meneliti, mengoreksi, dan memaraf konsep nota dinas kepada Direktorat dan Bagian mengenai rencana dan permintaan bahan masukan untuk konsep laporan capaian IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat serta masukan konsep laporan capaian IKU Kementerian Keuangan kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal; Mempelajari, menelaah, dan melakukan penyusunan konsep laporan capaian IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat serta masukan konsep laporan capaian IKU Kementerian Keuangan serta menugaskan pelaksana untuk menyiapkan jadwal rencana pelaksanaan pembahasan dan menyiapkan bahan yang diperlukan; Melaksanakan kegiatan pembahasan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, pejabat Eselon III, dan unit terkait mengenai penyusunan laporan capaian IKU Direktorat Jenderal dan Sekretariat Direktorat serta masukan konsep laporan capaian IKU Kementerian Keuangan kemudian menyusun laporan capaian IKU sesuai hasil pembahasan; Mengoreksi dan menyampaikan laporan capaian IKU kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal.
4.5. Merumuskan konsep rekomendasi lingkungan Direktorat Jenderal.
evaluasi
peringkat
jabatan
di
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 291 4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5. 4.5.6. 4.5.7.
Menerima disposisi Kepala Bagian Kepatuhan Internal dan melakukan identifikasi serta menyusun konsep rekomendasi dalam rangka evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan yang diperlukan untuk identifikasi dan menyusun konsep rekomendasi dalam rangka evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; Mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang diperlukan serta meneliti dan mengoreksi hasil identifikasi dan konsep rekomendasi dalam rangka evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; Membahas bersama Kepala Bagian Kepatuhan Internal dan para Kepala Subbagian di Bagian Kepatuhan Internal mengenai konsep rekomendasi dalam rangka evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal; Menugaskan pelaksana untuk menyempurnakan konsep rekomendasi dalam rangka evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal sesuai hasil pembahasan; Meneliti dan mengoreksi konsep rekomendasi dalam rangka evaluasi peringkat jabatan di lingkungan Direktorat Jenderal dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal; Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi dan Kepegawaian dalam rangka pelaksanaan sidang peringkat jabatan.
4.6. Merumuskan bahan masukan terkait dokumen pelaporan. 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4. 4.6.5. 4.6.6. 4.6.7.
Menerima disposisi Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); Menugaskan Pelaksana untuk mengumpulkan data dan informasi untuk penyusunan bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP; Mempelajari, menelaah, dan mengevaluasi data dan informasi untuk penyusunan bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP; Membahas bersama Kepala Bagian tentang konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas dan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP, sesuai hasil pembahasan; Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP, kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 292 4.7. Mengevaluasi pelaksanaan Kepatuhan Internal. 4.7.1.
4.7.2. 4.7.3.
4.7.4.
kegiatan
dan
realisasi
anggaran
Bagian
Menerima disposisi Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Kepatuhan Internal; Mempelajari dan menelaah laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; Menugaskan Pelaksana untuk menyusun konsep nota dinas dan konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Kepatuhan Internal beserta konsep nota dinas penyampaiannya; Meneliti dan mengoreksi konsep nota dinas dan konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Kepatuhan Internal kemudian menyampaikannya kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal.
4.8. Menyiapkan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat. 4.8.1. 4.8.2. 4.8.3. 4.8.4. 4.8.5.
Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Bagian Kepatuhan Internal untuk Menyiapkan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Mempelajari pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Mengikuti pembahasan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kepala Bagian; Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian.
4.9. Melakukan Pembinaan Pegawai pada Subbagian Pengelolaan Kinerja untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja. 4.9.1. 4.9.2. 4.9.3. 4.9.4.
Memberikan nasehat, menegakan dan meningkatkan disiplin bawahan; Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 293 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 5.1. 5.2.
Disposisi dan pengarahan dari Kepala Bagian Kepatuhan Internal; Rencana Kerja Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 5.3. Rencana strategis DJPU dan unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 5.4. Data, informasi, laporan, masalah, dan usul yang berkenaan berkenaan dengan penyusunan, penelaahan, monitoring, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 5.1. Tugas dan Fungsi DJPU; 5.2. Uraian Jabatan DJPU; 5.5. Analisis Beban Kerja DJPU; 5.6. Hasil rapat koordinasi antar unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 5.7. Data penyusunan LAKIP; 5.8. Kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan kelembagaan dan Ketatalaksanaan; 5.9. Konsep surat/nota dinas; 5.10. Data, informasi berkenaan bahan masukan tanggapan pertanyaan dari DPR. 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN : 6.1. 6.2.
Perangkat komputer dan sistem aplikasinya; Perangkat komunikasi : 6.2.1. Telepon; 6.2.2. Faksimil; 6.2.3. Internet; 6.3. Conference call. 6.4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.6. Peraturan perundang-undangan yang pelaksanaan dan pengawasannya dibebankan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.7. Keputusan Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan APBN; 6.8. PMK Nomor 80/PMK.01/2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Keuangan; 6.9. PMK Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 6.10. PMK Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.11. PMK Nomor 138/PMK.01/2006 jo PMK Nomor 70/PM.1/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangandan perubahan; 6.12. PMK Nomor 139/PMK.01/2006 jo PMK Nomor 55/PM.1/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Kementerian Keuangandan perubahan;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 294 6.13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya; Peraturan, Keputusan, Surat Edaran, Instruksi Menteri Keuangan atau Pejabat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan; 6.14. KMK Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Keuangan; 6.15. KMK Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Departemen Keuangan; 6.16. Surat edaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas; 6.17. Buku pedoman dan petunjuk pelaksanaan tugas dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.18. Himpunan buku mengenai prosedur dan tata kerja atau buku pedoman kerja atau petunjuk pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 6.19. Standard Operating Procedures (SOP) Direktorat Jenderal; 6.20. Buku petunjuk pelaksanaan kinerja berbasis Balanced Scorecard; 6.21. Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan laporan, program kerja, di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, dan keuangan. 7. HASIL KERJA : 7.1.
Konsep bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; 7.2. Bahan presentasi Direktur Jenderal serta Konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu One; 7.3. Strategy Map Indikator Kinerja Kemenkeu One dan bahan masukan Strategy Map Kemenkeu Wide; 7.4. Bahan presentasi Sekretaris Direktorat Jenderal dan Konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu Two Sekretariat Direktorat Jenderal; 7.5. Strategy Map Indikator Kinerja Kemenkeu Two Sekretariat Direktorat Jenderal; 7.6. Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, Four dan Five Bagian Kepatuhan Internal; 7.7. Laporan capaian triwulanan Indikator Kinerja Kemenkeu One, Kemenkeu Two Setditjen, serta Kemenkeu Three, Four dan Five Bagian Kepatuhan Internal; 7.8. Penetapan peringkat jabatan pelaksana; 7.9. Konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP; 7.10. Konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Kepatuhan Internal; 7.11. Konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bagian Kepatuhan Internal kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 295 8. WEWENANG : 8.1.
Menyampaikan bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; 8.2. Mengajukan usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal, berkaitan dengan penyusunan dan evaluasi IKU serta evaluasi peringkat jabatan; 8.3. Memperoleh data, informasi, dan dokumen yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan evaluasi IKU serta evaluasi peringkat jabatan; 8.4. Menyampaikan konsep Strategy Map Indikator Kinerja Kemenkeu One dan bahan masukan Strategy Map Kemenkeu Wide; 8.5. Menyampaikan konsep bahan presentasi Sekretaris Direktorat Jenderal dan Konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu Two Sekretariat Direktorat Jenderal; 8.6. Menyampaikan konsep Strategy Map Indikator Kinerja Kemenkeu Two Setditjen; 8.7. Menyampaikan konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, Four dan Five Bagian Kepatuhan Internal; 8.8. Menyampaikan konsep Laporan capaian triwulanan Indikator Kinerja Kemenkeu One, Kemenkeu Two Setditjen, serta Kemenkeu Three, Four dan Five Bagian Kepatuhan Internal; 8.9. Menyampaikan konsep penetapan hasil evaluasi peringkat jabatan pelaksana; 8.10. Menyampaikan konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP; 8.11. Menyampaikan konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Kepatuhan Internal; 8.12. Menyampaikan bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB : 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.
Substansi bahan masukan terkait dokumen perencanaan meliputi antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Rencana Anggaran; Substansi usul, saran, pendapat, jawaban, dan rekomendasi kepada Kepala Bagian Kepatuhan Internal, serta pihak lain yang berkompeten; Data, informasi, dokumen yang didapatkan terkait penyusunan dan evaluasi IKU serta evaluasi peringkat jabatan; Substansi konsep Strategy Map Indikator Kinerja Kemenkeu One dan bahan masukan Strategy Map Kemenkeu Wide; Substansi konsep bahan presentasi Direktur Jenderal dan Konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu One; Substansi konsep bahan presentasi Sekretaris Direktorat Jenderal dan Konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu Two Sekretariat Direktorat Jenderal;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 296 9.7. 9.8. 9.9. 9.10. 9.11. 9.12. 9.13. 9.14. 9.15.
Substansi konsep Strategy Map Indikator Kinerja Kemenkeu Two Sekretariat Direktorat Jenderal; Substansi konsep Kontrak Kinerja Kemenkeu Three, Four dan Five Bagian Kepatuhan Internal; Substansi konsep Laporan capaian triwulanan Indikator Kinerja Kemenkeu One, Kemenkeu Two Setditjen, serta Kemenkeu Three, Four dan Five Bagian Kepatuhan Internal; Substansi konsep penetapan hasil evaluasi peringkat jabatan pelaksana; Substansi konsep bahan masukan terkait dokumen pelaporan berupa LAKIP; Substansi konsep rencana tindak lanjut atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Bagian Kepatuhan Internal; Substansi bahan masukan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; Substansi konsep nota dinas/surat Bagian Kepatuhan Internal; Kerahasiaan pelaksanaan tugas.
10.DIMENSI JABATAN : Dimensi Non Finansial : 10.1. Jumlah pegawai DJPU yang harus dipantau; 10.2. Jumlah Indikator Kinerja Utama meliputi Kemenkeu Wide sampai dengan Kemenkeu Five; 10.3. Frekuensi pemantauan/monitoring IKU Sekretariat Direktorat Jenderal, IKU Direktorat Jenderal, dan sumbangan IKU Kementerian Keuangan; 10.4. Jumlah unit yang dikoordinasikan dalam hal penyusunan IKU Sekretariat Direktorat Jenderal, IKU Direktorat Jenderal, dan sumbangan IKU Kementerian Keuangan. 11.HUBUNGAN KERJA : 11.1. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Kepala Bagian Kepatuhan Internal dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat terkait penyusunan dan evaluasi IKU serta evaluasi peringkat jabatan; 11.2. Para Kepala Subbagian pada Bagian Kepatuhan Internal dalam hal pelaksanaan tugas; 11.3. Para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; 11.4. Para pejabat Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan dalam hal koordinasi penyusunan, review, monitoring dan evaluasi IKU di lingkungan Direktorat Jenderal Pengeloaan Utang; 11.5. Para pejabat Biro Organta Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi penyusunan dan pembahasan peringkat jabatan di lingkungan DJPU; 11.6. Para pejabat pada unit Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Keuangan dalam hal pelaksanaan tugas; 11.7. Konsultan dan Narasumber, dalam hal konsultansi/masukan.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 297 12.MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN : 12.1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Kepatuhan Internal dalam memahami dan menguasai IKU. Untuk itu perlu peningkatan kompetensi SDM, melalui berbagai kegiatan capacity building yang berkelanjutan. Capacity building ini juga termasuk sebagai upaya peningkatan kemampuan SDM pegawai pada unit Kepatuhan Internal dalam memahami dan mengelola kinerja organisasi; 12.2. Kesadaran (awareness) dan pemahaman terhadap IKU dalam pelaksanaan tugas oleh pejabat/pegawai DJPU masih perlu ditingkatkan. Sehingga diperlukan berbagai bentuk komunikasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap IKU kepada seluruh pejabat dan pegawai DJPU, termasuk diperlukan dukungan kebijakan dari pimpinan DJPU terkait hal tersebut; 12.3. Kurangnya dukungan dari unit terkait mengenai penyelesaian laporan, sehingga diperlukan dukungan, koordinasi, dan percepatan penyelesaian pembuatan laporan. 13.RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14.SYARAT JABATAN : 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/Golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 1 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya 14.4.1. Mampu berbahasa Inggris; 14.4.2. Mengetahui tentang instrumen pembiayaan; 14.4.3. Mampu memahami dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab organisasinya; 14.4.4. Mampu membangun jaringan kerja/melakukan kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk meningkatkan kinerja unit organisasinya; 14.4.5. Mampu melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam unit organisasinya; 14.4.6. Mampu memberikan akuntabilitas kinerja unit organisasinya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 298 14.4.7. Standar Kompetensi: 14.4.7.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.7.2. Planning and Organizing (2); 14.4.7.3. Continuous Improvement (2); 14.4.7.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.7.5. Stakeholder Service (3); 14.4.7.6. Integrity (3); 14.4.7.7. Managing Others (2); 14.4.7.8. Team Leadership (2); 14.4.7.9. Interpersonal Communication (2). 15. KEDUDUKAN JABATAN :
KEPALA BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL
KEPALA SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL I
KEPALA SUBBAGIAN KEPATUHAN INTERNAL II
KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN KINERJA
Analis Pengelolaan Kinerja Senior Analis Pengelolaan Kinerja Junior Pengolah Data Pengelolaan Kinerja Senior Pengolah Data Pengelolaan Kinerja Junior Penyaji Data Pengelolaan Kinerja Senior Penyaji Data Pengelolaan Kinerja Junior Penata Usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula
KEPALA SUBBAGIAN HARMONISASI PERATURAN