MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 220 -

1.

NAMA JABATAN :

Kepala Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II

2.

IKHTISAR JABATAN: Melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban, pengesahan dokumen Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ), penerbitan Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H), rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban, rekonsiliasi jumlah utang, penyiapan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi, serta pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri dari lender/ negara/ donor : ADB, Belgia, Brunei Darussalam, Kanada, Denmark, Perancis, Republik Federasi Jerman, IDB, Italia, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Norwegia, Polandia, Saudi Arabia, Singapura, Spanyol, Swiss, Amerika Serikat, hibah luar negeri dari donor/negara lainnya dan hibah dalam negeri.

3.

TUJUAN JABATAN: Terselenggaranya pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah secara tepat jumlah dan tepat waktu untuk menghindarkan risiko gagal bayar dan risiko keterlambatan dan/atau kelebihan/kekurangan pembayaran yang berpotensi menimbulkan biaya denda serta penyelesaian transaksi penarikan Pinjaman dan Hibah.

4.

URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1.

Menyiapkan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat. 4.1.1. 4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Mempelajari Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun lalu dan tahun berjalan; Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan dan menyiapkan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Menyerahkan draft bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Seksi Instrumen Pembiayaan Syariah; Membahas draft bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bersama para Kepala Seksi.


- 221 -

4.2.

Melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah kepada kreditur dan donor. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3.

4.2.4. 4.2.5. 4.2.6.

4.3.

Melakukan pengesahan dokumen Surat Pengesahan dan Jasa (SPHBJ). 4.3.1.

4.3.2. 4.3.3. 4.3.4.

4.4.

Mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban pinjaman kepada kreditur; Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data pinjaman yang akan jatuh tempo pada periode mendatang; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan jadwal pembayaran pinjaman sesuai dengan klausul yang tercantum dalam loan/grant agreement sebagaimana terekam pada DMFAS dan yang meliputi jadwal pembayaran pokok, bunga, dan biaya yang menjadi kewajiban pemerintah kepada kreditur; Menyusun bahan perkiraan data kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya yang menjadi kewajiban pemerintah kepada kreditur; Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan hasil penyusunan perkiraan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya yang menjadi kewajiban pemerintah kepada kreditur; Meneliti, memaraf dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Instrumen Pembiayaan Syariah hasil penyusunan perkiraan kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya yang menjadi kewajiban pemerintah kepada kreditur.

Menerima disposisi dari Kepala Subdit atas dokumen SPHBJ dan lampirannya (Surat Permintaan Pengesahan SPHBJ dari K/L, Berita Acara Serah Terima dan SPTML (Surat Pernyataan Telah Menerima Langsung Barang atau Jasa) yang telah diverifikasi; Menugaskan pelaksana untuk memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen SPHBJ, merekam data penarikan, dan mencetak hasil perekaman, Menerima, meneliti dan mengkoreksi konsep pengesahan dokumen SPHBJ yang diajukan pelaksana; Mengajukan konsep pengesahan dokumen SPHBJ kepada pejabat penandatangan SPHBJ (Kepala Subdirektorat Setelmen transaksi).

Melakukan pengesahan dokumen Surat Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H). 4.4.1.

Hibah Barang

Perintah

Pembukuan

Menerima disposisi dari Kepala Subdit atas dokumen Notice of Disbursement (NoD)/ penarikan yang telah diverifikasi;


- 222 -

4.4.2. 4.4.3. 4.4.4.

4.5.

Menugaskan pelaksana untuk memeriksa kelengkapan dokumen NoD, merekam data penarikan, dan mencetak hasil perekaman dan membuat konsep SP4H; Menerima, meneliti dan mengkoreksi konsep pengesahan dokumen SP4H yang diajukan pelaksana; Mengajukan konsep pengesahan dokumen SP4H kepada pejabat penandatangan SP4H (Kepala Subdirektorat Setelmen transaksi).

Menatausahakan penarikan dan pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah. 4.5.1. 4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

Mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan penatausahaan penarikan dan pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah; Meneliti dan memeriksa hasil verifikasi terhadap dokumen penarikan pinjaman dan hibah, data dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah yang meliputi Notice of Disbursement/Withdrawal Authorization/ Debit Advice, tagihan pembayaran pokok, bunga dan biaya (notice of payment/billing statement), jadwal pembayaran (payment to be made), SPM dan copy SP2D dan laporan realisasi pembayaran pinjaman dan hibah; Menugaskan pelaksana untuk merekam data dokumen penarikan dan data dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah ke dalam DMFAS, yang meliputi unsurunsur : tanggal valuta (Creditor Value Date); tanggal kurs (Date Local Exchange Rate); mata uang efektif (Effected Currency); nilai dalam mata uang efektif (Amount in Effected Currency); nilai ekuivalen dalam mata uang tranche (tranche currency), mata uang pinjaman (loan currency) dan mata uang rupiah (local currency); Mode of Execution; dan Nomor Referensi; Menugaskan pelaksana untuk mencetak hasil perekaman data dokumen penarikan dan data dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah dari DMFAS yang meliputi unsur-unsur : tanggal valuta (Creditor Value Date); tanggal kurs (Date Local Exchange Rate); mata uang efektif (Effected Currency); nilai dalam mata uang efektif (Amount in Effected Currency); nilai ekuivalen dalam mata uang tranche (tranche currency), mata uang pinjaman (loan currency) dan mata uang rupiah (local currency); Mode of Execution; dan Nomor Referensi; Menugaskan pelaksana untuk membubuhkan stempel “Telah Direkam” pada dokumen penarikan dan dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah serta memaraf pada stempel “Telah Direkam”;


- 223 -

4.5.6. 4.5.7.

4.6.

Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan termasuk mencatat dan mendokumentasikan dokumen penarikan dan dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah; Menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi laporan hasil penatausahaan dokumen penarikan dan dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah.

Melakukan penerbitan SPM yang berkaitan dengan penarikan dan pembayaran pinjaman dan hibah. 4.6.1. 4.6.2.

4.6.3.

4.6.4. 4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

Mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan penerbitan SPM yang berkaitan dengan penarikan dan pembayaran pinjaman dan hibah; Meneliti dan memeriksa hasil verifikasi terhadap dokumen penarikan pinjaman dan hibah, data dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah yang meliputi Notice of Disbursement/Withdrawal Authorization, Debit Advice, tagihan pembayaran pokok, bunga dan biaya (notice of payment) dan jadwal pembayaran (payment to be made); Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban rekening Bendahara Umum Negara dan atau rekening Kas Umum Negara secara akurat dan tepat waktu guna menghindarkan risiko gagal bayar dan risiko keterlambatan yang berpotensi menimbulkan biaya denda serta konsep SPM yang berkaitan dengan pelaksanaan penarikan pinjaman dan hibah; Meneliti dan memaraf konsep SPM dan lampiran beserta keseluruhan dokumen pendukungnya serta meneruskannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; Menugaskan pelaksana untuk menatausahakan termasuk mencatat dan mendokumentasikan SPM yang telah ditandatangani dan lampiran serta seluruh dokumen pendukungnya; Menugaskan pelaksana untuk melakukan pemantauan atas penyelesaian pengiriman SPM kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang dilakukan oleh Subbagian Tata Usaha Direktorat Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; Menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi konsep laporan penerbitan SPM yang berkaitan dengan penarikan dan pembayaran pinjaman dan hibah.


- 224 -

4.7.

Melakukan rekonsiliasi data dengan instansi terkait. 4.7.1. 4.7.2.

4.7.3.

4.7.4. 4.7.5.

4.8.

Melakukan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan pengelolaan transaksi pinjaman dan hibah. 4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.9.

Mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan rekonsiliasi data, pengumpulan data penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pencatatan pinjaman dan hibah; Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penarikan dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pencatatan pinjaman dan hibah dalam satu periode tertentu yang meliputi Notice of Disbursement/Withdrawal Authorization/Debit Advice, Loan Account Statement/Loan Balance, serta hasil rekonsiliasi data periode sebelumnya; Menugaskan pelaksana untuk melakukan kompilasi data penarikan dan pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah dalam satu periode tertentu yang meliputi Notice of Disbursement/Withdrawal Authorization/Debit Advice, Loan Account Statement/Loan Balance, serta hasil rekonsiliasi data periode sebelumnya; Menugaskan pelaksana untuk mencetak hasil kompilasi data penarikan dan data pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah dari DMFAS; Menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi laporan hasil pengumpulan data penarikan dan dokumen pembayaran kewajiban pinjaman dan hibah.

Mempelajari dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan transaksi penarikan dan kewajiban pembayaran pinjaman dan hibah serta menyiapkan rancangan kegiatan pengendalian internal atas pelaksanaan pengelolaan transaksi; Melakukan pencocokan dan verifikasi atas dokumen penarikan dan dokumen kewajiban pembayaran pinjaman dan hibah dengan data printout hasil perekaman data transaksi penarikan dan kewajiban pembayaran pinjaman dan hibah yang telah dilakukan oleh pelaksana dalam DMFAS; Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengendalian internal atas pelaksanaan pengelolaan transaksi penarikan dan kewajiban pembayaran pinjaman dan hibah kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi.

Menatausahakan pinjaman dan hibah luar negeri. 4.9.1.

Mempelajari dan menyiapkan rancangan penatausahaan pinjaman dan hibah luar negeri;

kegiatan


- 225 -

4.9.2.

4.9.3.

4.9.4.

4.9.5.

4.9.6.

4.10.

Menugaskan pelaksana untuk melaksanakan penelitian terhadap klausul dan persyaratan yang tercantum dalam loan /grant agreement, dan mencetak data dari DMFAS yang meliputi loan information sheet, tranches information sheet dan amortization schedule hasil perekaman dari Sub Direktorat Administrasi dan Verifikasi; Menugaskan pelaksana untuk mencocokkan dan memverifikasi antara dokumen loan /grant agreement dengan printout dari DMFAS yang meliputi loan information sheet, tranches information sheet dan amortization schedule; Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan mengenai hasil pencocokan dan verifikasi dokumen loan /grant agreement dengan loan information sheet, tranches information sheet dan amortization schedule; Menugaskan pelaksana untuk melakukan penatausahaan termasuk pencatatan dan mendokumentasikan loan /grant agreement, loan information sheet, tranches information sheet dan amortization schedule; Memeriksa dan menandatangani laporan mengenai hasil pencocokan dan verifikasi dokumen loan /grant agreement dengan loan information sheet, tranches information sheet dan amortization schedule dan menyampaikannya kepada Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi.

Menyiapkan bahan masukan mengenai pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling). 4.10.1. Mempelajari dan menyiapkan rancangan kegiatan penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling); 4.10.2. Menugaskan pelaksana untuk mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling); 4.10.3. Membahas bersama pelaksana hasil pengumpulan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling); 4.10.4. Melakukan kompilasi 4.10.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil pengumpulan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling); 4.10.6. Meneliti dan memaraf konsep laporan hasil pengumpulan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman (rescheduling) serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi.


- 226 -

4.11.

Menyiapkan bahan masukan mengenai pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap). 4.11.1. Mempelajari dan menyiapkan rancangan kegiatan penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.11.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan mengenai pelaksanaan mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.11.3. Membahas bersama pelaksana atas hasil penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.11.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep laporan hasil penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); 4.11.5. Meneliti, memaraf konsep laporan hasil penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap) dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi.

4.12.

Menyiapkan bahan informasi mengenai penarikan pinjaman, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga atas pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD dan atau Pemda. 4.12.1. Mempelajari surat permintaan informasi yang telah didisposisikan oleh Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi dan menyiapkan rancangan kegiatan penyiapan bahan informasi mengenai penarikan pinjaman, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga atas pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD dan atau Pemda; 4.12.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan informasi mengenai penarikan pinjaman, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga atas pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD dan atau Pemda; 4.12.3. Membahas bersama pelaksana hasil penyiapan bahan informasi mengenai penarikan pinjaman, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga atas pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD dan atau Pemda;


- 227 -

4.12.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep jawaban kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman – Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan informasi mengenai penarikan pinjaman, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga atas pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD dan atau Pemda; 4.12.5. Meneliti dan memaraf konsep jawaban kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman – Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan informasi mengenai penarikan pinjaman, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga atas pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD dan atau Pemda, serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.13.

Menyiapkan bahan masukan mengenai pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang. 4.13.1. Mempelajari dan menyiapkan rancangan kegiatan penyiapan bahan masukan mengenai pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.13.2. Menugaskan pelaksana untuk melakukan penyiapan bahan masukan mengenai pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.13.3. Membahas bersama pelaksana hasil penyiapan bahan masukan mengenai pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.13.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun bahan masukan mengenai pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; 4.13.5. Meneliti dan mengoreksi bahan masukan mengenai pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang serta menyampaikannya kepada Kepala Subdiraktorat Setelmen Transaksi.

4.14.

Menyiapkan bahan masukan tentang penyampaian rekomendasi mengenai term and conditions berkaitan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman luar negeri yang masih dalam proses negosiasi.


- 228 -

4.14.1. Mempelajari dan menyiapkan rancangan kegiatan penyiapan bahan masukan tentang penyampaian rekomendasi mengenai term and conditions berkaitan dengan kewajiban pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman yang masih dalam proses negoisasi; 4.14.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan mengenai pinjaman luar negeri yang masih dalam proses negoisasi, meliputi pilihan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya; bilangan hari dalam satu tahun; alternatif pembayaran biaya (fees) secara tunai atau dikapitalisasi; penetapan jenis mata uang; 4.14.3. Membahas bersama pelaksana hasil penyiapan bahan masukan pinjaman luar negeri yang masih dalam proses negoisasi, meliputi pilihan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya; bilangan hari dalam satu tahun; alternatif pembayaran biaya (fees) secara tunai atau dikapitalisasi; penetapan jenis mata uang; 4.14.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep rekomendasi mengenai pilihan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya; bilangan hari dalam satu tahun; alternatif pembayaran biaya (fees) secara tunai atau dikapitalisasi; penetapan jenis mata uang; 4.14.5. Meneliti, mengoreksi dan memaraf konsep rekomendasi mengenai pilihan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya; bilangan hari dalam satu tahun; alternatif pembayaran biaya (fees) secara tunai atau dikapitalisasi; penetapan jenis mata uang, serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.15.

Menyiapkan bahan masukan mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan). 4.15.1. Mempelajari dan menyiapkan rancangan kegiatan penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan interest rate swap (tawaran perubahan tingkat bunga) dari lender terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan); 4.15.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan masukan mengenai pelaksanaan interest rate swap (tawaran perubahan tingkat bunga) dari lender terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan); 4.15.3. Membahas bersama pelaksana hasil penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan interest rate swap (tawaran perubahan tingkat bunga) dari lender terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan);


- 229 -

4.15.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun hasil penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan interest rate swap (tawaran perubahan tingkat bunga) dari lender terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan); 4.15.5. Meneliti dan mengoreksi hasil penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan interest rate swap (tawaran perubahan tingkat bunga) dari lender terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan), serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 4.15.6. Mengikuti pembahasan hasil pengumpulan dan pengolahan data mengenai pelaksanaan interest rate swap (tawaran perubahan tingkat bunga) dari lender terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan) bersama Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 4.15.7. Menyusun konsep surat permintaan rekomendasi kepada Direktorat Portofolio dan Risiko Utang mengenai pelaksanaan interest rate swap (tawaran perubahan tingkat bunga) dari lender terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan) dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 4.15.8. Mempelajari surat rekomendasi dari Direktorat Portofolio dan Risiko Utang yang telah didisposisikan oleh Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 4.15.9. Menyusun konsep surat konfirmasi persetujuan / penolakan kepada lender mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan) dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.16.

Membina pegawai Seksi Setelmen Transaksi PH II untuk meningkatkan motivasi dan Prestasi Kerja. 4.16.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.16.2. Memberi kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.16.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.16.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan.

5.

BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5.

Disposisi Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; Data Realisasi Pinjaman dan / atau Hibah Luar Negeri; Dokumen SPHBJ; Dokumen Penarikan; APBN dan DIPA Pengelolaan Utang untuk pembayaran Pokok, Bunga, dan Biaya lainnya;


- 230 -

5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 6.

Tagihan pembayaran pokok, bunga, dan biaya/notice of payment/billing statement dari lender; Naskah Perjanjian Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (NPPHLN); Amandemen NPPHLN; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Surat dari instansi terkait; Rencana pembayaran utang; Surat pemberitahuan dari kreditor/lender mengenai jumlah disbursement yang disetujui; Data Kurs Harian BI; Data dan informasi umum pinjaman dan hibah luar negeri berdasarkan output Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS); Surat pemberitahuan dari Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri mengenai berlaku efektifnya pinjaman dan/atau hibah luar negeri; Printout data bunga mengambang; Rencana kerja direktorat; Data penyusunan LAKIP.

ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 6.14.

Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pelaksanaannya; Undang-undang tentang APBN; Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Peraturan perundang-undangan lainnya mengenai Pinjaman dan Hibah Luar Negeri; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Pedoman (guidelines) yang dikeluarkan oleh lender; Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Sistem jaringan dan aplikasi utang.


- 231 -

7.

HASIL KERJA: 7.1.

7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6.

7.7. 7.8. 7.9.

7.10. 7.11. 7.12.

7.13. 7.14.

7.15. 7.16.

Konsep laporan hasil penyusunan proyeksi kewajiban pembayaran pokok, bunga dan biaya kembali pinjaman luar negeri yang menjadi kewajiban pemerintah kepada lender dan atau negara kreditur;Proyeksi pembayaran kembali pinjaman yang harus diselesaikan pemerintah; Konsep Pengesahan Dokumen SPHBJ; Konsep SP4HLN; Laporan hasil penatausahaan dokumen penarikan dan dokumen pembayaran kembali pinjaman luar negeri, kepada Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi; Konsep laporan penerbitan SPM yang berkaitan dengan pelaksanaan pencairan dan/atau pembayaran kembali pinjaman luar negeri; Laporan hasil pengendalian internal atas pelaksanaan pengelolaan transaksi penarikan dan kewajiban pembayaran pinjaman luar negeri Konsep SPM beserta lampirannya atas beban rekening Bendahara Umum Negara; Konsep Surat Pengesahan Hibah Barang dan Jasa (SPHBJ); Konsep Surat Perintah Pembukuan Pinjaman dan/atau Hibah (SP4H); Laporan hasil pencocokan dan verifikasi dokumen loan /grant agreement dengan loan information sheet, tranches information sheet dan amortization schedule Konsep laporan pelaksanaan penyelesaian terhadap perhitungan, pemrosesan, dan pencatatan penarikan/pembayaran kewajiban pokok, bunga pinjaman luar negeri; Konsep laporan hasil pengumpulan bahan dan data berkaitan dengan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling); Konsep laporan hasil penyiapan bahan masukan mengenai pelaksanaan mengumpulkan bahan dan data berkaitan dengan penukaran utang (debt swap); Konsep jawaban kepada Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman – Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas permintaan informasi mengenai penarikan pinjaman, realisasi pembayaran kewajiban pokok dan bunga serta biaya lainnya, dan tingkat bunga atas pinjaman yang diteruspinjamkan kepada BUMN, BUMD dan atau Pemda; Bahan masukan mengenai pengumpulan dan pengolahan data utang dalam rangka penyusunan RUU-APBN dan strategi pengelolaan utang; Konsep rekomendasi mengenai pilihan tanggal jatuh tempo pembayaran pokok, bunga dan biaya lainnya; bilangan hari dalam satu tahun; alternatif pembayaran biaya (fees) secara tunai atau dikapitalisasi; penetapan jenis mata uang; Konsep surat konfirmasi persetujuan / penolakan kepada lender mengenai pelaksanaan interest rate swap (perubahan jenis bunga) terhadap pinjaman luar negeri yang sedang berjalan (on going loan); Bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


- 232 -

8.

WEWENANG: 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

9.

Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi; Menyusun bahan proyeksi data kewajiban pembayaran kembali pinjaman luar negeri; Memaraf pada stempel “Telah Direkam” pada dokumen penarikan pinjaman dan dokumen pembayaran pinjaman luar negeri; Memaraf konsep SPM; Mengoreksi dan memaraf konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas.

TANGGUNG JAWAB: 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6.

Kebenaran usulan, saran, dan pendapat kepada Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi; Kebenaran bahan proyeksi data kewajiban pembayaran kembali pinjaman luar negeri; Kebenaran stempel “Telah Direkam” pada dokumen penarikan penarikan pinjaman dan dokumen pembayaran pinjaman luar negeri; Kebenaran konsep SPM; Kebenaran konsep-konsep surat atau laporan mengenai pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri; Kerahasiaan pelaksanaan tugas.

10. DIMENSI JABATAN: 10.1.

Dimensi Finansial: 10.1.1.

Penyerapan Utang Desember 2010) :

Pemerintah Periode tahun 2010 per 31

10.1.1.1. Jumlah Komitmen : USD 219.4 miliar; 10.1.1.2. Jumlah Pencairan/disbursement : USD 208 miliar; 10.1.1.3. Jumlah yang belum Dicairkan/undisbursed : USD 11 miliar. 10.1.2.

Transaksi penarikan dan pembayaran cicilan pokok, bunga dan biaya pinjaman luar Negeri dalam satu tahun (TA 2010) data per 31 Desember 2010 : 10.1.2.1. 10.1.2.2. 10.1.2.3. 10.1.2.4.

10.2.

Penarikan pinjaman : Rp. 49.547,0 miliar; Pembayaran cicilan pokok : Rp. 50.632,5 miliar; Pembayaran bunga : Rp. 14.021,5 miliar; Pembayaran biaya lainnya (fees) : Rp. 555,8 miliar.

Dimensi Non Finansial: 10.2.1.

Jumlah NPPHLN (loan agreement/grant agreement) per 31 Desember 2010 sebanyak 4.687 terdiri :


- 233 -

10.2.2. 10.2.3. 10.2.4. 10.2.5.

10.2.1.1. Fully paid : 2.663 10.2.1.2. Fully disbursed : 1.656 10.2.1.3. Active loan : 321 10.2.1.4. Cancelled Loan : 47 Jumlah dokumen penarikan sebanyak 5.656 per-tahun Jumlah dokumen tagihan pembayaran sebanyak 7.028 pertahun Jumlah SPM sebanyak 3.495 per-tahun Unit koordinasi dalam pelaksanaan transaksi dan publikasi: 10.2.5.1. 10.2.5.2. 10.2.5.3. 10.2.5.4.

10.2.6. 10.2.7. 10.2.8. 10.2.9.

Menteri Keuangan; KKPU; Internal Ditjen Pengelolaan Utang; Bank Indonesia.

Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan setelmen; Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pencatatan/akuntansi utang dan publikasi data utang; Jumlah SPM/SP2D penyelesaian kewajiban utang; Lender/negara: 10.2.9.1. Seksi Setelmen Transaksi PHLN I: 10.2.9.1.1.

Multilateral: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD); International Development Assistance (IDA), International Fund for Agricultural Development (IFAD); European Investment Bank (EIB); Nordic Investment Bank (NIB);

10.2.9.1.2.

Bilateral: Jepang, Republik Rakyat China, Hongkong, Taiwan, Australia, Selandia Baru, Belanda, Inggris, Austria, Swedia, Finlandia, Hungaria, Slovakia, Afrika Selatan, negaranegara Eropa lainnya dan negaranegara Afrika lainnya.

10.2.9.2. Seksi Setelmen Transaksi PHLN II : 10.2.9.2.1. 10.2.9.2.2.

Multilateral: Asian Development Bank (ADB), Islamic Development Bank (IDB); Bilateral: Singapura, Malaysia, Brunei Darrussalam, Korea, Kuwait, Saudi Arabia, Amerika Serikat, Canada, Perancis, Republik Federasi Jerman, Italia, Belgia, Spanyol, Swiss, Denmark, Norwegia, Polandia, negaranegara Asia lainnya dan negara-negara Amerika lainnya.


- 234 -

11. HUBUNGAN KERJA: 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8.

Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi dalam hal pelaksanaan tugas; Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Ditjen Anggaran dalam hal alokasi dana untuk pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan pinjaman luar negeri;; Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman dan Executing Agency dalam hal informasi status loan; Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam hal penerbitan SPM dan SP2D; Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal penelaahan DIPA; Bank Indonesia dalam hal rekonsiliasi dan konsilidasi data dan setelmen utang; Para lender dalam hal pelaksanaan verifikasi loan agreement.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1.

12.2.

12.3.

Masih adanya ketergantungan terhadap kelengkapan dokumen dari pihak-pihak terkait untuk keperluan penyempurnaan pencatatan dan publikasi data utang, sehingga perlu dilakukan komunikasi, koordinasi yang kondusif serta rekonsiliasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait; Masih adanya ketidaksamaan antara data realisasi penarikan pinjaman luar negeri yang bersumber dari SP2D/Surat Pengesahan Pembukuan (SP3) dengan data realisasi penarikan yang berasal dari lender, sehingga perlu dilakukan up date data realisasi penarikan pinjaman luar negeri; Masih terdapatnya penerbitan SPM pembayaran utang yang tidak melebihi/melampaui nilai pagu dalam dokumen anggaran (DIPA) yang disebabkan belum diterbitkannya revisi DIPA yang bersangkutan, sehingga diperlukan upaya percepatan proses penyelesaian revisi DIPA.

13. RISIKO JABATAN: Tidak ada.


- 235 -

14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.

Pangkat/ golongan Pendidikan formal Diklat/Kursus Syarat lainnya 14.4.1. 14.4.2. 14.4.3. 14.4.4. 14.4.5.

: Penata (III/c) : Strata 2/Strata 1 : Diklatpim Tk.IV :

Pemahaman bahasa Inggris; Pemahaman manajemen portofolio, resiko pasar, dan operasional pengelolaan utang; Pemahaman peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai utang; Pemahaman penggunaan sarana informasi pengelolaan utang; Stándar Kompetensi. 14.4.5.1. 14.4.5.2. 14.4.5.3. 14.4.5.4. 14.4.5.5. 14.4.5.6. 14.4.5.7. 14.4.5.8. 14.4.5.9.

In-Depth Problem Solving & Analysis Planning and Organizing Continuous Improvement Policies, Processes & Procedures Stakeholder Service Integrity Team Work and Collaboration Team Leadership Interpersonal Communication

(2) (2) (2) (2) (3) (3) (2) (2) (2)


- 236 -

15. KEDUDUKAN JABATAN:

KEPALA SUBDIREKTORAT SETELMEN DAN TRANSAKSI

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI PINJAMAN DAN HIBAH I

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI PINJAMAN DAN HIBAH II

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA

Perumus ST PH II Senior Perumus ST PH II Junior Pemroses Data ST PH II Senior Pemroses Data ST PH II Junior Penyaji Data ST PH II Senior/Staf Junior Penyaji Data ST PH II Junior Penata Usaha Senior/Staf Pemula Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula

KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI INSTRUMEN PEMBIAYAAN SYARIAH

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents