MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1562/KM.1/2011 TENTANG URAIAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. NAMA JABATAN : Direktur Pinjaman dan Hibah 2. IKHTISAR JABATAN : 5.1.1.1.1.1.1.1.3.

P a tugas merumuskan g pelaksanaan kebijakan dan standardisasi e pinjaman dan hibah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan

Mempunyai pengelolaan oleh Direktur Jenderal. 3. TUJUAN JABATAN :

| -

1 Terwujudnya rumusan pelaksanaan kebijakan dan standar pinjaman dan hibah yang efektif, efisien, aman, dan akuntabel. -

pengelolaan

4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN : 4.1. Merumuskan dokumen perencanaan direktorat. 4.1.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari dokumen perencanaan direktorat, antara lain Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, RKAK/L dan Road Map. 4.1.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk merumuskan konsep dokumen perencanaan direktorat; 4.1.3. Membahas konsep dokumen perencanaan direktorat bersama para Kasubdit; 4.1.4. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk menyusun konsep dokumen perencanaan direktorat berdasarkan hasil pembahasan; 4.1.5. Meneliti, mengoreksi, dan menetapkan serta menyampaikan dokumen perencanaan direktorat kepada Direktur Jenderal. 4.2. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah. 4.2.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari masalah perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah; 4.2.2. Memberi disposisi Kasubdit untuk merumuskan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah; 4.2.3. Membahas perumusan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah bersama dengan para Direktur dan Direktur Jenderal; 4.2.4. Memberi disposisi Kasubdit untuk merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah sesuai hasil pembahasan; 4.2.5. Meneliti dan mengoreksi rumusan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pinjaman dan hibah dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.


-24.3. Merumuskan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundangundangan serta ketentuan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan pinjaman/hibah.

P

4.3.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundangundangan serta ketentuan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan pinjaman/hibah; 4.3.2. Memberi disposisi para Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan pinjaman/hibah; 4.3.3. Membahas standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan pinjaman/hibah bersama para Kasubdit; 4.3.4. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan rancangan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan pinjaman/hibah, berdasarkan hasil pembahasan; 4.3.5. Meneliti dan mengoreksi rancangan standardisasi materi perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pelaksanaan yang mendukung pengelolaan pinjaman/hibah.

a g e

4.4.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari masalah berkenaan dengan pelaksanaan dan rencana pinjaman/hibah yang akan dibahas dalam pertemuan dengan lender/donor; 4.4.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk menyusun bahan pertemuan dengan calon lender/donor diantaranya berupa inventarisasi permasalahan; 4.4.3. Membahas bahan pertemuan dengan lender/donor bersama Kasubdit sesuai bidang tugasnya; 4.4.4. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk menyusun bahan pertemuan dengan lender/donor sesuai hasil pembahasan; 4.4.5. Meneliti dan mengoreksi bahan pertemuan dengan lender/donor serta menghadiri atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam pertemuan dengan lender/donor. 4.5. Mengevaluasi analisis kelayakan pembiayaan atas usulan kegiatan yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari pinjaman/hibah.

-

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.4. Mengoordinasikan kegiatan pertemuan dengan pemberi pinjaman/hibah (lender/donor) dalam rangka penyusunan rencana pinjaman/hibah.


-34.5.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari usulan pembiayaan kegiatan yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari pinjaman/hibah; 4.5.1. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk melakukan analisis terhadap kelayakan pembiayaan yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari pinjaman/hibah; 4.5.2. Mengevaluasi hasil analisis kelayakan usulan pembiayaan kegiatan yang sebagian/seluruh dananya bersumber dari pinjaman/hibah. 4.6. Mengevaluasi tawaran pembiayaan Penjamin Kredit Ekspor.

yang

bersumber

dari

Lembaga

P

4.6.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mengevaluasi tawaran pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor dari aspek finansial atas tawaran peserta pengadaan barang; 4.6.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk mengevaluasi tawaran pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor berdasarkan penetapan jenis sumber pembiayaan dan menyiapkan surat tanggapan; 4.6.3. Meneliti dan mengoreksi evaluasi tawaran pembiayaan yang bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor dan konsep surat tanggapan serta menyampaikan kepada Executing Agency.

a g e

4.7.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti surat Kementerian PPN/Bappenas mengenai kelayakan proyek beserta Daftar Kegiatan dengan memperhatikan ketentuan Batas Maksimal Pinjaman; 4.7.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan bahan-bahan yang diperlukan dan surat usulan pinjaman kepada lender; 4.7.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat usulan pinjaman kepada lender (formal request), dan menyampaikan ke Direktur Jenderal. 4.8. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan seleksi calon Kreditor Swasta Asing. 4.8.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari Batas Maksimal Pinjaman dan penetapan jenis sumber pembiayaan untuk pinjaman yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing; 4.8.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah III dan/atau IV untuk merumuskan konsep Surat Keputusan penunjukan panitia seleksi pengadaan pinjaman yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing dan nota dinas Direktur kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

-

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.7. Mengoordinasikan usulan pinjaman untuk membiayai proyek yang sudah memenuhi kriteria kesiapan proyek.


-44.8.3. Meneliti dan mengoreksi konsep Surat Keputusan penunjukan panitia seleksi pengadaan pinjaman yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing dan menyampaikan kepada KPA; 4.8.4. Menerima penetapan pemenang seleksi calon Kreditor Swasta Asing dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). 4.9. Mengoordinasikan kegiatan seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri.

P

4.9.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti penetapan Batas Maksimal Pinjaman dan kegiatan seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri; 4.9.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah IV untuk merumuskan konsep Surat Keputusan penunjukan panitia seleksi pengadaan pinjaman dalam negeri; 4.9.3. Meneliti dan mengoreksi konsep Surat Keputusan penunjukan panitia seleksi pengadaan pinjaman dalam negeri dan menyampaikan kepada KPA; 4.9.4. Menerima penetapan pemenang seleksi calon pemberi pinjaman dalam negeri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.10.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari surat usulan Fact Finding Mission terhadap proyek yang diusulkan; 4.10.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan bahan kick-off dan wrap-up meeting dan konsep surat undangan kepada instansi terkait; 4.10.3. Meneliti dan mengoreksi bahan serta menandatangani surat undangan kepada instansi terkait dan Lender; 4.10.4. Memimpin atau menghadiri atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam kick-off dan wrap-up meeting bersama instansi terkait dan Lender dan menandatangani minutes of meeting. 4.11. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Appraisal Mission dari calon Lender. 4.11.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari surat usulan Appraisal Mission terhadap proyek yang diusulkan; 4.11.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan bahan Appraisal Mission dan konsep surat undangan kepada instansi terkait apabila pelaksanaan Appraisal Mission dilaksanakan di Direktorat Pinjaman dan Hibah serta meneliti dan mengoreksi bahan serta menandatangani surat undangan kick-off meeting kepada instansi terkait;

-

4.10. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Fact Finding Mission dari Lender.


-54.11.3. Memimpin atau menghadiri atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam kick-off meeting bersama pihak-pihak terkait dan memberi disposisi kasubdit terkait untuk melaksanakan kunjungan appraisal mission ke lokasi proyek; 4.11.4. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat undangan wrap-up meeting dalam rangka Appraisal Mission kepada instansi terkait; 4.11.5. Memimpin atau menghadiri atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam wrap-up meeting bersama pihak-pihak terkait dan menandatangani minutes of meeting. 4.12. Merumuskan tanggapan atas Draft Exchange of Notes, Draft Government Arrangement dan/atau Draft Financial Protocol kepada Kementerian Luar Negeri.

4.13. Mengoordinasikan Agreement.

penelaahan

Draft

Loan/Credit/Grant/Rescheduling

4.13.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement dari pihak Lender/Donor; 4.13.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk menyusun konsep bahan daftar tanggapan (bahan matrix to negotiate) atas draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; 4.13.3. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan daftar tanggapan (bahan matrix to negotiate) atas draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement.

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

4.12.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari surat Kementerian Luar Negeri mengenai permintaan tanggapan terhadap draft Exchange of Notes, draft Government Arrangement dan/atau draft Financial Protocol dari pihak Lender; 4.12.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep surat undangan kepada instansi terkait dan menyiapkan tanggapan draft Exchange of Notes, draft Government Arrangement dan/atau draft Financial Protocol; 4.12.3. Memimpin atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam rapat pembahasan draft Exchange of Notes, draft Government Arrangement dan/atau draft Financial Protocol bersama instansi terkait; 4.12.4. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk menyusun tanggapan draft Exchange of Notes, draft Government Arrangement dan/atau draft Financial Protocol sesuai hasil pembahasan; 4.12.5. Meneliti dan mengoreksi konsep surat dan tanggapan draft Exchange of Notes, draft Government Arrangement dan/atau draft Financial Protocol, menandatangani surat dan menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri.


-64.14. Merumuskan Surat Keputusan (SK) Tim Negosiasi (apabila disyaratkan). 4.14.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti penyiapan Surat Keputusan (SK) Tim Negosiasi; 4.14.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep surat permintaan usulan nama anggota tim negosiasi kepada Kementerian PPN/Bappenas, Executing Agency dan instansi terkait; 4.14.3. Mengevaluasi usulan nama anggota tim negosiasi dari Kementerian PPN/Bappenas, Executing Agency dan instansi terkait dan memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep Surat Keputusan Tim Negosiasi; 4.14.4. Meneliti dan mengoreksi konsep Surat Keputusan Tim Negosiasi, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal. 4.15. Mengoordinasikan kegiatan rapat inter-kementerian/lembaga (interkem).

4.16. Mengoordinasikan pelaksanaan negosiasi dengan pihak Lender/Donor. 4.16.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari surat usulan negosiasi dari pihak Lender/Donor; 4.16.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep surat undangan negosiasi, atau dalam hal negosiasi dilaksanakan secara korespondensi menyiapkan konsep surat tanggapan atas draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement kepada Lender/Donor;

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

4.15.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari mengenai rapat interkem pembahasan atas draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; 4.15.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk menyusun konsep surat undangan rapat interkem pembahasan atas draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; 4.15.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat undangan rapat interkem pembahasan draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement kepada instansi terkait; 4.15.4. Memimpin atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam rapat interkem pembahasan draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement dan kesepakatan atas susunan anggota Tim Negosiasi dan memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep matrix to negotiate hasil rapat interkem pembahasan draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; 4.15.5. Meneliti dan mengoreksi matrix to negotiate hasil rapat interkem pembahasan draft Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.


-74.16.3. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat undangan kepada anggota Tim Negosiasi yang dilampiri Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang Tim Negosiasi (apabila disyaratkan) atau dalam hal negosiasi dilaksanakan secara korespondensi meneliti, mengoreksi dan menandatangan surat tanggapan atas draft Loan/Credit/ Grant/Rescheduling Agreement kepada Lender/Donor; 4.16.4. Menghadiri atau memimpin Tim Negosiasi pada saat negosiasi draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement dengan lender/donor serta memaraf atau menandatangani minutes of negotiation. 4.17. Merumuskan laporan hasil negosiasi dengan pihak Lender/Donor.

P

4.17.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari perumusan laporan hasil negosiasi dengan pihak Lender/Donor; 4.17.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan bahan laporan hasil negosiasi kepada Menteri Keuangan melalui Kasubdit Pinjaman dan Hibah secara periodik; 4.17.3. Meneliti dan mengoreksi konsep laporan hasil negosiasi pinjaman/hibah dengan pihak lender/donor dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal. perjanjian

pinjaman

(Power

of

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.18.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari perumusan dokumen pelaksanaan perjanjian pinjaman (Power of Attorney dan Evidence of Authority); 4.18.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan konsep Power of Attorney dan Evidence of Authority dari Menteri Keuangan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman; 4.18.3. Meneliti dan mengoreksi konsep Power of Attorney dan Evidence of Authority, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal. 4.19. Mengoordinasikan pelaksanaan Rescheduling Agreement.

penandatanganan

Loan/Credit/Grant/

4.19.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti surat usulan penandatanganan Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement dari pihak lender/donor dalam hal penandatanganan perjanjian dilakukan secara seremonial;

-

4.18. Merumuskan dokumen pelaksanaan Attorney dan Evidence of Authority).


-8-

4.20. Mengoordinasikan kegiatan perekaman General Information atas data Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement. 4.20.1. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengoordinasikan kegiatan perekaman General Information atas data Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement ke dalam Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS) serta menyampaikan hasil perekaman kepada Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen; 4.20.2. Meneliti, mengoreksi dan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri Informasi Data Induk (General Information Sheet).

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

4.19.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk mempersiapkan pelaksanaan penandatanganan Loan/Credit/ Grant/Rescheduling Agreement dalam hal penandatanganan dilakukan secara seremonial, dan dalam hal lender/donor telah menandatangani Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement terlebih dahulu (sirkular) memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan nota dinas Direktur mengenai permintaan penandatanganan Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement (countersigning) kepada Direktur Jenderal; 4.19.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat undangan penandatanganan perjanjian dan konsep bahan pidato pimpinan dan press release, serta dokumen lain yang berkaitan dengan persiapan penandatanganan Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement, menandatangani nota dinas serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal; 4.19.4. Menghadiri proses penandatanganan Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement dan memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan surat penyampaian Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement kepada Lender/Donor, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan instansi terkait lainnya dan merumuskan nota dinas permintaan nomor register kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; 4.19.5. Meneliti dan mengoreksi konsep surat penyampaian Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement kepada BPK dan instansi terkait lainnya beserta konsep nota dinas permintaan nomor register kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, menandatangani surat penyampaian Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement kepada lender/donor, BPK dan instansi terkait lainnya serta menandatangani nota dinas permintaan nomor register dan menyampaikan kepada instansi terkait dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.


-94.21. Merumuskan permintaan penerbitan Legal Opinion.

P

4.21.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti persyaratan pengefektifan perjanjian pinjaman sesuai dengan Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; 4.21.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan surat permintaan penerbitan Legal Opinion kepada Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atau Menteri Hukum dan HAM sesuai yang disyaratkan; 4.21.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat Direktur kepada Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan atau konsep surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM mengenai permintaan penerbitan Legal Opinion serta konsep Legal Opinion; 4.21.4. Menandatangani dan menyampaikan surat permintaan penerbitan Legal Opinion kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, atau menandatangani surat permintaan penerbitan Legal Opinion kepada Menteri Hukum dan HAM dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.22.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti persyaratan pengefektifan perjanjian pinjaman/hibah sesuai Loan/Credit/Grant/ Rescheduling Agreement; 4.22.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan surat permintaan konfirmasi Direktur kepada Executing Agency dan instansi terkait mengenai pemenuhan conditions precedent yang menjadi kewajibannya; 4.22.3. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat permintaan konfirmasi pemenuhan Conditions Precedent Direktur serta menyampaikan kepada Executing Agency dan instansi terkait lainnya. 4.22.4. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti kelengkapan dokumen conditions precedent sesuai persyaratan Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; 4.22.5. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan surat Direktur perihal penyampaian dokumen conditions precedent kepada lender/donor; 4.22.6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat penyampaian dokumen conditions precedent dan menyampaikan kepada Lender/Donor. 4.23. Mengoordinasikan kegiatan supervisi pelaksanaan perjanjian pinjaman/ hibah. 4.23.1. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian pinjaman/hibah;

-

4.22. Mengoordinasikan pemenuhan Conditions Precedent.


- 10 4.23.2. Mengarahkan Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengoordinasikan kegiatan supervisi pelaksanaan perjanjian pinjaman/hibah; 4.23.3. Meneliti, mengoreksi dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan supervisi pelaksanaan perjanjian pinjaman/hibah; 4.23.4. Menerima dan mempelajari laporan hasil supervisi pelaksanaan pinjaman/hibah. 4.24. Merumuskan laporan pelaksanaan pinjaman/hibah yang memerlukan tindak lanjut/perhatian khusus.

a g e

4.25. Mengoordinasikan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada proyek yang dibiayai pinjaman/hibah.

4.25.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari permasalahan yang terjadi pada proyek yang dibiayai pinjaman/hibah; 4.25.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan konsep surat undangan kepada instansi terkait untuk membahas permasalahan tersebut; 4.25.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat undangan, menandatangani surat undangan dan menyampaikan kepada instansi terkait; 4.25.4. Memimpin atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam rapat koordinasi pembahasan permasalahan dan memberi disposisi Kasubdit untuk merumuskan laporan hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait tersebut dan menyiapkan konsep surat penyelesaian permasalahan kepada Lender/Donor dan/atau instansi terkait;

-

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

4.24.1. Menerima dan mengevaluasi Laporan hasil supervisi pelaksanaan pinjaman/hibah dan laporan monitoring pelaksanaan pinjaman/hibah dari Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. 4.24.2. Memberi disposisi Kasubdit untuk mengumpulkan data/informasi dan menyusun daftar inventarisasi mengenai pelaksanaan dan permasalahan terkait pinjaman/hibah; 4.24.3. Membahas daftar inventarisasi mengenai pelaksanaan dan permasalahan terkait pinjaman/hibah bersama Kasubdit sesuai dengan dengan bidang tugasnya; 4.24.4. Memberi disposisi Kasubdit untuk menyusun konsep laporan pelaksanaan pinjaman/hibah yang memerlukan tindak lanjut/perhatian khusus sesuai dengan hasil pembahasan; 4.24.5. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan pelaksanaan pinjaman/hibah yang memerlukan tindak lanjut/perhatian khusus serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal.


- 11 4.25.5. Meneliti dan mengoreksi konsep surat penyelesaian permasalahan kepada Lender/Donor dan/atau instansi terkait, menandatangani surat penyelesaian permasalahan dan menyampaikan kepada Lender/Donor dan/atau instansi terkait. 4.26. Mengoordinasikan pembahasan usulan penangguhan atau pembatalan sebagian/seluruh pinjaman/hibah.

4.27. Mengoordinasikan pembahasan usulan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement. 4.27.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti usulan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement; 4.27.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk meneliti dan apabila diperlukan menyiapkan surat undangan kepada lender/donor dan/atau instansi terkait serta meneliti dan mengoreksi konsep surat undangan rapat pembahasan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement dan menandatangani surat undangan rapat; 4.27.3. Memimpin atau memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya dalam rapat pembahasan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement dan memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan konsep surat usulan persetujuan atau penolakan usulan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement sesuai hasil rapat;

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

4.26.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari usulan penangguhan atau pembatalan sebagian/seluruh pinjaman dan hibah dari Executing Agency, Kementerian PPN/Bappenas atau Lender/Donor; 4.26.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk meneliti dan merumuskan surat undangan kepada instansi terkait untuk membahas usulan tersebut serta meneliti dan mengoreksi konsep surat undangan rapat pembahasan penangguhan atau pembatalan sebagian/seluruh pinjaman dan hibah, menandatangani surat undangan dan menyampaikan kepada instansi terkait; 4.26.3. Memimpin atau memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya dalam rapat koordinasi pembahasan penangguhan atau pembatalan sebagian/seluruh pinjaman dan hibah; 4.26.4. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan konsep surat Direktur perihal persetujuan atau penolakan penangguhan atau pembatalan sebagian/seluruh pinjaman/hibah; 4.26.5. Meneliti dan mengoreksi konsep surat persetujuan atau penolakan penangguhan atau pembatalan sebagian/seluruh pinjaman/hibah, dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal.


- 12 4.27.4. Meneliti dan mengoreksi konsep surat usulan persetujuan atau penolakan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal; 4.27.5. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement kepada Lender/Donor, Executing Agency dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen; 4.27.6. Meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat pemberitahuan persetujuan atau penolakan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement dan menyampaikan kepada Lender/Donor, Executing Agency dan Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen. 4.28. Mengoordinasikan penjadwalan kembali cicilan kewajiban pembayaran lainnya (Rescheduling).

pokok,

bunga,

dan

4.29. Mengoordinasikan permintaan nominasi peserta workshop/seminar/ training yang dibiayai oleh lembaga penyelenggara/lender/donor. 4.29.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti surat permintaan nominasi peserta workshop/seminar/training yang dibiayai oleh penyelenggara workshop/seminar/training;

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

4.28.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti rekomendasi untuk melakukan rescheduling (penjadwalan kembali pembayaran utang); 4.28.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan konsep surat Direktur Jenderal mengenai permintaan rescheduling kepada lender; 4.28.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat Direktur Jenderal perihal permintaan rescheduling kepada Lender serta menyampaikan kepada Direktur Jenderal; 4.28.4. Menerima disposisi Direktur Jenderal dan mempelajari MOU dari Lender sebagai kesepakatan rescheduling; 4.28.5. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk meneliti MOU dan menyiapkan konsep surat undangan kepada lender/donor dan internal Ditjen Pengelolaan Utang (Direktorat SPU, dan Direktorat EAS) untuk membahas MOU; 4.28.6. Menghadiri atau memimpin rapat pembahasan MOU rescheduling; 4.28.7. Memberi disposisi Kasubdit sesuai dengan bidang tugasnya untuk merumuskan penandatanganan MOU rescheduling oleh Direktur Jenderal dan menyiapkan konsep surat penyampaian MOU rescheduling; 4.28.8. Meneliti dan mengoreksi surat penyampaian MOU rescheduling kepada lender.


- 13 -

P

4.29.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah I untuk merumuskan surat Direktur mengenai permintaan nominasi peserta kepada Kementerian/Lembaga sesuai dengan materi/bidang workshop/seminar/training dan persyaratan dari penyelenggara workshop/seminar/training; 4.29.3. Meneliti dan mengoreksi konsep surat Direktur mengenai permintaan nominasi peserta workshop/seminar/training, menandatangani dan menyampaikan surat permintaan nominasi kepada instansi terkait. 4.29.4. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari surat penyampaian nominasi peserta workshop/seminar/training dari instansi pengirim; 4.29.5. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah I untuk merumuskan surat Direktur mengenai pengusulan nominasi peserta workshop/seminar/ training kepada penyelenggara workshop/seminar/ training; 4.29.6. Meneliti dan mengoreksi konsep surat Direktur mengenai pengusulan nominasi peserta workshop/seminar/training kepada penyelenggara workshop/seminar/training, menandatangani dan menyampaikan surat pengusulan nominasi peserta workshop/seminar/training kepada penyelenggara workshop/ seminar/training.

a g e

4.30.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure; 4.30.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk mengidentifikasi informasi yang relevan untuk penyempurnaan Standard Operating Procedure serta meneliti dan mempelajari rancangan penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure; 4.30.3. Membahas rancangan penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure Direktorat Pinjaman dan Hibah bersama para Kasubdit; 4.30.4. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk merumuskan konsep rancangan Standard Operating Procedure berdasarkan hasil pembahasan; 4.30.5. Meneliti, mengoreksi dan menyetujui rancangan Standard Operating Procedure serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

-

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.30. Mengoordinasikan perumusan penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure (SOP).


- 14 4.31. Merumuskan bahan masukan evaluasi kinerja direktorat. 4.31.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti dokumen evaluasi kinerja Direktorat, antara lain pengukuran kinerja, Analisis Beban Kerja, Laporan Indikator Kinerja Utama, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun lalu dan tahun berjalan; 4.31.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk merumuskan konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat; 4.31.3. Membahas konsep bahan masukan evalusi kinerja Direktorat bersama para Kasubdit; 4.31.4. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk merumuskan konsep bahan masukan evalusi kinerja Direktorat berdasarkan hasil pembahasan; 4.31.5. Meneliti, mengoreksi, dan menetapkan serta menyampaikan bahan masukan evalusi kinerja Direktorat kepada Direktur Jenderal.

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.32.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti Profil Risiko Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.32.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk merumuskan konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat; 4.32.3. Membahas konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat bersama para Kasubdit; 4.32.4. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat berdasarkan hasil pembahasan; 4.32.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat, serta menetapkan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat serta menyampaikan kepada Direktur Strategi dan Portfolio Utang. 4.33. Mengoordinasikan anggaran.

pemantauan

pelaksanaan

kegiatan

dan

realisasi

4.33.1. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk merumuskan laporan triwulanan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.33.2. Menerima dan mengevaluasi konsep laporan triwulanan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran serta membahasnya dengan para Kasubdit. 4.33.3. Mengarahkan Kasubdit Pinjaman dan Hibah II untuk mengoordinasikan penyusunan usulan rencana tindak atas hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dan realisasi anggaran;

-

P

4.32. Merumuskan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko Direktorat.


- 15 4.33.4. Meneliti dan mengoreksi usulan rencana tindak untuk pelaksanaan kegiatan dan proyeksi penarikan anggaran bulan berikutnya dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.34. Mengoordinasikan penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. 4.34.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari pelaksanaan kegiatan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat; 4.34.2. Memberi disposisi Kasubdit Pinjaman dan Hibah IV untuk membina pengurusan tata usaha dan rumah tangga direktorat; 4.34.3. Menerima dan mengoreksi hasil pelaksanaan pengurusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat sebagai bahan penyempurnaan petunjuk pelaksanaan kegiatan operasional. Dewan

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

4.35.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan mempelajari daftar pertanyaan DPR mengenai Pinjaman/Hibah; 4.35.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.35.3. Membahas bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat bersama para Kasubdit; 4.35.4. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan hasil pembahasan; 4.35.5. Meneliti dan mengoreksi bahan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat serta menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal.

4.36. Merumuskan bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional. 4.36.1. Menerima disposisi dari Direktur Jenderal dan meneliti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.36.2. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk merumuskan bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional; 4.36.3. Membahas bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional bersama para Kasubdit; 4.36.4. Memberi disposisi Kasubdit sesuai bidang tugasnya untuk menyusun tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan hasil pembahasan;

-

P

4.35. Merumuskan bahan jawaban Pemerintah atas pertanyaan Perwakilan Rakyat mengenai kegiatan pinjaman dan hibah.


- 16 4.36.5. Meneliti dan mengoreksi bahan tanggapan atas LHP yang telah dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional dan menyampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal. 4.37. Membina pegawai di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja.

a g e

5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Disposisi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, RKA-K/L dan Road Map tahun lalu; Blue Book; Green Book; Daftar Kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dan hibah; Batas Maksimal Pinjaman; Penetapan Jenis Sumber Pembiayaan untuk Pengadaan Pinjaman yang bersumber dari Kreditor Swasta Asing dan Lembaga Penjamin Kredit Ekspor oleh Direktorat Strategi Portofolio Utang; Kontrak Pengadaan Barang/Jasa; Draft Exchange of Notes, Draft Government Arrangement, dan Draft Financial Protocol Draft Project Appraisal Document (PAD) atau Report and Recommendation of the President (RRP); Draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; Project Administration Manual (PAM) atau Project Operation Manual (POM); Memorandum of Understanding (MoU); Bahan Matrix to Negotiate; Matrix to Negotiate; Agreed Minutes of Negotiation atau Minutes of Discussion; Laporan Monitoring Pelaksanaan Pinjaman/Hibah; Usulan Penangguhan/Pembatalan Loan/Credit/Grant Agreement; Usulan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement; Usulan Penjadwalan Kembali Pembayaran Cicilan Pokok, Bunga Pinjaman; Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; Konsep surat/nota dinas dari para Kasubdit;

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

5.1. 5.2.

5.8. 5.9. 5.10. 5.11. 5.12. 5.13. 5.14. 5.15. 5.16. 5.17. 5.18. 5.19. 5.20. 5.21. 5.22.

-

5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN:

P

4.37.1. Memberikan pengarahan, nasihat, motivasi dan menegakkan disiplin para Kasubdit, Kepala Seksi dan Pelaksana di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah; 4.37.2. Memberikan kesempatan pegawai di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah untuk mengembangkan diri; 4.37.3. Mengusulkan mutasi dan promosi pegawai di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah; 4.37.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan para Kasubdit, Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah.


- 17 5.23. 5.24. 5.25. 5.26. 5.27. 5.28. 5.29.

Nota Dinas dari unit internal DJPU; Surat dari instansi terkait; Surat dari Lender/Donor; Data realisasi pinjaman dan hibah; Daftar Pertanyaan DPR; Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional; Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.

6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN :

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

6.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 6.2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6.3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6.4. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6.6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah; 6.7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah; 6.8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; 6.9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah; 6.10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN beserta dengan amandemennya; 6.11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6.12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; 6.13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Daerah; 6.14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah Dari Pemerintah yang Dananya Bersumber Dari Pinjaman Luar Negeri; 6.15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.01/2006; 6.16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.01/2007; 6.17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan);


- 18 -

7. HASIL KERJA : 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7.

Rencana Strategis (Renstra); Rencana Kerja (Renja); Rencana Kerja Tahunan (RKT); Penetapan Kinerja (PK); Rencana Kerja Anggaranan Kementerian/Lembaga (RKA-K/L); Road Map; Rumusan Pelaksanaan Kebijakan Teknis Pengelolaan Pinjaman dan Hibah; 7.8. Rancangan Standardisasi Materi Perjanjian dan Peraturan PerundangUndangan serta Ketentuan Pelaksanaan dalam Pengelolaan Pinjaman/Hibah; 7.9. Bahan pertemuan dengan Pemberi Pinjaman dan Hibah (Lender/Donor) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pinjaman dan Hibah; 7.10. Kegiatan Pertemuan Dengan Pemberi Pinjaman/Hibah (Lender/Donor) Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pinjaman/Hibah;

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

6.18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; 6.19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.10/2006 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 6.20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah; 6.21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah; 6.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 6.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri; 6.24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 6.25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan; 6.26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 12/KMK.01/2010 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan; 6.27. Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor PER.005/M.PPN/06/2006 tentang Tata Cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan Serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; 6.28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2006 tentang Tata cara Pembukuan dan Pengesahan Atas Realisasi Hibah Luar Negeri Pemerintah Yang Dilaksanakan Secara Langsung; 6.29. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang mengenai pelaksanaan Pinjaman dan Hibah; 6.30. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lender/Donor; 6.31. Standard Operating Procedures (SOP).


- 19 -

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

7.11. Analisis Kelayakan Usulan Pembiayaan Kegiatan yang Sebagian/Seluruh Dananya Bersumber dari Pinjaman dan Hibah; 7.12. Evaluasi Tawaran Pembiayaan yang Bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor; 7.13. Surat Tanggapan Tawaran Pembiayaan yang Bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor; 7.14. Konsep Surat Usulan Pinjaman kepada Lender (Formal Request); 7.15. Konsep Surat Keputusan Penunjukan Panitia Seleksi Pengadaan Pinjaman yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing; 7.16. Konsep Surat Keputusan Penunjukan Panitia Seleksi Pengadaan Pinjaman Dalam Negeri; 7.17. Bahan Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Fact Finding Mission; 7.18. Surat Undangan Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Fact Finding Mission; 7.19. Minutes of Meeting atas Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Fact Finding Mission; 7.20. Bahan Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Appraisal Mission; 7.21. Surat Undangan Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Appraisal Mission; 7.22. Minutes of Meeting atas Kick-off dan Wrap-up Meeting dalam rangka Appraisal Mission; 7.23. Surat Tanggapan atas Draft Exchange of Notes, Draft Government Arrangement dan/atau Draft Financial Protocol kepada Kementerian Luar Negeri; 7.24. Bahan Matrix to Negotiate atas Draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement; 7.25. Surat Permintaan Usulan Nama Anggota Tim Negosiasi; 7.26. Konsep Surat Keputusan Tim Negosiasi; 7.27. Matrix to Negotiate; 7.28. Surat Undangan Negosiasi; 7.29. Surat Tanggapan atas Draft Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement kepada Lender/Donor (dalam hal negosiasi secara korespondensi); 7.30. Minutes of Negotiation; 7.31. Konsep Laporan Hasil Negosiasi Pinjaman/Hibah; 7.32. Konsep Power of Attorney; 7.33. Konsep Evidence of Authority; 7.34. Surat Undangan Penandatanganan Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement (dalam hal penandatanganan secara seremonial); 7.35. Bahan Pidato Pimpinan dan Press Release; 7.36. Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement Yang Telah Ditandatangani; 7.37. Surat Penyampaian Loan/Credit/Grant/Rescheduling Agreement kepada BPK dan Instansi terkait lainnya; 7.38. Nota Dinas Permintaan Nomor Register; 7.39. Nota Dinas Penyampaian Informasi Data Induk (General Information Sheet); 7.40. General Information Sheet; 7.41. Konsep Legal Opinion; 7.42. Surat Permintaan Konfirmasi Pemenuhan Conditions Precedent;


- 20 -

8. WEWENANG :

8.1. Merekomendasikan kelayakan usulan pembiayaan atas usulan kegiatan yang akan dibiayai sebagian/seluruhnya dari Pinjaman dan Hibah; 8.2. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 8.3. Memaraf konsep nota dinas Direktur Jenderal, surat Direktur Jenderal, surat Menteri Keuangan; 8.4. Menetapkan laporan, daftar, atau dokumen lain mengenai Pinjaman dan Hibah; 8.5. Mengajukan usulan penangguhan atau pembatalan pinjaman luar negeri; 8.6. Mengajukan usulan perpanjangan closing date dan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement;

-

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

7.43. Surat Penyampaian Dokumen Conditions Precedent; 7.44. Laporan Hasil Supervisi Pelaksanaan Pinjaman/Hibah; 7.45. Laporan Pelaksanaan Pinjaman/Hibah yang Memerlukan Tindak Lanjut/Perhatian Khusus; 7.46. Surat Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Proyek yang Dibiayai Pinjaman/Hibah; 7.47. Konsep Surat Persetujuan atau Penolakan Penangguhan atau Pembatalan Sebagian/Seluruh Pinjaman/Hibah; 7.48. Surat Usulan Persetujuan atau Penolakan Amandemen Loan/Credit/Grant Agreement; 7.49. Surat Pemberitahuan Persetujuan atau Penolakan Amandemen Loan/Credit/Grant Agreement 7.50. MOU Penjadwalan Kembali Cicilan Pokok, Bunga, dan Kewajiban Pembayaran Lainnya (MOU Rescheduling); 7.51. Surat Permintaan Nominasi Peserta Workshop/Seminar/Training yang dibiayai oleh Lembaga Penyelenggara/Lender/Donor; 7.52. Surat Pengusulan Nominasi Peserta Workshop/Seminar/Training kepada Lembaga Penyelenggara/Lender/Donor; 7.53. Rancangan Standard Operating Procedure; 7.54. Dokumen Pengukuran Kinerja; 7.55. Analisis Beban Kerja (ABK); 7.56. Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU); 7.57. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 7.58. Konsep Bahan Masukan Pemetaan Profil Risiko dan Monitoring Risiko Direktorat; 7.59. Profil Risiko dan Monitoring Risiko Direktorat; 7.60. Usulan Rencana Tindak atas Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Realisasi Anggaran; 7.61. Bahan Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Operasional; 7.62. Bahan Jawaban Pemerintah atas Pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 7.63. Bahan Tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Fungsional; 7.64. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Penilaian Kinerja berdasarkan Balanced Scorecard.


- 21 8.7. Mengajukan usulan (rescheduling).

penjadwalan

kembali

pinjaman

luar

negeri

9. TANGGUNG JAWAB :

P

9.1. Kebenaran atas rekomendasi kelayakan usulan kegiatan dan usulan pembiayaan atas usulan kegiatan yang akan dibiayai sebagian/seluruhnya dari pinjaman dan Hibah; 9.2. Kebenaran atas usul, saran, dan pendapat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; 9.3. Kebenaran atas konsep nota dinas Direktur Jenderal, surat Direktur, surat Direktur Jenderal, surat Menteri Keuangan, laporan, daftar, atau dokumen lain mengenai Pinjaman dan Hibah yang diparaf/ditandatangani; 9.4. Kebenaran atas usulan penangguhan atau pembatalan pinjaman luar negeri; 9.5. Kebenaran atas usulan perpanjangan closing date dan amandemen Loan/Credit/Grant Agreement; 9.6. Kebenaran atas usulan penjadwalan kembali pinjaman luar negeri (rescheduling).

a g e

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

10.1 Dimensi Finansial: 10.1.1 Nilai pembiayaan yang direncanakan akan diadakan untuk satu tahun anggaran, baik dalam bentuk Pinjaman Tunai maupun Pinjaman Kegiatan yang berasal dari dalam dan luar negeri. 10.1.2 Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam APBN yang terdiri dari: 10.1.2.1. Target kebutuhan pembiayaan defisit tahunan melalui pengadaan Pinjaman Tunai sesuai dengan UU APBN dan Perubahannya atau kebijakan Pimpinan Kementerian; 10.1.2.2. Target kebutuhan pembiayaan defisit tahunan melalui pengadaan Pinjaman Kegiatan sesuai dengan UU APBN dan Perubahannya atau kebijakan Pimpinan Kementerian; 10.1.2.3. Target pengadaan pinjaman luar negeri untuk penerusan kepada Pemda/BUMN sesuai dengan UU APBN dan Perubahannya atau kebijakan Pimpinan Kementerian. 10.1.3 Nilai penerimaan hibah dari donor baik berupa hibah yang direncanakan maupun hibah yang tidak direncanakan (diterima pada saat tahun anggaran berjalan). 10.2 Dimensi Non-Finansial: 10.2.1. Jumlah lender/donor dari dalam maupun luar negeri, baik multilateral maupun bilateral;

-

10.DIMENSI JABATAN :


- 22 -

Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal menerima tugas dan pengarahan serta mengajukan usul, saran, dan pendapat mengenai pelaksanaan tugas; Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Para Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah dalam hal koordinasi pelaksanaan negosiasi dan administrasi pelaksanaan pinjaman; Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Pinjaman dan Hibah dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal pelaksanaan pembuatan aturan pelaksanaan penarikan pinjaman/hibah melalui kas negara; Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal alokasi dana Pinjaman dan Hibah dan pendamping ke dalam DIPA penerima pinjaman dan hibah; Para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam hal alokasi dana Pinjaman dan Hibah dan pendamping ke dalam DIPA untuk penerima Pinjaman/Hibah dalam rangka dekonsentrasi; Para pejabat Kementerian Hukum dan HAM dan atau Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam hal penyusunan legal drafting/documents;

a g e

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8.

-

11. HUBUNGAN KERJA :

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

P

10.2.2. Jumlah Kementerian/Lembaga sebanyak 38 Kementerian Negara dan 24 Lembaga/Badan, Pemerintah Provinsi sebanyak 33 Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebanyak 118 Kabupaten/Kota sebagai pelaksana proyek yang dibiayai melalui pinjaman dan hibah; 10.2.3. Bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, RKA-K/L, Penetapan Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Pengukuran Kinerja, Analisis Beban Kerja, Road Map, Rencana Kegiatan AnggaranKementerian/Lembaga, dan Profil dan Monitoring Risiko Direktorat; 10.2.4. Unit koordinasi terkait kebijakan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri: 10.2.16.1. Menteri Keuangan; 10.2.16.2. Internal Kementerian Keuangan; 10.2.16.3. Internal Ditjen Pengelolaan Utang; 10.2.16.4. Biro Hukum Departemen Keuangan; 10.2.16.5. Bappenas; 10.2.16.6. Kementerian/Lembaga Lainnya 10.2.16.7. Lender/Donor 10.2.5. Jumlah Sumber Daya Manusia yang mendukung pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan hibah sebanyak 62 pegawai. 10.2.6. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan pinjaman.


- 23 11.9. 11.10. 11.11. 11.12. 11.13. 11.14. 11.15.

Para pejabat di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dalam hal indikator pinjaman yang diperkenankan; Para pejabat di lingkungan Bappenas dalam hal penyusunan programprogram yang dibiayai dengan Pinjaman dan Hibah; Para pejabat Bank Indonesia dalam hal persiapan pembukaan initial deposit; Para pejabat di lingkungan Kementerian Luar Negeri dalam hal pelaksanaan tugas negosiasi di luar negeri; Para Pejabat dari Kementerian Koordinator Perekonomian dalam hal kebijakan Pinjaman dan Hibah; Para pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana proyek yang dibiayai Pinjaman dan Hibah; Para Lender/Donor dalam hal pelaksanaan tugas negosiasi dan administrasi Pinjaman dan Hibah.

12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN :

13. RISIKO JABATAN : Tidak ada. 14.

SYARAT JABATAN :

14.1 14.2 14.3 14.4

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c) Pendidikan formal : Strata 1/ Strata 2/Strata 3 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.II Syarat lainnya : 14.4.1. Pernah menduduki jabatan eselon III; 14.4.2. Menguasai bidang pengelolaan pinjaman dan hibah; 14.4.3. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.4. Menguasai teknik negosiasi; 14.4.5. Memahami SOP; 14.4.6. Memahami Kode Etik Pegawai DJPU; 14.4.7. Standar Kompetensi: 14.4.7.1. Visioning (3); 14.4.7.2. In-Depth Problem Solving & Analysis (4);

-

P

a g e

12.2.

Potensi peningkatan biaya pinjaman sebagai akibat terjadinya keterlambatan penarikan pinjaman dan hibah karena terlambatnya pelaksanaan proyek, sehingga perlu penelitian kesiapan proyek dan pemahaman klausul-klausul dalam perjanjian serta pemantauan pelaksanaan proyek secara intensif dan berkala agar pinjaman/hibah dapat ditarik sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dan terhindar dari tambahan biaya pinjaman. Koordinasi debt management dengan cash management belum optimal sehingga menyebabkan terjadinya idle cash, sehingga perlu meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kas dengan unit pengelola utang secara lebih baik.

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

12.1.


- 24 14.4.7.3. 14.4.7.4. 14.4.7.5. 14.4.7.6. 14.4.7.7. 14.4.7.8. 14.4.7.9. 14.4.7.10. 14.4.7.11. 14.4.7.12. 14.4.7.13. 14.4.7.14. 14.4.7.15.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

a g e

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

DIREKTUR PINJAMAN DAN HIBAH

KEPALA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH I

DIREKTUR SURAT UTANG NEGARA

KEPALA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH II

DIREKTUR STRATEGI DAN PORTOFOLIO UTANG

KEPALA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH III

DIREKTUR PEMBIAYAAN SYARIAH

KEPALA SUBDIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH IV

DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN

-

P

KEDUDUKAN JABATAN:

5.1.1.1.1.1.1.1.1.

15.

Decisive Judgment (3); Championing Change (3); Business Acumen (3); Planning and Organizing (3); Quality Focus (3); Continuous Improvement (3); Stakeholder Focus (3); Integrity (4); Continuous Learning (3); Managing Others (3); Coaching and Developing Others (3); Relationship Management (3); Negotiation (3).

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents