MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 246 -
1. NAMA JABATAN : Kepala Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah 2. IKHTISAR JABATAN: Melakukan pengumpulan data dan informasi perkiraan pembayaran kewajiban; melakukan rekonsiliasi realisasi pembayaran kewajiban; rekonsiliasi jumlah utang; penyiapan data hasil penjualan, pembelian, peminjaman dan pembayaran, perhitungan, pemrosesan pembayaran, pencatatan, dan pelaporan transaksi; pelaksanaan pengendalian internal atas input dan output terkait dengan penyelesaian pengelolaan transaksi instrumen pembiayaan syariah; serta tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur. 3. TUJUAN JABATAN: Terselenggaranya pembayaran Instrumen Pembiayaan Syariah secara tepat jumlah akurat dan tepat waktu untuk menghindarkan risiko gagal bayar dan risiko keterlambatan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan penyelesaian transaksi hasil penjualan/penerbitan Instrumen Pembiayaan Syariah. 4. URAIAN TUGAS DAN KEGIATAN: 4.1. Menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat 4.1.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk menyusun bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat; 4.1.2. Mempelajari Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAK/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.1.3. Melakukan pembahasan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKAK/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat bersama Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi dan para Kepala Seksi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 247 -
4.1.4. Menerima dan mempelajari penugasan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk penyusunan bahan masukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat. 4.1.5. Menugaskan Pelaksana pada Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun konsep bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/ Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat sesuai hasil pembahasan; 4.1.6. Meneliti dan mengoreksi serta menyampaikan bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah direktorat kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.2. Menyiapkan dokumen penganggaran Direktorat. 4.2.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk menyiapkan rancangan dokumen penganggaran 4.2.2. Mempelajari dokumen RKA-KL dan DIPA Direktorat; 4.2.3. Melakukan pembahasan rancangan dokumen penganggaran dengan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi dan para Kepala Seksi; 4.2.4. Menerima dan mempelajari penugasan dari Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk menyiapkan rancangan dokumen anggaran 4.2.5. Menugaskan pelaksana Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyiapkan rancangan dokumen penganggaran Direktorat sesuai hasil pembahasan; 4.2.6. Menerima dan mengoreksi konsep rancangan dokumen penganggaran direktorat sesuai hasil pembahasan sebagai bahan penelaahan RKA-KL dan DIPA direktorat dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi . 4.3. Memantau pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdit. 4.3.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi atas laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.3.2. Melakukan pembahasan laporan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran dengan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 248 -
4.3.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk melakukan penyusunan rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran; 4.3.4. Menugaskan Pelaksana Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat; 4.3.5. Menerima dan mengoreksi konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran subdirektorat; 4.3.6. Menyampaikan konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.4. Melakukan usulan revisi DIPA/POK. 4.4.1. Menerima dan mempelajari disposisi Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk menyusun usulan revisi DIPA/POK direktorat 4.4.2. Mempelajari dokumen DIPA/POK Direktorat tahun berjalan dan/atau usulan rencana tindak untuk pelaksanaan kegiatan dan proyeksi penarikan anggaran bulan berikutnya. 4.4.3. Menerima dan mempelajari penugasan dari Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi untuk melakukan penyusunan konsep bahan usulan revisi DIPA/POK direktorat. 4.4.4. Menugaskan Pelaksana Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun konsep bahan usulan revisi DIPA/POK direktorat; 4.4.5. Menerima dan mengoreksi usulan revisi DIPA/POK direktorat, konsep nota dinas serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.5. Menyusun konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat. 4.5.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi dan mempelajari Profil Risiko Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.5.2. Menugaskan pelaksana Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk menyusun bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat; 4.5.3. Melakukan pembahasan bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat dengan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi dan para kepala seksi; 4.5.4. Menugaskan pelaksana Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk membuat konsep bahan masukan pemetaan profil risiko dan monitoring risiko direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 249 -
4.5.5. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan pemetaan risiko dan monitoring risiko direktorat dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.6. Menyusun rancangan Standard Operating Procedure Direktorat. 4.6.1. Menerima disposisi dari Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi dan mempelajari bahan rumusan dan pengkajian Standard Operating Procedure; 4.6.2. Melaksanakan pembahasan bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure Direktorat dengan Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi dan para kepala seksi 4.6.3. Menugaskan Pelaksana Seksi Setelmen Transaksi Instrumen Pembiayaan Syariah untuk membuat konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure direktorat 4.6.4. Meneliti dan mengoreksi konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure direktorat dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi. 4.7. Menyiapkan data dan informasi perkiraan (Proyeksi) pembayaran kewajiban Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan mengkoordinasikan pelaporan proyeksi pembayaran utang. 4.7.1. Menerima disposisi kepala subdirektorat untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan penyusunan perkiraan pembayaran pokok dan imbalan SBSN yang akan jatuh tempo,; 4.7.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan/data untuk penyusunan perkiraan pembayaran pokok dan imbalan SBSN yang akan jatuh tempo; 4.7.3. Menerima, memeriksa dan mengkoreksi data perkiraan pokok dan imbalan SBSN yang akan jatuh tempo; 4.7.4. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data untuk penyusunan perkiraan pembayaran pokok dan bunga pinjaman /Surat Utang Negara yang berasal dari Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I, Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II dan Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara; 4.7.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan proyeksi pembayaran kewajiban utang dan konsep nota dinas Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen tentang laporan proyeksi pembayaran kewajiban utang; 4.7.6. Memeriksa laporan proyeksi pembayaran kewajiban utang dan memaraf konsep nota dinas Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen tentang laporan proyeksi pembayaran kewajiban utang.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 250 -
4.8. Melakukan rekonsiliasi data dan mengkooordinasikan penyusunan laporan realisasi pembayaran kewajiban dan laporan posisi Utang. 4.8.1. Menerima disposisi kepala subdirektorat untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan rekonsiliasi data realisasi pembayaran kewajiban dan data posisi Instrumen Pembiayaan Syariah; 4.8.2. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan bahan/data untuk pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi pembayaran Instrumen Pembiayaan Syariah berdasarkan SPM yang telah diterbitkan untuk direkonsiliasi dengan SP2D yang telah diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan bukti transfer yang telah dilakukan oleh Bank Indonesia, yang hasilnya dituangkan dalam berita acara; 4.8.3. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data posisi Instrumen Pembiayaan Syariah yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan yang ada di Bank Indonesia untuk selanjutkan dilakukan rekonsiliasi, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; 4.8.4. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun data penyusunan laporan realisasi pembayaran utang dan laporan posisi utang dari Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah I, Seksi Setelmen Transaksi Pinjaman dan Hibah II dan Seksi Setelmen Transaksi Surat Utang Negara; 4.8.5. Menugaskan pelaksana untuk menyusun laporan realisasi pembayaran utang dan laporan posisi utang berdasarkan berita acara hasil rekonsiliasi data dan konsep nota dinas Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen tentang laporan realisasi pembayaran utang; 4.8.6. Memeriksa laporan realisasi pembayaran utang dan memaraf konsep nota dinas Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen tentang realisasi pembayaran utang. 4.9. Melakukan perhitungan, pemrosesan pembayaran, dan penatausahaan pembayaran kewajiban dan penyelesaian transaksi penerbitan/penjualan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 4.9.1. Menerima disposisi kepala subdirektorat untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan untuk menindaklanjuti disposisi Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi atas penyelesaian terhadap surat pemberitahuan dari agen pembayar/fiskal atau trustee dan hasil keputusan penerbitan/penjualan SBSN,; 4.9.2. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara tentang pemindahbukuan hasil penjualan/penerbitan SBSN;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 251 -
4.9.3. Menugaskan pelaksana untuk melakukan pengujian dengan cara membandingkan data seri SBSN dan hasil perhitungan jumlah imbalan dan/atau pokok SBSN yang akan jatuh tempo dengan data yang diterima dari agen pembayar/fiskal atau trustee; 4.9.4. Meminta konfirmasi/klarifikasi data tagihan SBSN kepada agen pembayar/trustee; 4.9.5. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban rekening Bendahara Umum Negara dalam rangka penyelesaian kewajiban yang timbul dari pengelolaan SBSN; 4.9.6. Memeriksa dan memaraf konsep SPM dan menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 4.9.7. Melakukan pengecekan kembali surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen serta SPM yang telah ditandatangani, beserta seluruh lampirannya dan menugaskan kepada pelaksana untuk menatausahakan lebih lanjut penyampaian SPM (beserta seluruh lampirannya) kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; 4.9.8. Menugaskan pelaksana untuk melakukan konfirmasi kepada pejabat di Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memastikan penyerahan dokumen SPM dan pelaksanaan transfer dana. 4.10. Melakukan pencatatan hasil lelang/penjualan/penerbitan, penukaran (debt switch), pembelian kembali (buyback) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); 4.10.1. Menerima disposisi kepala subdirektorat untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan pencatatan hasil lelang/penjualan/penerbitan, penukaran (debt switch), pembelian kembali (buyback) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); 4.10.2. Melakukan pemantauan dan pencatatan hasil lelang/penjualan penerbitan, penukaran (debt switch), pembelian kembali (buyback) SBSN; 4.10.3. Menugaskan pelaksana untuk membuat konsep surat dari Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara tentang pemindahbukuan dana dari rekening hasil lelang/penjualan penerbitan, penukaran (debt switch), pembelian kembali (buyback) SBSN ke rekening BUN berdasarkan pencatatan yang telah dilakukan; 4.10.4. Menugaskan pelaksana untuk menyiapkan SPM dan lampirannya; 4.10.5. Meneliti, memaraf dan menyampaikan konsep nota dinas, surat permintaan pemindahbukuan dan konsep SPM tersebut kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 252 -
4.10.6. Melakukan pengecekan kembali surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen dan SPM yang telah ditandatangani, beserta seluruh lampirannya dan menugaskan kepada pelaksana untuk menatausahakan lebih lanjut penyampaian SPM (beserta seluruh lampirannya) kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pengelolaan Kas Negara; 4.10.7. Menugaskan pelaksana untuk melakukan konfirmasi kepada pejabat di Direktorat Pengelolaan Kas Negara untuk memastikan penyerahan dokumen SPM dan pelaksanaan pemindahbukuan dana. 4.11. Pelaksanaan pengendalian internal terhadap penyelesaian pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
transaksi
4.11.1. Menerima disposisi kepala subdirektorat untuk mempelajari dan menyusun rancangan kegiatan pengendalian internal terhadap penyelesaian transaksi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); 4.11.2. Melakukan konfirmasi atas kebenaran data-data terkait hasil penerbitan/penjualan, pembelian kembali (buyback), penukaran (debt switch) yang ada dalam database; 4.11.3. Melakukan penelitian terhadap keabsahan surat-surat tagihan terkait pengelolaan transaksi SBSN sebelum pelaksanaan pembayaran; 4.11.4. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan pembayaran kewajiban pemerintah yang timbul sebagai akibat pengelolaan SBSN agar dapat terlaksana tepat waktu dan tepat jumlah. 4.12. Menyusun konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat. 4.12.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Subdirektorat untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 4.12.2. Mempelajari Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 4.12.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan atas pelaksanaan tugas Direktorat; 4.12.4. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam rangka pemeriksaan dan menyampaikannya kepada kepala subdirektorat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 253 -
4.13. Menyusun bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat 4.13.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Subdirektorat untuk menyusun bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat; 4.13.2. Mempelajari pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat; 4.13.3. Bersama para Kepala Seksi lainnya mengikuti pembahasan bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat. 4.13.4. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat sesuai hasil pembahasan; 4.13.5. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan Dewan Perwakilan Rakyat terkait pelaksanaan tugas Direktorat dan menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat; 4.14. Menyusun dan menghimpun konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat. 4.14.1. Menerima dan mempelajari disposisi dari Kepala Subdirektorat untuk menyusun dan menghimpun konsep bahan masukan evaluasi kinerja Direktorat; 4.14.2. Mempelajari dokumen perencanaan dan dokumen evaluasi kinerja Direktorat tahun lalu dan tahun berjalan; 4.14.3. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat; 4.14.4. Meneliti, mengoreksi hasil penyusunan konsep bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI Direktorat dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat dan menyampaikannya kepada Subdirektorat lain di lingkungan Direktorat untuk dimintakan masukan; 4.14.5. Menugaskan pelaksana untuk menghimpun konsep bahan masukan dari Subdirektorat lain atas dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat ; 4.14.6. Mengikuti pembahasan bersama para Kepala Subdirektorat dan Kepala Seksi lainnya atas bahan masukan dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 254 -
4.14.7. Menugaskan pelaksana untuk menyusun konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat sesuai hasil pembahasan, beserta konsep nota dinas Kasubdit; 4.14.8. Meneliti dan mengoreksi konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat beserta konsep nota dinas Kepala Subdirektorat serta menyampaikannya kepada Kepala Subdirektorat. 4.15. Membina pegawai Seksi Setelmen Transaksi IPS untuk meningkatkan motivasi dan Prestasi Kerja. 4.15.1. Memberi nasehat, menegakkan dan meningkatkan disiplin bawahan; 4.15.2. Memberi kesempatan bawahan untuk mengembangkan diri; 4.15.3. Mengusulkan mutasi dan promosi bawahan; 4.15.4. Memberikan penilaian atas pelaksanaan pekerjaan bawahan. 5. BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 5.1.
Disposisi Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen/Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 5.2. APBN dan DIPA Pengelolaan Utang; 5.3. Kesepakatan dan keputusan rapat teknis; 5.4. Surat dari instansi terkait; 5.5. Terms and Conditions Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); 5.6. Surat pemberitahuan/payment notification dari agen pembayar atau trustee/wali amanat mengenai imbalan/pokok SBSN yang akan segera jatuh tempo; 5.7. Schedule penerbitan SBSN; 5.8. Profil jatuh tempo portofolio SBSN; 5.9. Prosedur pemindahan dana dari rekening 500.000003980 “Menteri Keuangan Penerimaan Penerbitan Surat Berharga Negara” ke rekening 502.000000980 “Rekening Kas Umum Negara Dalam Rupiah” yang dituangkan dalam surat Direktur EAS kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara untuk memindahbukukan dana hasil penjualan/penerbitan SBSN; 5.10. Rencana pembayaran utang; 5.11. Rencana kerja direktorat; 6. ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN: 6.1.
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan peraturan pelaksanaannya;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 255 -
6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8.
6.9.
6.10. 6.11. 6.12.
6.13. 6.14. 6.15. 6.16. 6.17. 6.18.
Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan pelaksanaannya; Undang-undang Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN); Undang-undang tentang APBN; Peraturan perundang-undangan mengenai SBSN; Keputusan Presiden mengenai pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.01/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010 – 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PM.01/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedures) di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PM.01/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.01/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Beban Kerja (Work Load Analysis) di Lingkungan Departemen Keuangan); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.01/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2008 Pedoman Penetapan, Evaluasi, Penilaian, Kenaikan dan Penurunan Jabatan dan Peringkat bagi Pemangku Jabatan Pelaksana di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; Peraturan/Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Utang; Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; Sistem jaringan, Aplikasi SBSN, Aplikasi SPM; SOP.
7. HASIL KERJA: 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
Bahan masukan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-K/L), dan Penetapan Kinerja direktorat Konsep rancangan dokumen penganggaran Direktorat sesuai hasil pembahasan sebagai bahan penelaahan RKA-KL dan DIPA Direktorat Konsep rencana tindak atas hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran Subdirektorat Usulan revisi DIPA/POK Direktorat Konsep bahan masukan pemetaan risiko dan monitoring risiko Direktorat
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 256 -
7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. 7.11.
7.12. 7.13. 7.14. 7.15.
Konsep bahan masukan untuk penyusunan dan penyempurnaan Standard Operating Procedure Direktorat Konsep SPM beserta lampirannya atas beban Rekening KUN; Penatausahaan foto kopi SPM beserta lampirannya; Perhitungan jumlah imbalan dan/atau pokok SBSN yang akan jatuh tempo; Dokumentasi data pembayaran pokok dan imbalan SBSN; Konsep surat Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara tentang pemindahbukuan dana dari rekening hasil lelang/penjualan penerbitan, penukaran (debt switch), pembelian kembali (buyback) SBSN ke rekening KUN; Bahan masukan tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); Bahan masukan jawaban pemerintah atas pertanyaan DPR. Konsep dokumen evaluasi kinerja Direktorat, meliputi antara lain dokumen pengukuran kinerja, ABK, laporan KPI dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat DP3.
8. WEWENANG: 8.1. Mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat Setelmen Transaksi; 8.2. Memaraf konsep SPM; 8.3. Mengoreksi, memaraf konsep-konsep surat atau laporan mengenai setelmen transaksi SBSN; 8.4. Menjaga kerahasiaan pelaksanaan tugas. 9. TANGGUNG JAWAB: 9.1. Kebenaran usul, saran, dan pendapat kepada Kepala Subdirektorat; 9.2. Kebenaran konsep SPM; 9.3. Kebenaran konsep-konsep surat atau laporan mengenai setelmen transaksi SBSN; 9.4. Kerahasiaan pelaksanaan tugas. 10. DIMENSI JABATAN: 10.1. Dimensi Finansial: Jumlah transaksi SBSN yang dilaksanakan (menyesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dalam APBN) yang terdiri dari: 10.1.1. Total nilai nominal penerbitan SBSN dalam rupiah sebesar Rp 26.966.860.000.000,00 (data Januari s.d Desember 2010); 10.1.2. Total nilai nominal penerbitan SBSN dalam Valuta Asing sebesar USD650.000.000,- atau Rp 7.031.700.000.000,00 (data tahun 2009); 10.1.3. Penukaran SBSN (Debt Switch/buyback).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 257 -
10.2. Dimensi Non Finansial: 10.2.1. Jumlah peraturan yang harus diselesaikan dan menjadi prioritas; 10.2.2. Jumlah dokumen tagihan pembayaran per tahun; 10.2.3. Instrumen SBSN: Sukuk; 10.2.4. Jenis Transaksi: 10.2.4.1 Penjualan/penerbitan SBSN; 10.2.4.2 Penjualan pembelian kembali kembali SBSN (Buyback); 10.2.4.3 Penjualan penukaran SBSN (Debt Switch); 10.2.5. Unit koordinasi dalam pelaksanaan transaksi dan publikasi: 10.2.5.1 Menteri Keuangan; 10.2.5.2 Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 10.2.5.3 Internal Ditjen Pengelolaan Utang; 10.2.5.4 Bank Indonesia; 10.2.5.5 Bapepam dan LK; 10.2.5.6 SROs/Dealers/Wali Amanat; 10.2.5.7 Market analysts dan pelaku pasar/ investors. 10.2.6. Data/informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan setelmen SBSN; 10.2.7. Jumlah SPM/SP2D penyelesaian kewajiban SBSN. 11.HUBUNGAN KERJA: 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7.
Kepala Sub Direktorat Setelmen Transaksi dalam hal pelaksanaan tugas; Para Kepala Seksi di lingkungan Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas; Ditjen Anggaran dalam hal alokasi dana untuk pelaksanaan penyelesaian terhadap kewajiban yang timbul dari pengelolaan SBSN; Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara dalam hal penerbitan SPM; Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam hal penelaahan DIPA; Bank Indonesia dalam hal rekonsiliasi dan konsilidasi data dan setelmen SBSN; Badan Kebijakan Fiskal dalam hal publikasi laporan utang.
12. MASALAH DAN TANTANGAN JABATAN: 12.1. Proses penerbitan/pembayaran kewajiban atas SBSN dan penyelesaian setelmen atas transaksinya melibatkan banyak unit, sehingga memerlukan klarifikasi dengan agen pembayar agar setelmen dapat dilaksanakan tepat waktu;
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 258 -
12.2. Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara masih dalam proses persiapan, sehingga diperlukan percepatan pelaksanaan pembuatan dasar hukum maupun pengkajian jenis-jenis instrumennya; 12.3. Terdapat realisasi pembayaran utang yang tidak sesuai dengan masa berlakunya dokumen pelaksanaan APBN (DIPA) yang menampung realisasi tersebut mengakibatkan proses pencatatan data utang harus menunggu terbitnya kembali DIPA baru yang dapat menampung realisasi utang tersebut, sehingga upaya penerbitan DIPA baru untuk menampung realisasi utang perlu dipercepat. 13. RISIKO JABATAN: Tidak ada. 14. SYARAT JABATAN: 14.1. 14.2. 14.3. 14.4.
Pangkat/ golongan : Penata (III/c) Pendidikan formal : Strata 2/Strata 1 Diklat/Kursus : Diklatpim Tk.IV Syarat lainnya : 14.4.1. Menguasai bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan; 14.4.2. Memahami pasar keuangan, pasar obligasi, dan ekonomi makro; 14.4.3. Memahami berbagai instrumen pasar keuangan termasuk derivatif; 14.4.4. Memahami manajemen portofolio, resiko pasar, dan operasional; 14.4.5. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain mengenai SBN; 14.4.6. Memahami prosedur dan mekanisme pengelolaan SBN; 14.4.7. Memahami penggunaan sarana informasi pasar dan transaksi. 14.4.8. Standar Kompetensi: 14.4.8.1. In-Depth Problem Solving & Analysis (2); 14.4.8.2. Planning and Organizing (2); 14.4.8.3. Continuous Improvement (2); 14.4.8.4. Policies, Processes & Procedures (2); 14.4.8.5. Stakeholder Service (3); 14.4.8.6. Integrity (3); 14.4.8.7. Team Work and Collaboration (2); 14.4.8.8. Team Leadership (2); 14.4.8.9. Interpersonal Communication (2).
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 259 -
15. KEDUDUKAN JABATAN:
KEPALA SUBDIREKTORAT SETELMEN DAN TRANSAKSI
KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI PINJAMAN DAN HIBAH I
KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI PINJAMAN DAN HIBAH II
KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI SURAT UTANG NEGARA
KEPALA SEKSI SETELMEN TRANSAKSI INSTRUMEN PEMBIAYAAN SYARIAH
Perumus ST SBSN Senior Perumus ST SBSN Junior Pemroses Data ST SBSN Senior Pemroses Data ST SBSN Junior Penyaji Data ST SBSN Senior Penyaji Data ST SBSN Junior Penata usaha Senior Penata Usaha Junior Penata Usaha Pemula