MENTERI KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
43/PMK.03/2007
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUM1 DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR NEGERI
MENTERI KEUANGAN,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat serta mengingat banyaknya pihak asing yang memberikan hibah dalam rangka rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska bencana alam gempa bumi dan tsunami serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 perlu diberikan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pelaksanaan proyek Pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi dimaksud;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri;
MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 tahun 2000, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);' 3; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomcrr 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea
Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3770) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4092);
MENTERl KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA
5. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);
6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUM1 DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR NEGERI.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. 2. PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Barang Kena Pajak yang untuk selanjutnya disebut BKP, adalah barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4. Jasa Kena Pajak yang untuk selanjutnya disebut JKP, adalah Jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN.
5. PKP adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP.
6. BRR adalah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara. 7. Proyek Pemerintah adalah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang dibiayai dengan hibah luar negeri.
8. Hibah Luar Negeri adalah bantuan dari pihak luar negeri kepada Pemerintah Indonesia yang
diwakili
oleh
BRR
atau
diwakili
instansi/departemen atau lembaga Pemerintah non departemen yang kegiatannya berada di bawah koordinasi BRR, dalam bentuk/jenis : a. uang tunai, b. barang termasuk rumah tempat tinggal,. rumah ibadah, sekolah, dan sarana jalan; dan/atau c. jasa termasuk jasa pelatihan, jasa pelayanan kesehatan dan jasa
pendidikan, yang tidak perlu dikembalikan oleh Pemerintah Indonesia kepada pemberi hibah.
9. Kontrak adalah pejanjian atau perikatan untuk melaksanakan Proyek Pemerintah yang paling sedikit harus memuat : a. Nilai hibah, baik nilai dalam mata uang asing maupun nilai dalam rupiah; b. Bentuk hibah; c. Jenis hibah; d. Jangka waktu pemberian hibah dan pelaksanaannya; dan e. Pihak yang ditunjuk oleh pemberi hibah untuk melaksanakan Proyek Pemerintah.
I
MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
10. Kontraktor Utama
adalah
kontraktor, konsultan,
dan
pemasok
("supplier"), termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih, yang ditunjuk oleh pemberi hibah luar negeri untuk melaksanakan proyek hibah ("implementing partnerr1) atau pihak yang mengikat Kontrak dengan pemberi hibah luar negeri sebagai pelaksana Proyek Pemerintah.
11.Subkontraktor adalah kontraktor, konsultan, dan pemasok ("supplier") termasuk tenaga ahli dan tenaga pelatih yang ditunjuk oleh pihak pemberi hibah luar negeri atau oleh Kontraktor Utama yang mengikat Kontrak langsung dengan: a. Kontraktor Utama; b. Pihak yang diberi kuasa oleh BRR; atau c. Pihak yang mengikat Kontrak dengan BRR, untuk melaksanakan Proyek Pemerintah.
(1)PPN yang terutahg atas impor BKP, pemanfaatan JKP dari luar Daerah
Pabean, pemanfaatan BKP tidak benvujud dari luar Daerah Pabean, penyerahan BKP danlatau JKP oleh Kontraktor Utama dan Subkontraktor sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah, tidak dipungut. (2) PPN yang terutang atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah, tidak dipungut. Pasal3
(1)Untuk dapat memperoleh fdsilitas PPN tidak dipungut atas perolehan BKP dan/atau JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Kontraktor Utama harus memiliki Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I1 Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Tatacara pemberian fasilitas PPN tidak dipungut atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Pasal4
(1)Atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Subkontraktor sehubungan dengan
pelaksanaan Proyek Pemerintah terutang PPN.
(2) PPN terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dipungut oleh PKP. (3) Atas perolehan BKP dan/atau JKP oleh Subkontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (I), PPN yang dibayar oleh Subkontraktor merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(1)PPN terutang yang tidak dipungut atas impor yang dilakukan oleh
Kontraktor Utama dart Subkontraktor sebagaimana dimaksud dalam'Pasa1
2, tidak perlu dibuatkan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk PPN. (2) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) atas impor yang dilakukan oleh Kontraktor Utama dan Subkontraktor yang PPN terutangnya tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus dibubuhi cap "tidak dipungut PPN dan PPnBM sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001". (3) Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah dibubuhi cap '"tidak
dipungut PPN dan PPnBM sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001" sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang telah diisi secara lengkap, jelas dan benar, diperlakukan sebagai Faktur Pajak standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (6)Undang-Undang PPN.
(1)Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN oleh
Kontraktor Utama dan/atau Subkontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, Kontraktor Utama dan Subkontraktor wajib rnembuat Faktur Pajak
MENTERl KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA
yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001
'I.
(2) Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN kepada Kontraktor Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 ayat (I), PKP wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001"
(1) PPN terutang yang tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang sudah terlanjur dipungut harus disetorkan ke kas negara. (2) PPN yang terlanjur dipungut dan disetorkan ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kembali oleh pihak yang terpungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Pihak yang terpungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang : a. membeli BKP; b. menerima JKP; c. memanfaatkan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean;
dan/ atau d. mengimpor BKP, sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah.
Peraturan
Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 29 April 2005.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum n T.U. Departemen
pada 23 Apr i 1 2 0 0 7 MENTERI KEUANGAN, ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PENGISIAN SURAT REKOMENDASI SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA PROYEK PEMERINTAH
Diisi dengan nama badan, lembaga, atau pihak luar negeri yang memberikan hibah/ bantuan. Diisi dengan pihak yang mengikat kontrak dengan pihak pemberi hibah/ bantuan. Nama perusahaan, orang, lembaga, atau badan yang ditunjuk sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah. Diisi dengan alamat Kontraktor Utama Proyek Pemerintah. Diisi dengan NPWP Kontraktor Utama Proyek Pemerintah. Diisi dengan nama Proyek Pemerintah. Diisi dengan nilai proyek dalam mata uang asing. Diisi dengan nilai proyek dalam mata uang rupiah. Diisi dengan bentuk hibah yaitu: uang tunai dan/atau barang dan/atau jasa. Diisi dengan jenis hibah yaitu: a. jenis hibah dalam bentuk jasa, termasuk jasa pelatihan, jasa pelayanan kesehatan, dan jasa pendidikan; b. jenis hibah dalam bentuk 'barang, termasuk bangunan rumah tempat tinggal, bangunan sekolah, peralatan medis, obat-obatan, dan peralatan pendi'dikan ketrampilan. Diisi dengan jangka waktu pemberian hibah untuk melaksanakan Proyek Pemerintah. Diisi dengan nama lengkap dan tanda tangan dari Ketua BRR atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua BRR. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Kontraktor Utama terdaftar. Salinan sesuai dengan aslinya,
MENTERI KEUANGAN, ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
MENTER~KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 4 3 /PMK. 0 3 /ZOO7 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS i LLAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUM1 DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR NEGERI
TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT ATAS PEROLEHAN BKP DAN/ ATAU JKP OLEH KONTRAKTOR UTAMA 1. Kontraktor Utama yang ditunjuk untuk melaksanakan Proyek Pemerintah mengajukan permohonan dengan melampirkan fotokopi Kontrak yang menunjuk yang bersangkutan sebagai Kontraktor Utama kepada BRR untuk mendapatkan Surat ~ekomendasisebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah. 2. BRR memberlkan Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah setelah melakukan penelitian terhadap Kontrak sebagaimana dilampirkan oleh pemohon.
3. Surat Rekomendasi Sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah tidak dapat diberikan dalam hal: a. Kontrak yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasall angka 9; dan b. Pihak yang mengajukan permohonan bukan merupakan Kontraktor Utama sebagaimana dirnaksud Pasall angka 10. 4. Pada saat melakukan pembelian BKP dan/atau JKP, Kontraktor Utama melampirkan fotokopi Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah. 5. Berdasarkan Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor taka Proyek Pemerintah maka PKP Penjual atau PKP yang melakukan penyerahan JKP menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhi cap "tidak dipungut PPN dan PPn BM sesuai PP 42 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 25 Tahun 2001".
6. Surat Rekomendasi sebagai Kontraktor Utama Proyek Pemerintah diarsipkan oleh .PKP sebagai bukti bahwa BKP dan/atau JKP tersebut mendapat fasilitas PPN tidak dipungut. Salinan sesuai dengan aslinya,
MENTERI KEUANGAN,
ttd
SRI MULYANI WDRAWATI
MENTER' KEUANGAN
flEPUBLlK INDONESIA
LAMPIRAN I1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 4 3 /PMK. 0 3 /ZOO7 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK ' I'EMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN WILAYAtI DAN REKONSTRUKSI KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUM1 DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI H I B LUAR ~ NEGEN
SURAT REKOMENDASI SEBAGAI KONTRAKTOR UTAMA PROYEK PEMERINTAH Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK. /2007 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pelaksanaan Proyek Pemerintah untuk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Paska Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami yang Dibiayai Hibah Luar Negeri dan memperhatikan Kontrak antara ................. (1) ........... dengan ........... (2) .........., maka dengan ini diberikan keterangan bahwa: Nama ............................................. (3) Alamat ........................................... (4) NPWP ........................................... - (5) adalah Kontraktor Utama pada Proyek Pemerintah, yaitu: Nama Proyek ................................ (6) Nilai Proyek ................................: U$. Bentuk Proyek ..........................
. (9)
Jenis Proyek .................................. (lo) Jangka waktu ............................... (11) Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.
dapat
Ketua BRR (12) Tembusan Yth.: 1.Kepala Kantor Wilayah DJP Nanggroe Aceh Darussalam; 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ............. (13) .................
dipergunakan
