PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR :

TENTANG

PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional dan menjamin mutu hasil industri, melindungi konsumen terhadap mutu produk serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng secara wajib; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor:

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

5.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2011; 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P


Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/P Tahun 2013; 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/MIND/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/MDAG/PER/7/2007; 14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/MDAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/MIND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri; 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian; 17. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib. 18. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pedoman Standar Nasional Tentang Notifikasi dan Penyelisikan Dalam Kerangka Pelaksanaan Agreement on Technical Barrier To Trade World Trade Organization (TBTWTO). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PIPA BAJA SALURAN AIR DENGAN ATAU TANPA LAPISAN SENG SECARA WAJIB.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1.

Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng adalah Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik (Electric Resistance Welding-ERW) atau las busur rendam (Submerged Arc Welding-SAW) baik dengan sambungan lurus (longitudinal) maupun sambungan


melingkar (helical) yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas (hot dip galvanizing) atau tanpa lapisan yang digunakan untuk penyaluran air. 2.

Produsen Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng adalah perusahaan yang sekurangkurangnya melakukan proses pembentukan dingin (cold forming), pengelasan ERW atau SAW, pembentukan ukuran (sizing), pemotongan, dan beveling atau plain end.

3.

Produsen sebagaimana dimaksud angka 2 sekurangkurangnya harus memiliki peralatan uji kebocoran, yaitu: a. Alat uji eddy current atau alat uji hidrostatik untuk produsen yang memproduksi pipa dengan diameter nominal pipa kurang dari sama dengan 100 mm (4 inci); dan/atau b. Alat uji hidrostatik untuk produsen yang memproduksi pipa dengan diameter nominal pipa lebih dari 100 mm (4 inci).

4.

Pelaku Usaha adalah pihak yang melakukan kegiatan memproduksi dan/atau mengedarkan Pipa Saringan untuk Sumur Air Tanah.

5.

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada produsen yang mampu memproduksi Pipa Baja Saluran Air sesuai persyaratan SNI.

6.

Lembaga Sertifikasi Produk, yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI.

7.

Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dan ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh produk sesuai spesifikasi/metode uji SNI.

8.

Komite Akreditasi Nasional, yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga non struktural, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan tugas menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi serta berwenang untuk mengakreditasi lembaga dan laboratorium untuk melakukan kegiatan sertifikasi.

9.

Surveilan

adalah

pengecekan

secara

berkala


dan/atau secara khusus terhadap Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI atas konsistensi penerapan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh LSPro. 10. Petugas Pengawas Standar Produk yang selanjutnya disebut PPSP adalah Pegawai Negeri Sipil di pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan produk di lokasi produksi dan/atau di luar lokasi produksi yang SNI-nya telah diberlakukan secara wajib. 11. Menteri adalah Menteri Perindustrian. 12. Direktorat Jenderal Pembina Industri adalah Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 13. Direktur Pembina Industri adalah Direktur Industri Material Dasar Logam, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian. 14. BPKIMI adalah Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri, Kementerian Perindustrian. 15. Dinas Provinsi adalah Dinas tingkat Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian. 16. Dinas Kabupaten/Kota adalah Dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pemerintahan bidang perindustrian.

tingkat urusan

Pasal 2 (1)

Memberlakukan Standar Nasional Indonesia Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng secara wajib dengan nomor Pos Tarif sebagai berikut: Jenis Produk

No. SNI

Pos Tarif/HS

Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng

SNI 0039:2013

7305.31.90.00 7305.39.90.00 7306.30.90.90 7306.50.90.90 7306.90.90.90

(2)

Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan Pipa baja karbon atau pipa baja paduan yang dibuat dengan cara dilas tahanan listrik (Electric Resistance Welding-ERW) atau las busur rendam (Submerged Arc Welding-SAW) baik dengan sambungan lurus (longitudinal) maupun sambungan melingkar (helical) yang selanjutnya dilapis dengan cara dicelup ke dalam larutan seng panas (hot dip galvanizing) atau tanpa lapisan yang digunakan


untuk penyaluran air. (3)

Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng apabila dilakukan pelapisan dengan bahan lain, maka jenis pipa sebelum dilapis lapisan lain harus mengikuti SNI 0039:2013. Pasal 3

(1) Pemberlakuan SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng secara wajib dikecualikan bagi Pipa Baja yang memiliki kesamaan Nomor HS sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 apabila: a. memiliki ruang lingkup, klasifikasi dan/atau syarat mutu yang berbeda dengan SNI 0039:2013 serta memiliki standar tersendiri; atau b. jenis maupun spesifikasinya berbeda dengan SNI 0039:2013 yaitu: 1. Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng memiliki ukuran diameter kurang dari 15 mm (1/2 inci) atau lebih dari 1200 mm (48 inci); atau 2. pipa untuk kebutuhan otomotif (mechanical tube); atau c. digunakan untuk keperluan khusus, yaitu: 1. barang contoh untuk pameran dengan berat total sebanyak–banyaknya 1 (satu) ton; dan/atau 2. contoh uji SPPT-SNI. (2) Importasi Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi Pertimbangan Teknis dari Direktur Jenderal Pembina Industri. (3) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan permohonan perusahaan. (4) Surat Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: a. nama dan alamat perusahaan pemohon; b. kegunaan; c. jumlah produk yang akan diimpor; dan d. spesifikasi produk. (5) Persyaratan untuk mendapat Pertimbangan Teknis diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Peraturan Menteri ini. (6) Dalam

pemberian

Surat

Pertimbangan

Teknis


sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pembina Industri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Direktur Pembina Industri. Pasal 4 Produsen Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memenuhi dan menerapkan SNI dengan: a. memiliki SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng ; dan b. membubuhkan tanda SNI pada salah satu ujung pipa yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. Pasal 5 (1) Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan kepada LSPro yang telah terakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri. (2) Permohonan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Konsultasi SPPT-SNI dari Direktur Pembina Industri. (3) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan skema sistem sertifikasi tipe 5, yaitu: a. pengujian kesesuaian mutu SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng sesuai dengan ketentuan dalam SNI 0039:2013; dan b. audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 atau revisinya. (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh: a. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng dan ditunjuk oleh Menteri; atau b. Laboratorium di luar negeri yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (Mutual Recognition of Arrangement–MRA) dengan KAN dan negara tempat laboratorium berada telah memiliki perjanjian bilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia, serta ditunjuk oleh Menteri. (5) Audit proses produksi dan audit penerapan Sistem Manajemen Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berdasarkan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu sesuai SNI ISO 9001:2008 atau revisinya dari


Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu yang telah terakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang telah menandatangani Perjanjian Saling Pengakuan (Multilateral Recognition of Arrangement/MLA) dengan PAC/IAF di tingkat internasional sesuai dengan ruang lingkup KAN. (6) Apabila LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang terakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng belum mencukupi kebutuhan, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang kompetensinya telah dievaluasi oleh BPKIMI. (7) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 2 (dua) tahun sejak penunjukkan harus telah diakreditasi KAN. Pasal 6 LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam menerbitkan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng wajib mencantumkan paling sedikit informasi: a. nama dan alamat perusahaan; b. alamat pabrik/usaha; c. nama penanggung jawab; d. nama dan alamat importir/perwakilan; e. nomor dan judul SNI; f. tipe/jenis produk; dan g. merek. Pasal 7 (1) LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan keputusan penerbitan, penundaan, penolakan, dan pelimpahan SPPT-SNI kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala BPKIMI selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerbitan keputusan dimaksud. (2) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng bertanggung jawab atas pelaksanaan surveilan penggunaan tanda SNI dari SPPT-SNI yang diterbitkan. Pasal 8 Setiap Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng yang diperdagangkan di dalam negeri, yang berasal dari hasil produksi dalam negeri atau impor wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 4. Pasal 9 Sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang: a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilarang beredar; atau b. telah beredar di pasar dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan. Pasal 10 Sejak diberlakukan Peraturan Menteri ini Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng yang berasal dari impor yang: a. masuk Daerah Pabean Indonesia wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan telah beredar di pasar wajib ditarik dari peredaran dan diekspor kembali atau dimusnahkan oleh Importir. Pasal 11 Tata cara penarikan produk dari peredaraan, ekspor kembali, dan pemusnahan produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dan Pasal 10 huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri. (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat menugaskan PPSP. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari produksi sampai pasca produksi yang dilaksanakan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. (4) Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan/atau Dinas Kabupaten/Kota atau intansi terkait dalam penugasan PPSP untuk pengawasan. (5) BPKIMI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LSPro dan Laboratorium Penguji) dalam rangka penerapan SNI Pipa Baja


Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng . (6) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPKIMI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi kepada LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Direktur Jenderal Pembina Industri menetapkan Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pengawasan Penerapan SNI Pipa Baja Saluran Air Dengan atau Tanpa Lapisan Seng Secara Wajib. Pasal 15 Pelaku usaha, LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Peraturan Menteri ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT


Diundangkan di Jakarta pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : TENTANG

Recommend Documents