Kementerian Pertanian RI
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEDAULATAN PANGAN SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan diperlukan kegiatan untuk membantu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian, maka Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan, Sub Bidang Pertanian Tahun 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kedaulatan Pangan, Sub Bidang Pertanian;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
1
Kementerian Pertanian RI
Tambahan Lembaran Nomor 4421);
Negara
Republik
Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ….) 9. Undang-Undang Nomor …. Tahun 2015 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor….); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 14. Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015) ; 15. Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 339 Tahun 2014);
2
Kementerian Pertanian RI
16. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85); 17. Peraturan Presiden Nomor ….. Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor …..); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa; 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.140/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEDAULATAN PANGAN SUB BIDANG PERTANIAN TAHUN 2016. Pasal 1
Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Petunjuk Teknis Pemanfaatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016. Pasal 3 (1) DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 digunakan untuk kegiatan Pembangunan Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota. (2) DAK Sub Bidang Pertanian Provinsi meliputi: a. Pembangunan/Rehabilitasi/ Renovasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)/ Balai Diklat Pertanian dan Sekolah Menengah Kejuruan 3
Kementerian Pertanian RI
Pertanian Pembangunan pendukungnya;
(SMK-PP)
dan
penyediaan
sarana
b. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan dan Balai Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Balai Mekanisasi Pertanian dan penyediaan sarana pendukungnya; c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/ Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen, Laboratorium Pakan dan penyediaan sarana pendukungnya, dan d. Pembangunan UPTD/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dan penyediaan sarana pendukungnya.
(3) DAK Sub Bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi: a. Pengembangan Sumber-Sumber Air mendukung sub sektor Tanaman Pangan mencakup Irigasi Air Tanah, Embung, Dam Parit dan Long Storage; b. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Lantai Jemur; c. Pengembangan Jalan Pertanian: Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi; d. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi UPTD/Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya, e. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Reguler, RPH Unggas dan penyediaan sarana pendukungnya; dan f. Pembangunan Unit Desa Mandiri Benih. Pasal 4 (1) Kegiatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 huruf a merupakan kegiatan wajib dengan proposi 70 – 80% dari pagu alokasi; (2) Kegiatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan kegiatan pilihan, sehingga daerah dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebijakan daerah serta ketersediaan pagu anggaran. Pasal 5 Alokasi pagu anggaran DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2016 setiap daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 6 Penanggungjawab dan Pengelola Kegiatan DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016 terdiri atas: a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi yaitu Dinas/Badan Provinsi yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura, 4
Kementerian Pertanian RI
Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyuluhan Pertanian, Ketahanan Pangan dan/atau sebutan lainnya di Provinsi sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya; dan b. SKPD Kabupaten/Kota yaitu Dinas/Badan/Kantor Kabupaten/Kota yang membidangi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Penyuluhan Pertanian, Ketahanan Pangan dan/atau sebutan lainnya di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya. Pasal 7 Di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Kedaulatan Pangan Sub Bidang Pertanian Tahun 2016. Pasal 8 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,
AMRAN SULAIMAN
Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS; 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; 7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian; 8. Gubernur Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia; 9. Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian seluruh Indonesia.
5
