MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/PMK.03/2012 TENTANG SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1a) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak; b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai saat pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu, perlu mengatur saat lain sebagai saat pembuatan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Saat Lain Sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dengan Karakteristik Tertentu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
CJ
MENTE.111 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. 2. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 3. Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak. 4. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 5. Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. 6. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Pasal 2 (1) Saat pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu ditetapkan dengan batas waktu paling lambat pada saat pendapatan dari transaksi atas penyerahan Barang Kena Pajak tersebut secara keseluruhan sudah dapat dihitung secara final. (2) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi penerimaan pembayaran, atas pembayaran tersebut wajib dibuat Faktur Pajak pada saat penerimaan pembayaran. (3) Contoh saat pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
3 Pasal 3 (1) Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Barang Kena Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Harga Jual dari Barang Kena Pajak tersebut mengalami fluktuasi menyesuaikan harga acuan/ standar yang berlaku di pasar domestik maupun pasar internasional; b. Kualitas atau kadar kandungan berharga di dalam Barang Kena Pajak tersebut dapat berubah dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli atau bencana alam; dan/atau c. Kuantitas baik berupa tonase, volume atau satuan lainnya dapat mengalami perubahan dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli yang disebabkan oleh cuaca atau iklim tertentu secara normal dan tidak disebabkan karena kerusakan pengiriman atau kelalaian dalam proses pengiriman atau transportasi dari pihak penjual ke pihak pembeli atau bencana alam. (2) Termasuk dalam kategori Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Barang Kena Pajak berupa konsentrat produk pertambangan yang mengandung kadar mineral dan bahan/produk kimia. Pasal 4 Ketentuan mengenai pembuatan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku dalam hal perjanjian jual beli atas penyerahan Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu tersebut memuat ketentuan sebagai berikut: a. menyatakan bahwa hak atas Barang Kena Pajak berpindah ke pihak pembeli setelah dikirimkan dari tempat penjual; dan b. terdapat klausul tentang perubahan nilai tagihan akibat perubahan harga jual, perubahan kualitas dan/atau perubahan kuantitas Barang Kena Pajak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian faktur komersial (commercial invoice). Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.
MENTE111 KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-4Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Desember 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1337 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BI Oh. M '
KEPAL .WkeIAN T / ,_ GIARTIO NIP 19\18-001984
MENTERIAN
01
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG SAAT LAIN SEBAGAI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU
E: N TER1 KLUANGAN REPUBLIK !NDONESIA
CONTOH SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DENGAN KARAKTERISTIK TERTENTU 1. PT DAMS menjual Barang Kena Pajak dengan karakteristik tertentu kepada PT ADIL. Dalam kontrak perjanjian jual beli dinyatakan bahwa barang tersebut menjadi hak milik PT ADIL setelah barang dikirimkan oleh PT DAMS, dan PT DAMS akan menyesuaikan nilai tagihan apabila terdapat perubahan harga, kualitas, dan/atau kuantitas dari barang yang diserahkan sesuai kesepakatan. 2. PT DAMS dan PT ADIL sepakat bahwa Harga Jual barang tersebut akan ditentukan berdasarkan harga pasar yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC pada saat barang dikirimkan dan akan disesuaikan apabila terdapat perubahan harga pasar pada saat barang diterima. 3. Proses penyerahan barang dari PT DAMS kepada PT ADIL dan saat pembuatan Faktur Pajaknya adalah sebagai berikut: No.
Tanggal
Keterangan
Saat pembuatan dan pengisian Faktur Pajak
1.
1 Januari 2013
a. PT DAMS mengirim barang ke PT ADIL. b. PT DAMS menerbitkan faktur proforma, Barang yang diserahkan sebanyak 1000kg dengan harga pasar yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC Rp200,00 per kg, sehingga jumlah tagihan adalah sebesar Rp200.000,00. c. PT DAMS melakukan pencatatan penjualan sejumlah Rp200.000,00.
Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pada tanggal 1 Januari 2013 PT DAMS diperkenankan untuk tidak membuat Faktur Pajak pada saat mengirimkan barang mengingat saat pembuatan Faktur Pajaknya ditetapkan paling lambat pada saat pendapatan dari transaksi ini secara keseluruhan sudah dapat dihitung secara final.
2.
15 Januari 2013
a. Sesuai kesepakatan, PT ADIL membayar sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari nilai faktur proforma tanggal 01 Januari 2013. b. Jumlah pembayaran= 70% x Rp200.000,00
Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pada tanggal 15 Januari 2013 PT DAMS wajib membuat Faktur Pajak atas penerimaan pembayaran dari PT ADIL mengingat penerimaan pembayaran terjadi sebelum batas akhir pembuatan Faktur Pajak. Pengisian keterangan pada Faktur Pajak tanggal 15 Januari 2013 adalah sebagai berikut: Uang Muka= Rp140.000,00.
= Rp 140.000, 00 . c. Pembayaran ditransfer oleh PT ADIL ke rekening bank PT DAMS,
Dasar Pengenaan Pajak= Rp140.000,00. PPN
= =
3.
4.
4 Februari 2013
6 Februari 2013
a.
Barang diterima oleh pihak pembeli (PT ADIL).
b.
Harga pasar barang tersebut yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC adalah Rp210,00 per kg.
a. Barang selesai diperiksa oleh PT ADIL dan dipastikan dalam kondisi baik dan tidak terdapat kerusakan selama proses pengiriman.
b. PT ADIL
membuat berita acara/tanda terima barang dan segera dikirim ke PT DAMS.
10')/0 x Dasar Pengenaan Pajak Rp 14.000,00.
Berdasarkan Peraturan Menteri ini, pada tanggal 6 Februari 2013 PT DAMS harus membuat Faktur Pajak mengingat saat pembuatan Faktur Pajaknya ditetapkan paling lambat pada saat pendapatan dari ttransaksi ini secara keseluruhan sudah dapat dihitung secara final.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-2-
c. PT DAMS menghitung pendapatannya berdasarkan harga pasar yang dipublikasikan oleh bursa komoditi ABC tanggal 04 Februari 2013. d. PT DAMS melakukan pencatatan penghasilan secara final yaitu: = 1000 kg x Rp210,00 = Rp210.000,00. e. Uang pembayaran yang telah diterima berjumlah Rp 140.000,00, sehingga kekurangannya: = Rp210.000,00 - Rp140.000,00 = Rp70.000,00. f. Atas kekurangan pembayaran ini, PT DAMS menerbitkan faktur final sebesar Rp210.000,00 dan menagih atas selisih kekurangannya ke PT ADIL.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA
KEPALA BAGIAN T,U. KEIVIENTERIAN
Pengisian keterangan pada Faktur Pajak tanggal 6 Februari 2013 adalah sebagai berikut: Harga Jual = Rp210.000,00. Uang Muka yang telah diterima: = Rp 140. 000,00 Dasar Pengenaan Pajak: = Rp210.000,00 - Rp140.000,00 _- Rp70.000,00. PPN: = 10% x Dasar Pengenaan Pajak = Rp7.000,00.
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. AGUS D.W. MARTOWARDOJO
\\
GIART NIP 195 92O19,..840210u1
0
