KEBIJAKAN FISKAL Kebijakan fiskal dan moneter, merupakan “dua sejoli” dalam suatu kebijakan makro ekonomi, yang keduanya saling kait-mengkait karena satu kebijakan akan mempunyai konsekuensi terhadap bidang lainnya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (pos-pos yang ada dalam APBN/struktur APBN). 1. Pengertian Berdasarkan UU nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud: 1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Fungsi utama penyusunan APBN : 1. Fungsi Alokasi : dimaksudkan untuk pembiayaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sarana & prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara pemerintah dan swasta. (Misal : keamanan, pendidikan, tempat ibadah dsb) 2. Fungsi stabilisasi : Anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga & pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. 3. Fungsi distribusi : anggaran yang menyangkut kebijakan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dalam penerimaan pendapatan dapat dikurangi. 2. APBN dan Kebijakan Fiskal Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu : Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN, Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian. Pola atau struktur pengeluaran dan penerimaan APBN sangat menentukan pengaruh akhir dari kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian Dalam Negeri, dan bukan hanya nilai totalnya. Kebijaksanaan hampir selalu mempunyai konsekuensi tertentu bagi pasar uang. Jadi kebijaksanaan fiskal melalui APBN adalah “kebijaksanaan fiskal moneter”. APBN dan Pengaruh Ekonomi Makronya. Kebijaksanaan Fiskal merupakan kebijakan dalam kombinasi pos-pos APBN dengan nilainilai tertentu. Secara teori yang sederhana, struktur APBN hanya terdiri dari Pendapatan dan Belanja.
3. Struktur APBN secara teoritis:
Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
1
- Pengeluaran :
1. Untuk pembelian barang/jasa 2. Untuk gaji pegawai 3. Untuk transfer payment : subsidi, pensiun, bunga pinjaman pemerintah kepada masyarakat.
- Penerimaan :
1. 2. 3. 4.
Pajak Pinjaman BS Pinjaman masyarakat dalam negeri Pinjaman masyarakat luar negeri
- Bank Sentral (BS) hanya dapat memberikan kredit dengan menciptakan uang inti (reserve money); tidak dapat menciptakan uang giral seperti bank umum (uang giral BS merupakan salah satu unsur uang inti) H Ms Jadi pemberian kredit BS = pencetakan uang inti baru - Pinjam dana masyarakat open market operations, melalui pasar surat berharga (= mengambangkan obligasi di pasar uang) - Pinjaman LN: “mengambangkan” obligasi pemerintah di pasar uang luar negeri untuk mencari devisa / kredit komersial berupa pinjaman. ada negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang membantu (ADB, IMF, Bank Dunia). APBN 1. 2. 3.
Pengeluaran Pembelian barang/jasa Gaji pegawai Transfer payments
1000 800 500
Total
2300
1. 2. 3. 4.
Penerimaan Pajak Kredit BS Pinjaman masyarakat Pinjaman luar negeri Total
1200 300 200 600 2300
- Pengertian APBN defisit: 1. Jika seluruh pengeluaran pemerintah (Government Expenditure = GE) tidak dapat dibiayai dengan pajak (defisit = 2300 – 1200 = 1100) 2. Jika GE tidak dapat dibiayai dari pajak + pinjaman dalam negeri (defisit = 2300 – (1200 + 200) = 900) Pinjaman dalam negeri wajar karena tidak menambah JUB. 3. Jika GE tidak dapat dibiayai dari pajak + pinjaman dalam negeri + pinjaman luar negeri (defisit = 2300 – (1200 + 200 + 600) = 300) jika pem. harus meminjam BS (mencetak uang baru untuk membiayai GE-nya).
Pembelian Barang/Jasa dan pengaruhnya terhadap perekonomian
Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
2
Z=C+I+G + G
unsur permintaan agregate + Z
menimbulkan perubahan
menggeser Z
mengubah Z (melalui pelipat)
I
P,
mengubah I
+
+ L
r
Q
mempengaruhi L (karena L = f (r, P, Q)
mengubah r
-
proses berjalan terus sampai terjadi Ekuilibrium baru G pada putaran pertama akan menimbulkan kenaikan Z sebesar: 1 proses keseimbangan umum Z G 1 c Gaji Pegawai: W mempengaruhi Z secara tidak langsung + + + W Y C
+ Z
I
P,
+ r
Z Z
Q
+ L
1
C 1 c 1 C. Yd 1 c
c 1 c
W
Transfer Payment (R) R Yd (= R) C=c R c Kenaikan Z = Z R 1 c
Penerimaan Pajak (T) Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
3
mempengaruhi Z secara tak langsung T C=c T c Z T 1 c + T C
Z
+
P, Q
I
-
r
L
- T dapat dipandang sebagai transfer payment negatif cenderung menurunkan Z, P, Q = “deflasioner”. - Jika penerimaan T digunakan untuk pembayaran program pemerintah (G, W, R) pengaruh netto dari kebijaksanaan pajak + pengeluaran belum tentu deflasioner. - Z (karena T) digunakan Z (pembelian barang/jasa (G)) c 1 T G 1 c 1 c ditambah untuk T= G
Z (netto)
Sehingga Z (netto) =
1 c T 1 c
T= T= G
Dalil anggaran berimbang/balanced budget multiplier: : jika multiplier kebijaksanaan T = G adalah 1.
Kredit BS:
Bertambahnya jumlah uang inti (H)
Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
4
+ Kredit BS
+ H
+ Ms
r
+ I
+ Z
-
+ P, Q
I
+ r
+ L
Pinjaman Dalam Negeri: penjualan obligasi kepada masyarakat dari pemerintah mengurangi uang inti Ms r Z keseimbangan umum baru (Jika dana tak dibelanjakan) pengaruhnya deflasioner. - Jika dibelanjakan untuk G menaikkan Z, P, Q pengaruhnya inflasioner - Pengaruh netto dari penjualan obligasi kepada masyarakat untuk membiayai G = pengaruh penurunan Ms pengaruh kenaikan G + dijumlahkan
Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
5
Penjualan Obligasi
-
Ms
H
+ r
-
Proses kalau dana tidak dibelanjakan
I
Nyata: dibelanjakan untuk G, W, R?
Z
+
P, Q
I
r
+ L
Pinjaman Luar Negeri: tergantung cara penggunaan devisa: 1. Untuk mengimpor barang-barang untuk pemerintah sendiri tidak berpengaruh pada perekonomian dalam negeri. 2. Untuk mengimpor barang-barang dijual (/sebagian) akan: a. Menurunkan H (uang inti) / Ms Deflasioner b. Di pasar barang dalam negeri permint. Agr. terhadap barang produksi Dalam negeri Z turun. 4. Pengeluaran Pemerintah dan Keuangan Negara Pengeluaran pemerintah, yang berupa G ( Government Expenditure), hanya merupakan sebagian dari APBN, sisi pengeluaran. Secara keseluruhan, APBN akan lebih mendalam di bahas pada bab berikut ini. Peranan pemerintah di suatu negara berbeda-beda antara satu negara dengan negara lain, tergantung pada filsafat negara itu sendiri. Pada masa lampau banyak negara menganut paham laissez faire (negara memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk tumbuh berkembang, sedangkan pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak mncampuri kegiatan masyarakat (teori klasik). Akan tetapi dengan keluarnya teori Keynes, pada perkembangannya banyak pemerintah yang semakin turut campur tangan pada kegiatan masyarakat, dan di negara yang menganut paham sosialis/komunis yang sangat mengatur kegiatan masyarakat dalam perkembangannya juga semakin memberi kebebasan kepada masyarakat. Di Indonesia, pemerintah bertindak sebagai enterpreneur dan pendorong pembaharuan dan pembangunan masyarakat (delopment agent), sehingga Indonesia mempunyai rencana pembangunan berjangka (jangka panjang, menengah, pendek). Pembangunan berjangka ini mulai sejak dicanangkan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) I pada tahun 1969/1970, atau sering disebut sebagai masa dimulainya Orde Baru.. Pemerintah Indonesia, menjalankan peranannya dengan: a. Pengaturannya di berbagai bidang.
Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
6
b. Pemilikan sendiri usaha ekonomi dan sosial yang penyelenggaraannya dapat dilakukan sendiri atau oleh swasta. c. Penyelenggaraan sendiri berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Adapun kegiatan pemerintah, dapat dirinci misalnya: a. Kegiatan produksi. b. Menentukan kebijakan fiskal dan moneter. c. Konsumsi (melalui pengeluaran pemerintah) Untuk kegiatannya tersebut, pemerintah memerlukan dana yang berasal dari dalam negeri (DN) dan penerimaan dari luar negeri, serta strukturnya dapat berubah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penjelasan atau data tentang struktur APBN dapat dilihat pada laporan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, BPS (Indikator Ekonomi), atau Nota Keuangan, serta situs dari Departemen Keuangan. Dalam baba ini akan disajikan contoh struktur APBN sejak sebelum tahun 2000 dan setelah tahun 2000, karena strukturnya berbeda. Kebijakan “Sisi Penawaran” Kebijaksanaan fiskal masih sangat terpengaruh pada teori Keynes, yaitu bahwa demand management adalah kebijaksanaan pengendalian makro yang utama. Sebenarnya setiap kebijaksanaan fiskal juga mempunyai implikasi tertentu terhadap penawaran agregat, meskipun dalam jangka pendek. Misalnnya : Penurunan T dalam bentuk pengurangan pajak penjualan menggeser kurva penawaran agregatif ke kanan. Subsidi untuk kegiatan produksi menggeser kurva penawaran agregatif ke kanan. 5. APBN secara realistis: Secara lebih rinci, pos-pos yang ada pada penerimaan pemerintah dapat dilihat pada tabel APBN. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada APBN, selalu didahului dengan RAPBN (merupakan rancangan) dan rancangan ini biasanya disampaikan oleh presiden pada bulan tertentu (tergantung dari jadwal siklus anggaran) di depan sidang paripurna DPR/MPR. Setelah tahun berjalan, dan laporan disusun kembali, maka akan merupakan realisasi penerimaan atau pengeluaran negara.. Susunan atau struktur APBN (pos-pos dalam hal penerimaan dan belanja negara) berbeda antara APBN sebelum tahun 2000 dengan setelah tahun 2000. Demikian pula tahun anggaran APBN, sebelum tahun 2000 tahun anggaran (TA) dimulai 1 April - 31 Maret tahun berikutnya, sedangkan untuk tahun setelah 2000, TA dimulai pada 1 Januari – 31 Desember . Khusus untuk tahun 2000 anggarannya hanya untuk 9 (sembilan) bulan, yaitu 1 April sampai 31 Desember, karena merupakan tahun peralihan dari kalender anggaran yang berubah. Sejak tahun 2001, TA APBN dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember. APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) Untuk tingkat propinsi, maka ada APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) Propinsi, dan untuk tingkat Kabupaten /Kota ada APBD Kabupaten atau Kota. Komposisi anggaran yang tercantum dalam APBN dan APBD sangat menentukan dalam menentukan alokasi dana di tingkat Pusat maupun Daerah, sehingga fungsi alokasi dan fungsi distribusi yang dimiliki oleh APBN sangat berperan di sini. Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Perda dll. Yang mengatur tentang APBN maupun APBD ini sangat menentukan dalam jalannya pemerintahan maupun kesejahteraan masyarakat. Ikuti berita tentang perundang-undangan dalam hal Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.
Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
7
Contoh data APBN: a. Struktur APBN sebelum tahun 2000 APBN PENERIMAAN A. Penerimaan DN B. Penerimaan Pembangunan
96/97
97/98
98/99
78,202 12,413
88,060 13,026
149,3 127,8
PENGELUARAN A. Pengeluaran rutin B. Pengeluaran pembangunan
56,113 34,502
62,158 38,927
205,5 71,6
Jumlah Anggaran
90,615
101,085
277,1
b. Asumsi APBN Asumsi dalam penyusunan APBN diperlukan untuk memperkirakan nilai rupiah dalam strukturnya, karena penghitungan rancangan APBN harus memperkirakan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kurs rupiah terhadap $ AS, (USD), jumlah produksi minyak, harga minyak dunia, tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) yang akan sangat mempengaruhi besaran nilai yang tercantum dalam APBN. Asumsi yang dicantumkan ini juga dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan perekonomian seperti contoh berikut. Tabel Perubahan asumsi-asumsi APBN : RAPBN 98/99 ( 6-1-98) Pertumbuhan ekonomi 4% Inflasi 9% Harga minyak/barel 17 USD Kurs Rp/USD 4.000 Jumlah Anggaran Rp. 133,49 trilyun
RAPBN 98/99 (23-1-98) Revisi I 0% 20% 17 USD 5.000 Rp. 147,22 trilyun
RAPBN 98/99 (8-4-98) Revisi II -4% 40% 14,5 USD 5.000-6.000 Rp. 147,22 trilyun
RAPBN 98/99 Juli 1998 Revisi III -12% 66% 13 USD 10.600 Rp. 277,138 trilyun
Untuk data APBNterbaru, mahasiswa diharap mencari data sendiri dari BPS atau dari internet (Bank Indonesia, DepKeu) **NAY**
Makroekonoika Pengantar, NAY-2010
8
