APBN-P 2012: Upaya Menjaga Ketahanan Fiskal

VOLUME VII | NO. 56 / APRIL 2012

APBN-P 2012: Upaya Menjaga Ketahanan Fiskal

ISSN 1907-6320 MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

APBN-P 2012 sebagai Fiscal Buffer

1

Menteri Keuangan bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Koordinator Perekonomian, dan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), mengadakan konfrensi pers terkait APBN-P 2012 di Graha Sawala, Gedung Menko Perekonomian, Jakarta, pada Senin (2/4).

2

MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

dari lapangan banteng

Membahas Postur APBN-P 2012

P

erkembangan berbagai faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro, terutama harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP) dan nilai tukar rupiah berbeda cukup signifikan dari asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012. Faktor-faktor di atas diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat kepada APBN 2012. Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro itu kemudian ditambah langkah-langkah kebijakan pengurangan subsidi dan pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) menjadi latar belakang utama pemerintah mengajukan Rancangan APBN Perubahan Tahun 2012 lebih cepat dari jadwal regular, yang biasanya dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan APBN hingga semester I. Dalam rapat paripurna DPR yang membahas APBN-P 2012 pada tanggal 30 Maret lalu, telah disepakati sejumlah asumsi ekonomi makro baru. Diantaranya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang direvisi menjadi 6,5 persen, tingkat inflasi 6,8 persen, dan defisit anggaran melebar menjadi 2,23 persen. Mengenai meningkatnya defisit anggaran ini, pemerintah berupaya untuk menutupinya dengan sumber-sumber pembiayaan yang berisiko rendah dan mengarahkan pemanfaatannya untuk kegiatan infrastruktur yang lebih produktif, misalnya Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Anda bisa membaca bahasan lengkap mengenai postur APBN-P 2012 ini pada rubrik Liputan Utama. Pada edisi ini, kami juga menyajikan wawancara dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat serta krisis utang yang terjadi pada sejumlah negara di zona Eropa, Indonesia baru-baru ini justru berhasil memperoleh dua penghargaan berturut-turut dari Majalah

FinanceAsia, yakni “Best Sovereign Bond Republic of Indonesia USD2,5 billion 10-year bond” dan “Borrower of the year 2011.” Penghargaan dari majalah keuangan yang berbasis di Hongkong ini berarti penting dalam menciptakan lower cost/yield, news class of investor dan bigger demand terhadap pengelolaan global bonds di Indonesia. Beberapa sajian kami yang lain diantaranya adalah profil Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang IT Bobby Achirul Awal Nazief, reportase mengenai upaya-upaya penghematan anggaran yang dilakukan di lingkungan Kementerian Keuangan, liputan daerah yang kali ini mengangkat profil Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, dan cerita mantan nahkoda Bea dan Cukai dari Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun pada rubrik Inspirasi. Semoga menu kami kali ini cukup “bergizi” bagi Anda. Selamat membaca!

Redaksi

Tim Redaksi Media Keuangan mengucapkan turut berduka cita dan berbelasungkawa atas wafatnya Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo.

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menkeu RI Agus D. W. Martowardojo. Ketua Pengarah: Sekjen Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Yeti Wulandari. Dewan Redaksi: Supriyatno, Sasi Atiningsih, Agung Ardhianto, Fery Gunawan, Makmun Syadullah. Tim Redaksi: Rahmat Widiana, Rizwan Pribhakti, Zachrony, Bikner L. Tobing, Nico Aditia, Bagus Wijaya, Langgeng Wahyu P, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan S. Sekretariat: Eva Lisbeth, Hesti Sulistiowati, Indri Maria, Lili Marini T., Sularno, Nicho Pratama. Desain Grafis dan Layout: Wardah Adina, Dewi Rusmayanti. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda (Gedung E) Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Telp : (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. e-mail: mediakeuangan@depkeu. go.id website: http://www.depkeu.go.id Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.


3

daftar isi

LAPORAN UTAMA 6 10 12 14

Pembahasan APBN-P Dilakukan Lebih Cepat APBN-P 2012 sebagai Fiscal Buffer Menyoroti Kebijakan dalam APBN-P 2012 Laurens Bahang Dama: Pemerintah Perlu Ajukan APBN-P Kedua

Kemenkeu Pantau Proses Akuisisi Danamon

REPORTASE 24

26

Langkah Strategis Kemenkeu dalam Penghematan Anggaran KPU BC Batam: Tak Ingin Berhenti Pada Status Kantor Percontohan

WAWANCARA

INFO KEBIJAKAN

16

29

Indonesia Berturut-turut Raih Dua Penghargaan Internasional

PROFIL 18

Akademisi, Staf Khusus Menteri, Sekaligus Pecinta Komputer

33

RIVIU

22

35

23

APBN-P 2012 sebagai Kartu Pengaman Perekonomian Nasional

ARTIKEL

LINTAS PERISTIWA

22

4

23

Kantor Pelayanan Pajak Khusus Pertambangan dan Migas Penandatanganan MoU Pelaksanaan Tugas dan Fungsi KPPBC A3 Banda Aceh Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Senilai 458 Juta


36

ENGLISH CORNER 37

RENUNGAN 38

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.02/2012 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 Daftar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Selama Bulan Maret 2012

Pemimpin Adil, Rakyat Taat

RESENSI 39 39 39

Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci? Garis Batas Reducing Petroleum Consumption From Transportation

INPIRASI 40

Mewaspadai Dampak Penundaan Kenaikan Harga BBM

Fiscal Sustainability in the Revised State Budget of 2012

Semangat Petugas Patroli Laut yang Tak Pernah Surut

CELENGAN 42

Sudah Lama Tidak Pakai BBM Bersubsidi

43

BUNG PISKAL

Sambutan Menteri Keuangan

P

uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai dengan saat ini kita diberikan nikmat sehat untuk dapat terus berkarya demi negara kita tercinta. Pembaca Media Keuangan yang budiman, pemerintah beberapa waktu yang lalu mengajukan APBN perubahan untuk tahun 2012. Hal ini dilakukan karena sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 (UU APBN 2012), terdapat berbagai perkembangan pada perekonomian global dan domestik yang menyebabkan kondisi ekonomi tidak sesuai dengan asumsi makro yang digunakan dalam APBN 2012. Selain itu, perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagai dampak krisis global dan beban subsidi energi yang meningkat tajam akibat melonjaknya harga minyak mentah dunia menjadi faktor penting yang memengaruhi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu untuk merespons dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat counter cyclical dan pengendalian subsidi energi, utamanya dituangkan dalam APBN-P 2012. Seperti kita ketahui, dalam pembahasan APBN-P 2012 pada rapat paripurna DPR yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, DPR melakukan voting atas 2 opsi terkait dengan harga BBM bersubsidi. Kedua opsi tersebut pada intinya menjadi ramburambu bagi pemerintah untuk dapat atau tidaknya menaikan harga BBM bersubsidi. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR secara demokratis telah memilih salah satu opsi yang dituangkan dalam pasal 7 ayat (6a) APBN-P 2012. Pasal 7 ayat (6a) APBN-P 2012 pada dasarnya merupakan katup pengaman bagi APBN dan memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian apabila deviasi harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai treshold (15 persen). Namun demikian, dengan ditetapkannya pasal 7 ayat (6a) dalam APBN-P 2012, bukan berarti tidak terdapat risikorisiko yang harus dihadapi. Pasalnya, dengan tidak adanya kenaikan harga BBM bersubsidi berarti harus ada upaya-upaya untuk menjaga agar belanja subsidi BBM tidak melewati pagu yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2012. Upaya tersebut penting, mengingat subsidi BBM yang disepakati dalam APBN-P 2012 tidak akan cukup sampai dengan akhir tahun jika pola konsumsi tidak dihemat. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan

...mengingat subsidi BBM yang disepakati dalam APBN-P 2012 tidak akan cukup sampai dengan akhir tahun jika pola konsumsi tidak dihemat. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menghemat konsumsi BBM bersubidi. Agus D. W. Martowardojo

untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menghemat konsumsi BBM bersubsidi. Kita harus berupaya agar penghematan dapat dilakukan pada setiap sektor pemerintahan, khususnya Kementerian Keuangan. Hemat dan tidak boros dalam menggunakan sumber daya yang ada. Hemat di sini bukan berarti kita menghemat kualitas output pekerjaan, tapi penggunaan sumber daya yang optimal dan menghasilkan output yang maksimal. Jangan sampai dengan alasan berhemat kita menjadi kontraproduktif dengan tujuan organisasi. Salah satu langkah penghematan adalah dengan melakukan efisiensi dalam melakukan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan dinas. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengurangi frekuensi perjalanan yang tidak perlu dan kami yakin fungsi koordinasi masih dapat dilaksanakan dengan baik. Kita semua tahu bahwa BBM merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui. Terlebih saat ini Indonesia adalah negara nett importir minyak, maka seyogyanya dalam mengkonsumsi energi khususnya BBM bersubsidi dapat dilakukan dengan bijak. Kita sebagai benteng terakhir keuangan negara sudah sepatutnya memberikan contoh bagi masyarakat. Memberikan contoh dengan cara berhemat, karena di tengah keterbatasan sumber daya, khususnya APBN dalam menanggung besarnya subsidi BBM, hemat bukan lagi pilihan tapi sudah menjadi keharusan. Oleh karena itu, mulai saat ini mari kita berkomitmen untuk menjaga dan memberikan teladan yang baik bagi masyarakat dengan cara berhemat dan tetap produktif dalam berkarya. Akhirnya, marilah kita berdoa ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita diberikan kemampuan untuk dapat terus berkarya dan berhemat dalam menggunakan anugerah yang diberikan-Nya.


5

laporan utama

6


Pembahasan APBN-P Dilakukan Lebih Cepat Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng W. P

Pemerintah dan DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan(RUU APBN-P) tahun 2012 disahkan menjadi UU APBN-P pada tanggal 31 Maret 2012 lalu. Pembahasan RUU APBN-P tahun ini dilakukan lebih cepat dari jadwal tahun-tahun sebelumnya. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) I, Anny Ratnawati, berbicara banyak kepada Media Keuangan mengenai proses pembahasan RUU ini dan postur anggaran APBN-P 2012.

P

engajuan RUU APBN-P biasanya dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan APBN hingga semester I, seperti yang dipersyaratkan dalam pasal 27 ayat (3) UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 156 dan pasal 161 UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), dan pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 UU No.22 tahun 2011 tentang APBN 2012. Namun, demikian, terdapat empat faktor yang menjadi alasan pemerintah mengajukan RUU APBN-P lebih awal dari jadwal regular. Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro yang berubah dari perkiraan semula dan berdampak cukup signifikan terhadap APBN 2012 menjadi faktor pertama. Perubahan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: No.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

4 5

Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Suku Bunga SPN 3 Bulan ICP Nilai Tukar

6

Lifting

1 2 3

langkah transformasi fiskal dan efisiensi belanja. “Antara lain melakukan kebijakan pengendalian subsidi BBM dan subsidi listrik, pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga, penambahan anggaran belanja modal untuk pembangunan infrastruktur, serta penyediaan anggaran kompensasi perubahan besaran subsidi,” kata Anny. Dari sisi pembiayaan juga terjadi penambahan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) terkait dengan pelonggaran defisit APBN dari 1,53 persen terhadap PDB menjadi 2,23 persen terhadap PDB. Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan/ atau antar jenis belanja masuk dalam pertimbangan percepatan pengajuan RUU

APBN 2012

Prognosis

Keterangan

6,7%

6,5%

Penurunan 0,2%

5,3%

7,0%

Deviasi 32%

6,0%

5,0%

Deviasi 16,7%

US$90/Barel Rp8.800,00/US$ 950 ribu barel/ hari

US$105/Barel Rp9.000,00/US$

Deviasi 16,7% Deviasi 2,3%

930 ribu barel/hari

Deviasi 2,1%

Wamenkeu I menyebutkan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal sebagai faktor kedua. Di sisi pendapatan, Anny—sapaan akrab Anny Ratnawati—mengungkapkan bahwa terdapat perubahan kebijakan terkait dengan upaya pencapaian target penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara di sisi belanja, perlu dilakukan langkah-

APBN-P selanjutnya. Anny menjelaskan bahwa dalam APBN-P 2012, pemerintah melakukan realokasi dari anggaran lain-lain ke Bagian Anggaran (BA) Kementerian/ Lembaga yang sebelumnya belum mempunyai BA, seperti pada Bawaslu, LPP TVRI, dan LPP RRI. Anny menambahkan bahwa hal ini sesuai dengan catatan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

“BPK menyarankan agar mengalokasikan anggaran kepada K/L atau BA sesuai dengan tupoksinya, sehingga realisasi anggaran mencerminkan kinerja K/L tersebut serta agar lebih transparan dan akuntabel,” ungkap Anny. Selain itu, BPK juga menyarankan agar pos belanja yang dialokasikan berulang dan dapat direncanakan dialokasikan melalui belanja K/L, bukan BA 999.08. Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk pembiayaan pelonggaran defisit fiskal dan stimulasi ekonomi melalui tambahan belanja infrastruktur menjadi salah satu agenda pemerintah pada APBN-P 2012. Anny memaparkan bahwa fokus kebijakan fiskal pada tahun berjalan dan tahun-tahun mendatang adalah tetap memberikan stimulasi fiskal untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inklusif, dan berkualitas seraya menjaga kesinambungan fiskal melalui langkah-langkah konsolidasi fiskal. “Oleh karena itu, defisit fiskal harus dijaga agar tetap dalam level yang aman, dan tidak berpotensi melanggar UndangUndang,” tutur Anny. Tujuan itu bisa ditempuh dengan optimalisasi pendapatan negara, baik penerimaan perpajakan maupun PNBP, serta penghematan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas alokasi belanja negara. Hal itu akan ditempuh dengan mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran dan mengarahkan alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif dan memberikan dampak multiplikasi yang besar bagi perekonomian.


7

Konsumsi masyarakat dan kinerja investasi masih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia Anny Ratnawati

Perubahan asumsi makro

Dari rapat paripurna DPR, terdapat beberapa perubahan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, nilai tukar Rp9.000 per dolar Amerika, tingkat bunga SPN 3 bulan 6 persen, harga minyak mentah Indonesia USD105 per barel, dan lifting minyak 930 ribu barel per hari. Penentuan angka-angka asumsi dasar ekonomi makro ini antara lain dipengaruhi kondisi perekonomian global yang diperkirakan masih mengalami perlambatan sebagai akibat dari krisis utang dan fiskal di Eropa dan Amerika Serikat. Seperti dipaparkan Anny, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat dari 4 persen menjadi 3,3 persen pada tahun 2012. Bahkan kawasan Eropa diperkirakan mengalami kontraksi di tahun 2012. Di sisi lain, pertumbuhan volume perdagangan dunia pun diprediksi mengalami penurunan menjadi 3,8 persen pada tahun 2012 dari sebelumnya sebesar 6,9 persen pada tahun 2011. Perekonomian domestik diperkirakan terpengaruh imbas pelemahan ekonomi global di atas, terutama pada kinerja ekspor yang diprediksi menurun. Namun demikian, kata Anny, ”Konsumsi masyarakat dan kinerja investasi masih mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.” Meskipun menurunkan target pertumbuhan ekonomi APBN 2012 dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen, pemerintah tetap berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 6,5 persen antara lain melalui berbagai stimulus infrastruktur pemerintah. Faktor kedua yang mendasari perubahan asumsi ekonomi makro adalah kecenderungan naiknya harga minyak mentah di pasar dunia yang sangat tinggi (jauh di atas asumsi harga minyak yang digunakan dalam penyusunan APBN). Perkembangan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/

8


ICP) Januari sampai dengan Maret 2012 menunjukkan rata-rata sebesar USD122 per barel atau mengalami deviasi sebesar 35,5 persen dari asumsi harga minyak yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar USD90 per barel. Sementara itu, harga minyak internasional pada tahun 2012 menunjukkan tren meningkat sejalan dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah yang sedang memanas. “Krisis di Timur Tengah selain memicu ketegangan politik juga turut mendorong tersendatnya pasokan minyak mentah dunia, sehingga berdampak pada peningkatan ICP,” tutur Anny. Berdasarkan kondisi tersebut maka asumsi harga minyak mentah Indonesia APBN 2012 perlu disesuaikan, yaitu dari USD90 per barel menjadi USD105 per barel, atau naik USD15 per barel (16,7 persen). Pergerakan laju inflasi juga menjadi latar belakang perubahan asumsi ekonomi makro. Sepanjang tahun 2010 sampai dengan awal tahun 2012, pergerakan laju inflasi dikontribusi oleh harga bahan makanan seperti beras, minyak goreng, bumbu-bumbuan, serta komoditas safe haven seperti emas perhiasan. Komoditas bahan makanan tersebut sangat rentan naik jika terjadi kenaikan harga minyak, baik dari sisi produksinya maupun distribusinya, sehingga kenaikan harga minyak global secara tidak langsung juga diprediksi akan mendorong peningkatan indeks harga untuk sektor bahan makanan tersebut. Berdasarkan perkembangan tersebut, inflasi pada APBN 2012 sebesar 5,3 persen direvisi naik menjadi 6,8 persen pada APBN-P 2012. Anny juga menjelaskan bahwa kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai akibat dari ketidakpastian penyelesaian krisis global menjadi faktor penentu perubahan asumsi dasar ekonomi makro berikutnya. Meningkatnya impor, terutama minyak, juga memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hingga Maret 2012, nilai tukar rupiah mengalami pelemahan sebesar 0,84

persen atau berada pada kisaran Rp9.000/ USD. “Terkait dengan perkembangan tersebut, pemerintah perlu merevisi asumsi nilai tukar rupiah APBN 2012, yaitu dari Rp8.800/USD menjadi Rp9.000/USD,” ujar Anny. Berikutnya, terkait dengan SPN, sampai dengan 3 bulan pertama tahun 2012, lelang SPN 3 bulan sudah dilaksanakan sebanyak enam kali. Rata-rata suku bunga selama enam kali lelang tersebut adalah sebesar 2,6 persen. Suku bunga SPN 3 bulan dalam tahun 2012, menurut Anny, ”Diperkirakan masih cukup rendah mengingat masih tingginya sentimen positif investor terhadap fundamental perekonomian Indonesia yang ditandai peringkat investment grade.” Dampak sentimen positif tersebut juga mendorong tingginya permintaan SPN 3 bulan sehingga menghasilkan suku bunga rendah. Berdasarkan perkembangan tersebut, tingkat suku bunga SPN 3 bulan dalam APBN-P 2012 perlu disesuaikan dari 6,0 persen menjadi 5,0 persen. Sementara terkait pencapaian target lifting pada tahun 2011 yang mencapai rata-rata 898 ribu barel per hari, Anny menyampaikan kekhawatiran bahwa lifting minyak mentah dalam APBN tahun 2012 sebesar 950 ribu barel per hari berisiko tidak tercapai sehingga dengan demikian terdapat risiko tidak tercapainya penerimaan dari sektor migas. Upaya meningkatkan produksi minyak masih menghadapi kendala seperti penurunan produksi alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua dan masih rendahnya kegiatan investasi bidang perminyakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemerintah menurunkan target lifting minyak menjadi 930 ribu barel per hari.

Pertumbuhan ekonomi

Tekanan krisis global diperkirakan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, tanpa pengambilan kebijakan

apapun, pertumbuhan ekonomi tahun 2012 diperkirakan akan terkoreksi menjadi 6,2 - 6,4 persen. Untuk merespon perlambatan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menempuh langkah-langkah kebijakan countercyclical melalui stimulus fiskal dengan memanfaatkan SAL tahuntahun sebelumnya. “Dana tersebut akan dipakai untuk membiayai belanja modal bagi pembangunan infrastruktur dan program kompensasi untuk menjaga daya beli,” tandas Anny. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,5 persen pada tahun 2012 terutama diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan sektor konsumsi dan investasi. Sejumlah langkah strategis yang difokuskan pemerintah adalah mengoptimalkan peran untuk mendukung pembangunan infrastruktur, baik dalam regulasi maupun pendanaan pada APBN-P 2012, meningkatkan penyerapan dan kualitas belanja pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus iklim investasi Indonesia agar daya beli masyarakat dapat terjaga dan ditingkatkan. “Dengan pemberian stimulus fiskal untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebesar Rp24 triliun, diperkirakan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21 persen,” terang Anny.

Defisit anggaran

Besaran defisit anggaran yang disepakati dalam APBN-P 2012 adalah sebesar 2,23 persen terhadap PDB. Angka ini meningkat dari asumsi pada APBN 2012 sebesar 1,53 persen. Pelebaran defisit tidak dapat dihindarkan, terutama berkaitan dengan perkembangan berbagai faktor eksternal, khususnya perkembangan harga minyak mentah dunia dan harga ICP. Hal itu telah menyebabkan tekanan terhadap APBN 2012 akibat membengkaknya beban subsidi energi yang sangat besar serta kebijakan pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi minimal 6,5 persen melalui belanja infrastruktur yang dibiayai dari pemanfaatan SAL. Kebijakan fiskal yang lebih ekspansif melalui pelebaran defisit anggaran menjadi 2,23 persen PDB dilakukan dengan tetap mempertimbangkan terjaganya defisit anggaran pada level yang aman (kurang dari 3 persen PDB) agar tidak berpotensi melanggar Undang-Undang. Anny menegaskan bahwa pelebaran defisit harus tetap diletakkan dalam

kerangka menjaga kesinambungan fiskal melalui pengendalian defisit dan kebijakan countercyclical. Sumber-sumber pembiayaan untuk menutup penambahan defisit harus diupayakan bersumber dari pembiayaan yang berisiko rendah antara lain SAL dan penerbitan SBN. Anny memberikan catatan, ”Pemanfaatan SAL diarahkan untuk kegiatan yang produktif yang diharapkan dapat menstimulasi perekonomian.” Dalam rangka pengendalian defisit APBN-P 2012 sebesar Rp190,1 triliun atau 2,23 persen terhadap PDB tersebut, pemerintah melakukan serangkaian upaya optimalisasi penerimaan negara dan efisiensi belanja negara. Pemerintah mengupayakan agar semua sumber-sumber penerimaan negara terealisasi secara optimal melalui penerimaan pajak dan Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP). Sementara untuk mendukung efisiensi belanja negara, pemerintah melakukan serangkaian langkah-langkah kebijakan strategis peningkatan efisiensi dan penghematan belanja negara, antara lain berupa pemotongan anggaran belanja K/L,

dengan mengungkapkan bahwa realisasi defisit anggaran selalu lebih rendah bila dibandingkan dengan target defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN/ APBN-P. Menurut dia, hal ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, realisasi pendapatan negara dan hibah yang lebih besar dari target yang ditetapkan sebagai dampak dari langkah-langkah optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara dan perkembangan ekonomi makro yang mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan negara. Kedua, realisasi belanja negara yang lebih rendah bila dibandingkan pagu anggaran, terutama akibat lebih rendahnya penyerapan anggaran oleh K/L yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan efisiensi belanja, khususnya belanja operasional atau noninvestasi. Meskipun dari pengalaman historis realisasi defisit anggaran selalu lebih rendah, Anny menekankan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan serangkaian langkah kebijakan guna menjaga defisit APBN agar dapat terkontrol. “Antara lain melalui perencanaan kas (Cash Flow Planning) dengan selalu melakukan monitoring

Dengan pemberian stimulus fiskal untuk mendukung pembangunan infrastruktur sebesar Rp24 triliun, diperkirakan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21persen.

perubahan besaran subsidi, perubahan parameter dan besaran subsidi nonenergi, realokasi belanja dari BA 999.08 ke BA K/L, perubahan sumber pendanaan (PNBP/BLU, PHLN), serta reward and punishment. Masih dalam kerangka di atas, sesuai amanat pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012, pemerintah juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi apabila realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama enam bulan terakhir mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN-P 2012 sebesar 105 US$/barel.

dan evaluasi atas penerimaan negara, belanja negara, pembiayaan anggaran, dan defisit APBN. Selain itu memantau kondisi perekonomian global dan domestik melalui early warning system dan Crisis Management Protocol (CMP) kebijakan fiskal,” kata Anny. Melalui kegiatan pemantauan tersebut, maka akan dapat diketahui apakah perekonomian nasional dan APBN dalam kondisi alert, pre crisis, atau pun crisis. “Selanjutnya, pemerintah dapat menentukan respon kebijakan pencegahan dan penanganan krisis guna dibahas lebih lanjut dengan DPR,” pungkas Anny.

Realisasi lebih rendah

Berdasarkan data realisasi APBN tahun 2005–2011, Anny memberikan angin segar


9

APBN-P 2012 sebagai Fiscal Buffer Teks: Iin Kurniati Foto: Kapal Brotojoyo, Dok. PCI.

Percepatan pengajuan perubahan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 utamanya dilatarbelakangi oleh instabilitas harga minyak mentah dunia. Pengendalian subsidi dengan syarat-syarat tertentu menjadi opsi yang disetujui DPR dan Pemerintah demi menjaga ketahanan fiskal dan perekonomian dalam negeri. Kesepakatan dalam rapat paripurna DPR terkait dengan tambahan pasal 7 ayat (6a) berdampak terhadap peningkatan belanja subsidi pada APBN-P 2012 yang diperkirakan menimbulkan tambahan defisit anggaran sebesar Rp66,1 triliun. Lalu bagaimana upaya pemerintah menyikapi hal tersebut? Berikut ulasan perbincangan Media Keuangan dengan Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, beberapa waktu lalu. Pemerintah berencana menutup defisit anggaran dengan membiayainya dari sumber pembiayaan utang dan nonutang. Apa saja upaya pemerintah terkait hal tersebut? Peningkatan besaran defisit anggaran dari Rp124 miliar atau 1,5 persen terhadap PDB menjadi sebesar Rp190 ,1 miliar atau 2,23 persen terhadap PDB memberikan implikasi pada peningkatan kebutuhan pembiayaan. Peningkatan pembiayaan anggaran dalam RAPBN-P 2012 sebesar Rp66,08 miliar direncanakan akan dibiayai dari sumber pembiayaan nonutang sebesar Rp43,49 miliar dan sumber pembiayaan utang sebesar Rp22,59 miliar. Apabila dalam APBN 2012 pembiayaan nonutang sebesar negatif Rp9,54 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp133,56 miliar, maka dalam APBN-P 2012 pembiayaan nonutang sebesar Rp33,94 miliar dan pembiayaan utang sebesar Rp156,16 miliar. Pembiayaan nonutang tersebut bersumber dari perbankan dalam negeri sebesar Rp60,56 miliar dan nonperbankan dalam negeri sebesar negatif Rp26,62 miliar. Sedangkan pembiayaan utang terdiri dari pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp4,42 miliar, Surat Berharga Negara (neto) sebesar Rp159,59 miliar, dan 10


pinjaman dalam negeri (neto) sebesar Rp991,2 miliar. Beberapa kebijakan pembiayaan dalam rangka untuk menutup defisit anggaran yaitu mencari sumber-sumber pembiayaan dengan cost of borrowing murah dan berisiko rendah, menurunkan debt ratio, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan yang produktif dan mempunyai nilai tambah bagi perekonomian. Adapun untuk tambahan defisit dalam APBN-P 2012 dipenuhi dari SAL dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Namun terjadinya penundaan penyesuaian harga BBM, berpotensi meningkatkan beban subsidi BBM yang diperkirakan berkisar Rp5 triliun hingga Rp6 triliun per bulan. Maka yang dapat dijadikan bantalan (buffer) yakni memanfaatkan potensi efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pemanfaatan dana program kompensasi yang belum digulirkan, dan menggunakan dana cadangan risiko fiskal. Dalam APBN-P 2012, pendapatan negara dan hibah diperkirakan mencapai Rp1358,2 triiun atau mengalami kenaikan 3,6 persen dari target APBN tahun 2012. Langkah-langkah apa yang akan dilakukan pemerintah untuk

mencapai target penerimaan perpajakan? Di bidang perpajakan, pemerintah akan melakukan upaya-upaya yang meliputi pembenahan sistem dan regulasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penyempurnaan beberapa kebijakan terkait Pajak Penghasilan (PPh) yang disesuaikan dengan perkembangan usaha, pemanfaatan data yang maksimal untuk optimalisasi penggalian potensi pajak melalui pengoperasian Kantor Pengolahan Data Eksternal (KPDE), perbaikan administrasi piutang pajak melalui kegiatan otomasi sistem administrasi piutang pajak dan penerapan strategi penagihan melalui publikasi dan penyanderaan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) terutama WP bendahara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui peningkatan pengawasan bendahara APBD, perluasan tax base melalui penyempurnaan strategi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), peningkatan efektifitas fungsi pemeriksaan dan penyidikan, serta operasionalisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pertambangan dan Migas sejak 1 April 2012. Di bidang kepabeanan dan cukai, pemerintah

menjaga terpenuhinya kebutuhan belanja barang nonoperasional dan belanja modal dalam rangka pencapaian output/outcome dari kegiatan maupun program prioritas nasional, mengoptimalkan pagu belanja barang nonoperasional nonprioritas dan belanja pegawai transito sebagai sumber pemenuhan pemotongan pagu K/L, dan khusus bagi K/L yang telah menerima tunjangan kinerja dalam rangka reformasi birokrasi, pemotongan honorarium kegiatan atau tim bersifat wajib. Tindak lanjut dari kebijakan ini yaitu setelah UU APBN-P tahun 2012 ditetapkan, maka secepatnya dilakukan penetapan revisi DIPA dari masing-masing K/L yang mengalami pemotongan anggaran. Hal ini dimaksudkan agar K/L segera memperoleh kepastian besaran jumlah belanja yang dipotong sehingga tidak mengganggu pelaksanaan anggaran. Bagaimana harapan Ibu terkait realisasi APBN-P 2012 mendatang?

akan melakukan kebijakan pengenaan tarif bea keluar yang bersifat progresif, kenaikan tarif cukai hasil tembakau, serta pelaksanaan program pemberantasan cukai ilegal dan peningkatan pengawasan di daerah perbatasan terutama pada jalur rawan penyelundupan. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan kebijakan peningkatan akurasi pemeriksaan fisik, klasifikasi, nilai pabean, optimalisasi pemanfataan sarana operasi atau sarana patroli darat dan laut khususnya di daerah perbatasan, peningkatan fungsi pengawasan terhadap barang kena cukai melalui pengembangan risk management, implementasi kenaikan tarif cukai, dan mengusulkan barang kena cukai baru bersama dengan Badan Kebijakan Fiskal. Lalu bagaimana upaya pemerintah memenuhi target PNBP? Di bidang PNBP, pemerintah mengoptimalkan penerimaan minyak dan gas (migas) dengan meningkatkan lifting, melakukan upaya-upaya untuk menemukan cadangan migas baru, mengupayakan rasio cost recovery terhadap gross revenue yang semakin menurun, serta melakukan renegosiasi kontrak gas. Upaya lain yang juga dilakukan untuk meningkatkan target PNBP adalah dengan

optimalisasi penerimaan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa mengganggu cash flow BUMN serta optimalisasi PNBP K/L dan pendapatan Badan Layanan Umum, dengan melakukan peninjauan ulang tarif PNBP. Salah satu pokok kebijakan fiskal yang disepakati adalah penghematan belanja Pemerintah Pusat seperti pemotongan anggaran belanja K/L sebesar Rp18,9 triliun. Bagaimana tindak lanjut kebijakan ini? Kebijakan pemotongan anggaran belanja K/L dilakukan sesuai Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang membatasi defisit APBN dan APBD maksimal 3 persen dari PDB. Adapun pokok-pokok kebijakan pemotongan anggaran belanja K/L, antara lain menjaga agar pemotongan pagu K/L tetap dapat menjamin pencapaian sasaran-sasaran prioritas nasional, pengenaan prinsip sharing the participation, besaran pemotongan belanja masing-masing K/L didasarkan atas kinerja daya serap anggaran selama tiga tahun terakhir, tidak mengurangi biaya tetap berupa belanja pegawai dan belanja barang operasional penyelenggaraan kantor,

Output/outcome dalam pelaksanaan APBN-P 2012 diharapkan dapat tercapai secara efisien. Ini berarti target pendapatan, realisasi belanja, dan pembiayaan tercapai secara optimal, pelaksanaannya tidak menimbulkan beban anggaran tambahan di tahun depan. Jadi secara governance terjaga dan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan pondasi dan ketahanan perekonomian di masa depan. Sehingga kredibilitas APBN terjaga dan pada gilirannya akan mempunyai impact positif bagi iklim investasi dan terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui APBN-P 2012, pemerintah telah mempunyai katup pengaman yang memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi terkait peningkatan ICP yang signifikan sehingga defisit APBN tetap dapat dijaga dalam batas aman. Selain itu, APBN-P 2012 diharapkan dapat menjadi bantalan (fiscal buffer) sekaligus alat contercyclical yang efektif untuk mengatisipasi dampak krisis global 2012 sehingga peran APBN sebagai jangkar perekonomian tetap mempunyai nilai strategis dalam menstimulus perekonomian dan menjaga pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi.


11

Menyoroti Kebijakan dalam APBN-P 2012 Teks: Iin Kurniati Foto: Dok. Pribadi

“Dari sisi ekonomi pembatasan subsidi dengan tujuan supaya target defisit tidak melampaui, sah-sah saja. Hanya kalau kita lihat bahwa pada kondisi kenyataan memang tampaknya BBM itu sebagai bahan energi yang pokok dan tidak ada substitusinya maka ini akan menjadi sangat elastis.” Demikian diungkapkan Rina Indiastuti, Guru Besar Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung kepada Media Keuangan, Rabu (11/4).

M

enurut Rina – sapaan akrabnya, terkait keinginan pemerintah yang ingin menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1500 per liter atau membatasi jumlah subsidi hingga Rp2000 perliter sebenarnya tidak masalah. Namun dikatakan elastis ketika pembatasan subsidi menyebabkan harga BBM dan harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan. Hal ini karena BBM merupakan sumber energi yang tak dapat diperbarui. “Jadi menurut saya alasan dari sisi masyarakat (mengapa) berat menyikapi pembatasan subsidi karena masalah BBM sebagai komoditas pokok, energi pokok yang tidak ada substitusinya. Coba kalau ada substitusinya, misalnya ada public transportation atau ada (energi alternatif ) gas yang dicanangkan, mungkin pembatasan subsisdi menjadi biasa saja buat kita. Tapi kalau dari soal sisi mekanisme pengaturan supaya defisit tidak terlampau itu sah-sah saja,” ungkap Rina.

Efek snow ball Rina meyakini bahwa saat ini, pembatasan subsidi BBM bila dilihat secara konsep untuk pengendalian defisit tidak masalah, tapi bila dilihat dari keadaan masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan efek snow ball. Misalnya, dengan pembatasan subsidi maka konsekuensinya adalah harga BBM naik, inflasi naik, daya beli turun, dan masalah-masalah lain timbul. Dalam hal ini, Rina lebih menyoroti sejumlah permasalahan dalam APBN-P 2012 seperti masalah regulasi jumlah kendaraan, konsumsi BBM, penggunaan BBM jenis lain, hingga masalah lifting minyak. Pertama, berdasarkan data penjualan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat yang meningkat setiap tahunnya, persoalan 12


ini merupakan dilematis tersendiri bagi pemerintah. Di satu sisi, meningkatkan konsumsi domestik, namun di sisi lain konsumsi BBM bersubsidi makin tidak terkendali. Rina menambahkan bahwa tidak hanya ketepatan penggunaan BBM bersubsidi yang harus diperhatikan oleh pemerintah tetapi juga masalah konsumsi penggunaannya. Kedua, terkait pilihan penggunaan BBM jenis lain, Rina menaruh harapan besar agar semakin banyak masyarakat menengah ke atas yang beralih menggunakan pertamax. Meskipun begitu, Rina menyarankan agar pemerintah membuat barrier pada BBM bersubsidi. “Jadi manakala dua komoditas yang sama, lalu kita tidak ada barrier untuk akses itu, tentunya saya akan pilih yang murah. Kecuali ada barrier, misalnya dibuat regulasi agar SPBU melayani BBM bersubsidi hanya untuk angkutan umum,” jelas Rina. Ketiga, terkait target lifting minyak yang diturunkan dalam APBN-P 2012, menurut Rina hal tersebut masih masuk akal, sebab semakin lama cadangan minyak berkurang dan mesin yang digunakan juga semakin tua. Dampaknya terhadap perekonomian Indonesia adalah masalah supply dalam negeri, kecuali bila impor yang memang dapat mengakibatkan penambahan defisit. Bila melihat perkembangan kebijakan minyak dan gas, Rina memandang pemerintah perlu mengadakan kajian tentang

Tapi yang penting poin dari semua itu adalah Kementerian Keuangan bekerja keras sebab kunci jurusnya ada di lingkungan dia (pengelola keuangan) sendiri. Rina Indiastuti

persaingan ketat dalam penjualan surat berharga, pemerintah disarankan untuk memberi rate premium. Tetapi, sejauh mana rate tersebut tidak akan membebani ketahanan fiskal jangka panjang masih perlu dipertanyakan.

pengolahan minyak dan seberapa banyak cadangan minyak di Indonesia yang masih belum tereksploitasi. Sehingga dengan mempercepat kajian mengenai migas, dapat memperbesar potensi lifting minyak pada tahun berikutnya.

Langkah strategis Akibat pembatalan pembatasan subsidi BBM, anggaran subsidi BBM semakin tinggi dan peluang terjadinya pembengkakan defisit dapat lebih besar. Selain dapat menyalahi undang-undang yang membatasi besaran defisit anggaran tidak lebih dari 3 persen, dimungkinkan pula terjadinya inflasi pada perekonomian nasional. “Selain ketahanan fiskalnya menjadi terganggu, kalau defisit lebih besar dari targetnya bisa memicu inflasi,” lanjut Rina. Maka dari itu, Rina menuturkan pentingnya mencari pembiayaan untuk menutup defisit, misalnya dengan utang dalam negeri. Pada kondisi saat ini, dimana terjadi

Namun demikian, Rina optimis bahwa seberapapun besar jumlah defisit anggaran, pemerintah telah menyiapkan berbagai jurus untuk mengatasi potensi membengkaknya defisit. “Tapi yang penting poin, dari semua itu adalah Kementerian Keuangan bekerja keras sebab kunci jurusnya ada di lingkungan dia (pengelola keuangan) sendiri,” tutur Rina. Misalnya meningkatkan pelayanan pajak sebagai kunci penerimaan negara serta efisiensi sebagai kunci mencegah defisit anggaran. Selain itu, langkah strategis yang harus ditempuh pemerintah agar postur APBN-P 2012 tidak goyah adalah melakukan penghematan untuk belanja pegawai. Bagi Rina, bukan hanya terkait permasalahan gaji pegawai, tetapi juga meminimalisir kegiatan yang kurang efektif dan efisien, misalnya honor kegiatan sampai terkait perjalanan dinas. Sehingga apabila government spending tersebut lebih efisien, ekonomi nasional akan tumbuh baik.

Pengaruh penambahan pasal 7 ayat 6a Lebih jauh terkait subsidi BBM, Rina menilai penambahan pasal 7 ayat (6a) pada APBN-P 2012 menimbulkan ketidakpastian fiskal dalam perekonomian, “Masa harus menunggu dulu harganya naik, tapi kalau sudah deal saya tidak bisa comment apaapa, ”ujar Rina. Ketidakpastian fiskal ini bagi golongan kecil justru tidak terpengaruh, sebab pemerintah telah menyiapkan

sejumlah kompensasi bagi masyarakat yang tidak mampu. Rina menjelaskan bahwa ketidakpastian ini sebetulnya dapat menimbulkan efek pada masyarakat golongan menengah ke atas, khususnya pengusaha. Sebagai contoh, mereka telah menyusun rencana bisnis dengan perhitungan seberapa besar penggunaan energi yang dibutuhkan dalam produksinya, tetapi akan menimbulkan permasalahan lain apabila ketidakpastian ini berlanjut dan harga minyak dunia meningkat. Akibatnya, para pengusaha harus menambah cost atau biaya yang menyebabkan produktifitasnya terganggu. Sehingga dikhawatirkan asumsi pertumbuhan ekonomi tidak akan sampai 6,5 persen karena supply (penawaran) dan demand (permintaan) yang menurun. “Harapan saya untuk delapan bulan hingga akhir tahun, (harga) minyak dunia tidak lebih tinggi lagi karena kuncinya kita sangat tergantung pada harga minyak dunia. Harga minyak dunia naik, pasal 7 jalan, (maka) harga BBM bersubsidi premium naik,” jelas Rina.

Harapan Ketika ditanya harapan, Rina menginginkan agar perekonomian Indonesia ke depan dapat tumbuh secara berkualitas, khususnya dari sisi belanja APBN untuk infrastruktur. “Infrastruktur ini tidak hanya untuk publik tetapi bagi penguatan sektor industri bisnis dimana mereka (para pelaku industri) juga berperan sebagai kontributor pajak sekaligus sebagai pemberi lapangan kerja. Jadi otomatis ekonomi kita menjadi kuat sekaligus secara fiskalnya, ”pungkas Rina. MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

13

Laurens Bahang Dama: Pemerintah Perlu Ajukan APBN-P Kedua Teks dan Foto:Arfindo Briyan

Keputusan Rapat Paripurna antara DPR RI dengan pemerintah menampung berbagai aspirasi masyarakat. Dalam waktu dekat, harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Namun jika rata-rata harga minyak dunia terus melonjak, pemerintah telah memiliki katup pengaman untuk menyelamatkan APBN. 14


P

erhatian publik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraPerubahan (APBN-P) 2012 memang tidak lepas dari disetujuinya ‘opsi II’ dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan pemerintah yaitu pasal 7 ayat (6a) dalam UndangUndang APBN-P 2012. Pasal tersebut berbunyi, “Dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya.” Laurens Bahang Dama, Anggota DPR Komisi XI, meyakini dukungan masyarakat dalam keputusan Paripurna ini sangat minim. Dalam kondisi demikian, Laurens menilai langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan sosialisasi yang lebih serius kepada masyarakat mengenai alasan perubahan APBN, khususnya terkait pengurangan subsidi BBM. Menurutnya, terjadi benturan antara pemerintah dengan masyarakat. “Sekarang kalau berbicara dari sisi rakyat, kalau bisa jangan naik (harga eceran) BBM. Tapi kan pemerintah sudah menyampaikan bahwa keuangan negara tidak cukup untuk kita menutupi subsidi uang negara kan begitu,” katanya. Salah satu Anggota Badan Anggaran DPR ini memaklumi kegelisahan masyarakat yang tidak menginginkan terjadinya kenaikan harga barang-barang. Laurens melanjutkan, “Masyarakat pasti ingin tidak ada kenaikan, (harga) barang-barang. Tidak naik (harga) BBM, karena masyarakat sekarang menganggap apa-apa ini naik (harga), (harga) barang naik karena BBM naik. Mereka tidak berbicara mengurangi subsidi, sehingga memang ini suatu hal yang sangat sulit buat pemerintah sekarang ini.” Perbedaan persepsi inilah yang menurut Laurens harus diperbaiki. Laurens mengatakan, pemerintah sebaiknya terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa dana pengurangan subsidi BBM ini akan dialihkan untuk

program-program lain yang lebih tepat sasaran. “Pemerintah mengambil kebijakan dalam rangka bagaimana supaya mengatasi (masalah) perekonomian nasional yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” alasan inilah yang menurutnya harus terus disuarakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

ekstensifikasi dan intensifikasi. “Bagaimana kita meningkatkan penerimaan negara yang 76 persen dari pajak. Tapi itu akan berimplikasi pada pengusaha, akan terbiritbirit nanti,” katanya. Untuk menghindarinya, Laurens menghimbau agar pemerintah terus meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak (WP) perorangan, tidak hanya fokus kepada WP badan.

Langkah strategis pemerintah

Lebih lanjut, Lauren menyarankan pemerintah untuk secepatnya mengajukan APBN perubahan dua. “Kalau lihat tren harga minyak, kemudian segala macam ini kan, pemerintah harus melakukan usulan perubahan yang ke dua,” tegas Laurens. Perubahan APBN-P untuk yang kedua kalinya dalam satu tahun pernah dialami Indonesia pada tahun 2005. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk penyelamatan perekonomian Indonesia di tengah krisis global yang terjadi.

Setidaknya ada empat alasan mengapa perlu adanya perubahan APBN 2012. Pertama krisis global yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Krisis global itu kemudian juga mengakibatkan ketidakpastian dan memicu depresiasi nilai mata uang rupiah. Alasan ketiga adalah krisis geopolitik yang mengakibatkan peningkatan harga Indonesian Crude Price (ICP). Terakhir adalah adanya potensi tidak tercapainya lifting minyak di Indonesia. Dengan alasan tersebut, pemerintah akhirnya mengajukan percepatan perubahan APBN 2012. Dengan keputusan penundaan pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah, Laurens mengakui bahwa saat ini pemerintah sedang berapa pada posisi yang sulit. “Otomatis beban subsidi itu ke masyarakat, ke rakyat, pengguna. Ini berdampak pada kenaikan defisit. Kita punya defisit akan lebih besar dari apa yang sudah disepakati APBNP itu 2,23 persen,” paparnya. Apa yang bisa dilakukan pemerintah? Menurut Laurens pemerintah harus terus melakukan penghematan. “Konsumsi BBMnya kan meningkat. Dengan harga bahan bakar sekarang misalnya (harga) pertamax sudah Rp10.000 lebih, orang yang biasanya pakai pertamax sekarang bisa pindah ke premium bersubsidi. Otomatis ini volume (pemakaian BBM subsidi) akan meningkat. Sementara kita (DPR dan pemerintah) sudah menyetujui budget untuk BBM bersubsidi 40 juta kiloliter, tapi dengan konsumsinya bertambah, pasti jebol itu 40 juta kiloliter. Belum selisih harga,” terang Laurens. Di sisi perpajakan, Laurens melanjutkan, pemerintah harus melaksanakan

Harapan Di masa perekonomian Indonesia yang sedang berkembang ini, Laurens mengharapkan perkembangan yang kontinu pada perekonomian Indonesia ini. “Lebih maju, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, dari investasi yang terus meningkat. Kemudian pembenahan infrastruktur kita khususnya bidang energi kita,” katanya. Lebih lanjut, Laurens berharap pembangunan infrastruktur juga dapat memberi sumbangsih kepada kemajuan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang nantinya juga akan berkontribusi bagi perekonomian secara nasional. Terkait dengan pelaksanaan APBNPerubahan, Laurens mengimbau pemerintah agar melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, Laurens melanjutkan, pemerintah perlu mencari strategi agar investor diberi kemudahan. Serta pengoptimalan di beberapa bidang lain seperti perpajakan dan migas. “Bagaimana supaya Pertamina melakukan genjotan supaya lifting minyak kita naik. Semakin tinggi harga minyak kalau lifting naik kan bisa tertutupi. Selama ini malah lifting turun otomatis impor kita naik. Begitu impor kita naik ini berat beban pada subsidi kita,” pungkas Laurens. MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

15

wawancara

Indonesia Berturut-turut Raih Dua Penghargaan Internasional Teks: Iin Kurniati Foto: Bagus Wijaya

Di tengah perlambatan ekonomi di Amerika Serikat serta krisis utang yang terjadi pada sejumlah negara di zona Eropa, Indonesia justru berhasil memperoleh dua penghargaan berturut-turut dari majalah FinanceAsia. Dua penghargaan tersebut yakni penghargaan “Best Sovereign Bond Republic of Indonesia USD2,5 billion 10-year bond” dan “Borrower of the year 2011”. Penghargaan dari majalah keuangan yang berbasis di Hongkong ini berarti penting dalam menciptakan lower cost/ yield, news class of investor dan bigger demand terhadap pengelolaan global bonds di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai prestasi ini, Media Keuangan berkesempatan berbincang dengan Rahmat Waluyanto, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang di tengah-tengah kesibukannya, Jumat lalu (13/4), di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya. Majalah FinanceAsia merupakan media yang mengulas isu-isu mengenai dunia keuangan dan pasar modal di Asia serta diakui sebagai sumber informasi terdepan terkait perkembangan ekonomi Asia. Sejauh mana kedua penghargaan tersebut akan menarik para investor global untuk memilih global bonds Indonesia dibanding produk serupa yang diterbitkan oleh negara-negara Asia lain dan apa kelebihan produk kita? Pada dasarnya, alternatif investasi yang tersedia bagi investor saat ini relatif terbatas. Hal ini karena Eurozone masih berisiko, US masih memerlukan monetary easing policy untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sementara Jepang masih berkutat dengan deflasi dan low growth. Dengan demikian, emerging market yang umumnya memiliki kondisi perekonomian, fiskal, dan moneter yang lebih baik menjadi tujuan investasi bagi investor. 16


Dari sisi kelebihan produk, global bonds pemerintah Indonesia memiliki tingkat imbal hasil yang masih cukup menarik, dengan ketahanan ekonomi yang kuat serta adanya ekspektasi membaiknya harga global bonds pemerintah Indonesia di pasar sekunder. Kedua penghargaan tersebut diberikan kepada Indonesia atas prestasinya dalam menerbitkan global bonds pada bulan Mei 2011 dan global sukuk pada bulan November 2011. Investor dari negara mana saja yang dominan membeli global bonds dan global sukuk Indonesia? Saat itu investor yang dominan membeli global bonds pemerintah Indonesia berasal dari Amerika Serikat, Singapura, dan Hongkong. Sedangkan investor yang dominan membeli global sukuk Indonesia

berasal dari negara-negara Timur Tengah. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan DJPU selama ini dalam menggaet investor? Dalam menarik investor, Ditjen Pengelolaan Utang selama ini melakukan komunikasi aktif dengan pelaku pasar seperti investor conference call, non-deal roadshow, hingga investor meeting dan sebagainya. DJPU juga terus mengembangkan instrumen agar dapat menjangkau investor lebih luas, serta menjaga kepercayaan investor dengan melakukan pengelolaan utang secara transparan dan akuntabel. Tak ketinggalan, DJPU juga melakukan pemilihan Joint Lead Managers (JLM) yang memiliki basis investor yang kuat, terutama untuk penerbitan Sukuk Global yang memiliki basis Islamic Investor. Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) selama ini memang sudah menjadi salah satu instrumen pembiayaan dalam APBN maupun APBN Perubahan. Untuk tahun 2012 ini, jenis SUN dan/atau SBSN apa saja yang sudah diterbitkan? SUN yang sudah diterbitkan tahun 2012 ini adalah Obligasi Negara Fixed Rate (FR), Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Global Bonds. Sedangkan SUKUK yang telah diterbitkan tahun ini meliputi Islamic Fixed Rate (IFR), Project Base Sukuk (PBS), Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI), dan Sukuk Ritel (SR). Apa saja tantangan dan kendala yang dihadapi DJPU sepanjang tahun 2011 dalam menerbitkan global bonds maupun global sukuk? Secara umum, tantangan dan kendala dalam penerbitan global bonds tahun 2011 yakni terbatasnya likuiditas di pasar global karena krisis Eropa dan perlambatan ekonomi di Amerika Serikat, Jepang, dan negara maju lainnya serta terdapatnya sentimen dan kondisi pasar keuangan global yang sangat fluktuatif. Maka dari itu, DJPU berupaya menerbitkan instrumen yang dapat mengakomodir permintaan pasar namun tetap memperhatikan biaya utang serta melakukan komunikasi aktif dengan pelaku pasar guna meyakinkan pelaku pasar terhadap ketahanan ekonomi Indonesia. Sedangkan dari sisi global sukuk, kondisi

pasar keuangan global yang fluktuatif, krisis finansial yang semakin memburuk di Eropa, diikuti krisis politik di kawasan Eropa dan perlambatan perekonomian dunia terutama di advanced country menjadi tantangan dan kendala tersendiri yang dihadapi sepanjang tahun 2011. Hal ini memberikan implikasi pada minat investor untuk berinvestasi pada asetaset di luar safe-haven menjadi terbatas karena cenderung menghindari instrumen investasi yang memiliki risiko default lebih tinggi, sehingga potensi permintaan terhadap global sukuk dikhawatirkan lebih rendah. Selain itu, investor cenderung meminta imbalan yang lebih tinggi pada instrumen investasi di luar safe-haven sebagai ‘kompensasi’ besarnya risiko yang dihadapi, sehingga biaya penerbitan global sukuk dikhawatirkan menjadi lebih tinggi. Saat penerbitan global sukuk pada tahun 2011, Indonesia belum memperoleh peringkat investment grade dari Moody’s, S&P, dan Fitch sehingga berdampak pada berkurangnya potensi permintaan terhadap global sukuk. Hal ini terjadi karena beberapa institusi multinasional mensyaratkan portofolio investasinya dalam instrumen berpredikat investment grade serta adanya kemungkinan meningkatnya cost of fund penerbitan global sukuk akibat investor menghendaki tingkat imbalan yang cukup tinggi. Upaya apa yang telah dilakukan DJPU untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut? Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut, DJPU melakukan beberapa tindakan. Pertama, menggali informasi dan data mengenai kondisi pasar keuangan global secara lebih intensif untuk melihat perkembangan terkini terhadap pasar keuangan global serta prospek pasar keuangan global di masa depan. DJPU juga menjalin komunikasi aktif dengan para analisis dalam dan luar negeri untuk mendapatkan masukan mengenai kondisi terkini dan outlook pasar keuangan global. Upaya ini dilakukan untuk menentukan waktu penerbitan global sukuk yang tepat sesuai kebutuhan pemerintah dan kondisi pasar. Kedua, DJPU mengadakan non-deal roadshow secara efektif ke beberapa negara yang dipilih secara cermat sesuai dengan target investor yang dituju. Dalam roadshow ini DJPU secara aktif

‘mempromosikan’ global sukuk yang akan diterbitkan kepada para calon investor melalui penyajian data-data aktual yang menunjukkan performance fundamental ekonomi Indonesia yang baik. Ketiga, DJPU berupaya melaksanakan strategi penerbitan dengan cara masuk ke pasar pada saat kondisi pasar paling kondusif, sehingga dapat mencapai target cost of fund yang efisien dan menjaring investor sesuai dengan target. Sebagai penutup, bagaimana harapan Bapak terhadap hasil penjualan SUN dan/ atau SBSN yang diterbitkan pemerintah Indonesia? Kami berharap penjualan SUN dan/ atau SBSN mampu diserap pasar dengan baik sehingga dapat memenuhi target pembiayaan defisit APBN. Mengingat Indonesia telah memperoleh status investment grade, kami juga berharap adanya penurunan tingkat yield dan kupon SUN dan/atau SBSN sehingga mampu menekan biaya utang pemerintah. Melalui penjualan ini diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan dan pengembangan pasar keuangan syariah dalam dan luar negeri. Dengan SBSN, pemerintah berharap pasar keuangan syariah, khususnya di dalam negeri dapat semakin berkembang seiring semakin banyaknya alternatif instrumen investasi. SBSN juga diharapkan dapat menjadi benchmark di pasar keuangan syariah bagi perusahaan-perusahaan yang ingin menerbitkan instrumen investasi berbasis syariah. Selain itu, penjualan ini diharapkan dapat memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi dari savings-oriented society menjadi investmentoriented society, serta dapat berkontribusi dalam akselerasi pendalaman pasar keuangan. Sehingga investasi di pasar modal menjadi lebih menarik dikarenakan likuiditas yang memadai, produk yang lebih terdiversifikasi, dan lebih terhubung dengan sektor riil. Terakhir, kami berharap dapat berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penurunan yield yang dapat menurunkan cost of borrowing swasta, sehingga swasta dapat lebih banyak menerbitkan bonds untuk ekspansinya.


17

profil

Akademisi, Staf Khusus Menteri, Sekaligus Pecinta Ilmu Komputer Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng Wahyu P.

Bobby Achirul Awal Nazief menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Information Technology (IT) sejak tahun 2008. Kepercayaan yang diberikan oleh Mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, untuk menduduki posisi ini “diperpanjang” oleh Menkeu Agus DW Martowardojo. Pria yang akrab disapa Bobby ini banyak terlibat dalam pengembangan IT di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), Modul Penerimaan Negara (MPN), dan pengelolaan TIK yang terintegrasi adalah sejumlah program yang banyak menggunakan keahliannya di bidang ilmu komputer. Di tengah jadwalnya yang sangat padat, Bobby meluangkan waktu khusus untuk berbincang dengan Media Keuangan pada Kamis (19/4) lalu. Profilnya dapat Anda baca di bawah ini.

18


M

engawal proses pembangunan aplikasi SPAN menjadi tugas pertama yang dikerjakan Bobby sebagai Staf Khusus. Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani, bahkan secara khusus memanggilnya datang ke Lapangan Banteng. “Waktu itu SPAN boleh dibilang, make it or break it time. Di akhir 2007, Bu Menteri melakukan evaluasi kembali dan ingin ada orang yang tahu tentang IT membantu beliau untuk memastikan proyek ini jalan,” papar Bobby. Saat ini, tim penyusun sedang mempersiapkan tahapan User Acceptance Test (UAT) bagi SPAN hingga satu bulan ke depan. Tahapan UAT direncanakan akan berlangsung selama dua bulan. “Sekitar bulan Juli kita harapkan mulai pilot, implementasi terbatas, cuma di beberapa KPPN,” ungkap Bobby. Dengan demikian, dia memperkirakan jangka waktu dari bulan Juli hingga November SPAN sudah mulai dapat diimplementasikan di seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN). “Mudahmudahan mohon dibantu doanya semoga tercapai, akhir November target,” sambung Bobby. Bila tercapai, SPAN diharapkan

sudah dapat dioperasikan secara massal dan optimal pada tahun 2013. Selain menangani SPAN, Bobby juga dipercaya untuk mengelola sistem Modul Penerimaan Negara (MPN). Dibangun bersama oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan DJPBN, MPN berawal dari ide untuk membuat sistem administrasi penerimaan negara (pajak, penerimaan kepabeanan dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara online. Secara sederhana, MPN ini akan memberikan kemudahan dalam pencatatan penerimaan negara. “Kalau Anda menyetorkan setoran pajak itu, begitu menyetor di teller, transaksinya langsung tercatat di MPN secara real time,” kata Bobby mencontohkan. Bobby sudah terlibat dalam proses pengelolaaan MPN ini sejak sekitar September 2008. Pada triwulan keempat tahun 2012, MPN generasi kedua diharapkan dapat dijalankan. Pada akhir 2008, Bobby juga mendapat tugas dari Menkeu untuk memonitor secara umum pengelolaan TIK di Kementerian Keuangan. Pendekatan yang dilakukan saat itu adalah konsolidasi MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

19

pada tingkat kebijakan. Hal ini bisa dilihat dari terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Keuangan. “Kalau mau ‘diperas’ bisa kita katakan secara operasional TIK dikelola oleh masing-masing unit eselon I, tapi secara kebijakan nanti akan kita susun secara terpusat,” ungkap Bobby. Pada masa kepemimpinannya yang dimulai medio 2010, Menkeu Agus DW Martowardojo memberikan arahan integrasi data sebagai kunci kebijakan pengelolaan TIK di lingkungan Kemenkeu. Dengan arahan Menkeu, pada awal tahun 2010 telah dibuat master plan IT tingkat kementerian yang kemudian dalam perjalanannya perlu disesuaikan kembali dengan master plan transformasi kelembagaan. Secara spesifik, yang harus dilakukan saat itu adalah menyelaraskan proses-proses bisnis antarunit eselon I, termasuk yang terkait dengan urusan IT. “Kita adakan IT blue print-nya,” tutur Bobby. Hal ini sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan pada tahun 2011 yang ditandai dengan pembangunan data center untuk tingkat kementerian. Menurut rencana, pada tahun 2012 ini akan dimulai proses penarikan server di masing-masing unit eselon I ke data center. Pada saat bersamaan, tim juga akan membangun Disaster Recovery Center (DRC). Menurut Bobby, Menkeu melihat perlunya sistem terkomputerisasi yang bisa diandalkan untuk mendukung pengelolaan penerimaan, belanja, dan utang negara yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah. Saat ini Kemenkeu telah membeli tanah milik PT Telkom di Balikpapan yang akan menjadi lokasi berdirinya DRC antara lain dengan pertimbangan geografis daerahnya yang relatif stabil dari gempa bumi. Sebagai staf khusus, Bobby juga banyak memberikan masukan-masukan lain di bidang pengembangan IT. Salah satunya adalah pengelolaan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan yang dimiliki Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek). ”Setelah ada kebijakan dari Pak 20


Menteri, jadi lebih clear. Pusintek sudah punya mandat yang lebih kuat,” cetus Bobby. Bahkan, lanjut dia, Komite Pengarah TIK mulai tahun ini akan dijadikan badan permanen dan diketuai secara langsung oleh Menkeu.

Tantangan Terlibat dalam proses penyusunan IT yang terintegrasi di lingkungan Kemenkeu diakui Bobby memiliki sejumlah tantangan tersendiri. Yang pertama terkait mindset yang terbentuk di dalam institusi. Bobby menilai selama ini pengelolaan TIK ada di masing-masing unit eselon I. Sementara ke depan, pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan adalah bagaimana membuat jalur koordinasi dan jalur komando yang terintegrasi. ”Karena nanti secara infrastruktur akan di-pool di satu tempat,” ungkap Bobby. Tantangan yang harus dijawab adalah memberikan jaminan layanan TIK yang bisa diterima oleh pengguna. Misalnya memastikan bahwa jika terjadi masalah, seperti server down, bisa dapat segera diatasi. “Nanti Pusintek sebagai pengelola infrastruktur akan mengatakan,’Saya akan jamin perawatan peralatan ini.’ Kalau mati harus ada action. Ini harus bukan sekedar diyakinkan, tapi harus dibangun,” papar Bobby. Selain itu, pengeloaan TIK di unit-unit vertikal dan isu performance based budgeting juga menjadi tantangan lain.”Kalau misalnya anggaran beli peralatan ada di Pusintek, padahal output-nya untuk revenue pajak. Ini nyambunginnya bagaimana?” ungkap Bobby memberikan contoh kasus. Lebih jauh, dia menambahkan bahwa ke depan, arah kebijakan integrasi sistem IT adalah pemberian tanggung jawab pembangunan infrastruktur IT kepada Pusintek. Sementara hal-hal yang menyangkut sistem analisanya akan diserahkan kepada masing-masing unit eselon I. Integrasi sistem IT di lingkungan kementerian ini diharapkan selesai pada tahun 2014.

Perjalanan karier Latar belakang karier dan pendidikan Bobby sangat memadai untuk mendukung tugasnya sebagai Staf Khusus Menkeu Bidang IT. Bobby menamatkan pendidikan

sarjana jurusan Fisika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1984. Dia kemudian bergabung dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dua tahun kemudian, Bobby mendapatkan beasiswa World Bank untuk melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana-Champaign. Pada tahun 1991, Bobby kembali ke tanah air dengan menggenggam ijazah doktor di bidang ilmu komputer dari universitas bergengsi tersebut. Ilmu komputer bagi Bobby terlihat sangat menarik. Ketika membicarakan ilmu komputer secara filosofi, Bobby menjelaskan, ”Kita pernah discuss ini dengan teman-teman di kampus ya, namanya mungkin agak enggak tepat gitu ‘computer science’, yang lebih tepat mungkin ‘thinking science,” ungkap Bobby. Ilmu komputer, lanjut Bobby, sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kerja otak manusia. Proyek-proyek dulu yang terkenal kaitannya dengan artificial intelligent. “Bikin komputer supaya nantinya bisa melakukan apa yang kita lakukan. Lebih tepat thinking science,” urai Bobby dengan antusias. Menurutnya, hingga saat ini belum ada orang yang benar-benar bisa mempelajari cara kerja otak manusia. Hal inilah yang membuat Bobby tertarik dengan ilmu komputer. Kedua, Bobby acap kali dibuat terperangah oleh bidang ilmu ini. ”Kalau Anda seorang programmer, waktu Anda buat program, Anda punya ekspektasi program ini akan melakukan apa. Tapi begitu jadi, Anda akan kehilangan jejak karena program ini akan bisa melakukan hal-hal yang enggak kita pikirkan sebelumnya. That’s the beauty of computer science,” urai Bobby. Belum lagi jika melihat masih sangat luasnya pengembangan bidang ilmu komputer dari sisi praktek pemanfaatannya dalam kehidupan manusia. Selain latar belakang pendidikan, karier sebelumnya sebagai akademisi UI, dan juga kecintaannya pada dunia komputer, Bobby juga ditunjang oleh pengalaman menjadi Senior Advisor bagi pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di bidang yang sama sepanjang tahun 2002-2003. Pengalaman itu banyak membantunya menjalankan

Kalau Anda seorang programmer, waktu Anda buat program, Anda punya ekspektasi program ini akan melakukan apa. Tapi begitu jadi, anda akan kehilangan jejak karena program ini akan bisa melakukan hal-hal yang enggak kita pikirkan sebelumnya. That’s the beauty of computer science Bobby Achirul Awal Nazief

tugas sebagai Staf Khusus Menkeu. Pada tahun 2004-2008, Bobby mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Direktur Pusat Ilmu Komputer UI. “Dua pengalaman itu amat sangat dibutuhkan untuk fungsi dan tugas saya di sini,” tandas Bobby. Bobby memandang pekerjaan yang diberikan kepadanya sebagai sebuah tanggung jawab. Pekerjaan sebagai akademisi membuatnya merasa nyaman karena di lingkungan itulah dia tumbuh. Namun demikian, tugas sebagai Staf Khusus Menkeu benar-benar memberikan wawasan yang sangat berharga. “Kalau saya balik mengajar akan jauh lebih pede (percaya diri), apa yang disampaikan bisa dipraktekkan,” kata Bobby. Namun demikian, Bobby menekankan bahwa dia menikmati kedua bidang pekerjaan ini. Bobby memiliki pengalaman menarik ketika pertama kali “hijrah” dari dunia kampus ke lingkungan birokrasi. Dia menyebut kampus sebagai lingkungan yang tidak mengenal pembatas. ”Kampus-kan egaliter sekali,” kata Bobby. Sementara di lingkungan birokrasi, hierarki jabatan sangat jelas. Menghubungkan dan berkoordinasi dengan orang-orang dari unit-unit eselon I yang spesifik dipandangnya sebagai pengalaman yang unik. Di sinilah Bobby melihat poin penting transformasi kelembagaan yang ditekankan Menkeu.“Beliau ingin melihat kita itu sebenarnya satu form dari Kementertian Keuangan. Fungsi kita-kan saling terkait,” lanjut Bobby.

Harapan Bobby memandang arah kebijakan terkait pengembangan IT di lingkungan kementerian sudah baik. Dia menekankan pentingnya eksekusi dalam menjalankan setiap program-program yang sudah dirancang. Ke depan, Bobby mengatakan,“Saya pikir it’s a matter of execution. Plan sudah ada, sponsorship sudah ada, budget tersedia.” Selain itu, Bobby juga berharap pada tahun 2014, pengelolaan TIK yang terintegrasi benar-benar dapat diwujudkan. Dengan “modal” DRC dan sistem SPAN yang sudah dirintis saat ini, proses penyelesaiannya diharapkan dapat sesuai target.”Pengelolaan APBN di satu sistem itu akan sangat membantu. (Misalnya) rekonsiliasi antara pencatatan aset di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) dan DJPBN, kita enggak habis waktu di situ. Reporting is not an issue,” jelas Bobby. Bobby berharap setiap tugas pokok dan fungsi masing-masing unit eselon I bisa ditunjang oleh sistem IT yang lebih baik dan terintegrasi. Jika hal ini dapat terwujud, sambung Bobby, pada tahun 2015 diharapkan sudah tidak ada masalah berarti, misalnya terkait pengelolaan dan akurasi data lintas eselon I. ”Kita betul-betul fokus pada managing keuangan negara,” pungkasnya.


21

lintas peristiwa

Kantor Pelayanan Pajak Khusus Pertambangan dan Migas

Penandatanganan MoU Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Teks: Arfindo Briyan Foto: Kukuh Perdana

Teks: Baruno Hartanto Foto: Kukuh Perdana

Direrktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany meresmikan pembentukan KPP Pertambangan & Migas, Senin (2/4), yang nantinya secara khusus akan mengadministrasikan Wajib Pajak Sektor Migas dan Pertambangan.

Kemenkeu dan Kejaksaan melakukan penandatanganan kesepahaman bersama tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Aula Djuanda Kemenkeu, Kamis (5/4).

I

ni juga merupakan salah satu langkah untuk menertibkan perhitungan pajak Sektor Pertambangan dan Migas. “Kita kan tidak bisa yakin 100 persen itu udah benar, sebagai Direktorat Jenderal Pajak sikap kita harus jangan percaya 100 persen kepada WP, itu memang sikap yang harus kita kembangkan. Sehingga kita selalu berusaha untuk memonitor, mengawasi. Kalau belum apaapa kita sudah percaya duluan ya, nanti kan nggak ada usaha dari kita,” kata Fuad.

22

M

enteri Keuangan, mengatakan kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan keterpaduan yang kuat dalam pelaksanaan hukum di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan negara. “Kesepahaman bersama ini merupakan satu langkah maju yang sangat strategis dan sangat penting untuk saling memberikan dukungan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, juga untuk pengelolaan keuangan negara antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan RI., pungkas Menkeu.

Foto: Abdul Aziz

Foto: Langgeng Wahyu P.

Wakil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati, mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi persentase belanja daerah dalam Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi DKI Jakarta di Jakarta, Kamis (5/4).

Princess Maxima of the Netherland berkunjung ke kantor Kementerian Keuangan sebagai UN Secretary General’s Special Advocate (UNSGA) for Inclusive Finance For Development and Honorary Patron of the G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) (5/4)

MediaKeuangan Vol. VII | No. 55 56 / Maret April 2012 2012

KPPBC A3 Banda Aceh Gagalkan Penyelundupan Sabu-Sabu Senilai 458 Juta

Kemenkeu Pantau Proses Akuisisi Danamon

Teks: Amelia Safitri Foto: www.beacukai.go.id

Teks: Anna Sofia Foto: Kukuh Perdana

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Banda Aceh berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika golongan I, Rabu (11/4).

Wakil Menteri Keuangan II, Mahendra Siregar, menjelaskan kepentingan Kementerian Keuangan dalam proses akuisisi Danamon dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/4).

N

M

arkotika berjenis sabu-sabu seberat 229 gram di tegah dari seorang perempuan WNI berinisial NB. Pelaku yang menyelundupkan sabu-sabu dengan cara ditelan (swallow) tersebut menumpang pesawat udara dari Malaysia tujuan Aceh. Penggagalan ini merupakan kali kelima penegahan narkotika dengan nilai total barang senilai 458,5 juta Rupiah. Penyelundupan Narkotika Golongan I di Indonesia adalah pelanggaran pidana sesuai pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp10 miliar.

ahendra menyampaikan bahwa pertemuan dengan Bank Danamon dan DBS bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran adanya akuisisi kepada Danamon. “Kami khawatir Danamon yang bergabung ke DBS. Danamon sebagai institusi nasional akan lepas, tapi tadi dijelaskan bahwa untuk operasi di Indonesia posisi Danamon praktis dipertahankan tidak menyesuaikan kepada DBS,” jelasnya. Meskipun bukan regulator, menurut Mahendra, Kemenkeu bertindak sebagai institusi yang berkepentingan untuk memahami perkembangan terkait stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Foto: Kukuh Perdana

Foto: Kukuh Perdana

BPPK menyelenggarakan seminar bertajuk ‘Implementasi Sistem Pengawasan Lembaga Keuangan Pasca Disahkannya UndangUndang OJK’ dengan pembicara Endang Kussulanjari Tri Subari (Direktur Pengawasan Perbankan II Bank Indonesia), Nurhaida (Ketua Bapepam-LK), dan I Nyoman Tjager (Komisaris Utama BEI), Jakarta, Rabu (18/4).

Kemenkeu bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia menyelenggarakan donor darah, Senin (20/4). Kegiatan ini rutin dilaksanakan tiga bulan sekali di kementerian keuangan.

MediaKeuangan MediaKeuangan Vol. Vol.VII VII| |No. No.55 56/ /Maret April 2012

23

reportase

Langkah Strategis Kemenkeu dalam Penghematan Anggaran Teks: Iin Kurniati dan Arfindo Briyan

Penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi akan memberi beban pada anggaran negara. Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pemerintahan melakukan penghematan di beberapa pos anggaran belanja yang bukan merupakan program prioritas. Langkah ini juga salah satu bentuk antisipasi atas jebolnya defisit anggaran. Rencana Penghematan Anggaran Kementerian Keuangan TA 2012 per Unit Eselon I

pagu anggaran DIPA 2012 sebesar Rp17,59 triliun.

(dalam miliyar Rupiah)

Unit Eselon I

Pagu Sebelum Penghematan

Jumlah Penghematan

Pagu Setelah Penghematan

SETJEN

6807,23

241,80

6565,43

ITJEN

100,17

7,00

93,17

DJA

132,74

12,01

120,73

DJP

5191,68

235,73

4955,94

DJBC

2108,34

74,00

2034,34

DJPK

143,00

25,54

117,46

DJPU

87,56

16,81

70,75

DJPB

1531,41

129,79

1401,62

DJKN

672,79

74,59

598,20

BAPEPAM-LK

194,02

45,00

149,02

BPPK

447,61

30,05

417,56

BKF

175,93

33,01

142,92

Jumlah

17592,49

925,34

A

pabila harga BBM bersubsidi tetap tidak mengalami kenaikan, dipastikan realisasi anggaran subsidi BBM akan membengkak menjadi 47,9 juta kiloliter dari kuota BBM subsidi yang dianggarkan oleh pemerintah sebesar 40 juta kiloliter pada tahun ini. Jika dilihat besarnya dalam rupiah, angka subsidi tersebut akan membengkak menjadi Rp203 triliun dari pagu APBN 2012 sebesar Rp123 triliun. Alokasi subsidi itu diperkirakan akan membawa defisit anggaran di atas batas kewajaran atau menembus level 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menyikapi permasalahan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan gerakan penghematan yang dilakukan pada berbagai pos

24


16667,15 Sumber: Biro Perencanaan dan Keuangan

belanja negara. Salah satu penghematan yang dilakukan adalah pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Kementerian Keuangan yang notabene merupakan pengelola keuangan dan kekayaan negara, turut serta mendukung kebijakan pemerintah dengan melakukan sejumlah pengetatan anggaran dalam pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2012. Dasar penghematan anggaran tersebut adalah Surat Menteri Keuangan Nomor: S-163/MK.02/2012 tanggal 7 Maret 2012 hal Pemotongan Anggaran K/L dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2012 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor: SK-63/SJ/2012 tanggal 7 Maret 2012 hal Rencana Penghematan Tahun Anggaran 2012. Adapun besaran penghematan Kemenkeu adalah Rp925,34 miliar dari total

Penghematan di tingkat eselon 1 Dilihat dari persentase besaran penghematan anggaran dari total pagu anggaran pada DIPA tahun 2012, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyumbang cukup banyak angka penghematan yaitu 17,9 persen. DJPK melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp25,54 miliar. Penghematan ini sebagian besar berasal dari penghematan belanja barang yakni belanja jasa konsultan sebesar Rp7,73 miliar, belanja barang nonoperasional lainnya sebesar Rp6,59 miliar, dan belanja perjalanan lainnya sebesar Rp4,67 miliar. DJPK juga memerhatikan efisensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas, sosialisasi atau desiminasi kepada pemerintah daerah yang sebagian dialihkan dan dilaksanakan di dalam kota Jakarta, pelaksanaan konsinyering yang semula di luar kota sebagian dialihkan di Jakarta, mengurangi jumlah hari dan jumlah peserta pada Kursus Keuangan Daerah (KKD) dan pada Kursus Keuangan Daerah Khusus (KKDK). Sedangkan Direktorat Jendral Pengelolaan Utang (DJPU) melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp16,81 miliar dari total pagu anggaran pada DIPA tahun 2012 sebesar Rp87,56 miliar, sehingga pagu setelah dilakukan penghematan adalah sebesar Rp70,75 miliar. Penghematan tersebut digunakan pada lima kegiatan prioritas K/L dan satu kegiatan dukungan manajemen dan teknis lainnya. Fokusnya terutama pada kegiatan rapat di luar kantor dan perjalanan dinas dalam negeri serta honorarium tim. Dari penghematan tersebut, DJPU telah

melakukan langkah-langkah dalam rangka mengamankan pagu agar tidak dapat dipakai dalam transaksi pembiayaan untuk suatu kegiatan. Adapun kegiatan tersebut yakni melakukan revisi POK atas pagu penghematan anggaran ke dalam akun belanja transito. Selain itu juga dilakukan pemblokiran atas pagu tersebut dalam Sistem Aplikasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Monitoring Realisasi Anggaran yang dipakai Satker Ditjen Pengelolaan Utang sebagai sarana dalam melakukan transaksi realisasi anggaran terutama untuk penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sampai ditetapkannya DIPA APBN-P 2012. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp74 miliar dari total pagu anggaran dalam DIPA 2012 sebesar Rp2,11 triliun. Penghematan ini berasal dari penghematan belanja barang, belanja jasa, belanja perjalanan biasa, honorarium dan belanja modal yang dilakukan dengan melakukan efisiensi tanpa mengurangi tingkat capaian output kegiatan. Penghematan anggaran untuk belanja barang terdiri dari penghematan belanja barang nonoperasional lainnya seperti pelaksanaan rapat maupun konsinyering sebesar Rp3,29 miliar. Kedua, anggaran perjalanan biasa dilakukan penghematan sebesar Rp9,67 miliar melalui pengurangan kegiatan maupun pegawai yang melakukan perjalanan. Ketiga, penghematan pengeluaran belanja barang operasional lainnya sebesar Rp10 miliar yang berasal dari kegiatan lelang pengadaan pita cukai. Keempat, penghematan honorarium tim sebesar Rp398 juta melalui pengurangan jumlah anggota tim. Kemudian, penghematan untuk belanja jasa terdiri dari penghematan belanja jasa lainnya sebesar Rp112,5 juta berupa pengurangan pemasangan iklan melalui media, belanja untuk langganan listrik dihemat sebesar Rp1 miliar melalui upaya efisiensi penggunaan listrik. Lalu, penghematan belanja profesi sebesar Rp461,69 juta dikarenakan pengurangan kegiatan rapat yang berkorelasi dengan penurunan biaya honor narasumber. Terakhir, penghematan untuk belanja

barang modal dilaksanakan dengan tetap memperhatikan target capaian kegiatan pada tahun anggaran 2012. Adapun penghematan tersebut dilaksanakan terhadap kegiatan belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp29 miliar terkait dengan pengadaan peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta penghematan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp20,07 miliar terkait dengan penghematan biaya multiyears pembangunan gedung baru DJBC. Sejalan dengan eselon lain, Inspektorat Jenderal (Itjen) juga melaksanakan penghematan anggaran. Besarnya adalah Rp7 miliar dari total pagu anggaran pada DIPA tahun 2012 sebesar Rp100,17 miliar, sehingga pagu setelah penghematan sebesar Rp93,17 miliar. Penghematan tersebut terdiri dari pengetatan anggaran belanja nonoperasional, belanja modal dan belanja keperluan sehari-hari lainnya. Pertama, penghematan anggaran belanja barang nonoperasional lainnya, seperti pelaksanaan konsinyering sebesar Rp3,11 miliar atau 21,5 persen dari total pagunya sebesar Rp14,44 miliar. Kedua, penghematan belanja modal secara selektif sebesar Rp810 juta atau 12,9 persen dari total pagunya sebesar Rp6,29 miliar. Ketiga, penghematan belanja bahan dan belanja keperluan perkantoran sebesar Rp564 juta atau 11,6 persen dari pagunya sebesar Rp4,44 miliar. Di samping melakukan penghematan anggaran, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) tetap memperhatikan kegiatan prioritas. Kegiatan tersebut berupa alokasi pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara sebesar Rp88,3 miliar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pendidikan nasional yang mengamanatkan alokasi anggaran minimal 20 persen dari postur APBN. BPPK melaksanakan penghematan anggaran sebesar Rp30,05 miliar atau 6,7 persen dari total pagu anggaran pada DIPA tahun 2012 sebesar Rp447,61 miliar. Alokasi anggaran prioritas juga didanai melalui pinjaman luar negeri Japan International Cooperation Agency (JICA) dan World Bank. Kegiatan tersebut merupakan penyelenggaraan beasiswa program gelar dan nongelar bagi aparatur pengelolaan

keuangan negara pada Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan target kinerja mampu mencapai rasio jam diklat terhadap jam kerja sebesar 2,5 persen, maka prinsip fleksibilitas anggaran dapat benar-benar diterapkan. Realokasi anggaran yang dinamis diharapkan dapat menjadi solusi dari ketersediaan sumber daya keuangan yang terbatas. Tak ketinggalan, peran dari fungsi monitoring dan evaluasi serta pemantauan realisasi anggaran diharapkan dapat menjadi input dalam upaya pengoptimalan anggaran tersebut. Selain itu, BPPK juga melakukan pengetatan anggaran untuk kegiatan maupun rapat di luar kantor dengan memperhatikan kepentingan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Penyelenggaraan diklat saat ini juga mempertimbangkan potensi efisiensi dan pengadaan barang dan jasa, sehingga diestimasikan dapat ditekan. Penghematan juga dilakukan melalui pembatasan pembayaran honorarium tim. Direktoran Jenderal Anggaran (DJA), selaku unit satuan kerja di lingkungan Kemenkeu, juga melakukan langkahlangkah penghematan anggaran berupa pemblokiran pagu anggaran beberapa kegiatan sebesar Rp12,01 miliar dari total pagu anggaran DJA sebesar Rp134,29 miliar Kegiatan yang diblokir tersebut meliputi akun Belanja Transito sebesar Rp 484 juta dan akun belanja barang nonoperasional lainnya sebesar Rp11,5 miliar. Langkah penghematan tersebut dipastikan tidak akan berpengaruh pada kegiatan operasional dan pelayanan Ditjen Anggaran karena sebagian besar dana yang diblokir berasal dari kegiatan yang semula dialokasikan untuk kegiatan penataan ruang kerja DJA jika Sekretariat Pengadilan Pajak pindah dari gedung Sutikno Slamet. Selanjutnya, agar semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan lancar maka Ditjen Anggaran telah melakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing unit eselon II.


25

KPU BC Batam: Tak Ingin Berhenti Pada Status Kantor Percontohan Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng W. P

Batam merupakan salah satu wilayah yang paling berkembang di Kepulauan Riau. Berhadapan langsung dengan Singapura dan Malaysia, kawasan ini secara ekonomi menjadi hub bagi kepulauan Riau secara keseluruhan. Sebagai daerah yang sedang tumbuh pesat, Batam tampak sangat menarik dan menjanjikan. Ditambah statusnya sebagai Free Trade Zone (FTZ), banyak pengusaha yang ingin melebarkan “sayap” di sini. Untuk mewujudkan good governance di Batam, sejumlah tantangan mesti dijawab bersama oleh pemerintah dan masyarakat yang ada di sana. Tak terkecuali oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC) Tipe B Batam. Beberapa waktu lalu, tim redaksi Media Keuangan berkunjung dan melakukan liputan di kantor tersebut. Berikut ini hasil liputan kami selengkapnya.

S

esuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 131/PMK.01/2011, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala KPU BC dibantu oleh satu Kepala Bagian Umum, enam Kepala Bidang beserta jajaran

26


eselon 4 dibawahnya, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri atas tiga orang pejabat fungsional pemeriksa dokumen. Menurut Kepala KPU BC Batam, Kukuh Sumardono Basuki, struktur KPU seperti yang ada saat ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pencapaian tujuan dan efisiensi penggunaan

sumber daya. Pria yang pernah duduk sebagai anggota Tim Percepatan Reformasi DJBC ini mengungkapkan bahwa tugas sebagai Kepala KPU BC Batam memberinya kesempatan untuk merasakan dan menguji apakah struktur dan penataan organisasi yang dipimpinnya sudah sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan. “Saya jadi merasa punya kesempatan untuk melengkapi apa yang dulu pernah saya pikirkan bersama teman-teman dalam Tim Percepatan Reformasi DJBC,” kata Kukuh. Diresmikan pada tahun 2007, wilayah kerja dan pengawasan KPU BC Batam meliputi Pulau Batam, Galang, Rempang, dan pulau-pulau di sekitarnya dengan total luas wilayah lebih kurang 1.021 kilometer persegi. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, KPU Batam diperkuat oleh sumber daya manusia yang berjumlah 259 orang pegawai. Komposisinya terdiri atas 1 orang kepala kantor, 32 orang pejabat struktural, 3 orang pejabat fungsional, dan 223 orang pelaksana/pemeriksa. Yang menarik, menurut Kukuh, sebagian besar pelaksana/pemeriksa yang saat ini ada di Batam adalah lulusan Diploma 1. “Perlu upaya yang keras untuk meningkatkan kompetensi agar darah muda mereka dapat didorong dan dioptimalkan untuk kinerja kantor,” ujar dia. Untuk menyokong fondasi organisasi, KPU BC Batam memiliki visi yang tercantum dalam blueprint kantor modern DJBC, yaitu sebagai kantor percontohan bagi peningkatan kinerja dan citra DJBC. Namun, mengingat saat ini sebagian besar kantor pelayanan DJBC sudah dimodernisasi, KPU BC Batam berencana untuk mengembangkan visi baru yang lebih relevan. Sedangkan secara sederhana, misi KPU BC Batam adalah memberikan pelayanan prima dan melaksanakan pengawasan yang efektif kepada industri dan perdagangan serta mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat. “Suatu misi yang cukup kompleks dan menantang untuk dapat diwujudkan,” papar Kukuh.

Sejarah kantor Sejalan dengan berubahnya status Pulau Batam menjadi zona industri pada tahun 1971 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1971, Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai juga memulai tugasnya dalam arus perdagangan luar negeri. Pada tahun 1972, Pos Bea dan Cukai berdiri di Daerah Industri McDermott, Batu Ampar. Pada tahun 1983, kantor dipindahkan ke Jalan Kuda Laut, Batu Ampar dan menempati gedung baru 2 lantai dengan luas gedung 750 meter persegi. Lima tahun berselang, status kantor berubah menjadi Kantor Inspeksi DJBC Tipe B2 Batam. Selanjutnya pada tahun 1991, Kantor Bea dan Cukai Batam berubah status menjadi Kantor Inspeksi Tipe A1 Batam. Kukuh melanjutkan bahwa seiring dengan perkembangan kegiatan di Pulau Batam dan sekitarnya yang diprogramkan sebagai pusat industri dan perdagangan, maka pada bulan Agustus 2007, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe A3 Batam, KPPBC Tipe A3 Muka Kuning, dan KPPBC Tipe A4 Tanjung Uban dilebur menjadi KPU Tipe B Batam, dimana Kantor Pelayanan Utama ini merupakan sebuah unit eselon II. KPU BC Batam dipisahkan dari Kantor Wilayah IV Tanjung Balai Karimun dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 263 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/ PMK.01/ 2009 tanggal 8 April 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal DJBC telah ditetapkan bahwa Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Uban, Lobam dan, Lagoi yang sebelumnya merupakan bagian dari KPU BC Batam menjadi bagian dari wilayah kerja KPPBC Tipe A2 Tanjung Pinang. Dengan demikian, konsekuensi hukum atas ketentuan Pos Pengawasan Bea dan Cukai Tanjung Uban, Lobam, dan Lagoi tidak lagi berada di wilayah kerja Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam.

Pencapaian target Kukuh menyatakan bahwa KPU BC Batam pada tahun 2011 berhasil mencapai semua target kinerja yang dibebankan. Dengan nada merendah, dia mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai. “Saya beruntung dapat memimpin kantor dengan jajaran pejabat dan pegawai yang sangat kompeten dan termotivasi untuk mencapai kinerja yang

tinggi,” tutur Kukuh. Dalam menjalankan fungsinya sebagai revenue collector, penerimaan negara yang berhasil dihimpun KPU BC Batam selama tahun 2011 adalah: Bea Masuk sebesar 111,47 miliar rupiah atau 124 persen dari target Tahun 2011; Bea Keluar sebesar 944,19 miliar rupiah atau 96,69 persen dari target Tahun 2011; sedangkan Cukai sebesar 330 juta rupiah, dari target 0 rupiah pada tahun 2011; dan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 13,56 miliar rupiah. Disamping itu, selama tahun 2011, KPU BC Batam juga berhasil menghimpun penerimaan negara berupa pajak dalam rangka impor yang terdiri dari PPN Impor, PPh pasal 22, dan PPnBM dalam jumlah yang cukup besar. Kinerja yang cemerlang juga ditunjukkan KPU BC dalam menjalankan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance. “Saya pikir kami telah menunjukkan kinerja yang sangat bagus dengan memenuhi semua janji layanan yang ditetapkan,” kata Kukuh. Memang masih ada beberapa pertanyaan dari para pengguna jasa. Namun, dia menambahkan bahwa secara umum ketidakpuasan pengguna jasa, khususnya para pengusaha pelaku industri, semakin hari semakin menurun. “Mudahmudahan ini bukan karena mereka sudah bosan mengajukan complaint, tetapi benarbenar karena jajaran KPU BC Batam telah dapat memenuhi standar layanan yang mereka inginkan,” sambungnya. Dalam menjalankan fungsi community protector, khususnya di bidang pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP), selama tahun 2011, KPU BC Batam juga telah melakukan 9 kali penindakan yang didominasi oleh upaya pemasukan NPP melalui kurir. “Kami akan terus meningkatkan kewaspadaan dengan terus mengadakan pelatihan di bidang NPP serta tentunya koordinasi dengan pihak lain, baik jajaran DJBC maupun instansi penegak hukum lainnya,” Kukuh menjelaskan.

Tantangan Tantangan yang dihadapi KPU BC terdiri atas tantangan internal dan eksternal. Dari MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

27

dalam, Kukuh antara lain menyebutkan tantangan pengembangan pegawai pelaksana/ pemeriksa pada KPU BC Batam yang didominasi oleh lulusan Diploma 1. Usia mereka pada umumnya masih sangat muda dan minim pengalaman. Secara internal, Kukuh melihat hal ini sebagai tantangan untuk mengembangkan, mendorong, dan mengarahkan tenagatenaga muda tersebut agar secepat mungkin menguasai berbagai bidang tugas yang harus mereka hadapi. “Terutama mental mereka,” tegas Kukuh. Sebagai pimpinan, dia terus mengupayakan agar mereka dapat menjadi tenaga-tenaga siap pakai. Pada saat yang sama, dia juga berharap agar KPU BC Batam dapat menjadi tempat pendadaran bagi para pegawai muda dimaksud. Untuk mencapai tujuan di atas, KPU BC Batam berupaya memperbanyak penerapan best practices dalam manajemen. Para pejabat struktural, Kukuh mengungkapkan, diberikan berbagai pelatihan manajerial. Para pejabat eselon 4 menjadi prioritas utama karena mereka dipandang sebagai first line managers dan sehari-hari secara langsung menangani pekerjaan-pekerjaan teknis, termasuk mengkoordinir pelaksanaan tugas para pelaksana/ pemeriksa. Sementara itu, para pelaksana/ pemeriksa diberikan pelatihan-pelatihan teknis yang dikemas dalam bentuk Program Pembinaan Ketrampilan Pegawai (P2KP). Program ini diadakan secara rutin, baik klasikal oleh tim yang ditunjuk, maupun dalam kelompokkelompok kecil yang diberikan oleh pejabat eselon 4 sebagai atasan langsung. “Rotasi pegawai pelaksana/ pemeriksa untuk menangani tugas-tugas yang berbeda juga kami kembangkan secara proporsional sesuai dengan kompetensi masing-masing pegawai,” kata Kukuh. Tak ketinggalan pula pengaturan dalam pengusulan/ pemilihan pegawai untuk mengikuti diklat-diklat di tingkat pusat. Dari aspek eksternal, tantangan paling dominan adalah masih cukup kentalnya perbedaan persepsi masyarakat terhadap status Batam sebagai Free Trade Zone (FTZ). Status tersebut, kata Kukuh,”Membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa tidak ada lagi aturan yang perlu 28


Kukuh Sumardono Basuki, S.E., M.Sc. Tempat/Tanggal Lahir: Jombang/ 05 Juli 1968 | Jabatan: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam | Riwayat Pendidikan: Sarjana Ekonomi. Universitas Indonesia (1996), Master Of Science, Information Science University Of Huddersfield (2001)

diberlakukan di Batam alias bebas sebebasbebasnya.” Padahal bukan demikian maksud ditetapkannya status FTZ. Ditambah lagi dengan kondisi geografis Kepulauan Riau yang sekitar 90 persen wilayahnya adalah lautan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC di kawasan ini menjadi sangat menantang, baik bagi KPU BC Batam, maupun kantor-kantor vertikal DJBC lain di wilayah Kepulauan Riau. Untuk menjawab tantangan dari sisi eksternal, KPU BC Batam senantiasa membuka pintu komunikasi selebarlebarnya kepada seluruh stakeholders. Hal ini sudah dilakukan Kukuh sejak awal penugasannya sebagai kepala kantor. Bahkan ketika itu dia mendapati masih cukup banyak stakeholders yang tidak memahami sepenuhnya peraturan kepabeanan yang diberlakukan di FTZ Batam. Dengan kemampuan komunikasi dan tim manajemen yang solid, KPU BC Batam mampu membuat program-program sosialisasi dan komunikasi yang efektif dan tepat sasaran.“Mudah-mudahan tidak salah kalau saya katakan bahwa saat ini kami sudah hampir tidak memiliki masalah lagi dengan dunia usaha, khususnya kalangan industri,” ungkap Kukuh. Namun demikian, dia menyadari bahwa sebagian permasalahan yang muncul di lapangan juga disebabkan masih ada beberapa praktek bisnis yang belum dimuat dalam rangkaian kebijakan tentang FTZ. “Untuk itu kami juga memberikan berbagai

masukan kepada pimpinan di pusat sebagai bahan pertimbangan untuk melengkapi aturan yang sudah ada,” ujar Kukuh.

Harapan Kukuh berharap KPU BC Batam dapat senantiasa memenuhi seluruh target yang diberikan kantor pusat. Namun, demikian dia menegaskan tidak ingin institusinya hanya berhenti di titik tersebut. Kukuh kembali menekankan bahwa KPU BC Batam didirikan dengan visi sebagai kantor percontohan. “Sekalipun visi tersebut mungkin tidak relevan lagi, saya ingin kantor ini tetap selalu dapat menjadi kantor percontohan bagi kantor-kantor vertikal DJBC lainnya. Kalau dulu diharapkan dapat menjadi contoh kantor modern, maka ke depan saya ingin KPU BC Batam dapat menjadi contoh kantor modern yang baik, kantor modern yang efektif dalam mencapai visi dan misinya, serta efisien dalam penggunaan sumber dayanya,” katanya. Lebih jauh, Kukuh menambahkan bahwa sebagai kantor yang dibangun untuk tujuan percontohan, KPU BC Batam tidak ingin berhenti hanya pada pemenuhan target-target dalam blueprint. Dalam kerangka berpikir reformasi birokrasi, Kukuh mengungkapkan,”Saya akan sangat berbahagia jika apa yang kami lakukan di Batam ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pimpinan tentang pengembangan praktek-praktek manajemen praktis dalam suatu kantor.”

info kebijakan

APBN-P 2012 sebagai Kartu Pengaman Perekonomian Nasional Teks: Iin Kurniati Foto: Kukuh Perdana

Perekonomian global yang masih berisiko tinggi berimplikasi pada perubahan asumsi ekonomi makro dan kebijakan fiskal di berbagai negara. Begitu pula yang terjadi pada perekonomian domestik, sejumlah asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012, terutama angka pertumbuhan ekonomi Indonesia, laju inflasi, asumsi suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak dan nilai tukar Rupiah memerlukan perubahan dan penyesuaian.

M

aka dari itu, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 27, UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 156, serta UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 pasal 42, tanggal 29 Februari 2012 pemerintah menyampaikan dokumen RUU Perubahan atas APBN Tahun 2012 beserta Nota Keuangannya ke DPR-RI. Setelah melalui pembahasan yang intensif, Sabtu (31/3) lalu, dalam sidang Paripurna DPR RI, RUU Perubahan atas APBN 2012 disetujui untuk disahkan menjadi UU. Dengan disetujuinya APBN Perubahan 2012, pemerintah telah memiliki kartu pengaman untuk menyelamatkan perekonomian nasional dalam mengatasi risiko gejolak ekonomi dunia, termasuk kemungkinan terjadinya kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah juga dapat menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal dengan tetap mengelola subsidi energi dengan lebih baik. Subsidi tersebut harus lebih produktif, tepat sasaran, dan mencerminkan dapat mendorong percepatan penggunaan energi alternatif.

Pokok-pokok Perubahan APBN 2012 Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam APBN-P 2012 meliputi tambahan stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur Indonesia bagian timur, domestic connectivity, ketahanan pangan, mitigasi bencana dan antisipasi krisis. Selain itu, terdapat perubahan parameter dan besaran subsidi energi, kompensasi perubahan besaran subsidi, pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kebutuhan sangat mendesak, pelebaran defisit anggaran dari 1,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 2,23 persen terhadap PDB, serta tambahan kebutuhan pembiayaan. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun-tahun sebelumnya untuk stimulus fiskal dan pembangunan infrastruktur dalam rangka mempertahankan target pertumbuhan ekonomi. Kemudian, dalam kerangka asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah dan DPR sepakat untuk melakukan sejumlah


29

penyesuaian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia direvisi dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen, laju inflasi dari 5,3 persen menjadi 6,8 persen, suku bunga SPN 3 bulan yang semula 6 persen menjadi 5 persen, nilai tukar Rupiah dari Rp8800 per USD menjadi Rp9000 per USD, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dari USD90 per barel menjadi USD105 per barel dan lifting minyak dari 950 ribu barel per hari menjadi 930 ribu barel per hari.

Postur APBN Perubahan 2012 Dalam postur APBN-P 2012, pendapatan negara dan hibah ditargetkan mencapai Rp1358,2 triliun atau mengalami kenaikan 3,6 persen dari target APBN tahun 2012. Penerimaan perpajakan ditargetkan mencapai Rp1016,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan mencapai Rp341,1 triliun, naik Rp63,2 triliun atau 22,7 persen dari target APBN 2012. Dari sisi belanja negara, ditargetkan mencapai Rp1548,3 triliun atau 18,1 persen terhadap PDB, meningkat sebesar Rp112,9 triliun atau 7,9 persen dari pagu belanja negara dalam APBN 2012. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat ditargetkan mencapai Rp1069,5 triliun, meningkat Rp104,5 triliun atau 10,8 persen dari pagu APBN 2012. Belanja K/L direncanakan mencapai Rp547,9 triliun, meningkat sebesar Rp39,6 triliun atau 7,8 persen dari pagu APBN 2012. Sementara

itu, transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp478,8 triliun, naik Rp8,4 triliun atau 1,8 persen dari pagu APBN 2012. Berbagai perubahan besaran belanja pusat dilatarbelakangi sejumlah hal seperti upaya meningkatkan efisiensi belanja K/L melalui pemotongan anggaran belanja K/L (sharing the participation) sebesar Rp18,9 triliun, pemanfaatan SAL sebesar Rp29,8 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur, realokasi belanja BA 999.08 ke belanja K/L sebesar Rp2,3 triliun, ABT K/L untuk keperluan sangat mendesak sebesar Rp0,4 triliun, menjaga anggaran pendidikan dalam kisaran 20 persen sebesar Rp310,8 triliun, serta implementasi reward sebesar Rp404 miliar dan punishment sebesar Rp1,4 miliar dalam meningkatkan quality of spending.

Program kompensasi perubahan besaran subsidi Berdasarkan keputusan rapat kerja badan anggaran DPR RI dan pemerintah, akhirnya terjadi kesepakatan bahwa terdapat perubahan dalam pasal 7 ayat (6) dalam RAPBN Perubahan 2012 dengan menambahkan pasal 7 ayat (6a). Pasal tersebut berbunyi, “harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP

URAIAN

Pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam APBN-P 2012 ini, pemerintah telah memberikan ‘katup’ atau pengaman jika harga rata-rata ICP dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan selama enam bulan terakhir. Adapun maksud dari enam bulan terakhir adalah sejak ditetapkan ICP di atas 15 persen dihitung dari rata-rata enam bulan ke belakang. Lalu, jika terdapat kenaikan atau penurunan ICP lebih dari 15 persen, pemerintah berwenang melakukan penyesuaian terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) serta melakukan sejumlah kebijakan pendukungnya. Adapun kebijakan pendukung tersebut yaitu sejumlah program kompensasi perubahan besaran subsidi sebesar Rp30,6 triliun. Program tersebut terdiri dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp17,1 triliun (termasuk safeguarding), infrastruktur pedesaan sebesar Rp7,9 triliun (termasuk safeguarding) dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,6 triliun (termasuk safeguarding). Namun demikian, untuk mengatasi ketidaksesuaian realisasi subsidi energi akibat tertundanya penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2012, ketidaksesuaian

2011

2012

APBN-P

Realisasi

APBN

APBN-P

Pertumbuhan Ekonomi (%)

6.5

6.5

6.7

6.5

Inflasi

5.7

3.8

5.3

6.8

Tingkat Bunga SPN 3 Bulan (%)

5.6

4.8

6.0

5.0

8,700

8,779

8,800

9,000

Harga Minyak (US$/barel)

95

111.5

90

105

Lifting Minyak (ribu barel per hari)

945

898

950

930

Nilai Tukar (Rp/US$1)

30

yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”.


harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan kecuali dalam hal harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15% (lima belas persen) dari harga ICP yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya

asumsi makro hingga over quota volume BBM bersubsidi, pemerintah memiliki fiscal buffer. Diantaranya yaitu cadangan risiko energi, cadangan risiko perubahan asumsi makro (ICP, lifting minyak) dan stabilitas harga pangan, pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) sebanyak 13 kali, pemanfaatan SAL untuk menutup kekurangan subsidi, hingga cadangan belanja pegawai. Berkaitan dengan subsidi, beban anggaran belanja subsidi meningkat dari Rp208,9 triliun menjadi Rp245,1 triliun. Subsidi BBM disepakati sebesar Rp137,4 triliun dengan basis perhitungan volume konsumsi BBM bersubsidi sebesar 40 juta kilo liter yang terdiri dari premium dan biopremium sebesar 24,41 juta KL, kerosene sebesar 1,7 juta KL, solar dan biodiesel sebesar 13,89 juta KL. Sedangkan volume liquefied petroleum gas (LPG) bersubsidi 3 kg sebesar 3,61 juta ton, subsidi bahan bakar nabati (BBN) untuk jenis biodiesel sebesar Rp3000 per liter dan jenis bioethanol sebesar Rp3500 per liter. Dengan alpha BBM bersubsidi rata-rata sebesar Rp641,94 per liter dan subsidi liquified gas vehicle (LGV) sebesar Rp1500 per liter. Selanjutnya, besaran anggaran subsidi listrik tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp65 triliun turun sebesar Rp28,1 triliun dari usulan RAPBN-P 2012 sebesar RP93,1 triliun. Besaran subsidi ini termasuk rencana pembayaran tunggakan subsidi listrik tahun 2011 sebesar Rp3,5 triliun. Disepakati pula bahwa dana cadangan risiko energi sebesar Rp23 triliun. Penurunan beban anggaran subsidi listrik disebabkan oleh

penyesuaian Commercial Operation Date (COD) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, pemotongan biaya operasi dan pemeliharaan lainnya, serta penurunan penggunaan gas dari semula 372,5 TBTU menjadi 351,5 TBTU. Sementara itu, kenaikan transfer ke daerah berasal dari perubahan Dana Bagi Hasil (DBH) menjadi sebesar Rp108,4 triliun naik sebesar Rp8,4 triliun atau 8,4 persen dari pagu APBN 2012. Hal ini terkait dengan menurunnya DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akibat koreksi atas perhitungan PBB 2012 sejalan dengan pengalihan PBB pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah dan ditampungnya kurang bayar DBH pajak tahun 2008-2010 sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010. Lalu, terdapatnya perubahan alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) akibat peningkatan alokasi DBH SDA Minyak dan gas bumi yang disebabkan perubahan asumsi harga minyak. Dari sisi pembiayaan anggaran, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp190,1 triliun atau 2,23 persen terhadap PDB, naik sebesar Rp66,1 triliun dibandingkan defisit anggaran dalam APBN 2012 yang ditetapkan sebesar Rp124 triliun atau 1,5 persen terhadap PDB. Untuk menutup defisit anggaran akan dibiayai dari penggunaan SAL dan penerbitan SBN. Selain untuk membiayai kenaikan defisit anggaran, pemanfaatan SAL juga dipergunakan untuk menstimulasi perekonomian melalui kegiatan produktif

seperti pembangunan infrastruktur. Kenaikan rating Indonesia oleh OECD Pada 30 Maret lalu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis country risk classification, yang merupakan penilaian umum mengenai risiko ekonomi dan politik sebuah negara. Dari 120 negara, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang di upgrade dari peringkat keempat menjadi peringkat ketiga dari skala tujuh sampai dengan nol. Sehingga saat ini kedudukan Indonesia telah sejajar dengan Brazil, India, Mexico dan Rusia. Melalui kenaikan ini, premi risiko yang dibayar Indonesia atas penggunaan kredit ekspor dari ECA (Export Credit Agency) akan semakin murah. Penilaian atas country risk tersebut dilakukan berdasarkan dua langkah metodologi. Pertama, penilaian dilakukan dengan menggunakan Country Risk Assessment Model (CRAM) yang didasarkan pada tiga kelompok indikator risiko yakni sejarah pembayaran negara yang dinilai, situasi keuangan dan situasi ekonominya. Kedua, hasil penilaian kualitatif dengan CRAM yang dilakukan oleh para ahli country risk dari negara-negara OECD dinilai satu per satu dan digabungkan dengan faktorfaktor lain yang tidak dinilai oleh CRAM seperti risiko politik dan risiko lainnya.


31

artikel

32


artikel

Mewaspadai Dampak Penundaan Kenaikan Harga BBM Teks: Makmun Syadullah Peneliti Utama Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan

Setelah melalui pemungutan suara yang cukup alot di sidang paripurna, akhirnya disepakati bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi batal dinaikkan per 1 April 2012. Namun demikian, hal ini bukan berarti pupus harapan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

A

da kesepakatan baru antara Pemerintah dan DPR, dimana bila harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam enam bulan berjalan melampaui 15 persen atas harga asumsi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012, maka pemerintah dapat menaikkan harga jual eceran BBM bersubsidi. Berkaitan dengan penundaan kenaikan harga, BBM bersubsidi diperkirakan akan semakin sulit didapat setelah Agustus mendatang karena pasokan yang terbatas akibat penundaan kenaikan harga. Dengan alokasi anggaran untuk subsidi BBM sebesar Rp132 triliun, diperkirakan dana tersebut akan habis terserap hanya sampai bulan Agustus. Akibatnya, pada bulan September hingga Desember pasokan BBM bersubsidi diperkirakan akan hilang dari peredaran. Sementara itu, menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widjajono Partowidagdo (alm.), harga BBM


33

Penambahan belanja subsidi energi akan menjadikan pos ini lebih besar dari alokasi belanja modal dan infrastruktur. Akibatnya, ekonomi tidak dapat bergerak dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan kinerja ekonomi, terutama ekspor, yang terus melemah karena situasi ekonomi dunia yang belum pulih.

dapat naik pada Mei mendatang. Selisih antara realisasi harga rata-rata ICP selama enam bulan terakhir dengan asumsi yang akhirnya dipatok USD 105 per barrel pada APBN-P 2012 memang belum sampai 15 persen. Akan tetapi, jika pada bulan April ICP naik menjadi USD130 per barel, maka hitungan di atas akan tercapai.

Dampak pada keuangan negara Penundaan kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak pada keuangan negara, dengan perbesaran angka defisit anggaran yang telah disetujui Pemerintah dan DPR pada APBN-P 2012 yaitu dari Rp124,02 triliun (1,53 persen dari PDB) menjadi Rp190,1 triliun (2,23 persen dari PDB). Membengkaknya defisit di atas karena adanya selisih antara target penerimaan negara dan hibah Rp1.358,2 triliun dan belanja negara Rp1.548,3 triliun. Untuk menutup defisit tersebut, target utang Pemerintah dinaikkan dari Rp22,6 triliun menjadi Rp156,16 triliun. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: (i) pinjaman luar negeri turun sebesar Rp2,53 triliun menjadi minus Rp4,42 triliun, (ii) penerbitan surat berharga negara (netto) naik Rp25 triliun menjadi Rp159,59 triliun, dan (iii) pinjaman dalam negeri (netto) naik Rp131 miliar menjadi Rp991,2 miliar. Penambahan defisit pada APBN-P 2012 akan menjadikan postur APBN tidak sehat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Penambahan belanja subsidi energi akan 34


menjadikan pos ini lebih besar dari alokasi belanja modal dan infrastruktur. Akibatnya, ekonomi tidak dapat bergerak dengan baik. Kondisi ini diperparah dengan kinerja ekonomi, terutama ekspor, yang terus melemah karena situasi ekonomi dunia yang belum pulih. Persoalan keuangan negara lainnya adalah tidak mudahnya pemerintah mencari sumber pendanaan dengan bunga yang rendah, karena diburu waktu. Dengan mempertimbangkan daya serap anggaran, utang tersebut setidaknya harus tersedia sebelum akhir triwulan ketiga atau pada bulan September 2012. Apabila dana didapat setelah September, dana tersebut dikhawatirkan tidak akan terserap sehingga hanya akan menambah beban APBN saja. Perburuan dana untuk menutup defisit anggaran dari sumber dalam negeri, juga dikhawatirkan akan mendongkrak suku bunga di pasar keuangan. Akibatnya, kebijakan Bank Indonesia menurunkan BI rate sejak tahun 2011 yang secara nyata telah diikuti dengan penurunan suku bunga deposito maupun suku bunga kredit, akan bergejolak kembali. Dengan meningkatnya kebutuhan dana Pemerintah untuk menutup defisit anggaran yang mengandalkan sumber dari dalam negeri, dikhawatirkan dapat menaikkan suku bunga perbankan. Di sisi lain, kondisi ekonomi global yang belum menentu membawa efek

negatif bagi Indonesia. Credit Default Swap (CDS) untuk utang Pemerintah Indonesia meningkat. Instrumen derivatif yang sering dijadikan indikator risiko berinvestasi di Indonesia ini bergerak menanjak dalam beberapa hari terakhir. Per 28 Maret 2012, CDS untuk utang bertenor 10 tahun, meningkat dari 195,105 menjadi 230,095 atau naik 18,37 persen. Kenaikan CDS menjadikan para investor asing akan mengurangi penempatan dananya di Indonesia. Instrumen yang dijauhi investor asing saat ini termasuk Surat Utang Negara (SUN). Akibatnya, pemerintah akan semakin kesulitan dalam mencari utang baru dengan bunga murah.

Dampak ke pasar keuangan Pasar obligasi memiliki peranan yang sangat strategis bagi pemerintah. Kondisi anggaran pemerintah yang defisit, pada umumnya akan ditutup melalui pinjaman yang bersumber dari luar negeri atau pinjaman yang bersumber dari dalam negeri, khususnya setelah krisis ekonomi tahun 1998, pemerintah Indonesia memandang perlu untuk menutup defisit anggaran belanja pemerintah melalui pinjaman yang bersumber dari dalam negeri. Sementara itu bagi dunia usaha, pasar obligasi juga memiliki peranan yang sangat penting, yakni sebagai sumber pembiayaan alternatif selain pembiayaan perbankan dalam bentuk pinjaman (loan). Dengan semakin mahalnya suku bunga SUN, sebagai akibat diburu waktu dan meningkatnya CDS utang pemerintah, maka suku bunga di pasar keuangan juga akan meningkat. Meningkatnya suku bunga ini tentunya ini akan berdampak pada obligasi yang akan diterbitkan oleh dunia usaha, mengingat suku bunga SUN selama ini digunakan sebagai benchmark bagi penerbitan obligasi oleh swasta.

riviu

Riviu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012

Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 1. Pertimbangan Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.02/2012 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/ PMK.02/2012 ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2012 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. 2. Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 a. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun Standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. b. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang berupa: 1) Harga Satuan Biaya Masukan, yaitu nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan; 2) Tarif Biaya Masukan, yaitu nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan; dan 3) Indeks Biaya Masukan, yaitu satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. c. Standar Biaya Keluaran adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. d. Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 terdiri dari: 1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013; dan

2) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013. 3. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 a. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara/ Lembaga untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013. Acuan dimaksud merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013. b. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai : 1) batas tertinggi, merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui; 2) estimasi, merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran, dengan memperhatikan prinsip ekonomis efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), meliputi antara lain: 1) satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri; dan 2) satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri. d. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2013 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2), meliputi antara lain: 1) satuan biaya paket kegiatan rapat/ pertemuan di luar kantor; 2) satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri (pulang pergi); dan 3) satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri.

Teks: Titi Susanti

e. Selain Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d, Menteri Keuangan dapat menyetujui Standar Biaya Masukan lainnya berdasarkan usulan dari Menteri/Pimpinan Lembaga, dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut: 1) kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh Kementerian Negara/ Lembaga; 2) tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik tertentu; dan/atau; 3) daerah terpencil/daerah perbatasan/pulau terluar. 4. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 a. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai acuan bagi Kementerian Negara/ Lembaga untuk menyusun biaya keluaran kegiatan dalam RKA-K/L berbasis kinerja Tahun Anggaran 2013. b. Kriteria keluaran kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut: 1) merupakan keluaran kegiatan yang bersifat berulang; 2) mempunyai jenis dan satuan yang jelas dan terukur; 3) mempunyai komponen/tahapan yang jelas dalam pencapaian keluaran; 4) bukan merupakan keluaran kegiatan pengadaan sarana dan prasarana; dan 5) bukan merupakan keluaran dari Komponen Kegiatan 001 (output) dan Komponen Kegiatan 002 (sub output). c. Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 dapat berupa: 1) Indeks Biaya Keluaran, yaitu Standar Biaya Keluaran yang menghasilkan satu volume keluaran kegiatan; dan 2) Total Biaya Keluaran, yaitu Standar MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

35

Biaya Keluaran yang menghasilkan total volume sebuah keluaran kegiatan. d. Dalam rangka perencanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 berfungsi sebagai: 1) batas tertinggi dalam penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2013; dan 2) referensi untuk penyusunan prakiraan maju dan/atau bahan penghitungan pagu indikatif Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2014. e. Dalam rangka pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Keluaran berfungsi sebagai estimasi yang merupakan perkiraan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan. 5. Penyusunan Dan Pengusulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 a. Kementerian Negara/Lembaga menyusun dan mengusulkan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan April 2012. Dalam penyusunan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013, Kementerian Negara/Lembaga menggunakan: 1) Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c sampai dengan e; dan/atau 2) satuan biaya lain, yang tidak termasuk Standar Biaya Masukan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c sampai dengan e, dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran harga satuan biaya dimaksud. b. Satuan biaya lain sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dikecualikan terhadap satuan biaya untuk menambah penghasilan dan fasilitas pejabat negara/pegawai negeri/non pegawai negeri. Penggunaan satuan biaya lain disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan dilampiri data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. SPTJM adalah pernyataan pertanggungjawaban Pengguna

36


Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan jenis satuan biaya di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. c. Tata cara Kementerian Negara/ Lembaga dalam menyusun usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013, yaitu sebagai berikut: 1) mengidentifikasi dan mencermati keluaran kegiatan mengacu pada kriteria Standar Biaya Keluaran; 2) menentukan keluaran yang akan diusulkan menjadi Standar Biaya Keluaran; 3) membuat Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)/ Term of Reference (TOR); 4) menentukan komponen/tahapan pencapaian keluaran kegiatan; 5) menentukan Standar Biaya Keluaran yang diusulkan sebagai Total Biaya Keluaran atau Indeks Biaya Keluaran; 6) membuat Rencana Anggaran Biaya; 7) menyimpan data usulan Standar Biaya Keluaran; dan 8) membuat serta menandatangani rekapitulasi usulan Standar Biaya Keluaran kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran melalui Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Kementerian Negara/ Sekretaris Utama atau pejabat lain yang berwenang. d) Berdasarkan usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran melakukan penelaahan. Langkahlangkah Direktorat Jenderal Anggaran dalam menelaah usulan Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013, antara lain sebagai berikut: 1) mengunggah file back up data usulan Standar Biaya Keluaran ke server; 2) meneliti dan menilai usulan keluaran kegiatan; 3) meneliti dan menilai komponen/ tahapan yang digunakan dalam pencapaian keluaran kegiatan; dan 4) meneliti dan menilai penerapan biaya, kewajaran alokasi anggaran, dan penerapan Bagan Akun Standar e) Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2013 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Daftar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) selama bulan Maret 2012 Sumber: www.sjdih.depkeu.go.id Gambar: http://i.cs.hku.hk/fyp/2011/fyp11021/public_ html/?p=25 PMK No. 34/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012. PMK No. 35/PMK.07/2012 Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012. PMK No. 36/PMK.02/2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012. PMK No.37/PMK.02/2012 Standar Biaya Tahun Anggaran 2013. PMK No. 38/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Mataram Pada Kementerian Agama. PMK No.39/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Pada Kementerian Agama. PMK No. 40/PMK.05/2012 Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Surabaya Pada Kementerian Kesehatan. PMK No. 41/PMK.08/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang. PMK No. 42/PMK.01/2012 Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan. PMK No. 43/PMK.010/2012 Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan. PMK No. 44/PMK.04/2012 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tentang Kawasan Berikat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011. PMK No. 45/PMK.02/2012 Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011. PMK No. 46/PMK.07/2012 Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2012. PMK No. 48/PMK.04/2012 Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

english corner

Fiscal Sustainability in the Revised State Budget of 2012 Teks: Iin Kurniati Alih Bahasa: Haruadi Setiawan

The decrease on the global economic growth from 4 percent to 3 percent in estimation, the economic contraction that hits Europe, and the revision of the Asian countries’ growth lead to the slow growth of domestic and regional economy. Furthermore, the geopolitical heat on Middle East and problem of oil distribution at the Strait of Hormuz fuel the world crude oil price hike on the first quarter of 2012.

T

he implications of this volatile growth of global economy are the deceleration of Indonesia’s economy and the swelled subsidy burden as the result of the price hike of Indonesian Crude Price (ICP). Budget Deficit of the State Budget of 2012 may rise to more than 3 percent of the GDP which consequently violates the Law Number 17/2003 and Law Number 33/2004.

spending. Meanwhile, the counter cyclical measure is taken by providing fiscal stimulus for infrastructure and providing compensations programs to maintain people’s purchasing power.

Therefore, the government proposes an early revision of the State Budget of 2012 up to the end of March this year. This Revised State Budget 2012 is expected to provide a ‘safety valve’ to shield domestic economy from the global economy risks, thus the fiscal sustainability will still be preserved.

On the fiscal policy area, the adjustments made on the parameter and the amount of subsidy, additional fund of urgent and priority spending budget for IDR0.4 trillion, efficiency on State spending for IDR18.9 trillion, as well as widening the budget deficit from 1.5 percent of GDP to 2.23 percent of GDP. There are also budget transfers performed, for example the transfer of IDR2.3 trillion from the 999 Budget to KL Budget.

Measures are prepared by the government to maintain fiscal sustainability by controlling deficit and several performing the counter cyclical measure. Deficit control is keeping the deficit under 3 percent of GDP by controlling subsidies or adjusting petroleum prices and cutting State

The Remaining Budget (SAL) of the previous years is used to fund the current year budget of IDR29.8 trillion. Moreover, the government also maintains the budget for education of 20 percent or IDR310.8 trillion, and improves the quality of spending by implementing the reward of IDR404 billion and punishment of IDR1.4 billion.

Adjustments on macro assumptions made in the Revised State Budget of 2012 include the economic growth of 6.5 percent; the inflation of 6.8 percent; the exchange rates of Rupiah of IDR9000 per USD; the 3-month State Obligation (SPN) Interest Rate of 5 percent, the oil price (ICP) of USD105 per barrel, and the oil lifting of 950 barrel per day.


37

renungan

Pemimpin Adil, Rakyat Taat Seperti embun yang mendinginkan hati bunga lily, bagaikan topan yang menggelagakkan dalamnya sungai Teks: Athiah Listyowati Gambar: http://ulumcordova.files.wordpress.com/2007/12/comc182.jpg

S

eorang filosof dan penyair Muslim tenar dari India menulis nukilan syair di atas untuk seorang pemimpin yang adil nan menyejukkan rakyatnya, ia adalah Khalifah Umar bin Khattab. Beberapa ratus tahun lalu, saat kepemimpinan Islam berada di tangan beliau, memancarlah percikan-percikan keteladanan dari laku, hati, dan lisannya. Pernah di suatu malam, saat seorang bawahannya menghadap untuk melaporkan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, tiba-tiba Amirul Mukminin mengganti lilin dengan sebuah lampu yang bahkan cahayanya tidak bisa menerangi seisi ruangan. Sang bawahan yang sedang menghadap pun merasa bahwa tingkah laku Amirul Mukmini itu sangatlah aneh (untuk apa ia tiba-tiba mengganti penerangan ruangan). Tak ingin menyimpan rasa penasaran lebih lama, bertanyalah Sang Bawahan perihal penggantian lampu penerangan tersebut kepada Sang Amir. Di luar dugaan, penggantian lampu tersebut terkait dengan hal yang bahkan mungkin tidak terpikir oleh orang-orang seperti kita. Khalifah Umar tak mau menggunakan lilin yang dibiayai oleh negara untuk membicarakan hal-hal yang di luar urusan kenegaraan. Ya, saat itu Sang Bawahan memang menanyakan kabar istri dan anak-anak beliau (yang mungkin tidak lebih dari lima menit). Di waktu-waktu berikutnya, Khalifah Umar bin Khattab terbukti sangat memperhatikan rakyatnya. Suatu ketika secara diam-diam beliau turun berkeliling di malam hari untuk menyaksikan langsung keadaan rakyatnya. Sampailah Khalifah Umar di luar kota Madinah, pada sebuah rumah dilihatnya seorang wanita sedang memasak sesuatu, sedang dua anak perempuan duduk di sampingnya berteriak-teriak meminta makanan. Perempuan itu, ketika menjawab pertanyaan sang Khalifah, menjelaskan bahwa anakanaknya lapar, sedangkan di ceret yang ia jerang tidak ada apa-apa selain air dan beberapa buah batu. Itulah caranya ia menenangkan anak-anaknya agar mereka percaya bahwa makanan sedang disiapkan. Tanpa menunjukan identitasnya, Khalifah bergegas kembali ke Madinah yang berjarak tiga mil. Ia kembali dengan memikul sekarung terigu, memasakkannya sendiri, dan baru merasa puas setelah melihat anak-anak yang malang itu sudah merasa kenyang. Keesokan harinya, ia berkunjung kembali, dan sambil meminta maaf kepada wanita itu ia meninggalkan sejumlah uang sebagai sedekah kepadanya. Yang perlu kita catat adalah

38


Khalifah Umar bin Khattab bahkan tidak memakan gandum selama masih ada di antara rakyatnya yang tidak bisa menikmati gandum. Masih banyak lagi cerita keteladanan dalam memimpin rakyat yang diperankan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang bila dituliskan di sini mungkin hanya akan membuat kita mengeluh bukannya mengambil hikmah. Kesalahan terbesar kita adalah kita merasa tidak mampu menemukan sosok seperti beliau dan tak mungkin ada lagi sosok pemimpin seperti itu. Sebuah pesimisme yang sering kali berakhir hanya pada hujatan, ”Pemimpin kita tidak adil.” Sebaiknya kita membaca kisah selanjutnya untuk bisa lepas dari kesalahan ini. Suatu hari, kisah khalifah yang lain, Ali bin Abi Thalib, memberi kita gambaran tentang keadaan sebuah negeri yang rakyatnya kurang bijak dalam melihat permasalahan negerinya. Datanglah seorang warga bertanya kepada Khalifah Ali tentang keadaan negaranya yang carut marut, “Wahai Amirul Mukminin, mengapa keadaan negara saat dipimpin olehmu seperti ini?”. Dengan cerdik Khalifah Ali Bin Abi Thalib pun menjawab. “Itu karena saat kepemimpinanku rakyatnya sepertimu, sedangkan Khalifah terdahulu rakyatnya sepertiku.” Tepat. Jawaban Khalifah Ali bin Abi Thalib memberi kita hikmah luar biasa tentang syarat kemakmuran sebuah negeri. Tidak hanya dipimpin oleh orangorang luar biasa seperti Khalifah Umar bin Khattab, negeri yang makmur haruslah didukung oleh rakyat sekaliber Ali bin Abi Thalib. Tak ada kemakmuran negeri yang dipenuhi hanya oleh salah satu diantaranya, keduanya harus ada dan saling melengkapi. Pemimpin yang adil dan rakyat yang taat. Bulan lalu, saat negeri ini gonjang-ganjing isu kenaikan BBM, berbagai argumen mencuat dan mencoba menghujamkan isinya ke dalam hati rakyat. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Riuh rendah di media segala suara bermuara. Tapi siapakah sebenarnya yang seharusnya berbuat nyata untuk makmurnya negeri? Ya, Pemimpin dan rakyat yang dengan laku nyata mampu membuktikan bahwa setiap kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang terbaik, dan bahwa setiap kebijakan yang diyakini baik harus didukung penuh oleh rakyatnya. Jangan bertanya harus mulai dari siapa? Tapi bertanyalah apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki negeri.

resensi

Buku dan jurnal dapat diperoleh di perpustakaan Kementerian Keuangan atau perpustakaan online www. perpustakaan.depkeu.go.id Teks: Nur Wahyu Nugroho, Ari Kuncoro

Top 5 Fiction Books of The Month: February 2012

BUKU

Mengapa Perusahaan Minyak Dibenci? John Hofmeister

1

The Cronicles of Narnia: The Lion, The Witch, and The Wardrobe



C. S. Lewis

Volume terbesar dari industri minyak mentah adalah bahan bakar minyak dan bensin. Minyak bumi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi banyak industri, dan sangat penting untuk menjaga peradaban manusia di jaman industrialisasi ini, sehingga minyak bumi menjadi perhatian serius banyak pemerintahan di banyak negara. Mantan Direktur Utama Shell Oil Company secara blakblakan bercerita pada buku ini. Jika perusahaan minyak memiliki jawaban bagi krisis energi, siapa yang akan mempercayai sekarang? Ketika perusahaan minyak besar telah menjadi musuh, semua solusi yang diberikan dianggap meragukan. Dan ketidaktahuan akan energi juga bisa menjadi alat favorit bagi para pemimpin politik untuk mencalonkan diri. Simak dan rasakan suasana provokatif yang penulis bangun. Mencerahkan, merangsang melihat pandangan alternatif dari orang dalam. Rasakan amarahnya!

2



Daniel Keyes 3

Arok Dedes

4

Politweet

5

Melukis Pelangi, Catatan Hati Oki Setiana Dewi

Pramoedya Ananta Toer Salman Aristo







Oki Setiana Dewi

Top 5 Non-Fiction Books of The Month: March 2012 1

BUKU

Pertarungan Jiwa Billy – Sekuel 24 Wajah Billy

How an Economy Grows and Why It Crashes



Peter D. Schiff

Garis Batas

Agustinus Wibowo

2

Border dalam Bahasa Inggris, Grens dalam Bahasa Belanda, Tapal Batas dalam Bahasa Indonesia, berbagai istilah memisahkan satu kebudayaan dan adat istiadat. Garis Batas merupakan seutas pemisah tidak tampak yang harus dilewati dengan dokumen yang disebut paspor, visa, dan segala remeh temeh dokumen lainnya. Pengalaman menembus batas menyajikan euforia ketika harus berhadapan dengan petugas Bea Cukai, Imigrasi dan pengamanan sebuah wilayah. Berdebar, mengharukan, penuh ketegangan dan menuai harapan besar agar lolos dari pemeriksaan untuk bisa sekedar menghirup udara baru, bahasa baru, kebudayaan baru, dan khazanah baru dalam hidup. Garis batas tidak sebatas pada pemeriksaan tapal batas, tapi bermakna lebih pada berbagai sendi kehidupan. Dengan piawainya Agustinus- mengisahkan kehidupan di negeri-negeri Asia Tengah. Seperti terbuai mimpi, bayangan negeri-negeri berakhiran Stan seolah hidup dalam buku Garis Batas ini. Mulai dari Lembah Ferghana -sebuah lembah yang luasnya cukup untuk perbatasan tiga negara, Khan Shatyry –suatu kota indoor terbesar di dunia, hingga penokohan Turkmenbashi – Seorang penguasa Turkmenistan yang memiliki kitab ajaib Ruhnama. Jelajahi Garis Batas dan anda akan menemukan cerita-cerita menarik tentang kehidupan di Asia Tengah.

Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi



Mudrajad Kuncoro 3

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia



YLBHI

4

18 Strategi Jitu Memahami Teks Berbahasa Inggris



Yusup Priyasudiarja 5

The Grand Design Stephen Hawking



Jumlah  menggambarkan jumlah peminjam buku selama bulan Januari 2012.

JURNAL

Reducing Petroleum Consumption From Transportation Christopher R. Knittel

The United States consumed more petroleum-based liquid fuel per capita than any other OECD-high-incomecountry – 30 percent more than the second-highest country (Canada) and 40 percent more than thethird-highest (Luxemburg). This paper examines the main channels through which reductions in U.S.oil consumption might take place: (a) increased fuel economy of existing vehicles, (b) increased use of non-petroleum-based low-carbon fuels, (c) alternatives to the internal combustion engine, and (d) reduced vehicles miles travelled. MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

39

inspirasi

Semangat Petugas Patroli Laut yang Tak Pernah Surut Teks: Dwinanda Ardhi Foto: Langgeng W. P

Aris Maulana, A.Md Tempat/Tanggal Lahir: Kuningan/02 September 1974 | Riwayat Pendidikan: Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang, Jurusan Nautika (1994), Universitas Terbuka Jurusan Ekonomi Management (2008-sekarang) | Prestasi: Mendapat beberapa piagam penghargaan; Mendapat kesempatan mendengarkan secara langsung arahan dari Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara; Mendapat predikat pegawai teladan di Kementerian Keuangan langsung dari Menteri Keuangan.

P

atroli laut merupakan suatu kegiatan pengawasan di daerah perbatasan Indonesia yang dibatasi oleh lautan dengan negara lain. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), kantor tempat Aris Maulana bernaung, memiliki kewenangan melakukan kontrol terhadap keluar masuknya barang dari dan ke wilayah pabean Indonesia. Aris—sapaan Aris Maulana—mengungkapkan bahwa tugas itu harus dilakukan meskipun rintangan, misalnya cuaca yang kadang tidak bersahabat, menghadang. “Dengan semangat kebersamaan dan satu tekad yang bulat, wilayah pabean Indonesia harus bersih dari barang larangan dan pembatasan impor serta penyelundupan ekspor barang,” ujar Aris. Menurut dia, patroli laut dilaksanakan hampir di setiap titik perairan yang dianggap rawan terjadinya penyelundupan. Kapal patroli harus selalu stand by di perairan sektor yang telah ditunjuk oleh Kepala Seksi Penindakan. Artinya setiap kapal patroli terus melakukan tugasnya secara bergiliran. Ini dilakukan karena sudah menjadi kewajiban bagi petugas Patroli Laut Bea dan Cukai.

40


Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selat penting ini menjadi penghubung tiga negara dengan jumlah penduduk yang termasuk kategori terbesar di dunia, yaitu India, Indonesia, dan Republik Rakyat Cina. Letaknya yang sangat strategis banyak dimanfaatkan oleh para pelaku penyelundupan. Peran para awak kapal dari Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dalam patroli laut di sekitar wilayah tersebut menjadi sangat penting. Media Keuangan menemui Aris Maulana, pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, beberapa waktu lalu. Pria kelahiran Kuningan, 2 September 1974, ini berkisah banyak soal pengalamannya menjaga laut di wilayah perbatasan dari berbagai aksi kejahatan, termasuk suka dukanya menjalani profesi ini. Dalam melaksanakan patroli, Aris membuat rencana tindakan sebelum terjun ke lapangan. Tujuannya, kata Aris,”Membuat saya berjalan di atas alur yang tepat untuk lebih cepat mencapai tujuan atau jika terjadi penyimpangan akan mudah dan cepat memperbaikinya.” Namun demikian, ia menemukan bahwa kadang teori tidak sesederhana yang terjadi di lapangan. Saat terjadi cuaca buruk misalnya, sekalipun ada Target Operasi (TO), tim tidak bisa langsung berangkat. Mereka harus menunggu berita dari Kepala Seksi Penindakan mengenai waktu yang baik bagi kapal TO untuk berangkat. Setelah mendapatkan berita, Aris dan tim membuat lebih dari 3 titik untuk melakukan penjagaan. Demi efisiensi BBM dan ransum, Aris melanjutkan,”Saya bersama tim benarbenar menghitung waktu dan strategi karena belum tahu ke mana kapal penyelundup akan lewat.”

Suka dan duka Aris sudah pernah menduduki beberapa posisi di kapal. Mulai dari mualim I, mualim II, mualim III, hingga nakhoda. Sudah cukup banyak suka dan duka yang dialami. “Yang jelas saya bersama tim sering

meninggalkan keluarga,” tutur Aris. Namun, ia bersyukur karena dengan dukungan penuh dari keluarga, Aris bisa bekerja dengan tenang. Pekerjaan sebagai petugas patroli laut tidak ringan. Dalam satu kali patroli, tim bisa berada di laut hingga kurang lebih 2 minggu. Selain itu, mereka juga harus siap menghadapi berbagai risiko seperti perlawanan dari pelaku penyelundupan. “Saya bersama tim pernah mendapatkan perlawanan berupa ditabrakkannya kapal penyelundup ke kapal patroli,” kenang Aris. Bahkan suatu ketika, pada saat memeriksa kapal pengangkut barang, kapal patroli dikelilingi 6 kapal jenis speedboat dengan kurang lebih 10 orang pada masingmasing speedboat tersebut membawa pedang dan bom molotov. Salah satu kegiatan dalam patroli laut adalah penegahan yang dilakukan terhadap orang, sarana pengangkut, atau barang yang diindikasikan melanggar ketentuan kepabeanan yang berlaku. Indikasi ini bisa dilihat dari pemeriksaan patroli rutin atau target operasi berdasarkan informasi dari intelijen. Komoditi ditegah meliputi komoditi impor dan ekspor. Beragam cara dilakukan penyelundup untuk mengelabui petugas patroli laut. Pada saat penegahan Amonium Nitrat yang akan diselundupkan ke daerah Sulawesi, Aris bersama tim sempat dibohongi oleh para pelaku penyelundupan. “Pelaku mengatakan itu adalah pupuk. Saya langsung perintahkan Anak Buah Kapal (ABK) mengangkat satu karung untuk diperiksa, ternyata isinya Amonium Nitrat,” ungkap Aris. Barang selundupan ini dikemas ulang dengan kemasan komoditi pupuk, sehingga jenis barang dalam kemasan aslinya berbeda dengan kemasan luar. Di samping itu untuk mengelabui petugas patroli, merk komoditi dan pemasok barang juga dibuat berbeda. Selain mencoba mengelabui petugas, para penyelundup tak jarang berupaya melakukan suap. “Pada saat penegahan, saya bersama tim sempat ditawari Rp500 juta untuk melepaskan barang tersebut,” tutur Aris. Namun demikian, Aris bersama tim berkomitmen untuk tidak terganggu dengan iming-iming apapun. Selain risiko kejahatan, tim petugas patroli laut juga harus menghadapi tantangan alam. Aris bercerita bahwa ia dan tim pernah terjebak cuaca buruk pada saat bulan puasa. “Kami berlindung di

dekat pulau kecil yang berpenduduk hanya sekitar 50 orang di dalam 10 rumah. Sudah beberapa kali kami mencoba untuk melintasi lautan untuk pulang ke pangkalan, tapi tidak berhasil karena kuatnya ombak,” cerita Aris. Pada saat itu tim sudah kehabisan ransum. Setelah berlindung di pulau itu selama 5 hari, Aris bersama tim mencoba kembali pulang ke pangkalan. Di pertengahan jalan, ternyata tim terjebak ombak yang besar. Perjalanan dengan cuaca buruk itu menyisakan kerusakan satu mesin kapal patroli sebelum sampai di pangkalan. Pengalaman yang cukup panjang di laut membentuk kepribadian Aris. Tanggung jawab dan empatinya tak hanya berkaitan dengan bidang pekerjaannya saja. Hal ini bisa dibuktikan pada saat ia ikut terjun langsung membantu upaya penyelamatan korban Kapal Penumpang Dumai Express 10 yang tenggelam di perairan Karimun. Bersama para awak kapal BC 20003, Aris menolong para korban meskipun pada saat itu tidak dalam kondisi berlayar dan tidak ada Surat Perintah Berlayar.

Perjalanan karier Aris mulai bekerja di DJBC pada bulan Desember 2003 dan langsung ditempatkan di Pangkalan Sarana Operasi Tanjung Balai Karimun. Pada awal dua minggu pertama, dia dan kawan-kawan seangkatan langsung “digembleng” oleh para marinir. “Saya nikmati saja keadaan gemblengan tersebut untuk menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat,” kata Aris. Selama lima bulan berikutnya dia bekerja dengan sistem rolling dari satu bagian ke bagian lain. Setelah lima bulan berlalu, Aris mulai dipekerjakan di kapal patroli sebagai ABK dengan jabatan mualim III pada kapal BC 7003. Selama menjadi ABK, Aris banyak belajar dari para senior, misalnya pengenalan pada sektor dan cara menyandarkan kapal patroli. Dia berterus terang bahwa saat pertama kali terjun sebagai ABK, masih banyak prosedur yang dianggapnya belum rapi. “Saya selaku anggota baru di DJBC belum berani untuk mengingatkan para senior karena takut tersinggung,” ujar Aris. Setelah dipertimbangkan dengan matang, Aris melanjutkan, ”Saya harus memberanikan diri untuk merapikan keadaan tersebut. Kadang akhirnya saya mengingatkan senior dengan

gaya bercanda supaya tidak tersinggung.” Setelah beberapa tahun menjadi ABK, Aris dipercaya sebagai nahkoda. Pada saat menjadi nakhoda di kapal BC 20003, Aris mulai melakukan perubahan-perubahan kecil. Lebih jauh, dia juga terus mengembangkan caracara dan metode baru untuk meningkatkan kinerja dan proses kerja. Hasilnya, dia dan tim kapal BC 20003 bisa mendapatkan sasaran yang diperintahkan dari Kasi Penindakan. Selama menjadi nakhoda di kapal BC 20003, Aris dan tim kapal BC 20003 antara lain sudah melakukan penegahan berupa ballpres sebanyak 5 kapal (masing-masing kapal ratarata membawa 2000 ball) dan Amonium Nitrat 82,5 ton. Setelah bergabung selama satu tahun di kapal BC 20003, Aris mendapatkan kepercayaan untuk memimpin kapal patroli yang baru dengan ukuran 38 meter. Kapal tersebut bernama BC 30002. Di sana, dia mulai membentuk tim baru lagi dengan watak dan sifat ABK yang belum menyatu. Jumlah awak kapal di sana pun lebih banyak daripada kapal sebelumnya. Jika di kapal BC 20003, Aris menjadi nakhoda untuk 11 orang ABK, maka di kapal BC 30002 dia menjadi pemimpin bagi 22 orang ABK. Dalam membentuk kekompakan personil, tak jarang Aris mengajak para ABK berkomunikasi dan berolah raga bersama. Selama bertugas di kapal BC 30002, Aris dan tim antara lain sudah melakukan penegahan pasir timah sebanyak 15 ton, ballpres 1000 ball, ballpres plastik bekas sebanyak 500 ball, dan Amonium Nitrat sebanyak 60 ton.

Harapan Aris memiliki sejumlah harapan ke depan. Dia sangat ingin melihat Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai suatu saat menjadi pangkalan yang modern. Di samping itu, dengan amanah yang diembannya saat ini sebagai Penanggung Jawab Tugas urusan awak kapal, Aris berharap mendapatkan tambahan pegawai untuk awak kapal patroli. Dan suatu saat ia bercita-cita untuk dapat mengabdi kepada negara sekaligus pada ibunya yang saat ini tinggal seorang diri di kampung halaman. Ia berharap ini dapat terwujud karena ketika sang ayah berpulang beberapa tahun lalu, Aris tak bisa mengucap salam perpisahan karena sedang berpatroli di tengah laut Karimun. MediaKeuangan Vol. VII | No. 56 / April 2012

41

celengan

celebrity keuangan

Sudah Lama Tidak Pakai BBM Bersubsidi Teks: Raden Aji & Dwinanda Ardhi Gambar: http://tejeseleb.files.wordpress.com/2008/09/olga-lidya2.jpg

Konsumsi BBM yang terus melonjak dikhawatirkan berbahaya bagi ketahanan anggaran negara. Terlebih, saat ini krisis keuangan yang terjadi di kawasan Eropa masih menghantui perekonomian Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu terus berupaya membuat kebijakan pengendalian konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kebijakan pengendalian konsumsi BBM diharapkan dapat memberikan ruang fiskal lebih luas bagi pemerintah untuk merealisasikan programprogram yang menyejahterakan rakyat. Model, presenter, dan juga pemain sinetron, Olga Lydia, turut angkat suara mengenai persoalan ini.

D

engan membuat wacana menaikkan harga BBM bersubsidi beberapa waktu lalu, pemerintah diibaratkan Olga sebagai ‘pemadam kebakaran’ yang beraksi cepat ketika kebakaran terjadi. “Ya sepertinya pemerintah tak punya pilihan selain menaikan BBM. Namun yang disayangkan program ‘pemadam kebakaran’ seperti ini sudah kepepet dinaikkan,” ujar Olga saat dihubungi Media Keuangan beberapa waktu lalu. Namun menurut dia, permasalahan subsidi BBM ini di Indonesia memang seharusnya sudah dikurangi oleh pemerintah. Di banyak negara, lanjut Olga, subsidi diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana transportasi umum, bukan pada BBM yang dipakai masyarakat. Dengan transportasi umum yang memadai, secara otomatis konsumsi BBM masyarakat akan berkurang. “Yang disubsidi untuk transportasi umum, bukan bensinnya. Jadi masalah masyarakat selesai. Mau jalan-jalan mudah, murah, nyaman. Begitu juga kalau mau jualan, biaya transportasi barang murah,” tambahnya. Olga juga berpendapat bahwa pada tahun 2008 lalu, pemerintah sebenarnya tidak perlu mengeluarkan kebijakan populis dengan menurunkan kembali harga BBM dari Rp6.000 per liter menjadi

42


Rp4.500 per liter, walaupun pada saat itu harga minyak dunia sedang mengalami penurunan. Menurut dia, selisih dana dari penurunan tersebut sebenarnya dapat dialokasikan guna memperbaiki infrastruktur, khususnya transportasi umum. Dampak dari kebijakan populis tersebut, menurut Olga, baru terasa saat ini. Kebimbangan pemerintah untuk memutuskan kebijakan yang tepat guna menuntaskan permasalahan ini terkesan tidak tegas. Jika subsidi dihilangkan, ketersediaan infrastrukturnya tidak memadai sehingga merugikan masyarakat. Sedangkan jika subsidi tetap diberikan dengan tinggi, ruang pemerintah untuk dapat membenahi infrastruktur menjadi sangat minim. “Harusnya sih hilang, tapi terus orang jalan-jalan naik apa? Wong transportasi umum belum memadai. Infrastruktur transportasi umum tidak siap. Harusnya berpikir terbalik, disiapkan dulu, baru dinaikan. Terlepas harga minyak dunia mau naik atau turun,” kata Olga. Saat ditanya apakah dirinya menggunakan BBM bersubsidi, wanita bertinggi semampai itu menjawab tegas, ”Saya pakai pertamax. Sudah lama saya tidak menikmati subsidi.”


43

“Jangan pernah merasa tidak setara dengan laki-laki. Kita yakin bahwa sebetulnya kita lebih tahu daripada pria dalam hal tertentu. Dari cara kita bicara, dari cara kita berjalan, dari cara kita menatap, dari body language kita. Tetapi itu baru bisa kita peroleh kalau kita punya kapasitas, kita punya knowlegde,data yang cukup untuk kita bicara.” Anny Ratnawati, dalam acara Konsolidasi Nasional Jaringan Kaukus Perempuan Parlemen se-Indonesia

44


APBN-P 2012: Upaya Menjaga Ketahanan Fiskal

Recommend Documents