UPAYA-UPAYA UNTUK MENJAGA EFEKTIVITAS DANA BANTUAN SOSIAL

UPAYA-UPAYA UNTUK MENJAGA EFEKTIVITAS DANA BANTUAN SOSIAL

ABSTRAK LRA LKPP Tahun 2013 melaporkan hasil realisasi belanja Pemerintah sebesar Rp1.137,1 triliun yang diantaranya merupakan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp92.14 triliun. Berdasarkan LKPP tahun 2013 ditemukan permasalahan dana bantuan sosial terkait: Permasalahan Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Bansos. BPK merekomendasikan atas temuan permasalahan dana bantuan sosial tersebut perlunya mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan optimal.

I.

Pendahuluan

Berdasarkan grafik dibawah ini dalam kurun waktu 2008-2013, Tren realisasi bantuan sosial yang dialokasikan melalui K/L mengalami kenaikan. Tahun 2013 realisasi anggaran bantuan sosial Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp92,14 triliun. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013 lebih besar Rp16,52 triliun atau naik 21,84 persen dari Realisasi Tahun 2012 yaitu sebesar Rp75,62 triliun. Penyebab kenaikan realisasi belanja bantuan sosial tersebut disebabkan oleh bertambahnya cakupan sasaran penerima bantuan sosial dan meningkatnya besaran nilai bantuan yang diberikan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Grafik 1. Tren Realisasi Bansos 2005-2013 (Miliar Rp)

Sumber: Data Pokok APBN

BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN | 33

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2013, masih ditemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Bantuan sosial. Permasalahan penyaluran anggaran APBN yang tidak efektif dapat menyebabkan sistem perekonomian berada pada situasi yang sangat rawan karena tidak adanya mekanisme yang terstruktur untuk melakukan pemerataan pembangunan. Pemerataan Pembangunan diantaranya diperoleh dengan penerapan redistribusi pendapatan melalui mekanisme bantuan sosial dan subsidi.

II.

ISI

A.

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013

Mengacu pada PMK No. 81/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada K/L dan PMK No. 214/2013 tentang Bagan Akun Standar, Bantuan Sosial didefinisikan sebagai "Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. Oleh karena itu, program dan kegiatan Bantuan Sosial dilaksanakan oleh beberapa K/L sesuai tugas dan fungsinya dengan tujuan akhir mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional. Selanjutnya, selain dialokasikan melalui kementerian/Lembaga, Bantuan Sosial juga dialokasikan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), yaitu dana cadangan penanggulangan bencana. LRA LKPP Tahun 2013 melaporkan hasil realisasi belanja Pemerintah sebesar Rp1.137,1 triliun yang diantaranya merupakan Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp92.14 triliun atau 8,10% dari Belanja Pemerintah Pusat dan berarti 96,93 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp95.05 triliun. Berdasarkan tabel dibawah ini Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2013 yang memiliki persentase terbesar adalah anggaran belanja bantuan sosial untuk jaminan sosial sebesar 36,30%.


Tabel 1: Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2013

Uraian TA 2013 Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana Jumlah

JUMLAH Prosentase (%) 578.447.093.673 0,62781827 33.450.874.872.829 36,30594848 41.650.296.591.168 45,205201 3.405.734.443.337 3,696418097 11.162.255.120.813 12,11496742 1.888.463.993.681 2,049646735 92.136.072.115.501 100

Gambar 1: Belanja Pemerintah Pusat

Sumber: LKPP 2013

Tren belanja bantuan sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2013 penyerapan terendah terjadi pada bulan januari sebesar Rp. 0,9 triliun dan penyerapan tertinggi pada bulan desember sebesar Rp. 15,51 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja bantuan sosial per bulan Rp.7,68 triliun.


B.

Alokasi Anggaran Bantuan Sosial Tahun 2013

Proses penyusunan alokasi anggaran bantuan sosial khususnya anggaran K/L sesuai dengan siklus penyusunan APBN diatur dalam PP Nomor 90 Tahun 2010 dimulai pada bulan Maret-April Pemerintah menyusun Pagu Indikatif, sebagai indikasi dana yang tersedia bagi masing-masing K/L untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatannya di tahun depan. Selanjutnya, setelah pembicaraan pendahuluan dengan DPR RI pada Bulan Mei, diterbitkan Pagu Anggaran bagi tiap-tiap K/L. Berdasar pagu anggaran tersebut, maka K/L akan menyusun RKA-KL hingga program dan kegiatan setelah dilakukan pembicaraan dengan komisi pasangan kerjanya dan ditelaah dokumennya oleh Kementerian Keuangan. RKA-KL masing-masing K/L tersebut kemudian dihimpun oleh Kementerian Keuangan (DJA) dalam bentuk Himpunan RKA-KL yang merupakan salah satu dokumen (selain Nota Keuangan) yang disampaikan kepada DPR RI saat Presiden menyampaikan RUU APBN. Himpunan RKA-KL yang dikompilasi dari seluruh K/L tersebut diklasifikasikan dalam Jenis Belanja, Organisasi, dan Fungsi dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Alokasi anggaran bantuan sosial dilaksanakan oleh masing-masing K/L sesuai tugas pokok dan fungsi antara lain Kemendikbud, Kementerian Agama, Kementerian dalam negri, kementerian PU, Kementerian Sosial dan BNPB. Dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian lembaga penanggung jawab dengan mengacu pada prinsip Money follow function. Berdasarkan tabel dibawah ini anggaran bantuan sosial sebagian besar 90% dialokasikan untuk program-program perlindungan sosial yang menjadi prioritas RKP. Berbagai program prioritas yang dilaksanakan yaitu 1) (BOS)Kementerian Agama dan bantuan siswa dan mahasiswa miskin (BSM); serta (2) bidang kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), termasuk Jaminan Persalinan (Jampersal); (3) bidang perlindungan sosial melalui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH), (4) bidang pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan PNPM Mandiri, serta (5) bantuan dalam rangka penanggulangan bencana alam.


Tabel 2013

2:

Program-program

Belanja

Bantuan

Sosial

2008-


C.

Modus Penyimpangan Dana Bantuan Sosial

Meskipun sudah ada PMK No. 81/PMK.05/2012 dan PMK No.214/2013 yang mengatur pengalokasian dan pengelolaan dana belanja bantuan sosial agar dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab namun penyelewengan masih bisa terjadi. Penyelewengan bisa dari aspek material seperti dimana angka yang dikucurkan kurang dari semestinya padahal obyeknya sudah benar dan dana bansos yang dikucurkan tidak sesuai sasaran. Berdasarkan tabel dibawah ini Menurut BPK ada beberapa modus penyimpangan dana bantuan sosial yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya setempat, moral hazard pemegang kekuasaan dan pelaksanaan yang tidak komitmen sehingga terjadi penyelewengan dana bantuan sosial. Tabel 3 Modus Penyimpangan No 1 2. 3. 4. 5.

6. 7.

Modus Penyimpangan Alokasi belanja bansos digunakan untuk kegiatan lain yang seharusnya dialokasikan ke dalam belanja non bansos, dengan harapan mempermudah dalam pertanggungjawaban. Penyaluran dana bansos tidak tepat sasaran, jumlah, dan waktu Penerima manfaat dana bansos tidak membuat laporan pertanggungjawaban yang dipersyaratkan. Proses pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan dana bansos diperlakukan berbeda dibandingkan jika dibiayai dengan belanja non bansos, yaitu lebih longgar kepatuhannya. Dana bansos dicairkan di akhir tahun dan ditampung ke pihak ketiga sebagai penyalur atau penampung, dan penyalurannya ke penerima manfaat atau penggunaannya dilakukan pada tahun berikutnya dengan kendali yang sulitk karena sudah dianggap terealisasi 100 persen. Penetapan penerima manfaat dana bansos tidak dilakukan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam pedoman Penyaluran dana bansos ke penerima yang fiktif

D. Permasalahan Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Pada LKPP tahun 2013

1. Permasalahan Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Bansos pada delapan KL Berdasarkan tabel dibawah ini terdapat temuan BPK pada LKPP tahun 2013 terkait anggaran bantuan sosial: Permasalahan Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Bansos pada delapan KL sebesar Rp2.880.952.164.468,04 yaitu sebagai berikut: adanya penyaluran tidak sesuai sistem pelaksanaan pertanggungjawabannya sebesar 2.192.928.236.017, belanja BIRO ANALISA ANGGARAN DAN PELAKSANAAN APBN | 38

bansos yang masih mengendap sebesar RP.682.886.702.655,87, dan penyaluran tidak sesuai peruntukannya sasarannya sebesar Rp1.787.400.000,00. Tabel 4 :Daftar Kementerian/Lembaga Penyalur Dana Bantuan Sosial Bermasalah Nilai (RP)

Kementerian/ Lembaga/ Badan

Penyaluran Tidak sesuai sistem pelaksanaan dan pertanggung jawabannya

1 2.

Kementerian Agama Kementerian Perumahan Rakyat

3.

Kementerian Pemuda dan Olah Raga

4.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

5.

Kementerian Koperasi dan UKM Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Agama

6

7

Dana Bansos yg tdk disalurkan (mengendap di pihak ketiga)Belum disetor ke kas negara

Penyaluran tidak sesuai peruntukannya/ Sasarannya

526.679.329.123,00 46.329.303.487,00 **( Sampai dengan pemeriksaan berakhir, pada Kementerian Perumahan Rakyat telah dilakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp46.329.303.487,00.)

42.300.000,00

109.835.770.045,87** (telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp106.940.942.709) 1.784.200.000,00

3.200.000,00

23.368.501.453,62


8.

9.

10.

Kementerian Perumahan Rakyat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pemuda dan Olah Raga JUMLAH

24.284.341.322,17

1.916.954.789.695,00

251.689.105.000,00

2.192.928.236.017,17

682.886.702.655,87

1.787.400.000,00

2. Pengelompokan Jenis Belanja pada saat Penganggran Tidak Sesuai dengan Kegiatan yang Dilakukan Realisasi belanja Bansos di dua KL Anggaran Belanja Bansos direalisasikan untuk kegiatan yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Barang sebesar sebesar Rp3.349.825.795,00; Tabel 5 Pengelompokan jenis belanja yang tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kementerian/Lembaga /Badan Badan 1 Nasional Penanggulangan Bencana Kementerian 2 Pemberdayaan Perempuan . dan Perlindungan Anak Jumlah

E.

Nilai (Rp) 2.996.602.795,00 353.223.000,00

Keterangan Belanja Barang → Belanja Sosial Belanja Barang → Belanja Sosial

3.349.825.795,00

UPAYA-UPAYA UNTUK MENJAGA EFEKTIVITAS BANTUAN SOSIAL

Dalam LKPP TA 2013 terdapat permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosia pada delapan KL dan berdasarkan temuan KPK terdapat permasalahan dana bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemilu yaitu terjadi penyalahgunaan pencairan dana bantuan sosial maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga efektivitas bantuan sosial.


Berdasarkan pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)1 memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan Bantuan Sosial Tahun 2014, agar anggaran Bantuan Sosial yang dilaksanakan oleh K/L dipindahkan semua ke Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah agar menahan pencairan anggaran Bantuan Sosial sampai dengan selesainya pelaksanaan Pemilu 2014. Terkait dengan hal tersebut dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Program dan anggaran Bantuan Sosial dalam APBN tahun 2014 didasarkan pada ketentuan perundangan (a.l. UU, PP, Perpres, Keppres, dan Perda untuk di APBD), serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional (RKP tahun 2014). Bantuan Sosial dilaksanakan oleh K/L sesuai dengan TUSI masing-masing dan penganggarannya berbasis kinerja agar pelaksanaan program-program perlindungan ke masyarakat yang menjadi prioritas pembangunan nasional tahun 2014 dapat tercapai. 2. Pemindahan seluruh anggaran Bantuan Sosial ke Kementerian Sosial dapat melanggar ketentuan perundangan (a.l. UU, PP, Keppres), tidak sesuai dengan TUSI K/L, dan penganggaran berbasis kinerja, serta dapat mengganggu pencapaian pelaksanaan dan sasaran perlindungan sosial dalam pembangunan nasional tahun 2014. Dengan demikian, program dan anggaran Bantuan Sosial dalam APBN tidak dapat dikonsolidasikan semuanya ke Kementerian Sosial. Demikian pula halnya dengan penahanan pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial di Pemda juga dirasa kurang tepat karena tidak sejalan dengan Perda dan mengganggu program perlindungan sosial di Daerah. Namun demikian, masukan KPK (termasuk juga BPK) terhadap penyalahgunaan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial perlu ditanggapi secara positif oleh Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam rangka untuk mencegah maka anggaran bantuan Sosial tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok (disalahgunakan), tidak tepat sasaran dan inefisien, serta tidak sejalan dengan program pembangunan nasional.

1

://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/edef-konten-view.asp?id=977


III.

KESIMPULAN

Dalam kurun waktu 2008-2013, Trend realisasi bantuan sosial yang dialokasikan melalui K/L mengalami kenaikan namun temuan-temuan dalam LKPP TA 2013 masih terdapat permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja Bantuan sosial pada delapan KL. Berdasarkan pendapat KPK perlu dilakukan upaya-upaya untuk menjaga efektivitas dana bantuan sosial. Upaya-upaya untuk menjaga efektivitas dana bantuan sosial perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, setiap Kementerian Lembaga harus memperhatikan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sesuai dengan peraturan perundangan. Kedua, pada saat membuat alokasi anggaran perlunya perencanaan anggaran dengan memperhatikan (program, kegiatan, anggaran, kinerja kementerian lembaga tahun sebelumnya) sesuai dengan ketentuan perundangan, dan perlunya review oleh BPKP secara menyeluruh terhadap program Bantuan di seluruh kementerian lembaga. Ketiga. Peningkatan fungsi pengawasan berjenjang di K/L yang bersangkutan, yaitu sejak perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban termasuk monitor dan evaluasinya. Keempat, perencanaan program/kegiataan yang dibiayai dana bansos oleh beberapa K/L dilakukan secara terpadu dan terintegrasi antara lain dengan menetapkan sasaran secara bersama-sama. Kelima, pengawasan atas penyaluran dan penggunaan dana bansos melibatkan unsur masyarakat, aparatur setempat, dan unsur profesi. Keenam, aturan mengenai kriteria penyaluran dana bansos diperjelas batasannya dan diperketat proses penetapan sasarannya. Ketujuh, tambah anggaran optimalisasi untuk dana bansos diperketat persyaratan penerimanya. Kedelapan, pemberian sanksi tegas kepada instansi yang menyalurkan dana bansos tidak sesuai kriteria, misalnya dengan pengurangan alokasi anggaran di tahun berikutnya. (MS)


UPAYA-UPAYA UNTUK MENJAGA EFEKTIVITAS DANA BANTUAN SOSIAL

Recommend Documents