STUDI PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN DANA BANTUAN SOSIAL DI SURAKARTA

STUDI PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN DANA BANTUAN SOSIAL DI SURAKARTA

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

NOVI RAHMAWATI B 200130298

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2016

STUDI PENETAPAN DAN PENGELOLAAN DANA HIBAH DAN DANA BANTUAN SOSIAL DI SURAKARTA Novi Rahmawati¹, Zulfikar² ¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta [email protected] ²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta [email protected]

Abstrak Setiap tahun pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk hibah maupun bantuan sosial. Rumusan permasalahan yang dikemukakan adalah (1) Bagaimanakah proses pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2015 pada DPPKA Kota Surakarta yang meliputi penganggaran, pencairan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi (2) Bagaimanakah hasil audit oleh BPK mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta Tahun 2015 dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta. Dalam menjawab rumusan permasalah digunakan pedekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dan data primer melalui studi pustaka dan wawancara. Setelah semua data dikumpulkan, lalu diolah dengan melakukan analisis, dari pengolahan dan analisis data diperoleh jawaban sekaligus kesimpulan penulisan ini yaitu pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Tahun 2015 pada DPPKA Kota Surakarta didasarkan pada Perwali 28Tahun 2014 dan Permendagri 39 Tahun 2012 perubahan atas Permendagri 32 Tahun 2011. Proses penganggaran, pencairan dan monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial telah dilkasanakan sesuai peraturan perundangan, namun pada proses pertanggungjawaban terdapat perbedaan antara Permendagri 32 Tahun 2011 dan Perwali 28 Tahun 2014. Hasil audit oleh BPK mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta dinilai masih kurang tertib karena masih terdapat beberapa pertanggungjawaban yang belum disampaikan kepada Pemkot Surakarta, sehubungan dengan masalah itu BPK juga memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot Surakarta. Dalam proses pemberian hibah dan bantuan sosial terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya persyaratan dalam proses pencairan hibah dan bantuan sosial. Kata Kunci : APBD, Bantuan Sosial, Hibah, Pemerintah Daerah Abstract Every year, the regional government either the provincial government or regency/municipal government inall over Indonesia allocates budgets either for grant or for social assistance. Grant is giving money/goods or service by the regional government to the government or another regional government, regional company, or society and social organization, which has been

1

specifically determined its use, not obligatory, untied, and not continuous which aims at supporting the implementation of the regional government matters. Meanwhile, the social assistance is in the form of money/goods from the regional government to an individual, family, group and/or society which characteristic of being not continuous and selective which aims at protecting from a possibility of the occurence of a social risk. Problem statements which are conveyed are (1) How is the process of giving grant and social assistance originated from APBD (Regional Budget) in 2015 at DPPKA (Office of Revenue, Finance and Asset Management) of Surakarta Municipality which consists of unemployment, withdrawal, accountability, monitoring and evaluation? (2) How are the results of audit by BPK (the Audit Board) regarding the giving of grant and social assistance in Surakarta in 2015 and what obstacles are faced in the implementation of giving the grant and the social assistance in Surakarta?In answering the problems statements, a descriptive qualitative approach was used by collecting the secondary and the primary data through a literature review and interview. After all data were collected, they were processed by conducting an analysis. From the data processing and analysis, the answer and the conclusion of this writing were obtained that were: the implementation of giving the grant and the social assistance originated from APBD in 2015 at DPPKA of Surakarta Municipality was based on Perwali (The Mayor Regulation) Number 28 of 2014 and Permendagri (The Regulation of Minister of Home Affairs Number 39 of 2012 amandement of Permendagri Number 32 of 2011. Keywords : APBD, Social Assistance, Grant, Regional Government 1. PENDAHULUAN Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah (Pemda) kepada pemerintah atau Pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak

secara

terus

menerus

yang

bertujuan

untuk

menunjang

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Sementara bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2

Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 adalah pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemda dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Sementara ketentuan alokasi dan pengelolaan dana belanja sosial harus

berjalan tertib, efisien, ekonomis,

transparan, efektif, dan bertanggungjawab. Secara substansional bantuan sosial ditujukan untuk rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana. Dalam prakteknya, penganggaran dan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial masih dalam kondisi yang tidak jelas. Pertama, penganggaran hibah dan bansos yang seharusnya sudah pasti nama penerima dan besarannya, namun tidak sedikit penentuan peruntukan Hibah dan Bansos biasanya masih ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah yang terpisah dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), belum menjadi bagian dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Kedua, sebagian dana hibah dan bantuan sosial dalam dokumen anggaran masih bersifat gelondongan, biasanya hanya sampai jenis belanja dan tidak sampai rincian dan objek (belum ditetapkan siapa penerimanya). Seiring waktu pelaksanaan APBD, baru akan ditentukan peruntukkan dan siapa penerimanya. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, pemberian dana Hibah dan Bansos cenderung naik, terutama menjelang Pemilukada dan kemudian menurun setelah Pemilukada. Padahal, jumlah dana Hibah dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dalam rangka mendorong perbaikan pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, berbagai pengaturan pengelolaan hibah dan bantuan sosial telah mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur secara umum ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkait hibah dan bantuan sosial. Menteri Dalam Negeri menetapkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Kemudian tanggal 21 Mei 2012 Mendagri kembali menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

3

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 mengatur: a. Tata

cara

penganggaran,

pelaksanaan

dan

penatausahaan;

pertanggungjawaban dan pelaporan; serta monitoring dan evaluasi Hibah dan Bansos harus diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah; dan b. Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan pemberian Hibah dan Bansos sebelum berlakunya Permendagri 32/2011 harus menyesuaikan dengan Permendagri tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Perekonomian di Surakarta menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2015 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2012 penerimaan daerah sebesar 1.239,45 milyar rupiah, naik menjadi 1.385,11 milyar rupiah di tahun 2013. Dan pada tahun 2014 naik menjadi 1.525,58 milyar rupiah. Sedangkan untuk belanja langsung maupun tidak langsung juga mengalami kenaikan pada tahun 2012 total belanja 1.145,17 milyar rupiah, meningkat 1.275,30 milyar rupiah di tahun 2013, dan 1.482,83 milyar rupiah di tahun 2014. Mengatasi permasalahan pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun tahun 2011 dan Perwali Nomor 28 Tahun 2014, perlu dilakukan penyesuaian tentang cara Penganggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, serta bagaimana hasil audit BPK mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan kendala apa saja yang dialami pemerintah dalam pemberian hibah dan bantuan sosial.

2. METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Balaikota Surakarta. Jl. Sudirman No.2 SurakartaTelp. (0271)666229.

4

Pendekatan Penelitian Didalam sebuah penelitian perlu adanya pendekatan dan metode yang akan diterapkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini metode penelitian yang dipakai penulis yaitu metode deskriptif kualitatif. Sumber Data Penelitian Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan sendiri oleh peneliti, dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan staf/karyawan yang bersangkutan. Data sekunder pada penelitian ini dari staf yang bersangkutan dan data yang diperoleh melalui web. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 1. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan salah satu teknik, yaitu dengan menggunkan teknik wawancara dalam pengumpulan data ditambah dengan dokumentasi sebagai penguat data wawancara. a) Wawancara atau interview Menurut Moleong (2007:186) mendeskripsikan wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. b) Dokumentasi Andi (2010:192) mengungkapkan dokumen merupakan rekaman yang bersifat tertulis atau film dan isinya merupakan peristiwa yang telah berlalu. Jadi, dokumen bukanlah catatan peristiwa yang terjadi saat ini dan masa yang akan datang, namun catatan masa lalu. c) Studi Kepustakaan Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988:111).

5

2. Instrumen Penelitian Instrumen

penelitian

merupakan

suatu

alat

yang

digunakan

untuk

mempermudah metode yang dipakai dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 alat bantu, yaitu: 1. Pedoman wawancara Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 2. Alat Perekam Alat perekam berguna Sebagai alat Bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tampa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Hibah menurut Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari APBD Surakarta adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik sudah ditentukan peruntukannya. Sedangkan bantuan sosial adalah pemberian bantuan uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Bantuan Sosial bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta berdasarkan Perwali Surakarta Nomor 28 Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yaitu dengan Pemkot Surakarta mensosialisasikan hibah melalui SKPD Terkait. Kemudian SKPD Terkait

6

melakukan sosialisasi hibah dan bantuan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya masyarakat mengajukan permohonan dilengkapi proposal dan disampaikan kepada Walikota. Setelah adanya permohonan maka di anggarkan dana hibah dan bantuan sosial oleh DPPKA selaku PPKD. Pencairan hibah dilakukan dengan tiga tahap di dua bidang di DPPKA. Tahap pertama di bidang sekretariat, bertugas untuk meneliti kelengkapan administrasi permohonan pencairan, tahap kedua yaitu bidang perbendaharaan, bertugas menerbitkan SP2D dan tahap ketiga yaitu Bank Jateng selaku Kas Umum Daerah, bertugas mentransfer hibah ke rekening penerima. Pencairan hibah dan bantuan sosial dilakukan dengan metode transfer langsung melalui Bank Jateng dengan tujuan antara lain : 1. Tidak ada celah antara pihak Pemerintah Kota Surakarta dengan penerima hibah atau bantuan sosial untuk tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)/Suap karena dalam penyerahan dana tidak bertemu secara langsung. 2. Memudahkan mekanisme operasional hibah dan bantuan sosial (Tidak perlu mengundang penerima hibah atau bantuan sosial) 3. Bukti berupa rekening koran dapat menjadi bukti yang autentik dalam pemeriksaan BPK. 4. Akan menciptakan transparansi dan akuntabilitis yang baik sehingga dapat tercipta Good Goverment. 5. Nominal yang diberikan kepada penerima hibah dan bantuan sosial sesuai. Berikut penulis tampilkan realisasi hibah dan bantuan sosial di Surakarta Tahun 2015. Tabel 1 Tabel Realisasi Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2015 No

1

2

SKPD Teknis

Hibah

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah Kota Surakarta

7

Bantuan Sosial

Persentase (%)

4.448.947.073 8,25

-

55,88

-

30.141.605.650

3

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta Dinas Kesehatan Kota Surkarta

-

6 7 8 9 10 11 12

1,11 -

4 5

-

600.000.000 1.443.700.000

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Surakarta Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta Kantor Persatuan Bangsa dan Politik Kota Surakarta Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Surakarta Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Surakarta Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

2,68

-

15.005.295.000

4.174.200.000

27,82

96,84

436.527.000 -

48.000.000 -

0,81

1,11 -

365.000.000

0,68

-

0,37

-

2,35

-

0,05

-

88.300.000

-

2,05

4.310.500.000

100

100

200.000.000 1.267.967.000 29.000.000 -

53.938.041.723

Pada tahap pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial terdapat perbedaan antara Permendagri Nomor 32 Tahun 2012 dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2014, menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 untuk penerima hibah dan bantuan sosial wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD (DPPKA) dengan tembusan SKPD terkait, sedangkan menurut Perwali Nomor 28 Tahun 2014 terdapat perbedaan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial yaitu untuk

penerima

hibah

dan

bantuan

sosial

menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban hibah atau bantuan sosial disampaikan rangkap 2 (dua) kepada Walikota melalui SKPD Terkait kemudian SKPD Terkait meneruskan laporan asli dari penerima hibah kepada PPKD (DPPKA) Surakarta. Perbedaan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial ini digagas oleh Bagian hibah dan bantuan sosial DPPKA karena beberapa

alasan.

Pertama,

apabila

laporan

pertanggungjawaban

hanya

disampaikan dengan tembusan SKPD Terkait maka SKPD/Terkait tidak mempunyai data laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bantuan sosial,

8

padahal SKPD Terkait sangat berhubungan dengan penerima hibah dan bantuan sosial dari awal proses usulan hibah dan bantuan sosial hingga proses monitoring dan evaluasi. Kedua, apabila dalam penyapaian laporan pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial masih terdapat kekurangan atau kekeliruan maka PPKD (DPPKA) dapat mengembalikan kepada SKPD Terkait selaku Leading Sector dalam pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta. Ketiga, karena jumlah penerima hibah dan bantuan sosial mencapai ribuan maka SKPD sebagai pihak pertama yang menangani penyampaian laporan pertanggungjawaban sesuai dengan SKPD masing-masing. Keempat, SKPD juga berperan dalam fungsi monitoring

dan

evaluasi

sehingga

SKPD

memerlukan

arsip

laporan

pertanggungjawaban. Tahap monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 yaitu DPPKA dan SKPD Terkait memonitoring proses pemberian hibah dan bantuan sosial dari proses usulan hingga proses pencairan hibah dan bantuan sosial. Hasil dari monitoring disampaikan kepada Walikota dan dijadikan bahan evaluasi. Hasil audit BPK mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta Tahun 2015 dinilai belum tertib serta belum dipertanggungjawabakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial. BPK telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot Surakarta. Kendala yang dihadapi Pemkot Surakarta dalam proses pemberian hibah dan bantuan sosial Tahun 2015 antara lain: 1. DPPKA dan SKPD sebagai pengelola hibah dan bantuan sosial akan kesulitan memproses pencairan dana hibah dan bantuan sosial apabila berkas permohonan terdapat kekurangan. 2. Dalam proses pencairan apabila penerima hibah dan bantuan sosial terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penulisan nomor rekening akan mempengaruhi proses pencairan dana. 3. Dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban terdapat keterlambatan atau kekurangan oleh penerima hibah dan bantuan sosial.

9

4. PENUTUP Kesimpulan Prosedur pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta didasarkan pada Perwali Surakarta Nomor 28 Tahun 2014 dan telah dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dan 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, namun pada tahap pertanggungjawaban hibah dan bantuan sosial terdapat perbedaan antara Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan hasil laporan realisasi anggaran hibah dan bantuan sosial di Surakarta Tahun 2015 realisasi hibah dan bantuan sosial adalah sebesar 58.248.541.723,00 dengan rincian hibah sebesar Rp.53.938.041.723 dan realisasi bantuan sosial sebesar Rp. 4.310.500.000. Hasil audit BPK mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial di Surakarta Tahun 2015 dinilai belum tertib serta belum dipertanggungjawabakan oleh penerima hibah dan bantuan sosial. BPK telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot Surakarta. Terdapat kendalakendala yang dihadapi Pemkot Surakarta dalam proses pemberian hibah dan bantuan sosial Tahun 2015 yaitu DPPKA dan SKPD sebagai pengelola hibah dan bantuan sosial akan kesulitan memproses pencairan dana hibah dan bantuan sosial apabila berkas permohonan terdapat kekurangan dan dalam proses pencairan apabila penerima hibah dan bantuan sosial terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penulisan nomor rekening akan mempengaruhi proses pencairan dana. Saran 1. SKPD Terkait selaku tim yang ditunjuk oleh Walikota dalam pelaksanaan pengelolaan hibah dan bantuan sosial perlu meningkatkan kinerjanya. Perlu adanya koordinasi antara SKPD Terkait dengan penerima hibah atau bantuan sosial. 2. DPPKA sebagai pengelola hibah dan bantuan sosial harus benar-benar melakukan peninjauan ulang terhadap calon penerima hibah dan bantaun sosial, sehingga dapat tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan Walikota. 3. Mekanisme pencairan hibah dan bantuan sosial melalui metode transfer langsung akan menemui hambatan apabila penerima hibah dan bantuan sosial

10

kurang lengkap dalam memberikan keterangan seperti identitas diri, dan penulisan nomor rekening sehingga perlu adanya ketelitian dari SKPDsebagai pihak yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk memeriksa kelengkapan administrasi. 4. SKPD memonitoring Laporan Pertanggungjwaban penerima hibah dan bantuan sosial agar segera disampaikan kepada Walikota, sebagai bentuk pertangunggujawaban oleh Pemerintah Kota Surakarta terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA Endarto, Dani. 2014. “Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat” Rochmatullah, Mahameru R dan Probohudono, Agung N. 2014. “Praktik Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Di Indonesia” SNA 17 Mataram, Lombok Universitas Mataram 24-27 Sept 2014 Samsudin, Muhamad, dkk. 2014. “Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial di Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur”. eJournal Administrative Reform, 2014, 1 (2): 783-794 ISSN 2338-7637 Sitanggang Bethesda, dkk. (2014), “Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya”. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014 Ahmad, Tahmid. 2015. “Implementasi Pengelolaan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”. eJurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015 hlm 114-124 ISSN: 2302-2019 Darmastuti, Dewi. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia”. Jurnal. Universitas Indonesia. Lapananda, Yusran. 2013. Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta:Sinar Grafika. Lestari, Sri.2012. Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan. Bandung:Fokus Media. Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung:Alfabeta. Taniredjo, Tukiran, dkk. 2014. Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar). Bandung:Alfabeta.

11

Soegeng. 2015. Prosedur dan Teknik Menulis Karya Ilmiah. Yogyakarta:Magnum Pusaka Utama. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 : Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 : Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 : Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 : Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2014 : Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta. Peraturan Walikota Nomor 30a Tahun 2013 : Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2014. Peraturan Walikota Nomor 17-A Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 53-A Tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan Partai Politik yang Bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ Tentang Hibah dan Bantuan Sosial Daerah. http://m.solopos.com/2011/11/24/mekanisme-baru-realisasi-bansos-125675 diakses pada Tanggal 12 Oktober 2016 Jam 19:00 WIB. http://www.murianews.com/2014/07/24/5211/upaya-pengetatan-hibah-danbansos.html diakses pada Tanggal 12 Oktobe 2016 Jam 19:30 WIB. http://jatengprov.go.id/id/berita-utama/penerima-bansos-harus-berbadan-hukum diakses pada Tanggal 13 Oktober 2016 Jam 17:00 WIB. http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-daripenyalahgunaan diakses pada Tanggal 14 Oktober 2016 Jam 18:00 WIB. https://www.jurnalasia.com/nasional/dana-hibah-rawan-penyelewengan/ pada Tanggal 14 Oktober 2016 Jam 18:30 WIB.

12

diakses

http://nasional.kompas.com/read/2016/05/08/17340761/Fitra.Ada.4.Modus.Dugaa n.Penyelewengan.Dana.Hibah.dan.Bansos.Provinsi.Banten diakses pada Tanggal 14 Oktober 2016 Jam18:50 WIB. http://jurnal-korupsi.blogspot.co.id/2016/05/ada-kebocoran-anggaran-di-pempropjatim.html?m=1 diakses pada Tanggal 14 Oktober 2016 Jam 19:00 WIB. www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 1 Novermber 2016 Jam 19:00 WIB. http://www.banpustaka.com/media/dokumen/61PMDN_39_TAHUN_2012.pdf. Diakses pada tanggal 24 Januari 2017

13