MATERI : PENGELOLAAN KEUANGAN KELOMPOK TERKAIT DANA BANTUAN SOSIAL
OLEH :
MULIADIN (Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Flotim)
PELATIHAN PENINGKATAN KAPABILITAS PETANI/PETUGAS DME STIMULUS BERBASIS TANAMAN KELAPA DI DESA PLEDO, KEC. KLUBAGOLIT
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. FLOTIM TAHUN ANGGARAN 2011
A.
GAMBARAN UMUM DANA BANTUAN SOSIAL Menunjuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar, maka dimungkinkan adanya penyaluran suatu dana APBN ke masyarakat secara langsung guna membiayai program pembangunan. Pola yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan jenis belanja
bantuan
transfer
uang,
sosial
barang
yang didefinisikan atau
jasa
sebagai
yang diberikan
bantuan langsung
melalui kepada
masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sesuai dengan definisinya, penganggaran menggunakan Akun Bantuan Sosial dapat direalisasikan melalui transfer dalam bentuk uang, barang atau
jasa tergantung pada kebijakan yang diambil.
Berkaitan dengan
pembangunan dan pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, bantuan sosial yang dimaksud sebagian besar diarahkan pada pola transfer uang melalui rekening kelompok sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Namun terdapat beberapa kegiatan dimana sosial
kebijakannya
dilaksanakan
melalui
pola
bantuan
transfer barang/jasa, dalam
situasi bahwa komponen kegiatan yang dimaksud memang benar-benar tidak dapat ditangani oleh petani/kelompoktani selaku kelompok penerima manfaat bantuan sosial. Sedangkan bantuan sosial melalui pola transfer barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Barang/jasa
yang sudah diadakan oleh KPA/ PPK untuk selanjutnya disalurkan atau diserahkan kepada kelompok penerima manfaat bantuan sosial Bantuan sosial melalui pola transfer uang dilaksanakan dengan mentransfer dana bantuan sosial langsung kepada kelompok penerima manfaat sehingga secara langsung dapat dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan yang telah diprogramkan. Prasyarat yang dibutuhkan antara lain melalui pembukaan rekening kelompok, penyusunan
Rencana
Usulan
Kegiatan
Kelompok (RUKK),
mekanisme transfer melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta pemanfaatan dana bantuan sosial oleh kelompok penerima manfaat. Penyaluran bantuan sosial baik melalui pola transfer uang maupun pola transfer barang/jasa
dalam
pelaksanaannya
dibutuhkan
adanya
pengawalan,
pendampingan
serta
pembinaan
oleh
Koordinator
Lapangan/Tim Teknis sebagai petugas lapangan. Pengawalan, pendampingan
dan
bimbingan
oleh
petugas lapangan
tersebut tidak terbatas dari aspek teknis tetapi juga mencakup aspek adminstrasi dan pertanggungjawabannya.
Untuk itu Buku Pedoman
Pengelolaan Dana Bantuan Sosial diharapkan dapat sebagai petunjuk dan panduan bagi para petugas di lapangan dengan harapan akan dapat meminimalisir kekeliruan serta kesalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan anggaran
B.
PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI -
Penyaluran Dana Bantuan Sosial dikenal dengan dengan 2 macam pola yaitu : a. Pola transfer uang b. Pola transfer barang/jasa
-
Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan.
-
Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian/anggota masyarakat disalurkan langsung ke rekening kelompok/gabungan
kelompok
sasaran
yang
telah ditetapkan. -
Penentuan
besar
kecilnya
dana
yang
dialokasikan
kepada
kelompok/gabungan kelompok didasarkan oleh usulan (proposal) yang diajukan -
oleh
kelompok/gabungan kelompok
Pos anggaran kegiatan yang menggunakan pola penyaluran Bantuan
Dana
Sosial ditampung dalam Pos Belanja Bantuan Soaial pada
DIPA Pusat,
DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Propinsi,
dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011. -
Proses pengajuan dan penyaluran Dana Bantuan Sosial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Rencana
Usaha
Kelompok/gapoktan
(RUK)/Rencana
Usaha
Bersama (RUB) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan/ ditandatangani ketua kelompok/gapoktan
serta
dua
anggota
kelompok/gapoktan. 2. Kelompok/gapoktan membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang / Unit BRI/Bank Pos atau Bank lain terdekat dan
memberitahukan
kepada
Pejabat
Pembuat
Komitmen (PPK) di
Kabupaten/Kota. 3. Ketua
kelompok/gapoktan
mengusulkan RUK/RUB kepada PPK
Propinsi/ Kabupaten/Kota setelah diverifikasi oleh
Penyuluh
Pertanian/petugas lapanglainnya dan disetujui oleh Ketua TimTeknis. 4. PPK meneliti rencana usaha kelompok/gabungan kelompok dari masing-masing kelompok/gabungan kelompok yangakan selanjutnya mengajukan ke Kuasa Kabupaten/Kota kemudian KPA
Pengguna
mengajukan
dibiayai,
Anggaran (KPA)
Surat
Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut: a. Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/ Pertanian
Badan lingkup
atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan
Kelompok Sasaran. b. Rekapitulasi RUK/RUB secara umum mencantumkan : -
Nama kelompok/gabungan kelompok;
-
Nama ketua kelompok/gabungan ketua kelompok;
-
Nama petani anggota kelompok/gabungan kelompok;
-
Nomor
rekening
a.n.
petani/ketua kelompok/gabungan
kelompok; -
Nama cabang BNI/Bank pos atau bank lain terdekat;
-
Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok/gabungan kelompok
c. Kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok / ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan. d. Surat perjanjian kerjasama antara pejabat pembuat komitmen dengan
kelompok/gabungan
pemanfaatan dana
kelompok
sasaran
tentang
penguatan modal kelompok/gabungan
kelompok. 5. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji danmenerbitkan
Surat
Perintah
Membayar
Langsung (SPM-LS), selanjutnya KPA menyampaikan SPM-LS ke KPPN setempat. 6. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.
C.
PEMANFAATAN DAN BANTUAN SOSIAL
PERTANGGUNGJAWABAN
DANA
Dana yang dikelola oleh kelompok disalurkan melalui mekanisme LS digunakan untuk memperkuat modal, maupun untuk usaha produktif bidang
perkebunan,
pendampingan,
pengembangan
sumberdaya
manusia dan kegiatan produksi serta operasionalisasi usaha kelompok. Sedangkan
anggaran
propinsi/kabupaten/kota
yang
kegiatannya
dimanfaatkan
untuk
dilaksanakan penyusunan
oleh
Petunjuk
Teknis, perencanaan, seleksi calon kelompok sasaran, sosialisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta berbagai jenis pelatihan bagi kelompok dan administrasi kegiatan serta lainnya.
Pemanfaatan dana kelompok untuk modal usaha direncanakan bersama secara transparan oleh kelompok dan difasilitasi oleh pendamping. Pemanfaatan dana kelompok untuk pembelian sarana dan prasarana produksi
dilaksanakan
oleh
kelompok,
secara
langsung
tanpa
lelang/tender. Pembelian tersebut dilakukan secara transparan dengan jenis dan jumlah sarana produksi diputuskan berdasarkan musyawarah anggota kelompok. Penyaluran sarana produksi (natura) kepada anggota dilegitimasi
dengan
berita
acara
serah
terima
barang.
Pengurus
kelompok membukukan seluruh aktivitas penarikan dana, pembelanjaan dan penyerahan barang kepada anggota kelompok/gabungan kelompok.
Tata cara penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk Pertanian harus diatur secara
spesifik
berdasarkan
jenis
komoditas/kegiatan
yang
diusahakan/dilaksanakan dan tingkat perkembangan usaha kelompok/kegiatan kelompok diatur dalam Pedoman yang diterbitkan eselon I maupun Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota Pemanfaatan
dan
pembelanjaan
dana
bantuan
sosial
dilakukan
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah
ditarik/dicairkan,
agar
sesegera
mungkin
dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK). 2. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.
3. Pembelanjaan
dana
bantuan
sosial
mutlak
harus
dilengkapi
dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan. 4. Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti-bukti tersebut untuk
D.
diarsipkan
dengan
baik
dan
digunakan
keperluan pertanggungjawaban.
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Pertanggungjawaban
baik
fisik/teknis
maupun
adminsitrasi
adalah
merupakan tahapan terakhir dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial baik melalui pola transfer uang maupun transfer barang/jasa. Secara umum ketentuan pertanggungjawaban yang benar adalah tercapainya fisik/output kegiatan serta dipenuhinya ketentuan adminsitrasi keuangan. Melalui pola transfer uang, pertanggungjawaban perlu disusun dalam bentuk tata urutan arsip meliputi : a. SK Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial. b. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK). c. Naskah Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial. d. Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Sosial dari Ketua Kelompok Penerima Manfaat kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). e. Bukti penarikan/pencairan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok dalam bentuk copy buku tabungan. f. Bukti pembelanjaan dana bantuan sosial dalam bentuk bon, kuitansi serta bukti sah lainnya. g. Bukti pelaksanaan pekerjaan fisik dalam bentuk dokumentasi dan foto-foto lengkap (sebelum, sedang dan sesudah pekerjaan lapangan). h. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Fisik. i.
Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan Sosial.
Dokumen pertanggungjawaban tersebut di atas dibuat dalam bendel/file, dokumen asli diserahkan ke KPA/PPK melalui Koordinator Lapangan/Tim Teknis, sedangkan copy dokumen disimpan oleh Ketua Kelompok. Dalam
rangka
pertanggungjawaban
keuangan
hal
yang
terpenting
untuk disampaikan adalah: 1. Apabila
terdapat
revisi
RUKK,
maka
harus
jelas
perihal
dilakukan revisi/perubahan antara lain terkait dengan: a. Kemungkinan perubahan uraian kegiatan/pembelanjaan.
yang
b. Kemungkinan perubahan jumlah satuan pembelanjaan. c.
Kemungkinan perubahan harga satuan pembelanjaan.
2. Perlu juga di buat tabel realisasi pembelanjaan secara lengkap sesuai dengan bukti-bukti pembelanjaan berupa nota/bon/kuitansi.
E. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN D.1. PEMBINAAN Pembinaan dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial menjadi hal penting, mengingat bahwa bantuan sosial hakekatnya adalah proses penyaluran dana/uang ataupun barang/jasa kepada kelompok penerima manfaat. Khusus bantuan sosial dalam bentuk transfer dana/uang, maka hal terpenting adalah agar realisasi penyaluran kepada kelompok penerima manfaat benar-benar tercapai sesuai target sehingga memenuhi kriteria tepat jumlah, tepat waktu dan tepat sasaran. Pembinaan kegiatan bantuan sosial dilaksanakan oleh petugas secara berjenjang, mulai dari jajaran Tingkat Pusat (Ditjen PSP), Dinas lingkup Pertanian Propinsi, Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan sampai ke Tingkat Kecamatan/Lapangan (Tim Teknis atau Koordinator Lapangan). Pembinaan
yang
dilaksanakan
lebih
cenderung
merupakan
bentuk
pengawalan dan pendampingan menyangkut aspek teknis dan aspek administrasi, sehingga bantuan sosial dapat tercapai sasarannya. Untuk itu pengawalan dan pendampingan yang paling strategis adalah yang dilakukan oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis sebagai ujung tombak yang berhubungan langsung dengan petani/kelompoktani selaku penerima manfaat bantuan sosial. Selain melakukan pengawalan dan pendampingan, Koordinator Lapangan/Tim Teknis diharapkan juga menjadi motivator dan fasilitator pelaksanaan bantuan sosial tersebut.
Kunci terpenting proses pembinaan kegiatan bantuan sosial adalah terkait pada 10 (sepuluh) tahapan administrasi, yaitu : 1. Identifikasi Calon Petani/Calon Lokasi (CP/CL). 2. Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial. 3. Pembukaan rekening kelompok dan penyusunan RUKK. 4. Pembuatan dan penadatanganan naskah perjanjian kerjasama antara KPA/PPK dengan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial. 5. Transfer dana bantuan sosial.
6. Pencairan dana bantuan sosial. 7. Pemanfaatan dan Pembelanjaan dana bantuan sosial. 8. Pelaksanaan pekerjaan fisik. 9. Pemeriksaan dan Serah Terima Pekerjaan. 10. Pertanggungjawaban keuangan. Kemudian
satu
hal
yang
perlu
diketahui,
bahwa
dalam
proses
pembelanjaan dana bantuan sosial sangat dimungkinkan adanya efisiensi dimana terdapat sisa dana
dimana
fisik
pelaksanaan
pekerjaan secara keseluruhan telah dilaksanakan. Hal ini merupakan prestasipetani/kelompoktani
penerima
manfaat
dalam
melaksanakan
kegiatannya. Untuk itu, sisa pembelanjaan dana bantuan sosial
tersebut
dapat saja dimanfaatkan oleh kelompok (melalui musyawarah) untuk kepentingan yang bersifat produktip.
Hasil musyawarah pemanfaatan
sisa dana bantuan sosial digunakan sebagai bahan revisi RUKK dan harus segera dilaporkan kepada
KPA
melalui
Pejabat
Pembuat
Komitmen
(PPK) untuk mendapatkan persetujuan/pengesahan.
D.2. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pemberdayaan kelompok melalui
dana
pengawasan.
Bantuan
Sosial
perlu
dilakukan
pengendalian
dan
Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim
Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Propinsi dan Pusat. Pengendalian kegiatan
dilakukan
Pengguna
oleh
Anggaran.
Pejabat Proses
Pembuat
Komitmen
pengendalian
di
dan
setiap
Kuasa wilayah
direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengawasan
dilakukan
fungsional (Inspektorat
oleh
pemerintah
Jenderal,
Badan
melalui Pengawas
aparat Daerah
pengawas maupun
lembaga/instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (Penyuluh pertanian/peternakan, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani/peternak, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada 6 (enam) tahapan kritis yang perlu diperhatikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui dana Bantuan Sosial yaitu: 1.
Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di
Pusat/Propinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. 2.
Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.
3.
Tahap penyaluran dana penguatan modal ke rekening kelompok.
4.
Tahap pencairan dana penguatan modal yang dilakukan oleh kelompok.
5.
Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok.
6.
Tahap pemupukan dan pengembangan modal yang dilakukan oleh kelompok.
Pada
tingkat
lokal/desa/kelompok,
pengawasan
masyarakat
terhadap
ketepatan sasaran program dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok,
penyuluh
lapangan,
maupun
LSM.
Laporan
pengaduan
penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota.
Pengaduan dari masyarakat agar segera
ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait. Pengendalian
pelaksanaan
bantuan
sosial
merupakan
instrumen
penting agar tercapai terget sasaran penyaluran dan kepeda kelompok penerima manfaat. Pengendalian penyaluran dana bantuan sosial dapat dilakukan melakukan
melalui
teknik sederhana,
identifikasi
dan
antara
lain
dengan
inventarisasi arsip/data pada Satuan Kerja,
identifikasi menyangkut peran Korlap atau Tim Teknis, identifikasi keterlibatan
anggota
cara
kelompok
penerima
manfaat
terhadap
serta melakukan
pengecekan fisik pekerjaan di lapangan.
Identifasi dan Inventarisasi Arsip/Data Identifikasi dan inventarisasi arsip dan data-data pelaksanaan bantuan sosial, antara lain meliputi : 1. SK Pembentukan Korlap/Tim Teknis (Ada/Tidak) 2. SK Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos (Ada/Tidak) 3. Copy Buku Tabungan Kelompok (Ada/Tidak) 4. Bendel RUKK dan Revisinya (Ada/Tidak) 5. Naskah kerjasama PPK dengan Ketua Kelompok Bansos (Ada/Tidak) 6. Bukti Penarikan Dana Bansos dari Bank (Ada/Tidak) 7. Pemanfaatan Dana Bansos berupa Bon/Nota/Kuitansi (Ada/Tidak)
8. Foto-foto Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (Ada/Tidak) 9. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Ada/Tidak) 10. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bansos (Ada/Tidak)
Identifikasi peran Korlap atau Tim Teknis 1. Bentuk pengawalan dan pendampingan oleh Korlap/Tim Teknis dilaksanakan pada kegiatan-kegiatan : a.
Pembukaan rekening kelompok (Ya/Tidak)
b.
Rapat penyusunan RUKK (Ya/Tidak)
c.
Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK (Ya/Tidak)
d.
Pengurusan pencairan dana bansos (Ya/Tidak)
e.
Penarikan dana ke Bank (Ya/Tidak)
f.
Rapat pemanfaatan dana bansos serta persiapan kegiatan (Ya/Tidak)
g.
Proses pembelanjaan dana bansos (Ya/Tidak)
h.
Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan (Ya/Tidak)
2. Pengesahan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Bansos (Ya/Tidak)
Keterlibatan Kelompok Penerima Manfaat Bansos 1.
Apakah Saudara memegang SK Penetapan sebagai Kelompok Sasaran Penerima Bansos (Ya/Tidak)
2.
Apakah
Saudara
melakukan
pembagian
tugas
dalam
rangka
pelaksanaan bansos (Ya/Tidak) 3.
Apakah Saudara tahu adanya Korlap/Tim Teknis Banos (Ya/Tidak)
4.
Apakah Korlap/Tim Teknis sering melakukan bimbingan pelaksanaan bansos (Ya/Tidak)
5.
Bimbingan dari Korlap/Tim Teknis terhadap Saudara dalam rangka kegiatan apa saja ? a. Pembukaan rekening kelompok (Ya/Tidak) b. Rapat penyusunan RUKK (Ya/Tidak) c. Penyampaian usulan pencairan dana ke PPK (Ya/Tidak) d. Pengurusan pencairan dana bansos (Ya/Tidak) e. Penarikan dana ke Bank (Ya/Tidak) f.
Rapat pemanfaatan dana bansos serta persiapan kegiatan (Ya/Tidak)
g. Proses pembelanjaan dana bansos (Ya/Tidak) h. Pengumpulan bukti-bukti pengeluaran dan pembelanjaan (Ya/Tidak) 6. Apakah Saudara memiliki dokumen pertanggungjawaban berupa bendel
arsip (Ya/Tidak) 7. Bila nomor 6 jawabannya Ya, arsip tersebut terdiri dari apa saja? a. SK Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bansos (Ada/Tidak) b. Catatan rapat anggota kelompok (Ada/Tidak) c. Bendel RUKK dan Revisinya (Ada/Tidak) d. Naskah kerjasama PPK dengan Ketua Kelompok Bansos (Ada/Tidak) e. Surat Permohonan Pencairan Dana (Ada/Tidak) f.
Bukti Penarikan Dana Bansos dari Bank (Ada/Tidak)
g. Bukti
pemanfaatan
Dana
Bansos
berupa
Bon/Nota/Kuitansi
(Ada/Tidak) h. Foto-foto Pelaksanaan Pekerjaan Fisik (Ada/Tidak) i.
Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (Ada/Tidak)
j.
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bansos (Ada/Tidak)
Cek Fisik Pekerjaan Bansos 1. Lokasi kegiatan
: ..............................................
2. Jenis pekerjaan bansos berupa
: ..............................................
3. Volume/spesifikasi pekerjaan
: ..............................................
4. Uraian hasil pengecekan lapangan : a. Berkaitan dengan capaian volume fisik pekerjaan b. Aktifitas dan peran Tim Teknis/Korlap c.
Sharing pembiayaan dari kelompok/masyarakat atau lainnya
d. Pemanfaatan dana yang mungkin tersisa e. Tanggapan masyarakat dan kelompok berkaitan dengan bantuan ini f.
F.
Kendala dan kesulitan-kesulitan di lapangan
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan Dana Bantuan Sosial ada pada kelompok sasaran. Agar pemanfaatan dana oleh kelompok berjalan secara
efektif,
dan
tepat penggunaannya
dalam pengelolaan usaha,
maka kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun keberhasilan
yang
dapat
dicapai.
Kegiatan
tingkat
monitoring dan evaluasi
dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok. Dengan demikian kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (ex-ante), saat dilakukan kegiatan (on-going) dan setelah dilakukan kegiatan (ex-post).
Kelompok tani/Gapoktan/LM-3 membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/ kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim
Teknis
Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi.
Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang.
Tim Teknis Kabupaten/Kota dan Tim Pembina Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang, untuk dilaporkan ke pusat yang mencakup: a) kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja; b) permasalahan yang dihadapi
dan penyelesaiannya
di
tingkat
kabupaten/kota dan provinsi; c) format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan
dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis
Kabupaten/Kota; d) Laporan
mencakup
perkembangan
kelompok
sasaran
dalam
pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan; e) laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan contoh format laporan dari kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau mengacu kepada pedum sebelumnya; Ketaatan, kelengkapan dan kelancaran pelaporan menjadi pertimbangan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.
================== ===================
