PENGELOLAAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD

PENGELOLAAN DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD (SESUAI PMDN 32/2011 JO PMDN 39/2012)

NARA SUMBER : H.NEJEMUDDIN,SE.,Ak.,CA HP : O82156999333/082154247799

DASAR HUKUM 1. PP NO 2 TAHUN 2012 TTG HIBAH DAERAH 2. PMDN NO 32 TAHUN 2011 3. PMDN NO 39 TAHUN 2012 4. PMDN NO 44 TAHUN 2007 JO PMDN 53 TAHUN 2012 (PILKADA)

Definisi HIBAH PP.No 12/2012 Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian

HIBAH PMDN no. 32/2012 adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

lanjutan • Orgs kemasyarakatan • adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan

Ruang lingkup

Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD

FORMAT

• HIBAH

dapat berupa uang, barang, atau jasa

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH/BANSOS SESUAI PMDN 32/2011 & 39/2012

UANG, BARANG / JASA SELEKTIF, RASIONALITAS

DITETAPKAN DG PER-KDH AKUNTABEL, TRANSPARAN

HIBAH MENDUKUNG FUNGSI PENYELENGGARAAN PEMDA (instansi vertikal seperti KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, PKK dan lain lain )memperhatikan PMK terkait HIBAH *) 11/1/2014

SESUAI NASKAH PERSETUJUAN DPRD.

KEPADA

PENJANJIAN

DENGAN

DAERAH PEMEKARAN DARI DAERAH INDUK PEM / PEMDA LAINNYA PERUSAHAAN DAERAH

asriumar

LEMBAGA / ORGANISASI / KELOMPOK

7

Bagi instansi penerima dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu pada PMK No.168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, PMK No.40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan PMK No.255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah LN/DN Yang Diterima Langsung Oleh K/L Dalam Bentuk Uang. Pemerintah Daerah sebagai pemberi hibah melaporkan penyaluran hibah tersebut kepada MDN/MK setiap akhir tahun anggaran, sesuai PMDN 32/20011 dan PMDN 39/2012.

Kecuali pemberian hibah kepada (KPU) provinsi/kabupaten/kota dan (PANWASLU) dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan PMDN No 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah dengan PMDN NO 57 Tahun 2009.

dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah, penganggaran untuk hibah harus memperhatikan asas manfaat, keadilan dan kepatutan, mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan sampai pengawasannya. PENYEDIAAN ANGGARAN UNTUK HIBAH HARUS DIJABARKAN DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA SEHINGGA JELAS PENERIMANYA SERTA TUJUAN DAN SASARAN PENGGUNAANNYA. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah harus ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan: * Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 133 PMDN no. 13 th 2006 serta perobahannya, dan • PMDN 32/2011 dan perobahannya PMDN 39/2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah/Bansos dari APBD

HIBAH

TUJUAN /KRITERIA HIBAH • dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. • ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. • memenuhi kriteria paling sedikit: • peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; • tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan; dan • memenuhi persyaratan penerima hibah.

HIBAH DIBERIKAN KEPADA

a. pemerintah; b. pemerintah daerah lainnya; d. Perusahaan daerah; f. masyarakat; dan/atau g. organisasi kemasyarakatan

 Hibah kepada Pemerintah diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.  Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.  Hibah kepada perusahaan daerah diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan nonprofesional.

 Hibah kepada organisasi kemasyarakatan diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan

SYARAT PLG SEDIKIT • MASYARAKAT

 memiliki kepengurusan yang jelas; dan

 berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan

• ORGS KEMASYARAKATAN

• telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurangkurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; • berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan • memiliki sekretariat tetap

PENGANGGARAN  usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.  SKPD terkait melakukan evaluasi usulan  menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.  TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

•

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

•

Pencantuman alokasi anggaran , meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. • Hibah berupa uang dicantumkan dalam

kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada RKA-PPKD. • Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa hibah, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada RKA-SKPD. • RKA-PPKD dan RKA-SKPD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD

• Dirinci dalam kelompok belanja , jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan (PPKD/SKPD) • dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

PENCANTUMAN DALAM LAMPIRAN APBD Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD. Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

PELAKSANAAN & PENATAUSAHAAN Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD. Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

 Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.  NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai: pemberi dan penerima hibah; tujuan pemberian hibah; besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima; hak dan kewajiban; tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan tata cara pelaporan hibah  Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

 Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.  Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.  Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.  Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).  Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah , berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PELAPORAN  Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.  Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

 Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.  Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

PERTANGGUNG JAWABAN • PEMDA usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah; keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah; NPHD; pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

• PENERIMA HIBAH • laporan penggunaan hibah; • surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan • bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. • Paling lambat tgl 10 bulan Januari th berikutnya disampaikan pada KDH. • disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

REALISASI HIBAH  Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.  Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

 Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.  Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini ( PMDN 39/2012).

KETENTUAN LAIN LAIN Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah

Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam hal pengelolaan hibah dan/atau bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan dimaksud dikecualikan dari Peraturan Menteri ini.

CONTOH PERGUB

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pemerintah Daerah dalam memberikan Hibah harus memperhatikan kriteria sebagai berikut a. Hibah diberikan satu kali dalam satu tahun anggaran. b. Hibah tidak diberikan secara terus menerus dari tahun ke tahun (rutin) kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang sama kecuali lembaga yang ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan c. Dalam hal kemampuan keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat memberikan kembali Hibah secara selektif. d. Hibah dilaksanakan dengan perjanjian hibah daerah. e. Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung pada PPKD. f. Belanja hibah dalam bentuk barang dan atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung pada program kegiatan SKPD Teknis.

Instansi/organisasi/lembaga penerima Hibah terdiri atas: 1. Pemerintah; 2. Perusahaan Daerah; 3. Pemerintah Desa/Kalurahan; 4. Masyarakat; 5. Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan terdaftar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Bagi organisasi/lembaga non-struktural yang dibentuk tidak berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundangundangan, alokasi anggaran menjadi bagian dan program/kegiatan SKPD Teknis

(1) Penanggung jawab instansi/organisasi/lembaga/kelompok/anggota masyarakat dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD Teknis, dengan melampirkan proposal yang memuat paling kurang rencana penggunaan Hibah, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, program kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan organisasi/panitia, dan diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga. (2) SKPD Teknis melakukan identifikasi dan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD. (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dicantumkan dalam rancangan KUA dan PPAS.

Gubernur menetapkan daftar nama dan alamat penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (2) Gubernur menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. (3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada kepala SKPD Teknis sesuai program kegiatan yang diampu.

SYARAT PENERIMA HIBAH (1) Syarat administrasi pencairan Hibah berupa uang sebagai berikut: a. Proposal usulan; b. NPHD Penerima Hibah; c. Fotocopy Kartu Identitas penanggung jawab penerima Hibah; d. Fotocopy Rekening Bank. e. Pakta Integritas penerima Hibah dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan f. Menandatangani bukti pengeluaran kas dengan Meterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah). (2) Syarat administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh penerima Hibah kepada SKPD Teknis, untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi

LANJUTAN SYARAT… (3) SKPD Teknis menyampaikan berkas administrasi pencairan Hibah berupa uang dari penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD dengan lembar pengantar. (4) PPK-PPKD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). (5) PPKD menerbitkan SP2D-LS. (6) Pencairan dilakukan dengan cara transfer. (7) Hibah dalam bentuk barang/jasa dilakukan oleh SKPD Teknis dengan Berita Acara Serah Terima.

SKPD Teknis dapat menyusun petunjuk teknis penggunaan Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah

PELAPORAN (1) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dan surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis untuk diserahkan kepada PPKD, dengan tembusan kepada Inspektorat, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (2) Penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Teknis dengan tembusan kepada Inspektorat

PERTANGGUNG JAWABAN PEMDA (3) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial meliputi: a. Proposal usulan dari calon penerima Hibah/Bantuan Sosial kepada Gubernur; b. Keputusan Gubernur tentang penetapan daftar penerima Hibah/Bantuan Sosial; c. Pakta Intergritas dari penerima Hibah/Bantuan Sosial yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD/Proposal; d. Bukti transfer uang atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa barang dan atau jasa.

PERTANGGUNG JAWABAN PENERIMA (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah/Bantuan Sosial meliputi: a. Laporan penggunaan Hibah/Bantuan Sosial; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah/Bantuan Sosial yang telah digunakan sesuai NPHD/Proposal; dan c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima Hibah/Bantuan Sosial berupa barang/jasa.

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD Teknis. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah/Bantuan Sosial selaku Obyek Pemeriksaan. (7) Penggunaan dana Hibah/Bantuan Sosial diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional. (8) Khusus untuk bantuan Partai Politik dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Dalam hal penerima Hibah mempunyai program berkelanjutan lebih dari satu tahun anggaran, sisa anggaran penggunaan Hibah pada tahun berkenaan dapat digunakan dalam program/kegiatan yang sama pada tahun berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya

MONITORING DAN EVALUASI Pasal 16 (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Inspektorat.

LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH/BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK DANA/UANG. Nama Penerima*) :....................................... Alamat :....................................... Nama Ketua :....................................... Nama Kegiatan :....................................... Pagu anggaran Hibah :Rp. ....................................(..........................rupiah) Tahun Anggaran :........................................ No. 1

Rincian Kegiatan Lokasi 2 3

Realisasi Anggaran Sisa Anggaran 4 5

Samarinda, Nama Organisasi Lembaga/Yayasan/Panitia*) Ketua (..........................................) NB. : *) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH/BANTUAN SOAIAL BERUPA BARANG/JASA. Nama Penerima*) :....................................... Alamat :....................................... Nama Ketua :....................................... Nama kegiatan :....................................... Nama SKPD pemberi Hibah :....................................... Tahun Anggaran :........................................ No. 1

Jenis/Spesifikasi Barang 2

Jumlah/Unit 3

Keterangan 4

Yogyakarta, Nama Organisasi Lembaga/Yayasan/Panitia*) Ketua

(..........................................) NB. : *) Diisi Organisasi/Lembaga/Yayasan/Panitia untuk Hibah dan diisi nama orang/anggota/kelompok masyarakat untuk Bantuan Sosial.

CONTOH NPHD LIHAT PERGUB