HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM KOORDINASI DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015
DASAR HUKUM 1.
PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 tentang Pedoman Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 39 TAHUN 2012;
2.
PERGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 55 TAHUN 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
DASAR HUKUM 3. KEPGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 891 TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 751 Tahun 2015 Tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Daerah Lain Dan Pemerintah Serta Partai Politik Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
4. KEPGUB PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 513 TAHUN 2015 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Selaku Pemberi Rekomendasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2015
KRITERIA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL • Peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik; • Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain olleh peraturan perundang-undangan;
• Memenuhi persyaratan penerima Hibah/Bantuan Sosial; • Diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
HIBAH / BANTUAN SOSIAL DAPAT DIBERIKAN KEPADA
• Pemerintah; • Pemerintah daerah lain; • Perusahaan Daerah; • Masyarakat; dan/atau • Badan, Lembaga atau Organisasi Kemasyarakatan.
HIBAH DAPAT BERUPA
HIBAH BERUPA UANG
• Uang yang diberikan secara transfer kepada penerima. • Untuk pelaksanaan program dan kegiatan. • Dianggarkan pada anggaran Belanja Tidak Langsung BPKAD.
HIBAH BERUPA BARANG
• Barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima. • Dianggarkan pada anggaran Belanja Langsung SKPD Pemberi Rekomendasi.
6
Berdasarkan Kepgub Provinsi DKI Jakarta Nomor 513 Tahun 2015, Dinas Pendidikan selaku SKPD Pemberi Rekomendasi Hibah / Bantuan Sosial kepada :
• Lembaga/Organisasi pendidikan; • Lembaga pendidikan keterampilan; • Lembaga/Organisasi yang program kerjanya di bidang pendidikan/akademis termasuk kepada guru bantu dan guru agama;
PENGUSULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Lembaga mengajukan permohonan Hibah / Bantuan Sosial secara tertulis secara langsung kepada Gubernur atau melalui Kepala SKPD pemberi rekomendasi.
Kepala SKPD pemberi rekomendasi melakukan evaluasi berupa penelitian kelengkapan administrasi, peninjauan lapangan, dan kajian kelayakan isi proposal terhadap permohonan Hibah / Bantuan Sosial.
Kepala SKPD pemberi rekomendasi mengusulkan Hibah / Bantuan Sosial berupa surat rekomendasi kepada Gubernur melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan tembusan Kepala BPKAD dan Kepala Bappeda paling lambat sebelum KUA-PPAS ditetapkan.
PENGUSULAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
Surat Rekomendasi Kepala SKPD pemberi rekomendasi dan pertimbangan TAPD atas prioritas dan kemampuan keuangan daerah menjadi dasar pencantuman anggaran Hibah / Bantuan Sosial dalam rancangan KUA-PPAS.
PENCAIRAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL Penerima Hibah / Bantuan Sosial mengajukan surat usulan permohonan pencairan Hibah / Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD pemberi rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi.
Terhadap penerima Hibah / Bantuan Sosial yang dokumen administrasi dinyatakan lengkap oleh unsur BPKAD, maka Kepala BPKAD menerbitkan SPP dan SPM.
Setelah SPM diterbitkan, maka Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD mentransfer dana Hibah / Bantuan Sosial ke rekening penerima Hibah / Bantuan Sosial.
PENGGUNAAN , PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH / BANTUAN SOSIAL
1.
Penerima Hibah / Bantuan Sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah / Bantuan Sosial yang diterimanya.
2.
Penerima Hibah / Bantuan Sosial wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan semua pengeluaran yang telah dilaksanakan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta selaku SKPD Pemberi Rekomendasi paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
3.
4.
Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan/penyalahgunaan anggaran Hibah / Bantuan Sosial dalam bentuk apapun, penerima bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
5. Pertanggungjawaban penerima Hibah / Bantuan Sosial disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. 6.
Laporan pertanggungjawaban bagi Penerima Hibah yang menerima Hibah dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) wajib dilampirkan hasil audit oleh Akuntan Publik.
Penerima Hibah / Bantuan Sosial dilarang mengalihkan anggaran Hibah / Bantuan Sosial kepada pihak lain. 11
TERIMA KASIH....
