BUPATI BANDUNG PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR
1l
TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG
Menimbang
:
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikal akta
b.
balwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
1-
Undang-Undang
kernatian dan sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintai Daerah terhadap penduduk di Kabupaten Bandung yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga, seita sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Talun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantua.n Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratuta! Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peruba-han atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11 tentalrg Pedoman Pemberian Hibal dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan darr Belalja Daerah, dipandalg perlu memberikan keringalan dan bantuan duka cita kepada ahli waris yalg terkena musibah kematian; dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Sant\mat Kematian bagi Penduduk Kabupaten Bandung.
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daeral Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undalg Nomor 4 Ta}run 1968 tentang Pembentukan Kabupaten PurwaLarta dal1 Kabupaten Subang dengan menguba-h Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2
2. Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang (Lemba-rar Negara Republik Pemerintahan Daerah
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Talun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintalan Daerah (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OOa Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-U- ndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RepubLik lndonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahal l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Talun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undalg nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (l,embaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tcntang Pembcntukan Peraturan Perundarg-Undangan (Irmbararl Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan hmbararr Negara R€pubLik Indonesia Nomor 5234ltt Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2OO7 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan U,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambalal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaal Keua-ngan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturai Mer$eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedomal Pengelolaal Keuargan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 fahrun. 2Ol1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedomal Pengelolaal Kouangal Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dal Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dart Bantuar Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Barrdr]ng Nomor 2 Tahr.rn
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahla 2OO7 tenlatg Urusan Pemerintahan Kabupataen Bandung (hmbararl Daeral Kabupaten Bandung Taiun 2007 Nomor 17);
11.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2OO7 ter.taJ,g Pembentukan Orgartisasi Dinas Daerah
Kabupaten Bandung (Lembaran Daeral. Kabupaten Bandung Tahun 2OO7 Nomor 20) sebagaimala telalt beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahar-r Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Orgalisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung
(LembaJa'n Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2O11 Nomor 16); 12.
Peratuian Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2O1o tentang Penyelenggaraa' Administrasi Kependudukal di Kabupaten Bandung (Lembaral Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 201O Nomor 1); 13. Peraturan Daerai Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (l,embaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12); 14. Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Baltual Sosial, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Angqaran Pendapatan dan Belanja Daerai Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturai Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Barrtuarr Keuargal Dan Belanja Tidak Terduga Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4).
MEMUTUS$N: Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANDUNG. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daeral lainrrya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bandung.
ad.alah Dinas Kependudukal dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
4. Dinas 5.
Anggararl Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disfrgkat APBD adalah suatu rencana tahunan daeral yalg ditetipkal berdasarkal Peraturan Daeralz tentang Anggaran Pendapatan dar Belanja Daerah.
6.
Penduduk adalah Warga Negara li\donesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia'
7.
Penduduk- Kabupaten Bandung yang selanjutnya disebut penduduk adalah warga masyarakat daerah yang berdomrsrll di Kabupaten Bandung. disingkat KK adalah kartu identitas keluaiga yang memuat data tentang nama' susunar dan hubungal dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya
g- Kartu Tanda
Penduduk yang selarrjutnya disiogkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang JiterUitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nalna Pemerintah Kabupaten Barldung'
10. ^-
Santunan Kematian yang selanjutnya disebut santunan
pemberian baniuan duka cita berupa uang tunai dari "J.f"tt Pemerintah Daerah kepada ahli waris berdasarkan adanya penduduk Kabupaten Bandung yarlg meninggal dlmia'
11. Ahli waris adalah suami,
.
istri, orangtua, anak darr saudara' BAB II
BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN Pasal 2
l1l Pemerintah Daerah memberikan santunarr kematian dalam bentuk uarlg tunai kepada Ahli Waris berdasarkan adanya penduduk kabupaten Bandung yang meninggal dunia dengan kriteria penduduk sebagai berikut:
a.
Fenduduk yang bertempat tinggal di Daerah, atau.telah tinggal menetap sekurang-kurangnya selama 1 (satu)
faiin ai oaeiah
dalr dinyatakan tidak mampu oleh
Kepala Desa/Lural setempat;
b.
Penduduk yang telah memiliki KTP Kabupaten
y*g *^"iL birlaku dal
Bgrd95
bagi usia belum wajib
KTP
terdaftar dalam KK;
c.
Penduduk yang telah membuat akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
kematian sebagaimara dimaksud Santunar kematian l2l Santunan
'-'
pada
ayat
(1)
Rp. l.OOO OoO.- (satujum rupiah) perjiwa. sebesal RP. JiOeritun sebesar diberikan
(3) Darla santunar sebagaimana dimalsud pada ayat (21 '-' h.r.,,-ber dari APBD Kabupaten Bandung tahun anggaian
be{alar. BAB III DAN PERSYARATAN, TATA CARA PENCAIRAN' PEI'IYALURAN - PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu PersYaratan Pasal 3
lll '''
untuk memperoleh kematiln oleh ahli warjs dari penduduk vang ";i;;"" meninggal dunia adalah sebagai berikut:a. Akra kematian yang diterbitkan oleh urnas Persvaratan yang harus diserahkan
Kependudukan darl Pencatatan Sipil; berlaj'u b. fip asli penduduk yang meninggal darI -masih KIP waJib, belum dan untul yang meninggal pada usia (dua) ierdaltar dJamkK disertai totokopinya sebanyal 2 lembar; yarrg diketalui oleh c. S*ui p.-vut"* sebagai ahli watis Keoala Desa/ Lurah tempat domisili; santunall d. Foiot
(2)
Dalam ha-l ahii waris tidak mengurus santunan- kemarian waktu sebagaimana ditetapkan pada ayat {21' dalam jangka maka tidlak akal memperoleh pelayanan sailtunan
(3)
Kematian.
Bagian Kedua Tata Ca-ra Pencairan, Penyaluran Dar Pertanggungiawaban Pasal 4 (1)
Ahli waris mengajukan permohonan :"tt:""t, keryfian
(2) Kepala Dinas Kependudukan dajr Pencatatan Sipil membuat
daftar nominatif pemohon santunan kematian untuk dimohonkan persetujua! Bupati.
(3) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan rekomendasi kepada ahli waris untuk pencairan santunar kematian kepada bendahara pengeluaral DPPK, dengan melampirkan kwitansl serta KTP dal KK ahli waris.
Pasal 5
Pencatatan, pembukual dan pertanggungiawaban santunan kematian dilakukar oleh Bendahaia Pengeluaral DPPK secara terpisah.
Pasal 6 (1)
Penyaluran Santunan Kematia! kepada ahli waris disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran DPPK.
(21
Santunar kematian diberikarl setelah hasil verifikasi dinyatakal lengkap dan sah, dengan disertai bukti pengelua.ran bermaterai cukup.
Pasa.l 7 (1)
DPPK menyampaikal laporal
pertanggungiawabar penyaluran dana santunan kematian kepada Bupati.
(2j Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disarnpaikan
pada akhir tahun alggaran pating lambat pada hari kerja terakhir bulan Desember. BAB IV XETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Pada saat Peraturan Daeral ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberial Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatal
Pasal 9
Peratrrran ini mulai berlaku pada taneeal diundangkan.
7
Agar setiap orang
memerintahkan mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengart penempata-nnya dalan Berita Daera.h Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang 24 Ylaret 2014
Diundangkan di Soreartg pada taj]gga] 2+ fllarct 2a14 DAERAH NDI'NG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2014 NOMOR IJ
