BUDGET IN BRIEF APBNP REPUBLIK INDONESIA

BUDGET IN BRIEF

APBNP

2015 REPUBLIK INDONESIA

BUDGET IN BRIEF APBNP 2015

BUDGET IN BRIEF

APBNP

2015


Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Penanggung jawab: Direktur Jenderal Anggaran Editor: Direktur Penyusunan APBN Kontributor: Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja I Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja II Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja III Kasubdit Penyusunan Pembiayaan Anggaran dan Penganggaran Risiko Fiskal Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Penyusunan APBN Para pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN Desain dan layout: Kandha Aditya Sandjoyo


BUDGET IN BRIEF APBNP 2015 Menteri Keuangan Republik Indonesia Puji syukur kami sampaikan ke hadirat Allah SWT, karena dengan taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Budget in Brief untuk yang kedua kalinya. Budget in Brief disusun berdasarkan APBN Perubahan Tahun 2015 yang telah disetujui oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna pada tanggal 13 Februari 2015. Tahun 2015 merupakan tahun pertama bagi pelaksanaan visi, misi, dan agenda prioritas Presiden baru sesuai janji-janji dalam Pemilu. Presiden telah menyusun program Kabinet Kerja, sasaran dan prioritas pembangunan yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti. Nawacita merupakan agenda prioritas dalam mewujudkan visi Presiden. Sementara itu, Trisakti merupakan visi Presiden yang meliputi: (1) berdaulat secara politik; (2) mandiri dalam ekonomi; dan (3) berkepribadian dalam budaya. Tahun 2015 juga merupakan momentum yang sangat penting bagi Pemerintah baru untuk melakukan langkahlangkah terobosan dalam kebijakan fiskal guna mendukung APBN yang lebih sehat dan berkualitas. Hal ini tercermin pada penekanan Pemerintah menjadikan penerimaan perpajakan sebagai sumber pendanaan yang utama. Dalam APBNP 2015, penerimaan perpajakan meningkat 29,9% dari realisasi 2014. Selain itu, Pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara, melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi pada bulan November tahun 2014, dan penerapan subsidi tetap (fixed subsidy) untuk minyak solar serta penghapusan subsidi untuk premium mulai awal tahun 2015. Kebijakan fiskal tersebut bertujuan untuk meningkatkan fiscal space bagi program-program yang lebih produktif, dan meminimalkan kerentanan fiskal yang disebabkan oleh fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar. Pemerintah juga melakukan penghematan terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting/konsinyering untuk kemudian dilakukan refocusing pada kegiatan prioritas nasional yang produktif pada masing-masing Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Serangkaian langkah tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengubah postur APBN menjadi lebih produktif dan berkualitas. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga melakukan penataan K/L melalui pembentukan kementerian baru, pemisahan K/L, dan penggabungan K/L baik keseluruhan maupun sebagian yang tercermin dalam perubahan nomenklatur K/L. Penataan kebijakan fiskal tersebut dilakukan Pemerintah untuk menciptakan ruang gerak fiskal guna mendukung ketersediaan anggaran. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Nawacita dan Trisakti. Oleh karena itu, APBN Perubahan tahun 2015 dipercepat pengajuannya menjadi awal tahun 2015 dan telah disahkan pada bulan Februari 2015, sehingga semua K/L diharapkan mempunyai cukup waktu untuk melakukan penyesuaian program-program sesuai dengan nomenklatur yang baru. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua kontributor yang membantu kami dalam menyelesaikan Budget in Brief. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pejabat/pelaksana di lingkungan DJA yang sudah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian Budget in Brief. Harapan kami semoga Budget in Brief dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada para pembaca yang budiman, yaitu masyarakat luas, akademisi, pelaku ekonomi dan mahasiswa. Namun demikian, kami merasa bahwa Budget in Brief ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga kami membutuhkan saran, kritik dan tanggapan yang bersifat konstruktif dari para pembaca yang budiman. Terima Kasih. Jakarta,

Maret 2015

Bambang P.S Brodjonegoro

1


APBNP 2015

LATAR BELAKANG Perkembangan indikator perekonomian terkini (antara lain: Nilai Tukar Rupiah, Harga Minyak Dunia, dan Lifting Migas) yang signifikan berpengaruh terhadap APBN 2015.

Reformasi subsidi BBM di akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 memberikan ruang fiskal bagi Pemerintah dalam merumuskan kembali sasaran-sasaran pembangunan yang direncanakan, dan merealokasi belanja kepada yang lebih produktif.

APBN 2015 bersifat baseline yang disusun di masa transisi pemerintahan, sehingga perlu dilakukan perubahan sesuai RPJMN 2015-2019 dan RKP 2015 (revisi), serta menampung visi misi dan agenda Pemerintah sesuai struktur (nomenklatur) baru Kabinet Kerja.

2


APBNP 2015

POKOK-POKOK PERUBAHAN Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan kondisi perekonomian terkini sebagai dasar penyusunan APBNP 2015. Optimalisasi penerimaan pajak non-migas dan cukai untuk mengompensasi penurunan PNBP karena dampak penurunan harga minyak dunia. Perubahan belanja pemerintah pusat terutama adanya pengalihan subsidi energi kepada program-program prioritas yang lebih produktif. Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Penurunan defisit APBNP 2015 menjadi 1,90% terhadap PDB untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal. Perubahan pembiayaan anggaran, antara lain untuk penyertaan modal negara (PMN) terutama dalam rangka peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dalam mendukung agenda prioritas nasional.

3


PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN 2015 2014

Penyusunan Kapasitas fiskal

Januari-Februari 2014 SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

19 Maret 2014

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI

Pembicaraan Pendahuluan

3 Juni-10 Juli 2014 Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L

10 Juli 2014 Pidato Presiden Penyampaian Nota Nota Keuangan & RAPBN 2015 Pidato Presiden Penyampaian Keuangan & RAPBN

15 Agustus 2014 Pembahasan dengan DPR

Agustus-September 2014 Sidang Paripurna DPR DPR tentang Pengesahan UU APBN 2015 Sidang Paripurna tentang Pengesahan UU APBN

29 September 2014 UU Nomor 27 tahun 2014APBN tentang APBN 2015 UU tentang 2015

14 Oktober 2014 Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian APBN tahun 2015 Peraturan Presiden tentang Rincian APBN

17November Oktober 2014 2014 Penyerahan DIPA

Desember 2014 Pelaksanaan APBN

2015

Januari-Desember 2015 Penyampaian RAPBNP 2015 ke DPR

13 Januari 2015

2014

2015 Jan

Rapat Paripurna DPR

Per

15 Januari 2015

Pemerintah bersama Dewan Dewan Pemerintah bersama Perwakilan Rakyat Rakyat RI telahRI telah Perwakilan membahas dan menyepakati membahas dan menyepakati perubahan atas Anggaran Anggaran Pendapatan dan Pendapatan dan Belanja Negara Belanja Negara tahun 2015 tahun 2015 dengan memperhatikan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan pertimbangan Dewan Daerah RI Perwakilan Daerah RI

Raker Banggar DPR RI dengan Pemerintah dan Gubernur BI; Panja A, B, C, dan Panja RUU, serta Komisi-Komisi terkait

19 Januari-2 Februari 2015 Raker Banggar (Pembicaraan Tk.I)

13 Februari 2015

Kep

Pid

Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan RUU APBNP 2015

13 Februari 2015 UU Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan APBN 2015

6 Maret 2015

Si

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian APBN 2015

17 Maret 2015

4

Mar


% ARAH KEBIJAKAN FISKAL Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan

EMPAT LANGKAH UTAMA Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.

Efisiensi belanja belanja negara negaramelalui melaluirefocusing refocusing ke ke kegiatan kegiatan yang yang lebih lebih prioritas produktif, refocusing Efisiensi sertalebih mendukung berbagai program prioritas (sesuai visi prioritas dan misi (sesuai Presiden), dan produktif, serta mendukung berbagai program meliputi dukungan sektor pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, visi dan misi Presiden), meliputi: dukungan sektor pendorong pariwisata, dan industri); pemenuhan kewajiban dasardan (pendidikan, pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, industri); kesehatan, dan perumahan); pengurangan kesenjangan antar dan kelasperumahan); pendapatan dan pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, antar wilayah;kesenjangan dan pembangunan infrastruktur konektivitas. Selain itu pengurangan antar kelas pendapatan dan antar wilayah; danjuga dilakukan reformasi subsidi konektivitas. agar lebih tepat sasaran. pembangunan infrastruktur Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif .

Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt debtservice service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

5


ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO Asumsi Dasar Ekonomi Makro disusun berdasarkan sasaran yang terdapat pada RPJMN 2015-2019 dan RKP tahun 2015 (revisi) serta perkembangan perekonomian global maupun domestik terkini.

APBN 2015 5,8

pertumbuhan ekonomi (%)

APBNP 2015 5,7

4,4

5,0

6,0

6,2

11.900

suku bunga SPN 3 bulan (%)

IDR

nilai tukar (IDR/USD)

105 900

USD

harga minyak (USD/barel)

lifting minyak (ribu barel/hari)

1.248

lifting gas (MBOEPD)

6

12.500 60 825 1.221


INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAN TARGET PEMBANGUNAN Dalam UU APBNP tahun 2015, telah ditetapkan target-target pembangunan dalam beberapa indikator kesejahteraan yang lebih terukur,

APBN 2015

APBNP 2015 10,3

9,0-10,0 Tingkat Kemiskinan (%)

5,5-5,7

5,6 Tingkat Pengangguran (%)

0,40 Gini Ratio

69,4 7

IPM (indeks)


APBN 2015

Rp1.793,6 triliun

9,7%

APBNP 2015

PENDAPATAN NEGARA

Rp1.761,6 triliun

1,8%

MENINGKAT DARI APBNP 2014

MENURUN DARI APBN 2015

.....................................................................................................................................................

Rp2.039,5 triliun

8,7%

BELANJA NEGARA

Rp1.984,1 triliun

2,7%

MENINGKAT DARI APBNP 2014

MENURUN DARI APBN 2015

..................................................................................................................................................... - Rp93,9 triliun

KESEIMBANGAN PRIMER

- Rp66,8 triliun

Keseimbangan primer menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.

..................................................................................................................................................... Rp245,9 triliun

DEFISIT ANGGARAN

-atau-

-atau-

2,21%

Rp222,5 triliun

1,90%

TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO

8

TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO

Hibah

TERHADAP PDB

1,90%

9

PENDAPATAN NEGARA

APBNP 2015

APBN 2015

.........

Penerimaan Perpajakan Rp1.489,3 T

.........

Penerimaan Perpajakan Rp1.380,0 T

PNBP

Rp269,1 T

Hibah

Rp3,3 T

Rp410,3 T

PNBP

..................................................

Rp3,3 T

..................................................

DEFISIT APBNP 2015

Rp

Rp211,3 T

Rp

Rp131,7 T

Peningkatan Pajak Nonmigas

Rp

Rp142,9 T

Penurunan PNBP SDA Migas

Rp

Rp16,7 T

Peningkatan pendapatan kepabeanan dan cukai

Pemanfaatan Fiskal

- Belanja yang produktif - Pengurangan defisit

......................................................................................

DAK Rp23,0 T Dana Desa Rp11,7 T

Tambahan Transfer ke Daerah & Dana Desa

Rp

.........

APBNP 2015

PEMBIAYAAN ANGGARAN

Non-Utang Rp-56,9 T

Utang Rp279,4 T Utang Rp254,9 T

Non-Utang Rp-9,0 T

2015

APBN 2015

......

- Pembangunan sektor pendorong pertumbuhan - Pemenuhan kewajiban dasar - Pengurangan kesenjangan - Infrastruktur konektivitas APBNP

Kenaikan Belanja K/L Rp148,2 T

...........................................................

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.319,5 T

Subsidi BBM turun Rp211,3 T

...........................................................

Transfer ke Daerah & Dana Desa Rp664,6 T

BELANJA NEGARA

APBN 2015


Transfer ke Daerah & Dana Desa Rp647,1 T

Kapasitas Fiskal

Rp

Rp

.............................................................................................

................................................................................... .............................................................................

........................................................................................

Penghematan Subsidi BBM

............................................................................................................................................................

Rp63,1 T

Tambahan PMN

Perubahan pembiayaan anggaran, antara lain untuk penyertaan modal negara (PMN) terutama dalam rangka peningkatan peran BUMN sebagai agen pembangunan dalam mendukung agenda prioritas nasional

Penurunan defisit APBNP 2015 mengalami menjadi 1,90% terhadap PDB untuk menjaga ketahanan dan kesinambungan fiskal.

Peningkatan anggaran transfer ke daerah dan dana desa

Perubahan belanja pemerintah pusat terutama adanya pengalihan subsidi energi kepada program-program prioritas yang lebih produktif

Optimalisasi penerimaan pajak non-migas dan cukai untuk mengompensasi penurunan PNBP karena dampak penurunan harga minyak dunia

Penyesuaian asumsi dasar ekonomi makro dengan kondisi perekonomian terkini sebagai dasar penyusunan APBNP 2015

POKOK PERUBAHAN

APBNP 2015



PENDAPATAN NEGARA APBNP 2015 Pajak Rp1.294,3 T

74%

PENDAPATAN NEGARA Rp1.761,6 T 15%

Kepabeanan dan Cukai

11%

Rp195,0 T

PNBP Rp269,1 T

Penerimaan Hibah Rp3,3 T

Pajak


Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.

Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.

PNBP

Penerimaan Hibah

Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.

Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

10


PENDAPATAN NEGARA 2004-2015 TRILIUN RUPIAH 0,3

Rp403,4 T

2004 238,6

41,9 122,5 1,3

Rp495,2 T

2005 298,5

48,5

146,9 1,8

Rp638,0 T

2006 358,2

Pajak

227,0

51,0

1,7


Rp707,8 T

2007 425,4

65,6

215,1

Hibah

2,3

Rp981,6 T

2008 571,1

PNBP

320,6

87,6 1,7

Rp848,8 T

2009 544,5

227,2

75,4

3,0

Rp995,3 T

2010 620,2 628,2

95,1

268,9 5,3

Rp1.210,6 T

2011 742,7

331,5

131,1 5,8

Rp1.338,1 T

2012 835,8

351,8

144,7 6,8

Rp1.438,9 T

2013 921,4

354,8

156,0

5,1 2,3

REALISASI APBNP 2014

Rp1.550,6 T Rp1.635,4 T

2014

985,1 1.072,4

161,7 173,7

398,7 386,9

3,3

APBN 2015

Rp1.793,6 T 1.201,7

APBNP 2015

410,3

178,3 3,3

Rp1.761,6 T 1.294,3

195,0

Catatan: Realisasi 2014 merupakan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan, Kemenkeu

11

269,1


PERUBAHAN TARGET PENDAPATAN NEGARA APBNP 2015 TRILIUN RUPIAH

3,3

3,3

269,1

410,3

APBN 2015

APBNP 2015

1.380,0

1.489,3

Penerimaan Perpajakan Perpajakan Penerimaan

PNBP

Penerimaan Hibah

Pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah dari APBN 2015, terutama sebagai akibat dari turunnya harga minyak mentah (ICP). Namun, penerimaan perpajakan meningkat secara signifikan.

POKOK- POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA 2015

Kebijakan Perpajakan Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan, dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral sesuai ketentuan perundang-undangan. Menjaga stabilitas ekonomi nasional dengan melakukan penyesuaian kebijakan di bidang PPh nonmigas, bea masuk, dan bea keluar. Meningkatkan daya saing dan nilai tambah melalui pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu. Penguatan Direktorat Jenderal Pajak melalui penggunaan anggaran, SDM, dan perubahan struktur organisasi. Pengendalian konsumsi barang kena cukai melalui penyesuaian tarif cukai. Peningkatan upaya pemberantasan cukai ilegal dan penyelundupan.

Kebijakan PNBP Efisiensi cost recovery dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Optimalisasi tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan batubara. Optimalisasi tarif iuran produksi/royalti mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan amanat UU Pertambangan Minerba. Mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan. Revisi atas tarif dan jenis PNBP K/L dan BLU.

12


PENERIMAAN PERPAJAKAN APBNP 2015

Pajak Rp1.294,3 T

87%

Penerimaan Perpajakan Rp1.489,3 T 13%

Kepabeanan dan Cukai Rp195,0 T

PPh Nonmigas

Cukai Rp145,7 T

Rp629,8 T

49%

75%

Kepabeanan dan Cukai Rp195,0 T

Pajak Rp1.294,3 T 2%

PBB Rp26,7 T

1%

Pajak Lainnya Rp11,7 T

4%

19%

44%

Bea Masuk Rp37,2 T

6%

PPN

Bea Keluar Rp12,1 T

Rp576,5 T

PPh Migas Rp49,5 T

Perubahan target penerimaan perpajakan dipengaruhi oleh: Penurunan PPh Migas disebabkan turunnya lifting dan perubahan asumsi (ICP dan kurs). Langkah-langkah perbaikan di sektor pajak, antara lain: Perbaikan administrasi perpajakan melalui penerapan e-tax invoice dan pencegahan transfer pricing; Perbaikan regulasi (intensifikasi) terkait PPh, PPN dan PPnBM; Ekstensifikasi WP baru; Optimalisasi kepabeanan dan cukai serta perbaikan mekanisme fasilitas penundaan pembayaran cukai.

13


PENERIMAAN PERPAJAKAN 2015

KEBIJAKAN PENERIMAAN PERPAJAKAN 2015

Optimalisasi penerimaan perpajakan dengan menggali potensi wajib pajak orang pribadi golongan pendapatan tinggi dan menengah, serta sektor non tradable seperti properti, jasa keuangan, dan perdagangan, serta beberapa transaksi ekonomi strategis.

Pemberian insentif fiskal dan penerapan kebijakan hilirisasi pada komoditas tertentu untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Penyesuaian kebijakan di bidang bea masuk, bea keluar, dan PPh. Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau untuk pengendalian barang kena cukai.

13,8 11,3

TAX RATIO

14,6

14,6

14,3

11,8

11,9

11,9

13,2 12,4

14,6

13,7

12,4

12,7

Tax Ratio definisi luas (%) Rp723,3 T Tax Ratio definisi sempit (%) 2010

Rp 873,9 T

Rp980,5 T

Rp1.077,3 T

Rp1.246,1 T

2011

2012

2013

2014 APBNP

Rp1.380,0 T 2015 APBN

Rp1.489,3 T 2015 APBNP

Tax ratio dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratio dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal. Tax ratio untuk tahun 2015 ditargetkan meningkat dari APBNP 2014 (definisi sempit).

PERBANDINGAN TAX RATIO 10 NEGARA 2013

36,7%

34,7%

Jerman

Jepang

32,9%

Inggris

25,4%

24,3%

19,7%

Amerika Serikat

Korea Selatan

Meksiko

Sumber: OECD, CIA 2013 *) definisi *) tax tax ratio arti luas luas

14

19,4%

14,3% *

14,3%

10,3%

China

Indonesia

Filipina

India


PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK APBNP 2015 Bagian Laba BUMN

PNBP Lainnya

Rp37,0 T

Rp90,1 T

14%

33%

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp269,1 T SDA Migas

30%

14%

Rp81,4 T

SDA Nonmigas Rp37,6 T

9% Pendapatan BLU Rp23,1 T

Perubahan target PNBP dipengaruhi oleh: Pendapatan SDA Migas turun Rp142,9 T disebabkan turunnya ICP dan lifting minyak. Pendapatan pertambangan minerba ditargetkan naik Rp7,1 T melalui optimalisasi produksi/royalti minerba. Pendapatan Bagian Laba BUMN mengalami penurunan sebesar Rp7,0 T, dalam rangka peningkatan peran BUMN sebagai agent of development guna mendukung Agenda Prioritas (Nawacita).

KEBIJAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2015

Optimalisasi penerimaan migas (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery).

Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP.

Penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi.

Perbaikan regulasi PNBP.

Peningkatan kinerja BUMN.

15

Perbaikan administrasi dan sistem PNBP.


PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2004-2015 harga minyak harga (USD/barrel) (USD/bar

TRILIUN RUPIAH 9,8

Rp122,5 T

2004 12,8

2005

Rp146,9 T 110,5

8.939

52

9.705

64

9.164

70

9.140

97

9.691

62

10.408

79

9.087

112

8.779

113

9.400

106

10.460

100

11.878

105

11.900

60

12.500

23,6

Rp227,0 T

2006 167,5

21,5

38,0

2007

Rp215,1 T 132,9

23,2 56,9

2,1

2008 224,5

29,1

Rp320,6 T

3,7

63,3

Rp227,2 T

2009 26,0 53,8

139,0

8,4

Rp268,9 T

2010 30,1

168,8

10,6

59,4

Rp331,5 T

2011 28,2

213,8

20,1

69,4

Rp351,8 T

2012 225,8

73,5

30,8

21,7

Rp354,8 T

2013 34,0

226,4

69,7

24,6

REALISASI

Rp398,7 T

2014

40,3

242,9

29,6

85,8

Rp410,3 T 254,3

44,0

APBNP 2015

89,8

22,2

Rp269,1 T 118,9

37

21,2

91,5

APBN 2015

nilai tukar (IDR/USD1)

37,0

SDA Migas & Non Migas

90,1

23,1

Bagian Laba BUMN

PNBP Lainnya


16

Badan Layanan Umum


PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA 2010-2015

TRILIUN RUPIAH

2010

Rp59,4 T 9,2

5,9

5,8

20,8

17,7

2011

Rp69,4 T 11,8

7,9

8,0

24,2

17,5

2012

Rp73,5 T 12,3

8,1

4,7

29,9

18,4

2013

Rp69,7 T 12,9

REALISASI 2014 APBN 2015 APBNP 2015

9,8

5,2

21,4

20,3

Rp85,8 T 15,5

14,1

4,3

28,9

23,0

Rp89,8 T 14,0

16,1

25,6

14,7

19,5

Rp90,1 T 8,5

20,5

Domestic Market Obligation (DMO)

14,6

25,8 Pendapatan dari Penerimaan Pendapatan dari Penerimaan TAY Kembali Belanja TAYL

Penjualan Hasil Tambang

20,7 Pendapatan 5 K/L Besar


5 Kementerian Negara/ Lembaga penyumbang PNBP terbesar: a. Kementerian Komunikasi dan Informatika b. Kepolisian Negara Republik Indonesia c. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional d. Kementerian Hukum dan HAM e. Kementerian Perhubungan

17

Lainnya

BUDGET IN BRIEF APBNP 2015 BUDGET IN BRIEF APBNP 2015

BELANJA NEGARA APBNP 2015 Belanja Kementerian Negara/Lembaga

Dana Desa Rp20,8 T

1%

40%

Transfer ke Daerah Rp643,8 T

32%

Rp795,5 T

BELANJA NEGARA Rp1.984,1 T 11%

Subsidi Rp212,1 T

8% 8% Belanja Lainnya

Pembayaran Bunga Utang Rp155,7 T

Rp156,2 T

Pembayaran Bunga Utang Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.

Transfer ke Daerah Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.

Belanja Kementerian Negara/ Lembaga Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.

Belanja lainnya Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja Kementerian Negara/Lembaga, transfer daerah, subsidi, pembayaran bunga utang, dan dana desa, antara lain untuk pembayaran pensiun PNS dan TNI/ Polri.

Dana Desa Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Subsidi Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.

18


POKOK-POKOK PERUBAHAN KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Reformasi subsidi BBM dengan skema kebijakan fixed subsidy untuk solar dengan subsidi maksimum Rp1.000/liter untuk setiap level harga dan kebijakan harga keekonomian yang ditetapkan Pemerintah untuk premium. Reformasi tersebut menyebabkan penghematan subsidi BBM.; Penghematan subsidi LPG karena perubahan asumsi (terutama ICP); Pengalokasian tambahan anggaran untuk berbagai program prioritas (sesuai visi dan misi Presiden), meliputi: - Dukungan sektor pendorong pertumbuhan (pangan, energi, maritim, pariwisata, dan industri); - Pemenuhan kewajiban dasar (pendidikan, kesehatan, dan perumahan); - Pengurangan kesenjangan antarkelas pendapatan dan antarwilayah; - Pembangunan infrastruktur konektivitas. Efisiensi belanja melalui penghematan belanja perjalanan dinas untuk direalokasikan ke kegiatan yang lebih prioritas dan lebih produktif sesuai usulan K/L (refocusing); Mengakomodasi perubahan nomenklatur K/L; Revisi anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri, pagu penggunaan PNBP/BLU, SBSN-PBS, serta realokasi anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

19


BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2015 BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI 2015

Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain); 0,8%

0,6%

Perlindungan Sosial

8,3 T

0,4%

Agama 5,3 T

Kesehatan

21,1 T

0,1% Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Perumahan dan Fasilitas Umum

1,9 T

20,5 T

Ketertiban dan Keamanan

46,1 T

Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara;

Lingkungan Hidup 10,7 T

1,5%

1,5%

3,3%

Pertahanan

96,8 T

7,0%

Belanja Pemerintah Pusat Rp1.392,4 Rp1.319,5TT

10,5%

Pendidikan

146,4 T

10,3%

Ekonomi

Pelayanan Umum

64,0%

891,8 T

143,5 T

APBN 2015

0,9%

Lingkungan Hidup 11,7

Perlindungan Sosial

22,6 T

0,5%

Agama

Kesehatan Perumahan dan Fasilitas Umum

54,7 T Pertahanan

25,6 T

1,9%

6,9 T 0,3% Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

24,2 T

Ketertiban dan Keamanan

T

3,8 T 1,8%

4,1%

102,3 T 7,8%

11,8% Pendidikan

156,2 T

Pelayanan Umum

695,3 T 52,7%

Ekonomi

Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi; Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri; Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha; Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan;

16,4% 216,3 T

Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;

Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;

1,7%


Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas;

APBNP 2015 20

Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).


ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Rp84,9 T Rp118,5 T

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Rp96,9 T Rp102,3 T

Kementerian Pertahanan

Rp44,9 T

Rp65,0 Rp64,9 T

Kementerian Perhubungan

Rp56,4 T Rp60,3 T

Kementerian Agama

Rp51,6 T Rp57,1 T

Polri

Rp46,8 T Rp53,3 T

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Rp47,8 T Rp47,7 T Rp51,3 T

Kementerian Kesehatan

Rp42,3 T Rp43,6 T

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

APBN 2015 Rp647,3 T

Rp15,9 T Rp32,8 T

Kementerian Pertanian

APBNP 2015 Rp795,5 T

(dengan struktur dan nomenklatur K/L baru)

Rp18,7 T Kementerian Keuangan

Rp25,7 T Rp141,1 T

K/L Lainnya

Rp185,7 T

21


ANGGARAN BELANJA TEMATIK 2011-2015

TRILIUN RUPIAH

ANGGARAN PENDIDIKAN

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

2011

2012

500

2013

2014

2015 APBN

2015 APBNP

ANGGARAN KESEHATAN

0

400

300

300

200

200

100

100

2011

2012

2013

2014

2015 APBN

2015 APBNP

2011

2012

500

400

0

ANGGARAN INFRASTRUKTUR

500

0

22

2013

2014

2015 APBN

2015 APBNP

ANGGARAN KETAHANAN PANGAN

2011

2012

2013

2014

2015 APBN

2015 APBNP


BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2015 PEMBANGUNAN MANUSIA

Difokuskan pada pemenuhan kewajiban dasar: Pembangunan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan SDM yang bermutu, menguasai iptek, terampil, dan berdaya saing. Pembangunan kesehatan diutamakan pada pemantapan pelaksanaan SJSN kesehatan melalui KIS, serta penyediaan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh dan akses universal untuk air minum dan sanitasi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: APBN 2015 --Rp46,8 triliun APBNP 2015 --Rp53,3 triliun *)

Pendidikan

Kementerian Ristek dan Dikti: APBN 2015 --Rp42,3 triliun APBNP 2015 --Rp43,6 triliun *) Kementerian Agama: APBN 2015 --Rp56,4 triliun APBNP 2015 --Rp60,3 triliun

Kementerian Kesehatan: APBN 2015 --Rp47,6 triliun APBNP 2015 --Rp51,3 triliun

Kesehatan

BKKBN: APBN 2015 --Rp3,3 triliun APBNP 2015 --Rp3,3 triliun

**) Anggaran dialokasikan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*) angka dengan struktur dan nomenklatur baru

Tercapainya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/SDLB/MI sebesar 91,23%; Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ SMPLB/MTs sebesar 102,8%; APK SMA/SMALB/SMK/MA sebesar 82,42%. Cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang merupakan lanjutan dari Bantuan Siswa Miskin meningkat menjadi 25% rumah tangga miskin dari semula 13%. Anak usia 7-18 tahun yang mendapatkan KIP meningkat menjadi 21,7 juta siswa. Alokasi KIP menurut jenjang dan jenis pendidikan pada tahun 2015 sbb: 1) SD/SDLB: semula 6,0 juta siswa menjadi 10,7 juta siswa 2) MI/ULA: semula 0,8 juta siswa menjadi 0,9 juta siswa 3) SMP/SMPLB: semula 2,2 juta siswa menjadi 4,7 juta siswa 4) MTs/ Wustha: semula 0,8 juta siswa menjadi 1,0 juta siswa 5) SMA/SMALB/SMK: semula 975 ribu siswa menjadi 3,8 juta siswa 6) MA/Ulya: semula 356,4 ribu siswa menjadi 553,0 ribu siswa

Perumahan, air minum, dan sanitasi **)

Peningkatan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional menjadi 88,2 juta jiwa antara lain: tambahan 1,8 juta orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang meliputi kelompok masyarakat miskin, rentan miskin, serta tuna wisma dan sekitar 32 ribu orang miskin penghuni lapas dan rutan. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan dengan penguatan 3 rumah sakit rujukan nasional dan 37 rumah sakit rujukan regional.

Tambahan fasilitasi penyediaan hunian layak untuk 60.000 rumah tangga berpendapatan rendah dan penanganan kawasan permukiman kumuh untuk 1.300 Ha. Fasilitasi penyediaan hunian layak tersebut dilakukan melalui pembangunan rusunawa sebanyak 3.600 satuan rumah susun untuk nelayan dan pekerja; revitalisasi rusunawa terbengkalai di 10 lokasi; pembangunan rumah khusus sebanyak 1.580 unit; fasilitasi uang muka kepada 55.000 rumah tangga berpendapatan rendah; serta pencadangan lahan untuk perumahan.

Penambahan penyediaan hunian Penurunan angka kematian ibu dan layak untuk TNI dan Polri bayi di 64 kab/kota sasaran MDGs beserta sarana dan prasarana melalui penguatan 125 RSU Daerah pendukungnya. dengan prioritas utama peningkatan sarana prasarana sesuai standar Percepatan pencapaian universal pada layanan UGD, ICU, UTD/Bank akses air minum melalui tambahan Darah RS, tempat tidur kelas III RS penyediaan akses air minum untuk 10,3 juta RT. dan PONEK.

23


PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kementerian Pertanian: APBN 2015 --Rp15,9 triliun APBNP 2015 --Rp32,8 triliun

Kedaulatan Pangan Diarahkan untuk tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, didukung terbangunnya dan meningkatnya layanan irigasi.

Optimalisasi pemanfaatan lahan dengan tambahan sasaran 530 ribu ha sehingga mencapai 730 ribu ha. Penyediaan pupuk dan benih untuk peningkatan produksi padi dan jagung yang sedianya hanya untuk Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) seluas 885 ribu ha, rencananya diperluas 4 juta ha di luar lokasi PTT. Peningkatan produksi ikan untuk mencapai 13,6 juta ton yang ditekankan pada perbaikan kualitas produksi. Peningkatan produksi gula melalui penyediaan benih tebu untuk seluas 12 ribu ha. Peningkatan produksi ternak melalui inseminasi buatan sebanyak 2 juta akseptor dan penyediaan bibit 1.200 ekor dan indukan 30 ribu ekor. Pengembangan tanaman hortikultura, khususnya cabai di 33 provinsi dan bawang merah di 25 provinsi. Penyediaan alat mesin pertanian untuk mendukung produksi dan pasca panen sebanyak 49.200 unit. Rehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi tersier 700 ribu ha; Pengembangan air tanah dangkal, air permukaan, embung, dan dam parit 23 ribu unit; serta pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani 9.4 00 km

Kementerian ESDM: APBN 2015 --Rp10,2 triliun APBNP 2015 --Rp15,1 triliun

Kedaulatan energi Pemenuhan kebutuhan lokal untuk mendukung perekonomian nasional dan akses energi bagi masyarakat

Meningkatkan aksesibilitas energi untuk mendukung perekonomian nasional dan pemenuhan rasio elektrifikasi mencapai 85,15% melalui pembangunan pembangkit listrik berikut jaringan penyalurannya, serta fasilitasi pembangunan pembangkit listrik berikut jaringan penyalurannya yang dilaksanakan BUMN. Tambahan konversi minyak tanah ke LPG 3 kg sebanyak 2,05 juta paket. Pelaksanaan pilot project konversi BBM ke BBG untuk nelayan sebanyak 50 ribu paket. Pembangunan sarana BBG untuk transportasi. Pembangunan listrik perdesaan melalui pembangunan jaringan distribusi 718,4 0 kms, gardu distribusi 14,75 MVA, penyambungan instalasi listrik gratis untuk nelayan dan rakyat tidak mampu sebanyak 28.066 RTS. Pembangunan PLTD Hybrid pada daerah terpencil dan pulau terluar (47 lokasi dengan total kapasitas 59,35 MW) Pembangunan pilot unit pengolahan BBM sintetis 1 unit Pembangunan biogas komunal sebanyak 15 unit

24


PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kementerian Kelautan dan Perikanan: APBN 2015 --Rp6,7 triliun APBNP 2015 --Rp10,6 triliun

Difokuskan pada menghubungkan pulau-pulau melalui jaringan

Kemenko Kemaritiman APBN 2015 -- APBNP 2015 -- Rp0,1 triliun

Ekonomi Maritim dan Kelautan Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan Pengembangan armada perikanan tangkap 30 GT di wilayah perbatasan sebanyak 25 unit. Pembangunan sentra perikanan dan sistem informasi nelayan sebanyak 30 sentra perikanan Penyediaan 22 unit cold storage di sentra perikanan Pengembangan pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut sebanyak 6 pelabuhan di Indonesia Timur Pengembangan dan pembangunan pelabuhan sebagai pelabuhan pengumpan tol laut di 77 lokasi terutama Indonesia Timur Pembangunan dermaga penyeberangan yang meliputi pembangunan baru, lanjutan, peningkatan, dan rehabilitasi di 65 lokasi.

Peningkatan daya saing pariwisata melalui pembangunan destinasi pariwisata dan peningkatan pemasaran pariwisata

Kementerian Pariwisata: APBN 2015 --Rp1,7 triliun APBNP 2015 --Rp2,4 triliun

Pariwisata Pembangunan destinasi pariwisata dan peningkatan pemasaran pariwisata, dengan target 259 juta wisatawan nusantara dan 11,2 juta wisatawan mancanegara. Pengembangan ekowisata maritim dengan pembangunan 4 titik labuh yacht. Pengembangan ekowisata sungai di Kalimantan dengan 2 dermaga. Pengembangan 10 lokasi kawasan percontohan ekonomi inklusif berbasis sektor pariwisata.

Pengembangan wilayah industri (sektor industri skala besar dan menengah) untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dalam PDB

Kementerian Perindustrian: APBN 2015 --Rp2,7 triliun APBNP 2015 --Rp4,5 triliun

Kementerian Perdagangan: APBN 2015 --Rp2,5 triliun APBNP 2015 --Rp3,5 triliun

BKPM: APBN 2015 --Rp0,6 triliun APBNP 2015 --Rp0,6 triliun

Pengembangan Kawasan Industri Peningkatan pertumbuhan sektor industri skala besar dan menengah untuk mencapai kontribusi sektor industri 20,8% dari PDB dan industri pengolahan tumbuh 6,1%. Pengembangan 13 kawasan industri di luar pulau Jawa yang terintegrasi. Peningkatan produksi pertanian berkelanjutan khususnya kakao di 9 provinsi. Percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung penguatan industri nasional. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas layanan perijinan investasi.

25


PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Pengembangan sistem perlindungan sosial, pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Pemberian pelatihan dasar bagi pengembangan kewirausahaan dan perbaikan pendataan masyarakat miskin, serta pembangunan wilayah perdesaaan dan perbatasan. Pembangunan infrastruktur konektivitas nasional

Kementerian Perdagangan APBN 2015 --Rp2,5 triliun APBNP 2015 --Rp3,5 triliun Kementerian Sosial: Kementerian Koperasi dan APBN 2015 --Rp8,1 triliun UKM: APBNP 2015 --Rp22,4 triliun APBN 2015 --Rp1,4 triliun APBNP 2015 --Rp1,6 triliun Kementerian Tenaga Kerja APBN 2015 --Rp3,7 triliun APBNP 2015 --Rp4,2 triliun

Kementerian Perhubungan: APBN 2015 --Rp44,9 triliun APBNP 2015 --Rp65,0 triliun Kementerian PU dan Perumahan Rakyat APBN 2015 --Rp84,9 triliun APBNP 2015 --Rp118,5 triliun

Antarwilayah

Antarkelas pendapatan

Pembangunan yang inklusif dan komprehensif, membangun wilayah perdesaan, daerah tertinggal, dan wilayah perbatasan.

Menciptakan pertumbuhan yang inklusif melalui pengurangan kesenjangan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja, target angka kemiskinan 10,3% melalui pemberian perlindungan sosial terintegrasi dan akses pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi kepada petani, nelayan, buruh, dan usaha kecil/mikro.

Pembangunan jalan baru sepanjang 616,75 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 125 Km, peningkatan kapasitas/pelebaran jalan nasional sepanjang 3.869,74 Km. Penguatan kapasitas pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.000 unit. Pembangunan jalan di wilayah perbatasan terutama Kalimantan dan NTT dengan tambahan sasaran sepanjang 300,1 Km sehingga mencapai 390,66 Km. Pembangunan pengembangan 8 bandara untuk dapat didarati pesawat tipe Boeing 737, serta pembangunan dan pengembangan bandara serta fasilitas penunjang di 34 lokasi termasuk pada wilayah terdalam, terluar dan perbatasan.

Pemberian kartu keluarga sejahtera (KKS) sebanyak 15,9 juta jiwa. Perbaikan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang mencakup pemutakhiran dan validasi data. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar. Penerapan sistem pelatihan kerja terpadu, dengan target 32 ribu orang pelatihan berbasis kompetensi dan 35 ribu sertifikasi berbagai sektor. Peningkatan kesejahteraan pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan jalan akses di pelabuhan sepanjang 167 Km. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian di luar Jawa serta jalur ganda lintas selatan Jawa, pengadaan sarana kereta api perintis untuk lintas Sumatera dan Sulawesi, penyelesaian DED dan persiapan jalur KA Trans Papua dan Kalimantan serta ruas-ruas lainnya di luar Jawa, serta proses pengadaan lahan yang diperlukan dengan tambahan sasaran panjang jalur KA mencapai 400 Km.

26

ekonomi

keluarga

berbasis


SUBSIDI APBNP 2015 Arah Kebijakan Subsidi Tahun 2015: - Stabilitas harga kebutuhan pokok - Daya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskin - Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok - Daya saing produksi dan akses permodalan UMKM makin meningkat

Rp137,8 T Subsidi Energi

65%

Rp74,3 T Subsidi Nonenergi

Subsidi Rp212,1 T

35%

Subsidi Energi Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, BBN,LPG tahung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat. Subsidi Nonenergi Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.

27


PERKEMBANGAN SUBSIDI 2004-2015 TRILIUN RUPIAH

Rp91,5 T Rp91,5 T

2004 71,3

21%

20,2

Rp120,8 TT Rp120,7

2005 104,4

24%

16,3

Rp107,4 T Rp107,4 T

2006 94,6

16%

12,8

T Rp150,2 T

2007

20%

33,3

116,9

Rp275,3 T Rp275,3 T

2008 52,3

223,0

Rp138,1 TT Rp138,1

2009 94,6

15%

43,5

Rp192,7 T Rp192,7 T

2010

18%

52,8

140,0

Rp295,4 T Rp295,4 T

2011 255,6

23%

39,7

Rp346,4 T Rp346,4 T

2012

23%

39,9

306,5

Rp355,0 TT Rp355,0

2013 310,0 REALISASI APBNP 2014 2014

28%

22%

45,1

Rp392,0 T 350,3 341,8

22% 21%

50,2 52,7

APBN 2015

Rp414,7 T Rp414,7 T

APBNP 2015

Rp212,1 T

344,7 137,8

20%

70,0

344,7

11%

74,3 Subsidi Energi

Subsidi Nonenergi

Persentase terhadap Belanja Negara


28


SUBSIDI ENERGI APBNP 2015 Volume Minyak Tanah: 0,85 juta KL

Volume Minyak Solar: 17,1 juta KL

Volume LPG Tabung 3 KG: 5,8 metrik ton

Subsidi BBM, BBN, LPG, LGV terutama untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan dan transportasi

Rp64,7T T Rp137,8 Subsidi BBM 47% 42%

Subsidi Energi Rp137,8 T

42% 53%

Rp73,1 Rp74,3 T T Subsidi Listrik

Subsidi Listrik terutama untuk golongan pelanggan 450-900 VA

Subsidi BBM

Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar sebesar Rp1.000,00/ liter dan subsidi selisih harga untuk minyak tanah Harga BBM jenis premium, solar, minyak tanah ditetapkan Pemerintah

Subsidi Listrik

Meningkatkan efisiensi anggaran subsidi listrik dan ketepatan target sasaran. Meningkatkan rasio elektrifikasi.

Menurunkan susut jaringan. Melanjutkan program konversi BBM ke BBG terutama untuk angkutan umum di Menurunkan komposisi pemakaian kota-kota besar BBM dalam pembangkit tenaga listrik. Mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) antara lain melalui Meningkatkan kapasitas konversi biofuel dan gas pembangkit listrik tenaga panas Meningkatkan dan mengembangkan bumi. pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga

29


PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI 2004-2015 TRILIUN RUPIAH

Rp71,3 TT Rp71,3

2004 69,0

2,3

2005 95,6

8,9

2006 64,2

30,4

Rp94,6 TT Rp94,6

2007 33,1

83,8

Rp104,4 Rp104,4 T T

Rp116,9 T T Rp116,9 Rp223,0 Rp233,0 TT

2008 139,1

BBM, LPG Tabung 3kg, dan LGV

83,9

Rp94,6 T Rp94,6 T

2009 45,0

Listrik

49,5

Rp140,0 T Rp140,0 T

2010 82,4

57,6

Rp255,6 Rp255,6 T T

2011 165,2

90,4

Rp306,5 Rp306,5 T T

2012 211,9

94,6

Rp310,0 T T Rp310,0

2013 100,0

210,0

REALISASI REALISASI APBNP 2014 2014

Rp341,8 T 101,8 103,8

240,0 246,5

APBN 2015

Rp344,7 T 68,7

276,0

APBNP 2015

Rp137,8 T 64,7

73,1


VOLUME KONSUMSI BBM BERSUBSIDI 2004-2015

17,9 APBNP 2015

terendah selama 10 tahun terakhir

54,6

JUTA KILO LITER

59,7 37,5

38,7

38,1

37,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

46,0

46,0

46,2

45,0

41,8

38,2

2015 APBN

2014 APBNP

2013

2012

2011

2010

30


SUBSIDI NONENERGI APBNP 2015 Rp18,9 T Subsidi Pangan Rp39,5 T

26%

Subsidi Pupuk

53%

Subsidi Nonenergi Rp74,3 T 12% Rp9,2 T

1%

3%

Rp0,9 T Subsidi Benih

Subsidi Pajak

5% Rp3,3 T Subsidi PSO

Rp2,5 T Subsidi Bunga Kredit Program

Subsidi Pupuk Subsidi Pangan Penyediaan beras dengan harga tebus/jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/RTS selama 12 bulan.

Rp

%

Subsidi Benih Membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dan benih dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.

Subsidi Bunga Kredit Program

Subsidi PSO Diberikan untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.

Subsidi Pajak

Mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi.

Mendukung program stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis.

31


PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI 2004-2015

TRILIUN RUPIAH 1,3 0,10,1

Rp20,2 T

2004 4,8

1,2 0,7

12,0

Rp16,3 T

2005 6,4

2,5

0,9

6,2 0,10,3

Rp12,8 T

2006 5,3

3,2

6,2 0,9 0,3 0,5 1,5

Rp33,3 T

2007 6,6

6,3

17,1

1,0 0,3

1,0 0,3

2008 12,1

15,2

21,0

1,7 0,9

Rp52,3 T

1,6

Rp43,5 T

2009 13,0

18,3

8,2

1,3

1,1 2,2

Rp52,8 T

2010 15,2

18,4

14,8

1,4

0,8

0,1

Rp39,7 T

2011 16,5

16,3

3,4

1,8 1,5 0,1

2012 14,0

19,1

3,8

1,9 1,1

Rp39,9 T 0,4

Rp45,1 T

2013 17,6

20,3

4,1

1,5 1,1

0,4 0,3

REALISASI APBNP 2014 2014 21,1 21,0

18,2

6,1 5,8

2,2 2,1

1,1 2,8

Rp50,2TT Rp52,7 0,9

APBN 2015

Rp70,0 T 18,9

35,7

8,7

3,3

2,5 0,9

APBNP 2015 18,9

Subsidi Pangan

39,5

Subsidi Pupuk

Subsidi Bunga Kredit Program

9,2

Subsidi Pajak

Subsidi PSO

Subsidi Lainnya


32

3,3

Subsidi Benih

2,5

Rp74,3 T


PEMBAYARAN BUNGA UTANG APBNP 2015

Rp141,2 T Dalam Negeri

91%

Pembayaran Bunga Utang Rp155,7 T

Rp14,5 T Luar Negeri

9%

Penyebab Perubahan, terutama: 1. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro: - Tingkat suku bunga SPN 3 bulan dari 6,0% menjadi 6,2% - Rata-rata kurs rupiah terhadap dolar AS dari Rp11.900/USD menjadi Rp12.500/USD; 2. Perubahan target penerbitan SBN neto; 3. Pergeseran alokasi anggaran dari BA 999.01 (Program Pengelolaan Utang Negara) ke BA 999.02 (Program Pengelolaan Hibah Negara) untuk belanja terkait pendapatan hibah (banking commission) sebesar Rp200 juta.

KEBIJAKAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2015 Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk Menjaga efisiensi pembayaran menjaga kredibilitas dan kesinambungan bunga utang, antara lain melalui pembiayaan; pemilihan komposisi instrumen utang dan melaksanakan transaksi lindung nilai.

33


TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA APBNP 2015 Dana Desa Rp20,8 T Dana Transfer Lainnya Rp104,4 T

3%

Rp521,8 T Dana Perimbangan

16%

79%

Dana Keistimewaan DIY Rp0,5 T Rp17,1 T

3%

Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp664,6 T

Dana Otonomi Khusus

Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum Rp352,9 T

Rp110,1 T 21% 68%

Rp58,8 T

11%

Dana Alokasi Khusus

Dana Perimbangan Rp521,8 T

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

Dana Transfer Lainnya merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undangundang.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN untuk desa melalui mekanisme transfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Daerah Keistimewaan Yogyakarta adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta

34


PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2004-2015 TRILIUN RUPIAH TRILIUNR UPIAH 5,2

2004

Rp129,7 T 122,9

1,6

5,5

2005

Rp150,5 T 143,2

1,8

0,6

2006

Rp226,2 T 222,1

3,5

5,3

2007

Rp253,3 T 244,0

4,0

6,2

2008

Rp292,4 T 278,7

7,5

11,8

Rp308,6 T

2009 287,3

9,5

18,9

Rp344,7 T

2010 316,7

9,1

53,7

Rp411,3 T

2011 347,2

10,4

57,4

Rp480,6 T

2012 411,3

12,0

0,1

Rp511,3 T

2013 430,4

13,4

REALISASI

69,3 0,4 0,5

Rp573,7 Rp596,5TT

REALISASI 2014 APBNP

2014

477,1 491,9

16,1

0,5

80,1 87,9

9,1

Rp647,0 T

APBN 2015

516,4

16,6

APBNP APBNP 2015 2015

0,5

104,4

Rp664,6 T 521,8 516,4 Dana Perimbangan

Dana Transfer Lainnya Lainny

Dana Otonomi Khusus

Dana Keistimewaan DIY

17,1 Dana ana Desa Desa


35

104,4 20,8


PERUBAHAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA APBNP 2015 Perubahan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBNP 2015 dipengaruhi oleh perubahan pendapatan negara sebagai akibat perubahan di dalam asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2015 dan bergantinya pemerintahan dari pemerintah lama (Kabinet Indonesia Bersatu II) menjadi pemerintah baru (Kabinet Kerja). Pengaruh pertama memerlukan adanya penyesuaian terhadap Dana Bagi Hasil, sedangkan pengaruh kedua memerlukan adanya penyesuaian Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Tambahan Otonomi Khusus Infrastruktur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, serta Dana Desa.

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2015

Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Meningkatkan kualitas pengalokasian Transfer ke Daerah dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi.

Mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.

Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi dana Transfer ke Daerah.

Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pascabencana. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar.

36

Menetapkan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

37

Rp5,8T

Bengkulu

Rp12,1 T

Sumatera Barat

Rp13,2 T

Rp20,7 T

Sumatera Utara

Nanggroe Aceh Darussalam

Rp32,7 T

Jawa Tengah

Rp10,4 T Lampung Rp11,2 T

Sumatera Selatan

Rp3,9 T

Bangka Belitung

Jambi

6 T Rp2,8 8

Rp2,8 T

Kepulauan Riau

Rp7,6 T

Banten

Rp6,4 T

Riau

Rp31,9 T

Jawa Barat

Rp5,0 T

Jawa Timur Bali

Nusa Tenggara Barat

Rp7,7T

Rp6,1 T

Rp15,8 T

Sulawesi Selatan

Rp3,8 T

Sulawesi Barat

Rp3,1 T

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Rp2,3 T

Kalimantan Selatan

Rp6,9 T Rp35,9 T

DI Yogyakarta

Kalimantan Tengah

Rp9,4 T

Rp10,8 T

Kalimantan Barat

dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.

Rp352,9 T

Dana Alokasi Umum

Nusa Tenggara Timur

Rp8,2 T

Sulawesi Tenggara

Rp3,6 T

Rp7,6 T

Sulawesi Utara

Gorontalo

Rp12,0 T

Rp8,5 T

Sulawesi Tengah

Rp6,8 T

Maluku

Rp5,6 T

Maluku Utara

Rp21,0 T

Papua

Papua Barat

Rp7,4 T



DANA PERIMBANGAN

Dana Bagi Hasil

Rp110,1 T

Dialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH tersebut mencakup penyelesaian kurang bayar Rp11,9 T. DBH Pajak: APBN 2015 --Rp50,6 triliun APBNP 2015 --Rp54,2 triliun

DBH Sumber Daya Alam: APBN 2015 --Rp77,1 triliun APBNP 2015 --Rp55,8 triliun

Dana Alokasi Khusus

Rp58,8 T

Alokasi DAK dalam APBNP tahun 2015 direncanakan sebesar Rp58,8 T, yang mencakup: a. DAK reguler Rp33,0 T untuk daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis; b. DAK tambahan untuk afirmasi kepada kabupaten/kota daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah sebesar Rp2,8 T; c. DAK untuk Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja (P3K2) dan DAK usulan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPR RI sebesar Rp23,0 T

DAK Pendidikan

10,0

DAK Kelautan dan Perikanan

10,0

2,0 2,0

DAK Kesehatan

3,4

DAK Pertanian

6,2

2,7 6,7

DAK Transportasi

DAK Lingkungan Hidup

8,7

20,8

0,6

DAK Infrastruktur Irigasi

0,6

DAK Keluarga Berencana

2,455,5 ,5

0,6

DAK Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi

DAK Kehutanan

0,7

2,5

2,5 2,5 0,6

0,7

0,8

0,6 0,7

DAK Energi Pedesaan

0,7

1,7

DAK Perumahan dan Permukiman

0,3 38

0,7

DAK Sarana Perdagangan

DAK Prasarana dan Pemerintah Daerah

0,6

0,6

0,3

TRILIUN RUPIAH

APBN 2015 APBNP 2015


DANA OTONOMI KHUSUS

Dana Otonomi Khusus

Rp17,1 T

Dalam APBNP tahun 2015, Dana Otonomi Khusus dialokasikan sebesar Rp17,1 triliun, yang berarti naik Rp500,0 miliar atau 3,0 persen dari pagunya dalam APBN tahun 2015 sebesar Rp16,6 triliun

Kenaikan alokasi dana otonomi khusus tersebut disebabkan adanya kenaikan dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

DANA TRANSFER LAINNYA Dana Transfer Lainnya

Rp104,4 T Dialokasikan untuk:

Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah Rp70,3 T untuk guru bersertifikasi; dan Rp1,1 T untuk tambahan penghasilan guru PNS Daerah nonsertifikasi. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp31,3 T untuk menstimulasi penyediaan anggaran pendidikan di daerah. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) Rp0,1 T dialokasikan sebagai insentif kepada daerah percontohan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.

39

Dana Insentif Daerah Rp1,7 T diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/ WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu.


DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Rp547,5 miliar

Dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang

DANA DESA

Rp20,8 T

Rp

Rp Rp

Sejalan dengan visi Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dalam Kerangka NKRI”, dialokasikan dana yang lebih besar pada APBNP 2015 untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis. Dengan tambahan anggaran sebesar Rp11,7triliun, jumlah Dana Desa yang bersumber dari APBN mencapai Rp20,8 triliun.

40


DEFISIT ANGGARAN 2004-2015 TRILIUN RUPIAH 26,3

2004

1,04

23,8

20,3

2005

14,4

APBNP

0,52

24,9

2005* 2005

0,77

Kebijakan defisit anggaran diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

0,52

0,94

14,4

40,0

2006

58,3

2007

Untuk menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah, pemerintah menjaga defisit kumulatif APBN dan APBD dibawah ambang batas 3,0 % terhadap PDB. Hal ini sesuai dengan amanah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

1,28

0,87

29,1

1,14

1,55

1,26

49,8

Nominal Defisit APBNP

2008

94,5 4,1

Nominal Defisit LKPP

2,11

0,08

LKPP Defisit terhadap PDB (%)

129,8

2010

2011

2012

APBNP Defisit terhadap PDB (%)

1,58

2009

2,40

88,6

133,7 46,8

2,14

0,73

150,8 84,4

2,09

1,14

13,3

190,1 1,86

2,23

224,2

2013

2,38

2,24 209,5

241,5

2014

2,40 2,30 216,7

APBN 2015 2015 APBNP 2015 2015

245,9 2,21 222,5 1,90

41



PEMBIAYAAN ANGGARAN APBNP 2015 Rp222,5

PEMBIAYAAN

triliun ANGGARAN

Rp279,4

Rp56,9

triliun UTANG

Rp297,7

NON

triliun UTANG

Rp4,8 triliun PERBANKAN

PENERBITAN

triliun SBN NETO

Rp1,6 PINJAMAN triliun DALAM NEGERI NETO

Rp20,0

PINJAMAN triliun LUAR NEGERI NETO

Rp61,7

NON

triliun PERBANKAN

dalam negeri luar negeri

SBN meliputi surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN)

Pembiayaan nonutang dari perbankan berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.

Pinjaman dalam negeri neto merupakan semua penarikan pinjaman dari pemberi pinjaman dalam negeri dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri

Pembiayaan nonutang dari non perbankan terdiri atas penerimaan dari hasil pengelolaan aset dan penerimaan kembali investasi, dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal negara, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan.

Pinjaman luar negeri neto merupakan semua penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

42

Angka negatif pada pinjaman luar negeri neto, nonutang, dan nonperbankan menunjukkan nilai komponen pengeluaran di dalamnya lebih besar dari pada komponen penerimaannya.


PEMBIAYAAN ANGGARAN 2004-2015 TRILIUN RUPIAH

42,0

2004

Rp20,8 T (21,2)

2005

(1,2)

Rp8,9 T 10,1

Penurunan pembiayaan anggaran pada tahun 2005 dan 2010 karena menyesuaikan dengan menurunnya realisasi defisit APBN dari target yang ditetapkan

20,0

Rp29,4 T

2006

9,4 11,9

Nonutang

Rp42,5 T

2007

Utang

30,6

Pembiayaan Anggaran

16,6

Rp84,1 T

2008


67,5

28,7 83,9

2009 4,6

Rp112,6 T

Rp91,6 T

2010

86,9 28,3

2011

Rp130,9 T 102,7

38,1

2012

Rp175,2 T 137,0

18,1

Rp237,4 T

2013 (,

REALISASI APBNP 2014 2014

)

219,3

(3,4)

Rp246,6 T (9,0)

250,0

Rp245,9 T

APBN 2015

254,9 (56,9)

APBNP 2015

Rp222,5 T

279,4

43


PEMBIAYAAN ANGGARAN APBNP 2015

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN UTANG 2015

Pengendalian rasio utang terhadap PDB Mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial inclusion) dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN NONUTANG 2015

Mendukung agenda prioritas nasional pemerintah baru yang tertuang dalam Konsep Nawacita, antara lain meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional termasuk meningkatkan peran BUMN sebagai agen pembangunan dan meningkatkan tata kelola investasi pemerintah; Mengalokasikan pembiayaan investasi dalam rangka mendukung operasional BLU Manajemen Aset yang akan dibentuk.

44

Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi Memanfaatkan pinjaman siaga sebagai alternatif sumber pembiayaan dalam hal kondisi pasar keuangan tidak mendukung penerbitan SBN dan/atau terjadi peningkatan defisit Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM).

Mendukung kebijakan penyelesaian permasalahan program kesejahteraan rakyat antara lain melalui alokasi dana antisipasi untuk PT Lapindo brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan kepada masyarakat korban di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo serta penambahan PMN dan Cadangan Pembiayaan kepada BPJS Kesehatan demi keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).


PENGELUARAN PEMBIAYAAN ANGGARAN APBNP 2015 Pengeluaran pembiayaan anggaran 2015 terutama dialokasikan untuk PMN kepada BUMN antara lain untuk mendukung program ketahanan pangan, kemandirian ekonomi nasional, program pembangunan maritim, program infrastruktur dan konektivitas, serta program industri pertahanan dan keamanan. Selain itu pengeluaran pembiayaan anggaran 2015 dialokasikan juga untuk PMN kepada BPJS Kesehatan termasuk cadangan pembiayaan kepada BPJS Kesehatan, Pembiayaan Investasi dalam rangka pembentukan BLU Manajemen Aset, serta Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya.

Program Ketahanan Pangan Rp8,2 T

PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani masing-masing sebesar Rp400 M dan Rp470 M digunakan untuk mendukung kegiatan budi daya penyediaan benih bermutu dan kegiatan pascapanen. PT Perikanan Nusantara dan Perum Perikanan Indonesia masing-masing sebesar Rp200 M dan Rp300 M digunakan untuk peningkatan kapasitas pembelian ikan nelayan dan hilirisasi industri perikanan. Perum Bulog Rp3,0 T yang akan digunakan mengurangi biaya pendanaan kredit perbankan dalam kegiatan Public Service Obligation (PSO). PTPN III, PTPN VII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, dan PTPN XII total sebesar Rp3,5 T digunakan untuk melakukan investasi pembangunan pabrik gula dan peningkatan kualitas kegiatan produksi tebu. PT Garam diusulkan mendapatkan tambahan PMN sebesar Rp300 M digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam.

Program Kemandiran Ekonomi Nasional Rp6,8 T

PT Permodalan Nasional Madani sebesar Rp1,0 T digunakan untuk meningkatkan kemampuan dalam menghimpun dana baru guna pembiayaan usaha dan meningkatkan kapasitas pendampingan UMK. PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp1,0 T digunakan dalam rangka restrukturisasi dan revitalisasi BUMN dalam pengelolaannya serta peningkatan kapasitas dan investasi perusahaanperusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Program Pembangunan Maritim Rp5,2 T

PT Pelindo IV Rp2 T digunakan untuk pengembangan/pembangunan infrastruktur pelabuhan di Indonesia Timur. PT Pelni, PT Djakarta Lloyd, dan PT ASDP masing-masing sebesar Rp500 M, Rp350 M, dan Rp1,0 T digunakan untuk mendorong investasi terkait dengan penyediaan alat angkut berupa kapal penumpang dan kapal barang, dan perbaikan serta pengembangan terminal ferry.

PT Dok Kodja Bahari, PT Dok Perkapalan Surabaya, dan PT Industri Kapal Indonesia masingmasing sebesar Rp900 miliar, Rp200 miliar, dan Rp200 miliar digunakan untuk meningkatkan peran BUMN tersebut dalam pembangunan, PT Aneka Tambang Rp3,5 T digunakan pemeliharaan, dan perbaikan untuk pembangunan proyek feronikel di kapal dalam rangka meningkatkan Halmahera Timur, proyek Anoda Slime keandalan armada angkutan laut. dan proyek Smelter Grade Alumina (SGA) Mempawah. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia sebesar Rp250 M digunakan untuk memperkuat struktur modal dan meningkatkan kapasitas usaha untuk pengembangan kawasan Mandalika.

PT Askrindo dan Perum Jamkrindo Rp1,0 T digunakan untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melakukan penjaminan program KUR.

45


PENGELUARAN PEMBIAYAAN ANGGARAN APBNP 2015

Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Rp38,4 T

Program Industri Pertahanan dan Keamanan Rp1,1 T

PT Pindad dan PT Dirgantara Indonesia masing-masing sebesar Rp700 M dan Rp400 M digunakan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

PT Hutama Karya Rp3,6 T digunakan untuk pembangunan 4 ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan dimulai tahun 2015. PT Waskita Karya Rp3,5 T digunakan untuk mendukung penyelesaian jalan tol strategis yang terbengkalai dan pembangunan jalan tol baru, serta transmisi 500 KV wilayah Sumatera. PT Adhi Karya Rp1,4 T digunakan untuk mendukung pembangunan monorel dan stasiun pendukung untuk mengurangi beban kemacetan jalan tol menuju Jakarta.

PMN Kepada BPJS Kesehatan Rp3,5 T

PT Kereta Api Indonesia Rp2,0 T digunakan untuk penyediaan kebutuhan lokomotif, kereta penumpang, kereta barang, dan sarana lainnya untuk pengoperasian jalur trans Sumatera, Jawa, dan trans Kalimantan.

Untuk menjaga kesinambungan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan karena adanya ketidakseimbangan antara besaran iuran yang terkumpul dengan biaya manfaat. PMN tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional BPJS Kesehatan sebagai pengganti dana operasional yang tidak dibebankan pada DJS Kesehatan sebesar Rp3,5 T. Dengan tidak dibebankannya dana operasional tersebut, diharapkan kondisi kesehatan DJS Kesehatan dapat terjaga.

PT Angkasa Pura II Rp2,0 T digunakan dalam rangka pembebasan lahan tahap 1 pada tahun 2015 dalam rangka pembangunan runway III Bandara SoekarnoHatta. Perum Perumnas Rp1,0 T digunakan dalam rangka percepatan penyediaan land bank dan pembangunan rumah sederhana.

Pembiayaan Investasi dalam rangka Pembentukan BLU Manajemen Aset Rp1,5 T

PT Perusahaan Listrik Negara Rp5,0 T digunakan untuk mengurangi selisih pendanaan untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Digunakan untuk membentuk BLU yang akan melakukan utilisasi dan up grading aset kelolaan BLU serta pengadaan tanah dalam rangka pelaksanaan fungsi land bank.

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,5 T digunakan untuk meningkatkan kapasitas penjaminan terhadap proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS.

Dana Antisipasi untuk PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya Rp0,8 T

PT Sarana Multi Infrastruktur Rp20,4 T digunakan untuk memaksimalkan pengelolaan dana investasi pemerintah yang telah dikelola APBN, serta untuk memperkuat peran PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai jangkar dalam pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

Dana yang disiapkan Pemerintah sebagai pelunasan pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo. Dana antisipasi tersebut merupakan pinjaman kepada PT Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya yang akan dilunasi setelah periode tertentu.

46

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia

BUDGET IN BRIEF APBNP REPUBLIK INDONESIA

Recommend Documents