STUDI BUDGET BRIEF SEKTOR TAMBANG : Inovasi Kebijakan : Pola Redistribusi Penerimaan Sektor Pertambangan untuk mewujudkan pembangunan yang berpihak untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Aceh Barat. Oleh GeRAK Aceh
Meulaboh, 27 November 2014
DAERAH POTENSI TAMBANG YANG RAWAN BENCANA Luas Wilayah Kabupaten Aceh Barat = 2.927,95 Km2 Hutan Primer = 39,36% Perkebunan = 17,42% RTRW = ± 43% (termasuk Izin Usaha Pertambangan) Luas Konsensi Tambang = 53.872 Ha, 16 Perusahaan IUP Eksplorasi = 9 KK Eksplorasi = 1 IUP Eksploitasi = 6
Sumber data : 1.Qanun No.2 tentang RPJM Kab. Aceh Barat 2012-2017, 2. Distamben Provinsi, maret 2014
Konsensi Tambang Mineral dan Batubara Kab. Aceh Barat (per maret 2014) 6% 19%
Emas
Batu Bara Bijih Besi
75%
ANALISIS ISU STRATEGIS ADALAH BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN POTENSI PERTAMBANGAN Sumber data :. Distamben Provinsi, maret 2014
Potensi Bencana: tanah longsor dan banjir bandang di sekitar DAS Krueng Meureubo Aspek Pembangunan (misi ke-3 RPJM): Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi resiko terhadap bencana.
DISKRIPSI
Sampai tahun 2014 tercatat sudah 134 IUP yang telah dikeluarkan yang seluruhnya dikeluarkan oleh Bupati Sumber: Distamben Provinsi Aceh diolah oleh GeRAk Aceh, 2013
RUANG LINGKUP STUDI • -
-
• 1.
2. 3.
Melihat Penerimaan sektor tambang dengan kewenangan di tingkat Bupati : Pertambangan Mineral Dan Batubara Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Penerimaan Hibah/Donasi Perusahaan Pertambangan Penerimaan lain yg berhubungan Objek Studi Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Selatan
KARAKTERISTIK • •
•
•
Ada Peningkatan penerimaan dari sektor tambang (ada implementasi MoU, Donasi, dsb) Apakah penerimaan yang diperoleh juga turut dibelanjakan untuk kepentingan urusan pertambangan dan lingkungan hidup. Mencari rekomendasi inovasi kebijakan daerah untuk tatakelola pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan Mendorong keterbukaan informasi publik sektor tambang
POLA PENERIMAAN DAERAH DAN REDISTRIBUSI Penerimaan Daerah Kabupaten Aceh Barat 700.000.000.000
600.000.000.000 500.000.000.000
PAD ACEH BARAT
400.000.000.000
Dana Perimbangan Barat Lain-lain Pendapatan yang Sah (Aceh Barat)
300.000.000.000 200.000.000.000 100.000.000.000 2012R
2013R
Dana Perimbangan naik Rp 705,7 Milyar atau 18%. Lain-lain Pendapatan yang Sah meningkat Rp 50,3 M atau 608% . Pendapatan Asli Daerah Rp 48 Milyar atau naik 95% di TA 2013-Realisasi.
PENERIMAAN TAMBANG VS PROPORSI BELANJA PROGRAM
TREND ALOKASI PERKIRAAN PENERIMAAN DBH MINERBA SANGT OPTIMIS DI TA 2014 (SUMBER DATA : PMK NO.84/PMK.07/2014)
REALISASI PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN KAB. ACEH BARAT No
Uraian
2010R
2011R
2012R
2013R
1
Bagi Hasil Landrent dan Royalti
54.543.530
263.174.539
856.890.401
1.175.719.981
2
Retribusi Izin Penambangan Daerah
-
21.644.430
955.780
-
3
Hibah/ Donasi
-
-
-
140.091.856
4
Retribusi Penumpukan Material
-
-
-
20.647.776
5
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
470.038.954
329.953.375
576.272.465
2.004.384.019
Rp 524 Juta
Rp 614 Juta
Rp 1,43 Milyar
Rp 3,34 Milyar
Jumlah
Sumber data :. APBK-Realisasi , DPKKD 2014
Aceh Barat
TOTAL PENERIMAAN SEKTOR PERTAMBANGAN KABUPATEN ACEH BARAT SEBESAR RP 3,34 MILYAR PADA TA 2013 ATAU NAIK SEBESAR 133% DARI TAHUN SEBELUMNYA
TOTAL BELANJA PROGRAM DINAS PERTAMBANGAN SEBESAR RP 6,6 MILYAR ATAU SEBESAR 81% DARI TOTAL BELANJA DINAS PERTAMBANGAN SEBESAR RP 8,14 MILYAR.
BELANJA PROGRAM KANTOR LINGKUNGAN HIDUP SEBESAR RP 5,18 MILYAR ATAU SEBESAR 82,78% DARI TOTAL BELANJA
KONSENSI TAMBANG MASUK KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN ACEH BARAT No Izin Usaha
Luas Wilayah (Ha)
Ket
1
IUP Eksplorasi
31.897,94
Terindikasi Tumpang tindih
2
IUP Eksploitasi
109.02
Terindikasi Tumpang tindih
3
Kontrak Karya
49.607,88
Terindikasi izin telah dicabut, Tumpang tindih, Wilayah termasuk Kab. Pidie
DATA TERSEBUT TERNYATA TIDAK SESUAI DENGAN DATA YANG BERADA DI DISTAMBEN PROVINSI. ADA KONSENSI YANG WILAYAHNYA TUMPANG TINDIH, ADA KONSENSI YANG TELAH HABIS IZIN BERLAKU. SUMBER DATA : SURAT DIRJEN PLANOLOGI KEMENTRIAN KEHUTANAN NO. S.702/VII-PKH/2014, TANGGAL 10 JULI 2014.
RESUME: •
• •
•
• •
Penerimaan sektor tambang masih rendah dibanding dengan belanja sektor pertambangan dan lingkungan hidup pada TA 2013-Realisasi. Namun ada penerimaan yg oprimis di tahun 2014 dari DBH mineral dan Batubara. Penerimaan terbesar dr Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (galian C) TA 2013realisasi sehingga Pemkab harus mengimbangi dengan Kebijakan pengawasan yang optimal. Belanja Program untuk Aparatur sektor tambang hampir 28%. Harusnya untuk peningkatan kapasitas aparatur dan Inspektur Tambang. Belanja untuk program pembinaan dan pengawasan pertambangan masih relatif rendah sebesar 0,22% . Program survei geologi umum, tata lingkungan, mitigasi bencana alam dan inventarisir sumber daya mineral masih relatih rendah sebesar 0,37%. Belanja Lingkungan Hidup didominasi pengembangan kinerja pengolahan persampahan sebesar 64%. Namun program pengendalian lingkungan hidup masih relatif rendah 16% dan Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam tidak dianggarkan. Pemkab Perlu meningkatkan Kewenangan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan dalam kewenangan melakukan AMDAL,dll. Ada ketidak sesuainya data perusahaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten
MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR TAMBANG •
•
Keterbukaan informasi publik sektor pertambangan merupakan hal yang penting harus didorong dalam mewujudkan tatakelola pemerintah yang baik. Dalam skema nasional kaharusan pemerintah daerah menyajikan informasi publik telah menjadi kesepakatan perubahan paradigma yang mendasar. Keberadaan Forum Bersama Tambang Aceh Barat (FORBES) Tambang sebagai representatif dari peran masyarakat dalam pembangunan
* Lahirnya UU14/2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik
PELUANG INOVASI KEBIJAKAN DAERAH 1. Kewenangan Pijakan mendasar didalam membangun aceh berpijak pada UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai lex specialist. Kewenangan kekhususan ini seharusnya menjadi dasar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam.
UU 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XXII – bagian Kelima
2. POTENSI PENERIMAAN No
1
2
3
Kabupaten
Belanja Daerah (Rp)
Penerimaan Tambang (Rp)
Persentase
Aceh Besar
863.830.390.40 8
31.187.442.137
3,61%
Aceh Barat
736.860.767.46 2
3.340.843.632
0,45%
Aceh Selatan
737.659.975.00 6
11.555.081.782
1,57%
Kapasitas penerimaan Tambang Kabupaten Aceh Barat t TA 2013Realisasi sebesar Rp 3,34 Milyar atau 0,45%.
Sumber: APBK Realisasi, diola oleh GeRAk Aceh, 2014
3. DUKUNGAN KEBIJAKAN
Sebagaimana tertuang dalam misi keempat dan kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah pada optimalisasi SDA dan lingkungan hidup. Qanun Aceh 15 tahun 2013 tentang pertambangan mineral dan batubara. Qanun No.2 Tahun 2013 tentang RPJM Aceh Barat 2012-2017
* Peraturan Gubernur No.70 Tahun 2012 tentang RPJM Aceh 2012-2017
Aceh Barat
Qanun No.2 Tahun 2013 tentang RPJM Aceh Barat 2012-2017
Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, Transparan dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif dan partisipatif (RPJM Misi pertama, Bab V, Hal 2) Meningkatkan Kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengurangi resiko bencana(RPJM Misi ke-3 Hal 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi pertambangan (RPJM, Analisis dan Isu Strategis Bab IV, Hal IV-3) Wilayah Rawan Bencana (RPJM, Analisis dan Isu Strategis Bab II, Hal II-8)
REKOMENDASI 1.
2.
3.
4.
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebagai daerah penghasil seharusnya mengambil langkah kebijakan anggaran untuk melakukan Redistribusi Penerimaan sektor pertambangan menjadi belanja program untuk mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan pertambangan dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten perlu membuat kebijkaan untuk memprioritaskan sebagian proporsi belanja pembangunan di kecamatan penghasil tambang dan hal lain adalah dengan kebijakan daerah terkait dana CSR dari Perusahaan pertambangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat perlu mempertimbangkan peningkatan status Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang memiliki kewenangan melakukan AMDAL.
Pemkab Perlu memperkuat keberadaan Inspektur Tambang sebagai lead dalam pembinaan dan pengawasan pertambangan di Aceh Barat. * Peraturan Pemerintah No.55 tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
5.
6.
7.
8.
Pemerintah Kabupaten Sebagai daerah penghasil harus mendukung upaya untuk memperkuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) khususnya sektor pertambangan guna meningkatkan upaya pengawasan publik dan mendukung tatakelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Perlu dilakukan upaya sinkronisasi data antara pemerintah pusat, prvovinsi dan kabupaten seperti mendukung one map untuk sektor SDA. Pemkab Aceh Barat perlu mempublikasikan penerimaan sektor pertambangan di website pemerintah sebagai wujud replikasi Extractive Industry Tranperency Inisiatif (EITI) sesuai dengan Perpres 26 tahun 2010. Perlu diupaya penguatan Forum Bersama Tambang Aceh Barat sebagai wadah pengawasan pertambangan lintas stakeholders di Kabupatean Aceh Barat
SELESAI
