INFORMASI
APBN APBNP BUDGET IN BRIEF
2015 2016
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT PONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
REPUBLIK INDONESIA
asdasda
INFORMASI
APBN
2016
kas
kas
INFORMASI APBN
2016
Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran Penanggung jawab: Direktur Jenderal Anggaran Editor: Direktur Penyusunan APBN Kontributor: Pejabat dan pegawai Direktorat Penyusunan APBN
KATA PENGANTAR Menteri Keuangan Republik Indonesia Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, RUU APBN tahun 2016 yang diajukan Pemerintah telah disetujui oleh DPR pada Sidang Paripurna tanggal 30 Oktober 2015. Tahun 2016 merupakan tahun pertama bagi Pemerintahan Kabinet Kerja bersama dengan DPR RI yang baru merumuskan dan menyusun APBN secara utuh, sehingga anggaran tahun 2016 diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. Kebijakan dan program tersebut tercermin dalam RKP tahun 2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan arah kebijakan fiskal yang mengusung tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal Dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas”.
Arah kebijakan fiskal tersebut akan ditempuh melalui pengendalian
Menteri Keuangan Republik Indonesia Bambang P. S. Brodjonegoro
defisit anggaran pada tingkat yang berkelanjutan dengan tetap menjaga keseimbangan peran APBN dalam perekonomian, menghimpun pendapatan negara secara optimal, serta meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja negara termasuk dengan melanjutkan dan mempertajam program-program prioritas di tahun 2015.
Kebijakan dalam peningkatan pendapatan negara antara lain dengan
menggulirkan kebijakan-kebijakan terkait dengan optimalisai perpajakan, peningkatan lifting, penyesuaian target dividen Pemerintah atas laba BUMN, perbaikan pengawasan pengelolaan sumberdaya alam dan penyesuaian tarif pengenaan PNBP. Sedangkan kebijakan pada sisi belanja negara diarahkan agar semakin efisien, produktif, dan berkualitas, serta memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal. Sejalan dengan rencana kebijakan pendapatan negara dan belanja negara, maka kebijakan pembiayaan anggaran diarahkan antara lain dengan menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah, mengendalikan rasio utang dalam batas yang aman, membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas, memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan memberikan penjaminan untuk mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Sebagai upaya penyampaian informasi yang ringkas dan mudah dipahami
terkait APBN 2016 kepada masyarakat luas serta untuk menciptakan transparansi anggaran, maka disusunlah Informasi APBN 2016 ini. Kepada para tim penyusun dan para pihak yang telah menyampaikan masukan yang konstruktif hingga terbitnya Informasi APBN 2016 ini kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya.
Harapan kami semoga Informasi APBN 2016 ini dapat memberikan
pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas kepada para pembacanya dan dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi penyusunan APBN yang lebih berkualitas. Terima Kasih
INFORMASI
INFORMASI APBN 2016
1APBN 2016
APBN 2016
Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
STRATEGI YANG DITEMPUH
- Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing
- Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya programprogram prioritas di tengah tantangan perekonomian global
1
- Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang
INFORMASI APBN 2016
INFORMASI 2 APBN 2016
FOKUS APBN 2016 PENDAPATAN
Target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan langkah administratif perpajakan yang komprehensif serta extra effort dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan dengan realisasinya Mengoptimalkan PNBP K/L dalam rangka mengurangi ketergantungan PNBP terhadap faktor eksternal (ICP, kurs, dan harga komoditas)
BELANJA NEGARA
Melanjutkan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan ) untuk memperbaiki kualitas pembangunan Mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN dan pertama kali memenuhi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN Menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal, melalui pengalihan belanja K/L ke DAK diikuti dengan peningkatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang signifikan
PEMBIAYAAN ANGGARAN
Mendukung pembangunan infrastruktur untuk transportasi, pemukiman untuk MBR, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman
2
INFORMASI APBN 2016
PROSES PENYUSUNAN APBN 2016 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah RI
Januari-Maret 2015 Penyusunan Kapasitas Fiskal
15 April 2015
SB Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
20 Mei 2015
Penyampaian KEM PPKF ke DPR
28 Mei-6 Juli 2015
Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2016
7 Juli 2015
Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/L
14 Agustus 2015
Pidato Presiden Penyampaian Nota Keuangan & RAPBN 2016
Agustus-Oktober
Pembahasan dengan DPR
30 Oktober 2015
Sidang Paripurna Penetapan RUU APBN Tahun 2016
November 2015
UU Nomor 14 tahun 2015 tentang APBN 2016
November 2015
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN tahun 2016
Desember 2015 Penyerahan DIPA
Januari-Desember 2016 Pelaksanaan APBN
3
INFORMASI APBN 2016
HAL-HAL BARU APBN 2016 Pertama kali pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari belanja negara serta mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara
Percepatan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
Percepatan pengurangan kesenjangan antara lain melalui perluasan coverage program keluarga harapan
Menjaga kesejahteraan aparatur negara: THR dan gaji 13
Alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2016 mendekati anggaran Kementerian/ Lembaga (Belanja K/L).
Meningkatkan besaran dan memperbaiki formula alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
Rp
Meningkatkan besaran serta memperbaiki dan memperkuat kebijakan DAK untuk mendukung implementasi nawacita dan pencapaian prioritas nasional
Meningkatkan alokasi Dana Desa hingga 6% dari dan diluar transfer ke daerah sesuai Road Map Dana Desa 2015-2019
4
Mempertajam alokasi PMN melalui peningkatan peran BUMN dan penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur (listrik, jalan, bandara dan pelabuhan).
INFORMASI APBN 2016
2015 APBNP 5,7
5,0
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO
% 6,2
2016 APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)
5,3
Inflasi (%,yoy)
4,7
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)
IDR
%
5,5 IDR
USD
USD
12.500
Nilai Tukar (Rp/US$)
13.900
60
Harga Minyak (USD/barel)
50
825
Lifting Minyak Minyak Lifting (ribu barel/hari)
830
1.221
Lifting Gas Lifting Gas (MBOEPD)
1.155
55
INFORMASI APBN 2016
INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAN TARGET PEMBANGUNAN
10,3
5,6
9,0-10,0
Tingkat Kemiskinan (%)
0,40
Tingkat Pengangguran (%)
69,4
0,39
Gini Ratio
5,2-5,5
70,1
Indeks Pembangunan Manusia (indeks)
APBNP 2015
APBN 2016
66
BUDGET IN BRIEF APBNP 2015
I AC APB
(TTr
Pajak Bumi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bangunan Pajak Pajak Pertambahan Pertambahan Nilai Nilai
Pajak Pajak Penghasilan Penghasilan
715,8 715,8
PPh PPh Non Migas Non Migas
571,7 571,7
19,4 19,4
Cukai Cukai
146,4 146,4 Pajak Pajak Lainnya Lainn ya
11,8 11,8
757,2 757,2
BeaMasuk Masuk Bea
37,2 37,2
2,9 2,9
41,4 41,4
Tax a Ratio ati Tax Ratio
PendapatanPajak Pajak Pendapatan PerdaganganInInternasional Perdagangan ternasional
1.506,6 1.506,6 PPh PPh Migas Migas
BeaKeluar Keluar Bea
13% 13,11 13%
40,1 40,1
PendapatanPajak Pajak Pendapatan Dalam Negeri Dalam Negeri
1.546,7 1.546,7 1.820,5 1.820,5
Penerimaan Penerimaan Perpajakan Perpajakan Pendapatan SDA Pendapatan SDA
Pendapatan Pendapatan Dalam Negeri Dalam Negeri
124,9
124,9
273,8 273,8 Pendapatan Pendapatan Bagian Bagian Laba BUMN Laba BUMN 34,2
34,2
Penerimaan Penerimaan Negara Nega ra Bukan Pajak Bukan Pajak
PNBP PNBP Lainnya Lainn 79,4ya
79,4
Pendapatan Pendapatan BLU BLU 35,4
35,4
77
8
2,0 2,0 Penerimaan Penerimaan Hibah Hibah
1.822,5 Pendapatan Pendapatan Negara Negara
INFORMASI APBN 2016
CCOUNT CCOUNT BN 2016
Triliun Triliun Rupiah) upiah
Belanja 201,6 201,6Belanja Modal Modal
Belanja Belanja 323,9 323,9 325,4 Barang Barang
Belanja 50,4 Belanja 50,4 54,9 Sosial Sosial
784,1 784,1
Belanja Belanja 208,2 347,5 208,2 Pegawai Pega wai
139,3 139,3 Belanja Belanja Pegawai Pega wai
Belanja K/L Belanja K/L
Keseimbangan Keseimbangan Primer Primer
1.325,6 1.325,6
-88,2 -88,2 Defisit
-273,2 -273,2 Pembiayaan Pembiayaan Anggaran Anggaran
272,8 272,8
Belanja Belanja Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
Subsidi Subsidi 182,1 182,6 182,6
Belanja Belanja Belanja Belanja Lain- lain Lain-lain Hibah 24,7 Bantuan Hibah 24,7 Bantuan 4,0 4,0 Sosial Sosial Penanggulangan Penanggulangan Ben ana Bencana 4,5 4,5
Dana Dana BagiHasil Hasil Bagi 106,1 106,1
Transfer Trans fer Ke daerah Ke dae rah
273,2 273,2
Pembiayaan Pembiayaan Dalam Pembia yaan Dalam Negeri Negeri Neto Dalam Negeri
Pembayaran Pemba yaran BungaUtang Utang Bunga 184,9 168,5 184,9
541,4 Belanja 541,4 Belanja
NonK/L K/L Non
2.095,7 2.095,7
Defisit e isit
Belanja Belanja Barang Barang 1,4 1,4
Pembiayaan Pembiayaan Luar Pembia yaan Negeri Neto Luar Negeri 0,4Luar Negeri
0,4 0,4
Belanja Belanja Negara Negara
723,2 723,2 700,4 700,4 Transfer Ke daerah Trans fer Ke dae rah dan Dana Desa dan Dana Desa
770,2 770,2
Dana Dana Dana Dana Alokasi Umum Transfer Umum Alokasi Umum Trans fer Umum 385,4 491,5 385,4 491,5
Dana Dana Transfer Khusus Trans fer Khusus 208,9 208,9
Dana Dana Desa 47,0 Desa 47,0 47,0
888 9
Dana Otonomi Khusus & Dana O tonomi Khusus DIY & Dana Keistimewaan Dana 17,8Keistime waan DIY 17,8
Dana Dana Insentif Daerah Insentif Dae rah 5,0 5,0
Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus Fisik Khusus Fisik 88,5 85,4 85,4 Dana Alokasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Khusus 123,5 Non Fisik 123,5
INFORMASI APBN 2016
PENDAPATAN NEGARA
Pajak
Rp1.360,2 T
74% 75% PENDAPATAN NEGARA
Rp1.822,5 T
15%
11% 10%
Kepabeanan dan Cukai Rp186,5 T
PNBP
Rp273,8 T
Penerimaan Hibah Rp2,0 T
Target Pendapatan Negara naik Rp60,9 T dari APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,5%. Kenaikan tersebut terutama bersumber dari meningkatnya penerimaan perpajakan sebesar Rp57,4 T Masih lemahnya ICP dan harga komoditas menyebabkan pendapatan yang bersumber dari SDA mengalami penurunan dari target APBNP 2015
9
INFORMASI APBN 2016
PENDAPATAN NEGARA 2005-2016 ,3
Rp403,4 T
2004 TRILIUN RUPIAH 238,6
41,9 122,5 1,3
Rp495,2 T
2005 298,5
48,5
146,9 1,8
Rp638,0 T
2006 358,2
Pajak
227,0
51,0
1,7
Kepabeanan dan Cukai
Rp707,8 T
2007 425,4
215,1
65,6
Hibah
2,3
Rp981,6 T
2008 571,1
PNBP
320,6
87,6 1,7
Rp848,8 T
2009 544,5
75,4
227,2 3,0
Rp995,3 T
2010
2011
268,9
95,1
628,2
5,3
628,2
Rp1.210,6 T
742,7
331,5
131,1 5,8
Rp1.338,1 T
2012 835,8
351,8
144,7 6,8
Rp1.438,9 T
2013 921,4
354,8
156,0
5,1
Rp1.550,6 T
2014 2014 985,1
161,7
398,7 3,3
APBNP 2015
Rp1.761,6 T 195,0
1.294,3
269,1 2,0
APBN 2016
Rp1.822,5 T 1.360,2
186,5
10
273,8
INFORMASI APBN 2016
PENERIMAAN PERPAJAKAN Rata-rata pertumbuhan Penerimaan Perpajakan 2010 – 2016 adalah sebesar 13,5 % Triliun Rupiah
29,9%
3,9% 41,4
49,5 186,5 195,0
9,9% 12,2% 83,5
16,7% 73,1
58,9
1.318,7
87,4 88,7
20,8%
6,5%
1.244,7 161,7
155,9
144,7
131,1
897,7 832,7
95,1
752,4 669,6
569,4
2010
2011
2012
Pertumbuhan Perpajakan
2013 PPh Migas
2014 Kepabeanan & Cukai
2015 APBNP
2016 APBN
Pajak Nonmigas
Target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini dan dukungan pelaksanaan kebijakan dan administrasi perpajakan yang komprehensif. Selain itu, Pemerintah juga mempertimbangkan upaya untuk mengoptimalkan potensi pajak yang ada dalam perekonomian dengan tetap memerhatikan iklim investasi.
11
INFORMASI APBN 2016
PENERIMAAN PERPAJAKAN
12 %
Pajak
Kepabeanan dan Cukai Rp186,5 T
88 %
Rp1.360,2 T
53 % 42 %
Pajak
Rp1.360,2 T
13 % % PPh Non Migas Rp715,8 T
Kepabeanan dan Cukai
Rp186,5 T
78 %
PPN Rp571,7 T
20 % Bea Masuk Rp37,2 T
Cukai Rp146,4 T
1%
1%
Pajak Lainnya PPh Migas PBB Rp41,4 T Rp19,4 T Rp11,8 T
2% Bea Keluar Rp2,9 T
Target Penerimaan Perpajakan naik Rp57,4 T dari APBNP 2015 atau tumbuh sebesar 3,9%, yang terdiri dari: • Penerimaan Pajak naik Rp 65,9 T atau tumbuh sebesar 5,1% dari APBNP 2015, terutama dipengaruhi oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi dan extra effort di bidang perpajakan tahun 2016 • Kepabeanan dan Cukai turun Rp8,5 T atau sebesar 4,3% dari APBNP 2015, terutama disebabkan turunnya tarif bea keluar CPO beserta turunannya sebagai dampak dari kebijakan pembentukan Badan Penghimpun Dana Perkebunan Kelapa Sawit
12
INFORMASI APBN 2016
Extra Effort Pengamanan Target Penerimaan Perpajakan 2016
TAX Pajak
Optimalisasi pemeriksaan a.l. fokus sektor unggulan masingmasing Kanwil, transfer pricing, dan fraud; Ekstensifikasi dan Intensifikasi WP a.l. data matching, optimalisasi IT, e-tax invoice, perbaikan regulasi Implementasi tahun 2016 sebagai tahun Penegakan Hukum (law enforcement) a.l. melalui penagihan aktif, pemeriksaan dan penyidikan
Meningkatkan kinerja audit memperbaiki targeting obyek audit. Meningkatkan pengawasan, penindakan, dan penyidikan Peningkatan operasi peredaran dan pengawasan Barang Kena Cukai
CUSTOMS Kepabeanan dan cukai
Tax Ratio
Tax ratio untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 12,2% (definisi sempit). 12,9
13,8
10,5
11,2
Rp723,3 T
2010
14,0
13,6
Rp873,9 T
2011
Rp980,5 T
2012
12,7
11,3
11,4
13,7
13,1
arti luas
12,2
10,9
Rp1.077,3 T Rp1.146,9T
2013
13,1
2014
Rp1.489,3 T
Rp1.546,7 T
2015
2016
arti sempit
(penerimaan perpajakan + SDA Migas + pertambangan umum/PDB)
(penerimaan perpajakan/PDB)
PERBANDINGAN TAX RATIO 10 NEGARA 2013
36,7%
34,7%
Jerman
Jepang
32,9%
ratio definisi luas
24,3%
19,7%
Amerika Serikat
Korea Selatan
Meksiko
19,4%
14,3% *
14,3%
China
Indonesia Filipina
10,3%
Inggris
Sumber: OECD, CIA 2013 *) tax
25,4%
13
India
INFORMASI APBN 2016
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Rp46,3 T
SDA Non Migas 17%
Rp35,4 T
Rp78,6 T
Pendapatan BLU 13%
SDA Migas
28 %
Rp34,2 T
Bagian Laba BUMN
13 %
Rp79,4 T
PNBP Lainnya 29%
Target PNBP naik Rp4,8 T atau tumbuh sebesar 1,8% dari APBNP 2015, antara lain disebabkan oleh: PNBP SDA Migas turun Rp2,7 T antara lain dipengaruhi melemahnya harga minyak mentah (ICP) PNBP Minerba naik Rp9,1 T antara lain dipengaruhi oleh naiknya tarif royalti mineral, logam dan batubara.
Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Optimalisasi penerimaan migas (merealisasikan produksi sumur minyak baru, menahan penurunan alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery).
Peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP.
Penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi.
Perbaikan regulasi PNBP.
Perbaikan administrasi dan sistem PNBP.
Peningkatan kinerja BUMN.
14
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 2005-2016
TRILIUN RUPIAH
2004 2005
9,8 12,8
91,5 110,5
Rp122,5 T
21,2
Rp146,9 T
Rp227,0 T 167,5
21,5
Rp215,1 T
Rp320,6 T 224,5
29,1
2009 26,0 53,8
-
8.939 9.705
64
959
-
9.164
70
899
-
9.140
97
931
-
9.691
62
944
-
10.408
79
954
-
9.087
112
898
-
8.779
113
863
-
9.400
106
825
1.213
10.460
97
794
1.224
11.878
60
825
1.221
12.500
50
830
1.155
13.900
8,4
Rp268,9 T
2010 30,1
168,8
10,6
59,4
2011
Rp331,5 T 28,2
213,8
20,1
69,4
Rp351,8 T
2012 225,8
73,5
30,8
21,7
Rp354,8 T
2013 34,0
226,4
69,7
24,6
REALISASI 2014
Rp398,7 T
LKPP 2014
40,3
242,9
29,6
85,8
Rp269,1 T 37, 0
90,1
23,1
APBN 2016
Rp273,8 T 124,9
1040 999
3,7
63,3
Rp227,2 T
118,9
37 52
nilai tukar (Rp/USD 1)
2,1
23,2 56,9
2008
APBNP 2015
lifting gas (MBOEDP)
38,0
2007
139,0
lifting minyak (MBDP)
23,6
2006
132,9
hargaminya minyakk harga (USD/barrel) (USD/bar
34,2
SDA Migas & Non Migas
79,4
35,4
Bagian Laba BUMN
PNBP Lainnya
15
Badan Layanan Umum
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA 2010-2016 TRILIUN RUPIAH
2010
Rp59,4 T 9,2
5,9
5,8
20,8
17,7
2011
Rp69,4 T 11,8
7,9
8,0
24,2
17,5
2012
Rp73,5 T 12,3
8,1
4,7
29,9
18,4
2013
Rp69,7 T 12,9
9,8
5,2
21,4
20,3
2014
Rp85,8 T 15,5
APBNP 2015 APBN 2016
14,1
28,9
23,0
Rp90,1 T 8,5
20,5
14,6
25,8
20,7
Rp79,4 T 6,0
7,5
6,7
Domestic Market Obligation (DMO)
5
4,3
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PENYUMBANG PNBP TERBESAR
37,0
22,2
Penjualan Hasil Tambang
Pendapatan dari Penerimaan Kembali Belanja TAYL
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Pendapatan 5 K/L Besar
Kementerian Perhubungan
Rp9,1 T
Rp14,0 T
Kementerian Hukum dan HAM
Rp3,6 T
16
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Rp8,0 T
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Rp2,3 T
Lainnya
INFORMASI APBN 2016
BELANJA NEGARA Belanja K/L
Rp784,1 T
37%
BELANJA NEGARA
Rp2.095,7 T 26%
26%
37% Rp770,2 T Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Transfer Ke Daerah
Belanja Rp541,4 T Non K/L Program Pengelolaan Utang Negara
Rp723,2 T
Program Pengelolaan Subsidi
Dana Desa
Rp184,9 T
Rp182,6 T
Program Pengelolaan Hibah Negara
Rp47,0 T
Rp4,0 T
Program Pengelolaan Belanja Lainnya Rp59,9 T
Program Pengelolaan Transaksi Khusus Rp110,0 T
17
INFORMASI APBN 2016
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI Perlindungan Sosial Rp158,1 T
12% 24% Pendidikan Rp150,1 T
Pelayanan Umum Rp316,5 T
11%
1%
1%
Agama Rp9,8T Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp7,4 T Kesehatan Rp67,2 T 3% Perumahan dan Fasilitas Umum Rp34,7 T T Rp34,6 Lingkungan 1% Hidup Rp12,1 T
BELANJA NEGARA
5%
Rp1.325,5 Rp1.325,6TT
8%
Pertahanan Rp99,6 T
8% 27%
Ketertiban dan Keamanan Rp109,8 T
Ekonomi Rp360,2 T
BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS 26%
Belanja Pegawai
Rp347,5 T*
Rp325,4 T **
14%
0,3%
Rp182,6 T
Rp4,0 T
Subsidi
15%
25%
Belanja Barang
Belanja Modal
Rp201,6 T
4%
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Hibah
Rp54,9 T
14%
Pembayaran Bunga Utang
Rp184,9 T
2%
Belanja Lain Lain
Rp24,7 T
* termasuk kewajiban Pemerintah untuk pensiunan dan kontribusi jaminan kesehatan PNS ** termasuk belanja barang berkarakteristik belanja modal sekitar Rp60 T
18
INFORMASI APBN 2016
BELAN JA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI
APBNP 2015
Rp101,4 T
8%
4%
5% Rp212,1 T
Rp182,6 T
60% 12%
Rp110,0 T
Rp59,9 T
Rp50,2 1T
16% Rp.795,5 T
APBN 2016
Rp4,6 T Rp155,7 T
14%
Rp4,0 T
Program Pengelolaan Belanja Lain nya
59%
Rp784,1 T
14%
Rp184,9 T
Rp1.319,5 T Belanja K/L
8%
Rp1.325,6 T Program Pengelolaan Transaksi Khusus
Program Pengelolaan Subsidi
Program Pengelolaan Hibah Nega ra
FOKUS BELANJA PEMERINTAH PUSAT DALAM APBN 2016
Dimensi Pembangunan Manusia
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan
Kondisi Perlu
19
Program Pengelolaan Utang Nega ra
INFORMASI APBN 2016
i
10 KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN ANGGARAN TERBESAR TRILIUN RUPIAH
118,5
KEMENPUPR
104,1 102,3 99,5
KEMENHAN 57,1
POLRI
51,3
KEMENKES
73,0
63,5
60,3
KEMENAG
57,1 53,3
KEMENDIKBUD
49,2 65,0
KEMENHUB
48,5 43,6
KEMENRISTEK &DIKTI
APBNP 2015 -- Rp 795 T
40,6
APBN 2016 -- Rp 784 T
25,7
KEMENKEU
39,3 32,8 31,5
KEMENTAN
185,7 177,9
K/L LAINNYA
Perkembangan Belanja K/L
795,5
TRILIUN RUPIAH
582,9
784,1
577,2
489,4 417,6 332,9
2010
2011
2012
2013
20
2014
APBNP 2015
APBN 2016
INFORMASI APBN 2016
Dimensi Pembangunan Manusia Dimensi Pembangunan Manusia merupakan Pemenuhan kewajiban dasar, antara lain: Pemenuhan anggaran Pendidikan 20 persen dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan Pemenuhan anggaran Kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas. Penyediaan kebutuhan pokok Perumahan melalui program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui dukungan pembangunan rumah, subsidi bunga kredit, bantuan uang muka, dan FLPP Mengarahkan subsidi yang lebih tepat sasaran Arah Kebijakan:
Bidang Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: APBNP 2015 --Rp53,3 triliun APBN 2016 --Rp49,2 triliun Kementerian Agama: APBNP 2015 --Rp60,3 triliun APBN 2016 --Rp57,1 triliun
Pemenuhan anggaran pendidikan 20% dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan, a.l melalui: Wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Meningkatkan kualitas pembelajaran Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi Kartu Indonesia Pintar sebanyak 19,54 juta siswa
Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dengan target 497,6 ribu
Beasiswa bidik misi dan bantuan siswa miskin sebanyak 306 ribu mahasiswa
Pembangunan unit: 981 unit sekolah baru 14.566 ruang kelas baru 11.625 rehabilitasi ruang kelas
Kemenristek Dikti APBNP 2015 --Rp43,6 triliun APBN 2016 --Rp40,6 triliun
Bidang Perumahan, Air Minum, Sanitasi Kemen PU&PR APBNP 2015 --Rp118,5 triliun APBN 2016 --Rp104,1 triliun
Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (melalui Kementerian Agama): MI/Ula -- 3,6 juta santri MTs/Wustha -- 3,4 juta santri MA/Ulya -- 1,3 juta santri
Arah Kebijakan: Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas akses air minum dan dukungan bagi pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Pembangunan 11.642 unit rusun;
21
Penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 94.000 unit
INFORMASI APBN 2016
Arah Kebijakan:
Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif dan luas, untuk mencapai: Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak Meningkatnya pengendalian penyakit Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta kualitas dan keberlanjutan pengelolaan SJSN kesehatan (dari sisi demand dan supply), termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya
Bidang Kesehatan
Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin secara merata Kementerian Kesehatan APBNP 2015 --Rp51,3 triliun APBN 2016 --Rp63,5 triliun
Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan di 2000 puskesmas
Meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target 77%
BPOM APBNP 2015 APBN 2016
--Rp1,2 triliun --Rp1,6 triliun
Meningkatkan persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 91,5%
BKKBN APBNP 2015 APBN 2016
--Rp3,3 triliun --Rp3,9 triliun
Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita hingga 18,3%
JKN
Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5%
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi dengan target 700 kecamatan
Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan Melanjutkan program prioritas pembangunan untuk memperbaiki kualitas pembangunan.
Arah Kebijakan:
Bidang Kedaulatan Energi Kementerian ESDM APBNP 2015 --Rp15,1 triliun APBN 2016 --Rp8,6 triliun
Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas bumi Meningkatkan pemanfaatan gas bumi dan batubara nasional Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan Meningkatkan peranan Energi Baru Terbarukan dalam Bauran Energi Rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 90,15 %
121 ribu sambungan rumah tangga yang tersambung jaringan gas Kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,62 juta ton
Kapasitas terpasang PLT Bioenergi sebesar 2.069,4 MW Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Air, Surya, dan Angin masing-masing sebesar 1.712,5 MW, 5.534 MW, 92,1 MW, dan 11,2 MW Peningkatan pengembangan infrastruktur ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa sepanjang 10.296 km
22
INFORMASI APBN 2016
Arah Kebijakan:
Bidang Kedaulatan Pangan Kementerian Pertanian APBNP 2015 --Rp32,8 triliun APBN 2016 --Rp31,5 triliun
Kementerian Kelautan dan Perikanan APBNP 2015 --Rp10,6 triliun APBN 2016 --Rp13,8 triliun Kementerian PU & PR APBNP 2015 --Rp118,5 triliun APBN 2016 --Rp104,1 triliun
Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai untuk Mencapai Swasembada dan Peningkatan Produksi Protein Hewani Daging dan Gula Penguatan Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat Penanganan Gangguan Ketahanan Pangan Produksi padi 76,2 juta ton, Produksi jagung 21,4 juta ton Produksi kedelai 1,82 juta ton
Produksi daging sapi/kerbau 588,56 ribu ton Produksi telur 3.393,36 ribu ton Produksi susu 850,77 ribu ton
Embung dan penampung air lainnya 387 buah Bendungan baru 8 buah Normalisasi sungai dan pembangunan/ peningkatan tanggul 184,9 km
Penambahan luas tanam padi 60 ribu ha, Penambahan luas baku lahan padi 200,6 ribu ha, Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 400 ribu ha
Produksi perikanan tangkap sebanyak 6,45 juta ton;
Penyediaan dana cadangan stabilisasi harga pangan Penyediaan dana cadangan beras pemerintah
Arah Kebijakan:
Kemaritiman dan Kelautan
Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan; Percepatan pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional Pemberantasan tindakan perikanan liar Pengembangan ekonomi maritim dan kelautan
Kementerian Kelautan dan Perikanan APBNP 2015 --Rp10,6 triliun APBN 2016 --Rp13,8 triliun Kementerian Perhubungan APBNP 2015 --Rp65,0 triliun APBN 2016 --Rp48,5 triliun
Bakamla APBN 2016
--Rp0,3 triliun
Pembangunan kapal perintis penumpang dan barang sebanyak 100 unit Produksi perikanan budidaya 8,35 juta ton ikan, 11,11 juta ton rumput laut, 1,9 miliar ekor ikan hias, dan produksi garam 3,6 juta ton Kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebesar 73% Cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (11 WPP-NRI) sebesar 65%
23
25 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang difasilitasi pengembangan ekonominya Penyelesaian perkara/kasus tindak pidana di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia yang ditangani/ diproses (P21) sebesar 80% Menurunnya tingkat gangguan keamanan dan pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebesar 80%
INFORMASI APBN 2016
Pariwisata dan Industri Kementerian Pariwisata APBNP 2015 --Rp2,4 triliun APBN 2016 --Rp5,4 triliun
Kementerian Perindustrian APBNP 2015 --Rp4,5 triliun APBN 2016 --Rp3,3 triliun
Arah Kebijakan: Pembangunan Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata Nasional Pembangunan Industri Pariwisata Pembangunan Kelembagaan Pariwisata fasilitasi peningkatan destinasi wisata, budaya, alam dan buatan di 15 lokasi Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional 3,7% Terevitalisasinya industri galangan kapal di 9 lokasi
Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia 12 juta orang passport
Jumlah perjalanan wisatawan nusantara 260 juta perjalanan Pengembangan 10 kawasan industri di Sumatera dan Kalimantan
Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan Menyelaraskan kebijakan Desentralisasi Fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) di K/L ke DAK. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan Perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM. Perluasan dan penajaman program KUR (coverage dan subsidi bunga) yang sudah dimulai tahun 2015
Arah Kebijakan: Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat Kementerian Sosial APBNP 2015 --Rp22,4 triliun APBN 2016 --Rp14,7 triliun
melalui program bantuan sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat Perluasan dan penajaman program KUR (coverage dan subsidi bunga) yang sudah dimulai tahun 2015
Perluasan cakupan perluasan cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat 6 juta KSM Tingkat kemiskinan 9-10% Tingkat pengangguran terbuka 5,2-5,5%
24
Kepesertaan program SJSN Ketenagakerjaan kumulatif 40 juta pekerja formal dan 3,2 juta pekerja informal Subsidi pangan/raskin 15,5 juta RTS dengan harga jual Rp1.600/kg
INFORMASI APBN 2016
Arah Kebijakan: Percepatan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan sektor-sektor strategis ekonomi serta mengurangi kesenjangan ekonomi dan spasial.
Antar Wilayah
Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang 768,7 km dan 8.051,7 m;
Kementerian PU & PR APBNP 2015 --Rp118,5 triliun APBN 2016 --Rp104,1 triliun
Pemeliharaan jalan dan jembatan sepanjang 44.570,2 Km dan 378.310 m; Pembangunan 28,95 km ruas jalan tol.
Kementerian Perhubungan APBNP 2015 --Rp65,0 triliun APBN 2016 --Rp48,5 triliun
Pembangunan jalur kereta api sepanjang 142,12 km sp; Pembangunan jembatan/ underpass/flyover KA sebanyak 33 unit
Kementerian Pertanian APBNP 2015 --Rp32,8 triliun APBN 2016 --Rp31,5 triliun
Pengembangan/perbaikan jaringan irigasi dan optimasi air seluas 400.000 ha
Pembangunan 11.642 unit rusun; Penyediaan fasilitas untuk rumah swadaya sebanyak 94.000 RT; 26 dan 59 lokasi bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana; 15 lokasi bandar udara baru yang dibangun. Pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran sebanyak 221 unit dan 96 trayek perintis
Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 813 unit; Lokasi pembangunan jembatan timbang sebanyak 1 lokasi; Pembangunan dermaga sungai dan danau baru sebanyak 7 dan 1 dermaga
Kondisi Perlu
Arah Kebijakan:
Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi
Penataan/restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis. Komisi Pemberantasan Korupsi APBNP 2015 --Rp0,9 triliun APBN 2016 --Rp1,1 triliun Mahkamah Agung APBNP 2015 --Rp8,6 triliun APBN 2016 --Rp9.0 triliun Polri APBNP 2015 APBN 2016
Kepastian dan Penegakan Hukum
Efektivitas penanganan kasus/perkara tindak pidana korupsi (conviction rate) sebesar 95%; Terselenggaranya pelayanan peradilan umum (165.900 perkara), peradilan agama (10.815 perkara), peradilan militer dan peradilan TUN (56 perkara)
Keamanan dan Ketertiban
Persentase penambahan Almatsus Polri sebesar 13%; Berkurangnya daerah rawan kejahatan dan kegiatan premanisme sebesar 15%; Penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta Sarpras 20% dan pengadaan 143 unit Rantis (matra darat); Pengadaan 130 unit KRI, KAL, Alpung, Ranpur, Rantis (matra laut); Pesawat yang siap operasional sebanyak 150 unit (matra udara)
--Rp57,1 triliun --Rp73,0 triliun
Kementerian Pertahanan APBNP 2015 --Rp102,3 triliun APBN 2016 --Rp99,5 triliun
Kementerian Dalam Negeri APBNP 2015 --Rp6,1 triliun APBN 2016 --Rp5,1 triliun
Komisi Pemilihan Umum APBNP 2015 --Rp1,6 triliun APBN 2016 --Rp1,6 triliun Kementerian PAN & RB APBNP 2015 --Rp0,2 triliun APBN 2016 --Rp0,2 triliun
Meningkatnya pemanfaatan NIK, database kependudukan, dan KTP-el oleh lembaga pengguna pusat pada 25 K/L;
Politik dan Demokrasi
Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi
Terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pilkada provinsi dan kabupaten/kota pada 102 satker Indeks pelayanan publik nasional sebesar 2,5; Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai indeks RB baik (Kategori B ke atas) sebesar 54% (KL); 30% (Prov), dan 15% Kab/Kota
25
INFORMASI APBN 2016
Perbandingan Subsidi Energi, Anggaran Pendidikan, Infrastruktur dan Kesehatan 2010-2016 triliun rupiah 500
Kebijakan pengalihan subsidi energi untuk belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur
400
300
200
100
0
2010
2012
2011 Subsidi Energi
2013
2014 Anggaran Infrastruktur
Anggaran Pendidikan
Mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Belanja Negara
125
400
100
300
75
200
50
100
25
2011
2012
2013
2014
Anggaran Kesehatan
Pemenuhan pertama kali anggaran kesehatan sebesar 5% dari Belanja Negara
500
2010
APBN 2016
Anggaran Kesehatan
Anggaran Pendidikan
0
APBNP 2015
0
APBNP 2015
APBN 2016
2010
Anggaran Infrastruktur
2011
2012
2013
2014
APBNP 2015
APBN 2016
Anggaran Kedaulatan Pangan
Meningkatkan alokasi pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas
Peningkatan produksi untuk mencapai swasembada pangan dan ketersediaan pasokan
375 100
160
300 80
120
225 60 80
150 40 40
75
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
APBNP 2015
Belanja Pemerintah Pusat
2010
APBN 2016 Transfer Ke Daerah
26
2011
2012 Pembiayaan
2013
2014
APBNP 2015
APBN 2016
INFORMASI APBN 2016
SUBSIDI APBN 2016 Arah Kebijakan Subsidi Tahun 2016
Stabilitas harga kebutuhan pokok Daya beli masyarakat tetap terjaga terutama masyarakat miskin Ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan peningkatan produktivitas Daya saing produksi dan akses permodalan UMKM makin meningkat
56%
44% %
Subsidi SubsdiEnergi Energi
Rp102,1 T
Subsidi Nonenergi Subsdi Non energi Rp80,5 T
Subsidi Energi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
%
Subsidi Nonenergi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
27
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN SUBSIDI 2005-2016 200 TRILIUN 4 RUPIAH 71,3
Rp91,5 T 20,2
Rp120,8 T
2005 104,4
24%
16,3
Rp107,4 T
2006 94,6
16%
12,8
Rp150,2 T
2007 116,9
20%
33,3
Rp275,3 T
2008
Rp138,1 T
2009 94,6
15%
43,5
Rp192,7 T
2010
18%
52,8
140,0
Rp295,4 T
2011 255,6
23%
39,7
Rp346,4 T
2012
23%
39,9
306,5
Rp355,0 T
2013 310,0
22%
45,1
Rp392,0 T
APBNP 2014 2014 341,8
Rp212,1 T 137,8
11%
74,3
Rp182,6 T 102,1
21%
50,2 52,7
APBNP 2015
APBN 2016
28%
52,3
223,0
9%
80,5 Subsidi Energi
Subsidi Nonenergi
Persentase terhadap Belanja Negara
28
INFORMASI APBN 2016
SUBSIDI ENERGI APBN 2016
Volume LPG Tabung 3 KG: 6,6 metrik ton
56%
Volume Minyak Tanah: 0,69 juta KL
44% Subsidi listrik terutama untuk golongan pelanggan 450-900 VA
Subsdi BBM
Volume Minyak Solar: 16,0 juta KL
Rp63,7 T
Subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, LGV terutama untuk rumah tangga, usaha mikro, usaha perikanan dan transportasi
Subsdi Listrik Rp38,4 T
Kebijakan Subsidi BBM
Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar dan subsidi (selisih harga) untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg; Melaksanakan efisiensi dan efektivitas subsidi LPG tabung 3 kg; Meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan untuk transportasi Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga Meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi dan dan LPG tabung 3 kg antara lain melalui penggunaan data dan teknologi, dan Meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam pengendalian dan pengawasan BBM bersubsidi dan LPG tabung 3kg
Kebijakan Subsidi Listrik
Meningkatkan rasio elektrifikasi Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik Memberikan subsidi untuk pelanggan rumah tangga miskin dan rentan dengan daya 450 VA dan 900 VA Mengembangkan energi baru dan terbarukan Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan investasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan
29
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN SUBSIDI ENERGI 2005-2016 Rp71,3 T
2004
TRILIUN RUPIAH 2,3 69,0
2005 95,6
8,9
2006 64,2
30,4
Rp94,6 TT Rp94,6
2007 33,1
83,8
Rp104,4 Rp104,4 T T
Rp116,9 T T Rp116,9 Rp223,0 Rp233,0 TT
2008 139,1
BBM, LPG Tabung 3kg, dan LGV
83,9
Rp94,6 T Rp94,6 T
2009 45,0
Listrik
49,5
Rp140,0 T T Rp140,0
2010 82,4
57,6
Rp255,6 Rp255,6 T T
2011 165,2
90,4
Rp306,5 Rp306,5 T T
2012 211,9
94,6
Rp310,0 T T Rp310,0
2013 100,0
210,0
Rp341,8 T
REALISASI 2014 2014
101,8
240,0
APBNP 2015
Rp137,8 T 64,7
73,1
Rp102,1T
APBN 2016 63,7
38,4
Volume Konsumsi BBM Bersubsidi 2005-2016
JUTA KILO LITER
59,7
2005
45,0
37,5
2006
38,7
2007
38,1
2008
37,0
2009
38,2
2010
41,8
2011
2012
46,2
46,0
2013
2014
17,9
2015
30
16,7
2016
INFORMASI APBN 2016
SUBSIDI NONENERGI APBN 2016
Rp
% Subsidi Bunga Kredit Program Rp16,5 T
Mendukung program pengembangan UMKM, peningkatan ketahanan pangan, dan program diversifikasi energi.
Subsidi Pangan Rp21,0 T
Penyediaan beras dengan harga tebus/ jual Rp1.600/Kg bagi 15,5 juta RTS @15 Kg/ RTS selama 12 bulan.
Subsidi Benih Rp1,0 T
Membantu petani memenuhi kebutuhan benih dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
21%
26%
1%
5% Subsidi PSO Rp3,8 T
10%
Diberikan untuk penumpang angkutan kereta api, penumpang angkutan kapal laut kelas ekonomi, dan penyediaan informasi publik.
Subsidi Nonenergi Rp80,5 T 37%
Subsidi Pajak Rp8,2 T
Mendukung program stabilitas harga kebutuhan pokok dan pengembangan industri strategis.
Subsidi Pupuk Rp30,1 T
Membantu petani memenuhi kebutuhan pupuk dengan harga terjangkau, serta mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan.
31
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN SUBSIDI NONENERGI 2005-2016 TRILIUN RUPIAH 1,3 0,10,1
2004
Rp20,2 T
TRILIUN RUPIAH 4,8 1,2 0,7 12,0
Rp16,3 T
2005 6,4
2,5
0,9
6,2 0,10,3
Rp12,8 T
2006 5,3
3,2
6,2 0,9 0,3 0,5 1,5
Rp33,3 T
2007 6,6
6,3
1,0 0,3
17,1
1,0 0,3
2008 12,1
15,2
21,0
1,7 0,9
Rp52,3 T
1,6
Rp43,5 T
2009 13,0
18,3
8,2
1,3
1,1 2,2
Rp52,8 T
2010 15,2
18,4
14,8
1,4
0,8
0,1
Rp39,7 T
2011 16,5
16,3
3,4
1,8 1,5 0,1
Rp39,9 T
2012 14,0
19,1
3,8
1,9 1,1
0,4
Rp45,1 T
2013 17,6
20,3
4,1
1,5 1,1
0,3
REALISASI 2014 2014 18,2
21,0
5,8
2,1 2,
2,8
Rp50,2 T 0,9
APBNP 2015 18,9
39,5
9,2
3,3
2,5
Rp74,3 T
1,0
APBN 2016
Subsidi Pangan
8,2
30,1
21,0
Subsidi Pupuk
Subsidi Bunga Kredit Program
Subsidi Pajak
Subsidi PSO
Subsidi Lainnya
32
3,8
16,5
Subsidi Benih
Rp80,5 T
INFORMASI APBN 2016
PEMBAYARAN BUNGA UTANG APBN 2016
91%
Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Rp168,5 T
9%
Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri Rp16,4 T KEBIJAKAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG 2016 Memenuhi kewajiban Pemerintah untuk menjaga kredibilitas dan kesinambungan pembiayaan
33
Menjaga efisiensi pembayaran bunga utang, antara lain melalui pemilihan komposisi instrumen utang dan melaksanakan transaksi lindung nilai.
INFORMASI APBN 2016
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
Dana Desa Rp47,0 T
1%
Dana Insentif Daerah Rp5,0 T Dana Keistimewaan DIY Rp0,5 T
6%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Rp770,2 T
2%
Dana Otonomi Khusus Rp17,2 T
91%
Dana Bagi Hasil Rp106,1 T
Dana Alokasi Umum
Rp385,4 T
56%
Dana Transfer Umum
Rp491,5 T
44%
Dana Perimbangan Rp700,4 T
70% 30% 30% Dana Transfer Umum
34
Dana Transfer Khusus
Dana Nonfisik Rp123,5 T
59%
Dana Transfer Khusus
Rp208,9 T
41%
Dana Fisik Rp85,5 T
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 2005-2016 5,2
2004
Rp129,7 T
TRILIUN RUPIAH 122,9
1,6
5,5
2005
Rp150,5 T 143,2
1,8
0,6
2006
Rp226,2 T 222,1
3,5
5,3
2007
Rp253,3 T 244,0
4,0
6,2
2008
Rp292,4 T 278,7
7,5
11,8
Rp308,6 T
2009 287,3
9,5
18,9
Rp344,7 T
2010 316,7
9,1
53,7
Rp411,3 T
2011 347,2
10,4
57,4
Rp480,6 T
2012 411,3
12,0
0,1
Rp511,3 T
2013 430,4
2014 APBNP 2014
13,4
477,1 491,9
69,3 0,5 0,4
Rp573,7 Rp596,5TT 80,1 87,9 0,5
16,1
APBNP 2015
Rp664,6 T 17,1
516,4
104,4 20,8 5,0 0,5
APBN 2016
Rp770,2 T 700,4
17,2
Dana Perimbangan
Dana Transfer Lainnya
Dana Desa
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan DIY
Dana Insentif Daerah
35
47,0
INFORMASI APBN 2016
PERUBAHAN POSTUR TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Postur Transfer ke Daerah dan Dana Desa
2015
2016
Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah Dana Perimbangan
Dana Perimbangan DBH DAU DAK
Dana Transfer Umum
DBH DAU
Dana Transfer Khusus
DAK Fisik DAK Nonfisik
Dana Transfer Lainnya
Dana Insentif Daerah
Dana Otonomi Khusus
Dana Otonomi Khusus
Dana Keistimewaan DIY
Dana Keistimewaan DIY
Dana Desa
Dana Desa
Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Meningkatkan alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia sebagai negara desentralisasi fiskal Melakukan perubahan struktur dan ruang lingkup Transfer ke Daerah dan Dana Desa agar lebih sesuai dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta kebutuhan pendanaan daerah Meningkatkan kualitas penganggaran dan penyaluran DBH guna meningkatkan kepastian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran Reformulasi alokasi DAU guna meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
36
Reformulasi dan penguatan DAK untuk mendukung Nawacita dan pencapaian prioritas nasional Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY Reformulasi DID untuk memberikan penghargaan yang lebih besar kepada daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan keuangan, perekonomian, dan kesejahteraan daerah Peningkatan alokasi Dana Desa minimal 6 persen dari dan di luar Transfer ke Daerah sesuai Road Map Dana Desa tahun 2015-2019
Rp13,0 T
37
Rp6,3 T
Bengkulu
Sumatera Barat
Rp14,1 T
Rp23,3 T
Sumatera Utara
Nanggroe Aceh Darussala m
Rp4,2 T
Rp12,5 T
Lampung
Rp8,0 T
Rp35,9 T
Jawa Tengah
Rp11,7 T
Sumatera Selatan
Bangka Belitung
Rp7,7 T
Jambi
Rp3,8 T
Kepulauan Riau
Banten
Rp7,0 T
Riau
Rp385,4 T
Jawa Barat
Rp33,1 T
DI Yogyakarta
Rp10,0 T
Kalimantan Tengah
Rp11,7 T
Kalimantan Barat
Dana Alokasi Umum
Jawa Timur
Rp38,3 T Rp6,8 T
Bali
Kalimantan Selatan
Rp7,7 T
Rp8,2 T
Nusa Tenggara Barat
Rp17,3 T
Sulawesi Selatan
Rp4,2 T
Sulawesi Barat
Rp4,3 T
Kalimantan Timur
Rp3,3 T
Kalimantan Utara
Rp9,2 T
Rp13,0 T
Nusa Tenggara Timu r
Rp9,5 T
Rp4,0 T
Gorontalo
Rp8,2 T
Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Tengah
Rp7,5 T
Maluku
Rp6,1 T
Maluku Utar a
Papua
Rp22,5 T
Papua Barat
Rp7,9 T
INFORMASI APBN 2016
INFORMASI APBN 2016
Dana Bagi Hasil
Rp106,1 T
Dialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DBH Pajak: APBN 2016 Rp51,5 T
DBH Sumber Daya Alam: APBN 2016 Rp54,6 T
Dana Transfer Khusus
Rp208,9 T DAK FISIK
DAK NONFISIK Rp123,5 T
Rp85,4 T
DAK Reguler Pendidikan
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp43,9 T
Rp55,1 T
Rp2,7 T
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Rp2,3 T PAUD (BOP)
Kesehatan dan KB Rp16,4 T Perumahan, Permukiman, Air Minum & Sanitasi Rp0,8 T
Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp71,0 T
Kedaulatan Pangan Rp8,3 T Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp1,6 T
Tambahan Penghasilan Guru PNSD Rp1,0 T
Energi Skala Kecil Rp0,7 T Kelautan dan Perikanan Rp1,3 T
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Rp0,4 T Desentralisasi
Prasarana Pemerintahan Daerah Rp0,3 T Transportasi Rp21,6 T Sarana Perdagangan, Industri Kecil Menengah & Pariwisata Rp1,5 T DAK Infrastruktur dan Publik Daerah Rp27,5 T DAK Afirmasi
BOK dan BOKB Rp4,6 T
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Rp0,3 T UKM, dan Ketenagakerjaan
Rp2,8 T
38
INFORMASI APBN 2016
Dana Otonomi Khusus
Rp17,2 T
Dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat terutama ditujukan untuk pembiayaan Pendidikan dan Kesehatan. Dana Otsus Provinsi Aceh terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Selanjutnya Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dermaga, sarana transportasi darat, sungai maupun laut dalam rangka mengatasi keterisolasian dan kesenjangan penyediaan infrastruktur antara Papua dan Papua Barat dengan daerah lainnya Alokasi Otsus Rp7,7 T Provinsi Aceh
Alokasi Otsus Rp2,3 T Provinsi Papua Barat Alokasi Tambahan Rp0,6 T Infrastruktur Provinsi Papua Barat
Alokasi Otsus Rp5,4 T Provinsi Papua Alokasi Tambahan Rp1,2 T Infrastruktur Provinsi Papua
Dana Insentif Daerah
Rp5,0 T
Kriteria: Dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja Tujuan: Memberikan penghargaan (reward) kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam: - Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah - Pelayanan Dasar Publik - Perekonomian dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi)
Dana Keistimewaan DIY
Rp0,5 T
Dialokasikan untuk mendanai urusan Keistimewaan DIY, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang
Dana Desa
Rp47,0 T Dana Desa diperuntukkan antara lain bagi: (1) mendanai penyelenggaraan pemerintahan, (2) pelaksanaan pembangunan, dan (3) pemberdayaan masyarakat desa. Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memerhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 % dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah.
39
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN 2005-2016 Kebijakan Defisit Anggaran diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang
TRILIUN RUPIAH 20, 3
2005
0,52
Langkah-langkah yang dilakukan dalam menjaga kesinambungan fiskal adalah dengan mengendalikan defisit dalam batas aman, mengendalikan rasio utang terhadap PDB, dan mengendalikan keseimbangan primer
40,0
2006
1,28
0,87
29,1
58,3
2007
2008
0,77
14,4
1,55
1,26
49,8
94,5 4,1
2,11
0,08
Defisit APBN (triliun Rupiah)
129,8 1,58
2009
2,40
Defisit LKPP (triliun Rupiah)
88,6
Defisit LKPP (% terhadap PDB)
2010
2011
2012
133,7 46,8
150,8 84,4
Defisit APBN (% terhadap PDB)
2,14
0,73
2,09
1,14
153,3
190,1 1,86
2,23
224,2
2013
2,38
2,24 209,5
241,5
2014
2,30
2,40
216,7
APBNP 2015 2015
222,5 1,90
APBN 2016 2016
273,2 2,15
40
INFORMASI APBN 2016
PEMBIAYAAN ANGGARAN
PEMBIAYAAN Rp273,2 T
Rp
Rp
Utang
Rp330,9 T
Rp
Penerbitan SBN Neto Rp327,2 T
Pinjaman Dalam Negeri Neto Rp3,3 T
Non Utang -Rp57,7 T
Perbankan Dalam Negeri Rp5,5 T Non Perbankan Dalam Negeri -Rp63,2 T
Pinjaman Luar Negeri Neto Rp0,4 T Pinjaman luar negeri neto direncanakan positif dengan maksud untuk 1. Mengurangi beban biaya penarikan utang (cost of borrowing) secara keseluruhan 2. Mengurangi risiko pasar dari pengelolaan SBN 3. Diversifikasi portofolio utang Pemerintah 4. Mendukung cadangan devisa Angka negatif pada nonutang dan nonperbankan dalam negeri menunjukkan nilai komponen pengeluaran pembiayaan di dalamnya lebih besar dari pada komponen penerimaannya.
41
INFORMASI APBN 2016
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 2005-2016 TRILIUN RUPIAH (1,2)
2005
Rp8,9 T 10,1 20,0
2006
Rp29,4 T 9,4 11,9
Penurunan pembiayaan anggaran pada tahun 2010 karena menyesuaikan dengan menurunnya realisasi defisit APBN dari target yang ditetapkan
Rp42,5 T
2007
30,6 16,6
Rp84,1 T
2008
Nonutang
67,5
Utang 28,7
2009
83,9
4,6
Pembiayaan Anggaran
Rp112,6 T
Rp91,6 T
2010
86,9 28,3
2011
Rp130,9 T 102,7
38,1
2012
Rp175,2 T 137,0
18,1
Rp237,4 T
2013 (, ) (4,3) (3,4)
219,3
Rp248,9 Rp246,6 T
APBNP 2014 2014 250,0 3,2
(56,9)
APBNP 2015
Rp222,5 T (57,7)
279,4
Rp273,2 T
APBN 2016
42
330,9
INFORMASI APBN 2016
Kebijakan Pembiayaan Anggaran APBN 2016
Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah BUMN sebagai agen pembangunan antara lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, dan kemaritiman Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman Membuka akses pembiayaan pembangunan dan investasi kepada masyarakat secara lebih luas antara lain melalui penerbitan obligasi ritel Mengoptimalkan dana kelolaan BLU dalam rangka pembiayaan pembangunan termasuk memperluas akses sektor UMKM, perumahan murah dan pendidikan Memprioritaskan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) untuk mendukung pembangunan infrastruktur Memberikan penjaminan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
Kebijakan Pembiayaan Utang
Kebijakan Pembiayaan Non Utang
Mengendalikan rasio utang terhadap PDB Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar obligasi domestik Mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, terutama untuk bidang infrastruktur dan energi Meningkatkan pemanfaatan fasilitas pinjaman sebagai alternatif instrumen pembiayaan Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM)
43
Mendukung pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi melalui alokasi dana investasi pemerintah, dan kewajiban penjaminan Mendukung peningkatan ekspor melalui alokasi PMN Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/lembaga keuangan internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal melalui alokasi PMN Mendukung pemenuhan ketersediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baik melalui program PMN, maupun dana bergulir serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tepat sasaran Mendukung peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, dan mendukung usaha pemerintah dalam melakukan perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam
INFORMASI APBN 2016
Pengeluaran Pembiayaan APBN 2016 Pengeluaran pembiayaan anggaran 2016 terutama dialokasikan untuk PMN kepada BUMN/ lembaga, antara lain guna mendukung agenda program prioritas Pemerintah yang tertuang dalam Nawacita Dana PMN digunakan untuk melakukan investasi dalam rangka pelaksanaan program prioritas Pemerintah, sekaligus untuk memperbaiki dan memperkuat struktur permodalan BUMN/ lembaga Dana PMN diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BUMN/lembaga untuk me-leverage pendanaan yang selanjutnya akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan/atau percepatan pelaksanaan program prioritas Pemerintah. Rapat Paripurna DPR RI memutuskan bahwa PMN dikembalikan lagi pada komisi-komisi terkait yang akan dibahas dalam RAPBN Perubahan tahun 2016 Pengeluaran pembiayaan 2016 juga dialokasikan untuk PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional, dana bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, Kewajiban Penjaminan, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda. Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda Rp5,9 T PT PLN Rp4,0 T digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi melalui pembangunan/ restrukturisasi pembangkit listrik (PLTU, PLTA, dan PLTG) PT Pertamina Rp1,6 T digunakan untuk pembangunan geothermal sebagai sumber energi listrik yang ramah lingkungan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp15,0 M digunakan untuk fasilitas penjaminan proyek infrastruktur dalam rangka mendorong dan mempercepat pembangunan proyek-proyek infrastruktur Pemprov DKI Jakarta Rp184,7 M digunakan untuk pengendalian banjir Jakarta melalui pengerukan dan rehabilitasi sungai, kanal dan waduk, serta rehabilitasi/penguatan tanggul
PMN kepada BUMN Menurut Prioritas Kemandirian Ekonomi Nasional Rp1,5 T Pengembangan Industri Strategis Rp3,9 T
4%
Kedaulatan Pangan Rp4,2 T
10%
10% 51%
Kedaulatan Energi Rp10,0 T
25%
44
Infrastruktur dan Maritim Rp20,7 T
INFORMASI APBN 2016
Kebijakan PMN BUMN yang melaksanakan kebijakan/program Pemerintah dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak Peningkatan kapasitas usaha BUMN antara lain dalam rangka peningkatan kualitas infrastruktur, kedaulatan pangan dan energi dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara Mempertahankan porsi kepemilikan, sehingga Pemerintah masih dapat mengendalikan BUMN yang bersangkutan
PMN pada Organisasi/Lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain, bertujuan untuk: Memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota serta mempertahankan proporsi kepemilikan saham (shares) dan hak suara (voting rights). Memperoleh manfaat yang maksimal bagi kepentingan nasional, didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku dan memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran dan kemampuan keuangan negara.
Mempertimbangkan efek pengganda bagi pertumbuhan ekonomi;
Rincian PMN
Mendukung Program Kedaulatan Pangan Perum Bulog Rp2,0 T, untuk mempercepat pembangunan unit-unit modern rice milling plant, drying centre beserta SILO dan Cold Storage, guna mempercepat proses pengeringan, pengolahan, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan gabah/beras, jagung, produk hortikultura dan daging PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp692,5 M (konversi utang pokok RDI), untuk revitalisasi pabrik gula, pengembangan bisnis sawit, dan pengembangan bisnis properti yang dimiliki perseroan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp1,0 T, untuk mendukung penugasan sebagai stabilisator harga gula PT Perikanan Nusantara Rp29,4 M, PMN (konversi Piutang SLA/RDI) untuk memperbaiki struktur permodalan perseroan sehingga kinerja keuangan perseroan akan semakin baik PT Pertani Rp500,0 M untuk peningkatan kuantitas benih padi, jagung hibrida, kedelai, gabah, dan beras
45
Mendukung Program Kedaulatan Energi PT PLN Rp10,0 T, untuk mendukung pendanaan proyek 35.000 MW sampai dengan tahun 2019 serta membiayai pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Mendukung Program Pengembangan Industri Strategis PT Krakatau Steel Rp1,5 T (tunai) dan Rp956,5 M (non tunai), untuk mendukung pembiayaan pembangunan Hot Strip Mill (HSM) #2 dan pembangunan pembangkit listrik. PT Industri Kereta Api Rp1,0 T, untuk mendukung proyek KRL Airport Link Bandara Soekarno-Hatta, serta pembangunan workshop di Gresik. PT Barata Indonesia Rp500,0 M, untuk pengembangan pabrik pengecoran (foundry), pembangunan pabrik pusat penempaan (forging) dan permesinan (machining center), serta pengembangan pabrik industri agro.
INFORMASI APBN 2016
Mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional PT Asuransi Kredit Indonesia, dan Perum Jamkrindo, masing-masing Rp500,0 M, dalam rangka pelaksanaan penjaminan KUR bagi KUMKM. PT BPUI Rp500,0 M, untuk meningkatkan kapasitas perusahaan dalam melakukan penyaluran kredit kepada KUMKM.
Mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Maritim PT Sarana Multi Infrastruktur Rp4,2, T, untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Rp1,0 T, untuk memperkuat struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha PT PII untuk melakukan penjaminan dalam proyek infrastruktur. PT Sarana Multigriya Finansial Rp1,0 T, untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan. PT Jasa Marga Rp1,3 T, untuk melaksanakan pembangunan proyek jalan tol baru. PT Hutama Karya Rp3,0 T, untuk melaksanakan penugasan Pemerintah dalam melakukan pengusahaan jalan tol di Sumatera PT Wijaya Karya Rp4,0 T, untuk melaksanakan proyek infrastruktur antara lain pembangkit listrik, Kawasan Industri Kuala Tanjung, Pembangunan Water Treatment Plant serta jalan tol. PT Pembangunan Perumahan Rp2,3 T, untuk melaksanakan proyek di bidang infrastruktur berupa pelabuhan dan kawasan industri pelabuhan serta jalan tol.
46
Perum Perumnas Rp250 M (tunai) dan Rp235,4 M (konversi utang pokok RDI), untuk mempercepat pengadaan lahan dan penyediaan rumah, baik rumah tapak maupun rumah susun untuk masyarakat menengah ke bawah. PT Pelni Rp564,8 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kemampuan perseroan dalam pendanaan investasinya. PT Angkasa Pura II Rp2,0 T, digunakan dalam rangka pembebasan lahan untuk pembangunan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta PT Amarta Karya Rp32,1 M (konversi utang pokok SLA) untuk meningkatkan kapasitas usaha dan percepatan program prioritas Pemerintah terkait infrastruktur energi. PT Pelindo III Rp1,0 T, untuk melaksanakan program pembangunan dan pengembangan aksesibilitas laut; pengembangan pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia; serta pengembangan terminal penumpang, pelayaran rakyat dan fasilitas penunjang pelabuhan.
INFORMASI APBN 2016
GLOSSARY Keseimbangan primer
menggambarkan kemampuan Pemerintah membayar pokok dan bunga utang dengan menggunakan pendapatan negara. Keseimbangan primer merupakan total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Apabila nilai keseimbangan primer negatif, maka Pemerintah harus menerbitkan utang baru untuk membayar pokok dan bunga utang. Sebaliknya apabila nilai keseimbangan primer positif, maka Pemerintah bisa menggunakan sumber pendapatan negara untuk membayar sebagian atau seluruh pokok dan bunga utang.
Pajak
Terdiri atas penerimaan PPh Migas, PPh Nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.
Kepabeanan dan Cukai
Terdiri atas penerimaan cukai (hasil tembakau, etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol), bea masuk, dan bea keluar.
PNBP
Terdiri atas penerimaan SDA Migas, SDA Nonmigas (pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi), bagian laba BUMN, PNBP lainnya (PNBP yang dipungut oleh K/L), serta Pendapatan BLU.
Penerimaan Hibah
Terdiri atas penerimaan hibah yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri.
Tax ratio
dalam definisi luas membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat), penerimaan SDA migas dan pertambangan minerba dengan PDB nominal. Sedangkan tax ratio dalam definisi sempit membandingkan total nilai penerimaan perpajakan (pajak pusat) dengan PDB nominal.
Pembayaran Bunga Utang
Belanja Pemerintah Pusat atas penggunaan utang dalam dan luar negeri. Dihitung dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk biaya yang timbul terkait pengelolaan utang.
Transfer ke Daerah
Dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antardaerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah.
Belanja Kementerian Negara/Lembaga
Anggaran belanja yang dialokasikan melalui Kementerian Negara/ Lembaga untuk membiayai urusan tertentu dalam pemerintahan.
Belanja lainnya
Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban Pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja Kementerian Negara/Lembaga, transfer daerah, subsidi, pembayaran bunga utang, dan dana desa, antara lain untuk pembayaran pensiun PNS dan TNI/Polri.
Dana Desa
Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Subsidi
Pemberian dukungan dalam bentuk alokasi anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak sesuai kemampuan keuangan negara.
47
INFORMASI APBN 2016
GLOSSARY Belanja Menurut Fungsi, terdiri dari: Fungsi Pelayanan Umum a.l. terdiri atas Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Anggaran PBI Jamkes), Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya, Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dan seluruh Belanja Non K/L (Subsidi, Pembayaran Bunga Utang, Belanja Lain-lain); Fungsi Pertahanan a.l. terdiri atas Pengadaan Barang dan Jasa Militer, Produksi Alutsista Industri dalam Negeri dan Pengembangan Pinak Industri Pertahanan, Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat, Laut dan Udara; Fungsi Ketertiban dan Keamanan a.l. terdiri atas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah, Pengembangan Peralatan Polri, Peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan Masyarakat di Bidang Lantas; Fungsi Ekonomi a.l. terdiri atas Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api, Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; Fungsi Lingkungan Hidup a.l. terdiri atas Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan, dan Pengelolaan Pertanahan Provinsi; Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum a.l. terdiri atas Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Fungsi Kesehatan a.l. terdiri atas Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan, Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Fungsi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif a.l. terdiri atas Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata, Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri; Fungsi Agama a.l. terdiri atas Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Budha; Fungsi Pendidikan a.l. terdiri atas Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD, SMP, dan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan; Fungsi Perlindungan Sosial a.l. terdiri atas Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan).
Subsidi Energi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan BBM, BBN,LPG tabung 3 kg, LGV, dan tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.
Subsidi Nonenergi
Alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga yang memproduksi dan/atau menjual barang dan/ atau jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah selain produk energi.
Dana Perimbangan
merupakan dana yang bersumber dari pendapatan dalam APBN yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Otonomi Khusus
diberikan kepada daerah-daerah yang menjalankan otonomi khusus, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh
Dana Transfer Lainnya
merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kebijakan tertentu berdasarkan undangundang.
48
INFORMASI APBN 2016
GLOSSARY Dana Alokasi Umum
dialokasikan sebagai alat pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah.
Dana Bagi Hasil Dialokasikan kepada daerah bersumber dari pendapatan APBN berdasarkan persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Insentif Daerah diberikan kepada daerah berprestasi. DID diberikan agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini WTP/WDP Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah dan menetapkan APBD secara tepat waktu.
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah dana yang dialokasikan untuk penyelenggaraan urusan keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi: a) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; b) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; c) kebudayaan; d) pertanahan; dan e) tata ruang
SBN
meliputi surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN)
Pinjaman dalam negeri neto
merupakan semua penarikan pinjaman dari pemberi pinjaman dalam negeri dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri
Pinjaman luar negeri neto
merupakan semua penarikan pinjaman luar negeri berupa pinjaman program dan pinjaman proyek dikurangi dengan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.
Pembiayaan nonutang dari perbankan dalam negeri
berasal dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman.
Pembiayaan nonutang dari non perbankan dalam negeri
terdiri atas penerimaan dari hasil pengelolaan aset dan penerimaan kembali investasi, dikurangi pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal negara, dana bergulir, dan kewajiban penjaminan.
49
INFORMASI APBN 2016
dddddd
50
INFORMASI APBN 2016
KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jenderal Anggaran Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jalan Dr Wahidin Raya No.1 www.anggaran.depkeu.go.id
51
