PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Prof.DR.Ir. Mohammad NUH, DEA Menteri Komunikasi & Informatika RI
ABSTRAK Pada makalah ini akan dipaparkan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa hal yang diuraikan pada kesempatan ini meliputi urgensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam menunjang good government, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur. Selain itu, juga diuraikan mengenai problem krisis energi dan kenaikan BBM yang sangat berpengaruh signifikan terhadap pembangunan infrastruktur. Dunia pendidikan sebagai centre of excellence diharapkan mampu bertindak lebih kreatif, lebih inovatif menawarkan gagasan-gagasan cerdas dalam menciptakan teknologi Informasi baru yang menunjang pembangunan infrastruktur. Kata kunci : Teknologi Informasi, Good Government , Pembangunan Infrastruktur
1.
PENDAHULUAN
Kelembagaan ini bertugas melakukan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih sinergis, efisien dan efektif.
Dalam realitas empirik kehidupan berbangsa dan bernegara tentu tidak bisa dilepaskan dari ketersedianya infrastruktur. Hal ini karena ketersediaan infrastruktur diharapkan dapam memacu pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kesejahteraan rakyat.
2.
Penyelenggaraan seminar nasional yang membahas pemanfaatan IT (information technology) dalam pembangunan infrastruktur seperti ini patut disambut dengan baik. Hal ini karena kegiatan yang digagas oleh Program Diploma Teknik Sipil ITS ini merupakan salah satu wujud nyata dari upaya kita bersama, terutama dunia pendidikan untuk terus mencari peluang pemanfaatan teknologi informasi bagi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Melalui kegiatan ilmiah seperti ini diharapkan agar dunia pendidikan sebagai centre of excellence, mampu bertindak lebih kreatif, lebih inovatif menawarkan gagasan-gagasan cerdas dalam menciptakan teknologi Informasi baru yang menunjang pembangunan infrastruktur.
Perserikatan Bangsa Bangsa dalam MDGs (Milenium Development Goals) telah menetapakan pentingnya ketersediaan Oleh karena itu, infrastruktur.
Indonesia berkewajiban untuk merealisasikan pembangunan infrastruktur agar target MDGs pada tahun 2015 dapat tercapai. Dalam penyediaan infrastruktur tentunya perlu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan ekternal yang semakin cepat, salah satunya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mengadaptasi perubahan lingkungan eksternal yang semakin akseleratif, pemerintah telah merestrukturisasi kelembagaan teknologi informasi dan komunikasi melalui Peraturan Presiden No.9 Tahun 2005, dan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2005. Kelembagaan Kementerian Komunikasi dan Informasi telah direstrukturisasi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika (Dekominfo). ISBN No. 978-979-18342-0-9
IT DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
Perkembangan teknologi informasi ini merupakan indikator yang memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia hari ini sudah mulai memasuki era masyarakat infromasi dan sekaligus masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge based society),
1
Prof.Dr.Ir. Mohammad Nuh, DEA
seperti yang diramalkan oleh Alvin Toffler (1991) tentang tiga gelombang perubahan besar. Ramalan Alven Tofler (futurolog) tentang tiga gelombang perubahan memang telah menjadi kenyataan. Gelombang pertama ialah lahirnya masyarakat pertanian, gelombang kedua tumbuhnya masyarakat industri, dan gelombang ketiga munculnya masyarakat informasi yang kemudian disusul dengan munculnya masyarakat berbasis pengetahuan.
kasus masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya karena kurang siapnya aparatur pemerintah dan masyarakat. Pembangunan teknologi informasi harus diselaraskan dengan tujuan pemberian layanan oleh pemerintah, untuk memberikan layanan yang optimal pada masyarakat dan dunia usaha nasional. Aktifitas pemberian layanan pemerintahan yang baik, efisien dan terintegrasi serta transparan hendaknya menjadi tujuan utama dalam pembangunan teknologi informasi, bukan semata-mata melengkapi aktifitas pemerintahan dengan perangkat keras maupun perangkat lunak saja.
Pada gelombang ketiga ini masyarakat yang semakin menyadari kegunaan dan manfaat informasi, serta memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses, memanfaatkan dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah (added value) dalam peningkatan kualitas kehidupan. Keandalan teknologi informasi di hampir seluruh akses kehidupan manusia menjadikan teknologi sebagai sumber bagi munculnya peradaban baru (new second life section). Singkatnya, tidak ada satu pun bidang kehidupan bangsa ataupun sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembangunan infrastruktur menjadi suatu keniscayaan.
Orientasi pembangunan tentu harus memiliki keberpihakan pada kepentingan rakyat. Aspek keberpihakan dalam pembangunan ICT ini penting mengingat penerapan ICT yang kini berkembang pesat masih lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Sementara itu, penerapan ICT di daerahdaerah pedesaan dan atau daerah-daerah terpencil pembangunannya relatif berjalan lambat. Kedepan, kebijakan penerapan teknologi informasi dan komunikasi harus diorientasikan dapat menjangkau seluruh wilayah nusantara, yakni sampai pada lokasi-lokasi yang selama ini belum tersentuh. Pemasyarakatan teknologi informasi dan komunikasi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap terciptanya good government. Jika saat ini masih ada sekitar 40 ribu desa dan daerah terpencil yang belum tersentuh dengan teknologi telekomunikasi, maka kedepan diharapkan semuanya akan dapat sudah tersentuh dan secara bertahap nantinya akan dapat menikmati aneka layanan teknologi informasi.
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan infrastruktur diharapkan bisa memberi nilai tambah, added value, dalam setiap sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan ICT (information comunication technology) dapat digunakan untuk meningkatkan perbaikan pelayanan pelayanan publik. Diakui atau tidak, penggunaan teknologi informasi dibeberapa institusi swasta maupun pemerintah seperti : e-commers, e-business, maupun eprocurement telah mendorong aktifitas dunia usaha dan pelayanan publik menjadi lebih baik.
3.
Penerapan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintahan atau e-government telah memberikan dampak positif yang menggembirakan. Pelayanan menjadi lebih cepat, lebih mudah dan semakin terintegrasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Namun, implementasi e-government pada beberapa
ISBN No. 978-979-18342-0-9
PROBLEM KRISIS ENERGI
Pemadaman listrik secara bergilir yang dilanjutkan dengan diterapkannya pergeseran waktu kerja merupakan contoh permasalahan krisis energi yang paling mutakhir. Fenomena krisis energi ini nampaknya akan menjadi persoalan serius pada tahun-tahun mendatang. Hal ini terjadi karena penggunaan energi listrik akan terus menerus bertambah dari tahun ke tahun, 2
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembangunan Infrastruktur
sementara persediaan energi listrik tetap bahkan terkadang berkurang. Hal serupa juga terjadi pada pada penggunaan minyak.
Negara) dimasa mendatang, lantaran alokasi untuk subsidi BBM terus membengkak. Jelasnya, jika harga BBM tetap tidak dinaikkan maka jangan kaget kalau suatu saat nanti besaran subsidi BBM akan memakan sebagian besar dari nilai APBN. Dengan kata lain postur APBN-P kita menjadi tidak sehat atau tidak wajar. Pada gilirannya hal ini tentu akan mengurangi jatah atau alokasi anggaran untuk programprogram dibidang lainnya, seperti: pendidikan, kesehatan, penanganan pengungsi, dan program yang besentuhan langsung dengan kepentingan publik lainnya, seperti pembangunan infrastruktur. Jika alokasi untuk program lainnya termakan untuk subsidi BBM atau alokasinya sangat minim tentu saja berpengaruh negatif terhadap fungsi pelayanan yang musti diberikan kepada rakyatnya, apalagi jika program-program tersebut sampai tidak terealisir.
Penggunaan minyak untuk berbagai keperluan yang semakin tinggi mengakibatkan kebutuhan terhadap bahan bakar tersebut juga semakin besar. Secara makro, permintaan minyak di dunia terus meningkat, sementara persediaannya tidak bisa bertambah secara signifikan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan harga minyak di dunia melambung. Akhirnya, saat ini seluruh dunia mengalami berbagai persoalan yang sangat kritis, yakni krisis energi. Di Indonesia misalnya, kalau tidak ada penemuan baru minyak kita tinggal 18 tahun, gas kita tinggal 60 tahun lagi, batubara kita, alhamdulillah lebih panjang sedikit, tetapi akan habis dalam waktu 150 tahun. Sementara, kian lama penggunaan energi akan terus menerus bertambah. Oleh karea itulah, marilah kita berpikir ke depan, bagaimana kita bisa menyiapkan energi untuk kebutuhan hidup bagi rakyat Indonesia, yang dalam kurun waktu 10-20 tahun mendatang jumlahnya diperkirakan mencapai 250 juta jiwa?
Perkembangan minyak dunia terus meningkat dan diprediksikan akan mencapai US$200 per barel, meski beberapa hari terakhir sempat menunjukkan penurunan. Penurunan harga minyak dunia ini diperkirakan oleh beberapa pengamat hanya bersifat sesaat.
Untuk energi listrik, sejak Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 sampai sekarang ini, kapasitas tenaga listrik kita berjumlah 25 ribu megawatt di seluruh tanah air. Padahal perkembangan permintaan luar biasa dan berkembang secara dramatis tahun-tahun terakhir ini, seperti keperluan rumah tangga, instansi pemerintah, industri, jasa, dan lain-lain, maka 25 ribu megawatt itu jelas tidak mencukupi.
4.
Hal ini selain diakibatkan beberapa negara mengurangi produksi sehingga kebutuhan minyak berkurang, juga disebabkan aksi ambil untung (profit taking) pelaku pasar. Dengan demikian, problem kenaikan harga minyak dunia ini tetap perlu diwaspadai di masa mendatang. Harga minyak dunia yang terus meningkat drastis mengakibatkan disparitas harga minyak domistik dengan internasional semakin melebar. Perbedaan ini dapat menyebabkan komsumsi BBM menjadi semakin sulit dikendalikan.
PROBLEM KENAIKAN HARGA BBM
Bagi pemerintah kebijakan menaikkan harga BBM merupakan pilihan dilematis, karena kebijakan ini terpaksa tidak bisa ditunda terlalu lama lagi. Meski disadari akan membawa dampak terhadap kenaikan hargaharga barang maupun dampak politis bagi pemerintahan SBY berupa akan digunakannya Hak Angket BBM dari DPR-RI. Disamping itu, semakin lama kenaikannya ditunda berarti akan semakin berat beban APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
ISBN No. 978-979-18342-0-9
Jelasnya, potensi pasar gelap BBM menjadi semakin sulit diatasi. Disamping itu, seandainya postur APBN-P dibiarkan tidak wajar akibat harga BBM tidak dinaikkan, maka ada beberapa resiko yang akan muncul, diantaranya: kepercayaan pasar akan tererosi dan subsidi energi terus membengkak, baik untuk subsidi BBM maupun listrik.
3
Prof.Dr.Ir. Mohammad Nuh, DEA
Subsidi BBM diperkirakan akan mencapai 190,5 triliun bila tidak dilakukan kebijakan menaikkan harga BBM. Namun, jika kebijakan menaikkan harga BBM diterapkan subsidi BBM menjadi 132,1 triliun. Sebagaimana kita ketahui subsidi BBM yang direncanakan dalam APBN-P 2008 adalah sebesar 126,8 trilun. Dalam konteks ini ada sejumlah langkah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah, antara lain : [Dept. Keuangan RI].
-
-
-
1. Penghematan belanja sudah dilakukan Rp 30 trilun (10% dari belanja K/L & Non K/L) 2. Penerimaan negara non-migas sudah dioptimalkan Rp 20 triliun. 3. Penerimaan Negara dari sektor minyak dan gas bumi menerima “windfall’dari harga minyak tinggi Rp 41 triliun (PPh Migas 53,6T > 61,4T; PNBP Migas 128T > 216T). 4. Belanja resiko fiscal dari volume BBM dan harga ICP ($100 per barrel) sudah disisihkan dan akan digunakan Rp 8,3 triliun. 5. Penerbitan target penerbitan SBN (Surat Berharga Negara) menjadi gross Rp 157 triliun. Sampai dengan mei 2008 telah diterbitkan Rp 57,8 triliun dengan suku bunga 2,5 - 3,5 persen lebih tinggi. 6. Intensifikasi penjualan asset PPA dan asset eks penerima BLBI telah dilakukan, target 2008 Rp 3,8 triliun. 7. Tambahan pinjaman lunak (ADB, Bank Dunia dan Bilateral) telah diupayakan secara maksimal Rp 25 triliun. 8. Langkah-langkah optimalisasi penerimaan migas : peningkatan lifting minyak dari 916 menjadi 927 ribu barel perhari dan pemberian insentif fiskal eksplorasi minyak. 9. Langkah-langkah penghematan BBM dan listrik telah dilakukan, melalui : - Konversi minyak tanah ke LPG : 1 juta KL – 2 juta KL target 2008 dan 2009 seluruh jawa harus sudah selesai. Seluruh potensi swasta dan BUMN - Penghematan konsumsi listrik dan biaya PLN Rp 5 triliun (sistem insentif jalan, LHE, gasifikasi
ISBN No. 978-979-18342-0-9
-
pembangkit,MFO nisasi dan menurukan losses) Penghematan konsumsi BBM dan efisiensi pertamina Rp 7 triliun (penurunan biaya distribusi dan margin pertamina dari 13,5% ke 9%) Pembatasan konsumsi BBM melalui pelaksanaan smart card atau kartu kendali mulai September 2008 Penghematan energi kantor pemerintah, mall, hotel, shopping center, dan pusat-pusat perbelanjaan atau perkantoran lainnya. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik PLN 10.000 MW, selesai 2009
Disamping beberapa pertimbangan diatas, keberanian pemerintah memberlakukan kebijakan yang tidak populis dengan menaikkan harga BBM didasarkan pada UU APBN-P 2008, sebagai berikut : 1. Pasal 7 ayat (1a) : Tambahan alokasi belanja subsidi BBM paling banyak Rp 8.254,0 miliyar dari relokasi dana cadangan umum resiko fiskal 2. Pasal 14 ayat (2) : Dalam hal terjadi perubahan harga minyak yang sangat signifikan dibandingkan asumsi harga minyak yang ditetapkan, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dibidang subsidi BBM dan / atau langkah-langkah lainnya untuk mengamankan pelaksanaan APBN 2008 3. Penjelasan Pasal 14 ayat (1a) : Yang dimaksud dengan “perubahan yang signifikan” adalah apabila perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) dalam satu tahun diatas US$100 per barel yang berdampak pada pelampuan baban subsidi. Yang dimaksud dengan “langkah-langkah kebijakan dan / atau langkah-langkah lainnya” meliputi langkah-langkah kebijakan dalam rangka pengendalian volume BBM bersubsidi, kebijakan harga BBM bersubsidi, dan / atau kebijakan fiskal lainnya yang terkait. Dengan penyesuaian harga BBM, pengendalian volume dan kebijakan fiscal 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pembangunan Infrastruktur
lainnya akan diperoleh penghematan sebesar Rp 30 – 35 triliun yang dapat dialokasikan untuk : -
5.
Mengakhiri tulisan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Perkotaan 2008 yang telah mempersiapkan hingga acara ini berlangsung. Semoga penyelenggaraan kegiatan ilmiah seperti ini dapat senantiasa ditradisikan, guna memberikan kontribusi positif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang kita cintai ini.
BLT (Bantuan Langsung Tunai): Rp 14,1T(7bln) Raskin dan Ketahanan Pangan : Rp 4,2T Cadangan Resiko Fiskal : Rp 3,0T Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Rp 1,0T PSO Kereta Api Kelas Ekonomi : Rp 0,15T Penurunan Defisit : Rp 12,2T
ISBN No. 978-979-18342-0-9
PENUTUP
5
