BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2009

Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal Tahun 2009

BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2009 Perencanaan pembangunan perlu diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pembangunan yang nyata, spesifik, dan jelas besaran alokasi pendanaannya. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bab ini akan menjelaskan RKP Tahun 2009 yang membahas hal-hal pokok yang menjadi tema, fokus dan kegiatan prioritas pembangunan, serta prioritas anggaran tahun 2009. Tema RKP 2009 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan”. Berdasarkan tema tersebut Buku Pegangan 2009 ini memfokuskan uraian pada upaya Penguatan Ekonomi Daerah.

5.1 RKP Tahun 2009 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 merupakan pelaksanaan tahun kelima (tahun terakhir) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–2009 dan merupakan kelanjutan RKP Tahun 2008. Penyusunan RKP merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, penyusunan RKP mengacu kepada RPJMN. Di dalam RPJMN Tahun 2004–2009 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden pada tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yaitu: 1. Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai; Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

V-2

PENGUATAN EKONOMI DAERAH: Langkah Menghadapi Krisis Keuangan Global

2. Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan 3. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dan merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda akan ditentukan oleh kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam RKP. Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya, serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan RKP tahun 2009 seperti telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dalam Buku Pegangan 2009 ini, maka ditetapkanlah Tema Pembangunan Nasional yang menunjukkan titik berat pelaksanaan Agenda Pembangunan. Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahunan yang dijabarkan ke dalam fokus, program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan.

5.1.1 Tema RKP Tahun Pembangunan

2009

dan

Pengarusutamaan

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan 2008, serta tantangan yang dihadapi tahun 2009 seperti tantangan akan adanya implikasi krisis keuangan global, tema pembangunan pada tahun 2009 adalah PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PENGURANGAN KEMISKINAN. Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP ini, terdapat 7 (tujuh) prinsip-prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh aparatur negara, yaitu: 1. Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti luas. Para jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi aktif; 2. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Berkelanjutan adalah proses pembangunan yang bermanfaat tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga tiang utama pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling menunjang dan terkait. Lingkungan hidup yang lestari merupakan V-3

Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


modal dasar pembangunan untuk mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlanjut mutlak harus mempertimbangkan upaya pelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat saat ini dan generasi yang akan datang. Untuk itu, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan pembangunan, termasuk upaya yang mendukung terhadap antisipasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan kedalam kegiatan prioritas pembangunan nasional terutama pada sektor-sektor pembangunan yang langsung terkait; 3. Pengarusutamaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender, ditujukan untuk mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Perempuan dan laki-laki menjadi mitra sejajar, dan memiliki akses, kesempatan, dan kontrol, serta memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan setara; 4. Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance). Tata kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara negara termasuk pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga unsur tersebut harus bersinergi untuk membangun tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga penyelenggara negara (good public governance), dunia usaha (good corporate governance) dan berbagai kegiatan masyarakat. Penerapan prinsipprinsip tata kepemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan akan menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Tata kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan negara mencakup lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Terbangunnya tata kepemerintahan yang baik tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi. Pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu terus dilanjutkan secara konsisten; 5. Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Oleh karena masih signifikannya perbedaan pembangunan antara daerah yang sudah relatif maju dengan daerah lainnya yang relatif masih tertinggal, maka Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

V-4


diperlukan pemihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan daerah-daerah tertinggal termasuk kawasan perbatasan, yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah; 6. Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah. Mengingat kegiatan pembangunan lebih banyak dilakukan di tingkat daerah, maka peran Pemerintah Daerah perlu terus semakin ditingkatkan. Sejalan dengan itu, maka kegiatan pembangunan akan lebih berdayaguna dan berhasilguna melalui pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pendesentralisasian pelayanan-pelayanan kementerian/lembaga yang sebenarnya sudah dapat dan layak dikelola oleh daerah, guna lebih mendekatkan pelayanan dan hasilhasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat; 7. Pengarusutamaan padat karya. Program padat karya produktif dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran, setengah penganggur, dan masalah kemiskinan sementara (transient poverty). Sasaran pemanfaatan program ini adalah penduduk miskin yang untuk sementara waktu sedang menganggur atau setengah menganggur. Melalui program ini mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan penghasilan (income generating). Lapangan pekerjaan produktif dalam skema ini adalah pekerjaan manual di bidang pembangunan prasarana seperti jalan, jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, dan lain-lain. Penetapan kelompok sasaran, jumlah, jenis kegiatan, dan lokasi yangn dipilih, serta penentuan upah dalam pekerjaan yang dirancang di bawah upah minimum yang berlaku di daerah tersebut. Mekanisme sistem penyaluran dan dan pengelolaannya akan dilakukan secara transparan, dan secara teknis dan administrasi kegiatan ini harus dapat dipertanggungjawabkan.

5.1.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2009 Sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/ lembaga, dan lintas wilayah dalam bentuk: (i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi pemerintah dan layanan umum. Prioritas pembangunan nasional tahunan tersebut disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan; 2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan; V-5



4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya; 5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJM Tahun 2004 – 2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2007 dan perkiraan tahun 2008, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2009, maka prioritas pembangunan nasional pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan; 2. Percepatan Pertumbuhan Yang Berkualitas Dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung Oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur dan Energi; 3. Peningkatan Upaya Anti Korupsi, Reformasi Birokrasi, serta Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Dalam Negeri.

5.1.3 Prioritas Terkait Penguatan Ekonomi Daerah dalam RKP Tahun 2009 Berbagai prioritas pembangunan dalam RKP Tahun 2009, khususnya prioritas 1 dan 2 yang ditujukan untuk penguatan ekonomi daerah sebagai langkah antisipasi krisis keuangan global, dapat ditempuh dengan sasaran, fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut: A. Prioritas 1: Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan Sasaran Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan pada tahun 2009, terkait dengan penguatan ekonomi daerah antara lain: Kemiskinan 1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, sehingga diharapkan angka kemiskinan dapat diturunkan menjadi 12-14 persen; 2. Terlaksananya program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri: (i) mencakup seluruh kecamatan baik di perdesaan maupun di perkotaan; (ii) meningkatnya harmonisasi program PNPM Penguatan ke dalam PNPM Mandiri; 3. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin; 4. Tersedianya subsidi beras bagi masyarakat miskin (Raskin); Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

V-6


5. Tersedianya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ekonomi Usaha Rakyat 1. Terselenggaranya penguatan kelembagaan ekonomi; 2. Meningkatnya pengembangan agroindustri perdesaan; 3. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir. Sumber Daya Air 1. Terbangunnya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku; 2. Terbangunnya tampungan untuk air baku; 3. Optimalnya fungsi tampungan, prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku; 4. Terbangunnya dan optimalnya prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan; 5. Optimalnya fungsi sarana/prasarana pengendali banjir dan prasarana pengaman pantai. Transportasi 1. Meningkatnya aksesibilitas pelayanan transportasi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan prasarana dan penyediaan sarana angkutan transportasi di wilayah perkotaan, perdesaan, daerah terpencil, pedalaman dan kawasan perbatasan, serta pulau-pulau kecil dan pulau terluar dalam rangka mempertahankan kedaulatan NKRI dan mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan nasional, termasuk penyediaan angkutan massal, pemberian subsidi operasi keperintisan dan penyediaan kompensasi untuk public service obligation (PSO). Energi 1. Pemenuhan kebutuhan energi terutama di perdesaan dan pulau-pulau terpencil untuk masa datang dalam jumlah yang memadai dan berkesinambungan, melalui peningkatan pemanfaatan sumber energi setempat yang terbarukan (mikro hidro, angin, surya, dan bahan bakar nabati) beserta kelembagaannya untuk menjamin keberlanjutan pembangunan. Ketenagalistrikan 1. Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 65 persen dan rasio elektrifikasi perdesaan menjadi sebesar 94 persen 2. Berkembangnya partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat di berbagai wilayah dalam pengembangan ketenagalistrikan di daerah khususnya untuk pengembangan listrik perdesaan. V-7



3. Meningkatnya penggunaan produksi listrik di wilayah perdesaan yang menggunakan energi terbarukan setempat. 4. Meningkatnya kemampuan swadaya masyarakat dalam mengelola sistem ketenagalistrikan di daerahnya. Pos dan Telematika 1. Tersedianya layanan pos di 93% kantor pos cabang luar kota, layanan telekomunikasi di 100% wilayah USO, siaran televisi di 19 provinsi wilayah blank spot dan perbatasan. Perumahan dan Permukiman 1. Meningkatkan penyediaan hunian sewa/milik yang layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya, penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk rumah susun sederhana (RSH) dan rumah susun, fasilitasi pembangunan dan perbaikan perumahan swadaya, fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru, perbaikan rumah, dan penyediaan prasarana-sarana dasar di permukiman kumuh, desa tradisional, desa nelayan, dan desa ekstransmigrasi, serta peningkatan kualitas lingkungan perumahan; 2. Meningkatnya cakupan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan (air limbah, persampahan dan drainase) melalui pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat; serta 3. Meningkatnya pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan untuk menunjang kawasan ekonomi dan pariwisata melalui pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan strategis, skala regional dan sistem terpusat. Arah Kebijakan, Fokus dan Kegiatan Prioritas Dalam rangka mencapai sasaran tersebut ditempuh arah kebijakan yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: perlindungan sosial dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi usaha rakyat, yang didukung dengan peningkatan pelayanan dan infrastruktur dasar. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran di atas ditempuh melalui berbagai program pembangunan dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut: Fokus 1.

a)

Pembangunan dan Penyempurnaan Sistem Perlindungan Sosial Khususnya Bagi Masyarakat Miskin Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial dengan target bantuan kepada korban bencana alam 5,25 juta jiwa;


V-8


b) c)

d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p)

q)

r) s) V-9

korban bencana sosial 350.000 jiwa dan BRR 19.000 KK di 33 provinsi; Penyempurnaan Pelaksanaan Bantuan Tunai Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin yang Memenuhi Persyaratan dengan target 720.000 KK di 13 provinsi; Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Cacat dengan target layanan terhadap 212.880 anak; 32.788 lanjut usia terlantar; 5.482 tuna sosial; 4.200 korban napza; dan 44.947 penyandang cacat di 33 Provinsi; Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PUA) dengan target PUG di 18 K/L, 10 provinsi & 50 kab/kota; Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan/Anak (P2TP2A) dengan target terlaksananya fasilitasi pembentukan P2TP2A di 40 kab/kota; Penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SMP dengan target 751.193 siswa; Penyediaan Beasiswa bagi siswa miskin jenjang SD dengan target 1.796.800 siswa; Beasiswa untuk Siswa Miskin MI dengan target 640.000 siswa; Beasiswa untuk Siswa Miskin MTs dengan target 540.000 siswa; Beasiswa untuk siswa miskin SMA dengan target 248.124 siswa; Beasiswa untuk siswa miskin SMK dengan target 329.000 siswa; Beasiswa untuk Siswa Miskin MA dengan target 320.000 siswa; Penyediaan Beasiswa Untuk Mahasiswa Miskin dan Peningkatan Prestasi Akademik, Serta Bantuan Belajar dan Daerah Konflik dan Bencana dengan target 590.000 mahasiswa; Beasiswa untuk Mahasiswa Miskin di Perguran Tinggi Agama dengan target 65 ribu orang; Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Miskin di kelas III Rumah sakit dengan target 76,4 juta penduduk miskin; Pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh penduduk miskin di Puskesmas dan jaringannya dengan target seluruh penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya; Jaminan Pelayanan KB Berkualitas Bagi Rakyat Miskin dengan target tersedianya Alokon dan pelayanan Kontap gratis bagi 916.900 PB Miskin (Implant, IUD, MOP/MOW) dan 9.589.700 PA Miskin (suntik, pil, kondom), serta ayoman melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas pelayanan KB; Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) dengan target penyediaan beras untuk 19,1 juta masyarakat miskin, sebanyak 20 kg per RTM selama 12 bulan; Penyediaan Bantuan Langsung Tunai dengan target rumah tangga sasaran yang mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin, Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


t)

Fokus 2.

a) b) c) d) e) f)

g)

h) i)

Rumah Tangga Miskin, dan Rumah Tangga Hampir Miskin di 33 provinsi; Pembiayaan jaminan kesehatan dengan target 100 persen klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin terverifikasi. Penyempurnaan dan Perluasan Cakupan Program Pembangunan Berbasis Masyarakat Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan PNPM Perdesaan dengan Kecamatan Grant (PNPM Perdesaan) dengan target pemberdayaan di 2.886 kecamatan (BLM & T/A); Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM Perkotaan) dengan target perluasan kelurahan di 1.072 kecamatan; Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (RISE) dengan target 1.817 desa di 237 kecamatan; Peningkatan Infrastruktur Pedesaan Skala Komunitas (PPIP/RISPNPM) dengan target pemberdayaan di 3.200 desa; Peningkatan Kualitas Lingkungan Perumahan Perkotaan dengan target 285 kelurahan di 32 kab/kota; Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian dengan target JITUT 70.000 ha, JIDES 40.000 ha, TAM 20.000 ha, Balai Subak 20 unit, Irigasi air permukaan 205 unit, Sumur resapan 450 unit, pompa hydram 8 unit, embung 200 unit, irigasi tanah dangkal 400 unit, irr tanah dalam 50 unit, irr bertekanan 135 unit, JUT 470 km, jalan produksi 300 km, Optimalisasi lahan 21.000 ha, Konservasi lahan 500 ha, Reklamasi lahan 4.500 ha, PLTB di lahan rawa 500 ha, Konservasi DAS 15.000 ha, fasilitasi sertifikasi lahan petani 25.000 bdg, Pengembangan SRI 50 paket, pengembangan dampak SRI 50 unit, cetak sawah 25.000 ha, pendampingan cetak sawah 25 kab, pembukaan lahan kering 2.500 ha, peral horti 3.500 ha, peral bun 4.500 ha, pengembangan HMT 3.000 ha, padang pengembalaan 500 ha, PHLN (WISMP, PISP, NTB-WRMP, IDB, POST TSUNAMI, DRIP IRRIGATION) 6 paket; Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan Melalui LM3 dengan target tersalurkannya bantuan permodalan kepada 200 lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3); terselenggaranya pengembangan hortikultura melalui LM3 dan bantuan sosial pada 32 kawasan dan sentra produksi hortikultura potensial lainnya di 33 provinsi; pengembangan LM3 Peternakan 340 klp, LM3 kambing/domba 53 klp dan SDM 250 klp; dan fasilitasi 150 LM3 pengolahan dan pemasaran hasil; Pengembangan Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dengan target pengembangan PUAP di 10.000 desa; Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus dengan target pemberdayaan masyarakat di 32 kabupaten tertinggal,


V - 10


j) k) l)

Fokus 3.

a) b)

c) d) e) f) g) h)

i)

V - 11

bantuan sosial ke 1.044 desa tertinggal; 2 paket pelatihan @ 16 orang/kab (2.448 peserta); Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P2IPDT) dengan target prasarana perdesaan di 800 desa tertinggal di 148 kabupaten, 29.850 unit PLTS di 952 desa tertinggal; Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT) dengan target 14.800 kader penggerak pembangunan, 1.480 kelompok masyarakat, 148 kabupaten; Pemberdayaan keluarga, fakir miskin melalui keterampilan usaha dan pemberdayaan KAT dengan target 130.201 KK fakir miskin; 3.300 keluarga rentan; 6.565 keluarga muda mandiri di 33 provinsi. Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Penyediaan Skim Penjaminan Kredit UMKM termasuk untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang didukung Pendampingan kepada 3.500 UKM oleh 500 BDS; Penyediaan Dana Bergulir Untuk Kegiatan Produktif Skala Usaha Mikro Dengan Pola Bagi Hasil/Syariah dan Konvensional Ternasuk Perempuan Pengusaha dengan target 75.000 UMi/3.000 Koperasi/LKM; Bimbingan Teknis/Pendampingan dan Pelatihan Pengelola LKM/KSP dengan target 2.800 Koperasi/LKM; Pelatihan Fasilitator Budaya/Motivasi Usaha dan Teknis Manajeman Usaha Mikro Melalui Koperasi dengan target 1.000 koperasi; Pembinaan Sentra-Sentra Produksi UMKM di Daerah Terisolir dan Tertinggal/Perbatasan dengan target 60 sentra/1.700 UMI; Fasilitasi Pengembangan Pemasaran Usaha Mikro Melalui Koperasi dengan target 4.300 UMI; Penyediaan Dana Melalui Koperasi Untuk Pengadaan Sarana Produksi Bersama Anggota dengan target 125 koperasi; Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir dengan target Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di 100 kab/kota, berkembangnya usaha perikanan budidaya di 200 kb/kota, penyediaan sarana perikanan tangkap di 33 provinsi dan meningkatnya akses permodalan di 5 lokasi, serta pemberdayaan perempuan pesisir / lembaga adat; Pengembangan Agroindustri Perdesaan dengan target peningkatan daya saing komoditas hortikultura melalui pembenahan SCM di 62 kab/kota di 22 provinsi; peningkatan pelayanan investasi hortikultura melalui PATIH (Fasilitasi Investasi) terpadu di 32 kawasan daerah sentra produksi potensial lainnya pada 33 provinsi; pembukaan ULIB Baru 300 Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


j) k) l) m)

n)

o)

unit, Integrasi Tanaman-ternak sapi/kerbau 22 klp, UPJA Penetas Unggas dan Pengolah Pakan 25 klp; Industri pengolahan berbasis tepung lokal 29 kab, pengolahan hasil horti di 50 kab, Pengolahan hasil bun di 40 kab, pengolahan hasil ternak di 15 kab. Pengolahan pakan ternak di 15 Kab; Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Perbatasan dengan target 2 paket; Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Tertinggal dengan target 10 paket; Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan target 2 paket; Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) dengan target berkembangnya kawasan produksi pada 120 kabupaten (termasuk kabupaten NAD – Nias ex. BRR) melalui 1.440 kelompok masyarakat di 360 desa tertinggal; Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT) dengan target berkembangnya pusat pertumbuhan berbasis lokal pada 44 kabupaten melalui 816 kelompok masyarakat di 204 desa tertinggal; Pengembangan Prasarana dan Sarana Desa Agropolitan dengan target terlaksananya pengembangan di 55 kawasan agropolitan (lanjutan).

Fokus 4.

Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

A. a)

Bidang Sumber Daya Air Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku dengan target terlaksananya pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku dengan debit layanan 3,04 m3/det; Pembangunan Tampungan Untuk Air Baku dengan target terlaksananya pembangunan tampungan untuk air baku sebanyak 46 buah; Rehabilitasi Tampungan Untuk Air Baku dengan target terlaksananya rehabilitasi tampungan untuk air baku sebanyak 26 buah; Rehabilitasi Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku dengan target terlaksananya rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku sebanyak 11 buah; Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku dengan target terpeliharanya prasarana pengambilan dan saluran pembawa untuk air baku di 26 titik;

b) c) d)

e)


V - 12


f) g)

h) i)

V - 13

Operasi dan Pemeliharaan Tampungan Untuk Air Baku dengan target terpeliharanya tampungan untuk air baku di 54 lokasi; Pembangunan/Peningkatan Prasarana Air Tanah Untuk Air Minum Daerah Terpencil/Perbatasan dengan target terlaksananya pembangunan prasarana air tanah untuk air minum di daerah terpencil/perbatasan; Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir dengan target terlaksananya rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir di 46 lokasi; Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir dengan target terpeliharanya prasarana pengendali banjir di alur sungai sepanjang 240 km.

B. a)

Bidang Energi Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dengan target terkoordinirnya pengembangan energi perdesaan, peningkatan aksesibilitas energi perdesaan, tersosialisasikannya pemanfaatan Biofuel di sektor industri dan bangunan, pengembangan pulau kecil terluar melalui pemanfaatan energi terbarukan non listrik, pengembangan desa wisata energi, terwujudnya kelembagaan energi terbarukan perdesaan, terlaksananya Program IMIDAP.

C. a)

Bidang Ketenagalistrikan Listrik Perdesaan dengan target rasio desa berlistrik 94% yang dicapai melalui pembangunan listrik perdesaan; 67.500 unit pembangkit listrik tenaga (PLT) surya berkekuatan 50 WP; 15 unit PLT bayu berkekuatan 80KW; 2 unit PLT mikro hidro (PLTMH) dengan kekuatan 150 KW; Gardu Distribusi sebanyak 1.100 buah/53.100 KVA; jaringan tegangan menengah (JTM) sepanjang 2.750 KMS; dan jaringan tegangan rendah (JTR) sepanjang 2.150 KMS.

D. a)

Bidang Pos dan Telematika Penyediaan Infrastruktur Pos dan Telematika di Daerah Non Ekonomis dengan target jasa layanan pos di 2.350 kantor pos cabang luar kota sebagai pelaksanaan program PSO pos, jasa akses telekomunikasi di 38.471 desa dan internet di 500 desa, dan infrastruktur pemancar televisi di daerah blank spot dan perbatasan di 19 provinsi (pelaksanaan PHLN Improvement of TV Transmitting Station Phrase-I).

E. a)

Bidang Permukiman dan Perumahan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru dan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks-Transmigrasi dengan target tersedianya Fasilitasi dan Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


b)

c)

d)

e)

f) g)

F. a) b) c) d) e) f) g)

Stimulasi Pembangunan Baru dan Perbaikan Rumah di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks-Transmigrasi sebanyak 10.000 unit; Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa Eks-Transmigrasi dengan target tersedianya Fasilitasi dan Stimulasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar di Permukiman Kumuh, Desa Tradisional, Desa Nelayan, dan Desa EksTransmigrasi sebanyak 10.000 unit Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Rumah di Kawasan Perbatasan dan Bencana dengan target terlaksananya Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Rumah di Kawasan Perbatasan dan Bencana sebanyak 1000 unit; Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat dengan target terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat di 1.669 desa; Pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan target terlaksananya Pembangunan sistem penyediaan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah di 41 kawasan; Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya dengan target tersedianya fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya sebanyak 10.750 unit; Penyediaan Sarana dan Prasarana Permukiman di Pulau Kecil / Terpencil dengan target tersedianya sarana dan prasarana permukiman di pulau kecil / terpencil di 32 kawasan. Bidang Transportasi Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan dengan target terlaksananya Pembangunan Jalan di Kawasan Perbatasan di 118 km; Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau Terpencil dan Pulau Terluar dengan target terlaksananya Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau Terpencil dan Pulau Terluar sepanjang 52 km; Pengadaan Bus Perintis dengan target terlaksananya Pengadaan Bus Perintis sebanyak 70 unit; Subsidi Operasi Perintis Angkutan Jalan dengan target tesedianya Subsidi Operasi Perintis Angkutan Jalan di 153 lintas di 21 provinsi; Pemberian Subsidi PSO PT. KAI untuk pelayanan angkutan KA kelas ekonomi; Subsidi Pelayaran Perintis dengan target tersedianya Pelayanan Pelayaran Perintis di 62 trayek; Pemberian subsidi PT. Pelni Rp. 850 M;


V - 14


h) i)

j)

Subsidi Operasi Lintas Penyeberangan Perintis dengan target tersedianya Subsidi Operasi Lintas Penyeberangan Perintis di 70 lintasan, antar provinsi 8 lintasan untuk 36 buah; Subsidi Angkutan Udara Perintis dan Angkutan BBM Penerbangan Perintis dengan target tersebar di 15 provinsi: NAD, Sumut, Sumbar, Kaltim, Kalteng, Sulut, Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, NTT, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat; Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Skala Komunitas (PPIP/RISPNPM) dengan target 3.200 desa.

B. Prioritas 2: Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi Sasaran Sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam prioritas Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian, Infrastruktur, dan Energi pada tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya investasi dalam bentuk pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 12,1 persen; 2. Meningkatnya ekspor non-migas sekitar 13,5 persen; 3. Meningkatnya jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata menjadi sekitar USD 8 miliar dan meningkatnya wisatawan nusantara menjadi sekitar 226 juta perjalanan; 4. Tumbuhnya pertanian, perikanan, dan kehutanan sebesar 3,7 persen yang terdiri dari pertumbuhan tanaman bahan pangan sebesar 4,9 persen, perkebunan sebesar 4,4 persen, peternakan dan hasilnya sebesar 4,9 persen, dan perikanan sebesar 5 persen; 5. Tumbuhnya industri pengolahan non-migas sebesar 6,0 persen; 6. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 7 - 8 persen dari angkatan kerja. Arah Kebijakan, Fokus dan Kegiatan Prioritas Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tersebut ditempuh arah kebijakan sebagaimana dalam Bab 16, Bab 17, Bab 18, Bab 19, Bab 22, Bab 31 dan Bab 32 Buku II dengan fokus dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

V - 15



EKONOMI– dengan fokus pertumbuhan Fokus 1. Meningkatkan Daya Tarik Investasi a) Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal dengan target Terwujudnya peningkatan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan operasional kelembagaan 3 UPIT (Unit Pelayanan Investasi Terpadu) di Pekanbaru, Manado, dan Kendal, dan penyediaan sarana dan prasarana 3 UPIT; b) Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Investasi dengan target terbangunnya satu sistem pelayanan informasi & perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) secara bertahap di 33 Prov & 50 Kabupaten/Kota dan 16 Instansi Terkait; c) Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Investasi (KEKI) dengan target Penyusunan 4 Peraturan Pemerintah dan sosialisasi UU KEK di 12 provinsi dan 4 negara; d) Peningkatan promosi investasi di dalam negeri dengan target Indonesia Investment Expo sebanyak 15 kali, seminar 8 kali di dalam negeri, talk show 3 kali di dalam negeri, publikasi melalui inflight magazine penerbangan nasional, koran nasional (bilingual) ), information kit dalam 5 bahasa (Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, dan Indonesia); e) Peningkatan promosi investasi terintegrasi di luar negeri dengan target Marketing Intelligence (MI) di 12 negara ; Pemberdayaan Kantor Investasi Luar Negeri (KILN) di 7 negara ; Marketing Investasi Indonesia (MII) di 5 negara, promosi investasi nasional Indonesia melalui media cetak internasional; f) Pemantapan Koordinasi Penegakan Hukum di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan target tersusunnya 24 laporan hasil pengawasan / pemeriksaan / penyidikan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum di bidang pasar modal dan lembaga keuangan; serta tersusunnya 38 pedoman / manual / peraturan yang melandasi pengawasan, pemeriksaan penyidikan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran hukum, termasuk pengaturan terhadap lembaga pembiayaan seperti Indonesia Infrastructure Fund.

Fokus 2.

a)

Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Diversifikasi Pasar Penyelenggaraan Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) dengan target meningkatnya kapasitas kelembagaan 14 ITPC dalam rangka penetrasi pasar ekspor tradisional dan non tradisional, serta berdirinya 6 ITPC baru;


V - 16


b) c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l) V - 17

Pengembangan promosi dagang dengan target partisipasi pada 33 pameran dagang internasional di dalam dan luar negeri, 3 kegiatan Indonesian week dan misi dagang di 7 negara potensial; Penyelenggaraan dan Pengembangan Pusat Promosi Terpadu (Indonesian Promotion Office/IPO) Bidang Pariwisata, Perdagangan dan Investasi dengan target penyelenggaraan 1 IPO yang ada dan pendirian 1 IPO baru; Peningkatan Kualitas dan Design Produk Ekspor, Dalam Rangka Indonesian Design Power dengan target Meningkatnya kualitas 150 produk; terbentuknya 7 lokasi/daerah yang dapat melayani peningkatan pengemasan produk pangan UKM; dan terdaftarnya 1000 merek/produk; Pembentukan dan Pengembangan Nasional Single Window (NSW) dan Asean Single Window (ASW) dengan target pengembangan sistem perijinan ekspor dan impor secara elektronik dalam rangka pelaksanaan National Single Window (NSW) dan ASEAN Single Window (ASW) untuk mendukung pasar tunggal ASEAN (77 perijinan online); dan terlaksananya pilot project NSW di 3 (tiga) pelabuhan utama; Peningkatan Partisipasi Aktif dalam Perundingan di Berbagai Fora Internasional dengan target partisipasi aktif dalam 175 sidang internasional (termasuk penyelenggaraan sidang) baik yang bersifat bilateral regional, dan multilateral; Fasilitasi Pengembangan Destinasi pariwisata unggulan berbasis alam, sejarah, budaya, dan olahraga dengan target terselenggaranya 90 kegiatan dukungan pengembangan kepariwisataan di 15 destinasi unggulan pariwisata; Peningkatan Kegiatan Meeting, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE) dengan target terselenggaranya 15 kegiatan fasilitasi penyelenggaraan MICE di dalam negeri dan di luar negeri; Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata dengan target terselenggaranya 100 kegiatan promosi melalui media cetak dan elektronik yang digunakan dalam pemasaran pariwisata Indonesia; Pendukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah dengan target terselenggaranya 48 kegiatan dukungan promosi pariwisata dalam rangka partisipasi event di 33 provinsi; Pengembangan kebijakan SDM kebudayaan dan pariwisata nasional dengan target terselenggaranya diklat peningkatan kompetensi untuk 1.000 pelaku kepariwisataan di 15 destinasi pariwisata unggulan; Pendukungan pengembangan kapasitas pengelolaan kebudayaan dan kepariwisataan dengan target terselenggaranya diklat Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


aparatur pemerintah daerah untuk 990 peserta bidang kebudayaan dan kepariwisataan di 33 provinsi. Fokus 3.

a)

b)

c)

Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian dan Pengembangan Kawasan dengan target (1) Terlaksananya pengawalan peningkatan produksi & produktivitas komoditas serealia dan kabi di 33 provinsi, (2) Pengembangan kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar di 100 kab, (3) Pengembangan tanaman pangan unggulan lokal (shorgum, gandum, tal; (1) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk hortikultura melalui penerapan GAP di 33 provinsi, (2) berkembangnya 32 komoditas hortikultura di 29 provinsi, 90 kab/kota, (3) terselenggaranya manajeman pengembangan hortikultura di 33 provinsi; Produksi dan distribusi 3 juta ds semen beku, Pengadaan 1829 ekor pejantan dan fasilitasi 2 Balai inseminasi buatan, serta POPT inseminator; Bantuan Benih/Bibit Sarana Produksi Pertanian dan Perbaikan Mekanisme Subsidi Pupuk dengan target: Pertama, tersalurkannya bantuan benih untuk SL-PTT: (1) padi non hibrida 25.000 ton (1 juta ha); (2) Padi hibrida 750 ton (50 ribu ha), (3) jagung hibrida 1.125 ton (75.000 ha), (4) kedelai 4.000 ton, (5) koordinasi dan pengawalan di 32 provinsi; Kedua, terselenggaranya kegiatan operasional dalam rangka pengembangan perbenihan (operasi BBPPMBTPH, 29 BPSBTPH, 60 BBI, pembinaan 1000 penangkar (5.000 ha), pembinaan & pengembangan perbenihan di pusat dan 33 provinsi; Ketiga, perbanyakan benih hortikultura dan operasionalisasi BBh di 32 provinsi, operasional lab kultur jaringan di 20 provinsi dan penguatan kelembagaan BPSB TPH di 30 provinsi ditambah dengan BPMB TPH cimanggis, Bantuan benih kepada penangkar hortikultura di 23 propinsi, 90 kab/kota, terselenggaranya pembayaran BOP Pengawsan benih (522 orang), terselenggaranya operasional kelembagaan perbenihan; Keempat, pembangunan Kebun Bibit Tebu 1.200 ha, Bongkar Ratoon Tebu 3.000 Ha, KTG 1.760 Ha, Perluasan Areal Tebu 500 ha, rekruitmen dan operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PL-PTKP) 224 orang; Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pemasarana Komoditas Pertanian dengan target revitalisasi penggilingan padi kecil 1.500 unit, Gudang pengering padi 139 kab, Operasionalisasi Silo Jagung 56 unit, Revitalisasi Silo 18 unit, Cold Room 24 lokasi, Lantai Jemur 138 Kab, Revitalisasi STA dan Kemitraan 50 unit, Operasionalisasi Pasar Tani 34 lokasi, Revitalisasi LDM 10 unit, Petugas informasi pasar 300 petugas


V - 18


d) e)

f)

g)

h)

i)

j) k) l)

V - 19

dan sistem informasi harga / pasar di 110 kab, Rehab pasar hewan 15 kab; Penyediaan Dana Subsidi Bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi Penyediaan Dana Subsisi Pupuk dengan target produksi Urea sebanyak 4 juta ton, SP-36 sebanyak 700 ribu ton, ZA sebanyak 600 ribu ton, NPK sebanyak 1,5 juta ton, dan pupuk organik sebanyak 900 ribu ton Penyediaan Dana Subsidi Benih dengan target padi non hibrida 95.000 ton, jagung komposit 2.000 ton, jagung hibrida 3.000 ton dan kedelai 2.000 ton serta Cadangan benih nasional sebanyak 48.000 ton padi non hibrida, 6.800 ton jagung hibirda dan 12.300 ton kedelai; Penyediaan Dana Alokasi Khusus Untuk Mendukung Peningkatan Ketahanan Pangan dengan target sarana dan prasarana perbenihan tan. Pangan, pengadaan pangan dan infrastruktur pangan; Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Penanganan Rawan Pangan dengan target meningkatnya kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalah ketersediaan, distribusi dan rawan pangan, penguatan kelembagaan pangan di pedesaan, pengembangan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG) pada 1103 desa mandiri pangan di 240 kab serta pemberdayaan lumbung pangan/tunda jual di 33 provinsi; pengembangan PIDRA di 14 kabupaten (3 provinsi); Diversifikasi Pangan dengan target terlaksananya gerakan pangan beragam, bergizi seimbang bersumber pangan lokal melalui peningkatan peran 412 UMKM pangan/usaha makanan tradisional, 201 SD/MI, ibu hamil, menyusui dan balita di 32 provinsi pada 201 Kab/Kota, dan Kampanye melalui berbagai media (cetak dan elektronik); Peningkatan partisipasi mahasiswa/Perguruan Tinggi dalam percepatan diversifikasi pangan; Penyediaan cadangan beras pemerintah dengan target 500 ribu ton; Pengembangan Pembibitan Sapi dengan target pengadaan 2.231 ekor Brahman eks-impor dan fasilitasi 8 UPT Pembibitan ; Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Penyakit Hewan, Karantina Dan Peningkatan Keamanan Pangan dengan target (1) Operasional BBPOPT-Jatisari, (2) Operasional BPMPT, (3) Operasionalisasi 29 BPTPH provinsi dengan lingkup kerja meliputi 429 kab, (4) penanggulangan OPT dan dampak fenomena iklim (brigade proteksi) di 33 provinsi, (5) pembinaan pengembangan perlindungan tanaman di pusat dan 33 provinsi,



m)

n) o) p) q) r) s) t) u) v)

Fokus 4.

a)

(6) pengawasan pestisida di 33 provinsi, (7) insentif 3.051 POPT/PHP, (8) kontrak 1.300 THK-POPT; Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan dengan target vaksinasi Al 50 jt ds, Biosecuriti 600 rr ltr Depopulasi, Kompensasi 200rb ekor dan Penataan unggas di pemukiman di 40 lokasi; Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi dengan target seluas 70.000 ha; Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan target seluas 240.000 ha; Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) dengan target terlaksananya kegiatan di 15 Propinsi, 85 Kabupaten/Kota; Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (PISP) dengan target terlaksananya kegiatan di 6 Propinsi, 25 Kabupaten/Kota; Pembangunan/Peningkatan Jaringan Rawa dengan target seluas 20.700 ha; Rehabilitasi Jaringan Rawa dengan target seluas 164.806 ha; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan target terpeliharanya jaringan irigasi seluas 2.100.000 ha; Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Rawa dengan target terpeliharanya jaringan rawa seluas 530.000 ha; Koordinasi, monitoring & evaluasi, stabilisasi harga bahan pokok, cadangan pangan dan penanganan pangan strategis dengan target 6 rumusan kebijakan stabilisasi harga bahan pokok cadangan pangan dan penanganan pangan strategis. Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat dan Pengembangan Perkebunan Komersial (Bahan Baku Energi) dengan target (1) Pengembangan Kapas Rakyat 25.000 ha, Rekrutmen dan Operasionalisasi TKP dan PLPTKP Kapas 164 Orang, Peremajaan Kelapa Rakyat 8.000 ha, Pengembangan Kako Non Revit, Karet, Jambu Mete, Kopi dan Tembakau seluas 10.000 ha, pengembangan teh 300 ha, Lada 800 ha, cengkeh 700 ha dan pala 400 ha, Pengembangan komoditi spesifik (gambir, nilam, akar wangi, wijen, jarak kepyar, panili) seluas 2.500 ha; Pengembangan Komoditi Potensial (Kina, Pinang, Aren, dan sagu) seluas 177 Ha; Pengawalan Revitalisasi Perkebunan (Karet, Kakao dan Kelapa sawit) seluas 529.000 ha, Rekruitmen dan Operasionalisasi TKP dan PLPTKP Revit (724 orang), Rehab Bangunan UPP 27 unit, Sepeda Motor 181 Unit; Penguatan Kelembagaan, Pembangunan kebun induk jarak pagar 409 ha dan Pengutuhan Tanaman jarak Pagar seluas 2.200 ha; Pengembangan sumber benih kakao 15 provinsi, karet 14 provinsi, kopi 15 provinsi, lada 6 provinsi, jambu mete 7 provinsi


V - 20


b)

c)

d)

V - 21

dan kelapa 8 provinsi; (2) Meningkatnya kapasitas 183.935 TCD, mendorong terbangunnya 8 PG baru, meningkatnya overall recovery di atas 85%, areal tanam 275.000 ha, produksi hablur 2.300.000 ton, ha ; Kelapa rakyat 30.000 ha; lada 800 ha. Kebun IP3; Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (PRIMATANI dan Sekolah Lapang PTT) dengan target: Pertama, 12 formulasi kebijakan resposif pengembang tanaman pangan, 12 varietas baru tan pangan, 4 paket pengelolaan plasma nutfah, 8 paket data potensi SBL; 6 komponen teknologi pengolahan tanah dan pemupukan, 5 komponen teknologi informasi iklim, cuaca dan lingkungan pertanian; 4 kandidat padi, tomat, kentang, kapas, transgenik, sidik jari DNA 45 tan pangan, 1 paket rumusan kebiajakan biotek pertanian, 18 BPTP penguatan kelembagaan, metode diseminasi dan isu jalinan lokasi pengembangan perdesaan SUID di 209 lokasi/desa primatani berbasis tanaman pangan dan peternakan; Kedua, 24 paket teknologi sistem produksi sayuran, buah tropika dan tanaman hias; 74 inovasi sistem produksi letupan penyakit zoonis dan keamanan pangan; 5 paket teknologi pasca panen; 13 rekayasa alat mektan; 24 paket teknologi sistem produksi, pemuliaan, pengelolaan plasma nutfah sayuran, buah tropika, tan hias; 74 inovasi sistem produksi tan rempah-obat, biofarmaka, kelapa, tan serat, dan penerapan teknologi mutakhir kelapa sawit, karet, kopi, kakao, the, kina, tebu di 24 prop; 5 galur ternak unggul, 3 paket teknologi pakan ekonomis, 7 paket informasi antisipasi letupan penyakit zoonosis dan keamanan pangan, 5 paket teknologi pasca panen, 13 rekayasa alat mekanisasi pertanian, 13 paket rumusan kebijakan pengembangan agribisnis dan ekonomi pedesaan, 33 paket teknologi spesifik lokasi, terbentuknya AIP dan SUID di 222 desa, & 5.000 unit replikasi PRIMATANI berbasis horti dan perkebunan; Penyediaan Subsidi Bunga Penyediaan Energi Nabati Dan Revitalisasi Perkebunan dengan target tersedianya subsidi bunga untuk pembangunan, rehabilitasi dan peremajaan kebun (komoditas kelapa sawit, kakao dan karet); Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen Penyediaan dengan target tersalurkannya bantuan (1) pembelian traktor (R-2) 2.600 unit, (2) bantuan alat bengkel 250 paket, (3) terselenggaranya koordinasi & pengawalan di 32 provinsi; terselenggaranya alat dan mesin pertanian bagi pengembangan hortikultura di 16 kawasan hortikultura di 16 kawasan hortikultura potensial, 16 provinsi, 30 kabupaten/kota; pembangunan RPUSK sebanyak 8 unit; kelembagaan pasca panen 45 kab, pengujian Mutu Alsintan, rehab RPH, RPU 30 kabupaten; Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


e)

f)

g)

h)

i)

j)

Magang Sekolah Lapang dan Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis dengan target: Pertama, terselenggaranya: (a) SL-PTT-Padi 40 ribu kel, SL-PTT padi hibrida 5.000 kelompok, SL-PTT jagung hibrida 5.000 kelompok, SL-PTT kedelai 10.000 kelompok; (b) SLPHT 500 unit; (c) SL-Iklim 100 unti; (d) Pelatihan penagkar benih 25 unit; (e) Pelatihan UPJA dan bengkel alsin 20 unit; Kedua, terselenggaranya sekolah lapang (SL) penerapan GAP/SOP dan pengendalian hama terpadu (PHT) pada 33 provinsi; Ketiga, terselenggaranya magang pada 125 kelompok SL-PHT Perkebunan; Keempat, terdidik dan terlatihnya 10.000 petugas, petani/calon petani di bidang pertanian dan kewirausahaan agribisnis; Peningkatan Sistem Penyuluhan dan Sumberdaya Manusia Pertanian serta Pengembangan Kelompok Tani dengan target (1) Biaya operasional 31.379 orang penyuluh PNS dan 26.000 penyuluh kontrak; Fasilitasi pembangunan/renovasi BPP dan kegiatan penyuluhan melalui Farmer Empowerent Through Agricultural Technology and Information (FEATI) di 71 kabupaten/18 provinsi. Pembinaan 100.000 Poktan dan 3.200 Gapoktan; (2) Pemberdayaan Kel. Tani 50 paket, Sekolah Lapang 50 paket, PIP 50 paket; Pembinaan dan pengembangan sistem usaha perikanan dengan target terbinanya dan berkembangnya sistem usaha perikanan di 33 provinsi; pelayanan usaha penangkapan di 21 UPT pelabuhan perikanan; 10 klaster industri perikanan; 6 lokasi buffer stock rumput laut; serta sertifikasi 1.500 persil lahan nelayan; Peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dengan target pengembangan sistem rantai dingin di 33 provinsi, penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PPMT) di 33 provinsi, pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan di 10 lokasi, meningkatnya kompetensi dan kapasitas 39 Laboratorium Pengembangan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) dan tersusunnya 20 SNI.; Pengembangan dan penyelengggaraan karantina perikanan dan sistem pengelolaan kesehatan ikan dengan target terselenggaranya sistem pengelolaan kesehatan ikan di 33 provinsi dan berkembangnya 43 UPT Karantina Perikanan; Penyelenggaraan revitalisasi perikanan dengan target penerapan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik di 350 kab/kota, intensifikasi usaha budidaya perikanan 871.000 ha, introduksi benih unggul, peningkatan tenaga pendamping teknologi, pengembangan seaweed center di Lombok, verifikasi unit pengolahan ikan di 33 provinsi, penanggulangan penggunaan bahan kimia berbahaya di 21 lokasi, terbentuknya otorita


V - 22


k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

V - 23

kompeten tingkat provinsi di 6 lokasi, berkembangnya sarpras pengolahan dan pemasaran di 6 pelabuhan perikanan.; Penyediaan subsidi pupuk dan benih ikan dengan target tersalurkannya subsidi (pengganti selisih harga) benih udang, nila, rumput laut, patin, kakap, lele, ikan mas, dan gurame di 33 Provinsi; Penyediaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan dengan target meningkatnya sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan mutu, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, pengawasan, serta pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; Pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung-jawab dan berkelanjutan dengan target terkelolanya sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di 10 lokasi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP); Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta input produksi lainnya dengan target pengembangan/rehabilitasi dan bantuan operasionalisasi 21 UPT Pelabuhan Perikanan, dan 25 pengkalan pendaratan ikan (PPI); serta beroperasinya syahbandar di 41 lokasi, 53 balai benih ikan dan balai benih udang; Penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri dan ekspor hasil perikanan dengan target terfasilitasinya kerjasama antar lembaga pemasaran, berkembangnya sarpras pemasaran di 25 lokasi, terselenggaranya promosi dan diplomasi pemasaran di 3 kawasan pasar ekspor, terselenggaranya sosialisasi gemar makan ikan di 33 provinsi, dan terselenggaranya pembinaan eksportir.; Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dan Peningkatan Sistem Penyuluhan dengan target berkembangnya SDM kelautan dan perikanan melalui 12 Sekolah/Akademi/Sekolah Tinggi dan 6 Balai pelatihan, serta perkuatan sistem penyuluhan perikanan dan pengembangan 3.000 orang penyuluh, operasional 10 unit perahu penyuluh dan 1 unit kapal latih; Pengembangan rekayasa teknologi terapan perikanan dengan target dihasilkannya 8 paket teknologi terapan penangkapan ikan, 12 teknologi terapan budidaya perikanan dan 26 teknologi produk bernilai tambah tinggi; Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dengan target terselenggaranya 180 hari operasi terpadu, operasional 23 kapal pengawas, terbentuknya 88 POKMASWAS, terselenggaranya pentaatan & penegakan hukum, pengembangan 5 UPT, tersedianya sarana dan prasarana pengawasan;



s) t)

u) v)

w) x) y)

z)

aa)

Fokus 5.

a) b) c)

Pengembangan Pengelolaan Pemanfaatan Hutan Alam dengan target 30 Unit IUPHHK bersertifikat PHPL mandatory; 50 unit HPH melaksanakan sistem silvikultur intensif; Pengelolaan Hutan Produksi yang tidak Dibebani Hak/Ijin Pemanfaatan dengan target Terbentuknya HPH, HTI, dan HTR seluas 3,2 juta ha pada kawasan yang belum dibebani hak / ijin dalam bentuk IUPHHK – HA, IUPHHK – HT, HTR dan IUPHHBK.; Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Tanaman Rakyat dengan target pembangunan HTI seluas 300.000 ha, dan HTR seluas 300.000 ha; Pengembangan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dengan target pengembangan HTI seluas 1,3 juta ha; dan terselenggaranya pengembangan HTI dan HTR melalui skema BLU; Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan dengan target terfasilitasinya perijinan seluas 400.000 ha di 25 provinsi; Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan dengan target peningkatan produksi industri pengolahan dan pemasaran hasil hutan sebesar 5%; diversifikasi produk olahan; Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan target terbentuknya sentra HHBK (bambu seluas 2.605 ha di 12 provinsi, sutera alam seluas 160 ha, sentra rotan seluas 250 ha, sentra gaharu 800 ha, sentra madu 12 unit) serta sentra HHBK unggulan seluas 250 ha.; Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam dengan target meningkatnya pengembangan hutan kota, meningkatnya produk tumbuhan dan satwa liar (TSL) dan jasa lingkungan 2% dari tahun 2008, dan meningkatnya budidaya dan penangkaran TSL; Perencanaan, Pembangunan, dan Kelembagaan Hutan Rakyat dengan target terselesaikannya pengembangan model rehabilitasi DAS; Terlaksananya monitoring dan evaluasi daerah rawan bencana (banjir, longsor, biofisik, sosek). Revitalisasi Industri Manufaktur Peningkatan Iklim Usaha Industri dengan target fasilitasi pemerintah terhadap 30 klaster industri dan pengembangan kompetensi inti industri daerah di 70 kabupaten / kota; Restrukturisasi Permesinan Industri Restrukturisasi dengan target restrukturisasi teknologi process dan teknologi energi bagi 90 perusahaan; Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri dengan target tersedianya data Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi 300 produk serta 1 kali Pameran Produksi Indonesia Tingkat Nasional;


V - 24


d) e) f) g) h) i) j) k)

Fokus 6.

a) b) c) d)

e) f) g) h) i)

Fokus 7.

V - 25

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri dengan target 8 kawasan dan 4 paket penyiapan pengembangan kawasan; Pengembangan IKM Unggulan Daerah dengan target pembinaan IKM dengan metoda OVOP di 33 propinsi, 80 kabupaten/kota; Revitalisasi Sentra-sentra IKM dan Fasilitasi Layanan UPT dengan target 20 sentra IKM dan operasi layanan di 40 UPT Pengembangan Industri Bahan Bakar Nabati dengan target 20 unit pabrik pengolahan; Pengembangan Standardisasi Industri dengan target penyusunan 152 Rancangan SNI; Pembinaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri dengan target pengembangan 10 produk substitusi pangan; Pengembangan Teknologi Baru dan Aplikasi ke Industri dengan target 4 teknologi baru; Penerapan Standardisasi, Akreditasi, dan Peningkatan Mutu dengan target perapan SNI di 100 perusahaan. Meningkatkan Produktivitas dan Akses UKM Kepada Sumberdaya Produktif Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Koperasi dan UMKM dengan target 5 paket; Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyusunan Kebijakan Pemberdayaan UMKM dengan target 2 rekomendasi kebijakan, 5 laporan koordinasi kebijakan pemberdayaan UMKM; Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi dengan target 59 koperasi; Koordinasi Fasilitasi Pengembangan UKM Berbasis Teknologi dengan target tersusunnya 1 paket rekomendasi kebijakan mengenai pengembangan UMKM berbasis teknologi di daerahdaerah; Pengembangan Inovasi UMKM berbasis Teknologi dengan targe 3 paket kegiatan UMKM inovatif; Pengembangan Pemasaran Produk dan Jaringan Usaha KUKM dengan target 5.000 KUKM; Pengembangan Jaringan Antar LKM/KSP dengan target 25 jaringan; Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah dengan target 47.500 bidang tanah UKM; Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan target berkembangnya wilayah perbatasan melalui 56 kelompok masyarakat di 25 kabupaten. Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Kerja Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


a)

b) c)

d) e) f) g) h)

i) j)

Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi BLK Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan target terwujudnya 11 BLK (UPTP) percontohan dan fasilitasi pelatihan berbasis kompetensi di 33 BLK (UPTD); Percepatan Pengakuan/Rekognisi Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja dengan target terlaksananya sertifikasi melalui uji kompetensi bagi 50.000 tenaga kerja; Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri (Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Penganggur) Usia Muda Terdidik dengan target terselenggaranya pemagangan bagi 10.000 orang tenaga kerja terdidik; Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit dengan target terwujudnya proses negosiasi upah, kondisi kerja dan syarat kerja; Penyelenggaraan Padat Karya Produktif dengan target di 45 kabupaten/kota di Pulau Jawa; Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan target berkurangnya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di sektor industri; Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja dengan target terlaksananya sinergi program APBN untuk memperluas kesempatan kerja di 33 provinsi; Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja, Melalui Peningkatan Kelembagaan, Peningkatan Informasi, Penyelenggaraan Bursa Kerja dengan target tersedianya informasi pasar kerja di 146 kabupaten/kota; Peningkatan Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri dengan target terfasilitasinya 500.000 TKI yang bekerja di luar negeri di 20 provinsi; Penguatan Kelembagaan Badan Penyelenggara Tenaga Kerja Indonesia dengan target terselenggaranya proses rekrutmen calon TKI di 15 provinsi.

EKONOMI - dengan fokus stabilisasi Fokus 8.

a) b)

c)

Stabilitas Harga dan Pengamanan Pasokan Bahan Pokok Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengelolaan energi termasuk energi alternatif dengan target 6 laporan kegiatan, 6 rumusan kebijakan pengelolaan energi termasuk energi alternatif; Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP) dengan target pemberdayaan Gapoktan di daerah sentra produksi pangan dalam rangka peningkatan ketahanan pangan (gabah 38 ribu ton dan jagung 20 ribu ton); Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi dengan target pembangunan satu paket sistem informasi pasokan dan


V - 26


d)

Fokus 9.

a)

b)

c)

Fokus 10.

a) b)

permintaan serta harga bahan pokok nasional; Pengembangan pasar Percontohan yang bersih dan nyaman sebanyak 10 unit; dan partisipasi dalam pembangunan pasar turi; Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa dengan target operasionalisasi pengawasan barang beredar dan jasa untuk 3 kelompok komoditi; Pengembangan SDM PPBJ dan PPNS PK sejumlah 300 orang. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Penyusunan & Evaluasi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan Kerangka Ekonomi Makro dengan target terususnnya 14 laporan evaluasi pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro; Penyusunan/Penyempurnaan Peraturan Perundang di Sektor Keuangan dengan target tersedianya 8 RUU dan 38 peraturan yang menjamin kepastian hukum, perlindungan terhadap nasabah/investor/pelaku pasar, kelembagaan yang efisien dan pruden, serta harmonisasi peraturan dengan standar internasional termasuk Arsitektur Keuangan Indonesia (ASKI) serta pengembangan Sistem Peringatan Dini Sektor Keuangan; Peningkatan koordinasi stabilisasi ekonomi makro dan keuangan baik di pusat maupun di daerah dengan target 16 laporan koordinasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan stabilisasi ekonomi dan keuangan. Pengamanan APBN Pengelolaan Risiko Fiskal dengan target tersedianya laporan tentang pengelolaan risiko fiskal; Pemantapan Modernisasi Administrasi Perpajakan dengan sasaran (1) tersedianya Perangkat Teknologi Informasi Perpajakan, (2) terbentuknya 4 DPC (Data Processing Center), dan (3) tersedianya Sistem Informasi Pajak.

INFRASTRUKTUR DAN ENERGI Fokus 11.

A. a) b)

V - 27

Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil Bidang Sumber Daya Air Pembangunan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan 6 waduk dan 17 embung; Rehabilitasi Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan target terlaksananya rehabilitasi 5 waduk, 20 embung, situ dan bangunan penampung air lainnya;



c) d) e) f) g) h)

i) j) B. a) b)

C. a)

Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan target terpeliharanya 19 waduk, embung, situ dan bangunan penampung air lainnya; Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (WISMP) dengan target terlaksananya peningkatan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai di 15 UPT dan 54 UPTD; Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan sarana / prasarana pengendali banjir sepanjang alur sungai 232,37 km; Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan sarana/prasarana pengaman pantai sepanjang 49,02 km; Penanggulangan Bencana / Tanggap Darurat dengan target terlaksananya kegiatan tanggap darurat bencana di daerah industri dan pusat-pusat perekonomian; Pembangunan Sarana / Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi dengan target terlaksananya kegiatan pembangunan sarana / prasarana pengendali lahar gunung berapi sebanyak 12 unit; Rehabilitasi Sarana Prasarana Pengamanan Pantai dengan target sepanjang 4,45 km; Pemeliharaan Prasarana Pengamanan Pantai dengan target terpeliharanya prasarana pengamanan pantai sepanjang 1,5 km. Bidang Energi Pembangunan jaringan transmisi dan distribusi gas, penyusunan regulasi dan kebijakan pendukung dengan target terbangunnya jaringan transmisi dan distribusi gas bumi Jakarta; Pembinaan / Koordinasi / Pelaksanan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dengan target fasilitasi percepatan pengembangan Bahan Bakar Nabati. Bidang Ketegalistrikan Pelayanan Usaha Ketenagalistrikan dengan target terwujudnya penyiapan bahan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik, pembinaan dan pengawasan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan PIUKU sementara, monitoring penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemegang IUKU, penyusunan pedoman pola kerjasama pengawasan pemegang IUKU dengan Perda dan Instansi Terkait, Kajian mekanisme perizinan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan ekspor, Penyusunan pedoman mekanisme perizinan usaha distnbusi ;


V - 28


b)

c)

d)

e)

f)

g)

V - 29

Penyiapan Informasi dan Bimbingan Teknis Ketenagalistrikan dengan target Terlaksananya rekonsiliasi informasi, analisa, dan evaluasi data ketenagalistrikan, tersedianya analisa dan evaluasi beban harian Jawa-Bali, terselenggaranya bimtek dan evaluasi terhadap program pembangunan ketenagalistrikan; Penyelenggaraan Kerjasama Ketenagalistrikan dengan target terwujudnya fasilitasi kerjasama nasional dan bilateral, terfasilitasinya kerjasama regional, terfasilitasinya kerjasama multilateral sektor ketenagalistrikan dan pemanfaatan energi. Pengaturan dan Pengawasan Usaha Ketenagalistrikan dengan target tersusunnya kajian pemberian jaminan pemerintah terhadap kelanjutan pembangunan pembangkit tenaga listrik baru oleh swasta, tersusunnya kajian implikasi regulasi usaha penyediaan tenaga listrik terhadap Perilaku Usaha Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan ( PKUK); Pembangunan Transmisi, Distribusi, Pembangkit Listrik dan memfasilitasi Pembangunan atau Pengembangan Fasilitas Ketenagalistrikan Yang Dilakukan Badan Usaha, Pemda dan Masyarakat dengan target fasilitasi percepatan pembangunan pembangkit listrik 10.000MW, pembangunan fasilitas ketenagalistrikan yang menggunakan dana pinjaman luar negeri yg diteruspinjamkan kepada PT. PLN, serta pembangunan listrik swasta (IPP); Penyiapan Program Ketenagalistrikan dengan target termonitornya pemanfaatan potensi sumber energi primer pembangkitan, termonitornya penanganan daerah krisis TL, termonitornya pengembangan jaringan tenaga listrik (TL) terkait program 10.000 MW, terupdatenya RUKN, terevaluasinya pembangunan TL jangka menengah/panjang, terselenggaranya kajian pembentukan Badan Pengelolaan Listrik Perdesaan, tersusunnya master plan listrik perdesaan, tersusunnya investasi penyediaan dan pemantauan TL, terkooordinirnya pelaksanaan pembangunan Power Transmission Improvement, tersusunnya harga satuan biaya khusus (HSBK) satker lisdes, terpantaunya pelaksanaan pendanaan pembangunan TL; Induk Pembangkit dan Jaringan dengan target melanjutkan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi meliputi 275 kV sepanjang 150 km; 175 kVA sepanjang 150 km; 150 kV sepanjang 1450 km; gardu induk 18 lokasi, dan melanjutkan pembangunan beberapa pembangkit PLTU, di wilayah distribusi Sumatera, Aceh, Sumbagsel, Jawa Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi (Peningkatan ini ditujukan untuk mempercepat dan memenuhi penyelesaian pembangunan jaringan transmisi 10.000 MW guna menunjang iklim daya saing perekonomian nasional);



h)

i)

j)

k)

l)

m)

Penyusunan Regulasi Perlindungan Konsumen Listrik dengan target sosialisasi perlindungan konsumen listrik, Fasilitasi pengaduan konsumen listrik/masyarakat, Melakukan penilaian terhadap usulan penerima penghargaan Dharma Karya PE, Pembinaan dan pengawasan Indikator tingkat mutu pelayanan penyedia tenaga listrik untuk umum yang disediakan oleh PT PLN (Persero), Penyusunan pedoman mekanisme pelayanan oleh penyedia tenaga listrik terhadap konsumen Industri Kecil dan Menengah (IKM); Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Standardisasi Ketenagalistrikan dengan target tersusunnya rumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan, terselenggaranya forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan, terwujudnya kalibrasi alat ukur listrik dalam rangka SKB Peneraan, terwujudnya kerjasama internasional standardisasi ketenagalistrikan, terlaksananya pengukuran dan perhitungan losses teknis jaringan TL; Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalsitrikan dengan target terlaksananya inspeksi ketenagalistrikan, terlaksananya sertifikasi laik operasi (SLO), terfasilitasinya tim keandalan sistem TL, tersebarnya informasi keselamatan ketenagalistrikan, tersusunnya pedoman pengawasan SLO; Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dengan target tersusunnya rumusan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, tersusunnya pedoman sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, terlaksananya pengawasan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, terwujudnya penetapan dan pemberlakuan standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, terwujudnya forum konsensus standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan dengan target terlaksananya verifikasi atas kebenaran capaian dan inventarisasi barang/jasa produk dlm negeri pada industri penunjang TL, terlaksananya pemetaan daerah cakupan pemanfaatan jaringan TL untuk kepentingan telematika di Jawa Bali, tersusunnya database badan usaha penunjang TL; Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Hubungan Komersial Ketenagalistrikan dengan target peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha dalam bisnis tenaga listrik, koordinasi pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana pemakaian Iistnk ilegal, Penelaahan aturan pelaksanaan hubungan komersial di bidang UPTL, Fasilitasi penyelesaian


V - 30


n)

D. a)

b)

c)

d)

V - 31

perselisshan dalarn usaha penyediaan tenaga listrik, Penyiapan bahan pertimbangan teknis pemberian sanksi atas pelanggaran penyelenggaraan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Harga dan Subsidi Listrik dengan target pemantauan dan verifikasi usulan harga jual pembangkit, monitoring dan perhitungan penetapan biaya jasa eksploitasi air untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), monitoring dan perhitungan TDL-PLN dan Tarif Listrik PIUKU terintegrasi, monitoring dan evaluasi penyelesaian tunggakan rekening listrik yang disediakan oleh PKUK, penyusunan pedoman mekanisme verifikasi susut jaringan dan BPP dalam proses perhitungan subsidi listrik, penyusunan pedoman penetapan harga jual listnk pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) dan energi terbarukan yang dijual kepada PKUK, penyusunan pola dan mekanisme penetapan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik antar negara, penyusunan mekanisme penetapan tarif dan database potensi daerah dalam rangka penerapan tarif listrik regional, inventarisasi dan evaluasi permasalahan hukum dalam pelaksanaan hubungan komersial di bidang TL. Bidang Pos Dan Telematika Penyusunan/Pembaharuan Kebijakan, Regulasi, Kelembagaan Industri Pos dan Telematika dengan target (1) RUU Pos, (2) Rancangan awal revisi UU Telekomunikasi, (3) Hasil penataan stasiun penyiaran berjaringan dan pemantauan perijinan penyiaran, (4) Peraturan pelaksana UU Informasi dan Transaksi Elektronik, (5) RUU Cyber Crime, dan (6) RUU Ratifikasi Convention on Cyber Crime; Peningkatan Standarisasi dan Sertifikasi Pelayanan, Keahlian SDM, Perangkat dan Sistem Pos dan Telematika dengan target (1) prototipe produk telekomunikasi radio Broadband Wireless Access dan (2) regulasi tentang Tingkat Kandungan Lokal Produk Telekomunikasi Dalam Negeri; Peningkatan Literasi Masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (e-Literacy) dengan target (1) perangkat TIK tahap 2 (komputer dan jaringan, internet, data center, instalasi) di Kota Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo dan Gunung Kidul, (2) konsep rencana roll out sistem e-learning, (3) gedung beserta perangkat keras TIK (penyediaan, instalasi, dan pengintegrasian), perangkat lunak, dan sistem untuk ICT Training Center di UIN; Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target (1) kebijakan migrasi, aplikasi dan infrastruktur open source; (2) Model Community Access Point (CAP) versi 2.0 kemitraan, (3) warung masyarakat informasi di 50 Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


e)

E. a)

b)

c) d)

e) f) g)

h)

i) j)

lokasi, (4) sistem dan prosedur pelaksanaan Certification of Authority, (5) aplikasi sistem early warning. Peningkatan Jangkauan, Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Pos dan Telematika dengan target: (1) hasil pemantauan pembangunan jaringan Palapa Ring; (2) penyelenggara Broadband Wireless Access; (3) sarana laboratorium simulasi pengaman dan pengawasan jaringan internet; (4) gedung ICT Training Center di Jababeka; (5) jadwal migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital; (6) Dukungan ID SRITII dalam rangka pengamanan infrastruktur komunikasi data Pemilu 2009; dan (7) Pemancar televisi dan radio. Bidang Permukiman dan Perumahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat dengan target terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat di 30 kawasan dan 4 kota; Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis dengan target terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis di 168 kawasan dan 40 kab/kota; Pengembangan Sistem Drainase dengan target terlaksananya Pengembangan Sistem Drainase di 33 kab/kota; Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS) dengan target terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Percontohan Skala Komunitas (SANIMAS) di 105 lokasi; Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan bagi Kawasan RSH dengan target terlaksananya Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan bagi Kawasan RSH di 125 kawasan; Fasilitasi dan Stimulasi Pengembangan Kawasan dengan target Pengembangan Kawasan di 4 Kota dan 2 Kawasan; Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Beserta Prasarana dan Sarana dasarnya dengan target terlaksananya Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Beserta Prasarana dan Sarana Dasarnya Sebanyak 80 Twin Blok; Penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun dengan target tersedianya penyediaan prasarana dan sarana dasar untuk rumah sederhana sehat (RSH) dan rumah susun sebanyak 16.275 unit; Perbaikan Lingkungan Permukiman dengan target terlaksananya Perbaikan Lingkungan Permukiman di 218 kawasan; Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan target terlaksananya pembangunan Rumah Susun


V - 32


k)

F. a)

b) c) d)

e)

f) V - 33

Sederhana Sewa beserta prasarana dan sarana dasarnya sebanyak 70 Twin Blok; Penyediaan Kredit Program – KPRSH dan Rusunami dengan target tersedianya kredit program – KPRSH dan Rusunami sebanyak 240.736 unit RSH/Rusunami. Bidang Transportasi Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan target pembangunan dan Pengadaan yang terdiri dari: (1) Pembangunan Rating School Sorong, (2) Pembangunan Maritime Education and Training Improvement (METI), (3) Pembangunan Rating School NAD, (4) Pembangunan Rating School Ambon, (5) pembangunan & pemasangan Simulator Pesawat Komersial sebagai Sarana Latih Diklat Penerbang, (6) Pembangunan Akademi Perkeretaapian Indonesia, (7) Pengembangan Kampus BP2IP Surabaya, (8) pembangunan fasilitas sistem telekomunikasi pelayaran tahap 4 yang tersebar di seluruh Indonesia, (9) pengadaan kapal navigasi (ATN Vessel) sebanyak 7 unit, (10) Indonesia Ship Reporting System untuk Selat Sunda dan Lombok, (11) Indonesian Coast Guard Patrol Boats Retrofit Project dengan target memperbaiki kondisi Kapal Patroli Kelas II, (12) Lanjutan Pembangunan kapal penumpang 2000 GT 5 unit, (13) Pengadaan kapal patroli Kelas II sebanyak 2 unit, Kelas III 7 unit, Kelas IV 33 unit, Kelas V 59 unit, serta lanjutan Pembangunan Kapal Patroli Kelas I sebanyak 1 unit, (14) Pembangunan VTS Selat Malaka Tahap I, dan (15) Pengadaan Sarana ASDP yang terdiri dari kapal perintis lanjutan 12 unit, bus air 30 unit, sped boat 12 unit; Pembangunan Gedung dengan target Pembangunan Gedung Simulator Pesawat Komersial (Tersedianya Prasarana Latih Diklat Penerbang 1 Paket); Pengadaan Peralatan Laboratorium dengan target Upgrading laboratorium STPI Curug (Tersedianya Lab. Diklat STPI Curug 10 Paket); Rehabilitasi Fasilitas Bangunan Operasional dengan target Rehabilitasi Fasilitas Bangunan (73.000 M2 tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat); Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan LLAJ di 32 Provinsi dengan target Marka jalan sepanjang 2.923.500 M, guardrail 106.360 M, Rambu Lalulintas 29.477 buah, Delineator 36.500 M, RPPJ 1200 Bh, Traffic Light 110 Unit, warning Light 50 unit, Cermin Tikungan 108 Bh; paku marka 15.500 buah, Prasarana BRT 8 Lokasi; 30 paket alat; Pembangunan Terminal dengan target dibangunnya terminal di 9 lokasi; Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


g) h)

i) j) k) l)

m) n)

o) p)

q)

r)

Pembangunan Jembatan Timbang dengan target 6 paket; Rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang dengan target rehabilitasi Peralatan Operasional Jembatan Timbang (1 Paket peralatan operasional jembatan timbang dan prasarana fasilitas LLAJ dan alat PKB); Pengadaan Sarana KA Kelas Ekonomi, KRL, dan KRD/Krde/Kd3 dengan target 97 unit; Peningkatan Jalan dan Prasarana Kereta Api dengan target peningkatan jalan KA di lintas: Sumatera bagian utara, selatan; Lintas Jawa - 400 Km; Peningkatan Jembatan Ka dengan target 53 buah; Pembangunan Jalan Kereta Api dengan target pembangunan dan Pengadaan yang terdiri dari: (1) Pembangunan Perkeretaapian di NAD (1 Paket), (2) Pembangunan Jalan KA Lintas Tanjung Priok – Pasoso (JICT – KOJA) 2,5 Km (1 Paket), (3) Pengadaan Track Machinery (1 Paket), (5) Pengadaan Rel dan Wesel UIC-54 - 52 Km, (6) Pembangunan Jalur KA antara Gununggangsir - Sidoarjo – 18,1 Km; Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Sinyal dan Telekomunikasi dengan target peningkatan Sintelis (Jawa dan Sumatera) - (18 Paket); Pembangunan Double Track dan Double-Double Track dengan target pembangunan Jalur Ganda yang terdiri dari: (1) Pembangunan Jalur Ganda Serpong - Maja - Rangkasbitung (32 Km), (2) Pembangunan Jalur Ganda Tegal - Pekalongan (17 Km), (3) Pembangunan Jalur Ganda Cirebon - Kroya (24 Km), (4) Pembangunan Jalur Ganda Kroya - Kutoarjo (76 Km), (5) Lanjutan Pembangunan Doubel-double Track Manggarai -Cikarang (18 Km); Pengembangan Perkeretaapian dengan target pembangunan dan Modifikasi yang terdiri dari: (1) Modifikasi Stasiun Cirebon (1 Paket), (2) Pembangunan MRT Jakarta; Rehabilitasi Jalan Ka dengan target lintas Cikampek - Padalarang, Bandung - Banjar - Kroya, Semarang - Solo, Tj.Enim-Prabumulih Tarahan, Telukbayur - Sawahlunto, Lubukalung - Naras, Ma.Kalaban -Pd.Sibusuk; Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran dengan target pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) - Mensu : 42 Unit, Ramsu : 123 unit , Pelsu : 100 unit, Ramtun : 30 Unit (Seluruh Indonesia 25 Disnav); Pembangunan Kapal dengan target pembangunan dan Pengembangan industri Kapal yang terdiri dari: (1) Pembangunan Kapal Perintis (Lanjutan : 2 unit Kapal 900 DWT, 2 unit kapal 750 DWT, 2 unit kapal 500 DWT, 2 unit kapal 350 DWT, (2) Lanjutan Pembangunan Kapal GT 2000 (5 unit); serta terlaksannya Public Ship Finance Program;


V - 34


s)

t)

u)

v)

w) x) y)

z)

å) V - 35

Pengadaan Peralatan Penunjang Keselamatan Transportasi Laut dengan target peningkatan, pengembangan dan pengadaan peralatan keselamatan yang terdiri dari: (1) Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation (Meningkatkan keandalan SBNP ), (2) Port Security System Improvement Plan di 9 Pelabuhan (Belawan, Dumai, Tg. Pinang, Tlk Bayur, Palembang, Pontianak, Benoa, Bitung, Makassar), pengadaan peralatan SAR 18 unit; Pembangunan Sarana dan Prasarana Pelabuhan dengan target Pembangunan Fasilitas Pelabuhan yang terdiri dari: Pembangunan fasilitas pelabuhan baru di 9 lokasi: Belawan (Sumut), Depare (Papua), Kariangau (Kaltim), Tg. Batu dan Palaihari (Kalsel), Manada dan Bitung (Sulut), Bojanegara (Banten), dan Teluk Batang (Kalbar); Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut di 16 Lokasi A. Yani (Malut), Anggrek (Gorontalo), Arar (Papua Barat), Bau-Bau (Sultra), Belang-belang (Sulbar), Garongkong (Sulsel), Lab. Amuk (Bali), Malarko (Kepri), Maloy (Kaltim), Rembang (Jateng), Sungai Nyamuk (Kaltim), Tg. Buton (Riau), Tlk. Tapang (Sumbar), Tarakan (Kaltim), Panajam Pasir (Kaltim), dan Manokwari (Papua); Pengerukan Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan Penyebrangan dengan target pengerukan alur pelayaran dan Kolam Pelabuhan (Lokasi : Kanpel Kalbut, Adpel Lhok Seumawe, Adpel Kuala Langsa, Adpel Jambi, Kanpel Manggar, Kanpel Seba, Kanpel Paloh/Sekura, Adpel Sampit, Kanpel Leok), Adpel Samarinda, Adpel Palembang; Pembangunan Dermaga Sungai, Danau dan Penyeberangan dengan target (1) dermaga lanjutan 65 dermaga, 5 dermaga penyeberangan, 8 dermaga sungai lanjutan dan 1 dermaga danau; Rehabilitasi Dermaga Penyeberangan dengan target dermaga penyeberangan 21 lokasi, sungai 12 lokasi, danau 9 lokasi; Pengerukan Alur dan Kolam pelabuhan Penyeberangan dengan target 7 lokasi; Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Penerbangan dengan target 17 paket tersebar di Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Pembangunan Bandara Baru dengan target pembangunan Bandar Udara yang terdiri dari: (1) Pembangunan Bandar Udara Kualanamu sebagai pengganti Bandar Udara Polonia-Medan (1 paket di Kualanamu-Sumatera Utara), (2) Pembangunan Bandar Udara Hasanuddin - Makasar Sulawesi Selatan; Pengembangan/Peningkatan Bandara dengan target (1) Pengembangan Bandar Udara Dobo, Saumlaki Baru, Seram Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


ä) ö) aa)

bb) cc)

dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) ll)

Bagian Timur, Namniwel, Sam Ratulangi-Manado, Sulawesi Utara, Dumatubun-Langgur, Muara Bungo dan Waghete baru; (2) Pembangunan/peningkatan Bandara di daerah perbatasan, terpencil dan rawan bencana (11 lokasi di : Rembele, Silangit, Sibolga, Enggano, Rote, Ende, Naha, Manokwari, Melongguane, Nunukan, dan Haliwen); dan (3) Pembangunan/peningkatan Bandara di Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten dan Daerah Pemekaran (Tersebar di seluruh propinsi, ibukota kabupaten dan daerah pemekaran); Rehabilitasi Fasilitas Landasan dengan target 425.000 M2 tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat; Rehabilitasi Fasilitas Terminal dengan target 3.000 M2 tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua dan Papua Barat; Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan Penerbangan dan Penunjang Operasional dengan target rehabilitasi Peralatan Keselamatan Penerbangan dan Penunjang Operasional (8 paket tersebar di : Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat); Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Pencarian dan Penyelamatan dengan target tersedianya kelengkapan penunjang kegiatan SAR 1 Paket; Pengembangan Pelabuhan Strategis Pengembangan Pelabuhan yang terdiri dari: (1) Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok (1 paket supervisi dan konstruksi), (2) Pengembangan Pelabuhan Bojonegara (1 Paket), (3) Pengembangan Pelabuhan Belawan (Medan) (1 Paket), (4) Pengembangan Pelabuhan Manokwari (3 Lokasi Manokwari, Bitung, Manado); Pengadaan dan Pemasangan Konverter Kit dengan target 2.000 unit; Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Rambu Sungai Transportasi Penyeberangan dengan target tersedianya SBNP 34 buah rambu suar dan 2000 buah rambu; Bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan dengan target bantuan Penanggulangan Darurat Jalan dan Jembatan; Pengadaan Peralatan / Bahan Jalan dan Jembatan dengan target LS; Rehabilitasi Jalan Nasional dengan target 1.303 km; Pemeliharaan Jalan Nasional dengan target 24.827 km; Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional dengan target 6.705 m; Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional dengan target 29.442 m; Pembangunan Fly-over dengan target 5.035 m;


V - 36


mm) nn) oo) pp) qq) rr) ss)

Fokus 12.

a) b) c)

Fokus 13.

a)

b)

c)

V - 37

Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Lintas dengan target 1.982 km dan 3.772 m; Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional Non Lintas dengan target 405 km dan 2.209 m; Pembangunan Jembatan Suramadu dengan target 1 paket; Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa dengan target 50 km; Pembangunan Jalan Akses dengan target 5 km; Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis dengan target 69 km; Pengusahaan Jalan Tol dengan target dibangunnya jalan tol Solo– Kertasono sepanjang 12 km. Peningkatan Investasi Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur dengan target 3 rumusan kebijakan, 8 laporan koordinasi kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur; Pembebasan Lahan; Penyusunan Penyempurnaan Pengkajian Peraturan Perundangan dengan target 1 paket kerangka kebijakan dan pedoman operasional pengadaan tanah; Peningkatan Investasi Dan Produksi Migas, Batubara, Dan Mineral Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dengan target Pelaksanaan harmonisasi wilayah kerja pertambangan minerbapabum, pengembangan statistik minerbapabum, penyiapan wilayah usaha pertambangan perumusan draft rancangan Kepres tentang perizinan serta penyiapan dan evaluasi usaha pertambangan, Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) dan Keputusan Presiden Pasca Tambang, Reklamasi, advokasi hukum, perijinan usaha; Pengelolaan, Penyiapan dan Penilaian Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dengan target penawaran 20 wilayah kerja baru migas, seismic laut Flores sepanjang 1.500 km, synopsis geologi WK, interpretasi potensi migas di laut Sulawesi; Peningkatan pemanfaatan Pertambangan dengan target Perumusan Pedoman Perizinan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Produksi Minerba, penetapan WKP panas bumi, kriteria wilayah usaha pengelolaan panas bumi di Lampung, perumusan regulasi panas bumi dan pemantauan sub sektor minerbapabum.


Rencana Kerja Pemerintah dan Kebijakan Fiskal Tahun 2009 Fokus 14.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Percepatan Diversifikasi Energi, Efisiensi Distribusi dan Pemanfaatan BBM Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Usaha Energi Baru Terbarukan dengan target terselenggaranya studi kelayakan PLTMH untuk interkoneksi dengan jaringan PLN, terpantaunya pengawasan kegiatan energi baru terbarukan untuk daerah terpencil, evaluasi usaha pembangkit listrik energi baru terbarukan skala kecil dan menengah, tersusunnya informasi teknologi energi baru terbarukan, terevaluasinya program pembinaan implementasi pembangkit listrik, terupdatenya database energi terbarukan dan konservasi energi; Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi dengan target terselenggaranya audit energi di sektor industri dan bangunan, termonitornya implementasi hasil audit energi, terevaluasinya pelaksanaan penghematan energi, pendamping kegiatan konservasi energi (kerjasama dengan JICA), penerapan konservasi energi melalui pemasangan lampu LED tenaga surya, Energy Eficiency incontracting and use of large buiding; Penyiapan Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan target terlaksananya pengembangan clearing house energi terbarukan dan konservasi energi, tersosialisasikannya pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi, terselenggaranya kerjasama dalam rangka sosialisasi pemanfaatan energi terbarukan dan konservasi energi, terbitnya buletin energi hijau, terselenggaranya sekretariat komunitas EBT negara-negara Asia Afrika; Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Pemanfaatan Energi dengan target termonitornya implementasi kebijakan energi nasional, tersusunnya baseline faktor emisi sistem ketenagalistrikan Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan Papua untuk CDM, Terlaksananya Capacity Building sektor energi, tersusunnya kebijakan energi, tersusunnya program pemanfaatan energi; Pembinaan Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan dengan target pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan produksi, perubahan kepemilikan saham, pembinaan perijinan pengusahaan minerbapabum, pengawasan produksi penjualan, serta inventarisasi barang modal dan sarana dan prasarana; Pengembangan dan Pemanfaatan Energi dengan target terkoordinirnya pengembangan energy perdesaan, peningkatan aksesibilitas energy perdesaan, tersosialisasinya pemanfaatan biofuel di sektor industry dan bangunan, pengembangan pulau kecil terluar melalui pemanfaatan energi terbarukan non listrik;


V - 38


g)

Pelayanan dan Pemantauan Usaha Gas Bumi dengan target penawaran 10 wilayah kerja CBM, penetapan harga gas bumi, pengusahaan CBM di daerah Sumatera.

5.2 Kebijakan Fiskal Tahun 2009 5.2.1 Arah Kebijakan Fiskal, Asumsi Ekonomi Makro dan Postur APBN 2009 A. Arah Kebijakan Fiskal Sesuai dengan tema pembangunan tahun 2009, kebijakan ekonomi makro tahun 2009 diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diupayakan dengan memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi serta dengan terjaganya stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dalam tahun 2009 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkahlangkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini

Berdasarkan kerangka ekonomi makro tersebut, kebijakan fiskal dalam tahun 2009 diarahkan untuk memberikan dorongan terhadap perekonomian dengan tetap menjaga langkah-langkah konsolidasi fiskal yang telah dilakukan selama ini. Prioritas pembangunan nasional tahun 2010 dijabarkan dalam pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2009 sebagai berikut: (i) pelaksanaan amandemen Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang saat ini masih dalam proses pembahasan di DPR; (ii) peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama bandara dan pelabuhan; (iii)pelaksanaan pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui pendistribusian BBM bersubsidi dengan sistem tertutup dan kebijakan lain yang dianggap perlu agar subsidi lebih tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan daya beli masyarakat; (iv) perhitungan pendapatan dalam negeri neto sebagai basis penetapan pagu DAU nasional memperhitungkan antara lain beban subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, dan subsidi benih; dan (v) pelaksanaan amandemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Di samping itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Pemerintah perlu melakukan perbaikan quality of spending dan penajaman prioritas terhadap belanjanya. B. Asumsi Ekonomi Makro Merosotnya perekonomian dunia sebagai dampak dari krisis keuangan global tentunya akan sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian Indonesia. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah

V - 39



dalam menyikapi kondisi ini adalah melakukan beberapa penyesuaian besaran asumsi ekonomi makro sebagai berikut: 1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun menjadi 4,5 persen. 2. Laju inflasi diperkirakan turun menjadi 6 persen. 3. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 7,5 persen. 4. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika diperkirakan sebesar Rp. 11.000/US$. 5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional diperkirakan turun menjadi US$45/barel. Sedangkan, lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 0,96 juta barel per hari. Tabel 5.1. Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2009 NO 1 2 3 4 5 6

ASUMSI Pertumbuhan ekonomi (%) Inflasi (%) Tingkat bunga SBI rata-rata (%) Nilai tukar (Rp/US$1) Harga minyak (US$/barel) Lifting (Juta Barel per Hari)

APBN 2009 6,0 6,2 7,5 9.400,0 80,0 0.960

APBN 2009 PENYESUAIAN 4,5 6,0 7,5 11.000,0 45,0 0.960

Sumber: Depkeu

Tabel 5.2. Postur APBN Tahun 2009 (dalam triliun rupiah) APBN A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri 1. Penerimaan Perpajakan 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat II. Transfer ke Daerah C. Keseimbangan Primer D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) E. Pembiayaan (I+II+III) I. Pembiayaan Dalam Negeri II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) III. Tambahan Pembiayaan Utang

985,7 984,8 725,8 258,9 0,9 1.037,1 716,4 320,7 50,3 -51,3 51,3 60,8 -9,4 -

APBN Penyesuaian 848,6 847,6 661,8 185,9 0,9 988,1 685,0 303,1 28,9 -139,5 139,5 109,5 -14,5 44,5

Sumber: Depkeu Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

V - 40


C. Postur APBN 2009 Dengan adanya perubahan beberapa asumsi ekonomi makro yang secara signifikan berpengaruh terhadap besaran-besaran APBN, baik pada pendapatan negara maupun belanja negara sebagai implikasi adanya tambahan program stimulus sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka terhadap APBN 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, dilakukan penyesuaian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.2. Pokok-pokok kebijakan fiskal dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Sisi pendapatan negara, meliputi: a. Bidang perpajakan Langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam tahun 2009 antara lain: (i) menyediakan fasilitas fiskal dan nonfiskal bagi penanaman modal dengan memperluas cakupan sektor dan wilayah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di BidangBidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu; (ii) memperluas kantor pelayanan pajak yang berbasis sistem administrasi modern di Jawa dan Bali; (iii) menyempurnakan manajemen risiko kepabeanan; (iv) melanjutkan harmonisasi tariff bea masuk impor; dan (v) mengimplementasikan ASEAN Single Window. Di samping itu, untuk meningkatkan kinerja BUMN antara lain akan dilakukan pengalokasian anggaran yang bersumber dari laba BUMN untuk pengembangan sektor-sektor strategis dan penguatan sektor manufaktur (barang modal) dalam rangka memperbaiki peran BUMN dalam perekonomian nasional. b. Bidang PNBP Kebijakan di bidang PNBP dalam tahun 2009 akan tetap ditujukan untukmengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam (SDA), bagian laba BUMN, PNBP lainnya, serta pendapatan badan layanan umum (BLU). Sasaran tersebut dilakukan dengan melanjutkan reformasi administrasi dan penyempurnaan kebijakan PNBP melalui: (i) peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada kementerian negara/ lembaga; (ii) monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBP pada kementerian negara/lembaga; (iii) penyusunan rencana dan pagu penggunaan PNBP yang lebih realistis pada kementerian negara/lembaga; (iv) pemantauan, penelaahan, evaluasi, dan verifikasi laporan PNBP pada kementerian negara/lembaga dan SDA nonmigas; (v) peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan PNBP pada kementerian negara/lembaga; (vi) percepatan penyelesaian kewajiban V - 41



Pertamina/KKKS kepada Pemerintah terkait dengan kegiatan migas; (vii) peningkatan koordinasi terkait dengan pencapaian target produksi/ lifting minyak mentah dan volume gas bumi; dan (viii) perbaikan terhadap kebijakan cost recovery pada Kontrak Production Sharing (KPS). 2. Sisi belanja negara Belanja negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Daerah akan dipaparkan secara lebih rinci pada Subbab 5.2.2. Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain dititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam APBN Tahun Anggaran 2009 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran. Sebagian besar defisit tersebut akan dibiayai dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman luar negeri. Untuk menutupi defisit tersebut, dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian dalam pembiayaan anggaran, dengan lebih memprioritaskan pendanaan yang tersedia, murah dan berisiko rendah yang bersumber dari dalam negeri.

5.2.2 Belanja Negara Tabel 5.3 menunjukkan bahwa jumlah belanja negara dalam APBNPenyesuaian 2009 sebesar Rp. 988.088,3 miliar, yang terdiri dari: 1. Anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 685.036,3 miliar; dan 2. Anggaran belanja daerah sebesar Rp. 303.051,9 miliar. A. Belanja Pemerintah Pusat Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 akan difokuskan pada: (i) kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kebutuhan dasar operasional di setiap kementerian negara/ lembaga; (ii) melanjutkan program pengentasan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jamkesmas; (Hi) meningkatkan alokasi program kementerian Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2009 diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan V - 42


negara/lembaga untuk peningkatan produksi pangan, infrastruktur dan energi alternatif; (iv) pengurangan subsidi BBM melalui efisiensi di PT Pertamina dan PT PLN; (v) melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah pasca bencana alam; serta (vi) mengamankan pelaksanaan Pemilu 2009. Jumlah Belanja Pemerintah Pusat setelah dilakukan penyesuaian pada APBN tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 685.036,3 miliar, terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp. 333.532,4 miliar dan Belanja Non-K/L sebesar Rp. 351.503,9 miliar. Tabel 5.3. Belanja Negara Tahun 2009 (dalam triliun rupiah) APBN 1.037,1

APBN Penyesuaian 988,1

716,4

685,0

A. Belanja K/L

322,3

333,5

B. Belanja Non-K/L

394,1

351,5

II. Transfer ke Daerah

320,7

303,1

1. Dana Perimbangan

297,0

279,3

a. Dana Bagi Hasil

85,7

68,1

b. Dana Alokasi Umum

186,4

186,4

c. Dana Alokasi Khusus

24,8

24,8

23,7

23,7

8,9

8,9

14,9

14,9

1.037,1

988,1

Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat

2. Dana Otsus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian JUMLAH Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dalam tahun 2009 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab V - 43

Sumber: Depkeu

B. Belanja Daerah Kebijakan pengalokasian transfer ke daerah dalam tahun 2009 tetap diarahkan untuk mendukung program/kegiatan prioritas nasional dan menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah; 2. Mendukung kegiatan prioritas pembangunan nasional yang juga merupakan urusan daerah; 3. Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah; Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah


4. Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta antardaerah; 5. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; 6. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro; dan 7. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. Alokasi anggaran belanja daerah setelah dilakukan penyesuaian pada APBN 2009 yaitu sebesar Rp. 303.051,9 miliar, terdiri dari: 1. Dana perimbangan sebesar Rp. 279.313,3 miliar, terdiri dari: a. Dana bagi hasil ditetapkan sebesar Rp. 68.079,6 miliar; b. Dana alokasi umum ditetapkan sebesar Rp. 186.414,1 miliar; c. Dana alokasi khusus ditetapkan sebesar Rp. 24.819,6 miliar. 2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebesar Rp. 23.738,6 miliar, terdiri dari: a. Dana otonomi khusus sebesar Rp. 8,900 miliar, terdiri dari: · Dana otonomi khusus Aceh sebesar Rp. 3,728 miliar; · Dana Otsus Papua & Papua Barat Rp. 3,728 miliar; · Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat Rp 1,400 miliar. b. Dana penyesuaian sebesar Rp. 14,900 miliar. Jumlah alokasi anggaran belanja daerah per provinsi dapat dilihat pada Lampiran A. Dana Bagi Hasil Pada dasarnya Dana Bagi Hasil (DBH) bersifat block grant, yang berwenang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah penerima, kecuali untuk dana tambahan alokasi sebesar 0,5 persen yang diambil dari dana pembagian Sumber Daya Alam (SDA) Migas yang digunakan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar di daerah. Penggunaan dana tambahan tersebut dipantau dan dievaluasi oleh Menteri Keuangan. Dalam APBN 2009, Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu sebesar Rp. 85,718.73 miliar, terdiri dari: a. Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp. 45,754.4 miliar. b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp. 39,964.3 miliar yang dibagikan kepada seluruh daerah termasuk 12 daerah pemekaran baru yang disetujui pada tahun 2008 dengan catatan ke – 12 daerah pemekaran tersebut diresmikan dan dilantik pejabat daerahnya. Dana Alokasi Umum 1. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dialokasikan ke daerah dalam tahun 2009 adalah sebesar Rp. 186,414.1 miliar yang dibagikan kepada seluruh daerah (Provinsi dan Kab/Kota) termasuk 26 daerah


V - 44


pemekaran (Mei 2007 – Mei 2008) yaitu sebanyak 14 daerah dan pada periode Juni 2008 terdapat 12 daerah otonomi baru. 2. DAU ditetapkan 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN. Besaran alokasi DAU per daerah sesuai dengan UU Nomor 33 tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden. 3. Proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10 persen untuk Daerah Provinsi dan sebesar 90 persen untuk Daerah Kabupaten/Kota dari besaran DAU secara nasional. 4. Dalam penggunaan DAU, diberikan keleluasaan/wewenang kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Khusus 1. Alokasi DAK tahun 2009 adalah sebesar Rp. 24,819.59 miliar. 2. Arah kebijakan DAK tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah, dalam rangka mendorong pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, alokasi juga dapat diberikan kepada seluruh daerah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku diprioritaskan untuk mendapatkan alokasi DAK. b. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana jalan, irigasi, air minum dan penyehatan lingkungan di kabupaten daerah tertinggal yang terdiri dari: daerah pesisir dan kepulauan, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal/ terpencil, daerah pasca bencana, serta daerah yang termasuk kategori daerah ketahanan pangan, dan daerah pariwisata. c. Menunjang penguatan sistem distribusi nasional, terutama untuk memperlancar arus barang antarwilayah yang dapat meningkatkan ketersediaan bahan pokok di daerah perdesaan, daerah tertinggal/terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah pulau-pulau kecil terluar, dan daerah pasca bencana, melalui kegiatan khusus di bidang sarana dan prasarana perdagangan, serta sarana dan prasarana perdesaan. d. Mendorong peningkatan produktivitas, perluasan kesempatan kerja, angkutan barang dan kebutuhan pokok, serta pembangunan perdesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, perikanan dan kelautan, infrastruktur, perdagangan, serta pembangunan perdesaan. e. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar, sarana dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur, serta sarana dan prasarana perdesaan daerah tertinggal. V - 45



f. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi resiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, dan kehutanan. g. Menyediakan serta meningkatkan cakupan, kehandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar, kualitas pelayanan terutama keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus di bidang infrastruktur jalan dan perhubungan. h. Mendukung penyediaan prasarana pemerintahan di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi melalui kegiatan khusus di bidang prasarana pemerintahan. i. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran kementerian/lembaga serta kegiatan yang didanai dari APBD, melalui peningkatan koordinasi pengelolaan DAK di pusat dan daerah. j. Melanjutkan pengalihan secara bertahap anggaran kementerian/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Bidang atau program yang didanai DAK tahun 2009 terdiri dari 11 bidang atau program DAK tahun 2008, yaitu dalam rangka penyelesaian RPJMN 2004-2009, serta 3 bidang atau program baru yang sebagian atau seluruh dananya berasal dari pengalihan anggaran kementerian/lembaga ke DAK. Dengan demikian, bidang atau program yang didanai oleh DAK tahun 2009 meliputi: a. Pendidikan, dengan arah kebijakan untuk menunjang pelaksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 tahun yang bermutu, yang diperuntukkan bagi SD/SDLB, MI/Salafiyah Ula, termasuk sekolah-sekolah setara SD berbasis keagamaan lainnya, baik negeri maupun swasta; yang diprioritaskan pada daerah tertinggal, daerah terpencil, daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. b. Kesehatan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama dalam rangka mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin serta masyarakat di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan, melalui peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya termasuk poskesdes, dan rumah sakit provinsi/kabupaten/kota untuk pelayanan


V - 46


c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

V - 47

kesehatan rujukan, serta penyediaan sarana/prasarana penunjang pelayanan kesehatan di kabupaten/kota. Keluarga Berencana (KB), dengan arah kebijakan untuk meningkatkan daya jangkau dan kualitas pelayanan tenaga lini lapangan Program KB, sarana dan prasarana pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)/advokasi Program KB; sarana dan prasarana pelayanan di klinik KB; dan sarana pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dalam rangka menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk, serta meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Infrastruktur jalan dan jembatan, dengan arah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana jalan provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa, serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional. Infrastruktur irigasi, dengan arah kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pelayanan prasarana sistem irigasi termasuk jaringan reklamasi rawa dan jaringan irigasi desa yang menjadi urusan kabupaten/kota dan provinsi khususnya di daerah lumbung pangan nasional dan daerah tertinggal dalam rangka mendukung program peningkatan ketahanan pangan. Infrastruktur air minum dan penyehatan lingkungan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air minum dan meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan peyehatan lingkungan (air limbah, persampahan, dan drainase) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Pertanian, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di tingkat usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi guna mendukung ketahanan pangan nasional. Kelautan dan perikanan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, dan pengawasan serta penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulaupulau kecil. Prasarana pemerintahan daerah, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik di daerah pemekaran dan daerah yang terkena dampak pemekaran tahun 2007/2008, yang diprioritaskan untuk pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor bupati/walikota, dan pembangunan/perluasan/rehabilitasi total gedung kantor DPRD,



dengan tetap memperhatikan kriteria umum, khusus, dan teknis dalam penentuan daerah penerima. j. Lingkungan hidup, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam menyelenggarakan pembangunan di bidang lingkungan hidup melalui peningkatan penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan dan sistem informasi pemantauan kualitas air, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan sumberdaya air di luar kawasan hutan. k. Kehutanan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), meningkatkan fungsi hutan mangrove dan hutan pantai, pemantapan fungsi hutan lindung, Taman Hutan Raya (TAHURA), hutan kota, serta pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan termasuk operasional kegiatan penyuluhan kehutanan. l. Perhubungan, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan guna menurunkan tingkat kecelakaan pada lalu lintas angkutan jalan khususnya pada jalan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan rencana aksi “road map to zero accident” dengan fokus pada jalan provinsi karena mempunyai volume lalu lintas dan potensi tingkat kecelakaan yang relatif lebih besar dibandingkan jalan kabupaten/kota. m. Pembangunan perdesaan daerah tertinggal, dengan arah kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan prasarana dan sarana dasar untuk memperlancar arus angkutan penumpang, bahan pokok, dan produk pertanian lainnya dari daerah pusatpusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran. n. Perdagangan, dengan arah kebijakan untuk menunjang penguatan sistem distribusi nasional melalui pembangunan sarana dan prasarana perdagangan yang terutama berupa pasar tradisional di daerah perbatasan, daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, serta daerah pasca bencana. 4. Daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10 persen dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah dengan kemampuan keuangan tertentu tidak diwajibkan menganggarkan dana pendamping. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian tahun 2009 sebesar Rp. 8,856.6 miliar yang terdiri dari: 1) Dana Otonomi Khusus sebesar Rp. 8,856.6 miliar yang diberikan untuk provinsi Papua dan Papua Barat dan provinsi NAD dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dana Otonomi Khusus Papua digunakan Buku Pegangan 2009 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

V - 48


2)

V - 49

untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, sedangkan Dana Otonomi Khusus NAD digunakan untuk mendanai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otsus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Dana Penyesuaian sebesar Rp. 14,882.02 miliar yang terdiri dari Dana Tambahan DAU sebesar Rp. 14,490 miliar, kurang bayar DAK 2007 sebesar Rp. 295.27 miliar, dan kurang bayar DPIL 2007 sebesar Rp. 96.75 miliar. Dana Tambahan DAU dialokasikan untuk guru PNSD guna meningkatkan penghasilan guru PNSD dalam rangka memperbaiki kesejahteraan guru. Selain itu dialokasikan untuk daerah tertentu sebagai penguatan desentralisasi fiskal untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.


BAB V RENCANA KERJA PEMERINTAH DAN KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2009

Recommend Documents