KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2012
Surabaya, 16 April 2012
Outline POKOK
BAHASAN
1
KEBIJAKAN FISKAL 2012
2
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH SAAT INI
3
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA PROV JAWA TIMUR
2
Kebijakan Fiskal Nasional
3
Hubungan Kebijakan Fiskal Nasional dan Daerah • Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional. • Seluruh kebijakan makro, terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah
Interrelasi Kebijakan Makro
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Neraca Pembayaran
Kebijakan Moneter
Kebijakan Sektor Riil
4
Kebijakan Fiskal Nasional yang Sustainable
dalam triliun rupiah
Uraian Kesehatan APBN
Kesehatan APBD
2006
2007
2008
2009
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
638
707,8
981,6
848,8
Belanja
667,1
757,6
985,7
937,4
1.126,1 1.418,5 1.548,3
Surplus/Defisit
(29,1)
(49,8)
(4,1)
(88,6)
(133,7)
(125,6)
(190,1)
% thd PDB
(0,9)
(1,3)
(0,1)
(1,6)
(2,1)
(1,5)
(2,23)
Pembiayaan
29,4
42,5
84,1
112,6
133,7
125,6
190,1
Pendapatan
2010
2011
2012
APBNP APBNP APBNP 992,4
1.292,9 1.358,2
Kebijakan fiskal yang sustainable apabila dalam jangka panjang, defisit terkendali
5
Tantangan Kebijakan Fiskal Nasional TA 2012 dan Ke Depan Harga Minyak
Inflasi
Kebijakan Makro
Harga Pangan
Kebijakan Fiskal
Kebijakan Transfer ke Daerah 6
Perkembangan Indikator Ekonomi Makro 2011 Target
Capaian
Pertumbuhan Ekonomi
6,2%
6,5%
Inflasi
5,65%
3,79%
Nilai Tukar
Rp8.700/USD
Rp8.779/USD*
Suku Bunga SPN 3 Bulan
5,6%
4,84%*
ICP
95 USD
111,55 USD*
Lifting Minyak
945 ribu barrel/hr
898,5 ribu barrel/hr
* Nilai rata-rata sepanjang tahun 2011
7
Asumsi Makro Ekonomi APBN-P 2012 2011 APBN-P
2012 APBN
2012 APBN-P
Pertumbuhan Ekonomi (%)
6,5
6,7
6,5
Inflasi (yoy,%)
5,65
5,3
6,8
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)
8.700
8.800
9.000
Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)
5,6
6,0
5,0
95
90
105
945
950
930
Indikator
Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP) (USD/barrel) Lifting Minyak Indonesia (Ribu Barrel per hari)
8
Kebijakan Umum APBN-P 2012
1
Menjaga sustainabilitas fiskal dan meningkatkan daya tahan fiskal ditengah ketidakpastian ekonomi global.
2
Memperbaiki efisiensi ekonomi
3
Meningkatkan investasi untuk menstimulasi ekonomi
4
Menjaga daya beli masyarakat
5
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 9
Pertumbuhan Ekonomi 2012
PDB
Pertumbuhan
Kontribusi Pertumbuhan
2011
2012
2011
2012
6.5
6.5
6.5
6.5
Pengeluaran
Pertumbuhan Ekonomi 7 6.5
4.7
4.9
2.7
2.7
Konsumsi Pemerintah
3.2
6.8
0.3
0.6
5.5
6.5
2011
APBNP 2012
8.8
10.9
2.1
2.7
Ekspor
13.6
9.9
6.3
4.9
4.5
Impor
(13.3)
(11.4)
(4.8)
(4.4)
4
14.4
4.9
1.5
0.5
Sektoral
4.63
5
Investasi
Pertanian
6.2
6
6.5
6
Konsumsi RT
Net Ekspor
6.3
2007
2008
2009
2010
2012: 3
3.5
0.4
0.4
Pertambangan
1.4
2.0
0.1
0.2
Industri
6.2
6.1
1.6
1.6
Listrik, Gas, dan Air
4.8
6.2
0
0
Konstruksi
6.7
7.0
0.4
0.5
Perdagangan
9.2
8.9
1.6
1.6
Transp & Kom
10.7
11.2
1
1.1
Keuangan
6.8
6.3
0.7
0.6
Jasa-jasa
6.7
6.2
0.6
0.6
• Kontribusi ekspor netto menurun akibat perlambatan ekspor • Kontribusi investasi meningkat: Perbaikan iklim investasi Program MP3EI • Sektor industri pengolahan, perdagangan dan transportasi masih menjadi kontributor pertumbuhan terbesar 10
Inflasi 2012 12.00
10.00
11.06
8.00
6.00
6.96
6.59
6.8
4.00 3.79 2.78
2.00
0.00 2007
2008
2009
2010
2011
APBNP 2012
• Rencana kebijakan penyesuaian harga BBM domestik diduga akan mendorong inflasi sebesar 6,8%. • Kebijakan pengurangan subsidi energi akan disertai dengan kebijakan pengendalian (mis. Stabilisasi harga pangan). 11
Nilai Tukar 2012 Perkembangan Nilai Tukar 11000 10408 10500 9691
10000 9500
9164
9140
APBN-P 2012 9000
9087
9000 8799
8500
APBN 2012 8800
8000
APBN
XR Realisasi
7500
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Sentimen Positif: Peningkatan credit rating Indonesia menjadi investment grade Arus modal masuk masih terjadi walau tidak sekuat di tahun 2011 Sentimen Negatif: Kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi global karena ketidakjelasan penanganan krisis ekonomi di negara-negara EU dan ketegangan geopolitik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga komoditas Menipisnya surplus neraca transaksi berjalan Indonesia karena peningkatan laju impor; serta Potensi tekanan inflasi sebagai dampak kebijakan pemerintah di bidang harga. 12
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (KEBIJAKAN UMUM DAN ISSUE SAAT INI)
13
Kebijakan Umum HKPD • Perimbangan keuangan dilakukan melalui transfer/hibah dari Pusat kepada Daerah dan didukung dengan penyerahan sebagian kewenangan perpajakan kepada daerah. • Mengingat bahwa kewenangan perpajakan di daerah masih sangat terbatas, maka dukungan pendanaan daerah melalui transfer masih lebih mendominasi (untuk saat ini). • Sesuai esensi otonomi daerah, maka sebagian besar dukungan dana dari APBN berbentuk block grants (bebas digunakan oleh daerah) • Block grants juga didukung dengan specific grants, yg berfungsi untuk mengawal prioritas nasional dan kesetaraan kualitas layanan publik antar daerah. • Selaras dengan peningkatan kebutuhan pendanaan daerah, Pemerintah Pusat terus mendorong upaya kemandirian pendanaan melalui penguatan local taxing power dan transfer diupayakan terus meningkat dari tahun ke tahun. • Untuk mendorong ekspansi pembangunan daerah guna mendorong perekonomian, daerah dapat melakukan pinjaman. 14
Alur Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat
Daerah
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Melalui Angg K/L
Belanja Pemerintah Pusat
Dana Vertikal di Daerah
Mendanai kewenangan 6 Urusan
Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan
Mendanai kewenangan di luar 6 Urusan
PNPM dan Jamkesmas
Melalui Angg Non K/L
APBN
Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD
BELANJA
Hibah Transfer Ke Daerah
PEMBIAYAAN
1515
Mendanai kewenangan Daerah (Desentralisasi)
• •
Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian
Pinjaman
Belanja APBN-P 2012
Total Belanja = 1.548,31
Belanja Pusat di Pusat; Rp.635.1 T ; 41.02%
(Triliun Rupiah) Sumber : APBN-P -2012
Belanja Pusat di Daerah; Rp.179.7; 11.61% Bantuan ke Masyarakat; Rp.15.6 T ; 1.01%
Subsidi; Rp.237.4 T ; 15.33%
Transfer ke Daerah; Rp.478.8 T ; 30.92%
Hibah; Rp.1.8 T ; 0.12%
Dana ke Daerah 913,25 (58,98%) Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional)
Melalui APP (Subsidi)
•PNPM
9.6(0.62%)
• BBM
•Jamkes
5.9(0.38%)
• Listrik • Pangan
Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD)
Hibah
137.4(8.87%) • Hibah
1.8(0.12%) •DBH
65(4.19%)
•DAU
20.9(1.35%)
•DAK
• Pupuk
14(0.90%)
•OTSUS
• Benih
0.1(0.00%)
• Penyesuaian
Melalui Angg. K/L
108.4(7.00%) • Dana Dekon
21.9(1.42%)
273.8(17.68%) • Dana TP 26.1(1.68%) • Dana Vertikal
14.2(0.92%) 143.6(9.28%)
12(0.77%) 58.5(3.77%)
*) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Total
15.6(1.01%)
Total
237.4(15.33%)
Total
1.8(0.12%)
Total
478.8(30.92%)
Total
179.7(11.61%)
16
Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah
pemberian kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah
Local taxing power melalui UU 28/2009
peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan
17
Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah No.
Tujuan
Strategi
Kebijakan
1.
MEMPERBAIKI KEWENANGAN PEMUNGUTAN
MENETAPKAN JENIS PUNGUTAN DAERAH
CLOSED LIST Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009
2.
PENGUATAN LOCAL TAXING POWER
MEMPERLUAS BASIS PUNGUTAN DAN DISKRESI PENETAPAN TARIF
1. MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran) 2. MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBBPerkotaan dan Perdesaan) 3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Hiburan) 4. DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU)
3.
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN
MENGUBAH SISTEM PENGAWASAN
1.
2.
4.
MEMPERBAIKI SISTEM PENGELOLAAN
MENINGKATKAN KUALITAS PENGGUNAAN HASIL PAJAK DAERAH
1.
2.
3.
PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF a. Raperda terlebih dahulu dievaluasi b. Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi c. Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah d. Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan SANKSI a. Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh b. Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTA a. PKB dan BBNKB: 30% b. Pajak Rokok : 70% c. PBBKB : 70% d. Pajak Air Permukaan : 50% MEMPERTEGAS EARMARKING a. 10% PKB untuk perbaikan jalan b. 50jalan% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan c. Sebagian PPJ untuk penerangan MEMPERBAIKI SISTEM INSENTIF PEMUNGUTAN Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu
18
KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT BPHTB DI PROVINSI JATIM Per 9 April 2012
Posisi: 15 Desember 2011
Jumlah No.
Kesiapan Daerah Daerah
Penerimaan BPHTB (Rp) 2010
1. Perda yang telah siap
Persentase (%) Jumlah Daerah
Penerimaan BPHTB (Rp) 2010
38
762,482,532,693
100
100
38
762,482,532,693
100
100
2. Raperda (dalam proses) 3. Belum menyusun Raperda Total
Sumber: DJPK dan DJP
19
19
KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT PBB-P2* Di PROVINSI JATIM Per 9 April 2012
Posisi: 15 Desember 2011
Jumlah No.
Kesiapan Daerah
1.
Perda yang telah siap
2.
Raperda (dalam proses)
3.
Belum menyusun Raperda Total
Persentase (%)
Daerah
Penerimaan PBB-P2 2010 (Rp)
Jumlah Daerah
Penerimaan PBB-P2 2010
19
878,823,748,360
50.0
80.71
5
41,303,981,086
13.16
3.79
14
168,748,397,323
36.84
15.50
38
1,088,876,126,769
100
100 Sumber: DJPK dan DJP
20
20
Kebijakan Umum Transfer ke Daerah Triliun Rupiah
• Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah.
500
• Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
400
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
478,8 450
412,5
309,3
253,3 250
200
• Mendukung kesinambungan fiskal nasional.
150
• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
100
Sumber: Perpres No.5/2010 ttg RPJMN 2010-2014
292,4
300
• Meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah.
• Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.
344,6
350
226,2
150,8
50
0 2005
2006
2007
2008
DBH
DAU
DAK
APBN-P APBN-P APBNP RAPBN 2012 2010 2011 2012 Otsus dan Penyesuaian 2009
21
TREN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 - 2012 300,000
dalam miliar rupiah
250,000 DAU
200,000
DAK 150,000
DBH Dana Otonomi Khusus
100,000
Dana Penyesuaian
50,000 0 2008
2009
2010
2011
2012
dalam miliar rupiah Komponen Transfer
2008
2009
2010
2011
2012
DAU
179.507,14
186.414,10
203,571,5
225.533,71
273.814,40
DAK
20.787,30
24.707,40
20.956,30
24.803,51
26.115,90
DBH
78.420,20
76.129,90
92.183,50
96.910,87
108.421,70
Dana Otonomi Khusus
7.510,29
9.526,60
9.099,61
10.421,31
11.952,60
Dana Penyesuaian
6.208,50
11.807,20
18.916,70
53.709,02
58.471,40
292.433,43
308.585,20
344.727,42 411.378,42
478.775,90
Total
Keterangan: Tahun 2008 – 2010 data diambil berdasarkan LKPP Tahun 2011 data realisasi unaudited Tahun 2012 data pagu APBNP
22
dalam Miliar Rupiah
TREN TRANSFER KE DAERAH SE-PROVINSI JATIM TAHUN 2008 - 2012 8,000 7,000
DAU
6,000
DAK
5,000 4,000
DBH
3,000 2,000
Dana Penyesuaian
1,000 0 R 2008
R 2009
R 2010
R 2011
APBN 2012
dalam miliar rupiah
Komponen DAU DAK DBH D. Penyesuaian Total
2008 5.351,55 1.269,27 930,50 0 7.551,32
2009 2010 2011 2012 5.489,44 5.593,76 6.332,75 7.353,90 691,26 453,64 584,01 515,37 952,39 1.125,71 1.153,30 1.078,64 373,99 559,42 706,66 610,70 7.507,08 7.732,53 8.776,72 9.558,60
23
PENGELOAAN KEUANGAN PEMDA DI JAWA TIMUR
24 24
PORSI BELANJA APBD TA 2012 PORSI BELANJA APBD TA 2012 NASIONAL
SELURUH PEMDA DI JAWA TIMUR
15.74%
14.9% 42.20%
19.3%
19.85%
17.5%
22.21%
Belanja Pegawai
Belanja Modal
48.2%
Belanja Barang
Belanja Lainnya
Belanja Pegawai
Belanja Modal
Belanja Barang
Belanja Lainnya
• Data per 31 maret 2012 (510 Daerah).
Porsi belanja pegawai JATIM DI TA 2012 mencapai 48,2% lebih besar dibanding nasional yang hanya 42,2%. Porsi Belanja modal JATIM lebih rendah dari Nasional. 25
Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total Belanja 55.00 50.9 49.1
50.00
%
45.3
48.2
46.5
45.9
45.00 45.7 40.00
44.5 42.3
41.5 40.1 38.4
35.00
30.00 2007
2008
2009
Nasional
2010
2011
2012
Jatim
* TA 2011 dan 2012 menggunkan data anggaran
Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, pensiunan dan pejabat daerah, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Baik secara Nasional ataupun JATIM, proporsi belanja pegawai mengalami peningkatan, namun proporsi JATIM lebih baik dimana lebih rendah dibanding Nasional.
26
Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja Perbandingan Belanja Modal terhadap total Belanja
Perbandingan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja 21
40
20.3
19.8
20 28.9
19 25.3 21.4
22.1
22.3
20 20.5
19.4
20.0
18.2
18.6 18.0
18.4 19.3
19.3
2011
2012
18
%
26.3
%
30
17
18.1 16.8
16
13.5 15.9
17.5
16.0
15
16.3
14
10 2007
2008
2009
2010
Nasional
2011
2012
Jatim
* TA 2011 dan 2012 menggunkan data anggaran
• Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. • Proporsi belanja modal JATIM dan Nasional mempunyai trend turun, namun Proporsi JATIM masih lebih besar dibanding Nasional.
2007
2008
2009
2010
Nasional
Jatim
* TA 2011 dan 2012 menggunkan data anggaran
• Belanja Barang & Jasa adalah belanja untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. • Tahun 2008 & 2009 B. Barang&Jasa JATIM lebih tinggi dibanding dengan Nasional, namun ditahun 2010 kembali lebih kecil dari Nasional seperti tahun 2007. 27
Perbandingan Transfer ke Daerah terhadap Total Pendapatan 80 75 70 65 60 %
2007
2008
2009
2010
Nasional
%
2011
2012
Jatim
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nasional
76.4
77.8
76.8
75.9
76.0
74.8
JATIM
73.75
72.56
70.37
68.15
67.9
66.6
Transfer Ke Daerah terdiri dari transfer dana perimbangan, dana otsus dan dana penyesuaian Transfer daerah yang rendah menunjukkan tingkat kemandirian daerah, semakin rendah maka daerah semakin mandiri dan semakin tinggi semakin tergantung teradap pusat. Berdasarkan grafik disamping terlihat bahwa tingkat kemandirian pengelolaan keuangan Jatim semakin membaik. 28
Perbandingan SiLPA tahun Berkenaan Terhadap Total Belanja 35 30.1 30 25
%
• SiLPA tahun berkenaan adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. • Rasio SiLPA yang besar menggambarkan besaran dana yang belum tergunakan untuk pelayanan dasar ke masyarakat. • SiLPA tahun berkenaan JATIM turun drastis di tahun 2008 dan mendekati proporsi secara Nasional di tahun 2010.
22.0
20
16.9 12.9
12.8
15 14.5
10
12.7
11.3 5 0 2007
2008
2009
Nasional
% Nasional JATIM
2010
Kalteng
2007
2008
2009
2010
21,99
16,87
12,78
12,87
30,06
14,47
11,29
12,66
29
Tingkat Pengangguran 9.1 8.4
9 8
6.8
%
7
7.9 7.1 6.6
6.4
6
5.1
5
4.3
4.2
2010
2011
4 3 2007
2008
2009
Nasional
Jatim
Tingkat Kemiskinan Tingkat kemiskinan JATIM lebih tinggi jika dibanding secara nasional. Trend kemiskinan JATIM mempunyai trend yang sama dengan tren nasional yaitu menurun dari tahun 2007-2010. 22
8 6.8 7
6.3
5
6.0
6.6
6.0
6 5.9
4
4.9
6.5 6.1
4.5 2007
20.0 18.2
18
%
Pertumbuhan Ekonomi
3
20
16
Tingkat pengangguran JATIM lebih rendah dibanding Nasional Tingat pengangguran JATIM sudah lebih rendah dibanding dengan target Pengangguran 2012 (6,4-6,6%)
%
10
15.3 13.9
16.6 15.2 14.2
12
2009
Nasional 16.2
14
2008
2010
2011
Jatim
Pertumbuhan Ekonomi JATIM mulai tahun 2009 lebih tinggi dari Nasional
13.3 12.4
10 2007
2008
Nasional
2009
2010
Jatim
2011
30
Terima Kasih DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA GEDUNG RADIUS PRAWIRO JALAN DR WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT 10710 TELP. 021 3509442 FAX. 021 3509443 www.djpk.depkeu.go.id
