KEBIJAKAN PEREKONOMIAN, FISKAL DAN PERKIRAAN RESOURCE ENVELOPE 2011SERTA KEBIJAKAN PENGANGGARAN Kementerian Keuangan RI Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2010 Rabu, 28 April 2010
1
POKOK BAHASAN 1 2
Perkembangan Ekonomi Terkini, Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Perekonomian 2011 Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011: Pokok-Pokok Kebijakan Pendapatan Negara Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Pokok-Pokok Kebijakan Transfer ke Daerah Pokok-Pokok Kebijakan Pembiayaan
3
Perkiraan Resource Envelope RKP 2011 Dan Pagu Indikatif Belanja K/L 2011
4
Kebijakan Penganggaran 2011
5
Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam APBN 2011
22
Optimisme pemulihan ekonomi dunia terus terjadi… Pertumbuhan Ekonomi dan Perdagangan Global mengalami resesi/kontraksi 2009 namun mulai pulih bertahap, dengan prospek 2010 yang lebih baik…
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia, 2010 - 2011 Countries USA Euro Area Japan Developing Asia - China - India - ASEAN 5
2008
2009
0,4 0,6 -1,2 7,9 9,6 7,3 4,7
-2,4 -4,1 -5,2 6,6 8,7 5,7 1,7
2010 Jan '10 Apr '10 2,1 3,1 1 1 1,7 1,9 8,4 8,7 10 10 7,7 8,8 4,7 5,4
Sumber : IMF (World Economic Outlook)
Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia
Pertumbuhan Ekonomi Dunia
15,0
6,0 5,0
10,0 7,0
5,8
5,0
4,2
4,0
3,9
3,0 2,0
0,0 2005
2006
2007
-5,0
2008
2009
2010
Jan '10
1,0
Apr '10
0,0 -10,0
Jan '10
Apr '10
-1,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
-15,0 Sumber : IMF (World Economic Outlook)
Sumber : IMF (World Economnic Outlook)
33
HARGA MINYAK INTERNASIONAL DIPREDIKSI SEMAKIN MENINGKAT.. Harga Minyak WTI 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0
Seiring dengan mulai membaiknya perekonomian dunia, harga minyak Internasional (WTI) tahun 2010 diperkirakan berada pada rata-rata US$80,74/barel, dengan proyeksi harga antara US$59,3/barel sampai dengan US$119,8/barel.
Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10
Sumber : Bloomberg
44
PERTUMBUHAN PDB PADA TAHUN 2011 DIPERKIRAKAN 6,3% YANG DIDUKUNG OLEH KONSUMSI, INVESTASI DAN EKSPOR Pertumbuhan Ekonomi, 2004 - 2011 7,0
6,3 5,7
6,0
5,0
5,0
5,5
6,0
5,8
6,3
4,5
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2004
Pengeluaran
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2008
2009
2010
2011
Konsumsi RT
5,3
4,9
5,3
5,4
Konsumsi Pemerintah
10,4
15,7
9,9
11,2
Investasi/PMTB
11,9
3,3
8,2
10,9
Ekspor
9,5
-9,7
15,8
10,8
Impor
10,0
-15,0
18,6
12,1
PDB
6,0
4,5
5,8
6,3
5
INDIKATOR EKONOMI MONETER MENUNJUKKAN KINERJA POSITIF…. LAJU INFLASI, 2008 - 2010 (Persen) 14,0
2,5
12,0
12,00
2,0
10,0
10,00
1,5
8,0
8,00
1,0
6,0
6,00
0,5
4,0
4,00
-
2,0
2,00
Laju inflasi (mtm)
Sumber: BPS
Rp/US$
Mar
Jan
Feb
Des
Nov
Sep
Ok t
Jul
Agst
2009
2010
Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$
12500 11500 10500 9500 8500 Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
-
2008
Laju Inflasi (yoy)
13500
Jan-08
14,00
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September October November Desember Januari Februari Maret
2008
Jun
Apr
Mei
Mar
Jan
Feb
Des
Nov
Sep
Ok t
Jul
Agst
Jun
Apr
Mei
Mar
Jan
Feb
(0,5)
SBI 3 bulan
Persen (%)
3,0
Jan-10
Apr-10
2009
2010
Inflasi diperkirakan meningkat menjadi 5,3 persen seiring dengan trend apresiasi nilai tukar rupiah dan membaiknya daya beli ekonomi masyarakat. Sementara itu suku bunga SBI 3 bulan akan dipertahankan pada tingkat 6,5%. Seiring dengan masuknya modal asing nilai tukar rupiah diperkirakan mengalami apresiasi menjadi Rp9.200 per dollar AS
66
ASUMSI EKONOMI MAKRO, 2010 - 2011 2010
2011
APBN
RAPBN-P
Proyeksi Baru (Kesepakatan dengan DPR)
- Pertumbuhan ekonomi (%)
5,5
5,5
5,8
6,2
6,3
- Inflasi (%) y-o-y
5,0
5,7
5,3
6,0
5,9
- Tingkat bunga SBI 3 bulan (%)
6,5
7,0
6,5
7,5
7,3
10.000
9.500
9.200
9.750
9.750
65,0
77,0
80,0
70,0
83,0
0,965
0,965
0,965
0,970
0,960
URAIAN
- Nilai tukar (Rp/US$1) - Harga minyak (US$/barel) - Lifting (MBCD)
RPJMN
Pagu Indikatif
7
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 2011 Arah Kebijakan Ekonomi
Upaya
Pertumbuhan Ekonomi yang berkualitas
• Menjaga tingkat konsumsi masyarakat ketersediaan pasokan barang dan jasa serta terjangkaunya harga bahan pokok • Meningkatkan investasi dan ekspor: Meningkatkan daya tarik investasi baik di dalam maupun di luar negeri; Mengurangi hambatan prosedur perijinan, Harmonisasi kebijakan baik pusat-daerah maupun lintas sektor, meningkatkan diversifikasi pasar ekspor, Mendorong komoditi nonmigas yang bernilai tambah tinggi dan mendorong fasilitas ekspor • Mendorong industri pengolahan
Menjaga stabilitas ekonomi
• Pengamanan pasokan bahan makanan meningkatkan produksi bahan pokok dengan penyempurnaan sistem distribusi • Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi • Ketahanan fiskal Melanjutkan Langkah-Langkah Peningkatan Penerimaan Pajak dan PNBP; dan Mempertajam Alokasi Belanja Negara
Menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
• Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan • Penyempurnaan peraturan ketenagakerjaan, mendorong pelaksanaan negosiasi bipartit, serta penyusunan standar kompetensi • Penempatan, perlindungan, dan pembiayaan tenaga kerja ke luar negeri • Program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang prorakyat miskin, memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap 88 pelayanan dasar.
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2011
Mendukung Pengelolaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat melalui Triple Track Strategy: o o
o
o
o
Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi (Pro-Growth) Menciptakan dan Memperluas Lapangan Kerja (Pro-Job) , antara lain melalui: Insentif Pajak (subsidi pajak) pada kegiatan usaha, daerah tertentu, dan komoditas strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan ekspor, serta mempert ahankan dan meningkatkan daya saing usaha dalam negeri; Peningkatan Belanja: Modal untuk Infrastruktur; Memperbaiki Kesejahteraan Rakyat, melalui Program – Program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net) yang Berpihak pada Rakyat Miskin (Pro-Poor): Menjaga kesinambungan program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS, Jamkesmas, PKH) Pemberian subsidi tepat sasaran Mendukung Upaya Peningkatan Kemampuan Pertahanan dan Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat; Memperkuat Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance) dan antar daerah (horizontal fiscal imbalance)
Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, maka APBN Tahun 2011 dan Jangka Menengah harus tetap sehat:
Defisit terkendali seperti kondisi saat ini yang berada pada alur yang benar Rasio Utang terhadap PDB turun secara bertahap (sekalipun secara nominal jumlah utang akan meningkat)
9
POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA, 2011 PERKEMBANGAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2006 - 2011
Triliun Rp 900
Persen 13,5
800
13,0
700 12,5 600 500
12,0
400
11,5
300 11,0 200 10,5
100 0
10,0 2006
2007
PPh (LHS)
Triliun Rp
2008
PPN (LHS)
2009 LKPP 2010 APBN 2010 Unaudited RAPBN-P
Cukai (LHS)
2010 2011 Pagu RAPBN-P Indikatif (Kes. DPR)
Lainnya (LHS)
Tax Ratio (RHS)
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2006- 2011
350 300 250
Pokok-Pokok Kebijakan Perpajakan Sebagai Implikasi Pemberlakukan UU PDRD BPHTB menjadi pajak daerah; Sebagian PBB perdesaan dan perkotaan dipungut oleh pemerintah daerah yang sudah siap. Pembebasan PPh Fiskal Insentif fiskal (DTP): Investasi, PDRI dan Harga BBM Administrasi Intensifikasi dan ekstensifikasi serta kepatuhan dengan didukung reformasi perpajakan dan kepabeanan.
200 150 100 50 0 2006
2007
2008
2009
2010 (APBN)
2010 (RAPBNP)
Pend. BLU (LHS)
Pen. SDA Nonmigas (LHS)
Laba BUMN (LHS)
Pen. SDA Migas (LHS)
2010 2011 (Pagu RAPBN-P Indikatif ) (Kes. DPR)
PNBP Lainnya (LHS)
Pokok-Pokok Kebijakan PNBP : Migas: Review Cost recovery. SDA Non-Migas: Optimalisasi penerimaan SDA sektor pertambangan. Dividen BUMN: Penyehatan BUMN. Optimalisasi PNBP K/L dan penambahan jumlah satker BLU.
KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2011 250,0
APBN 2010
RAPBN-P 2010
Pagu Indikatif 2011
Belanja Modal meningkat signifikan
200,0
150,0
100,0
50,0
Belanja Pegawai
Belanja Barang
Belanja Modal
Bunga Utang
Subsidi
Belanja Hibah
Bansos
Belanja Lain-lain
Belanja Pemerintah pusat dalam pagu indikatif 2011 meningkat Rp81,3 T (10,6 %) dari RAPBN-P 2010, terutama karena peningkatan belanja modal, bantuan sosial, dan belanja pegawai; Peningkatan belanja modal dan bantuan sosial untuk mendukung
program pemulihan ekonomi, yang harus dilakukan sejak awal tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 melalui peningkatan daya dukung infrastruktur. 11
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (1) Belanja Pegawai
Kenaikan Gaji Pokok PNS/TNI/POLRI dan pensiun pokok sebesar 10 persen; Pemberian Gaji ke-13 bagi PNS/TNI/POLRI; Pemberian Pensiun ke-13 untuk pensiunan Penambahan Pegawai Baru Pusat sejumlah 100.000 orang; Penyediaan anggaran remunerasi untuk K/L (yang siap melaksanakan reformasi birokrasi sesuai penilaian Tim Reformasi Birokrasi Pusat)
Belanja Barang
Menjaga kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pemeliharaan aset Mendukung program tanggap perubahan iklim/climate change; Upaya efisiensi kegiatan operasional Pemerintah.
12
POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (2) Belanja Modal naik sangat signifikan dari Pagu RAPBN-P 2010:
Menjamin ketersediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat; Menjamin kelancaran distribusi barang, jasa, dan informasi untuk meningkatkan daya saing produk nasional; Meningkatkan kemampuan pertahanan menuju minimum essential forces; Prioritas pendanaan kegiatan multiyears guna mendukung kesinambungan pembiayaan. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumbar
Bantuan Sosial Naik cukup signifikan dari Pagu RAPBN-P 2010:
Menjaga kesinambungan program/kegiatan prioritas: BOS, beasiswa siswa/mahasiswa miskin, PNPM, Jamkesmas, dan PKH. Cadangan dana penanggulangan bencana Rp4 T
13
KEBIJAKAN SUBSIDI 2011 : 1. Subsidi BBM
2.
Volume BBM + Bio BBM: 36,8 Juta KL; Volume LPG tabung 3kg: 3,5 Juta Ton. Tidak ada kenaikan Harga BBM.
Subsidi Listrik
Margin 8%; Penyesuaian TDL; Losses 9,25%; Energy Sales 153,85 TWH; Growth Sales 7,40%; CICR 2,60 kali. 3.
Subsidi Pangan
RTS 17,5 Juta; Durasi 12 bulan; dan Alokasi 15kg/RTS; HPB Rp6.450/kg; Harga tebus raskin Rp1.600/kg. 4.
Subsidi Pupuk
Volume pupuk bersubsidi 11,3 Juta Ton; Penyesuaian HPP;
ARAH KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2011 • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. • Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. • Mendukung kesinambungan fiskal nasional.
Triliun Rp
• Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.
Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014
DAK DAU
DBH
400
300
292,4
309,3
322,4
334,3
253,3 226,2 200 150,8
• Meningkatkan kemampuan daerah dalam 100 menggali potensi ekonomi daerah. • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
Otsus dan Penyesuaian
129,7
0 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010
2010
APBNP APBN RAPBN-P
Dalam kurun waktu 2004-20010 jumlah dana Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang relatif sangat signifikan dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 17,25% per tahun.
15
Arah Kebijakan DBH Tahun 2011 • Meningkatkan akurasi data melalui koordinasi dengan institusi pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah.
80
77.7
70 Triliun Rupiah
• Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel.
Tren Dana Bagi Hasil
90
64.9
60
40
20
73.8
62.8
50.4
50
30
81.4
31.4 20
36.7
24.9
10 0
Tahun Anggaran
16
Arah Kebijakan DAU Tahun 2011
• DAU untuk daerah pemekaran baru dihitung proporsional dengan daerah induknya, dengan menggunakan data luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah PNSD.
203.4*)
200
Triliun Rupiah
• Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang.
Tren Dana Alokasi Umum
250
• Meningkatkan proporsi DAU terhadap Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto secara bertahap.
186.4 179.5 164.8 150
145.7
100 69.2 60.3
88.8 77 82.1
50
0
Tahun Anggaran
*) termasuk DAU Tambahan Tunjangan Profesi Guru Rp10,9 T
17
Arah Kebijakan DAK Tahun 2011
21.2 20
21.13
15 11.6 10
5
*) Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Jalan, Irigasi, Air Minum, Sanitasi, Prasarana Pemerintahan Daerah, Kelautan & Perikanan, Pertanian, Lingkungan Hidup, Keluarga Berencana, Kehutanan, Sapras Perdesaan, Sarana Perdagangan, dan 4 bidang baru: Penyediaan listrik desa, perumahan, penyediaan fasilitas keselamatan jalan, dan perubahan iklim.
24.8
17.1 Triliun Rupiah
• Membantu daerah-daerah yang kemampuan keuangan daerahnya relatif rendah. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. • Sejalan dengan prioritas RKP 2011*). • Pengalihan bagian anggaran K/L yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang sudah menjadi urusan daerah ke DAK.
Tren Dana Alokasi Khusus
25
2.7
4
4
0.7 0.6 0 20012002
2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
Tahun Anggaran
18
ARAH KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS TAHUN 2011 • Dana Otonomi Khusus:
Prov. NAD setara 2% DAU Nasional; Prov. Papua dan Papua Barat setara 2% DAU Nasional.
• Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Prov. Papua dan Papua Barat.
19
Dana Insentif Daerah Tahun 2011 • Dana Insentif Daerah (DID) diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja keuangan dan kinerja ekonomi & kesejahteraan yang baik, serta tetap mengupayakan terwujudnya good governance dan clean government. • Penyempurnaan kriteria kinerja dalam pengalokasian DID.
Kriteria Kinerja DID 2010 a. Kinerja Keuangan Daerah: • Persentase peningkatan PAD > rata2 Nasional. • Peningkatan Opini BPK atas LKPD. • Ketepatan Waktu Penyampaian APBD. • Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) < rata2 Nasional dan IPM > rata2 Nasional. b. Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan: • Pertumbuhan Ekonomi > pertumbuhan ekonomi Nasional. • Pengurangan Tingkat Kemiskinan > rata2 Nasional . • Pengurangan Tingkat Pengangguran > rata2 Nasional. • Tingkat Inflasi < rata2 Nasional.
20
Kebijakan Umum Pengelolaan Dana Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan Tahun 2011 (Berdasarkan PP 7/2008 dan PMK 156/2008) • Dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran K/L yang bersumber dari APBN yang disediakan hanya untuk mendanai urusan pusat sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan (mengacu pada UU 32/2004 dan PP 38/2007). • Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan. • Penegasan larangan penyediaan dana pendamping atau bentuk lain yang dipersamakan bersumber dari APBD, kecuali untuk program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk PNPM Mandiri yang diatur dengan Perpres No. 13 tahun 2009 dan diubah dengan Perpres No. 15 tahun 2010 dimana daerah harus menyediakan DDUB. • Daerah yang melaksanakan Kegiatan Dekon/TP harus disertai dengan Surat Pelimpahan dan/atau Surat Penugasan dari Pemerintah (K/L). • Pemerintah Daerah wajib memberitahukan ke DPRD tentang Program dan Kegiatan Dekon/TP dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan daerah agar tidak terjadi duplikasi pendanaan. • Pengalokasian Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan memperhatikan kemampuan keuangan negara, keseimbangan pendanaan di daerah (besarnya transfer 21 ke daerah dan kemampuan keuangan daerah), dan kebutuhan pembangunan di
Kebijakan Umum Pendanaan Urusan Bersama (Berdasarkan Perpres 13/2009 dan Perpres 15/2010, serta PMK 168/2009 dan PMK 61/2010)
•
Penanggulangan kemiskinan merupakan urusan bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan demikian pendanaannya bersumber dari APBN dalam bentuk Dana Urusan Bersama (DUB) dan APBD dalam bentuk Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB).
•
Pendanaan Urusan Bersama hanya diperuntukkan untuk Program Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dan Perkotaan yang bersifat bantuan langsung masyarakat (BLM)
•
Rencana daerah penyelenggara Urusan Bersama dan alokasi DUB disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan fiskal dan kemiskinan daerah, serta indikator teknis.
•
DDUB yang harus disediakan oleh daerah disusun berdasarkan kemampuan fiskal dan indeks kemiskinan daerah (IKM).
•
Penggunaan kemampuan fiskal dan IKM daerah bertujuan agar pengalokasian DUB dan DDUB dapat lebih proporsional, tidak terkonsentrasi pada daerah tertentu, serta transparan dan akuntabel. 22
KEBIJAKAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU NO.28/2009) No.
Tujuan
Strategi
Kebijakan
1.
Memperbaiki Kewenangan Pemungutan
Menetapkan Jenis Pungutan Daerah
CLOSED LIST Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009
2.
Penguatan Local Taxing Power
Memperluas Basis Pungutan dan Diskresi Penetapan Tarif
1. Memperluas Objek (Pajak Hotel, Pajak Restoran) 2. Menambah Jenis (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB-Perkotaan dan Perdesaan) 3. Menaikkan Tarif Maksimum (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Hiburan) 4. Diskresi Penetapan Tarif (Daerah Bebas Menetapkan Tarif Dalam Batas Tarif Minimum dan Maksimum yang Ditetapkan Dalam UU)
3.
Meningkatkan Efektifitas Pengawasan
Mengubah Sistem Pengawasan
1. Pengawasan Preventif dan Korektif a.Raperda terlebih dahulu dievaluasi b.Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi c.Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah d.Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan 2. Sanksi a.Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh b.Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh
4.
Memperbaiki Sistem Pengelolaan
Meningkatkan Kualitas Penggunaan Hasil Pajak Daerah
1. Memperbaiki Bagi Hasil Pajak Provinsi Ke Kab/Kota a.PKB dan BBNKB: 30% b.Pajak Rokok : 70% c.PBBKB : 70% d.Pajak Air Permukaan : 50% 2. Mempertegas Earmarking a.10% PKB untuk perbaikan jalan b.50% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan c.Sebagian PPJ untuk penerangan jalan 3. Memperbaiki Sistem Insentif Pemungutan Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu
23
Kebijakan Pengalihan PBB dan BPHTB 1.Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor: Perdesaan Perkotaan Perkebunan Perhutanan Pertambangan 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
KAB/KOTA 1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP) 2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Masa Transisi sampai 31 Desember 2013 Latar Belakang: • Karakteristik PBB-P2 memenuhi syarat sebagai Pajak Daerah. - Lokalitas (immobile) - Hubungan antara wajib pajak dan yang memperoleh manfaat pajak (the tax benefit-link and local accountability) - Best practice diberbagai negara
• Daerah bisa lebih optimal dalam menggali potensi PBB dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, karena Pemerintah Daerah lebih mengenal karakteristik wilayah dan wajib pajaknya.
24
TINDAK LANJUT PEMERINTAH DAERAH 1.
2.
Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah: •
Penyusunan RAPBD harus sesuai dengan RPJMD dan mengacu kepada program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN 2010-2014.
•
RAPBD 2011 dirancang secara fleksibel untuk dapat NAIK atau TURUN guna menyesuaikan dengan perubahan kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian asumsi ekonomi makro 2011.
•
Penyusunan RAPBD 2011 secara tepat waktu.
•
Membuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang taat azas, tepat waktu, sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat.
Efektifitas pelaksanaan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 25 25
Kebijakan Pembiayaan 2011 [ triliun Rupiah] -
[%]
8,000
(0.5)
7,000
(1.0)
6,000
(1.5)
5,000
120%
100% 77%
80% 67% 61%
4,000
(2.0)
57%
60% 47%
3,000
(2.5)
39%
35%
33%
2,000
40% 28.3%
27.8%
26.65%
(3.0)
20% 1,000
(3.5)
APBN-P
Realisasi
Proyeksi
0
0% 2001
(4.0)
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2002
2003
2004
2005
Outstanding Utang
2006* PDB
2007*
2008
2009
2010
2011
Rasio Utang thd PDB (RHS)
Target defisit sebesar Rp119,6 T (1,7% terhadap PDB)
Pembiayaan Melalui Utang 2011: 1. Mengutamakan penerbitan SBN (SUN dan Sukuk) rupiah di pasar domestik. 2. Pinjaman Luar Negeri/PLN diprioritaskan dari sumber yang efisien dan risiko rendah dan tanpa agenda politik 3. Rasio utang terhadap PDB menurun, walaupun secara nominal jumlah utang meningkat. Rasio utang terhadap PDB sebesar 26,7% sedangkan jumlah utang sebesar Rp1.878,0 triliun.
26
PERKIRAAN RESOURCE ENVELOPE RKP 2011 DAN PAGU INDIKATIF BELANJA K/L 2011
27
Ringkasan APBN 2010 & Pagu Indikatif 2011 (persentase terhadap pdb) 2010
URAIAN A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH I.
II.
PENERIMAAN DALAM NEGERI 1.
PENERIMAAN PERPAJAKAN
2.
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
HIBAH
B. BELANJA NEGARA Cat: Total Anggaran Pendidikan I
II.
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L & Non K/L)
APBN
2011
RAPBN-P
Pagu Indikatif
15,88
15,57
15,58
15,85 12,42
15,55 11,71
15,53 12,00
3,43
3,83
3,53
0,03
0,03
0,05
17,52
17,65
17,27
3,50
3,54
3,45
12,13
12,31
12,09
A.
Belanja K/L
5,69
5,68
5,95
B.
Belanja Non K/L
6,44
6,63
6,14
a.l Pembayaran Bunga Utang
1,93
1,80
1,80
i. Utang Dalam Negeri ii. Utang Luar Negeri
1,29 0,64
1,18 0,61
1,22 0,58
5,39
5,34
5,19
0,29
(0,28)
0,10
(1,64)
(2,07)
(1,70)
1,64
2,07
1,70
1,80
2,08
1,71
(0,17)
(0,01)
(0,01)
TRANSFER KE DAERAH
C. KESEIMBANGAN PRIMER D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) E. PEMBIAYAAN (I + II) I.
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI
II.
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)
28
PERKEMBANGAN BELANJA K/L DAN DAYA SERAP 2005-2009, DAN PAGU BELANJA K/L 2011 Perkembangan Belanja K/L dan Daya Serapnya, 2005-2009 350
100
500,0
90 300
70 60
200
Triliun Rp
Rupiah Triliun
250
419,3
400,0
80
300,0
334,6
306,7
340,1
419,3
355,6
50
200,0
150
40 30
100
100,0
20 50 10 0
0 2005
2006
APBN-P
2007
Realisasi
2008
Persentase
2009
Pagu APBN-P 2009
Real. 2009
APBN 2010
RAPBN-P 2010
Pagu indikatif 2011 RPJMN
Pagu Indikatif 2011
Kebijakan Belanja K/L 2011 a.l. : Reformasi birokrasi dan tata kelola untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Mendukung pembangunan infrastruktur yang memiliki daya dukung dan daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi Penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial terpadu dan PNPM Mandiri Pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Sumbar dan Jabar 29
RESOURCE ENVELOPE BELANJA K/L, 2010-2011 (dalam triliun rupiah) 2010 NO.
I.
URAIAN
RAPBN-P
Pagu Indikatif 2011
Menurut Kode Ikat
340,1
355,6
419,3
1. Mengikat
128,1
129,4
132,6
a. Belanja Pegawai
90,0
91,3
96,8
b. Belanja Barang
35,8
35,8
35,8
2,3
2,3
-
191,5
205,7
264,5
a. Belanja Barang
54,6
58,1
55,4
b. Belanja Modal
75,7
81,6
127,5
c. Bantuan Sosial
61,3
65,9
81,6
20,5
20,5
22,2
Menurut Sumber Dana
340,1
355,6
419,3
1.
Rupiah Murni
294,4
309,8
366,3
2.
PNBP dan BLU
20,5
20,5
22,2
3.
Pinjaman Dalam Negeri
1,0
1,0
1,0
4.
Hibah Luar Negeri
1,2
1,2
3,1
5.
Pinjaman Luar Negeri
23,0
23,1
26,6
c. Belanja Modal 2. Tidak Mengikat
3. PNBP dan BLU II.
APBN
2011
30
HAL-HAL YANG PERLU DISIAPKAN K/L 1.
Menyiapkan RKA-KL 2011 sesuai dengan program prioritas pembangunan tahun 2011: - Melakukan optimalisasi Pagu Indikatif 2011 - Alokasi anggaran sejalan dengan pencapaian output K/L (indikator kinerja masing-masing) - Alokasi anggaran dapat dilaksanakan secara efektif & efisien (daya serap tinggi dengan output optimal) - Memperhatikan jadwal waktu yang telah ditentukan Bappenas/Depkeu untuk pembahasan RKA-KL secara Tripartit
2. Penyusunan anggaran K/L 2011 harus menjaga disiplin waktu dan dokumen, baik dalam pembahasan internal Pemerintah maupun dengan komisi terkait di DPR, agar dokumen anggaran benar-benar efektif di awal tahun 2011 3. Menyiapkan penyusunan RKA-KL 2011 dalam rangka Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 31
TERIMA KASIH
32
KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2011
33
I. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 2011 (1) Program dan Kebutuhan Prioritas: Program dan kegiatan pokok yang mendukung: Prioritas pembangunan nasional, Prioritas pembangunan bidang dan atau Prioritas K/L Kebutuhan belanja mengikat Kebutuhan dana pendamping Kebutuhan anggaran multiyears project Kegiatan yang diamanatkan UU Distribusi alokasi antar daerah sesuai kebutuhan dan sinergi dengan program-program di daerah 34
I. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 2011 (2) Kegiatan yang dibatasi: Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya Pemasangan telepon baru, kecuali untuk satker baru atau satker yang belum memiliki saluran telepon Pembangunan gedung baru yang tidak menunjang tupoksi (mess, wisma, rumah jabatan, dsb) Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali:
Kendaraan fungsional (ambulance, kendaraan tahanan, kendaraan penyuluh) Penggantian kendaraan yang rusak berat
Pengeluaran lain-lain yang sejenis 35
I. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 2011 (3) Sinkronisasi Kegiatan Pusat dan Daerah Memilih kegiatan dengan merujuk pada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah Mensinkronisasi antara kegiatan pada Renja K/L dengan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus
36
I. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM KEGIATAN 2011 (4) Pengusulan Tambahan Pagu Anggaran Permintaan tambahan pagu anggaran (dari Pagu Indikatif ke Pagu Sementara dan/atau Pagu Sementara ke Pagu Definitif) agar disampaikan K/L kepada: Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas atau Kementerian Keuangan untuk kemudian secara bersama (kolektif) disampaikan Pemerintah c.q. Menteri Keuangan kepada DPR
Presentasi RKA kepada Panitia Anggaran Jika K/L diminta mempresentasikan rencana kegiatan & anggarannya (RKA) dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Pemerintah, maka RKA yang disampaikan adalah yang sudah dibahas dengan Komisi DPR terkait 37
II. ALUR PENYELESAIAN SAPSK K/L K/L 4
RKA-KL : -Disetujui DPR -Data dukung lengkap
DIPA
Konsep DIPA
DJPBN 1
Penelaahan DIPA 5 hari kerja
DJA 2 Penelaahan RKA-KL 5 hari kerja
SAPSK
3C
Perpres Rincian ABPP Lampiran I-V 38
II. ALUR PENYELESAIAN SAPSK BA BUN K/L Usulan Pendanaan
5
1 DJA Penelaahan Penelaahan Usulan RKA-KL 5 hari kerja 2
Konsep DIPA
DIPA
7 DJPBN Penelaahan DIPA 5 hari kerja
Menkeu Izin Prinsip
SAPSK
39
II. ALUR PENYELESAIAN SAPSK 1.
Pada umumnya kelambatan penerbitan SAPSK saat ini disebabkan antara lain :
2.
Ketidaksiapan K/L dalam melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan Keterlambatan persetujuan dari Komisi terkait di DPR atas rincian penggunaan dana dalam RKA-KL Kurang patuhnya K/L dalam penyusunan RKA-KL terhadap ketentuan penerapan standar biaya
Sebagai konsekuensi atas kondisi di atas, SAPSK tetap dapat diterbitkan namun alokasi pendanaannya diblokir
40
III. PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN RKA-KL 2011 1. Alokasi anggaran K/L ditetapkan berdasarkan Program sesuai
hasil restrukturisasi. Besaran alokasi yang ditetapkan meliputi kebutuhan untuk: a. Gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan pemeliharaan b. Pelayanan dasar satker sesuai tugas dan fungsi c. Kegiatan yang bersifat penugasan (prioritas nasional)
2. Kegiatan 0001 (Gaji dan Tunjangan) dan Kegiatan 0002
(Operasional Perkantoran) yang selama ini berdiri sebagai sebuah Kegiatan, mulai TA 2011 statusnya berubah menjadi komponen input dari sebuah kegiatan. Penempatan komponen input (ex 0001 dan 0002) tidak hanya pada satu Kegiatan secara khusus tetapi dapat dialokasikan pada setiap kegiatan.
41
III. PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN RKA-KL 2011 (2) 3.
Struktur pengalokasian anggaran dibagi ke dalam 3 (tiga) level dan dirinci menurut Program, Kegiatan, dan Output. Setiap output harus dapat diidentifikasi jenis dan satuannya dengan jelas, seluruh komponen input yang digunakan ditetapkan oleh penanggung jawab kegiatan dan kebutuhan anggarannya dihitung secara tepat
4. Dalam rangka penerapan KPJM, penghitungan prakiraan maju
untuk sebuah kegiatan dilakukan pada level output. Penghitungan prakiraan maju dilakukan dengan mengevaluasi : a. Apakah output yang dihasilkan masih terus dilanjutkan (ongoing) b. Apakah setiap komponen input yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut masih dibutuhkan. Hasil penghitungan tersebut selanjutnya diakumulasikan dalam level kegiatan dan program 42
III. PENYEMPURNAAN PENYUSUNAN RKA-KL 2011 (3) 5.
Penyusunan RKA-KL dan DIPA 2011 dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi. Setiap satker menyusun RKA-KL dengan menuangkan seluruh informasi yang berkaitan dengan informasi kinerja, informasi belanja, dan informasi pendapatan dalam format kertas kerja RKA-KL. Setelah proses entry selesai dilaksanakan, dokumen RKA-KL, dan DIPA dapat dicetak secara otomatis
6.
Hasil penghitungan anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah output akan ditetapkan menjadi Standar Biaya Keluaran (SBK) pada tahun berikutnya. Seluruh output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan yang merupakan tugas dan fungsi setiap unit dan bersifat on-going, dapat ditetapkan sebagai SBK pada tahun berikutnya. Penyesuaian terhadap besaran SBK dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen input dan adanya perubahan parameter 43 43
Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam APBN TA 2011
RPJMN
RKA-KL
PBK RENSTRA
KPJM
44
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA (PBK) a.
b.
c.
Landasan Konseptual
Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran (operational efficiency); Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability).
a.
Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented);
b.
Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages);
c.
Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi Unit Kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function).
45
PBK : KETERKAITAN KINERJA DAN ANGGARAN LEVEL NASIONAL
DEP/LEMBAGA Program Target Kinerja Total Rp
PRIORITAS
Outcome
ESELON I
Indikator Kinerja Nasional
Indikator Kinerja
Target Kinerja
Total Rp
FOKUS PRIORITAS
Total Rp
ESELON II/SATKER
Indikator Kinerja Nasional
KEGIATAN PRIORITAS
KEGIATAN PRIORITAS
Output dan Volume Output
Jml Rp
Indikator Kinerja
• Fungsi dan Sub Fungsi; • Prioritas atau Non Prioritas.
KEGIATAN TUPOKSI
Output dan Volume Output
Jml Rp
Indikator Kinerja
46
PBK : PENINGKATAN AKUNTABILITAS merumuskan
DEPARTEMEN/ LEMBAGA
VISI dan MISI K/L Sasaran Strategis K/L Indikator Kinerja K/L
merestrukturisasi
Program mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi Outcome Program
ESELON I
Indikator Kinerja Program
merestrukturisasi
ESELON II/SATKER
Kegiatan mnrt Struktur Organisasi dan Tupoksi Output Kegiatan
Menyusun SBK
Indikator Kinerja Keg 47
PBK : FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN • Pergeseran anggaran antar Program unt kbthn Operasional kewenangan DJA; • Pergeseran anggaran antar Program diluar kbthn Operasional tp tdk merubah target Outcome kewenangan DJA. • Pergeseran anggaran diluar kbthn Operasional tp merubah target Outcome kewenangan DPR.
Program Kegiatan Output
Komponen Input
• Pergeseran anggaran antar Kegiatan unt kbthn Operasional kewenangan DJPBN; • Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan tdk merubah vol output kewenangan DJPBN. • Pergeseran anggaran antar Kegiatan diluar kbthn Operasional dan merubah vol output kewenangan DJA. • Pergeseran anggaran dlm 1 output atau antar output sepanjang tdk merubah volume output dan jenis belanja kewenangan Satker; • Apabila merubah jenis belanja tp volume tetap kewenangan DJPBN. • Apabila merubah volume output kewenangan DJA. • Pergeseran anggaran sepanjang tdk merubah volume Output kewenangan Satker.
48
KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH (KPJM)
1.
2.
Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency)
Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning)
Tujuan 5.
Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability)
4.
3.
Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option)
Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. 4. 3.
Penetapan Parameter
Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
2.
Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
Landasan Konseptual Mempunyai Baseline (angka dasar)
1.
Penerapan sistem rolling budget
49
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja
Rolling Budget Implikasi anggaran
2011 Kebijakan ditetapkan sbg baseline
2012 (R)APBN
2013
2014
Prakiraan Maju
Prakiraan Maju
KPJM APBN 2011
RAPBN 2012
Prakiraan Maju 2013
Prakiraan Maju 2014
T0
T+1
T+2
T+3
TA 2011 dan KPJM 2012 2014
REALISASI 2011
APBN 2012
RAPBN 2013
Prakiraan Maju 2014
Prakiraan Maju 2015
T-1
T0
T+1
T+2
T+3
TA 2012 dan KPJM 2013 - 2015
50
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Kegiatan On-going
Prakiraan Maju Kegiatan Ad-hoc
Angka Prakiraan Maju untuk tahuntahun berikutnya dihitung berdasarkan alokasi anggaran pada tahun berjalan dan disesuaikan dengan tingkat inflasi yang digunakan dalam APBN
Multi-years Project
Target Tahunan yg berbeda
Catatan :
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-tahun berikutnya dihitung berdasarkan formula/ model yang telah ditetapkan sesuai dengan karakteristik masingmasing kegiatan
Hasil penghitungan prakiraan maju akan menjadi baseline pd tahun ybs.
51
PENDISTRIBUSIAN ANGGARAN SECARA NASIONAL
3.
Contingency Reserve : * Kebutuhan mendesak dan darurat; * Policy measures; * Cadangan dan lain-lain
2.
Kebijakan Baru : * Prioritas; * Fokus Prioritas; * Kegiatan Prioritas.
• Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan dan pesetujuan DPR; • Target kinerja harus jelas dan terukur.
• Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan fiscal space; • Target kinerja sesuai dengan RKP.
1. Angka dasar (baseline) : * Running cost (gaji, tunj., operasional, pemeliharaan, perjalanan dinas biasa); * Pelayanan dasar (tupoksi unit); * Multi-years project; * Kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya.
• Alokasi anggaran dan rincian penggunaannya sesuai dengan kebijakan tahun sebelumnya; • Target kinerja sesuai dengan rencana kerja tahunan; • Tidak perlu dibahas kembali.
52
FORMAT BARU RKA-KL 1. Untuk memfasilitasi penerapan PBB dan MTEF sesuai amanah UU No. 17 Tahun 2003 (Psl. 14 dan Psl. 15 ayat (5)). 2. Meningkatkan akuntabilitas unit penanggung jawab pelaksana Program dan Kegiatan (Eselon I). 3. Memfungsikan RKA-KL sebagai dokumen perencanaan penganggaran di tingkat kebijakan dengan memfokuskan pada rencana pencapaian target kinerja berupa : sasaran strategis, outcome Program, dan output dari setiap kegiatan serta indikator kinerjanya (tidak dirinci sampai dengan tingkat operasional Satker). 4. Menyajikan informasi secara lengkap baik informasi keuangan maupun informasi kinerja. 5. Menyederhanakan jumlah formulir yang semula sebanyak 13 Form menjadi 3 Form. 53
Formulir RKA-KL dan Informasinya (Format Baru) FORMULIR 1 Rencana Pencapaian Sasaran Strategis pada Kementerian Negara/Lembaga (Outcome K/L)
FORMULIR 2 Rencana Pencapaian Hasil Unit Organisasi (Outcome Eselon I)
Sasaran Strategis K/L. Program – Program dlm 1 K/L. Outcome masing-masing Program. Indikator Kinerja Utama Program. Pendapatan K/L. Prakiraan Maju per Program (Forward Estimate).
Program Eselon I. Rincian Kegiatan dlm 1 Program. Output per Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan. Pendapatan per Program. Prakiraan Maju per Kegiatan (Forward Estimate).
Rincian biaya per Kegiatan dan Output menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja (2 digit), dan Sumber Dana.
Indikator Keluaran.
FORMULIR 3 Rincian Biaya Keluaran Menurut Kelompok Biaya, Jenis Belanja dan Sumber Dana per Unit Organisasi (Eselon I)
54
Struktur Informasi RKA-KL Kode dan Nama K/L; Kode dan Nama Eselon I; Kode dan Nama Satker; Kode Lokasi (Provinsi dan Kab/Kota); • Kode Kewenangan. • • • •
1
Identitas
• • • • • • • • •
2
Visi dan Misi K/L; Sasaran Strategis K/L; Kode dan Uraian Program; Uraian Outcome Program; Indikator Kinerja Utama Program; Kode dan Uraian Kegiatan; Uraian Output Kegiatan; Target/volume Output; Indikator Kinerja Kegiatan.
Informasi Kinerja
• Total Anggaran K/L;
3 • Strategi Pencapaian Sasaran Strategis; • Strategi Pencapaian Outcome; • Penjelasan perubahan target Pendapatan; • Penjelasan perubahan anggaran per Kegiatan; • Penjelasan jumlah Satker per Eselon I.
5
Deskripsi
Total Anggaran per Sasaran Strategis; Total Anggaran per Program; Rincian Jenis Belanja per Program; Prakiraan Maju per Program; Rincian Anggaran per Kegiatan; Rincian Jenis Belanja per Kegiatan; Prakiraan Maju per Kegiatan; Total anggaran mnrt Fungsi/Subfungsi; • Total anggaran mnt Prioritas/Fokus. • • • • • • • •
Informasi Belanja
• Total Pendapatan K/L;
4
Informasi Pendapata n
• • • •
Total Pendapatan per Program; Rincian Pendapatan per Program; Pendapatan per Kegiatan; Rincian Pendapatan per Kegiatan.
55
