Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
3 Pebruari 2012
1. Hasil Durban COP 17: REDD+ melalui AWG-LCA. 2. Gambar 1 : SIKLUS MEKANISME PENERIMAAN DANA DARI AKTIVITAS REDD 3. TABEL 1 : KETERSEDIAAN PAYUNG HUKUM TERKAIT PROGRAM REDD +. 4. JIKA PENERIMAAN DANA REDD+ ADALAH HIBAH 5. JIKA PENERIMAAN DANA REDD+ADALAH PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 6. Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Kehutanan No. P-30/Menhut–II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-36/Menhut-II/2009? 7. Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Kehutanan No. P-30/Menhut–II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-36/Menhut-II/2009? (2) 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998. 9. Langkah kedepan
Akhirnya disetujui bahwa pembiayaan REDD+ : –Harus disertai: MRV, Stranas, REL/RL, sistem monitoring hutan nasional, sistem informasi safeguards. – Sumber: publik+swasta, bilateral+multilateral, sumber alternatif. – Bisa dg pendekatan market-based maupun non market based seperti joint mitigation and adaptation. –Mendorong dana UNFCCC utk result-based untuk REDD+. –Mengundang submisi tentang modalitas dan prosedur pembiayaan aksi results-based (5 Maret 2012). Sumber : DR. AGUS JUSTIANTO Kelompok Kerja Perubahan Iklim, Diskusi DNPI, 10 Januari 2012
Catatan:Negosiasi keputusan tentang pembiayaan REDD+ berjalan sangat alot, karena Brazil, kelompok ALBAdan Tanzania menolak opsi pasar.
2. Gambar 1. Siklus Mekanisme Penerimaan Dana Dari Aktivitas REDD Aktivitas REDD
Sertifikasi/ Kinerja
Sertifikat REDD Dijual/Diakui Dibeli/ dikompensasi
Pemerintah RI
Transfer Dana Pertanyaannya:
Negara Maju/ Korporasi
• Masuk kategori apa dana REDD: Hibah atau PNBP? • Kalau Hibah tunduk pada ketentuan Apa? Dan kalau PNBP, tunduk pada ketentuan apa? • Bagaimana pengaturan perundangan atas dana REDD? • Karena melibatkan pelaku di daerah dan tingkat daerah dan lokal, bagaimana distribusi/perimbangannya? Rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD yang diusulkan dibedakan atas Kinerja/Performance dan Market. Market dibagi 2 (dua) yakni: skema voluntary market dan compliance market. Proporsi distribusi manfaat dapat mengikuti mekanisme dana bagi hasil pemerintah pusat dan daerah, yaitu DBH (Dana Bagi Hasil) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Dana Reboisasi, sesuai peraturan Pemerintah (PP) No.55/ 2005 tentang dana perimbangan dan PP no Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 .
Bentuk Peraturan
Kem. Dalam Negeri
Kem. Kehutanan
Kem. Keuangan
Tentang
Isi Peraturan
Permendagri No. 3 Tahun 2008 Tgl. 4 Januari 2008
Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri
•
Peraturan Menteri Kehutanan No. P-30/Menhut–II/2009 Peraturan Menteri Kehutanan No. P-36/Menhut-II/2009 (dalam proses penyempurnaan bersama dengan Kemenkeu
Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
•
Bagaimana : • Mekanisme alur dana REDD dari Luar Negeri • Distribusi insentif dari hasil REDD • Bentuk Pemanfaatan Dana REDD
Siapa pengelola (kelembagaan) bagaimana menyalurkannya?
Belum ada
• • •
• • • • •
Persyaratan Kerjasama Tata cara kerjasama Pembiayaan Pembinaan dan pengawasan Lokasi dan persyaratan Tatacara pelaksanaan Jangka waktu Hak dan kewajiban Verifikasi dan sertifikasi Distribusi insentif dan liabitias dana dan cara
Hasil studi Kemenkeu dan WB (2009) : Kebijakan fiskal untuk program REDD dapat dirancang dari dua pendekatan. Pertama, adalah pendekatan dari sisi Penerimaan Negara. Kedua, adalah pendekatan dari sisi Belanja Negara. Perpres 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian salah satu peraturan perundangan untuk pengembangan kelembagaan bila REDD+ adalah dana Hibah. Ketersediaan payung hukum Belum Cukup dan Perlu Dikembangkan.
4. Jika Penerimaan Dana REDD Adalah Hibah, Hibah, Maka: Maka: (1) Pengaturannya mengacu pada: • Undang-undang Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara • Undang-undang Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Dan/Atau Penerimaan Hibah Serta Penerusan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri • Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.07/2008 Tentang Tata Cara Penyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 Tentang Hibah Daerah • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 Tentang Sistem Akuntansi Hibah. • Peraturan Menteri Keuangan nomor 255 / PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/ Dalam Negeri yang Diterima Langsung oleh Kementerian Negara/ Lembaga dalam Bentuk Uang • Peraturan Pemerintah no 10 tahun 2011 tentang Tata cara pengadaan Pinjaman dan Penerimaan Hibah. • Peraturan Presiden no 80 tahun 2011 tentang Dana Perwalian
5. Jika Penerimaan Dana REDD Adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Maka: Maka: Pengaturannya mengacu pada: • Undang-undang Nomor 17/2003 Tentang Keuangan Negara • Undang-undang Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara • Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; • Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah; • Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998; • Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. • PNBP yang berasal dari penerimaan dana REDD dapat dibagihasilkan dengan mekanisme pembagian berdasarkan prosentasi tertentu, antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
6. Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Kehutanan No. PP-30/ 30/Menhut Menhut– – II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. PP36/Menhut 36/ Menhut--II/2009? 1. Permenhut No. P-30/Menhut-II/2009 ternyata menyebut klausul mengenai distribusi dana REDD sebagaimana terdapat dalam Pasal 20 Ayat (1): “Perimbangan Keuangan atas Penerimaan Negara yang bersumber dari pelaksanaan REDD diatur dengan peraturan-perundang-undangan tersendiri”; dan Pasal 20 Ayat (2): “Tata Cara pengenaan, pemungutan, penyetoran, dan penggunaan penerimaan dari REDD diatur dengan peraturan-perundangundangan.” 2. Permenhut No. P-36/Menhut-II/2009 ternyata juga telah mengatur distribusi dana REDD sebagaimana terdapat dalam Pasal 17 dan Lampirannya. Pasal 17 Ayat (1): “Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAPKARBON dan/atau PAN-KARBON adalah pendapatan dari penjualan kredit karbon yang telah disertifikasi dan dibayar berdasarkan ERPA (Emission Reduction Purchase Agrement).” Pasal 17 Ayat (2): “Distribusi dari NJ2L adalah sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.” Pasal 17 Ayat (3): “Dana yang diterima oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PNBP Kehutanan.”
7. Bagaimana Kedudukan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Kehutanan No. PP-30/ 30/Menhut Menhut–– II/2009 dan Peraturan Menteri Kehutanan No. PP36/Menhut 36/ Menhut--II/2009? (2) Permasalahannya: 1. Penetapan mengenai status PNBP yang berasal dari dana REDD seharusnya melalui sebuah Peraturan Pemerintah, bukan melalui sebuah Peraturan Menteri. 2. Penetapan jenis dan tarif PNBP beserta pembagiannya antara Pemerintah Pusat dan Daerah (termasuk pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan REDD) seharusnya juga ditetapkan melalui sebuah Peraturan Pemerintah.
Solusinya: 1. Mengamademen klausul dalam Permenhut No. P-30/Menhut–II/2009 dan Permenhut No. P-36/Menhut-II/2009 yang mengatur ketentuan mengenai penetapan status PNBP yang berasal dari penerimaan dana REDD. 2. Menyiapkan Peraturan Pemerintah tersendiri yang mengatur mengenai jenis-jenis PNBP dari kegiatan REDD beserta mekanisme pembagian dan distribusi dana dari REDD.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pajak, Yang Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998. 1998. JENIS-JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHUTANAN. 1. Penerimaan dari Iuran menangkap/mengambil dan mengangkut satwa liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi Undang-undang serta jarahan satwa baru. 2. Penerimaan dari Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan (DPEH). 3. Penerimaan dari Denda post audit dan tata usaha iuran hasil hutan. 4. Penerimaan dari pengambilan jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi Undang-undang dari alam maupun dari hasil penangkaran.
Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1998 Mengubah Penerimaan dari Iuran Hasil Hutan (IHH) menjadi Penerimaan dari Provisi Sumber Daya Hutan.
1.
Mengharmonisasikan kebijakan dan peraturan terkait dengan pengembangan mekanisme pendanaan : a. Pengembangan Model Dana Reboisasi; b. Pengembangan Mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan REDD+.
2.
Mendefinisikan “ Result Based Payment” dengan pendekatan “bundling system” pada wilayah Kabupaten (wilayah Juridiksi) sebagai basisnya dan KPH (Forest Management Unit) menjadi salah satu bagian dari wilayah tersebut, terutama yang di kawasan hutan.
3.
Menindaklanjuti hasil-hasil kajian ilmiah dari proyek ITTOKemenhut terkait opsi-opsi penting kebijakan pro lingkungan misalnya PES (payment environmental service).
4.
Mengamademen peraturan pemerintah PP 52, 1998 tentang tarif terkait PNBP dengan memunculkan Tarif untuk Karbon berasal dari proyek REDD+
