KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015 Disampaikan pada: Penyusunan RKA Ditjen Pendidikan Menengah 2015 26 Agustus 2014

Biro Perencanaan dan KLN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1

Outline 1

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

2

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015

3

REVIEW KE PAGU INDIKATIF KE PAGU ANGGARAN 2015

4

PENELITIAN DAN REVIEU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015

2

PENGANTAR

3

Komponen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI 1

LHP atas Laporan Keuangan (memuat Opini)

LHP atas Sistem Pengendalian Intern 2

(memberikan keyakinan yang memadai tentang keamanan aset, ditaatinya peraturan perundangan, dan dicapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif, serta keandalan Laporan Keuangan)

LHP atas Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan 3.

(pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, kecurangan, serta ketidak patuhan yg berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian LK)

BPK juga mengeluarkan LHP untuk masing-masing KL termasuk 4 untuk Kemendikbud dengan komponen yang sama

Profil Keuangan Kemendikbud dalam Keuangan Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2013 Parameter

Pemerintah Pusat

Kemendikbud

(Triliun Rupiah)

(Triliun Rupiah)

Nilai Aset

3.567,58

116,58

3,27%

Anggaran Belanja

1.726,19

82,34

4,77%

Bantuan Sosial

95,05

32,59*

34,29%

Jumlah Satker

40.430 satker

447 satker

1,11%

%

Bansos Kemendikbud meliputi: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB); Ruang Kelas Baru (RKB); Rehab ruang kelas rusak; Beasiswa, Bantuan siswa/mahasiswa miskin; berbagai tunjangan guru 5

Opini BPK-RI atas LKPP dan LK K/L Opini BPK atas LKPP 2009 WDP

2010 WDP

2011 WDP

2012 WDP

OPINI

2013 WDP

Jumlah K/L 2009

2010

2011

2012

2013

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

42

50

61

62

65

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

24

25

17

22

19

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

7

2

2

3

2

Tidak Wajar (TW)

-

-

-

-

-

Opini BPK atas LK Kemendikbud 2009

2010

2011

2012

2013

WDP

TMP

TMP

WDP

WTP 6

Temuan Pengendalian Intern LKPP 2013 No No. Temuan

Uraian

Nilai Temuan LKPP (Milyar Rp)

Nilai (Milyar Rp)

%

Tindak Lanjut

7,7

0.29

Dalam Proses

109,8

16.08

Selesai

2

1

2

3

Pendapatan dan Hibah Proses untuk mendapat pengesahan Kemkeu oleh Satket Kemendikbud 2.8 huruf a.1) tentang Penerimaan hibah langsung belum selesai 3 Belanja Dana bansos mengendap direkening 3.2 huruf b penampungan Kl

Kemendikbud

3.2 huruf d.2) 4

4 4.4 huruf f

Pertanggungjawaban penggunaan dana oleh sekolah-sekolah belum selesai. Aset Aset tetap belum didukung dokumen kepemilikan Jumlah

2.689,4

682,8

2.193,9

1.916,9

87.42

Dalam Proses 0

6.382,2

249,7

3.91

11,947,5

2,284,1

19.12

7

Temuan tentang Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan No

No. Temuan

1

Uraian

Nilai Temuan Nilai LKPP (milyar Rp) (milyar Rp)

Kemendikbud %

Tindak Lanjut

Pendapatan Negara dan Hibah

1

1.4 huruf a PNBP yang terlambat atau belum setor

2

1.4 huruf d

PNBP yang digunakan langsung

97,65

47.29

Selesai

166,47

59,90

35.99

Dalam Proses

109,34

2,13

1.95

Dalam Proses

15,35

5,45

35.55

Dalam Proses

56,71

1,13

2.01

Dalam Proses

35,73

10,53

29.48

Dalam Proses

2,67

2,35

88.29

Dalam Proses

592,80

179,18

30.23

2 3

4 5

Belanja Kekurangan volume pekerjaan dan tidak 2.1 huruf d 1) sesuai spesifikasi atas belanja modal. Terdapat pemutusan kontrak tanpa ada 2.1 huruf d 5) pencairan jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka pada belanja modal

206,51

2.1 huruf d 6) Terdapat kelebihan bayar belanja modal

6

2.1 huruf e Denda keterlambatan belanja modal

7

Penyimpangan biaya perjalanan dinas 2.1 huruf h berupa nama dan nomor tiket tidak sesuai manivest Jumlah

8

Pagu dan Realisasi Anggaran 2009-2013 No

90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00

Tahun

rupiah Realisasi

Pagu

%

1

2009

63,461,639,146,000

59,627,019,117,172

93.96%

2

2010

64,085,982,585,000

59,459,590,006,586

92.78%

3

2011

69,218,286,573,000

61,227,298,236,750

88.46%

4

2012

78,828,566,744,000

67,854,802,031,958

86.08%

5

2013

82,349,705,415,000

71,825,755,199,734

87.22%

59,62

59,46

61,23

71,83

67,85

Pagu Realisasi

2009

2010

2011

2012

2013 9

Jumlah Satker per Eselon I Kemendikbud NO KODE URUT UNIT

UNIT UTAMA

KP

TAHUN 2013 KD DK TP JML KP

TAHUN 2014 KD DK TP JML

01

2301 SEKRETARIAT JENDERAL

29

13

-

-

42

29

13

-

-

42

02

2302 INSPEKTORAT JENDERAL

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

03

2303 DITJEN PENDIDIKAN DASAR

5

-

33

-

38

5

-

33

-

38

04

2304 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

5

110

-

-

115

5

116

-

-

121

05

2305 DITJEN PAUDNI

5

8

33

-

46

5

8

33

-

46

06

2311 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

07

2312 DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH

5

-

33

-

38

5

-

33

-

38

08

2313 BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

1

30

-

-

31

1

30

-

-

31

09

2314

49

49

10

2315 DITJEN KEBUDAYAAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

JUM LAH

5

44

-

-

6

31

-

19

63

236

99

19

Penambahan satker pada Ditjen Pendidikan Tinggi adalah Penegerian PTS: 1. Universitas Teuku Umar Aceh 2. Universitas 19 November Kolaka 3. Politeknik Tana Laut 4. Politeknik Ketapang 5. Universitas Tidar, Magelang 6. Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

5

44

-

-

56

6

31

-

19

56

417

63

242

99

19

423

Capaian Sasaran RPJMN 2010-2014

11

CAPAIAN RPJMN 2010-2014: PENDIDIKAN No

Indikator

Capaian

Status Awal (2009)

2010

2011

2012

2013*

Target 2014

Target RPJMN Status 2014

1

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas

7,70

7,92

7,94

8,01

8,15

8,25

8,25

2

Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas

5,30

4,70

4,30

4,26

4,03

3,83

4,20

3 APM SD/SDLB/MI/Paket A

95,23

95,41 95,55 95,75

95,80

96,00

96,00

4 APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B

74,52

75,64 77,77 78,80

80,00

81,90

76,00

5 APK SMA/SMK/MA/Paket C

69,60

70,53 76,50 78,70

82,00

85,00

85,00

6 APK PT Usia 19-23 tahun

21,60

26,30 27,10 27,90

29,87

30,00

30,00

*) capaian sementara

= tercapai /melebihi target

= on track

Target RKP 2014

Semua indikator utama Pendidikan dalam RPJMN on-track/tercapai/melebihi target 12

CAPAIAN RPJMN 2010-2014: KEBUDAYAAN No

Indikator

1

Jumlah museum yang direvitalisasi.

2

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan

3 4 5 6

Jumlah penelitian bidang arkeologi Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan . Jumlah fasilitasi sarana bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya. Jumlah fasilitasi pergelaran, pameran, festival, lomba, dan pawai

Capaian (per tahun)

2013*

Target 2014

2010

2011

2012

6

30

7

10

31

3.752

3.758

6.635

8.470

7.700

144

155

148

140

148

13

21

13

22

13

25

252

377

500

600

20

259

65

141

150

7

Jumlah reaktualisasi kesenian yang hampir punah

2

2

2

2

2

8

Jumlah naskah inventarisasi karya seni budaya

25

25

25

845

975

40.000

42.000

44.000

45.000

55.000

9

Jumlah film/video/ iklan lulus sensor

10

Jumlah sekolah yang difasilitasi sarana budaya

---

---

951

2.400

3.200

11

Jumlah fasilitasi film yang berkarakter

---

---

20

35

45

Status 1


= on track

= melebihi target

Target RKP 2014 13

Capaian Instruksi Presiden (Inpres)

14

CAPAIAN INPRES PERCEPATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 2010-2013 Jumlah Rencana Aksi

Capaian

Inpres 1/2010: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010

7

7

Inpres 3/2010: Program Pembangunan yang Berkeadilan

4

4

Inpres 14/2011: Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011

21

1

18

2

Inpres XX/2011 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012

22

6

13

3

Inpres XX/2013 : Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2013

34

5

28

1

88

12

70

6

Inpres

>100 %

80 -100 %

< 80%

JUMLAH

15

1 KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD

16

16

Ketepatan Pengelolaan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” (UUD 1945 pasal 31 ayat 4)

Permasalahan anggaran pendidikan bukan pada jumlah yang harus disediakan, namun pada ketepatan pengelolaan (termasuk pengalokasian anggaran)

KETEPATAN PERENCANAAN

KETEPATAN ALOKASI

KETEPATAN MONEV

KETEPATAN PENGGUNAAN

Penganggaran di Kemendikbud dan K/L penyelenggara fungsi pendidikan menggunakan paradigma performance based budgeting dengan orientasi output dan outcome 17

Paradigma Perencanaan: Sinergi Top-Down dan Buttom Up • Usulan Keg. Prioritas sebagai penjabaran kebijakan nasional • Kegiatan Pendukung untuk menyukseskan pencapaian sasaran

Tingkat Kementerian Usulan

Kebijakan nasional

•Sasaran RPJMN •Sasaran Renstra •Inpres •Kontrak Kinerja Menteri

Rembuknas & MusrenbangNas • Penyelarasan keg.prioritas nasional dengan usulan daerah • Usulan pendanaan • Usulan spesifik daerah • Usulan sasaran dan lokasi

Musrenbangda & Musrenbang-Prov

Tingkat Unit Utama

Usulan

Kebijakan nasional

Penjabaran kebijakan nasional ke dalam sasaran program dan penetapan lokasi

Tingkat Prov/Kab/Kota

Peningkatan efisiensi dan efektivitas di setiap tingkatan harus menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Kemendikbud setiap tahun

DAMPAK

Hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian outcome

Apa yang ingin dirubah

OUTCOME

Manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk beneficieries tertentu sebagai hasil dari output

Apa yang ingin dicapai

Produk/barang/jasa akhir yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan (barang) atau dilayani (jasa)

AKTIFITAS

Proses/kegiatan menggunakan input menghasilkan output yang diinginkan

Apa yang dikerjakan

INPUT

Sumberdaya yang memberikan kontribusi dalam menghasilkan output

Apa yang digunakan dalam bekerja

OUTPUT

Metode Pelaksanaan

Metode Penyusunan

Kerangka Manajemen Kerja

19

Keterkaitan Struktur Organisasi dan Struktur RKA-KL Struktur Organisasi KEMENTERIAN

ESELON 1

Struktur RKAKL SASARAN STRATEGIS

ukuran kinerja kementerian

PROGRAM

ukuran ketercapaian program (kinerja Eselon I)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

ESELON 2

KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) OUTPUT SUB-OUTPUT

SATKER

KOMPONEN INPUT

ukuran ketercapaian kegiatan (kinerja eselon II) barang/jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

tahapan/proses pencapaian output

SUB-KOMPONEN INPUT

AKUN

rincian kebutuhan belanja

Perhitungan Indek Efektifitas (Keterkaitan x Efisiensi) …memastikan anggaran dialokasikan secara terukur, efisien, efektif dan akuntabel …

lines 56

SASARAN STRATEGIS

145

PROGRAM (IKU)

620

KEGIATAN (IKK)

4.000

OUTPUT/SUBOUTPUT

25.000

KOMPONEN INPUT Komponen Utama

76.000

AKUN IKP : Indikator Kinerja Program (eselon 1) IKK : Indikator Kinerja Kegiatan (eselon 2)

Komponen Pendukung

21

SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN PAGU INDIKATIF Pagu Indikatif (MARET) (Februari)

Evaluasi Renja T-1

1

Trilateral Meeting

2

Pidato Presiden/ Nota Keuangan (Agustus)

Musrenbang (april)

6

Rembuknas

Renja

7

8

12 Raker dengan DPR II

Raker dg DPR I

9

4

Penelaahan Renja

Januari-April

14

Pengesahan DIPA

Penyusunan RABPP

Penelaahan DJA I

Bahan Masukan RKP

11

RKA

3 RKT

AlokasiANGGARAN Anggaran ALOKASI PAGU DEFINITIF (Oktober) (Sep/Oktober)

PaguSEMENTARA Anggaran PAGU ANGGARAN (Mei) (Juni/Juli)

5

UU APBN (November)

13 Penelaahan DJA II

15 Penyusunan DNA

10

Bahan Pidato Presiden & RBNK

Penelaahan RKA I

Mei-Agustus

Penelaahan RKA Final

September-Desember

Sesuai PP 90 tahun 2011 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran K/L

IV

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (2/4) Pagu Indikatif (Februari)

Pidato Presiden/ Nota Keuangan (Agustus)

Musrenbang (april)

1

Trilateral Meeting

2

6

7

Renja

8


Raker dg DPR I

Penelaahan DJA I

Bahan Masukan RKP

9

4

Penelaahan Renja

Januari-April

Pengesahan DIPA

Penyusunan RABPP

3 RKT

14

11

RKA 5

Rembuknas

(November)

Alokasi Anggaran (Oktober)

Pagu Anggaran (Mei) Evaluasi Renja T-1

UU APBN Penyusunan Pagu Indikatif


15 Penyusunan DNA

10


Penelaahan RKA I

Mei-Agustus


September-Desember NOMOR 94/PMK.02/2013

IV

Pidato Presiden/ Pidato Presiden/ Nota Keuangan Nota Keuangan (Agustus) (Agustus)

ng

an

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (3/4)

Alokasi Anggaran Alokasi Anggaran (Oktober) (Oktober)

Pagu Anggaran (Mei)

7

7

RKA 8

aahan AI

14 14 11 Pengesahan Pengesahan Penyusunan RABPPPenyusunan RABPP DIPA DIPA

11

12

8

I

Raker dengan DPR II

Raker dg DPR I

9

Bahan Pidato residen & RBNK

Penelaahan DJA I

UU APBNPenyusunan UU APBN Pagu (November)(November)


9

10


15 15 13 Penyusunan Penyusunan Penelaahan DNA DJA II DNA

10


han RKA I

Penelaahan RKA I

Agustus

Mei-Agustus

Penelaahan RKA Final Penelaahan RKA Final

September-Desember September-Desember NOMOR 94/PMK.02/2013

Anggaran

IV

Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran (4/4)

iden/ ngan s)

UU APBN (November)

Alokasi Anggaran (Oktober) 14

11 Pengesahan DIPA

Penyusunan RABPP

12 Raker dengan DPR II 13 Penelaahan DJA II

15 Penyusunan DNA


September-Desember NOMOR 94/PMK.02/20123

VPengendalian Perencanaan dan Penganggaran Proses pengendalian perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan tujuan menjamin: a) meningkatnya kualitas pembelanjaan (quality spending) anggaran kementerian; b) kepatutan (compliance) terhadap standar akuntansi keuangan negara ; dan c) kepatutan terhadap aturan administrasi perencanaan dan penganggaran. Parameter yang digunakan dalam mencapai tujuan di atas dijabarkan pada tabel berikut: No

Tujuan

Parameter

Acuan

1

Kualitas Pembelanjaan

1.Struktur Anggaran 2.Porsi anggaran kegiatan prioritas 3.Pemenuhan belanja mengikat, PHLN, dan PNBP

1.Renstra 2.Pagu K/L

2

Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi

1.Kesesuaian BAS 2.Kesesuaian dengan standar biaya

1.PMK ttg BAS 2.PMK ttg SBU & SBK 3.PMK RKAKL

3

Kepatuhan terhadap 1.Kesesuaian dengan pengesahan Administrasi Perencanaan DPR &Penganggaran 2.Kelengkapan dokumen pendukung

1.Lembar Pengesahan Anggaran oleh DPR 2.PMK RKAKL

Tahapan pengendalian Perencanaan & Penganggaran No

Tahapan

Waktu

Fokus 1.Struktur Anggaran 2.Porsi anggaran kegiatan prioritas 3.Pemenuhan belanja mengikat, PHLN, dan PNBP

Acuan

1

Penyusunan Renja

April

1.Renstra 2.Pagu Indikatif

2

Penyusunan RKAKL

Juli Agustus

1.Porsi anggaran kegiatan prioritas 1.Pagu Anggaran 2.Kesepakatan DPR 2.Nota Keuangan 3.Kesesuaian BAS dan standar biaya 3.Lembar Kesepakatan DPR 4.PMK

3

Finalisasi RKAKL

Oktober

1.Porsi anggaran kegiatan prioritas 1.ALokasi Anggaran 2.Kesesuaian dengan pengesahan 2.Lembar Kesepakatan DPR DPR 3.Kesesuaian BAS dan standar biaya 3.PMK 4.Kelengkapan dokumen

Alur pengendalian Perencanaan & Penganggaran T RKA SATUAN KERJA

RKA KEMDIKBUD

TELAAH UNIT UTAMA

Y

Y RKA ESELON I

TELAAH KEMDIKBUD

T  Prosedur pengendalian perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang dilaksanakan berjenjang.  Pada tingkat unit utama (unit eselon I) seluruh masukan dari satuan kerja di bawahnya dievaluasi ditingkat eselon I.

 Sekretariat unit utama berperan sebagai koordinator dalam proses evaluasi di Unit Eselon I.  Rancangan rencana kerja yang diajukan oleh unit utama merupakan dokumen usulan satuan kerja yang telah di evaluasi pada tingkat unit utama.

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 2015

29

Pentahapan RPJPN 2005-2025 (UU 17/2007) ...Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan…

RPJMN-I (2005-2009)

RPJMN-II (2009-2014)

RPJMN-III (2015-2019)

RPJMN-IV (2020-2024)

Menata kembali NKRI, menbangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik

Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas serta kemampuan IPTEK.

Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

TEMA PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

2005-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024

Peningkatan Kapasitas & Modernisasi

Penguatan Pelayanan

Peningkatan Daya Saing Regional

Peningkatan Daya Saing Internasional 30

Renja KL

RKA-KL

Rincian RAPBN

RPJP Nasional

RPJM Nasional

RKP

RAPBN

APBN

RPJP Daerah

RPJM Daerah

RKP Daerah

RAPBD

APBD

Resntra SKPD

Renja SKPD

RKASKPD

Rincian APBD

UU No. 25/2004 Ttg SPPN

PEMD A

Renstra KL

P U S AT

KOMPLEKSITAS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

UU No. 17/2003 Ttg KN 31

Milestone 10 Tahun Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan dan Sasaran 2015 2012 Perbaikan Penyaluran BOS Rintisan PMU UU-Dikti BOP-PTN 2010 Subak diakui Reformasi Birokrasi • UNESCO PP 66/2010 • • Afirmasi Beasiswa Bidikmisi • Pendidikan Papua DPPN 2008 Noken diakui UNESCO WAJAR DIKDAS 9 Tahun tercapai 2006 Sertifikasi Guru

2004 baseline

2005 • Awal BOS • UU Guru dan Dosen

2007 Tunjangan Profesi Guru

• • • • •

2014 2014 • PMU • Implementasi Kurikulum 2013 secara Nasional • UU Keinsinyuran • Persiapan FBF

•

•

2011 • Pendidikan Karakter • Integrasi Kebudayaan • Rehab SD-SMP • Sarjana Mengajar di 3T 2009 20% APBN untuk• Tari Saman diakui UNESCO pendidikan

2013 • Inisiasi PMU • Integrasi UN • Inisiasi Kurikulum 2013 • Akademi Komunitas • World Cultural Forum • UU Pendidikan Kedokteran

Capaian

2013*

94,1 112,5 58,0 81,2 49,0

% APM SD/MI % APK SD/MI % APM SMP/MTs % APK SMP/MTs % APK SMA/SMK/MA

95,5 117,6 77,7 99,7 76,4

95,7 118,2 78,8 103,9 78,7

95,8 118,6 79,4 107,3 82,0

17,4

% APK PT

27,1

27,9

29,9


Target RPJMN/ Kontrak Kinerja 96,0 119,1 80,0 110,0 85,0

30,0

Sasaran 2015 96,5 120,0 82,5 114,0 87.5 35,0

Arah Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya RKP 2015 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Meningkatkan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) Meningkatkan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Meningkatkan profesionalisme dan pembenahan distribusi guru dan tenaga kependidikan Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal Memantapkan pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan kurikulum 2013 Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tata kelola manajemen pelayanan pendidikan Meningkatkan pendidikan karakter dan internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial-ekonomi.

Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015

2014

Menjamin keberlanjutan/kesinambungan program dan kegiatan pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode 2010-2014 ke periode 2015-2019.

2015

1. Peningkatan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal; 2. Peningkatan akses untuk daerah yang masih memiliki APK di bawah 75% dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata. 3. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU) (termasuk pembangunan RKB dan USB). 4. Peningkatan akses, kualitas, relevansi dan daya saing PT, termasuk penyediaan BOPTN, ekspansi daya tampung (termasuk pendirian PTN baru dan pembangunan akademi komunitas). 5. Penyediaan, Peningkatan kualifikasi, profesionalisme, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan PTK. 6. Penuntasan implementasi kurikulum 2013 (termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru). 7. Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni, dan budaya. 8. Penguatan tata kelola dan penjaminan mutu pendidikan yang berbasis pada performance based budgeting dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan.

REVIEW (PENYESUAIAN) BASELINE TAHUNAN (RKP)

1. Data RKA-K/L 2014 2. Data TA 2013 3. Data Dukung Lainnya

1 BASELINE RPJMN 20152019

Rekapitulasi Hasil Review Baseline

Review Data RKA KL 2014

Penyiapan Data

• Program, Kegiatan, Output dan Komponen:  Berlanjut  Tidak Berlanjut • Penyempurnaan Output • Identifikasi Komponen dan Kelompok Biaya Komponen

• Alokasi Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang berlanjut dan baru; • Volume target pada tingkat output; • Program, Kegiatan, Output dan Komponen yang tidak berlanjut

2

3 Penghitungan Tahun 2015

Penghitungan Tahun 2016-2019 Dasar penghitungan: • Rentang waktu Program dan Kegiatan; • Parameter dan non-parameter yang digunakan; Penghitungan: • Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan • Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output • Alokasi Output merupakan hasil proyeksi berdasarkan volume target.

5

Cara penghitungan • Biaya Operasional dan Non-Operasional; Dasar penghitungan: • Kebijakan dan Hasil Evaluasi; • Parameter dan Non Parameter yang digunakan; • Satuan Biaya. Penghitungan: • Alokasi Program merupakan penjumlahan dari alokasi kegiatan • Alokasi Kegiatan merupakan penjumlahan dari alokasi Output • Alokasi Output merupakan penjumlahan dari alokasi komponen; • Alokasi Komponen merupakan hasil penghitungan Volume Komponen x Harga Satuan x Inflasi

4 35

Pagu Indikatif 2015 Per Unit Utama (juta rupiah)

No

UNIT UTAMA

1

SETJEN

2

ITJEN

3

APBN 2014

USULAN UNIT 2015

EXERCISE BASELINE 2015*)

PAGU INDIKATIF 2015 **)

1.441.562,3

4.630.153,1

4.119.463,5

3.657.027,0

205.000,0

228.236,9

205.278,3

200.034,0

DIKDAS

16.238.814,8

16.785.591,0

10.124.595,9

10.683.248,9

4

DIKTI

39.896.628,1

43.469.184,9

31.954.276,9

31.460.311,0

5

PAUDNI

2.338.034,5

5.825.651,9

2.300.614,6

2.304.611,0

6

BALITBANG

1.186.700,0

1.352.184,6

1.186.700,0

1.169.276,0

7

DIKMEN

14.881.960,0

23.269.825,9

13.290.032,6

13.199.082,0

8

BAHASA

359.531,8

429.049,1

319.018,9

314.308,0

9

BPSDMPK

2.930.045,1

6.457.004,0

2.758.955,4

3.256.285,0

10

KEBUDAYAAN

1.182.750,0

2.109.367,3

1.098.520,3

945.094,0

KEMDIKBUD

80.661.026,7

104.556.248,7

67.357.456,4

67.189.276,9

*) Exercise baseline Pagu Indikatif 2015 dilakukan di Bappenas, DJA Kemkeu dan Kemdikbud Tgl 24, 26, 27 dan 28 Februari 2014 **) SB. 0091/M.PPN/03/2014 & S-179/MK.02/2014

36

3 REVIU PAGU ANGGARAN 2015

37

Postur Anggaran Pendidikan 2014 UU 23 Tahun 2013 ttg APBN 2014 2013

2014 Kesepakatan Koreksi Jumlah Setelah Banggar K/L Penyesuaian (2 Okt 2013)

Komponen Anggaran Pendidikan APBN

APBN-P

RUU APBN

I.

Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat a. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan b. Kementerian Agama c. Kementerian Negara/Lembaga lainnya

117,776.7 73,087.5 37,325.5 7,763.7

126,238.9 79,707.7 38,767.5 7,763.7

132,660.3 82,743.6 42,882.3 7,034.4

129,879.6 82,743.6 42,882.3 7,034.4

129,879.6 82,743.6 42,882.3 7,051.6

130,279.6 80,661.0 42,566.9 7,051.6

II.

Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah i. DBH Migas Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan ii. DAK Pendidikan iii. Alokasi Anggaran Pendidikan di Dalam DAU a. Non Gaji b. Gaji

214,072.3 847.3 11,090.8 128,069.0 15,915.4 112,153.6

214,096.1 898.2 11,090.8 128,069.0 15,915.4 112,153.6

238,503.6 856.7 10,041.3 135,651.9 13,656.4 121,995.5

238,619.5 982.5 10,041.3 135,651.9 13,648.8 121,995.5

238,619.5 982.5 10,041.3 135,651.9 13,648.8 121,995.5

238,619.5 982.5 10,041.3 135,651.9 13,648.8 121,995.5

iv. Tambahan Penghasilan Guru PNSD v. Tambahan DAU untuk Tunjangan Profesi Guru vi. Dana Otsus Yang Dialokasikan Untuk Pendidikan vii. Dana Insentif Daerah

2,412.0 43,057.8 3,733.7 1,387.8

2,412.0 43,057.8 3,733.7 1,387.8

1,853.6 60,540.7 4,096.9 1,387.8

1,853.6 60,540.7 4,094.6 1,387.8

1,853.6 60,540.7 4,094.6 1,387.8

1,853.6 60,540.7 4,094.6 1,387.8

23,446.9

23,446.9

24,074.7

24,074.7

24,074.7

24,074.7

5,000.0

5,000.0

-

-

-

-

336,849.0 1,683,011.1

345,335.1 1,726,191.3

371,163.9 1,816,734.7

368,499.0 1,842,495.2

368,499.0 1,842,495.2

368,499.0 1,842,895.2

viii. Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendidikan Melalui Pengeluaran Pembiayaan III. (Dana Pengembangan Pendidikan Nasional) IV. Total Anggaran Pendidikan V. Total Belanja Negara RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN Rasio Anggaran Pendidikan terhadap Total Belanja Negara (%)

20.01

20.01

20.43

20.00

20.00

20.00

38

PAGU ANGGARAN 2015 KEMENDIKBUD (KMK 278/KMK.02/2014) (dalam juta Rp.) PAGU DEFINITIF 2014

PAGU INDIKATIF 2015

PAGU ANGGARAN 2015*

NO

PROGRAM/ UNIT UTAMA

1 2 3 4 5

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Program Pendidikan Dasar Program Pendidikan Menengah Program Pendidikan Tinggi Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

2.338.034,5 16.238.814,8 14.881.960,0 39.896.628,1

2.304.611,0 10.683.248,9 13.199.082,0 31.460.311,0

2.304.611,0 10.683.248,9 13.227.215,0 31.460.311,0

1.186.700,0

1.169.276,0

1.169.276,0

359.531,8

314.308,0

314.308,0

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Program Pelestarian Budaya Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2.930.045,1

3.256.285,0

3.256.285,0

1.182.750,0

945.094,0

945.094,0

205.000,0

200.034,0

200.034,0

1.441.562,3

3.657.027,0

3.657.027,0

TOTAL

80.661.026,7

67.189.276,9

67.217.409,8

6 7 8 9 10

Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud Tahun 2015 tidak mengalami perubahan material dari status Pagu Indikatif 2015. Kenaikan 28 M adalah kenaikan PHLN di Dikmen. *) sementara memenuhi baseline (kebutuhan mengikat dan dasar)

39

Profil Pagu Anggaran/Pagu Sementara Kemendikbud 2015

A. Kegiatan ”Anggaran Mengikat” Bantuan Siswa Miskin/Bidik Misi Gaji & Operasional PNBP Tunjangan Guru Tunjangan Dosen Non PNS UN & AKREDITASI Beasiswa Prestasi BOP (PAUD, Kesetaraan) BOPTN BOS SM Beasiswa Guru & Dosen Sertifikasi Guru dan Dosen PHLN RMP PHLN KLN

TOTAL

Rp Juta 7.580.127 15.748.234 8.918.074 6.885.863 637.753 804.662 303.843 1.059.262 3.000.000 8.720.024 1.676.204 250.000 3.539.854 606.490 141.631

59.872.021

Pagu Anggaran 2015 Rp. 67,21 T

Mengikat 89,1% Rp 59,87 T

Prioritas Nasional 8,6% Rp 5,83 T

B. KEGIATAN Rp. Juta Wajar 9 Thn 1.063.008 Kurikulum 1.331.508 PMU 264.485 Penelitian 312.775 Budaya dan bahasa 922.458 Peningkatan Mutu PTK 1.054.457 Paudisasi dan PKH 444.053 Kompetisi dan Lomba 440.645

TOTAL

5.833.389

Manajemen (Non Gaji) 2,3% (Koordinasi, Monev, dan Pengawasan)

Rp 1,51 T

Catatan: Belum semua kebutuhan anggaran mengikat terpenuhi dalam pagu indikatif 2015, antara lain sertifikasi dosen, tunjangan guru non PNS, BOS SM, beasiswa on going dosen, tunjangan dosen, dan beasiswa PPA/BBM. 40

CATATAN TERHADAP PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD • Hanya cukup untuk memenuhi sebagian baseline kebutuhan pembangunan pendidikan dan kebudayaan:

•

– – – – – –

Gaji dan operasional Beasiswa (BSM, Beasiswa guru dan dosen) Tunjangan (Guru, Dosen) Sertifikasi guru Bantuan Operasional (BOP, BOS SM, BOPTN) PNBP, PHLN

Diperlukan tambahan pendanaan untuk melanjutkan program prioritas nasional/ inisiatif baru (Rp. 17,55 T) : – – – – – –

Peningkatan akses dan kualitas PAUD Penuntasan Wajar 9 tahun Pendidikan Menengah Universal Penuntasan impementasi kurikulum 2013 di tahun 2015 Perluasan daya tampung dan daya saing PT Pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya

– Keberagaman Bahasa

CATATAN TERHADAP PAGU INDIKATIF 2015 KEMENDIKBUD •

Diperlukan kebijakan terobosan: : – Exit strategy BSM  pengurangan jumlah penerima BSM secara gradual pada setiap awal tahun ajaran baru mengikuti penurunan angka kemiskinan – Peningkatan unit cost BOS untuk menyesuaikan dengan inflasi dan untuk penambahan pengadaan buku Kurikulum 2013 – Peningkatan efisiensi dan disiplin anggaran secara terus menerus – Penyederhanaan struktur output/outcome

4 PENELITIAN dan REVIU RKA-KL PAGU ANGGARAN 2015

43

Pagu Anggaran 2015 Kemendikbud

Penelitian dan Reviu RKA-K/L 2015 Kemendikbud • Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Biro Perencanaan K/L

dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

• Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh Itjen K/L dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan

memastikan

kepatuhan

perencanaan penganggaran.

penerapan

kaidah-kaidah

Fokus Rambu-Rambu Penelitian RKA-K/L oleh BPKLN Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidahkaidah perencanaan penganggaran difokuskan untuk meneliti: a. Konsistensi pencantuman sasaran kinerja sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP; b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; c. Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L; d. Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran; & e. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

Fokus Rambu-Rambu Reviu RKA-K/L oleh Itjen Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh Itjen K/L difokuskan pada: a. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran; b. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran a.l:       

Penerapan SBM dan SBK; Penggunaan akun; Hal-hal yang dibatasi; Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN, dan SBSN; Penganggaran BLU Kontrak tahun jamak; dan Pengalokasian anggaran (untuk pengadaan aset) yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada BUMN

c. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya; d. Rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan/atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

FOKUS PENELITIAN BIRO PKLN Fokus Penelitian

Hal yang dilakukan

Dokumen yang diperlukan

Konsistensi pencantuman sasaran kinerja sesuai dengan sasaran kinerja dalam Renja K/L dan RKP;

Petugas peneliti membandingkan sasaran kinerja Renja K/L dengan RKAKL Pagu pada level output

1. Renja Kemdikbud 2015 2. RKP 2015 (bisa di unduh di laman Bappenas)

Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

Petugas meneliti apakah pagu yang ada dalam RKAKL Pagu anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam SE Pagu Anggaran 2015

Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan Pagu Anggaran K/L;

Petugas meneliti kesesuaian sumber dana dalam RKAKL Pagu Anggaran 2015 dengan sumber dana pada SE Pagu Anggaran 2015

1. RKA/Daftar Rincian Alokasi Anggaran per Program /Per Kegiatan/Per Satker yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Utama 2. RKAKL Pagu Anggaran 3. SE Pagu Anggaran 2015

Fokus Penelitian Biro PKLN Fokus Penelitian

Hal yang dilakukan

Dokumen yang diperlukan

Kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level keluaran;

Memastikan apakah ada pencantuman tematik APBN pada level keluaran

1. PMK Juksunlah RKAKL

Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya.

1. Memastikan Dokumen 1. RKAKL Pagu Anggaran administratif penyampaian 2. TOR RKAKL Pagu Anggaran 3. RAB 2015 lengkap 2. Memastikan TOR dan RAB yang diserahkan sesuai isinya dengan RKAKL 3. Memastikan kelengkapan TOR untuk setiap Output 4. Memastikan adanya RAB pada setiap ouput/sub ouput maupun komponen 5. Surat rekomendasi dari instansi lain yang diperlukan (PU, BPN dll)

Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian I. Bahan Dari Sekretariat Unit Utama 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Renja K/L dan RKP tahun anggaran yang direncanakan; Hasil kesepakatan trilateral meeting; Hasil reviu angka dasar (Baseline); Surat pengantar oleh Pimpinan Unit Utama /Penanggung jawab RKA-K/L Unit Utama; SPTJM penanggung jawab RKA-K/L pejabat Eselon I bermaterai Rp.6.000,-; RKA/Daftar Rincian Alokasi Anggaran per Satker/Eselon I per output yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Utama. ADK RKA/KL hasil kompilasi Satker di lingkungan Unit Utama yang sudah direstore dan validasi dengan format “d.xxxxx”; Kompilasi Target dan Pagu PNBP Unit Utama(jika ada); Gender Budget Statement/GBS (jika ada);

Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian II. Bahan dari Satker 1. Surat tugas dari Pejabat Eselon II; 2. SPTJM penanggung jawab RKA-K/L Satker/ KPA bermaterai Rp.6.000,-; 3. RKA/Daftar Rincian Alokasi Anggaran Satker per output yang ditandatangani oleh KPA; 4. ADK RKA/KL yang sudah direstore dan validasi dengan format “d.xxxxx”; 5. Print out Kertas Kerja Satker (Bagian A-D) + POK rangkap 3; 6. TOR, RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 7. Dokumen teknis lainnya yang disusun oleh Satker, seperti: RBA BLU, perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan gedung Negara atau yang sejenis, dan data dukung teknis lainnya;

Kelengkapan Dokumen Reviu dan Penelitian




HASIL PENELITIAN RKA-KL DIKMEN 2015

56

KESESUAIAN PAGU NO

PROGRAM/KEGIATAN/SATKER

KMK/RENJA (Rp.ribuan)

RKAKL (Rp.ribuan)

Selisih

Keterangan

PENDIDIKAN MENENGAH

1

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA (2006)

5.211.967

2

Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK (2007)

5.292.310

5.388.105

(95.795)

3

Peningkatan Akses dan mutu PK dan PLK SMLB (2008)

189.459

189.459

-

4

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program (2009)

192.063

192.063

-

5

Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik (4000)

2.213.897

2.213.897

-

5.243.691

(31.724)

SUMBER PENDANAAN NO

PROGRAM/KEGIATAN/ SATKER RM

1

Direktorat Pembinaan SMA

2

Direktorat Pembinaan SMK

3

Dit. PKPLK Dikmen

4

Sekretariat Ditjen Dikmen

5

Dit. PTK Dikmen

5.243.691

KMK (Rp.ribuan)

RKAKL (Rp.ribuan)

PNBP/ HLN PHLN BLU

PNBP HLN PLN / BLU

TOTAL

RM

-

-

5.243.691

5.388.105 23.210 84.868

-

5.496.183

-

5.243.691

-

TOTAL

-

-

5.243.691

5.388.105 23.210 84.868

-

5.496.183

189.459

-

-

-

189.459

189.459

-

-

-

189.459

-

-

-

-

-

192.063

-

-

-

192.063

2.213.897

-

-

-

2.213.897

2.213.897

-

-

-

2.213.897

KELENGKAPAN DOKUMEN DOKUMEN NO

PROGRAM/KEGIATAN/ SATKER/OUTPUT

PAUDNI

RINCIAN PAGU/SATKER

TOR

RAB

Data Dukung Lainnya

1


5.243.691

√

√

√

2


5.496.183

√

√

√

3

Dit. PKPLK Dikmen

189.459

√

√

√

4


192.063

√

√

√

5

Dit. PTK Dikmen

2.213.897

√

√

√

Catatan Lainnya • RAB untuk seluruh bagian Setditjen Dikmen belum seluruhnya dibuat (khususnya ATK dan Pengadaan Bahan) • Dokumen Pendukung belum seluruhnya lengkap • TOR dan RAB belum seluruhnya sesuai dengan output • Format TOR dan RAB belum sesuai dengan PMK tentang petunjuk penyesuaian dan penelaahan RKA K/L (Khususnya Dit PTK Dikmen) • Terdapat perbedaan output antara RKP dan RKA K/L

Rekapitulasi Laporan Penelitian SATKER

KONSISTENSI SASARAN RENJA/RKP

KESESUAIAN PAGU

SUMBER PENDANAAN


TIDAK SESUAI

TIDAK SESUAI

SESUAI


TIDAK SESUAI

TIDAK SESUAI

SESUAI

Dit. PKPLK Dikmen

TIDAK SESUAI

SESUAI

SESUAI

SESUAI

SESUAI

SESUAI

TIDAK SESUAI

SESUAI

SESUAI

= 51%-99%

= 100%


Dit. PTK Dikmen

= 0%-50%

TEMATIK

TOR

RAB

Ringkasan Penelitian • Agar melakukan perbaikan TOR dan RAB sesuai PMK, serta melengkapi data pendukung dan menyerahkan perbaikan TOR dan RAB ke Biro PKLN

TNDAK LANJUT RKA-K/L 2015

63

Catatan Umum Usulan Tambahan Anggaran 1. Usulan tambahan mengacu pada hasil workhsop penajaman output inisiatif baru dokumen trilateral meeting yang dilaksanakan pada bulan 14 Mei 2014 di Bogor 2. Usulan tambahan anggaran difokuskan untuk memenuhi kebutuhan prioritas yang bersifat mengikat, kontrak kinerja menteri, utang piutang aneka tunjangan guru, penugasan khusus dan kegiatan yang harus berlanjut (kurikulum, bidikmisi, dll) 3. Pemenuhan buku kurikulum jenjang Dikdas dan Dikmen melalui mekanisme BOS 4. Rekapitulasi pemanfaatan anggaran tambahan dihitung menggunakan asumsi kenaikan BOS SM dengan alternatif 1 sebesar Rp 1,4 juta per siswa dan alternatif 2 sebesar Rp. 1,2 juta per siswa

Pemanfaatan Tambahan Anggaran Berdasarkan Prioritas (dalam juta rupiah) KOMPONEN A. MENGIKAT A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 A.13 A.14 A.15

Bantuan Siswa Miskin/Bidik Misi Gaji & Operasional PNBP Tunjangan Guru Tunjangan Dosen Non PNS UN & AKREDITASI Beasiswa Prestasi BOP BOPTN BOS SM Beasiswa Guru & Dosen Sertifikasi Guru dan Dosen PHLN RMP PHLN SILN

B. PRIORITAS NASIONAL B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 B.7 B.8 B.9 B.10 B.11 C

Wajar 9 Thn Kurikulum (pelatihan, pendampingan, monev) PMU Penelitian Budaya dan bahasa Peningkatan Mutu PTK Paudisasi dan Kecakapan Hidup Peningkatan Mutu dan Sarpras Pendidikan Tinggi SM3T Kompetisi dan Lomba Revitalisasi LPTK

C. MANAJEMEN DAN TATA KELOLA TOTAL

PAGU ANGGARAN 2015 59.872.021

Exercise I

Exercise II

USULAN 8.346.108

TOTAL 68.218.129

USULAN 6.839.390

TOTAL 66.711.411

7.580.127 15.748.234 8.918.074 6.885.863 637.753 804.662 303.843 1.059.262 3.000.000 8.720.024 1.676.204 250.000 3.539.854 606.490 141.631

1.175.205 35.018 1.095.738 410.970 102.107 1.000.000 4.002.354 512.966 11.750 -

8.755.332 15.783.252 8.918.074 7.981.601 1.048.723 906.769 303.843 1.059.262 4.000.000 12.722.378 2.189.170 261.750 3.539.854 606.490 141.631

1.175.205 35.018 1.095.738 410.970 102.107 214.821 1.000.000 2.264.909 512.966 11.750 15.906

8.755.332 15.783.252 8.918.074 7.981.601 1.048.723 906.769 303.843 1.274.083 4.000.000 10.984.932 2.189.170 261.750 3.539.854 606.490 157.537

5.833.389

8.958.625

14.792.014

10.469.340

16.302.729

1.063.008 1.331.508 264.485 312.775 922.458 1.054.457 444.053 440.645

2.848.382 1.337.210 1.303.767 513.765 2.000.000 217.500 738.000

3.911.390 2.668.718 1.568.253 312.775 1.436.224 1.054.457 444.053 2.000.000 217.500 440.645 738.000

3.063.946 1.337.210 2.164.963 513.765 262.339 171.617 2.000.000 217.500 738.000

4.126.953 2.668.718 2.429.448 312.775 1.436.224 1.316.796 615.669 2.000.000 217.500 440.645 738.000

1.512.000 67.217.410

239.688 17.544.421

1.751.688 84.761.831

235.691 17.544.421

1.747.691 84.761.831

Pemanfaatan Tambahan Anggaran Berdasarkan Prioritas (dalam juta rupiah)

NO

ESELON I

PAGU 2014

PAGU ANGGARAN KMK 278/KMK.02/2014

ALTERNATIF I USULAN

TOTAL

ALTERNATIF II USULAN

TOTAL

1 SEKRETARIAT JENDERAL

1.441.562.300

3.657.027

213.797

3.870.824

213.797

3.870.824

2 INSPEKTORAT JENDERAL

205.000.000

200.034

11.968

212.002

11.968

212.002

3 DITJEN PENDIDIKAN DASAR

16.238.814.870

10.683.249

3.961.561

14.644.810

4.192.281

14.875.530

4 DITJEN PENDIDIKAN TINGGI

39.896.628.161

31.460.311

5.872.465

37.332.776

5.872.465

37.332.776

DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON FORMAL DAN INFORMAL

2.338.034.530

2.304.611

637.880

2.942.491

1.002.997

3.307.608

6 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1.186.700.000

1.169.276

102.107

1.271.383

102.107

1.271.383

14.881.960.000

13.227.215

5.843.028

19.070.243

4.988.099

18.215.314

359.531.800

314.308

186.955

501.263

186.955

501.263

2.930.045.100

3.256.285

353.660

3.609.945

612.753

3.869.038

1.182.750.000

945.094

361.000

1.306.094

361.000

1.306.094

80.661.026.761

67.217.410

17.544.421

84.761.831

17.544.421

84.761.831

5

7 DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN 9 DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN 8

10 DITJEN KEBUDAYAAN TOTAL

Jadwal Pembahasan RUU APBN TA 2015

Jadwal Pembahasan RUU APBN TA 2015

Proses Penyelesaian*) Rencana Kerja dan Anggaran Kemdikbud 2014 Pagu Anggaran 15 Juli 2013 Pagu Indikatif 5 April 2013

Penyampaian ke DJA 28 Juli 2013

JULI

Trilateral Meeting RKP 2014 11 April 2013

Review II RKA-K/L TA 2014 21-30 Agustus 2013

AGUSTUS Menyampaikan hasil penelitian ke 2 ke DJA 30 Agustus 2013

Review I RKA K/L TA 2014 22-24 Juli 2013

*) Surat Menteri Keuangan No S-545/MK.02/2013

Menyampaikan hasil pembahasan ke Kemkeu dan Bappenas

Persiapan dan proses Lelang/Tender ** Oktober 2013

**) Tanda tangan kontrak setelah DIPA terbit

S.d. 7 Oktober 2013 UU 23 2013 ttg APBN 2014 disahkan 14 Nov 2013

SEPT

2013

Pembahasan dengan Komisi X 1-30 Sep. 2013

Menyampaikan hasil penyesuaian RKA-K/L oleh Komisi X ke Banggar 30 Agustus 2013

OKT -NOV

2014

DES

Persetujuan Komisi X DPR RI 25 Oktober 2013

Pembahasan Tambahan Anggaran dengan Komisi X 1 Oktober – 25 Nopember 2013

2 Januari 2014 Pelaksanaan Anggaran

JAN

11 Desember Penyerahan DIPA oleh Presiden

VISI – MISI CALON PRESIDEN – WAKIL PRESIDEN

70

Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan Jokowi-JK

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019

-Menginisiasi UU Wajib Belajar tanpa dipungut biaya, untuk mencapai target tingkat partisipasi 100% untuk SD, dan 95% untuk tingkat SLTP

Isu Strategis: 1. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas

Arah Kebijakan: -Peningkatan akses pendidikan dengan memberikan perhatian lebih pada daerah Tertinggal, Terpencil, dan Terluar (3T), penduduk miskin, dan anak dengan kebutuhan khusus Strategi: -Penyediaan bantuan terutama bagi siswa miskin untuk tidak putus sekolah dan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi -Komitmen untuk mewujudkan pemerataan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah, salah satunya adalah penyediaan dan pembangunan sarana transportasi dan perbaikan akses jalan menuju fasilitas pendidikan/sekolah dengan kualitas yang memadai.

Arah Kebijakan: -Perubahan paradigma (paradigm shift) dari sebatas akses menjadi akses yang berkualitas Strategi: -Pemenuhan SPM secara bertahap dan sistematis yang dilakukan oleh kab/kota dengan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat 71

Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan Jokowi-JK -Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” dengan Wajib Belajar 12 Tahun bebas pungutan -Penerbitan UU Wajib Belajar 12 Tahun dengan membebaskan biaya pendidikan dan segala pungutan baik di sekolah negeri maupun swasta. -Memperluas kesempatan mem-peroleh pendidikan -Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Isu Strategis: Perluasan Pendidikan Menengah Universal yang Berkualitas Arah Kebijakan: -Meningkatkan akses Pendidikan Menengah Universal yang berkualitas Strategi: -Peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatankecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB, penambahan RKB, dan pembangunan SMP/MTs-SMA/MA Satu Atap Arah Kebijakan: -Meningkatkan progam school-to-work transisition untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja Strategi: -Penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidangbidang aplikatif (ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa) -Penguatan kecakapan akademik siswa SMK (seperti: matematika, pemecahan masalah dan bahasa) untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar -Pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari DU/DI 72



-Membangun sejumlah Science dan Techno Park di daerah-daerah, politeknik dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini

Isu Strategis: Peningkatan Akses, Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Tinggi

-Meningkatkan anggaran riset untuk mendorong inovasi teknologi

Arah Kebijakan: Peningkatan pemerataan akses pendidikan tinggi Strategi: -Peningkatan daya tampung dan pemerataan akses perguruan tinggi -Penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PTN Arah Kebijakan: Peningkatan kualitas pendidikan tinggi Strategi: -Pengembangan sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset Arah Kebijakan: Meningkatkan relevansi dan saya saing pendidikan tinggi Strategi: -Penguatan kerjasama perguruan tinggi dengan dunia industri untuk litbang 73



-Memperjuangkan pembentukan kurikulum yang menjaga keseimbangan aspek muatan lokal (daerah) dan aspek nasional, dalam rangka membangun pemahaman yang hakiki terhadap keBhineka-an yang Tunggal Ika -Memberikan pelayanan yang tinggi terhadap pendidikan yang berbasis peningkatan ilmu pengetahuan & teknologi -Menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender & penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan -Tidak memberlakukan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional – termasuk di dalamnya Ujian Akhir Nasional

-Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses transfer pengetahuan dan pendidikan ajar terjadi -Menyediakan fasilitas ekstra-kurikuler memadai

yang

Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Arah Kebijakan: Mengembangkan kurikulum Strategi: -Evaluasi kurikulum secara ketat, komprehensif dan berkelanjutan -Peningkatan kualitas pembelajaran matematika, sains, dan literasi dengan mempertimbangkan kesetaraan hasil belajar antarjenis kelamin

Arah Kebijakan: Membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif Strategi: -Peningkatan keandalan dan kesahihan sistem ujian nasional dan review metode perhitungan nilai sekolah dalam penentuan nilai akhir UN -Revisi kriteria batas kelulusan sekolah dan pelaksanaan UN yang dapat dipertanggung-jawabkan -Pemantauan capaian hasil belajar siswa sebagai informasi peningkatan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan -Peningkatan kemampuan guru dalam memberikan penilaian 74 formatif

Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan Jokowi-JK -Memperluas keterampilan

kesempatan

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 mem-peroleh

Isu Strategis: Peningkatan Keterampilan Angkatan Kerja Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja Strategi: -Penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) -Peningkatan kualitas pendidikan non-formal, khususnya kursus-kursus keterampilan, bagi angkatan kerja muda Arah Kebijakan: Meningktakan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah Strategi: -Penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta sesuai kebutuhan MP3EI 75



-Komitmen melakukan rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas akan dilakukan secara merata

Isu Strategis: Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi LPTK

-Memberikan jaminan hidup yang memadai pada guru yang ditugaskan di daerah terpencil, dengan pemberian tunjangan fungsional, asuransi, dan fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan dan karir

Arah Kebijakan: Meningkatkan pengelolaan dan penempatan tenaga pengajar Strategi: -Penguatan kerjasama antara LPTK dengan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi guru yang merata -Pada RPJMN diarahkan pada peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar(*) (*) Dijelaskan lebih rinci di halaman terakhir Arah Kebijakan: Mengembangkan profesionalisme, kualitas dan akuntabilitas guru Strategi: -Pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan

76

Sandingan Visi Misi Capres-Cawapres Pilpres 2014 dengan Rancangan Teknokratik RPJMN Sub-Bidang Pendidikan Jokowi-JK Melakukan revolusi karakter bangsa, melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan (civic education), yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilainilai patriotism dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 Isu Strategis: Peningkatan Pendidikan Agama Kewargaan/Pendidikan Karakter

dan

Pendidikan

Arah Kebijakan: Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbukan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosialbudaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (good citizen). Strategi: -Penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia) Arah Kebijakan: Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik Strategi: -Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran 77

Terima Kasih

78

Total Angka Dasar Belanja K/L TA 2015 Tambahan pegawai baru tahun 2014; Penyesuaian SBM 2015; Indeks inflasi 2015; Tambahan aset 2013; Tambahan Satker Baru; Tambahan biaya operasional untuk pegawai baru;



Penyesuaian Angka Dasar BO 2015

Total Angka Dasar Belanja K/L 2015

Reviu BO Prakiraan Maju 2015

thd

    



Penyesuaian Angka Dasar BNO 2015

Tambahan Alokasi BO

Reviu BNO Prakiraan Maju 2015



thd  

Penyesuaian untuk Output SBK; Penyesuaian untuk Output Non SBK; Koreksi volume Output; Penyesuaian cost table multiyears;

1)

Komponen 001 :  Tambahan dari BA 999.08 unt pembayaran gaji;  Tambahan dari BA 999.08 unt pembayaran remunerasi;

2)

Komponen 002 :  Tambahan dari BA 999.08 unt operasional Satker;

thd

79

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENDIKBUD 2015

Recommend Documents