KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL DAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH TAHUN 2013 TAHUN 2013
Medan, 3 April 2013
OUTLINE Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan ‐ Kesempurnaan
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (SAAT INI) PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA
2
KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan ‐ Kesempurnaan
3
Asumsi Makro dan Outlook : 2012 – 2013 Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan ‐ Kesempurnaan
Indikator PPertumbuhan t b h Ekonomi Ek i (%) Nilai Tukar (Rp/US$) Inflasi (%) Suku Bunga SBI/SPN 3 Bulan (%) Harga Minyak ICP (US$/barel) Lifting Minyak (rb barel/hari) ( barel/hari setara minyak) y ) Liftingg Gas (rb
APBN‐P P Realisasi APBN Realisasi APBN APBN 2012 2012 2013
OOutlook 2013 tlook 2013 range point
66.55 9000 68 6.8 5.0 105 930
66.22 9384 43 4.3 3.2 112.7 860.6
66.88 9300 49 4.9 5.0 100 900
66.66 - 6.8 68 9300 - 9700 4 9 - 5.3 4.9 53 3.2 - 5.0 100 - 110 840** - 900
66.66 9700 50 5.0 5.0 110 840
-
-
1360
1240** - 1360 1240
1240
Outlook asumsi 2013 berdasarkan kesepakatan antara Kemen ESDM, Bappenas, Bank Indonesia, DJA, BKF per 8 Februari , , p 2013 4
Kebijakan Fiskal Nasional yang Sustainable Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan ‐ Kesempurnaan dalam triliun rupiah
Kesehatan APBN
Kesehatan APBD
Uraian
2008
2009
2010
2011
2012
2013
LKPP
LKPP
LKPP
LKPP
APBNP Realisasi Realisasi*
APBN
Pendapatan
981,6
848,8
995,3
Belanja
985,7
937,4
Keseimbangan Primer
84,3
5,2
41,5
8,9
Surplus/Defisit p
((4,1) , )
((88,6) , )
((46,9) , )
% thd PDB
(0,1)
(1,6)
Pembiayaan
84,1
112,6
1.210,6 1.358,2
1.335,2
1.529,7
1.042,1 1.295,0 1.548,3
1.481,7
1.683,0
(72,3)
(45,5)
(40,1)
((84,4) , )
((190,1) , )
((146))
((153,3) , )
(0,7)
(2,6)
(2,23)
(1,77)
(1,65)
91,6
131,0
190,1
180
153,3
Kebijakan fiskal yang sustainable apabila dalam jangka panjang, defisit terkendali dan keseimbangan primer positif
* Data unaudited
5
Beberapa Tantangan Perekonomian 2013: EKONOMI DOMESTIK
EKONOMI GLOBAL 1
2
3
4
Pertumbuhan Ekonomi Global dan beberapa negara mitra dagang utama : Eropa, Amerika Serikat , China, India
Mendalamnya perlambatan global akibat risiko fiscal cliff AS
Sentimen arus modal akibat pelonggaran kebijakan moneter di negaranegara maju
Gejolak harga Komoditas Pasar Global: minyak mentah dan komoditas pangan
Pencapaian pertumbuhan ekonomi 1 yang lebih inklusif 2 3
Dinamika pasar ketenagakerjaan Perbaikan iklim investasi
Pelebaran defisit neraca 4 perdagangan 5 Tekanan defisit APBN Peningkatan kualitas belanja APBN 6 – ie. infrastruktur Percepatan dan peningkatan 7 penyerapan belanja APBN Fleksibilitas l k ibili A APBN dan d Fiscal Space i lS 8 dalam antisipasi ketidakpastian 6
HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan ‐ Kesempurnaan
7
Alur Belanja APBN ke Daerah Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat
Daerah
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY PENDAPATAN Melalui Angg K/L
Belanja Pemerintah Pusat
Dana Vertikal di Daerah
Mendanai kewenangan 6 Urusan
Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan Dana Tgs Pembantuan
Mendanai M d i kewenangan di luar 6 Urusan
PNPM dan Jamkesmas
Melalui Angg Non K/L
APBN
S b idi d B t Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD
BELANJA
Hibah Transfer Ke Daerah
8
PEMBIAYAAN
Mendanai d kewenangan Daerah (Desentralisasi)
• •
Dana Perimbangan Dana Otsus dan Penyesuaian
Pinjaman 8
Belanja APBN 2013
Total Belanja = 1.657,91
(Triliun Rupiah Rupiah)) Sumber : APBNAPBN--2013
Dana ke Daerah = 11.025,42(61,85 025 42(61 85 %) Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) •PNPM 9.7(0.59%) •Jamkes 6.7(0.41%)
Melalui APP (Subsidi) • BBM • Listrik • Pangan • Pupuk • Benih
193.8(1.69%) 80.9(4.88%) 17.2(1.03%) 16.2(0.97%) 1.5(0.08%)
Melalui Angg. Transfer ke Daerah Melalui Angg. K/L (Masuk APBD) •DBH 102(6.15%) • Dana Dekon 13.4(0.81%) •DAU 311.1(18.76%) • Dana TP 13.6(0.82%) •DAK 31.7(1.91%) • Dana Vertikal 143.6(8.66%) •OTSUS 13.4(0.81%) • Penyesuaian 70.4(4.24%)
*) APP Anggaran Pembiayaan *) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Total
16.5(0.99%)
Total
309.6(18.68%)
Total
528.6(31.89%)
Total
170.7(.1.03%)
9
Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah
pemberian kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis‐jenis pungutan daerah
Local taxing power melalui p UU 28/2009
peningkatan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan p pemerintahan 10
Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah No.
Tujuan
Strategi
Kebijakan
1.
MEMPERBAIKI KEWENANGAN PEMUNGUTAN
MENETAPKAN JENIS PUNGUTAN DAERAH
CLOSED LIST Daerah hanya memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 2009
2.
PENGUATAN LOCAL TAXING POWER
MEMPERLUAS BASIS PUNGUTAN DAN DISKRESI PENETAPAN TARIF
1. MEMPERLUAS OBJEK (Pajak Hotel, Pajak Restoran) 2. MENAMBAH JENIS (Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Rokok, BPHTB, PBB‐ Perkotaan dan Perdesaan) 3 MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak 3. MENAIKKAN TARIF MAKSIMUM (Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak parkir, Pajak Hiburan) 4. DISKRESI PENETAPAN TARIF (Daerah bebas menetapkan tarif dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam UU)
3.
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN
MENGUBAH SISTEM PENGAWASAN
1.
2.
4.
MEMPERBAIKI SISTEM PENGELOLAAN
MENINGKATKAN KUALITAS PENGGUNAAN HASIL PAJAK DAERAH HASIL PAJAK DAERAH
1.
2.
3.
PENGAWASAN PREVENTIF DAN KOREKTIF a. Raperda terlebih dahulu dievaluasi b. Perda disesuaikan dengan hasil evaluasi c. Perda yang telah ditetapkan disampaikan ke Pemerintah d. Perda yang bertentangan dengan UU dibatalkan SANKSI a. Administratif (Prosedur): Penundaan DAU dan/atau DBH PPh f( ) / b. Substansif : Pemotongan DAU dan/atau DBH PPh MEMPERBAIKI BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KE KAB/KOTA a. PKB dan BBNKB: 30% b. Pajak Rokok : 70% Pajak Rokok : 70% c. PBBKB : 70% d. Pajak Air Permukaan : 50% MEMPERTEGAS EARMARKING a. 10% PKB untuk perbaikan jalan b. 50jalan% Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan j j p y c. Sebagian PPJ untuk penerangan MEMPERBAIKI SISTEM INSENTIF PEMUNGUTAN Diberikan atas dasar pencapaian kinerja tertentu
11
KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT PBB KESIAPAN DAERAH MEMUNGUT PBBP2 SESUMATERA UTARA SE
Posisi: 25 Maret 2013
Jumlah No No.
Kesiapan Daerah *) Daerah
1. 2. 3.
yang telah g siap p Perda y Raperda (dalam proses) Belum menyusun y Raperda p
Total
Prosentase (%)
Penerimaan PBBP2 2011 (Rp)
Jumlah Daerah
Penerimaan PBBP2 2011 (Rp)
28
320.020.829.127
84,85
96,91
2
8.134.420.558
6,06
2,46
3
2.060.943.275
9,09
0,63
330.216.192.960
100
100
33
Sumber: DJPK dan DJP
Daerah yang sedang menyusun Raperda: Kab. Labuhan Batu Kota Tebing Tinggi Daerah yang belum menyusun Raperda: Kab. Toba Samosir Kab Toba Samosir Kab. Padang Lawas Utara Kab. Samosir 12
TREN TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2008 ‐ 2013 Dalam Miliar Rupiah
350 300
DAU
250
DAK
200
DBH
150
Dana Otsus
100
dana Penyesuaian
50 0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
dalam miliar rupiah
Komponen Transfer Transfer
2008
2009
2010
2011
2012
2013
DAU
179.5
186.4
203.6
225.5
273.8
311.1
DAK
20.8
24.7
21
24.8
26.1
31.7
DBH
78 4 78.4
76 1 76.1
92 2 92.2
96 9 96.9
108 4 108.4
101 9 101.9
Dana Otsus
7.5
9.5
9.1
10.4
11.9
13.4
dana Penyesuaian
6.2
11.8
18.9
53.7
58.5
70.4
292.4
308.6
344.7
411.3
478.8
528.6
Total
Keterangan: Tahun 2008 – 2011 data diambil berdasarkan LKPP Tahun 2012 data APBNP Tahun 2013 data pagu APBN
13
daalam miliar ru upiah
TREN TRANSFER KE DAERAH SE‐PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 ‐ 2013 20000 18000 16000 14000
Komponen Transfer
12000
DAU
10000
DAK
8000
DBH
6000
Dana Otsus Dana Penyesuaian
4000 2000 0 1
2
3
4
5
6
dalam miliar rupiah
Komponen Transfer DAU DAK DBH Dana Otsus Dana Penyesuaian Total
2008
2009
10.404,4 10.807,3 2.467,5 1.487,9 1.514,7 1.821,5 ‐ ‐ 712,6 14.386,6 14.829,3
2010
2011
2012
2013
11.633,1 1.397,2 2.012,8 ‐ 1.301,9 16.345,0
13.528,0 1.484,6 1.245,6 ‐ 2.888,5 19.146,7
16.408,7 1.553,8 1.776,6 ‐ 3.177,8 22.916,9
18.693,8 1.873,8 1.448,2 ‐ 4.300,3 26.316,2
Kebijakan Umum Transfer ke Daerah • Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah. daerah • Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan pemerintahan. • Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah. daerah • Meningkatkan kemampuan daerah dalam mendorong perekonomian daerah. • Mendukung kesinambungan fiskal nasional. • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional. • Meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah. daerah
Triliun Rupiah 600,0 528,6 478,8
500,0 411 3 411,3 400,0 344,7 292,4
300,0 , 253,3 226,2 200,0
100,0
00 0,0 2006
2007
DBH
Sumber: Perpres No.5/2010 ttg RPJMN 2010‐2014
308,6
2008
2009
DAU
DAK
2010
2011
APBN‐P APBN 2012 2013
Otsus Penyesuaian
15
Dana Insentif Daerah (DID) Kebijakan Penghitungan DID 2013 Kebijakan Penghitungan DID 2013 • Menggunakan Kriteria Utama, Kriteria Kinerja, dan Batas Minimum Kelulusan Kinerja (Passing Grade). • Kriteria Utama adalah kriteria yang harus dipenuhi sebagai penentu kelayakan daerah penerima, meliputi daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan Wajar Dengan Pengecualian a pa e gecua a ( ) da aja e ga e gecua a ((WDP)) da dari Badan ada Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerahnya dan daerah yang menetapkan Peraturan Daerah APBD secara tepat waktu. • Kriteria Kinerja terdiri dari : Kinerja Keuangan, Kinerja Pendidikan, dan Kinerja Kriteria Kinerja terdiri dari : Kinerja Keuangan Kinerja Pendidikan dan Kinerja Ekonomi dan Kesejahteraan. • DID digunakan untuk kegiatan‐kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang menjadi yang menjadi kewenangan/ urusan kewenangan/ urusan daerah dan dicantumkan dalam APBD. Daerah Alokasi 2013 (Rp miliar) Prov. Sumatera Utara
Rp 19,36
Kota Medan
Rp 36,79
Kabupaten Tapanuli Utara
Rp 26,93
Kota Sibolga
Rp 2,00
16
SUMBER PENDANAAN LAINNYA: OBLIGASI DAERAH Pembangkit Listrik
Pelabuhan Udara
Rumah Sakit
• Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi D Daerah h untuk t k membiayai bi i kkegiatan i t iinvestasi t i prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan Pelayanan Publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD. • Dasar hukum : – UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah – PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah – PMK 147/PMK.07/2006 147/PMK 07/2006 T Tentang t T Tata t C Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah – Paket P k t Peraturan P t Bappepam B LK
17
SUMBER PENDANAAN LAINNYA: OBLIGASI DAERAH (2) MANFAAT OBLIGASI DAERAH BAGI PEMERINTAH DAERAH Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Meningkatkan Good Governance
Sumber Pendanaan
Transparency
Peningkatan Infrastruktur
Pertumbuhan Ekonomi
Responsi bility
Fairness
Accountability
Meningkatkan Kemandirian Fiskal
18
SUMBER PENDANAAN LAINNYA: OBLIGASI DAERAH (3) PERSYARATAN UMUM PINJAMAN DAERAH (OBLIGASI DAERAH) • Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya; • Memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan b l k pinjaman (DSCR) yang ditetapkan ( ) d k oleh l h Pemerintah;
DSCR = {PAD + DAU + (DBH-DBHDR)} – BW > 2,5 Pokok + Bunga + Biaya Lain • Mendapat persetujuan DPRD.
19
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMDA
Integritas – Profesionalisme – Sinergi – Pelayanan ‐ Kesempurnaan
20
%
Perbandingan Belanja Pegawai terhadap total j Belanja 60.0 50 0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0
49.0
50.0
40.5
41.6
2008
2009 Nasional
54.7
51.2
45.7
44.4
42.3
2010
2011
2012
47.0
Sumatera Utara
* 2012 menggunakan data anggaran
Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah daerah, pensiunan ,p dan p pejabat j daerah, kecuali , pekerjaan p j yyang berkaitan g dengan pembentukan modal. Rasio belanja pegawai daerah pemda se‐provinsi Sumatera Utara berada di atas rasio belanja pegawai secara nasional. Pola nasional Pola pergerakan rasio belanja pegawai Sumatera Utara mempunyai pergerakan naik turun yang sama dengan rasio 21 belanja rata‐rata secara nasional.
Perbandingan Belanja Modal dan Belanja Barang & p j Jasa terhadap total Belanja
30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0
26,7
25,3 21,4
25,4
23,2 19,5
20,9 22,7
Perbandingan Belanja Barang & Jasa terhadap total Belanja 20.0 19.0
21,5
20.4
21.0
22,3
%
%
Perbandingan Belanja Modal terhadap total Belanja
18.2
18.6
18.4 19.3
18.0 17.0
19.8
18.4 17.7 17.1
16.0
17.4
15.0
2008
2009 Nasional
* 2012 menggunakan data anggaran
2010
2011
Sumatera Utara
2012
2008
2009 Nasional
2010
2011
2012
Sumatera Utara
*2012 menggunakan data anggaran
• Belanja Modal adalah pengeluaran yang • Belanja Barang & Jasa adalah belanja dilakukan dalam rangka pengadaan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan bulan.
jjasa • Rasio belanja modal pemda modal pemda se‐Sumut se Sumut lebih rendah dari rasio secara nasional, tapi disisi • Rasio belanja barang jasa pemda se‐Sumut lain rasio tersebut terus menurun dari tahun berada di bawah rasio secara nasional, dan 2008‐2010, 2008 2010, mengalami mengalami peningkatan di tahun terus mengalami peningkatan sejak tahun 2011 hingga berada di atas rata‐rata 2009. nasional, dan kembali menurun pada tahun 22 2012.
%
Tingkat Pengangguran 9.1
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
8.5
8.4
7.4
7.9
6.6
7.1 6.4
2008
2009
2010
Nasional
2011
Sumatera Utara
Tingkat pengangguran Prov. Sumatera Ut Utara dari tahun 2008‐2010 lebih d i t h 2008 2010 l bih tinggi ti i dari nasional dan terus menunjukkan penurunan hingga di tahun 2011 tingkat penganggurannya lebih rendah dari nasional.
Tingkat Kemiskinan
Tingkat g kemiskinan Prov. Sumatera Utara lebih rendah dari nasional, dengan penurunan terbesar selama empat tahun terakhir adalah 1,1%. 20.0
15.4
%
10.0 5.0
13.3
14.2
15.0 12.6
11.5
11.3
2009
2010
12.5
11.3
0.0 2008 Nasional
Sumatera Utara
2011
%
Pertumbuhan Ekonomi 7.0 60 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 10 1.0 0.0
6.4
6.4
6.6
51 5.1 6.2
6.2
6.0 4.6
2008 Nasional
2009
2010
2011
Sumatera Utara
Pertumbuhan ekonomi Prov. Sumatera Utara tahun 2008‐2011 lebih tinggi dan tidak terlalu jauh dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. 23
OPINI BPK TERHADAP LKPD PEMDA SE‐PROVINSI SUMATERA UTARA Pemerintah Daerah
2008
2009
2010
2011
Pemerintah Daerah
Prov. Sumatera Utara
WDP
WDP
WDP
WDP
Kab. Padang Lawas Utara
Kab. Asahan
WDP
WDP
TMP
WDP
Kab. Pakpak Barat
Kab. Batu bara
TMP
TMP
TMP
Kab. Dairi
WDP
WDP
WDP
Kab. Deli Serdang
TMP
TMP
Kab. Humbang Hasundutan
WDP
Kab. Tanah Karo Kab. Labuhan batu
2009
2010
TMP
TMP
WDP
WDP
WDP
WDP
Kab. Samosir
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
Kab. Serdang Bedagai
WDP
WDP
WDP
WDP
TMP
TMP
Kab. Simalungun
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
Kab. Tapanuli Selatan
TMP
TW
TW
WDP
WDP
WDP
WDP
Kab. Tapanuli Tengah
WDP
WDP
WDP
TMP
TMP
WDP
WDP
WDP
Kab. Tapanuli Utara
TMP
WDP
WDP
WDP
Kab. Labuhanbatu Selatan
WDP
WDP
Kab. Toba Samosir
TMP
WDP
WDP
WDP
Kab. Labuhanbatu Utara
TMP
TMP
Kota Binjai
WDP
TW
TW
WDP
Kab. Langkat
TMP
TMP
TMP
Kab. Mandailing Natal
TMP
WDP
WDP
Kab. Nias
TMP
TMP
Kab. Nias Barat Kab. Nias Selatan
TMP
TMP
Kab. Nias Utara Kab. Padang Lawas
TMP
2008
Kota Gunung Sitoli WDP
2011
WDP
Kota Medan
TMP
TMP
WDP
WTP
TMP
Kota Padang Sidempuan
TMP
WDP
WDP
WDP
TMP
Kota Pematang siantar
TMP
TMP
WDP
WDP
TMP
Kota Sibolga
WDP
WDP
WDP
WTP DPP
TMP
Kota Tanjung balai
WDP
WDP
WDP
WDP
TMP
Kota Tebing Tinggi
WDP
WDP
WDP
WDP 24
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN GEDUNG RADIUS PRAWIRO JALAN DR WAHIDIN NO. 1 JAKARTA PUSAT 10710 TELP 021 3509442 TELP. FAX. 021 3509443 www.djpk.depkeu.go.id
