HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DASAR PEMIKIRAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH •
•
DAERAH HARUS MEMPUNYAI SUMBER-SUMBER KEUANGAN YANG MEMADAI DALAM MENJALANKAN DESENTRALISASI DAN OTONOMI TERUTAMA UNTUK MENJALANKAN FUNGSI: - PELAYANAN - PEMERINTAHAN UMUM - PEMBANGUNAN
KONSEP PENGATURAN KEUANGAN DAERAH UU PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UU PEMERINTAHAN DAERAH
UU PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (Psl 163 ayat 2)
POWER SHARING
PELAYANAN PUBLIK (Psl 13, 14 & 22)
MONEY FOLLOWS FUNCTION TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUDA (BAB VIII Psl 155 s.d Psl 194)
KRITERIA HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH • • •
•
PEMBAGIAN DISTRIBUSI KEWENANGAN YANG RASIONAL MEMADAI UNTUK MENJALANKAN KEWENANGAN ALAT UNTUK DISTRIBUSI PENGELUARAN PEMERINTAH ATAS BEBAN MASYARAKAT PEMBAYAR PAJAK
MASALAH HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH • • •
APAKAH DAERAH CUKUP DIBERI SUMBER-SUMBER KEUANGAN AKSES TERHADAP BAGI HASI PAJAK HIBAH DAN BANTUAN YANG ADIL ANTAR DAERAH
PENDEKATAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH • • • •
KAPITALISASI PEMBERIAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN PENGELUARAN DAERAH PERPADUAN PENDAPATAN DAN PENGELUARAN
PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH MERUPAKAN BAGIAN PENGATURAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI SISTEM KEUANGAN NEGARA, DAN DIMAKSUDKAN UNTUK MENGATUR SISTEM PENDANAAN ATAS KEWENANGAN PEMERINTAHAN YANG DISERAHKAN, DILIMPAHKAN, DAN DITUGASBANTUKAN KEPADA DAERAH.
PELAKSANAAN PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH PERIMBANGAN KEUANGAN DILAKSANAKAN SEJALAN DENGAN PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DAN PEMERINTAHAN DAERAH. DENGAN DEMIKIAN, PENGATURAN PERIMBANGAN KEUANGAN TIDAK HANYA MENCAKUP ASPEK PENDAPATAN DAERAH TETAPI JUGA MENGATUR ASPEK PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
PENGATURAN KEUANGAN DAERAH 1. PEMERINTAH DAERAH DILARANG MELAKUKAN PUNGUTAN DILUAR YANG TELAH DITETAPKAN UU 2. ALOKASI / USULAN DAK DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR 3. PEDOMAN PENGGUNAAN, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI ATAS BH-SDA, DAU DAN DAK DIATUR DALAM PERMENDAGRI
PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
4. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENERBITKAN OBLIGASI DAERAH 5. PEMERINTAH DAERAH DAPAT MEMBENTUK DANA CADANGAN 6. MENDAGRI MELAKUKAN PENGENDALIAN DEFISIT ANGGARAN SETIAP DAERAH 7. PEMERINTAH MENGEVALUASI RAPERDA APBD YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD
PENGATURAN KEUANGAN DAERAH
8. PEMERINTAH DAERAH MENYAMPAIKAN RAPERDA APBD BERUPA LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIPERIKSA BPK SELAMBAT-LAMBATNYA 6 BULAN SETELAH TA BERAKHIR 9. RAPERDA LAPORAN KEUANGAN YANG TIDAK DISETUJUI DPRD DISAMPAIKAN KE PUSAT
SUMBER PENERIMAAN DAERAH PENERIMAAN DAERAH
PENDAPATAN DAERAH
PAD
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD
DANA PERIMBANGAN
PEMBIAYAAN
LAIN-LAIN
DANA BAGI HASIL
HIBAH
DANA ALOKASI UMUM
DANA DARURAT
DANA ALOKASI KHUSUS
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA CADANGAN DAERAH HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
BELANJA DAERAH
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TAK LANGSUNG
PEGAWAI
PEGAWAI
HIBAH, BANSOS, SUBSIDI
BARANG DAN JASA
TAK TERDUGA
MODAL
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
STRUKTUR APBD APBD
PENDAPATAN
PENDAPATAN
PAD
PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD
DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI KHUSUS
LAIN-LAIN
HIBAH DANA DARURAT
BELANJA
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
BELANJA LANGSUNG
BELANJA TAK LANGSUNG
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PEGAWAI
PEGAWAI
HIBAH, BANSOS, SUBSIDI
BARANG DAN JASA
TAK TERDUGA
MODAL
PENERIMAAN PINJAMAN DAERAH DANA CADANGAN DAERAH HASIL PENJUALAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
PENGELUARA N PEMBIAYAAN
I. PENDAPATAN ASLI DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH, SELANJUTNYA DISEBUT PAD ADALAH PENDAPATAN YANG DIPEROLEH DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERDIRI DARI:
-
PAJAK DAERAH RETRIBUSI PENGELOLAAN ASET DAERAH LAIN-LAIN (MISALNYA: JASA GIRO)
II. DANA PERIMBANGAN
1. 2.
3.
BERSUMBER DARI APBN UNTUK MEMBIAYAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM MELAKSANAKAN DESENTRALISASI UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN FISKAL ANTARA PUSAT DAN DAERAH (VERTICAL IMBALANCE) SERTA ANTAR DAERAH (HORIZONTAL IMBALANCE) MELIPUTI: DANA BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU) DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
1. DANA BAGI HASIL DANA BAGI HASIL, SELANJUTNYA DISEBUT DBH, ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH BERDASARKAN ANGKA PERSENTASE UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI.
SUMBER DANA BAGI HASIL SUMBER DANA BAGI HASIL: 1. PAJAK: A. PBB B. BPHTB C. PPh WPOPDN DAN PPh PASAL 21
2. SUMBER DAYA ALAM: A. KEHUTANAN B. PERTAMBANGAN UMUM C. PERIKANAN D. PERTAMBANGAN MINYAK BUMI E. PERTAMBANGAN GAS BUMI F. PERTAMBANGAN PANAS BUMI
2. DANA ALOKASI UMUM DANA ALOKASI UMUM, SELANJUTNYA DISEBUT DAU, ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN YANG DIALOKASIKAN DENGAN TUJUAN PEMERATAAN KEMAMPUAN KEUANGAN ANTAR DAERAH UNTUK MENDANAI KEBUTUHAN DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN DESENTRALISASI.
DIALOKASIKAN UNTUK:
1. PROPINSI 2. KABUPATEN/KOTA
KETENTUAN DANA ALOKASI UMUM 1. 2.
JUMLAH KESELURUHAN DAU DITETAPKAN SEKURANG-KURANGNYA 26% (DUA PULUH ENAM PERSEN) DARI PENDAPATAN DALAM NEGERI NETO PROPORSI DAU ANTARA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DIHITUNG DARI PERBANDINGAN ANTARA BOBOT URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.
3. DANA ALOKASI KHUSUS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI PENDAPATAN APBN YANG DIALOKASIKAN KEPADA DAERAH TERTENTU DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBANTU MENDANAI KEGIATAN KHUSUS YANG MERUPAKAN URUSAN DAERAH DAN SESUAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL BIDANG-BIDANG:
PENDIDIKAN KESEHATAN INFRASTRUKTUR KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH LINGKUNGAN HIDUP
III. SUMBER LAIN-LAIN LAIN-LAIN PENDAPATAN TERDIRI ATAS: 1.
PENDAPATAN HIBAH MERUPAKAN BANTUAN YANG TIDAK MENGIKAT
2.
PENDAPATAN DANA DARURAT (1)
(2)
DANA DARURAT BERASAL DARI APBN UNTUK KEPERLUAN MENDESAK YANG DIAKIBATKAN OLEH BENCANA NASIONAL DAN/ATAU PERISTIWA LUAR BIASA YANG TIDAK DAPAT DITANGGULANGI OLEH DAERAH DENGAN MENGGUNAKAN SUMBER APBD. KEADAAN YANG DAPAT DIGOLONGKAN SEBAGAI BENCANA NASIONAL DAN/ATAU PERISTIWA LUAR BIASA DITETAPKAN OLEH PRESIDEN.
HIBAH • HIBAH DAPAT BERUPA UANG, BARANG DAN/ATAU JASA • HIBAH DILAKSANAKAN MELALUI PERJANJIAN, ANTARA
MENTERI ATAU PEJABAT YANG DIBERI KUASA DAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALIKOTA ATAU PEJABAT YANG DIBERI KUASA.
• ASAL HIBAH:
- PEMERINTAH PUSAT - BADAN, LEMBAGA, ATAU ORGANISASI DALAM NEGERI - KELOMPOK MASYARAKAT ATAU PERORANGAN DALAM NEGERI.
HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT
• HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT BERASAL DARI APBN • HIBAH MELIPUTI:
- PENERIMAAN DALAM NEGERI - HIBAH LUAR NEGERI - PINJAMAN LUAR NEGERI
• HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH YANG BERSUMBER
DARI LUAR NEGERI DILAKUKAN MELALUI PEMERINTAH
HIBAH DARI DAERAH • HIBAH DARI PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN AZAS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
• HIBAH KEPADA:
-
PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH LAIN BUMN ATAU BUMD BADAN, LEMBAGA, ORMAS YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA
• HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT, SEBAGAI PENERIMAAN
NEGARA, UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN ATAU PENGADAAN BARANG YANG TIDAK DIDANAI APBN
TERIMA KASIH
