KAJIAN ATAS PENGARUH PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

22

KAJIAN ATAS PENGARUH PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH Oleh: DEDDY SUHARDI DosenFakultasIlmuAdministrasiUniversitasSubang Email: [email protected] Abstrak Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dana perimbangan keuangan ini memenuhi porsi yang sangat besar antara 80% - 90% dari APBD sebagai pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam pelaksanaannya hampir 60% -75% bahkan sampai ada yang 80% lebih digunakan untuk belanja pegawai, tanpa dibarengi dengan kualitas atau kompetensi pegawainya; sehingga untuk belanja pembangunan atau untuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menyejahterakan masyarakat hanya 40% -25% bahkan mungkin riilnya dibawah 25%. Kondisi tersebut tampaknya menjadi tidak begitu besar pengaruh dari dana perimbangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah, ditambah pula dengan kompetensi atau kemampuan pengelolaan keuangan yang belum dapat memamfaatkan dana tersebut secara optimum; sehingga mengakibatkan pula dana perimbangan tersebut tidak proporsional dengan urusan kewenangan yang diterima oleh daerah otonom. Hal ini dapat dilihat dari porsi dana perimbangan keuangan non belanja pegawai dibandingkan dengan total APBD; dari 42 urusan, 33 urusan memperoleh dibawah 0,5%, 4 urusan memperoleh1%-2%, 3 urusan memperoleh 2%-3%, 1 urusan (pendidikan) memperoleh 5, 47% dan yang cukup besar 11,31% urusan fasilitas umum (Pekerjaan Umum). Jadi rata-rata memperoleh dana sangat sangat kecil sekali, kiranya bisa kita bayangkan bagaimana pelayanan kepada masyarakat melalui urusan-urusan yang diserahkan tersebut akan dapat terlaksana dengan baik. Kata kunci: Dana Perimbangan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah (melalui urusan-urusan yang diserahkan)

Abstract Financial Balance Central Government and Local Government is a system of government financing within the framework of a unitary state, which includes financial sharing between the Central Government and the Regions and equity between regions proportionally, democratic, fair and transparent with regard to the potential, conditions and needs of the region, in line with obligations and the distribution of authority as well as the procedure for the organization of such authority, including financial management and supervision. Financial balance meets a very large portion of between 80% - 90% of the budget as the financing of regional autonomy. In the implementation of nearly 60% -75% even until there are 80% more used for personnel expenditure, without coupled with the quality or competence of its employees; so for shopping development or for services to the community in order to improve the life of society is only 40% -25% real maybe even below 25%. The condition seems to be not so much influence on the balance of funds in the implementation of the governance area, coupled with the competence or the ability of the financial management of these funds have not been able to capitalize upon its optimum; resulting in the balance of the funds is not proportionate to the affairs of the authority received by the autonomous region. It Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

23

can be seen from the portion of non-financial balance personnel expenditures compared to the total budget; 42 affairs, 33 affair gained under 0.5%, 4 affairs memperoleh1% -2%, 3 affairs gained 2% -3%, 1 affairs (education) earn 5, 47% and 11.31% sizable business facilities public (Public Works). So on average, funds are very small, presumably we can imagine how the public service through the affairs that are submitted will be done well. Keywords: Fund Balance The central government and local government, the organization of local authorities (through the affairs submitted) A. P E N D A H U L U A N

dan memang sangat penting dan relevan

Seiring dengan diberlakukannya

untuk dibahas.

otonomi daerah merupakan konsekwensi

Selama

32

tahun

ketentuan

logis bagi daerah adanya kesiapan daya

perimbangan keuangan belum berjalan

dukung sumberdaya keuangan.

sebagaimana

sumber

daya

keuangan

Adapun

ini

adalah

berjalan

yang

secara

diharapkan,

yaitu

tersentralisasi,

tidak

terutama pembagian sumber keuangan

proporsional dan jauh dari keinginan dan

antara pusat dan daerah yang selama ini

harapan daerah, hal ini sebagaimana

diatur secara sentralisasi baik besarnya

dikemukanan oleh SUPARMOKO (1987 :

dimana pusat selalu menguasai lebih

307) dan MACHFUD SIDIK (1999 : 16)

besar,

kewenangan

menggambarkan bahwa pada Tahun 1970

penggunaannya, maka timbul tuntutan

Indonesia memiliki derajat sentralisasi

terhadap sumber keuangan ini mencuat ke

yang tertinggi, yaitu 83,8% pendapatan

permukaan.Tuntutan terhadap pembagian

negara

sumber dana atau keuangan ini tidak lagi

pemerintah

sekedar

sudah

pendapatan

disertai dengan ancaman dari berbagai

pemerintah

daerah terutama daerah penghasil sumber

pendapatan yang berasal dari pendapatan

daya alam untuk memisahkan diri dari

asli daerah. Salah satu alasan sentralisasi

Negara

Indonesia

keuangan ini disebabkan hampir sebagian

Oleh karena itu pembagian

besar daerah memiliki sumber daya alam

maupun

(NKRI).

wacana,

Kesatuan

akan

tetapi

Republik

sumber keuangan ini ramai dibicarakan

berasal pusat

dari ;

dan

daerah pusat

pendapatan

serta

90,1%

dari

berasal

dari

hanya

1,6%

yang terbatas.

Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

24

Konsekuensi merupakan

salah

logis

Pemerintah

Daerah,

kemudian

permasalahan

disempurnakan dengan UU No 32 Tahun

dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

adalah

UU

sumber

satu

dan

dana.

Kemampuan

No,

33

sumber dana ini seperti dikemukanan oleh

Perimbangan

PAMUDJI (Kaho, 1988 : 124)

Pemerintah

yaitu

Tahun

2004

tentang

Keuangan Pusat

dan

antara Pemerintah

“pemerintah daerah tidak akan dapat

Daerah.

melaksanakan fungsinya dengan efektif

pelaksanaannya?

dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk

Pusat akan konsekwen, kosisten dan

memberikan

transparansi?

pelayanan

dan

Tinggal sekarang bagaimana Apakah Pemerintah

Demikian juga, apakah

pembangunan”, yang menurut ERMAYA

daerah sanggup dan siap melaksanakan

(1988 : 117) “salah satu persyaratan

kedua kebijakan tersebut dengan baik ?

minimal

keberhasilan

pelaksanaan

Berdasarkan latar belakang yang

otonomi daerah adalah memiliki sumber

telah diuraikan tersebut di atas, kajian

keuangan, terutama sumber keuangan

terhadap

sendiri”. Demikian pula BINTORO (1981 :

“Pengaruh Perimbangan Keuangan antara

96) mengemukanan “bahwa pemerintah

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

daerah

akan

menjalankan

terhadap

dengan

baik,

bila

sumber-sumber

fungsinya

menerima keuangan

penyelenggaraan

Otonomi

untuk

Penulis mencoba mengkaji dari beberapa aspek

dikeluarkan

menyangkut

Daerah”menjadi

Adalah wajar apabila Pemerintah disamping

yang

cukup

melaksanakan fungsinya”.

Pusat

masalah

dan

yang

penting

mungkin

untuk

akan

dikaji.

menjadi

permasalahan, yaitu : 1. Seberapa

besar

pengaruh

diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999

perimbangan

tentang

Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah

daerah,

juga

keuangan

dikeluarkan dan diberlakukan UU No. 25

terhadap

Tahun

otonomi daerah?

1999

tentang

Perimbangan

antara

penyelenggaraan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

25

2. Apakah

Pemerintah

Daerah

Istilah otonomi secara etimologi

mampu memanfaatkan besarnya

berasal dari Bahasa Latin “Autos” yang

dana yang diterima atau yang

artinya sendiri dan “Nomos” yang artinya

tersedia

aturan.

beserta

kewenangan

penggunaannya proporsional

yang dengan

luas

Dari asal kata ini kemudian

beberapa sarjana memberi arti Otonomi sebagai

“Zelwetgeving”

kewenangan Pemerintah Daerah

mengundangkan sendiri sesuai dengan,

untuk

atau perundangan sendiri, mengatur atau

melaksanakan

tugas

pemerintah di daerah? 3. Apakah

dana

keuangan dengan

jumlah

memerintah sendiri atau pemerintahan

perimbangan

telah

kewenangan

proporsional urusan

yang

sendiri.

ERMAYA

mengemukakan

Otonomi

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri

sesuai

dengan

perundang-undangan

yang

berlaku.

Konsep Otonomi Daerah.

desentralisasi,

pengertian

113)

diserahkan

B. OTONOMI DAERAH

dianutnya

:

Daerah adalah hak, wewenang daerah

peraturan

Sebagai

(1988

atau

atau dilaksanakan?

1.

atau

Berdasarkan ajaran catur praja

konsekwensi maka

dalam

Van Vollenhoven (ERMAYA ; 1993 : 50) bahwa otonomi mencakup aktivitas : (1)

pelaksanaannya dikenal adanya daerah

membentuk

otonomi, yaitu daerah yang diberi hak dan

(Zelfwetgeving); (2) melaksanakan sendiri

kewajiban untuk mengatur dan mengurus

(Zelfuitvoering) ; (3) melakukan peradilan

rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan

sendiri (Zelfrechtpraak) ;

itu

hubungan

tugas

hubungan

Ajaran Catur

maka

terjadilah

kekuasaan/kewenangan,

perundangan

kepolisian

sendiri

(4) melakukan

sendiri

(Zelf-politie).

Praja Van Vollenhoven

keuangan dan hubungan pengawasan

tentang otonomi tersebut, cakupannya

antara pemerintah pusat dan daerah-

ternyata sangat luas.

daerah otonom.

empat bagian tersebut, tugas lain yang

Selain meliputi


26

dilaksanakan dilakukan

oleh

juga

pemerintah

oleh

daerah

adalah

menyelenggarakan

rumah

tangganya

dan

pusat

meskipun

otonomi

pengurusan

terhadap

penduduknya sendiri ; b.

melaksanakan

Secara materi, isi dan luas rumah tangga daerah itu tergantung pada

kesejahteraan rakyat suatu daerah sesuai

sistem

dengan batas wilayah yang bersangkutan.

dipergunakan

Aktivitas

pemerintah.

otonomi

tergantung

pada

kebijaksanaan dan penyerahan urusan 72)

sistem

daerah

bersangkutan.

yang

yang

oleh

suatu

berdasarkan di

sejarah

Indonesia

pemerintah

pernah

dianut

beberapa sistem; sistem otonomi materiel

perumusan yang dikemukakan para ahli

dianut pada masa berlakunya UU No. 22

tentang

dengan

Tahun 1948, sistem otonomi riil dianut

otonomi daerah yang pada pokoknya

semasa berlakunya UU No. 1 Tahun 1957

selalu otonomi itu yang sebagai suatu hak

dan UU No. 18 Tahun 1965. Kemudian

atau kewenangan dari suatu daerah untuk

prinsip otonomi riil dan seluas-luasnya ini

mengatur daerahnya sendiri.

baru berakhir sejak berlakunya UU No. 5

yang

banyak

tangga

lagi

apa

Masih

negara

rumah

Menurut KAHO (1990 : 16, 18,

sesuai dengan kondisi sosial politik dan pemerintahan

seorang

dimaksud

Mengenai dimensi batasan luas

Tahun

1974.

UU

yang

terakhir

ini

atau besarnya dari suatu otonomi yang

menganut prinsip otonomi yang nyata,

diberikan kepada suatu daerah, ERMAYA

bertanggung jawab dan dinamis, yang

(1998 : 121) mengemukakan 2 aturan

sebenarnya

teori

merupakan

batasan sebagai berikut :

variasi prinsip otonomi riil.

Selanjutnya

a.

Secara

teritorium,

luasnya

apabila melihat UU No. 22 Tahun 1999,

kekuasaan otonomi suatu daerah

tampaknya prinsip otonomi daerah akan

otonomi terbatas sampai wilayahnya

kembali pada variasi otonomi riil, ditambah

saja,

wilayahnya

dengan istilah luas dan bertanggung

daerah tidak mempunyai kekuasaan,

jawab ; hal ini dapat dikaji dari prinsip-

di

luar

yaitu

secara

batas

prinsip otonomi sebagaimana penjelasan Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

27

UU tersebut, yaitu dalam penjelasan

pembentukannya,

umum, nomor 1 huruf I, poin (2) bahwa :

sekaligus/bebarengan

“Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan

penyerahan

pada

tingkat

otonomi

bertanggung

luas,

jawab:

nyata dan

dan

poin

(3)

dilakukan dengan

urusan

I.

bagi

Pada

kewenangan

daerah

umumnya

pangkal

meliputi

“Pelaksanaan otonomi daerah yang luas

beberapa urusan, misalnya urusan

dan

Daerah

umum, tata usaha , urusan lingkup

Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan

pertanian, urusan kesehatan, urusan

otonomi

pekerjaan

utuh

diletakan

daerah

pada

Provinsi

merupakan

otonomi yang terbatas”. Mengenai

umum,

urusan

sosial,

urusan pendidikan dasar dan lain-lain.

cara

penyerahan

hanya

terkadang

urusan

urusan yang diberikan pada suatu daerah

merupakan

terutama dalam hal ini kepada Daerah

tersebut kurang dikembangkan oleh

Tingkat II, menurut KAHO (1990 : 95)

pemerintah daerah, sehingga urusan

dilakukan dengan dua cara, yaitu :

otonomi dirasakan menjadi sangat

a.

statis.

Penyerahan urusan secara langsung, yaitu pemerintah pusat menyerahkan kepada

daerah-daerah

Urusan-urusan

tingkat

tertentu

b.

kewenangan

yang

Penyerahan

II.

penyerahan

untuk

pemerintah

tidak

pangkal

langsung

bertingkat, pusat

atau yaitu

menyerahkan

diselenggarakannya secara langsung

urusan-urusan tertentu lebih dahulu

tanpa

kepada daerah tingkat I dan kemudian

melalui

tingkat I.

pemerintah

daerah

Penyerahan urusan ini,

pemerintah

daerah

tingkat

I

kemudian menurut ERMAYA (1998

menyerahkan urusan-urusan tersebut

:32)

kepada

dilakukan

pada

waktu

daerah-daerah

tingkat

II

pembentukan daerah otonom yang

dalam lingkungannya.

bersangkutan dan disebut sebagai

penyerahan urusan tidak langsung ini

“kewenangan pangkal” dengan diatur

dilakukan

oleh

tetapi

Undang-undang

tidak

urusan

Jadi pada

bersamaan, diserahkan

akan

terlebih


28

dahulu pada daerah tingkat I, baru

senantiasa

berada

dalam

tangan

kemudian kepada daerah tingkat II

pemerintah Daerah Tingkat I.

Adapun

dalam lingkungannya.

urusan-urusan yang akan diserahkan oleh

Menurut hasil penelitian KAHO

pemerintah pusat dapat dilihat dalam

:

undang-undang

(1990

96)

dilimpahkannya

disamping urusan

telah

pangkal,

pembentukannya,

di

biasanya tergantung pada sistem rumah

Indonesia selama ini telah pula diserahkan

tangga yang dianut, misalnya dengan

18 – 19 jenis urusan kepada daerah-

sistem rumah tangga materiil, maka akan

daerah tingkat I di seluruh Indonesia,

tampak

namun demikian untuk daerah-daerah

persatu secara limitatif.

tingkat II dalam lingkungan setiap daerah tingkat

I

diatas

satu

Dari jumlah urusan (isi otonomi) dan luas kewenangan dapat terlihat dan

mempunyai isi otonomi (jumlah urusan)

tergambar apa yang menjadi tugas dan

dan luas kewenangan yang sama dengan

fungsi pemerintah daerah. Berdasarkan

daerah tingkat I di atasnya.

UU No.22/1999 )dan atau UU No.32 tahun

umumnya

Daerah Tingkat

II

berarti

diperinci

juga

Pada

tidak

urusan-urusan

isi

Otonomi

jauh lebih sedikit

2004)

tentang

daerah

Pemerintahan

Daerah,

Kabupaten/Kota

dalam

dibandingkan dengan isi Otonomi Daerah

penyelenggaraan pemerintahannya penuh

Tingkat I.

berdasarkan

Demikian juga wewenang

azas

desentralisasi,

dalam menyelenggarakan setiap urusan

sebagaimana tercantum dalam Pasal 11

lebih

ayat

sempit

dari

wewenang

Daerah

(1)

bahwa

Tingkat I dalam menyelenggarakan urusan

kabupaten/kota

yang sama, misalnya kepada Daerah-

kewenangan

daerah

kewenangan

Tingkat

II

tidak

diberikan

kewenangan

daerah

mencakup

semua

pemerintahan yang

selain

dikecualikan.

wewenang untuk mengkoordinasikan, dan

Selanjutnya

mengawasi daerah otonom bawahan serta

tersebut tiap kabupaten/ kota (dalam hal

wewenang untuk mengadakan penelitian

ini

dan

kewenangan melaksanakan 32 urusan

percobaan,

wewenang

tersebut

berdasarkan

Kabupaten

Subang)

ketentuan

memiliki


29

wajib

dan

9

urusan

pilihan,

yang

titik berat otonomi berada pada

dilaksanakan melalui 72 Satuan kerja

daerah,

dengan

pertimbangan

perangkat daerah (29 Dinas, 8 Bagian, 4

daerah-lah

kantor dan 30 Kecamatan)

berhubungan dengan masyarakat

yang

langsung

sehingga diharapkan dapat lebih 2.

Tujuan

Pemberian

Otonomi

mengerti dan memenuhi aspirasi

Daerah

masyarakat ;

RONDINELLI dan SMITH (Made

c.

Agar

daerah

ikut

melancarkan

Suwandi : 1998 : 1) mengemukakan

jalannya

pendapat

pemerintahan sebagai sarana untuk

bahwa

Pemerintah

tujuan

Daerah

dibentuknya

adalah

untuk

pembangunan

mencapai kesejahteraan masyarakat

mencapai dua tujuan utama, yaitu tujuan

yang

politis

dilaksanakan

dan

tujuan

ekonomis

atau

administratif. Apabila dilihat dari uraian

harus

diterima

dan

dengan

penuh

tanggung jawab.

tentang otonomi daerah, maka tujuan pemberian

otonomi

adalah

sebagai

Agar memungkinkan daerah yang bersangkutan

b.

Unsur-unsur

yang

mempengaruhi Otonomi Daerah

berikut: a.

3.

mengatur

dan

Untuk

mewujudkan

penyelenggaraan otonomi daerah yang

mengurus rumah tangganya sendiri

benar-benar

untuk meningkatkan daya guna dan

mewujudkan kesesuaian antara prinsip

hasil

penyelenggaraan

dan praktek penyelenggaraan otonomi

pemerintah dalam rangka pelayanan

daerah seperti yang tercermin dari upaya

kepada

penyempurnaan

guna

masyarakat

dan

sehat,

sehingga

berbagai

pelaksanaan pembangunan ;

perundang-undangan

Dalam

tentang

pemerintahan

pelayanan kepada masyarakat dan

terdapat

beberapa

pelaksana-an pembangunan, maka

diperhatikan.

rangka

meningkatkan

yang

dapat

produk mengatur

daerah,

unsur

yang


maka perlu

30

Kaho (1983 : 60) mengemukakan

diterbitkan dan diberlakukannya pula UU

unsur atau faktor yang mempengaruhi

No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan

atau yang menjadi syarat pelaksanaan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

otomi daerah pada umumnya, adalah :1).

Daerah.

Manusia

pelaksana

harus

baik,

2).

Secara

esensial

Keuangan harus cukup dan baik, 3).

berlakunya

Peralatannya harus cukup dan baik, dan

dengan

berlakunya

4). Organisasi dan manajemen harus baik.

keuangan,

dimaksudkan

Salah satu kriteria yang penting untuk

mengetahui

secara

nyata

otonomi

“self supporting” dalam bidang keuangan.

pembiayaan

Dengan

demikian

merupakan

faktor

keuangan

perimbangan agar

daerah

diberikan yang jelaslah

sumber-sumber cukup.

Dengan

faktor

keuangan

dalam

merupakan esensial dalam setiap kegiatan

mengukur tingkat kemampuan daerah

pemerintahan, makin besar jumlah dana

dalam melaksanakan otonomi daerah,

yang tersedia, makin banyak pula kegiatan

sehingga dalam penyelenggaraan urusan

yang

rumah tangganya, daerah membutuhkan

semakin baik pengelolaannya semakin

dana atau uang.

berdaya

Pentingnya

esensial

disertai

dengan sebaik-baiknya, maka kepada daerah

lain,

daerah,

dapat mengurus rumah tangganya sendiri

kemampuan daerah adalah kemampuan

perkataan

dengan

faktor

keuangan

dapat

dilaksanakan

guna

dan

dan

berhasil

juga

guna

pemakaian dana tersebut.

dalam penyelenggaraan otonomi daerah disadari oleh pemerintah, demikian pula cara

alternatif

untuk

C. PERIMBANGAN ANTARA

mendapatkan

wakil-wakil rakyat. Hal ini dapat dilihat,

PEMERINTAH

PUSAT

DAN DAERAH

keuangan secara memadai telah pula dipertimbangkan oleh pemerintah dan

KEUANGAN

1.

Sumber Keuangan Daerah Faktor

keuangan

mengandung

bahwa ketika diterbitkannya UU No.22

arti setiap hal yang berhubungan dengan

Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

masalah uang, antara lain berupa sumber


31

pendapatan, jumlah uang cukup dan pengelolaan dengan

keuangan

tujuan

dan

yang

a.

sesuai

peraturan

Transfer atau alokasi dari pemerintah pusat antara lain meliputi :

yang

1)

Anggaran Pusat (Votes) ;

berlaku.Faktor keuangan sangat penting

2)

Bantuan Pusat (Grants) ;

dalam setiap kegiatan pemerintah, karena

3)

Bagi Hasil Pajak ;

hampir tidak ada kegiatan pemerintahan

4)

Pinjaman ;

yang tidak membutuhkan biaya.

5)

Penyertaan Modal.

Makin

besar jumlah uang yang tersedia, makin

b.

Perpajakan Pemerintah Daerah dapat

banyak pula kemungkinan kegiatan yang

memperoleh sumber pendapatan dari

dapat

perpajakan dengan 3 cara, yaitu :

dilaksanakan.

semakin

baik

Demikian

pengelolaan,

juga

semakin

Pertama, Pembagian hasil pajak yang

berdaya guna (efisien) pemakaian uang

dikenakan dan dipungut oleh pusat.

tersebut. PAMUDJI (KAHO ; 1988 : 124)

Kedua,

menegaskan pentingnya aspek keuangan,

memungut tambahan pajak di atas

yaitu: “Pemerintah Daerah tidak akan

suatu

dapat melaksanakan fungsinya dengan

dikumpulkan pusat. Para wajib pajak

efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup

di

untuk

memberikan

Pemerintah Daerah dapat

pajak

daerah

yang

dipungut

umumnya

dan

membayar

pelayanan

dan

pungutan tambahan beserta pajak-

keuangan

inilah

pajaknya kepada pemerintah pusat,

yang merupakan salah satu dasar untuk

yang pada gilirannya membayarkan

mengetahui secara nyata kemampuan

pendapatan opsen tersebut kepada

daerah dalam mengurus rumah tangganya

pemerintah daerah.

sendiri”.

Ketiga,

pembangunan....

Mengenai

dan

sumber

keuangan

yaitu

pemungutannya pengumpulannya

1988:

pemerintah

berikut:

mengemukakan

sebagai

berdasarkan

yang dan

daerah KJ. DAVEY (AMANULLAH, Dkk ; 25--)

pajak

ditahan daerah

kewenangan

diberikan pemerintah pusat. Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

oleh sendiri yang

32

c.

Retribusi (Charging)

3)

Pajak biasanya harus diabayar oleh anggota masyarakat sebagai suatu kewajiban

d.

jangka panjang. e.

Perusahaan (Badan Usaha Milik

tanpa

Daerah), yaitu sumber pendapatan

pertimbangan apakah secara pribadi

yang diperoleh dari laba perusahaan

mendapat manfaat atau tidak dari

milik Pemerintah Daerah.

pelayanan

hukum,

Membiayai pembangunan proyek

yanjg

mereka

biayai.

f.

Pemerintah Daerah Tingkat Ganda,

Sebaliknya retribusi dibayar langsung

yaitu adanya pembagian pendapatan

oleh mereka yang menikmati suatu

antar pemerintah daerah.

pelayanan dan biasanya dimaksudkan

Adapun berdasarkan UU No. 22

untuk menutup seluruh atau sebagian

Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah,

dari biaya pelayanan.

Pasal 79 dan UU No.25 Tahun 1999

Pinjaman

tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah

daerah

disamping

Pemerintah Pusat dan Dearah, Pasal 3,

memperoleh alokasi dana dari sumber

bahwa Sumber Pendapatan Daerah terdiri

lain,

badan-badan

atas : 1) Pendapatan Asli Daerah ; 2)

Internasional dan Luar Negeri, dana

Dana Perimbangan ; 3) Pinjaman Daerah

kredit yang dikelola oleh pemerintah

; dan 4) Lain-lain pendapatan yang sah.

pusat,

2.

termasuk

Bank-bank

Lembaga-lembaga

komersial,

keuangan

sebagainya.Pinjaman

ini

dan

Perimbangan

Keuangan

Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah

biasanya

Dari uraian Sumber Keuangan

untuk memenuhi, antara lain :

Pemerintah Daerah, tampak jelas memiliki

1)

keterkaitan,

Membiayai

defisit

persediaan

uang tunai ; 2)

Membelanjai diharapkan pendapatan.

ketergantungan

dan

hubungan dengan keuangan Pemerintah investasi

yang

menghasilkan

Pusat.

Hubungan keuangan ini terkait

dengan fungsi Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan bentuk

atau

Type

atau


Asas

33

Penyelenggaraan

Pemerintah

Daerah

diberikan

sebagaimana penulis uraikan sebelumnya.

didasarkan

Selanjutnya

atas

Pemerintah

hubungan Pusat

dan

Keuangan Daerah

perkiraan

biaya

pendapatan pengeluaran

pelaksanaan

fungsi

yang

tertentu pada suatu tingkat tertentu.

dimaksud dalam penulisan ini adalah

Contohnya adalah bantuan, votes,

Perimbangan

pinjaman dan alokasi lainnya.

Keuangan

Pemerintah

Pusat dan Daerah.Hubungan keuangan

Pendekatan

keempat,

yaitu

atau Perimbangan Keuangan ini menurut

Pendekatan

Menyeluruh

atau

KJ. DAVEY (AMANULLAH, Dkk ; 1988 :

defisit.Sumber penerimaan diberikan

33) memiliki ciri-ciri pendekatan atau

kepada Pemerintah Daerah, tanggung

sistem-sistem sebagai berikut :

jawabnya juga dialokasikan dengan

a.

Pendekatan

pertama

Kapitalisasi

(Penyertaan

Modal).

mengenai

pengeluarannya.

implikasi

Bantuan

dapat

dibayarkan untuk menutup perbedaan

sejumlah modal untuk ditanamkan

antara sumber penerimaan dengan

sehingga

kebutuhan pengeluarannya.

dapat

menghasilkan menutupi

Pendekatan atau sistem mana

pengeluaran atau mungkin membayar

yang digunakan harus diperhatikan kondisi

kembali modal ;

dari suatu daerah yaitu ada yang besar–

Pendekatan kedua adalah Pemberian

kecil, kaya dan benar-benar miskin, dilihat

Sumber-sumber

mengenai

Daerah

untuk

Pendapatan.Kepala

diberikan

kelembagaannya,

dan

sumber-sumber

mengenai perekonomiannya. Berdasarkan

pendapatan tertentu (terutama pajak)

kondisi suatu daerah yang berbeda, maka

atau

dari

menurut DAVEY (AMANULLAH, Dkk ;

untuk

1988 : 15) harus diperhatikan tujuan bagi

suatu

penerimaan

bagian

tertentu

pajak

pusat

dimanfaatkan; c.

asumsi

Kepada Pemerintah Daerah diberikan

pendapatan

b.

adalah

d.

kerangka

Pendekatan

ketiga

adalah

Pendekatan

Pengeluaran.

Kepala

hubungan

keuangan

daerah, sebagai berikut :


pusat

34

Pertama,

sistem

tersebut

Ketiga,

sistem

tersebut

seharusnya memberikan suatu distribusi

seharusnya

kekuasaan di antara berbagai tingkat

mendistribusikan pengeluaran pemerintah

pemerintahan mengenai pemungutan dan

secara merata diantara daerah-daerah.

pengeluaran sumber daya pemerintah.

Dampak

Jadi sistem tersebut harus menjamin

pembangunan

pertanggung jawaban kepada masyarakat

daerah tertentu dan dari keberadaan

mengenai

daya,

sumber daya yang berbeda tidak bisa

serta menentukan tingkat pengeluaran

diperbaiki dalam semalam atau secara

seharusnya

dalam

menghadapi

tuntas.

konsekwensi

penarikan

pajak

terhadap hal-hal tersebut, sejauh mungkin

penggunaan

sumber

dari

masyarakat.

dan

Kedua,

sistem

tersebut

kumulatif

prioritas

pada

memadai

pendidikan.

daya

dari

pemusatan

sepanjang

sejarah

sekurang-kurangnya

kebutuhan

sumber-sumber

mungkin

di

Sistem keuangan harus peka

seharusnya menyajikan suatu bagian yang dari

sejauh

memberikan

pemerataan

dasar

pelayanan

tertentu,

seperti

bagi

Keempat, akhirnya pajak dan

fungsi-fungsi pemerintahan – pelayanan

retribusi yang dikenakan oleh pemerintah

rutin

daerah harus sejalan dengan distribusi

masyarakat

secara

dan

keseluruhan,

pembangunan

yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

beban

“Memadai” tentu saja adalah sebuah

masyarakat,

konsep yang kabur dan relatif. Sebaliknya

terutama yang menjadi persoalan bagi

keadaan “tidak memadai” biasanya dapat

warga adalah seluruh beban pajaknya,

diungkapkan dan bisa dinyatakan dalam

apakah

bentuk kesengajaan kasar antara tingkat

masuk pemerintah pusat atau daerah,

pelayanan

merupakan masalah kepentingan kedua

yang

diselenggarakan

pemerintah, atau dalam bentuk sekurangkurangnya

prasarana

nyata dapat dilihat.

setempat

pengeluaran

pemerintah

sebagai

pajak-pajak

yang

atas

keseluruhan,

dibayarkan

baginya.

yang

Dengan memperhatikan keempat tujuan

tersebut

diharapkan


dapat

35

mencegah timbulnya permasalahan di

pengelolaan keuangan yang baik tidak

dalam perimbangan keuangan terutama

dapat dilihat hanya dari satu aspek saja,

yang menimbulkan ketimpangan antar

tetapi harus dilihat dari berbagai aspek

daerah

yang saling terkait dan terintegrasi dalam

atau

minimalnya

pembagian

keuangan tersebut dapat dilaksanakan

suatu sistem.

secara proporsional dengan urusan yang

pengelolaan keuangan ini memerlukan

diserahkan kepada daerah.

suatu

Hal ini

Oleh karena itu dalam

sistem

yang

disebut

dengan

sebagaimana tercantum dalam UU No. 25

administrasi

Pasal 1 ayat (1) bahwa arti dan tujuan

daerah.Administrasi

Perimbangan

pengelolaan keuangan daerah memiliki

Keuangan

Pemerintah

Pusat dan Daerah adalah :

besarnya

sumber

disamping

itu,

penerimaan

yang

oleh DEVAS (1989 : 279) bahwa tujuan utama

karena

semakin

pemakaian

uang

tersebut.

Suatu

pengelolaan daerah

adalah

keuangan sebagai

berikut: 1)

baik

pengelolaannya semakin berdaya guna

dari

pemerintah

cukup, apabila di dalam pengelolaannya baik,

atau

pemerintahan, sebagaimana dikemukakan

tersedia dalam suatu daerah belumlah

kurang

keuangan

tujuan yang dapat menunjang organisasi

Suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transfaran dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya.

Selanjutnya

keuangan

2)

Tanggung jawab (Accountability). Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, yaitu pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup : keabsahan, yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada kewenangan hukum tertentu. Pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumber daya dan tepat penggunaannya ; Mampu memenuhi kewajiban keuangan. Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga


36

3)

4)

5)

mampu melunasi semua ikatan keuangan jangka pendek dan jangka panjang ; Kejujuran. Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil ; Hasil guna (Effectiveness) dan daya guna (Effeciency) kegiataan daerah. Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya daan waktu secepat-cepatnya ; Pengendalian. Petugas keuangan pemerintah daerah, DPRD dan putugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai ; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan antara rencana dan sasaran. Selanjutnya menurut DEVAS

Daerah mulai diberlakukan tahun 1999 dengan terbitnya UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan UU

No.

33

Tahun

Perimbangan Pemerintah

2004

tentang

Keuangan Pusat

dan

antara Pemerintah

Daerah, selanjutnya dari UU tersebut, sebagai

pelaksanaannya

berturut-turut

dikeluarkan Peraturan Pemerintah, mulai dari PP No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; PP No. 104 Tahun 2000 Jo PP No. 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan; PP No. 115 Tahun 2000

(1989 : 281) untuk memenuhi tujuantentang Pembagian Hasil Penerimaan tujuan

tersebut,

suatu

pengelolaan Pajak Penghasilan OPDN dan PPh Pasal

keuangan yang baik memiliki ciri-ciri atau 21

antara

Pemerintah

Pusat

dan

syarat sebagai berikut : (1) Sederhana ; Pemerintah Daerah; terakhir kemudian (2) Lengkap ;

(3) Berhasil guna ;

(4) sebagai pelaksaan UU no. 33 Tahun

Berdaya guna ; (5) Mudah disesuaikan. 2004, diterbitkan PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. D. IMPLEMENTASI

PERIMBANGAN Perimbangan Keuangan antara

KEUANGAN

ANTARA Pemerintah

PEMERINTAH

PUSAT

Pusat

dan

Pemerintah

DAN Daerah, tercermin dari Dana Perimbangan

PEMERINTAH DAERAH yang merupakan dana yang bersumber Pelaksanaan

Perimbangan dari penerimaan APBN yang dialokasikan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan kepada

Daerah

untuk

membiayai


37

kebutuhan

Daerah

dalam

rangka

Kemudian UU No. 33 Tahun 2004

Desentralisasi.

Dana

sebagai penyempurnaan UU No.25 Tahun

Perimbangan menurut UU No. 25 Tahun

1999, tentang Perimbangan Keuangan

1999, terdiri dari:

antara Pemerintah Pusat dan Pamerintah

a.

Bagian Daerah 90 % dari penerimaan

Daerah; PP No. 55 Tahun 2005 Dana

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 80

Perimbangan sebagai berikut :

pelaksanaan

% dari penerimaan Hak

atas

(BPHTB),

Tanah dan

Bea Perolehan dan

Bangunan

penerimaan

dari

a) Dana Bagi Hasil (DBH), berupa DBH Pajak dan DBH sumber Daya Alam.

sumber daya alam (SDA) dari sektor

DBH Pajak terdiri dari :

Kehutanan,

-

Perikanan

dan

DBH PBB, 10 % Pusat dan 90

Pertambangan umum 80 % untuk

% daerah (64,8 % untuk

Daerah. Penerimaan dari SDA sektor

Kabupaten/kota)

Pertambangan Minyak bumi 15 % dan

-

DBH BPHTB, 20 % Pusat dan

dari SDA Gas sebesar 30%. b.

Dana

Alokasi

Umum

80 (DAU),

ditetapkan sekurang-kurangnya 25 %

c.

%

Daerah

(64%

Kabupaten/kota) -

DBH PPh WPOPDN dan PPh

dari Penerimaan Dalam Negeri yang

Pasal

ditetapkan APBN, kemudian DAU

kepada daerah (8% Provinsi

untuk

Daerah

dan 12 % Kabupaten/Kota :

Kabupaten/kota masing-masing 10%

8,4 % Kab/kota tempat wajib

dan 90%.

pajak dan 3,4% untuk seluruh

Dana Alokasi Khusus (DAK), dapat

Kabupaten/Kota).

Propinsi

dialokasikan Daerah

dari

tertentu

kebutuhan

dan

APBN untuk

khusus

kepada

membiayai dangan

memperhatikan tersedianya dana.

21,

20%

dibagikan

DBH Sumber Daya Alam terdiri dari : 1) Kehutanan; dari IIUPH 80% (64% daerah penghasil, 16% Provinsi), dari PSDH 80% (16


38

%

Provinsi,

32%

Daerah

bersangkutan (3,1% provinsi,

Penghasil dan 32 % kab/kota

6,2% Daerah peghasil dan

lain di Provinsi ybs), dari Dana

6,2%

Reboisasi 40% ke Kab/Kota

Kab/Kota provinsi ybs).

untuk dana reboisasi. 2) Pertambangan iuran wilayah

5) Pertambangan

Umum;

tetap

berasal

Kabupaten

(64%

dibagikan

80

dari

30,5%

dari

penerimaan

pada

Gas

yang

Bumi;

berasal

dari SDA

%

pertambangan gas bumi dari

Kabupaten/kota

wilayah Kabupaten/kota ybs

penghasil, 16% Provinsi), dari

(6,1%

iuran

Kabupaten/kota penghasil dan

eksplorasi/eksploitasi

80%

(16%

Provinsi,

32%

daerah Penghasil dan 32% daerah lainnya), iuran tetap

provinsi,

12,2%

dibagi

12,2%

keseluruh

Kab/Kota provinsi ybs) 6) Pertambangan Panas Bumi,

dari wilayah Provinsi 80% (26

80%

%

Provinsi, 32% Kabupaten/kota

Provinsi

dan

54%

Kabupaten/kota Provinsi ybs) 3) Perikanan;

dari

Pungutan

Pengusahaan Perikanan dan Pungutan

Hasil

Perikanan,

untuk

daerah

(16%

pengahasil, dan 32% dibagi ke kab/Kota provinsi ybs). b) Dana Alokasi Umum, ditetapkan 26%

dari

pendapatan

80% dibagikan dengan porsi

negeri

yang

untuk provinsi 10% dan untuk

sama

besar

untuk

seluruh Kabupaten/Kota.

yg

penerimaan

berasal

kemudian

dibagi

Kabupaten/Kota 90%

4) Pertambangan Minyak Bumi; 15,5%

neto,

dalam

dari

c) Dana

Alokasi

dialokasikan

kepada

Khusus, Daerah

SDA

tertentu untuk mendanai kegiatan

pertambangan minyak bumi di

khususyang merupakan bagian

kabupaten/kota

yang


39

program yang menjadi prioritas

komposisi jumlah perimbangan keuangan

nasional.

hampir 60% sampai 75% untuk belanja

Terdapat perubahan antara UU

pegawai atau terutama gaji, sehingga

No. 25 Tahun 1999 dan UU No. 33

sisanya hanya 25% hingga 40% untuk

Tahum 2004 antara lain :

belanja

a)

Adanya penerimaan baru yang

pemerintahan

dibagikan atau yang dimasukan

pembangunan (Sumber : APBD 2008

dalam dana perimbangan yaitu

Pemerintah Kabupaten Subang, APBD

Bagi

2011 Pemerintah Kota Semarang)

b)

Hasil

Pajak

PPh

operasional atau

pelaksanaan pelaksanaan

.

WPOPDN dan PPh Pasal 21,

Apalagi akhir-akhir ini (tahun 2004 – 2009)

yang

Pemerintah

semula

terpisah

dari

membuka

penerimaan

ketentuan ini.

pegawai (CPNS) baik untuk tenaga kerja

Adanya kenaikkan tambahan

kontrak maupun dari pelamar umum,

alokasi DAU sebesar 1% dan

sehingga menambah pembelanjaan gaji

DBH SDA minyak Bumi dan

sekitar 15 -25 % dari jumlah semula.

Gas

0,5%,

Dengan jumlah yang kecil untuk belanja

tersebut

operasional pemerintahan atau belanja

migas

pembangunan, kiranya akan menghambat

diprioritaskan untuk program

tugas dan fungsi pemerintahan daerah

pendidikan dasar.

dalam pelaksanaan otonomi. Kondisi dana

Alam

namun

tambahan

terutama

Sejak

sebesar

dari

dimulainya

dana

perimbangan yang sebagian besar untuk

perimbangan tersebut diluncurkan, banyak

menutupi gaji, maka dana perimbangan ini

riak-riak

“pengaruhnya

ketidak-puasan

daerah

terhadap

dari

berbagai

tidak

signifikan”

perhitungan

terhadap pelaksanaan otonomi; tapi hanya

perimbangan keuangan yang dianggap

sekedar perpindahan pengelolaan gaji,

kurang adil, tidak cukup dan belum

yang semula dikelola dan dibayar oleh

proporsional

Pemerintah Pusat sekarang dikelola dan

dengan

urusan

yang

diserahkan. Hal ini dapat dilihat dari Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

40

dibayar oleh Pemerintah Daerah melalui

konsisten

dana perimbangan.

pemerintah daerah baik secara terbuka

Permasalahan

transparan.

Banyak

nampak

maupun diam-diam melobi pemerintah

disebabkan belum begitu baiknya pada

pusat untuk menambah jumlah bagian

sistem perimbangan keuangan, seperti

perimbangan keuangan terutama pada

dikemukakan oleh Davey (1988 : 15)

Dana Alokasi Umum (DAU).

bahwa

suatu

keuangan

ini

dan

sistem

yang

baik

perimbangan harus

Kondisi

tersebut

mengundang

dapat

tanggapan dari pemerintah pusat, dengan

memenuhi beberapa kriteria, yang salah

menyempurnakan UU No. 25 Tahun 1999

satunya sebagai berukut :

menjadi UU No. 33 Tahun 2004 tentang

Sistem keuangan seharusnya menjamin bahwa penyerahan kewenangan atas sumberdaya keuangan konsisten dengan pelimpahan tanggungjawab pada umumnya. Misalnya, orang tidak dapat memukul-ratakan ketentuan tentang berapa banyak kewenangan yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan provinsi atau kabupaten/kotamadya dalam megalokasikan dan bagi pertanian atau pendidikan. Dan sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara merata diantara daerah-daerah. Sejauh mungkin dan sekurangkurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu”.

Perimbangan Pemerintah

dikemukakan

Pusat

dan

Antara Pemerintah

Daerah. Ini jelas mencerminkan bahwa : ” sistem Perimbangan Keuangan belum baik, karena belum menjamin terhadap penyerahan

kewenangan

sumberdaya

keuangan

atas dengan

tanggungjawab pada umumnya”. Atau rumusan itu kurang bermamfaat dan kalah oleh cara melobi, karena hasil masih tetap mengundang berlanjut.

Sebagaimana

keuangan

ketidakpuasan Misalnya

yang

terbukti

dengan

Pemerintah

Daerah

sebagai

wadah

di adanya

Asosiasi

atas, ternyata bidang keuanganpun terjadi Panghasil adanya

implementasi

gap

dalam

salah

satunya

Migas,

pemerintah daerah dalam menyalurkan kebijakannya,

dimana

ketidak

puasan

atas

pembagian

disebabkan faktor tingkah laku atau sikap pendapatan dari migas. dari badan-badan pelaksana yang belum


41

Dari kondisi keuangan tersebut,

adalah sebuah konsep yang kabur dan relatif. Sebaliknya keadaan “tidak memadai” biasanya dapat diungkapkan – bisa dinyatakan dalam bentuk kesengajaan kasar antara tingkat pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau dalam bentuk kekurangankekurangan prasarana setempat yang nyata dapat dilihat, berupa ketelantaran regional dan berupa kegaduhan tuntutan para kreditor.

menimbulkan pertanyaan apakah akan dapat pemerintah daerah melaksanakan fungsinya? Padahal Pemerintah daerah akan menjalankan fungsinya dengan baik, bila

menerima

cukup

sumber-sumber

keuangan untuk melaksanakan fungsinya (Bintoro, 1981 : 96). Oleh karena itu

Di dalam konsep cukup atau

apabila kita perhatikan pendapat Bintoro

memadai ini tersirat bahwa besarnya

tersebut di atas tentang cukupnya sumber

sumber keuangan belumlah menjamin

dana

cukup

dalam

penyelengaraan

terpenuhinya

kebutuhan

pemerintahan di daerah, maka konsep

melaksanakan

“cukup” berarti tidak kekurangan, berarti

pemerintahan, apabila pemerintah daerah

pula tidak terlalu berlebihan; terjadinya

tidak

kekurangan

akan

mememfaatkannya secara baik, seperti

terpenuhi dalam melaksanakan fungsi

dikemukakan Nick Devas, et Al (1989 : iii)

pemerintahan

tetapi

bahwa :” Pemerintah daerah juga perlu

tentu

memiliki kecakapan mengelola keuangan,

berlebihan

dana

di

jelas

tidak

daerah,

danapun

akan

belum

tugas

mampu

mengatur

sudut

menata

fungsi

dan

terpenuhi, apalagi apabila penggunaannya

baik

tidak efesien dan efektif. Konsep cukup ini

penerimaannya

diistilahkan oleh Davey (1988 :15) dengan

pengeluarannya “, atau dengan kata lain

“memadai”, seperti dikemukakan olehnya,

tergantung pula bagaimana kemampuan

bahwa:

pengelolaan Sistem keuangan daerah (regional) seharusnya menyajikan suatu bagian yang “memadai” dari sumber-sumber daya masyarakat secara keseluruhan bagi fungsifungsi pemerintahan – pelayanan rutin dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah regional. “Memadai” tentu saja

dari

dan

untuk

maupun

usaha

mengelola

keuangannya; artinya pula

bagaimana Pemerintah Daerah melalui kemampuan pengelolaan keuangan dapat “memamfaatkan

dana

Perimbangan

yang diterima”.


42

Kemampuan

pengeloaan

Kemungkinan kedua, diperparah

keuangan ini, dapat dilihat dari sistem

pula dengan penggunaan dananya yang

pengelolaannya

terutama

belum efektif dan efesien. Tidak efektif

“penganggaran”nya dan “besaran dana

dan efesiennya penggunaan dana ini,

yang

menurut beberapa pengamat hampir 40%

tersedia”,

“pertanggungjawaban

serta

Keuangan yang

dari

dana

perimbangan

dikelolanya”.Kekurangan mampuan dalam

pemerintah

sistem penganggaran, terdapat beberapa

sasaran.

kemungkinan :

membatahnya,

Kemungkinan pertama, apakah

kondisi

daerah

tidak

Walaupun

memenuhi

beberapa

tidak

inefesiensi

digunakan

daerah

menutup tersebut

mata

memang

daerah tidak konsisten atau melanggar

kenyataan, diantaranya masih terdapat

terhadap sistem anggaran yang di anut ?.

pengeluaran

Suatu sistem anggaran yang berlaku dan

tindih dan ketidak sinambungan; hal ini

diharuskan pada era otonomi ini adalah

persis pada masa sentralisasi keuangan

sistem anggaran kinerja (Performance

dulu, melalui proyek-proyek sektoral yang

Budget).

diperoleh

Pada

sistem

ini

diperlukan

yang

dari

duplikasi,

pusat,

tumpang

sebagaimana

rencana atau program yang matang, agar

dikemukakan oleh Moeljarto (Mubyarto,

sasaran yang dicapai sesuai dengan tugas

dkk, 1987 : 66), bahwa : “ salah satu

dan fungsi pemerintah. Ternyata dalam

bentuk inefesiensi di dalam pemerintahan

pelaksanaannya apabila kita lihat ketika

adalah adanya duplikasi, tumpang tindih

kebijakan otonomi ini mulai dilaksanakan,

dan ketidak sinambungan pada berbagai

pada umumnya pemerintah daerah belum

proyek sektoral “, hanya saja bedanya

atau kurang memahami sistem tersebut,

sekarang

sehingga dalam menetapkan rencana atau

sektoral lagi, tapi dibiayai dari sumber

program yang dibuat dalam melaksanakan

dana yang tersedia di daerah. Kondisi

pemerintahan

tersebut

maupun

“kurang matang”.

pembangunan

ini

proyek

ditunjang

tersebut

oleh

bukan

euphoria

pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi yang juga melanda


43

terhadap kebebasan penggunaan dana

Kondisi

tersebut

atas

yang selama ini harus selalu diarahkan

mempengaruhi

pemerintah

apapun

pertanggungjawaban dalam pengelolaan

bentuk penggunaan dana merupakan hak

keuangan, yang pada akhirnya secara

atau kebijakan daerah, terutama kebijakan

keseluruhan

yang

pengelolaan keuangan daerah. Buruknya

pusat,

disetujui

sehingga

atau

diinginkan

oleh

atau

di

memperburuk

memperburuk

legislatif dan sebagaimana kita maklum

kondisi

pendulum kekuasaan sekarang sedang

Pemerintah

berpihak pada pelaksana politik bukan lagi

dikemukakan oleh Menteri Keuangan Sri

pada birokrasi. Diperparah pula dengan

Mulyani Indrawati (Harian Kompas, 12

kandidat kepala daerah terpilih, yang nota

Agustus 2009)

bene

politik.

Keuangan

tidak

mengarah

keterwakilan

Hanya

saja

dari

partai

keberpihakan

ini

Pengelolaan

dalam

Daerah

Keuangan ini

di

sebagaimana

: “ Bahwa Pengelolaan

oleh

Pemerintah

daerah

kondisi

yang

pada

didukung oleh idealisme reformasi yang

membahayakan keuangan negara secara

digembar

misalnya

keseluruhan. Padahal, sekitar 60% atau

dalam

Rp. 600 Trilyun dari anggaran belanja

prakteknya, apakah benar ?, atau mungkin

negara yang ditetapkan dalam APBN

sebaliknya ?, sebagaimana dikemukakan

disalurkan ke daerah. Pengelolaan yang

oleh Mubyarto dan Edy Suandi Hamid

membahayakan

(Mubyarto dkk; 1987 : 1) bahwa salah satu

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

terjadinya inefesiensi yang bersumber dan

yang mendapat Opini terburuk da-ri Badan

melekat

Pemeriksa

gemborkan

pemberantasan

pada

KKN,

yang

masing-masing

pelaku,

ini

karena

Keuangan

semakin

contohnya : kemampuan manajemen yang

bertambah,

kurang, keterbatasan ketrampilan dan

dengan Opini terbaik dari BPK terus

atau sosio cultural misalnya sifat malas,

merosot. “

tidak menghargai waktu, tidak cermat, tidak jujur dan lain sebagainya.

Oleh

sebaliknya

(BPK)

Laporan

karena

jumlah

itu

LKPD

untuk

memecahkan masalah tersebut harus ada aturan atau koridor sebagai suatu sistem


44

yang

dibuat

berdasarkan

komitmen

Kaho mengemukakan beberapa kendala

bersama yang mengikat terhadap masing-

yang menyebabkan kecilnya kontribusi

masing

PAD, antara lain :

pelaku disertai dengan terus

menerus adanya pembelajaran terhadap

1)

sistem atau aturan tersebut.

kurang atau tidak ada di daerah,

Selanjutnya aspek terbatasnya sumber

pendapatan daerah,

pendapatan

asli

daerah

merupakan

permasalahan

pemerintah

dan

terutama

(PAD)

yang

di

dalam

pelaksanaan otonomi daerah ini. Sebagian besar

Terutama untuk pajak, obyeknya

oleh

aturan,

disamping itu sering terjadi hasil pungutannya jauh lebih kecil dari biaya pumungutannya ; 2)

Peraturannya belum ada, dan

memiliki

sering terjadi penyimpangan dari

kontribusi sumber PAD ini berkisar antara

aturan yang lebih tinggi atau

5% hingga 20% dari APBD, jumlah

adanya

tersebut sampai saat ini belum beranjak,

terhadap kegiatan-kegiatan yang

bahkan

merupakan obyek pajak.

dengan

daerah

dibatasi

adanya

komposisi

perimbangan keuangan yang makin besar

3)

larangan

pemerintah

Untuk retribusi, banyak retribusi

kontribusi PAD semakin kecil (Sumber :

yang

APBD

negatif atau berumur pendek,

2008

Pemerintah

Kabupaten

memiliki

prosfek

Subang, APBD 2011 Pemerintah Kota

disamping

Semarang, Lampiran I)

. Kaho (1988 :

ketidakmampuan

177)

dalam

jasa ;

menyimpulkan

hasil

penelitiannya, bahwa :” secara umum

4)

yang

adanya

Pemahaman

penyediaan

yang

kurang

daerah-daerah belum atau tidak memiliki

terhadap

kesanggupan yang memadai dalam hal

terhadap azas-azas organisasi,

keuangan,

kedisiplinan

karena

keuangan/pendapatan

sumber-sumber aslinya

belum

cukup memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah”. Pada bagian lain

manajemen,

dan

seperti

terhadap

pengawasan yang efektif; 5)

Belum

dapat

diandalkannya

dinas-dinas daerah;


45

6)

Potensi ekonomi daerah dan

perimbangan”

kondisi

memamfaatkan

perekonomian

pada

dan

“tidak

dana

yang

maka

: 12).

perimbangan kauangan ini “tidak akan permasalahan

tersebut di atas juga mungkin masalah kemampuan

sumberdaya

proporsional”

akan

diterima”,

umumnya (Machfud Sidik; 1999

Disamping

mungkin

mampunya

terjadi

dengan

dana

urusan

atau

kewenangan yang diserahkan.

manusianya

Tidak

proporsionalnya

yang kurang kreatif dan inisiatif, sasaran

perimbangan keuangan dengan urusan

penggunaan serta kecilnya dari dana yang

atau kewenangan ini dapat digambarkan

tersedia terutama dalam pembangunan

sebagai

secara

Pemerintah Kabupaten Subang Tahun

umum

belum

berpengaruh

terhadap peningkatan PAD.

berikut

:

(Sumber

:

APBD

2008, Lampiran III)

Berdasarkan uraian tersebut di

1)

Dana Perimbangan hampir 60% -

atas tampaknya sumber PAD belum dapat

75%

diandalkan dalam waktu cepat atau dalam

pegawai, sehingga hanya 25% - 40%

beberapa

untuk

tahun

kemudian,

tetapi

digunakan

untuk

pembangunan

belanja

atau

untuk

memerlukan waktu yang cukup. Hal ini

pelayanan masyarakat dalam rangka

bukan

mensejahterakanan

berarti

menutup

peluang

bagi

masyarakat.

daerah untuk meningkatkan PAD , banyak

Bahkan Taufik Rachman (Republik

cara yang dapat dilakukan oleh daerah

Online,

dan yang penting adalah meningkatkan

Desember

kemampuan

dapat

disinyalir 44 daerah otonom yang

berinisiatif,

mengalokasikan anggaran 80% dari

berkreasi,

aparatur inovatif

agar

dan

dikembangkan pola partisipasi masyarakat melalui kemitraan dan didukung pula oleh pembangunan terhadap penyediaan jasa. Akhirnya “tidak

dengan

signifikannya

dua

pengaruh

www.Republika.co.id, 2011)

mengemukakan

APBDnya untuk Belanja Pegawai. 2)

Dari 25% -40% tersebut dibagikan ke dalam 33 urusan wajib dan 9 urusan

kondisi

pilihan yang melibatkan 72 satuan

dana

kerja , bilamana dibandingkan dengan


46

total belanja APBD, maka 33 urusan

miskin.

memperoleh porsi belanja dibawah

www.Republik.co.id, Desember 2011)

0,50% , 4 urusan dibawah 1% s/d

3)

(Republik

Online,

Sebagai perbandingan dengan uraian

1,5% , 1 urusan 1,92% (kesehatan), 2

di atas dan sekaligus mengemukakan

urusan dibawah 3% (Pemeritahan

kondisi riel pada umumnya tentang

umum

Perimbangan

2,95%

dan

RSU

2,48%),

Keuangan

Pendidikan memperoleh 5,47% dan

Pengelolaan

PU

kiranya relevan penulis kemukakan

untuk

sarana

/infratruktur

Keuangan

dan

memperoleh porsi terbesar 11,71%.

hasil

Kiranya dari perangkaan tersebut di

“Penetapan alokasi dan penyaluran

atas

Dana

bagaimana mungkin

urusan-

pemeriksaan

Daerah,

BPK

atas

Perimbangan

oleh

urusan tersebut dapat dilaksanakan

Pemerintah Pusat” pada semester II

dengan baik dan dapat memenuhi

tahun anggaran 2007, dengan hasil

sasaran secara efektif.

pemeriksaan

Atau seperti

yang

signifikan

dan

dikemukan Taufik Rachman di atas

perlu segera ditindaklanjuti adalah

sisanya

sebagai

20%,

betapa

bisa

rendahnya

dibayangkan alokasi

untuk

berikut

:

(htt:/www.dpr.go.id/id/berita/lain-

belanja modal atau pelayanan publik,

lain/0000/00/00/444/bpk-serahkan-

sehingga

sulit

daerah

hasil-pemeriksaan-laporan-keuangan-

yang

bersangkutan

mampu

pemerintah-pusat)

diharapkan

meningkatkan

kesejahteraan

a. Tidak ada harmonisasi dan

masyarakat. Banyak daerah otonom

konsistensi antara Peraturan

yang

Presiden No, 104 Tahun 2006

gagal

mewujudkan

mimpi

mesejahterakan masyarakat, bahkan

tentang

muncul

tudingan

daerah

Alokasi Umum (DAU) dengan

otonom

baru

menciptakan

Peraturan yang lebih tinggi,

kantong-kantong

bahwa

justru baru

penduduk

sehingga

Penetapan

beberapa

Dana

daerah

mendapat alokasi DAU lebih Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

47

dari seharusnya sebesar Rp.

e. Pencairan

168,46 milyard.

data

tahun

anggaran 2006 tidak sesuai

b. Penghitungan seluruhnya

DAK

DAU

didasarkan

dasar

yang

tidak

ketentuan dan pada akhir tahun

pada

anggaran 2006 dana tersebut

jelas.

menumpuk pada Kas Daerah

Diantaranya Data dasar berupa

atau

luas wilayah yang digunakan

Pemerintah Daerah (SKPD),

untuk menghitung DAU belum

sehingga berpotensi digunakan

sepenuhnya mengacu pada PP

di luar tujuan semula.

No. 55 tahun 2005. c. Perhitungan

f.

alokasi

Kas

Satuan

Kerja

Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Dana

Alam (DBH SDA) terlambat

Alokasi Khusus (DAK) tidak

disalurkan sebesar Rp. 1,15

mengikuti

umum,

Trilyun dan realisasi DBH SDA

kriteria

Minyak bumi Triwulan I tahun

kriteria

kriteria

khusus

teknis

yang

dan

ditetapkan,

2007

yang

merupakan

hak

sehingga alokasi DAK tahun

Provinsi/Kabupaten/kota

2006 sebesar Rp. 1,42 trilyun

Kalimantan

dan tahun 2007 sebesar Rp,

disalurkan sebesar Rp. 71, 99

1,07 Trilyun tidak mempunyai

Milyard.

dasar.

Timur

di kurang

g. Penerimaan

d. Terdapat

kesalahan

penghitungan

Perimbangan

pada

45

DAK,

pemerintah daerah senilai Rp.

sehingga 21 daerah kurang

1,54 Trilyun, dilakukan tanpa

alokasi

melalui

milyard

alokasi

Dana

sebesar dan

Rp. 15

4,22 daerah

kas

daerah,

diantaranya sebesar Rp.71,18

kelebihan alokasi DAK sebesar

milyard

Rp.1,26 milyard.

langsung

digunakan tanpa

secara melalui

mekanisme APBD dan sebesar Jurnal Ilmiah “Politea” FISIP Universitas Al-Ghifari Volume 14 Nomor 7, Januari 2015 ISSN: 873-3741-1

48

Rp.

149,34

milyard

belum

disetor ke Kas Daerah.

Pajak

Bangunan/ Hak

Bumi

Bea

Tanah

dan

Pengalihan

dan

operasional

Bangunan

masyarakat ; ditambah dengan belum atau ketidakmampuan

perimbangan

yang

diterima,

akibat

senilai

pengelolaan keuangan daerah

120,88

milyard

APBD

dan

Daerah

dalam memamfaatkan besarnya dana

dilakukan di luar mekanisme

ketidak-mampuan

sebagai didalam

Tanpa mengabaikan aspek atau

diantaranya

permasalahan lainnya, maka dari seluruh

digunakan langsung sebesar

uraian tersebut di atas jelaslah, bahwa di

Rp.90,77 milyard dan sebesar

dalam melaksanakan kebijakan otonomi

Rp.19,27 milyard belum disetor

dan

ke Kas daerah.

menyelenggarakan

kemampuan

pemerintahan E. PENUTUP

keuangan tugas

di

dan

guna fungsi

daerah,

perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Dengan disebutkan

Pemerintah

pada 90 pemerintah daerah Rp.

dan

pembangunan atau pelayanan kepada

h. Penerimaan dan Pengelolaan Upah

melaksanakan

kondisi

di

atas,

yang

telah

a. Suatu

sistem

perimbangan

nampaknya

keuangan dikatakan baik, apabila

kemungkinan-kemungkinan yang terjadi

besaran dana proporsional dan

dari dana perimbangan pada saat ini tidak

menjamin terhadap penyerahan

terlaluberpangaruh

kewenangan

dalam

atas

sumberdaya

penyelenggaraan otonomi daerah, karena

keuangan dengan tanggungjawab

sebagian besar dana tersebut hanya untuk

pada umumnya. Di sini diperlukan

menutupi

konsistensi dan transparansi dari

gaji

pegawai;

yang

akan

mengakibatkan pula tidak atau belum proporsionalnya

dana

perimbangan

pemerintah pusat. b. Pemerintah daerah harus dapat

tersebut dengan urusan yang diserahkan,

mengatur

dan

memamfaatkan

karena terlalu sedikitnya dana dalam

secara efektif dan efesien dari


49

sumber-sumber

dana

yang

d. Kembali

pada

konsisten

dan

tersedia atau diperoleh, malalui :

konsekwensinya

1).

dan

pusat terhadap makna otonomi

konsistensinya terhadap sistem

daerah, melalui pemberian yang

pengelolaan

seimbang terhadap kewenangan

Kesiapan, kecakapan

keuangan;

2).

Adanya koridor atau aturan yang

daerah

dibuat

komitmen

dengan pembatasan yang tidak

bersama yang mengikat terhadap

terlalu ketat. Bagi daerah sendiri

masing-masing pelaku kebijakan

diperlukan kemapuan, kreatif dan

dan pengguna dana;

inovatif dalam menggali sumber

berdasarkan

dan

3).

Moral dan kejujuran.

dalam

pemerintah

menggali

PAD

pendapatan .

c. Pemerintah daerah harus dapat DAFTAR PUSTAKA

memilih dan memilah urusanurusan

bagi

terciptanya

pelayanan yang dibutuhkan dan sesuai

dengan

keadaan

atau

Admosudirdjo, Prajudi, 1989, Dasar Dasar Adiministrasi Negara, Jakarta, Ghalia Indonesia. Arsjad Nurdjaman, et. Al, 1992, Keuangan Negara, Jakarta, intermedia

kondisi kemampuan saat ini; yang penting dan harus diingat bahwa kebijakan

otonomi

Abdurrahman,et.al, 1987, Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah, Jakarta, Melton Putra.

daerah Abduh,

Muhammad,1990, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Makalah disajikandalam kuliah Kursus Keuangan Daerah, Jakarta, Universitas Indonesia.

Abdul

Wahab Solichin,1997, Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara.

Baswir,

Revrisond,1993, Pemerintahan Jogyakarta, BPFE

bertujuan agar mendekatkan dan lebih

meningkatkan

pelayanan

kepada masyarakat, oleh karena itu kewenangan atau urusan yang diserahkan

adalah

untuk

memperlancar

terhadap

tugas

dan fungsi pemerintah daerah dalam rangka pelayanan sendiri.

itu

Akuntansi Indonesia,

Benveniste, Guy, 1994, B i r o k r a s i, Terjemahan Sahat Simamora, Jakarta, Raja Grafindo Persad.


50

Davey,

K.J, 1988, Pembiayaan Pemerintah Daerah, Terjemahan Amnullah dkk, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Djamaluddin, M Arief, 1982, Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran, Jakarta, Ghalia Indonesia. Due.John. F, 1985, Keuangan Negara, Terjemahan Iskandarsyah dan Arief Janin, Jakarta, UI Press. Devas

Nick,et al, 1989, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, Terjemahan Masri Maris, Jakarta, UI Press.

Dimock & Dimock, 1992, Administrasi Negara, Terjemahan Husni Thamrin Pane, Jakarta, Rineka Cipta. Hoorgerwerf, 1983, Ilmu Pemerintahan, Terjemah R.L.L. Tobing, Jakarta, Erlangga.

Kaho. Josef. Riwu, 1997, Prosfek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada. ---------------------, 1990, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.

Mubyarto et al,1986, Meningkatkan Efesiensi Nasional, Jogyakarta, BPFE Mac. Andrews, et al, 1983, Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Pakpahan T arlen, 1999, Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Ditinjau dari Aspek Perpajakan (Tingkat Daerah), Makalah disampaikan dalam Seminar Pokok pokok Pemikiran tentang Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Soejito,

Suwandi, Made, 1998, Pembenahan Birokrasi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Masyarakat, Subang, Makalah disajikan dalam rangka Wisuda dan Dies Natalis ke XVI STIA Kutawaringin. Suparmoko,1997, Keuangan dalam teori dan Jogyakarta,BPFE. Sidik,

Kansil

CST, 1984, Pokok pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Aksara Baru

Kristiadi, 1999, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Makalah disajikan dalam Seminar Pokok Pokok Pemikiran tentang Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta.

Irawan, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta, rineka Cipta.

Negara praktek,

Machfud, 1999, Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Studi Empiris dan Rekomendasi Kebijakan Bagi Indonesia, Makalah disajikan dalam Seminar Pokok pokok Pemikiran tentang Perimbangan Keuangan Pusat – Daerah dalam rangka NKRI, Jakarta.

Syafrudin. Ateng, 1976, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Indonesia, Bandung, Transito. Suradinata Ermaya, 1998, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bandung, Ramadan.


51

Undang –Undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah. Undang – Undang No. 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan Republik Online (www.repubikonline.co.id)


KAJIAN ATAS PENGARUH PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Recommend Documents