KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2017 KEBIJAKAN PENGANGGARAN TA 2017 DAN EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2016
D I SAM PA I K A N PADA BIMBINGAN T E K NIS BIMBINGAN N IS PENGANGGARAN PENGANGGARAN KEPA DA DA SATKE R R DAERA H
DENPASAR, 24‐26NOVEMBER 2016 1
POKOK BAHASAN ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA TA 2017 ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA TA 2017 SIKLUS DAN PROSES PENGANGGARAN PERBAIKAN KUALITAS PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PERBAIKAN KUALITAS KPJM EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2016
2
ARAH DAN KEBIJAKAN BELANJA TA 2017
3
ARAH KEBIJAKAN FISKAL 2017 RKP 2017 Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antarwilayah Dimensi Pembangunan Dimensi Pembangunan Manusia
Dimensi Pembangunan Sektor Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan
Dimensi Pemerataan & Dimensi Pemerataan & Kewilayahan
Tema Kebijakan Fiskal Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Peningkatan Daya Saing dan Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Strategi Stimulus Pendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis) ; Kualitas belanja (infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi & daya saing); Pembiayaan (utang untuk produktif).
Daya Tahan Bantalan fiskal (fiscal buffer); Meningkatkan fleksibilitas; Mengendalikan kerentanan fiskal (fiscal vulnerability).
Keberlanjutan Menjaga defisit; Mengendalikan rasio utang; Mengendalikan keseimbangan primer.
4
Tantangan & Strategi APBN ke Depan Ruang Fiskal Terbatas
Menggali potensi potensi perpajakan Mengendali‐ kan cost recovery Optimalisasi PNBP SDA Nonmigas dan Nonmigas dan K/L
Mandatory & Non Discretionary Spending Masih Cukup Besar Mengendali‐ kan kan mandatory spending Efisiensi Belanja non discretionary (a.l. Operasio nal & perkan‐ toran)
Kualitas Belanja Perlu Ditingkatka n Perencanaan belanja belanja produktif (berbasis program, outcome & & output) Subsidi lebih targeted (basis data lebih baik)
Pembiayaa n Anggaran Lebih Efisien Pemilihan jenis & timing & timing instrumen pembiayaan Æ frontloading Mendorong target pembangunan infrastruktur
5
Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat dan Kebijakan Belanja K/L TA 2017 A. Kebijakan Umum Belanja Pemerintah Pusat TA 2017 : 1. 2.
3. 4. 5.
6. 7. 8.
Mempertajam efisiensi dan efektivitas belanja pemerintah pusat; Mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan jalan, memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, mengendalikan inflasi; Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial (al. KIP, KIS, PKH, Rastra, Bidik Misi) melalui perbaikan sistem dan akurasi data. Meningkatkan efektivitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN melalui perbaikan mutu layanan dan j p g manajemen program; Memantapkan reformasi birokrasi dengan menjaga kesejahteraan aparatur negara, melalui pemberian THR dan penyesuaian uang makan PNS dan uang lauk pauk TNI/Polri; p p p g , Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas pertahanan dan keamanan, serta politik dan demokrasi; Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana serta konservasi terhadap lingkungan; dan j j y g p Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi basis data penerima.
B. Kebijakan Belanja K/L TA 2017 : 1.
2.
3. 4.
5.
6.
Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dengan didukung kebijakan reformasi birokrasi serta melanjutkan perbaikan kesejahteraan aparatur negara; Melanjutkan kebijakan efisiensi dan penajaman belanja non operasional di Kementerian Negara/Lembaga dengan tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat; Melanjutkan dan memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk memperbaiki kualitas pembangunan; Memperkuat pelaksanaan program prioritas di bidang pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri; Mendukung penegakan hukum (penanganan perkara) serta stabilitas pertahanan dan p ) p keamanan (alutsista dan pencegahan terorisme); Mendukung peningkatan pengembangan kulitas demokrasi dan kehidupan berpolitik.
6
SIKLUS DAN PROSES PENGANGGARAN
7
II. SIKLUS DAN PROSES PENGANGGARAN 1. SIKLUS PENGANGGARAN
2 RKP Pagu Indikatif (Maret)
1
Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, Fiskal Kerangka Ekonomi Makro dan RKP (Pertengahan Mei)
SEB
3 Pagu Anggaran K/L (AkhirJuni) KMK
Perpres RAPBN + NK (Agustus)
DIPA K/L (Desember)
4
7
RUU
DIPA
Perpres Per pres
Alokasi Anggaran K/L dan Rincian APBN (N (November) b )
6
5
APBN (Akhir Oktober)
UU 8
2. DOKUMENDOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Kabinet Kerja j
5 Thn
RPJMN 20152019
Renstra K/L
1 Thn
RKP
Rencana KerjaK/L
1 Thn
RAPBN + NK
RKAK/L
Perpres Rincian APBN
Dok. Pelaksanaan Anggaran 9
3. JADWAL PENYUSUNAN PENELAAHAN RKAKL 2017 Penyampaian SB Penyampaian SB Menteri Keuangan dan Bappenas tentang Pagu Indikatif (*) Maret
Penyampaian Penyampaian Nota Keuangan dan Himpunan RKA‐K/L 16 Agustus
Penyampaian KMK tentang Pagu Anggaran K/L Awal Juli
**)Penelaahan Penelaahan RKAKL RKA‐K/L (Juli ) (akhir Juli)
Jan
Feb
Mar
Masa Sidang III (Awal Januari Pertengahan April)
(*) Diikuti pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting), Bappenas‐K/L,Kemenkeu (DJA)
Mei
Jun
Jul
Agust
2 Penyusunan Pagu Anggaran Pokok Kebijakan Fiskal dan (Penyusunan RKA-KL Komisi RKP DPR dengan Mitra Kerja)
Masa Sidang IV Masa Reses
(Pertengahan Mei Pertengahan Juli)
Masa Reses
(**) Penelaahan RKAKL dilakukan setelah Rapat Paripurna DPR RI dan Penetapan KMK Pagu Anggaran
Penetapan UU APBN Selambatnya Oktober
Sep
Penelaahan RKA‐K/L
Okt
Nop
Pembahasan UU APBN - Banggar dengan Pemerintah (Postur APBN) Pembahasan RKA-K/L Komisi dengan Mitra Kerja
Penetapan Penetapan Keppres Rincian APBN Akhir November
Des
Penetapan Alokasi Anggaran
DIP PA
Penyusunan Pagu Indikatif
Apr
Penyampaian Surat Menteri Keuangan Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran K/L (S 907/MK.02/2016) Tgl. 31/10/2016
(Keppres Penyempurnaan Rincian Belanja Perubahan RKAPemerintah K/L Pusat) (jika ada)
Masa Sidang I (Pertengahan Agt Akhir Okt)
Masa Reses
Masa Sidang Masa II Reses (Nop Des)
Saat Ini sedang Proses Penetapan Perpres Rincian APBN TA 2017 10
4.KLASIFIKASI BELANJA NEGARA RINCIAN MENURUT ORGANISASI
RINCIAN MENURUT FUNGSI
(1) pelayanan umum
RINCIAN MENURUT JENIS BELANJA (KLASIFIKASI EKONOMI)
(1) belanja pegawai;
(2) pertahanan;
Disesuaikan d dengan susunan Kementerian Negara/Lembaga pemerintah pusat yang berlaku
(3) ketertiban dan keamanan;
(2) belanja barang;
(4) ekonomi;
(3) belanja b l j modal; d l
(5) lingkungan hidup;
(4) pembayaran bunga utang;
(6) perumahan dan fasilitas umum (7) kesehatan;
(5) subsidi;
(8) pariwisata dan budaya;
(6) belanja hibah;
(9) agama
(7) bantuan sosial;
(10) pendidikan (11) perlindungan sosial
(8) belanja lain-lain.
Pengalokasian belanja dilakukan berdasarkan Bagan Akun Standar11 11
5. HAL‐HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN DALAM RKAKL No.
Uraian
1
Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang sifatnya mendasar, yaitu untuk pembayaran gaji dan tunjangan (komponen 001) serta untuk operasional dan untuk pembayaran gaji dan tunjangan (komponen 001) serta untuk operasional dan pemeliharaan kantor (komponen 002). Pengalokasiannya dalam output Layanan Perkantoran;
2
Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satuan kerja. Pengalokasiannya dalam output teknis;
3
Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan‐kegiatan yang anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (apabila ada);
4
Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (apabila ada) K b t h t k k i t l j t b if t t h j k ( bil d ) dengan mengacu pada PMK Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Dalam Pengadaan Barang/Jasa kepada Menkeu;
5
Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada);
6
Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundangan (apabila ada) peraturan perundangan (apabila ada).
12
6. HAL‐HAL YANG DIBATASI (1/3) Penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya. Untuk peruntukan tersebut dibatasi pada hal‐hal yang sangat penting peruntukan tersebut dibatasi pada hal hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi satker, seperti: mess, wisma, rumah dinas/rumah jabatan, gedung pertemuan. • Untuk Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya gedung yang bersifat pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, penegakan hukum, dan gedung/ bangunan khusus dalam bidang ilmu pengetahuan, serta penanggulangan narkotika (antara lain: laboratorium), dikecualikan dari ketentuan ini. • Jika dimungkinkan, rencana untuk pembangunan gedung baru agar ditunda/tidak dianggarkan dulu. Gedung kantor yang sudah ada agar dimanfaatkan yang sudah agar dimanfaatkan secara optimal. optimal
13
6.HAL‐HAL YANG DIBATASI (2/3) Pengadaan kendaraan bermotor dibatasi, kecuali: 1.
Kendaraan fungsional seperti: • Ambulans untuk rumah sakit; • Cell wagon untuk rumah tahanan; dan • Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan.
2.
Pengadaan kendaraan bermotor untuk: • Satker baru yang sudah ada ketetapan/persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan S tk b d h d k t t / t j M t iP d A t N d Reformasi Birokrasi dan/atau peraturan perundangan pembentukkan satker baru tersebut, atau • Satker yang mendapat penambahan tugas dan/atau fungsi. Pengadaan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia.
3
• •
Penggantian kendaraan dinas Penggantian kendaraan dinas yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi yang secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi atau yang memerlukan yang memerlukan biaya pemeliharaan yang tinggi. Pengadaan kendaraan yang merupakan penggantian kendaraan harus sama jenis (misal: kendaraan roda dua, kendaraan roda empat) dan fungsinya (misal: kendaraan operasional, mobil dinas pejabat) dengan kendaraan yang digantikan, dapat dialokasikan dalam RKA‐K/L dengan syarat: *) 9 Untuk kendaraan bermotor yang telah ada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)‐nya, perencanaan kebutuhan BMN telah sesuai dengan SBSK tersebut, atau 9 Untuk kendaraan bermotor yang tidak ada SBSK‐nya, kondisi kendaraan bermotor dikategorikan rusak berat dalam laporan penatausahaan BMN (SIMAK‐BMN); 9 Untuk kendaraan bermotor pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di negara setempat.
*) Dalam PMK yang berlaku, penggantian kendaraan dinas mensyaratkan berita acara lelang/penghapusan kendaraan dinas.
14
6.HAL‐HAL YANG DIBATASI (3/3) Pengadaan kendaraan bermotor dibatasi, kecuali: 4
Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar jemput pegawai (dapat dialokasikan secara sangat selektif).
5
Dalam rangka efisiensi biaya pemeliharaan kendaraan bermotor, K/L dapat menyewa kendaraan untuk keperluan dinas atau operasional.
6
pengadaan g bermotor agar berpedoman g p pada p Secara umum, dalam p Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara.
15
PERBAIKAN KUALITAS PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
16
PERBAIKAN KUALITAS PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA BERBASIS KINERJA Komponen penganggaran berbasis kinerja meliputi indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi. Agar informasi kinerja penganggaran dapat digunakan sebagai bahan melakukan monev kinerja penganggaran, mulai RKA‐K/L 2016 dilakukan penataan arsitektur dan informasi kinerja guna memperbaiki kualitas informasi t it kt d i f i ki j b iki k lit i f i kinerja dalam RKA‐K/L. Penataan arsitektur dan informasi kinerja dalam RKA‐K/L dilakukan dengan pendekatan top down untuk melihat benang merah bahwa sasaran kinerja pendekatan top‐down untuk melihat benang merah bahwa sasaran kinerja Eselon II merupakan turunan dari sasaran kinerja Eselon I, dan sasaran kinerja Eselon I merupakan turunan dari sasaran kinerja Menteri/Pimpinan Lembaga. Pada tahun 2015 perbaikan informasi kinerja dalam RKA‐K/L K/L belum belum Pada tahun 2015, perbaikan informasi kinerja dalam RKA sepenuhnya dapat dilakukan, sehingga dilakukan perbaikannya di tahun 2016. Perbaikan yang dilakukan di tahun 2016 (untuk RKA‐K/L 2017) adalah perbaikan j / informasi kinerja dalam Form RKA‐K/L.
17
PENATAAN ADIK DALAM RKA‐KL DILAKUKAN DENGAN DENGAN PENDEKATAN TOP‐DOWN PENDEKATAN TOP DOWN
Nawacita/ Direktif Presiden/ Money Follow Money Follow Program
Prioritas Nasional
Sasaran strategis
Output Strategis
Program g prioritas K/L
Sasaran Program
Output p Program
Kegiatan Prioritas
Sasaran S kegiatan
Output O Kegiatan
18
OUTPUT STRATEGIS, OUTPUT PROGRAM, dan OUTPUT KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN Output strategis merupakan penterjemahan dari sasaran strategis dalam dokumen/aplikasi Renja K/L. Output Strategis muncul di Form I dalam dok men/aplikasi Renja K/L O t t St t i l di F I aplikasi ADIK, sebagai payung untuk menurunkan Output Program di Form II. Output program merupakan penterjemahan dari sasaran program dalam dokumen/aplikasi Renja K/L. Output Program muncul di Form II lik i ADIK b i t k k O t t K i t di aplikasi ADIK, sebagai payung untuk menurunkan Output Kegiatan di Form III. Output kegiatan merupakan penterjemahan dari sasaran kegiatan dalam dokumen/aplikasi Renja K/L. Output kegiatan muncul di Form III aplikasi RKA‐K/L.Output Kegiatan semestinya memiliki kontribusi terhadap pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis. h d i S P d S S i 19
STANDARISASI OUTPUT GENERIK DALAM RKA‐K/L 2017 RKA‐K/L 2017 Dalam rangka perbaikan kualitas rumusan output dalam RKA Dalam rangka perbaikan kualitas rumusan output dalam RKA‐K/L K/L 2017, terhadap 2017 terhadap output generik dilakukan standarisasi sebagai berikut: Output‐output berkarakteristik input seperti Pengadaan Kendaraan Bermotor (kode 995) Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi (kode 996) (kode 995), Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi (kode 996), Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran (kode 997), dan Gedung dan Bangunan (kode 998) digabung menjadi satu output baru: Layanan Internal (Overhead) – kode 951, dengan volume: 1 (satu) layanan. Satuan output generik adalah “layanan” dengan volume: 1 (satu) Layanan. Satuan output generik seperti: “dokumen”, “laporan” dilebur menjadi 1 (satu) output Layanan kecuali untuk “LHP” output Layanan, kecuali LHP dari dari BPK. BPK
20
STANDARDISASI OUTPUT GENERIK (1) UNIT OUTPUT KESEKRETARIATA N ESELON II (MISAL: SETDITJEN SETDITJEN, SEKRETARIAT ITJEN, SEKRETARIAT BADAN)
KODE OUTPUT OUTPUT GENERIK 994 Layanan Perkantoran
951
Layanan I t Internal l (Overhead)
KOMPONEN 001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
DESKRIPSI
002. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pengadaan Kendaraan Bermotor *)
994. Layanan Perkantoran ‐ 001. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 994. Layanan Perkantoran ‐ 002. Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor 995. Pengadaan Kendaraan Bermotor
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
996. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi 997. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
Pembangunan dan Renovasi Gedung dan g ) Bangunan *) xxx. Pembinaan Internal xxx. Perencanaan dan Anggaran Internal
998. Gedung dan Bangunan xxx. Pembinaan Internal xxx. Perencanaan dan Anggaran Internal
xxx. Monev Internal xxx. Dukungan Internal Lainnya
xxx. Monev Internal xxx. Dukungan Internal Lainnya
*) D Dengan persetujuan t j E Eselon l I
Catatan: •
Kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, dan gedung/bangunan yang semula diperlakukan sebagai output, diubah menjadi komponen, digabungkan dalam output baru: Layanan Internal (Overhead).
•
Untuk menjaga tersedianya data series Kendaraan bermotor dan gedung bangunan (baru), volume kendaraan bermotor dan gedung bangunan dicantumkan dalam Halaman IV DIPA. 21
STANDARDISASI OUTPUT GENERIK (2) UNIT BIDANG PERENCANAAN
OUTPUT KODE KOMPONEN OUTPUT GENERIK 952 Layanan Penyusunan Rencana Program Perencanaan
DESKRIPSI Reviu Renstra, Reviu Baseline, Dokumen Renja, Koordinasi Perencanaan, Trilateral Meeting, dll
Penyusunan Anggaran
953
Layanan Pemantauan dan Evaluasi dan Evaluasi
Penyusunan RKA‐KL, Revisi Anggaran, APBN‐P, PNBP, Belanja Operasional xxx ... Dalam hal terdapat komponen yang relevan, (Komponen Perencanaan Lainnya) selain tersebut di atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Monev Bulanan, Triwulanan, Tahunan, dan E‐ Monitoring Penyusunan Laporan Kemajuan Penyusunan Laporan Kemajuan Penyusunan Laporan Bulanan Triwulan Tahunan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, Tahunan, E‐Monitoring Penyusunan Laporan Pencapaian Laporan Kinerja Kinerja xxx ... Dalam hal terdapat komponen yang relevan, (Komponen Pemantauan dan Evaluasi selain tersebut di atas Lainnya)
Catatan: • Untuk Output Generik Generik, satuan akan distandarkan menjadi: “1 1 (satu) Layanan Layanan”. Tidak diperkenankan menggunakan satuan: Dokumen, Laporan. 22
STANDARISASI INPUT (1) No.
Komponen
Detail
1
Gaji dan Tunjangan (kode: 001)
• • • •
• • • • • •
gaji pokok; tunjangan yang melekat pada gaji; tunjangan kinerja (remunerasi); honorarium (antara lain honorarium: mengajar honorarium (antara lain honorarium: mengajar guru tidak tetap, kelebihan jam mengajar, ujian dinas, mengajar (disediakan antara lain untuk tenaga pengajar luar biasa yang tarifnya telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan); d j M iK ) uang lembur; uang lauk pauk TNI/Polri; uangg makan PNS;; honor non PNS; tunjangan ikatan dinas; dan tunjangan lain yang sah.
23
STANDARISASI INPUT (2) No.
Komponen
Detail
2
Operasional dan pemeliharaan kantor (kode: 002)
•
Kebutuhan sehari‐hari perkantoran (antara lain: alat tulis kantor, barang cetak, alat kebersihan, perlengkapan fotokopi/ komputer, langganan surat kabar/ berita/majalah, honor satpam, honor cleaning service, honor sopir, honor pramubakti (yang dipekerjakan secara kontraktual), pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB);
•
Langganan daya dan jasa (antara lain: listrik, telepon, air, gas, jasa pos dan giro, telex, internet, bandwith, komunikasi (khusus diplomat), sewa kantor/gedung, sewa kendaraan dinas, sewa mesin fotokopi);
•
Pemeliharaan kantor (antara lain pemeliharaan: bangunan/gedung, instalasi jaringan, sarana jaringan sarana prasarana kantor, kendaraan kantor kendaraan dinas, dinas pengurusan pajak kendaraan dinas); dan
•
Pembayaran terkait operasional kantor (antara lain: honor terkait operasional kantor, bahan makanan, penambah daya tahan tubuh (hanya diberikan kepada pegawai yang bekerja yang bekerja di tempat di tempat dengan kondisi atau suhu tidak normal), pemeriksaan kesehatan pegawai, keprotokoleran (termasuk pas dan jasa tol tamu), operasional pimpinan, pelantikan/pengambilan sumpah jabatan/pegawai, pakaian dinas, pakaian kerja, perjalanan dinas dalam rangka k konsultasi/koordinasi). l /k d )
24
STANDARISASI INPUT (3) No.
Komponen
Detail
3
Dukungan operasional pertahanan dan keamanan (kode: 003)
• • • • •
Belanja pegawai (tunjangan khusus); khusus); Belanja barang Operasional lainnya; Belanja langganan daya dan jasa; Belanja pemeliharaan (gedung/alutsista); dan Belanja perjalanan dinas biasa/tetap
4
Dukungan operasional penyelenggaraan pendidikan (kode: 004)
• • • • •
Bantuan Operasional Sekolah (BOS); Tunjangan profesi guru/dosen Non ASN; Tunjangan kehormatan profesor Non ASN; Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BO PTN); dan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BO PAUD).
5
Dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit (kode: 005)
• • • • • • • • • • •
Belanja barang pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan; narapidana/tahanan; Belanja jasa pelayanan dokter; Belanja barang pengadaan obat‐obatan; Belanja barang pengadaan bahan medis habis pakai; Belanja barang pengadaan bahan makanan pasien; Belanja barang pengadaan bahan baku SIM; SIM; Belanja barang pengadaan buku Paspor; Belanja barang pengadaan buku Nikah; Belanja barang pemeliharaan kapal; Belanja barang pemeliharaan jaringan transmisi; Belanja barang pemeliharan peralatan operasional meteorologi, klimatologi dan geofisika umum; dan Belanja barang sejenis lainnya.
•
25
PERBAIKAN KUALITAS PERBAIKAN KUALITAS KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH
26
DASAR PENYEMPURNAAN KUALITAS KPJM DASAR PENYEMPURNAAN KUALITAS KPJM Memperkuat pelaksanaan KPJM dan PBK melalui penerapan kerangka berpikir logis (logical framework) termasuk deskripsi output standar dan anggaran bergulir (logical framework) termasuk (rolling budget ‐ prakiraan maju anggaran tiga tahun menjadi baseline dan prakiraan anggaran tahun berikutnya) Menyusun prakiraan anggaran menjadi lebih mudah dan tepat waktu sehingga mempermudah d h dalam d l k keperluan l pengambilan bil keputusan k t ( i (mis. resource envelope) l ) Meningkatkan transparansi dalam alokasi/realokasi anggaran (mis. dalam revisi RKA‐KL) Meningkatkan efisiensi dalam proses penyusunan proses penyusunan anggaran melalui penggunaan aplikasi Teknologi Informasi sehingga memberikan lebih banyak waktu dalam melakukan analisis Memberikan perkiraan yang lebih cermat dan andal sehingga mendukung pelayanan yang berkesinambungan Dibangun berdasarkan proses dan aplikasi yang sudah ada, menuju proses penganggaran berbasis KPJM yang lebih sederhana, tepat waktu dan efektif
27
EVALUASI PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2016
28
ARAHAN PRESIDEN PERBAIKAN KUALITAS BELANJA
Efisiensi dan Efektifitas Belanja • Perhatikan dan kendalikan belanja operasional. Belanja barang juga agar ditekan dan dialihkan kepada belanja modal (Ratas 28 April 2016) • Belanja barang yang tidak prioritas dan belanja modal yang tidak produktif seperti membeli mobil dinas harus dihindari. Prioritaskan pada hal‐hal lain yang langsung berkaitan dengan pelayanan kepada publik/masyarakat (RKP 8 April 2016). • Kepala Daerah agar melihat komposisi APBD secara detail mulai dari persentase belanja rutin, rutin belanja operasional, belanja barang dan belanja modal. Politik anggaran agar dipegang Kepala Daerah, dan hindari kegiatan yang bersifat rutin dan monoton (RKP 8 April 2016). • Lakukan efisiensi p pada p program‐program g p g non p prioritas nasional. Efisiensi dapat p dilakukan p pada belanja – belanja operasional dan belanja barang. Anggaran harus ditekan saat menyiapkan RAPBN dan lebih memprioritaskan belanja modal. Selama ini kapasitas produksi negara tidak terlihat, karena K/L melakukan pembelian pada hal‐hal yang tidak produktif atau tidak menimbilkan produktifitas (Sidang Kabinet Paripurna 3 Agustus 2016)
29
REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L NASIONAL 2015 ‐ 2016 800.000,0
100,0% 90,0%
700.000,0
80,0% 600.000,0
d dalam miliar rupiah
70,0% 500.000,0
60,0%
400.000,0
50,0% 40,0%
300.000,0
30,0% 200.000,0 20,0% 100.000,0
0,0
10,0%
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2015
11.678,4
32.683,0
67.151,8 108.471,4 148.030,9 195.292,9 261.647,1 320.246,6 383.980,1 453.786,5 537.614,1 732.204,6
2016
15.133,6
40.214,4
82.728,7 128.240,8 179.573,4 262.789,4 304.631,7 364.478,4 428.585,9 481.024,3 530.650,8
% 2015
1,4%
3,9%
8,0%
13,0%
17,7%
23,4%
31,3%
38,3%
46,0%
54,3%
64,4%
% 2016
1,9%
5,1%
10,6%
16,4%
22,9%
33,5%
38,9%
46,5%
54,7%
61,4%
67,7%
0,0%
87,7%
Realisasi Belanja K/L TA 2016 secara nasional s.d. November 2016 mencapai 67,7%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama TA 2016 64,4%
30
d dalam miliar rupiah h
REALISASI ANGGARAN BELANJA K/L PROVINSI BALI 2015 ‐2016 10.000,0
100,0%
9.000,0
90,0%
8.000,0
80,0%
7.000,0
70,0%
6.000,0
60,0%
5.000,0
50,0%
4.000,0
40,0%
3.000,0
30,0%
2.000,0
20,0%
1.000,0
10,0%
0,0
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2015
238,1
645,2
1.113,5
1.608,0
2.151,3
2.806,1
3.787,6
4.527,3
5.350,1
6.146,9
7.223,7
9.139,8
2016
297,7
734,6
1.264,6
1.920,8
2.506,8
3.679,6
4.328,8
5.086,2
5.762,0
6.418,4
7.083,4
% 2015
2,4%
6,5%
11,2%
16,1%
21,5%
28,1%
37,9%
45,3%
53,6%
61,6%
72,4%
% 2016
3,3%
8,1%
13,9%
21,2%
27,6%
40,5%
47,7%
56,0%
63,5%
70,7%
78,0%
0,0%
91,5%
Realisasi Belanja K/L TA 2016 PROVINSI Bali s.d. November 2016 mencapai 78,0%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama TA 2016 sebesar 72,4%, dan lebih tinggi dari rata‐rata nasional yang hanya mencapai 64 4% dan lebih tinggi dari rata‐rata nasional yang hanya mencapai 64,4%
31
20 PROVINSI DENGAN % REALISASI TERBESAR 2015 ‐2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
LOKASI 22 BALI 12 LAMPUNG 14 KALIMANTAN TENGAH 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 34 SULAWESI BARAT 34 SULAWESI BARAT 09 RIAU 15 KALIMANTAN SELATAN 19 SULAWESI SELATAN 28 MALUKU UTARA 23 NUSA TENGGARA BARAT 04 DI YOGYAKARTA 05 JAWA TIMUR 02 JAWA BARAT 10 JAMBI 18 SULAWESI TENGAH 13 KALIMANTAN BARAT 26 BENGKULU 20 SULAWESI TENGGARA 06 ACEH 03 JAWA TENGAH LOKASI LAINNYA LOKASI LAINNYA Total
DIPA 2015 DIPA 2016 PAGU REALISASI % PAGU REALISASI % 9.983.477,3 9.139.804,0 91,5% 9.079.987,6 7.069.329,9 77,9% 9.724.681,6 9.080.476,8 93,4% 8.403.559,0 6.451.232,8 76,8% 6.487.786,9 6.036.561,0 93,0% 6.053.725,5 4.600.976,6 76,0% 2.790.850,4 2.542.077,4 91,1% 2.575.917,7 1.953.333,8 75,8% 4.171.738,9 3.814.272,7 91,4% 3.194.479,7 2.421.368,8 75,8% 7.117.823,0 6.531.155,9 91,8% 6.317.626,5 4.786.223,4 75,8% 8.649.819,2 7.626.661,8 88,2% 7.891.293,2 5.956.183,4 75,5% 23.197.349,8 21.035.796,1 90,7% 20.058.494,3 15.005.709,0 74,8% 6.213.315,6 5.873.872,6 94,5% 4.569.727,5 3.413.124,2 74,7% 8.784.019,6 8.258.465,0 94,0% 7.714.338,3 5.747.674,6 74,5% 8.410.779,8 7.711.417,9 91,7% 8.672.881,0 6.461.478,9 74,5% 42.207.802,2 38.460.510,7 91,1% 38.965.518,1 28.842.377,2 74,0% 42.231.158,1 37.615.864,5 89,1% 41.163.451,1 30.384.356,6 73,8% 6.251.559,0 5.738.504,2 91,8% 5.598.333,9 4.132.033,3 73,8% 8.976.329,7 8.173.430,5 91,1% 6.606.479,6 4.815.524,6 72,9% 11.241.543,1 10.507.826,3 93,5% 9.489.586,1 6.912.501,0 72,8% 4.705.068,8 4.182.114,6 88,9% 4.317.701,3 3.123.935,2 72,4% 8.290.267,6 7.732.388,6 93,3% 6.219.744,1 4.479.453,3 72,0% 13.460.505,1 12.510.819,7 92,9% 12.495.539,4 8.986.396,6 71,9% 37.885.734,9 33.334.011,0 88,0% 34.669.163,1 24.819.632,0 71,6% 564 478 577 9 486.298.599,4 564.478.577,9 486 298 599 4 86 2% 539 86,2% 539.985.322,2 985 322 2 347.206.314,1 347 206 314 1 64 3% 64,3% 835.260.189 732.204.207 87,7% 784.042.869 527.569.110 67,3%
% Realisasi Belanja K/L TA 2016 Provinsi Bali s.d. November 2016 menduduki peringkat pertama p g p
32
20 SATKER DENGAN % REALISASI TERTINGGI DI PROV. BALI TA 2016 NO
K/L
SATKER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
018 KEMENTAN 029 KEMEN LHK 006 KEJAKSAAN 054 BPS 054 BPS 033 KEMEN PU & PERA 005 MA 029 KEMEN LHK 029 KEMEN LHK 054 BPS 005 MA 025 KEMENAG 054 BPS 018 KEMENTAN 025 KEMENAG 025 KEMENAG 025 KEMENAG
229049 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA KABUPATEN TABANAN 449871 BALAI PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE WILAYAH I 008678 KEJAKSAAN TINGGI BALI 429213 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. TABANAN 429222 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. GIANYAR 498248 SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR BALI‐PENIDA 402732 PENGADILAN AGAMA NEGARA 427046 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BALI DAN NUSA TENGGARA 427046 BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN BALI DAN NUSA TENGGARA 429187 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BULELENG 402726 PENGADILAN AGAMA BANGLI 568529 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR 429244 BADAN PUSAT STATISTIK KAB. BANGLI 229034 DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BULELENG 660600 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI BANYUBIRU 419890 MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGARA KAB. JEMBRANA 419890 MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGARA KAB. JEMBRANA
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
059 KEMENKOMINFO 613476 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR 076 KPU 658152 KPU KABUPATEN BADUNG 032 KEMEN KP 229058 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 044 KEMEN KOP & UKM 418685 DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN JEMBRANA 032 KEMEN KP 229053 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 032 KEMEN KP 229111 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 055 KEMENPPN/BAPPENA220060 Bappeda Provinsi Bali 032 KEMEN KP 452935 BALAI PENELITIAN DAN OBSERVASI LAUT 090 KEMENDAG 352450 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng 076 KPU 658091 KPU KABUPATEN BULELENG 032 KEMEN KP 220344 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG 032 KEMEN KP 032 KEMEN KP 401610 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB BADUNG 401610 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BADUNG 042 KEMENRISTEK & PT 400144 POLITEKNIK NEGERI BALI 090 KEMENDAG 220447 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR 010 KEMENDAGRI 220075 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI
PAGU 6.197,3 1.901,0 44.077,3 6.811,5 8.698,3 85.845,4 3.165,8 1 947 2 1.947,2 8.379,6 2.513,2 890,3 3.982,0 4.142,5 2.531,3 7.103,8
DIPA 2016 REALISASI 6.053,5 1.852,1 42.924,8 6.621,4 8.442,6 83.318,0 3.068,5 1 887 1 1.887,1 8.074,7 2.407,8 851,7 3.803,6 3.953,7 2.415,8 6.765,7
% 97,7% 97,4% 97,4% 97,2% 97,1% 97,1% 96,9% 96 9% 96,9% 96,4% 95,8% 95,7% 95,5% 95,4% 95,4% 95,2%
26.517,3 10.401,2 3.233,6 950,0 1.673,6 1.000,0 976,3 92.500,8 5.977,9 43.069,5 2.250,0 1 600 0 1.600,0 11.725,4 46.877,7 380,4 9.079.987,6
8.940,7 3.035,8 879,0 249,6 431,5 243,3 230,2 16.165,1 692,5 4.046,6 210,2 132 8 132,8 670,3 554,1 0,0 7.069.330,3
33,7% 29,2% 27,2% 26,3% 25,8% 24,3% 23,6% 17,5% 11,6% 9,4% 9,3% 8 3% 8,3% 5,7% 1,2% 0,0% 77,9%
% Realisasi Belanja K/L TA 2016 Provinsi Bali s.d. November 2016 menduduki % Realisasi Belanja K/L TA 2016 Provinsi Bali s.d. November 2016 menduduki peringkat pertama 33
SATKER DENGAN BLOKIR ANGGARAN DI PROV. BALI TA 2016 DIPA 2016 NO
K/L K/L
SATKER PAGU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
010 KEMENDAGRI 090 KEMENDAG 032 KEMEN KP 032 KEMEN KP 032 KEMEN KP 010 KEMENDAGRI 024 KEMENKES 059 KEMENKOMINFO 019 KEMENPERIND 018 KEMENTAN
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
025 KEMENAG 419883 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BULELENG. 025 KEMENAG 419905 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TABANAN 025 KEMENAG 568532 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DENPASAR 025 KEMENAG 419929 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM 012 KEMENHAN 344349 MAKODAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344357 HUBDAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344354 ZIDAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344356 PALDAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344355 BEKANGDAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344367 RINDAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344358 KESDAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344370 KOREM‐163 WSA DAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344368 KOREM‐161 DAM IX/UDY 012 KEMENHAN 344369 KOREM‐162 DAM IX/UDY 012 KEMENHAN 012 KEMENHAN 344371 BRIGIF 21/KOMODO DAM IX/UDY 344371 BRIGIF 21/KOMODO DAM IX/UDY JUMLAH SATKER YANG ADA BLOKIR JUMLAH SATKER YANG TIDAK ADA BLOKIR TOTAL
055 KEMENPPN/BAPPENAS
090 KEMENDAG 032 KEMEN KP 018 KEMENTAN 024 KEMENKES
220075 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BALI 220447 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN GIANYAR 401610 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BADUNG 229058 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI 220344 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KAB. KLUNGKUNG 229068 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI 229004 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI 613476 BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II DENPASAR 229233 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN BALI 229099 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI 220060 Bappeda Provinsi Bali 352450 Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Buleleng 220629 DINAS PETERNAKAN PERIKANAN KAB. BANGLI 229067 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI 229002 DINAS KESEHATAN PROVINSI BALI
380,4 46.877,7 1.600,0 3.233,6 2.250,0 1.023,6 5.060,2 26.517,3 650,0 32.165,2 976,3 5.977,9 600,0 8.465,4 5.338,4 00 0,0 0,0 0,0 36.239,6 38.633,1 23.429,2 29.494,0 331.622,0 27.338,5 28.819,3 36.256,1 47.088,0 70.450,1 107.017,9 197.436,6 243.286,8 247.682,2 127 932 9 127.932,9 6.536.591,7 2.543.396,0 9.079.987,6
BLOKIR BLOKIR ANGGARAN 380,4 46.191,1 1.114,8 2.199,8 1.509,9 628,0 2.852,4 14.193,9 341,2 16.534,0 489,5 2.821,9 280,7 3.657,0 2.257,3 00 0,0 0,0 0,0 45,3 40,0 17,9 9,1 44,3 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 06 0,6 432.428,8 0,0 432.428,8
¾ Anggaran yang dibloikir mencapai Rp432,4 miliar (4,76%) dari Pagu DIPA Rp9.079,9 Miliar ¾ Dalam Dalam Anggaran yang diblokir tersebut termasuk anggaran yangdihemat sesuai Inpres 6/2016, Anggaran yang diblokir tersebut termasuk anggaran yangdihemat sesuai Inpres 6/2016 sesuai ketentuan UU APBN 2017 terhadap kontrak yang dihemat dalam TA 2016 dapat diluncurkan ke Tahun 2017 34
% 100,00% 98,54% 69,68% 68,03% 67,11% 61,36% 56,37% 53,53% 52,49% 51,40% 50,14% 47,21% 46,78% 43,20% 42,28%
0,12% 0,10% 0,08% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 00% 0,00% 6,62% 0,00% 4,76%
MONITORING REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA ANGGARAN 1. Dalam rangka percepatan realisasi anggaran dan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja yang dapat diukur melalui capaian kinerja, Ditjen Anggaran telah memfasilitasi dengan g aplikasi p berbasis web yaitu y SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) ATAS PELAKSANAAN (RKA‐K/L) (PMK 249/MK.02/2011) 2. Aplikasi SMART : a.
3 (tiga) layer user K/L yaitu (i) layer Satker (pelaksana program), (ii) LayerUnit Eselon I (Penanggungjawab program), (iii) layer Menteri/Pimpinan Lembaga (Pengguna Anggaran), dan
b.
1 (satu) layer user Kementerian Keuangan Cq Ditjen Anggaran (monev kinerja seluruh K/L)
c.
Data untuk keperluan pengukuran dan evaluasi kinerja , meliputi antara lain data program dan kegiatan, pagu dan realisasi anggaran, dan target output sudah tersedia dalam aplikasi monev anggaran.
Direktorat Jenderal Anggaran
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
Terima kasih Terima kasih
[email protected] @g
36