BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan
Kota
Denpasar
merupakan
bagian
integral
dari
pembangunan daerah Propinsi Bali serta pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan selalu diupayakan untuk menjaga keharmonisan dalam keseimbangan antara aspek sosial dan ekonomi, fisik dan non fisik serta aspek jasmani dan rohani secara berkelanjutan. Peningkatan pembangunan yang berkelanjutan harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Denpasar tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Bali dan Nasional. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan melakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur, sehingga terwujud suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel (LAKIP Kota Denpasar, 2013). Akuntabel identik halnya dengan akuntabilitas. Agar mencapai suatu pemerintahan yang memiliki akuntabilitas yang baik, diperlukan kinerja manajerial yang baik. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban yang berarti bahwa proses penganggaran dimulai dari perencanaan, penyusunan,
1
pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui
anggaran
tersebut
tetapi
juga
berhak
untuk
menuntut
pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut Mahoney et al. (1963) dalam Natalia (2010), kinerja manajerial adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial, antara lain perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah. Akuntabilitas juga dapat tercapai apabila seluruh SKPD ikut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran. Dengan berpartisipasinya seluruh SKPD dalam penyusunan anggaran diharapkan akan meningkatkan produktivitas kerja, sehingga keuangan daerah dapat dikelola dengan baik dan seoptimal mungkin. Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan proses penganggaran. Dalam akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan anggaran memiliki peran yang sangat penting, peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan
2
atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan (Nordiawan, 2006:47). Kenis (1979) mengatakan salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Menurut Kenis (1979) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian anggaran tersebut. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah SKPD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada akhirnya, unsur partisipasi, kejelasan sasaran anggaran dan kinerja manajerial akan
menjadi suatu kebutuhan penting di dalam pengelolaan
pemerintah termasuk bidang keuangan, khususnya dalam hal mencapai akuntabilitas pada sektor pemerintahan. Sebagai
organisasi
besar,
SKPD
dapat
dianggap sebagai
pusat
pertanggungjawaban (akuntabilitas publik). Menurut Solina (2014) SKPD yang merupakan street level bureaucrat atau organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dinilai mampu melaksanakan good governance dalam pelaksanaan aktivitas kepemerintahan. Salah satu praktik manajerial dalam semua jenis organisasi khususnya pada Pemerintah Derah terutama pada SKPD adalah keharusan bagi kepala bagian kerja untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran bagi satuan kerja yang dipimpinnya, dimana Rencana Kerja Anggaran tersebut disebut juga dengan RKA-SKPD dan berlaku untuk satu tahun anggaran. Dalam proses penyusunan anggaran perlu dihindari terjadinya over budgeting.
3
Artinya, proses penyusunan anggaran belanja harus lebih mengedepankan rasionalitas kebutuhan belanja publik maupun belanja aparatur. Sejalan dengan banyaknya sektor perekonomian yang ada di Kota Denpasar, maka hal ini juga akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peranan investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemicu utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kota Denpasar. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penanganan keuangan daerah dan anggaran daerah yang transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan undang-undang dan prinsip akuntansi keuangan daerah. Dalam hal ini, partisipasi anggaran dari setiap SKPD memegang peranan yang sangat penting. Setiap satuan kerja menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Penelitian mengenai partisipasi anggaran dalam sektor publik terutama kaitannya dengan kinerja manajerial penting untuk dilakukan karena perilaku penganggaran (budgetary behaviour) dalam sektor publik terutama pemerintah berbeda dengan perilaku penganggaran dalam perusahaan yang berorientasi laba (profit oriented) (Haryanto dkk, 2007). Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan pendekatan manajerial yang umumnya dinilai dapat meningkatkan kinerja manajerial (Sinambela, 2003). Anggaran partisipatif merupakan suatu pendekatan manajerial yang pada umumnya dinilai mampu meningkatkan efektivitas organisasi melalui peningkatan kinerja manajerialnya. Apabila hal ini diterapkan dalam organisasi publik yang bersifat core public/pure non-profit organization
4
seperti Pemerintah Kota Denpasar, maka kinerja pejabat struktural dapat diharapkan meningkat jika mereka dilibatkan dalam proses penyusunan anggaran. Beberapa
penelitian
terdahulu
telah
meneliti
faktor-faktor
yang
memengaruhi kinerja manajerial. Seperti penelitian yang dilakukan Permata Sari, dkk (20014) telah menguji bahwa dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Dekki Putra (2013) yang menemukan bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial SKPD. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial telah diteliti oleh Kenis (1879) yang menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan ketegangan kerja, peningkatan sikap karyawan terhadap anggaran, kinerja anggaran dan efisiensi biaya pada pelaksana anggaran secara signifikan, jikasasaran anggaran dinyatakan secara jelas. Penelitian mengenai partisipasi anggaran telah dilakukan oleh Permata Sari (2014) yang menemukan dengan adanya partisipasi aparat pemerintah daerah dalam proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, menunjukkan seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah yang terlibat dalam proses penganggaran daerah, diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap anggaran. Hal ini sangat penting karena
5
aparat pemerintah daerah akan merasa produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga
memungkinkan
munculnya
perasaan
berprestasi
yang
akan
meningkatkan kinerjanya. Hasilnya partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Syafrial (2009) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Pemerintah Kabupaten Sorolangun. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dari hasil-hasil penelitian yang berbeda, dan masih minimnya penelitian mengenai akuntabilitas di SKPD Kota Denpasar, sehingga peneliti termotivasi untuk menguji kembali pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerialdi SKPD Kota Denpasar.
1.2
Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang, adapun rumusan masalah yang dapat
dirumuskan adalah: 1) Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 2) Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial? 3) Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
6
1.3
Tujuan Penelitian Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh akutabilitas terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kota Denpasar. 2) Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kota Denpasar. 3) Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial pada SKPD Kota Denpasar.
1.4
Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1) Kegunaan Teoritis a. Menambah wawasan yang lebih luas mengenai anggaran pada akuntansi sektor publik dan memberikan variasi hasil mengenai pengaruh akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. b. Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memperluas
pengetahuan
penganggaran terutama pada lingkungan Pemerintah Daerah. 2) Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai yang terlibat dalam penyusunan anggaran agar
7
lebih mengerti dan memahami “Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran
Anggaran
Manajerial”sehingga
dan
Partisipasi
tercipta
Anggaran
efektivitas
terhadap
Kinerja
efisiensi
dalam
dan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1.5
Sistematika Penulisan Pembahasan skripsi ini disusun atas beberapa bab untuk memberikan
gambaran yang lebih jelas dan terperinci mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika penyajian penulisannya adalah sebagai berikut: BABI
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS Bab
ini
menguraikan
tentangteori-teori
yang
relevan
untuk
mendukung pokok permasalahan penelitian ini serta diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya, dan disajikan juga mengenai dugaan sementara dari pokok permasalahan.
8
BAB III
METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN Bab ini memuat tentang gambaran umum dari lokasi penelitian, deskripsi dari hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.
Bab V
SIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan tentang simpulan dari permasalahan yang dibahas serta saran-saran yang dapat disampaikan dimana nantinya diharapkan dapat berguna bagi penelitian selanjutnya.
9
