PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN ENERGI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN Triwulanan PEMBANGUNAN NASIONAL Temu Konsultasi I - 2017 Bappenas dengan Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia
Jakarta, 13 Januari 2017
SASARAN POKOK DAN EVALUASI CAPAIAN PN KETAHANAN ENERGI TAHUN 2015-2019 (1/2)
SASARAN
2014
2015 2015 2015
2016 2016 2016
2017
2018
2019
(baseline)
(target)
(realisasi)
(target)
(realisasi)
818
825
779
820
820,3
750/815**
730
700/580**
1.224
1.221
1.189
1.150
1.181,5
1.150
1.295
421
425
461
419
253,04 (Sep)
413
1.180 406
53
50
56
56
59
62
64
24
23
20
20
27
26
63 32
81,5
83,2
88,3
90,15
89,9 (Sep)
92,7
93,9
96,6
b. Konsumsi Listrik Perkapita (kWh)
843
914
918
985
947,7 (Ags)
1.058
1.200
c. Kapasitas Pembangkit (GW)
50,7
53,5
55,5
61,5
57,6 (Okt)
67,4
1.129 76,2
1. Produksi Sumber Daya Energi: a. Minyak Bumi (ribu BM/hari)** b. Gas Bumi (ribu SBM/hari)** c. Batubara (juta ton) 2. Penggunaan Dalam Negeri (DMO): a. Gas Bumi Dalam Negeri (%) b. Batubara Dalam Negeri (%) 3. Listrik a. Rasio Elektrifikasi (%)
Perkiraan Capaian
400
60
86,6
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016 Catatan: *) Catatan: Perkiraan *)*) Perkiraan capaian 2016 capaian 2016 Catatan: Perkiraan capaian 2016
Keterangan * Perkiraan capaian pada akhir 2016 ** Produksi Migas sesuai Asumsi Makro dari Kedeputian Bidang Ekonomi
Sudah tercapai/on Sudah tercapai/on Sudah tercapai/on Sudah tercapai/on track/on trend (>90%) track/on trend track/on (>90%) trend (>90%) track/on trend (>90%)
Perlu kerja keras Perlu kerjaPerlu keras kerja keras Perlu kerja keras (60-90%) (60-90%) (60-90%) (60-90%)
Sangat sulit tercapai Sangat sulit Sangat tercapai sulit tercapai Sangat sulit tercapai (<60%) (<60%) (<60%) (<60%)
2
SASARAN POKOK DAN EVALUASI CAPAIAN PN KETAHANAN ENERGI TAHUN 2015-2019 (2/2) SASARAN
2014 (baseline)
2015 2015 2015 (target)
(realisasi)
2016 2016 2016 (target)
(realisasi)
2017
2018
2019
Perkiraan Capaian
1
Diperkirakan baru mulai konstruksi 2019
4. Infrastruktur Energi Penyiapan & Penandatanganpenyelesaian an Perpres Kilang, Studi lahan serta Pra-FS izin
Pelaksanaan EPC & PMC
a. Kilang Minyak (unit)
0
b. FSRU/Regasifikasi/LNG Recieving Terminal (unit)
2
1
1
2
2
c. Jaringan Pipa Gas (kumulatif, km)*
11.960
13.105
13.458
15.330
15.330
40*
26
18
30
21
68.400
20.363
487
482,2
501
477,3
6
6 0,99
5,8 0,88
11 0,99
d. SPBG (unit)*** e. Jaringan Gas Kota (SR)*** 5. Intensitas Energi Primer (Penurunan 1% per tahun) (SBM/miliar Rp) 6. EBT dalam 6. Porsi Elastisitas EnergiBauran Energi (%)
Keterangan *) Kumulatif **) APBN ***) Termasuk BUMN
200.000
121.000
-
1
Catatan: *) Perkiraan capaian 2016 Sudah tercapai/on 15.364 track/on trend (>90%)
1
2 Perlu kerja keras (60-90%)18.322
Sangat su (<60%)
25
15.046 22
53.700** 110.000
80.000** 306.000
80.000** 374.000
440,3
472,6
467,8
463,2
7 0,86
15
15
16 1,3
88.915
15
Catatan: Perkiraan capaian 2016 Catatan: *) Catatan: Perkiraan *) *) Perkiraan capaian 2016 capaian 2016 Sudah tercapai/on Sudah tercapai/on Sudah tercapai/on track/on trend (>90%) track/on trend track/on (>90%) trend (>90%)
Perlu kerja keras Perlu kerjaPerlu keras kerja keras (60-90%) (60-90%) (60-90%)
Sangat sulit terca Sangat sulit Sangat tercapai sulit tercapa (<60%) (<60%) (<60%)
3
TARGET KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL Indonesia saat ini sedang dalam proses untuk: a. Menyeimbangkan bauran energi dengan meningkatkan peranan EBT dari 7% di tahun 2015, menjadi 23% di tahun 2025. b. Mengurangi subsidi bahan bakar fosil, dan mengalihkan menjadi subsidi langsung kepada yang membutuhkan dan membiayai pengembangan energi bersih dan terbarukan.
24%
22%
23%
25%
30% 18%
5%
2013 1.400 MBOE 46% 31%
2013
2025
25%
20%
2050
Power Plant:430 GW Energy Consumption: 3.2 TOE/kap Electricity Consumption: 7,000 KWh/kap
Power Plant:115 GW Energy Consumption: 1.4 TOE/kap Electricity Consumption: 2,500 KWh/kap Electrification Ratio (2020): closely to 100%
Power Plant: 51 GW Energy Consumption: 0.8 TOE/kap Electricity Consumption: 776 KWh/kap Electrification Ratio (2014): 84.33% Data Source: National Energy Council, 2015
31%
EBT Minyak Bumi Gas Bumi Batubara
4
PRIORITAS NASIONAL KETAHANAN ENERGI – RKP 2018
PRIORITAS NASIONAL
EBT dan Konservasi Energi
KETAHANAN ENERGI
Pemenuhan Kebutuhan Energi
PROGRAM PRIORITAS
5
PROGRAM PRIORITAS EBT DAN KONSERVASI ENERGI
Pengembangan Penyediaan Tenaga Listrik Skala Kecil (Small Grid System)
Implementasi Teknologi Bersih dan Efisien
Penyempurnaan Feed In Tariff dan Subsidi EBT Pengembangan Industri Penunjang EBT
EBT & Konservasi Energi
Pengembangan PLTP
Pengembangan PLT Matahari, Hidro, Tenaga Angin, Arus Laut dan Nuklir
Pengembangan Bioenergi
6
PROGRAM PRIORITAS PEMENUHAN KEBUTUHAN ENERGI
Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Migas
Pemenuhan DMO Batubara dan Gas
Pemenuhan Kebutuhan Energi Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
Peningkatan Cadangan Minyak dan Gas Bumi Pembentukan Cadangan Penyangga Energi
7
DAK PENUGASAN TA 2017 NO
DAK PENUGASAN
KEGIATAN
1.
Rehabilitasi sekolah dasar
2.
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan vokasi dan latihan ketenagakerjaan
Rehabilitasi ruang kelas/laboratorium Penyediaan alat pendidikan vokasi dan balai latihan ketenaga kerjaan Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan vokasi dan balai latihan ketenagakerjaan
3.
Peningkatan kapasitas infrastruktur kesehatan dasar
Penyediaan farmasi dan alat kesehatan Pembangunan dan rehabilitasi berat Puskesmas
4.
Pasar
Pembangunan pasar Pembangunan gudang
5.
Penyediaan sarana prasarana air minum dan sanitasi
Pembangunan sarana dan prasarana air minum Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi
6.
Irigasi
Rehabilitasi irigasi sekunder Rehabilitasi irigasi tersier
7.
Jalan
Pembangunan dan peningkatan jalan provinsi Pembangunan dan peningkatan jalan Kabupaten/Kota
8.
Energi Skala Kecil
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Skala Kecil : Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), Biogas untuk rumah tangga
1. DAK Penugasan terkait dengan penekanan RKP 2018 Ditentukan hingga lokus/ruas Lebih bersifat top-down 2. Kegiatan DAK lainnya menjadi bagian kegiatan dari DAK Reguler/Afirmasi Menjaga kesinambungan dengan DAK 2017 Lebih bersifat kebutuhan daerah (bottom up)
8
DAK PENUGASAN ENERGI SKALA KECIL TA 2017
Pembangunan PLTMH
Alokasi Tahun 2017: 502,3 Miliar
Pembangunan PLTS
Biogas untuk RT
ARAH KEBIJAKAN
Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dalam rangka pencapaian sasaran Prioritas Nasional Kedaulatan Energi dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan.
TARGET DAN SASARAN
Peningkatan rasio elektrifikasi sebesar 92,75% di tahun 2017 dan 96,6% di tahun 2019 melalui energi baru terbarukan yang berada di daerah tertinggal, lokasi prioritas di kabupaten perbatasan negara, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi.
RUANG LINGKUP/MENU KEGIATAN
Pembangunan PLTMH Pembangunan PLTS Pembangunan Biogas
LOKASI PRIORITAS
Daerah-daerah yang belum akan dibangun jaringan listrik PLN selama 3-5 tahun ke depan (off-grid), khususnya: daerah tertinggal, lokasi prioritas di kabupaten perbatasan negara, daerah kepulauan dan daerah transmigrasi.
KRITERIA TEKNIS/ PENILAIAN
Mengacu pada kriteria teknis/penilaian yang sudah digunakan oleh KESDM.
KEBUTUHAN PENDANAAN
Pagu DAK Energi Skala Kecil Rp 502,3 M untuk 24 Provinsi berdasarkan penilaian usulan dan penetapan alokasi per provinsi.
KELEMBAGAAN
Pengelola DAK di pemerintah pusat adalah KESDM dan pelaksana di daerah adalah pemerintah provinsi.
9
PERAN DAERAH DALAM PENYEDIAAN ENERGI
Daerah mendapat energi secara terpusat melalui Pertamina untuk migas dan PLN untuk listrik
Given Condition Kebutuhan lebih besar
Diperlukan peningkatan kapasitas pengelola energi daerah
Mengisi kekurangan dengan EBT, melalui pengelolaan energi mandiri
Kesiapan untuk mengelola energi melalui perusahaan daerah (mis. Regionalisasi PLN)
Kurang/ Defisit
• Perusahaan listrik regional • Perusahaan daerah untuk energi lainnya • BUMD efisiensi energi
10
BAGAIMANA MERUMUSKAN PERAN DAERAH
PEMANFAATAN SD ENERGI
LEMBAGA
KEUANGAN
• Batubara: perijinan daerah atau pusat • Gas: alokasi, participating interest bagaimana mengelola • Panas Bumi: EBT tetapi ijin masih di pusat • Energi terbarukan: pengelolaan, perijinan
Pengelolaan secara integratif
• • • •
Pertamina PLN PGN BUMD
Reorganisasi dan regionalisasi pengelolaan energi
• • • •
APBD Transfer Daerah KPBU, APBN (termasuk DAK) Hibah dan pinjaman
Inovasi mekanisme dan skema pendanaan
11
RENCANA UMUM ENERGI DAERAH
Penyusunannya telah tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan RUEN dimana di dalamnya termasuk penyusunan RUED.
Sebagai ‘alat’ sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah, sehingga penganggaranyapun dapat dilakukan secara lebih baik.
Membantu kesiapan provinsi untuk mengusulkan kegiatan pembangunan energi yang akan diusulkan melalui APBN (PLT Minihidro, PLTS)
Alat monitoring pembangunan energi di daerah oleh kementerian dan lembaga.
12
Terima Kasih Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Jl. Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia Email :
[email protected]
13
