PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGUSULAN KEGIATAN DAK TAHUN 2018 PEMBANGUNAN DAERAH
Ir. Diah Indrajati, M.Sc Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
KEBIJAKAN DAN PETA REGULASI PENGELOLAAN DAK
KELEMBAGAAN DAK PUSAT DAN DAERAH
RAPAT KOORDINASI TEKNIS
TINDAK LANJUT KORTEK
1
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAK
2
KEBIJAKAN UMUM DAK
3
PETA REGULASI DAK
2
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAK LATAR BELAKANG
Sesuai dengan arahan Presiden: “1 usulan dengan menggunakan teknologi informasi”
1 2
Saat ini tengah dilakukan pengembangan aplikasi tersebut, yang dirancang mencakup: 1. Usulan kegiatan DAK tahun 2018 2. Data teknis yang dibutuhkan dalam pengusulan kegiatan DAK tahun 2018 3. Data realisasi pelaksanaan DAK tahun 2015 – 2016 4. Usulan kebutuhan (kegiatan dan alokasi) di 2 tahun mendatang 5. Ditargetkan pada akhir Maret 2017 telah dilakukan uji coba aplikasi di beberapa daerah sampling dan sosialisasi kepada daerah pada awal April 2017 (tanggal 03-10 April 2017).
Bappenas dan Kementerian Keuangan telah sepakat bahwa mekanisme pengusulan DAK 2018 akan menggunakan aplikasi yang diintegrasikan dengan eplanning Bappenas (penyempurnaan mekanisme proposal based dari tahun sebelumnya);
3
4
Kemendagri , Bappeda Provinsi dan Bappeda Kab/kota melakukan verifikasi usulan e-proposal (e-planning) yang akan diintegrasikan ke dalam aplikasi Eplanning DAK
1 1
KEBIJAKAN UMUM DAK
Mendukung implementasi Nawa Cita, khususnya cita ketiga: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI, cita kelima: meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, cita keenam: meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan cita ketujuh: kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor domestik
Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur publik daerah.
3
5
2
Mendukung pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara dan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja negara, dengan tetap menjaga lingkungan hidup dan kehutanan.
Mempercepat pengalihan anggaran belanja K/L, terutama anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan, yang mendanai urusan yang sudah menjadi kewenangan daerah, ke DAK.
Memperkuat kebijakan afirmasi untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.
Mengakomodasi usulan kebutuhan dan prioritas daerah dalam mendukung pencapaian prioritas nasional (proposal based).
Merealokasi dana transfer lainnya, yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) Guru PNSD, dana Tambahan penghasilan Guru PNSD (Tamsil), dan dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi (P2D2) ke Dana Alokasi Khusus Non fisik
4
6
2 UU 14 Tahun 2015 Tentang APBN 2016 Nota Keuangan Tahun 2016 RKP Tahun 2016 UU 12 tahun 2016
Kebijakan
PETA REGULASI DAK
Permen K/L tentang Juknis DAK Perpres 54 tahun 2010 beserta perubahannya PMK Nomor 48 Tahun 2016
Perpres 137 Tahun 2015 Perpres 66 Tahun 2016
Penetapan Bidang dan Pengusulan
PP 55 tahun 2005 RKP Tahun 2016 Nota Keuangan Tahun 2016
Lokasi dan Alokasi
Penganggaran daerah
PMK Nomor 241 tahun 2014 Permendagri Nomor 52 tahun 2015 Permendagri Nomor 20 tahun 2009
Pelaksanaan
PMK Nomor 112 Tahun 2016 PP Nomor 55 Tahun 2005 SEB 3 Menteri Tahun 2008
Pertanggungjaw aban dan Pelaporan
PMK 48 Tahun 2016 Permen K/L tentang Juknis DAK SEB 3 Menteri Tahun 2008
Monitoring dan Evaluasi
1
KELEMBAGAAN PUSAT
2
KELEMBAGAAN DAERAH
1
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAK DI TINGKAT PUSAT
1
Instrumen E-Planning
Bappenas, Kemenkeu dan K/L berperan pada tahap perencanaan
Perencanaan
Pengalokasian Bappenas, Kemenkeu dan K/L berperan pada tahap Pengalokasian
Sekber DAK mendukung pelaksanaan tugas seluruh pihak pada setiap tahapan
Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan K/L secara bersama-sama melaksanakan Monev DAK
Monev
1
Bappenas sesuai Tusinya melakukan analisa pemanfaatan DAK yang fokus pada pencapaian prioritas nasional
Instrumen
Output
Pemanfaatan
K/L Pembina DAK bertanggungjawab terhadap analisa output DAK
▪ ▪ ▪ ▪
1
Instrumen
Lap. Kemkeu Lap. bappenas Lap. KL Lap. Sekber (konsolidasi)
Laporan Kemendagri, K/L teknis, Kemenkeu dan Bappenas, bertanggungjawab melakukan pengelolaan dan analisa laporan DAK dari daerah
2
KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAK TAHUN 2016 DI DAERAH
PERAN BANGDA
MEMBENTUK, PENGUATAN KELEMBAGAAN, DAN MENGOPTIMALKAN POKJA PROVINSI DAN KABUPATEN DALAM PENGENDALIAN, MONEV, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DAK KABUPATEN/KOTA
1
PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAAN DAK
2
MONITORING DAN EVALUASI DAK
3
INSENTIF DAN DISENTIF
ISU-ISU STRATEGIS
1
PERENCANAAN DAN PENGALOKASIAN 1. 2.
3.
BAGAIMANA MEMPERKUAT PERAN PROVINSI DALAM PERENCANAAN DAN PERUMUSAN KEBIJAKAN DAK? BAGAIMANA MEKANISME PENGALOKASIAN DAK SEHINGGA LEBIH SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH DAN PRIORITAS NASIONAL? BAGAIMANA HASIL RAKORTEK DAN E-PLANNING MENJADI BASIS DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN DAK?
2
MONEV DAN PELAPORAN 1.
2.
3.
INSENTIF DAN DISINSENTIF
3
1.
2.
BAGAIMANA MEKANISME INSENTIF DAN DISINSENTIF BAGI DAERAH YANG BERKINERJA KURANG BAIK DALAM PENGELOLAAN DAK? BAGAIMANA PENGARUHNYA PADA PENGALOKASIAN TAHUN BERIKUTNYA?
BAGAIMANA KOORDINASI PELAPORAN DAK DI DAERAH? APA INSTITUSI YANG MENGKOORDINIR? BAGAIMANA BENTUK KERJASAMA DAN PEMBAGIAN PERAN ANTAR K/L DALAM EVALUASI DAN PEMANTAUAN LAPORAN DAK DARI DAERAH? BAGAIMAN PUBLIKASI TERHADAP LAPORAN DAK BAIK NASIONAL MAUPUN PER BIDANG?
DASAR HUKUM PEMBAHASAN KORTEK TOTAL USULAN DALAM KORTEK TEKNIK ANALISA CONTOH ANALISA ISU STRATEGIS
1
DASAR HUKUM RAKORTEK
SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN
PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS
PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014 Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.
KOORDINASI KORTEK
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN
Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014
ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR
Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
JENIS-JENIS KORTEK Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
2
PEMBAHASAN RAKORTEK
PIRORITAS DAERAH 1. Verifikasi usulan prioritas daerah dari sisi target dan pendanaan 2. Verifikasi usulan sesuai dengan kewenangan 3. Verifikasi usulan dengan melihat intensitas urusan pemerintahan
SASARAN PN
1
4
1. Klarifikasi target provinsi berdasarkan target PN 2. Kesepakatan antara K/L dan Daerah terkait pencapaian sasaran PN
RAKORTEK USULAN DAERAH PENDUKUNG PN 1. Verifikasi proyek sesuai dengan kewenangan 2. Verifikasi Kesesuaian usulan daerah dengan PN 3. Verifikasi terkait target dan anggaran 4. Konfirmasi kesiapan daerah dalam pelaksanaan usulan kegiatan
PROYEK KL PENDUKUNG PN
3
2
1. Verifikasi proyek sesuai dengan kewenangan 2. Kebutuhan dukungan daerah 3. Kesepakatan terkait lokasi, target dan pembiayaan
3
TOTAL USULAN DALAM RAKORTEK
TOTAL 13.658 USULAN
TOTAL 77.364 USULAN
Usulan daerah yang lolos verifikasi Bappeda Kab/kota
TOTAL 95.698 USULAN
Data Hasil Kortek Makasar dan Batam
Usulan Daerah yang Lolos Verifikasi bappeda Prov
TOTAL 51.639 USULAN
Telah dibahas dalam Kortek
TOTAL 600 USULAN
4
TEKNIK ANALISA DATA ANALISA MENURUT URUSAN
Kegiatan yang terkait kewenangan tiap level pemerintahan dikelompokkan berdasarkan lokasi kegiatan
Terdiri dari data terkait proyek K/L pendukung PN Data usulan terkait kewenangan pusat, provinsi, dan kab/kota
Imfort data usulan Kortek
Pengelompokan menurut kewenangan
Berdasarkan kewenangan pusat, provinsi, dan kab/kota
Pengelompokan menurut Daerah
Pengelompokan menurut prioritas nasional
Kegiatan yang sudah dikelompokkan menurut kewenangan dan daerah disortir menuruut prioirtas nasional yang didukung
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA
GORONTALO
PROV.GORONTALO
Ditjen Bina Bangda melakukan pengolahan data base hasil kortek. Contoh : Provinsi Gorontalo, Porvinsi Jatim dan Kalsel
PROV. JATIM
PROV. KALSEL
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA GORONTALO
19 USULAN
KEWENANGAN PUSAT
124 USULAN
53 USULAN
KEWENANGAN PROVINSI
KEWENANGAN KAB/KOTA
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA GORONTALO
BNPB
3 USULAN KEMENKOMINFO
1 USULAN KEMEN KUKM
7 USULAN
KEMEN PUPERA
8 USULAN TOTAL USULAN SEBANYAK 19 USULAN
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA GORONTALO
TOTAL USULAN KEWENANGAN PROVINSI
TOTAL USULAN SEBANYAK 124 USULAN
USULAN GORONTALO MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN 60
57
50 40 30
20
20 TOTAL USULAN KEWENANGAN KAB/KOTA
TOTAL USULAN SEBANYAK 53 USULAN
10 0
17
15
10
8
0
1
7 3
8
0
1 0
0
Provinsi
0
1 0
Kab/Kota
0 1
4
7 0
3
0
3
6 0
4 0
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA GORONTALO
PENDIDIKAN TOTAL 8 USULAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
1
6
KESEHATAN
2
TOTAL 57 USULAN PU TOTAL 10 USULAN
TOTAL 8 USULAN
7
5
TOTAL 15 USULAN
8 4
TOTAL 3 USULAN LINGKUNGAN HIDUP
KELUATAN DAN PERIKANAN
3
PANGAN
TOTAL 1 USULAN
PARIWISATA TOTAL 4 USULAN KEHUTANAN
9
TOTAL 17 USULAN
10
TRANSMIGRASI
TOTAL 1 USULAN
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA TOTAL USULAN SEBANYAK 53 USULAN
GORONTALO
Kab. Bone Bolango
1 (satu) Usulan di bidang urusan perindustrian
Total 27 Usulan Pekerjaan umum dan penataan Ruang sebanyak 18 Usulan Ketenagakerjaan sebanyak 3 Usulan Pengendalian Penduduk dan KB 6 Usulan
Kab. Gorontalo Utara
Kab. Pohuwato Kota Gorontalo
Tidak ada usulan Kab. Boalemo 14 Usulan Kesehatan Pariwisata Pangan
Kab. Gorontalo :1 :7 :6
Total 8 Usulan Urusan perdagangan: 3 Usulan Penunjang Pusat : 4 Usulan Urusan Pangan: 1 usulan
Total 2 Usulan pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA PROVINSI JAMBI
TOTAL USULAN DAERAH DI JAMBI PROYEK K/L DI JAMBI
1200
1072
1000 BKPM
1
Kegiatan Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara on line
828 800 600 400
2
KEMENTERIAN PERTANIAN
385
153
200
112
70
Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi 0 Usulan Terkait Kewenangan Pusat
Usulan Terkait Kewenangan Provinsi
Verifikasi Prov
Usulan Terkait Kewenangan Kab/Kota
Verifikasi Bangda
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN Kab/Kota
Provinsi
PROVINSI JAMBI
Pusat
23
LH
13
PU
75
12
Pariwisata
199 41
10
24
15 12 14
Pangan
21
KUKM
16
9
Kominfo
19 21
Trantibumlinmas
6
Kesehatan
97
39
117
5
Pemuda, Olah raga
1
Kelautan dan Perikanan
2
28 38 9
1
Kehutanan kebudayaan
1
Kearsipan
2 2
ESDM
10
16 14
Adminduk
3
0
50
100
150
200
250
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA PROVINSI JAMBI
USULAN DAERAH MENURUT KEWENANGAN (LANJUTAN) 250 220 200
163 150
97
100
97 65
54 50 1010 0
32
31 4
13
1
6
3
13
11
3 5
16
1
25 28 9
Pusat
10
38
36
47
38
17
15
1
3
Provinsi
Kab/Kota
1
3
1
11
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA
DATA HASIL VERIFIKASI BANGDA
Kan Tanjab Barat
Kab. Tebo
Total Usulan: 44 Usulan Kewenangan Pusat 25 Usulan Kewenangan Provisi 6 Usulan Kewenangan Kab 13
Total Usulan terkait Kab Tebo: 30 Usulan Kewenangan Pusat 15 Usulan Kewenangan Provisi 6 Usulan Kewenangan Kab 13
Kab Tanjab Timur Kab. Bungo
Total Usulan : 49 Usulan Kewenangan Pusat 28 Usulan Kewenangan Provisi 3 Usulan Kewenangan Kab 18
Total Usulan terkait Kab Bungo: 41 Usulan Kewenangan Pusat 22 Usulan Kewenangan Provisi 1 Usulan Kewenangan Kab 18
Kab Muaro Jambi Kab. Kerinci
Total Usulan: 35 Usulan Kewenangan Pusat 22 Usulan Kewenangan Provisi 2 Usulan Kewenangan Kab 11
Total Usulan terkait Kab Kerinci: 43 Usulan Kewenangan Pusat 27 Usulan Kewenangan Provisi 7 Usulan Kewenangan Kab 9
Kota Jambi
Kota Sungai penuh Total Usulan terkait s. penuh: 92 Usulan Kewenangan Pusat 71 Usulan Kewenangan Provisi 2 Usulan Kewenangan Kab 19
PROVINSI JAMBI
Total Usulan: 20 Usulan Kewenangan Pusat 18 Usulan Kewenangan Provisi 1 Usulan Kewenangan Kab 1 Kab. Merangin Total Usulan terkait Kab merangin: 29 Usulan Kewenangan Pusat 20 Usulan Kewenangan Provisi 2 Usulan Kewenangan Kab 7
Kab Sarolangun Total Usulan: 62 Usulan Kewenangan Pusat 55 Usulan Kewenangan Provisi 6 Usulan Kewenangan Kab 1
Kab Batanghari Total Usulan : 44 Usulan Kewenangan Pusat 27 Usulan Kewenangan Provisi 6 Usulan Kewenangan Kab 11
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA KALIMNATAN SELATAN
TOTAL USULAN SEBANYAK 41 USULAN
Total Usulan dalam Rakortek utk Kalsel Per-Urusan dan Kewenangan
Total Usulan dalam Rakortek utk Kalsel Berdasar Kewenangan 17 1 7
6
6 3
31
1
1
1
1
perumahan rakyat pekerjaan umum ketenteraman, komunikasi dan lingkungan hidup dan kawasan dan penataan ketertiban umum, informatika permukiman ruang dan pelindungan masyarakat Kewenangan Pusat
Kewenangan Provinsi
Kewenangan Kab/Kota
Kewenangan Pusat
Kewenangan Provinsi
1
1
pangan
perhubungan
Kewenangan Kab/Kota
tenaga kerja
1 penanaman modal
5
CONTOH HASIL REKAPITULASI DAN ANALISA KALIMNATAN SELATAN
Kab. Hulu Sungai Utara 2 (Dua) Usulan Kewenangan Pusat : ▪ PUPR ▪ Kominfo
Kab. Tabalong Kab. Hulu Sungai Tengah 4 (Empat) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan PUPR
4 (Empat) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan PUPR
3 (Tiga) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan PUPR
Kab. Barito Kuala 1 (Satu) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan Perhubungan
Prov. Kalimantan Selatan
7 (Tujuh) Usulan Kewenangan Pusat : ▪ Lingkungan Hidup (3 Usulan) ▪ Pangan (1 usulan) ▪ Perhubungan (3 Usulan 1 (satu) Usulan Kewenangan Provinsi yaitu Urusan Lingkungan Hidup
Kab. Hulu Sungai Selatan 3 (Tiga) Usulan Kewenangan Pusat: ▪ PUPR ▪ Perhubungan ▪ Tenaga Kerja
1 (Satu) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan Lingkungan Hidup
Kab. Kota Baru 1 (Satu) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan Perhubungan Kab. Banjar 3 (Tiga) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan PUPR
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Tanah Laut
Kota Banjarmasin
Kab. Balangan
2 (Dua) Kewenangan Pusat: ▪ PUPR ▪ Perkim 3 (Tiga) Kewenangan Provinsi ▪ PUPR
Kab. Banjar Baru 1 (Satu) Usulan Kewenangan Pusat yaitu Urusan PUPR
1 (Satu) Kewenangan Pusat: ▪ Trantibumlinas 3 (Tiga) Kewenangan Provinsi ▪ PUPR 1 (satu) Kewenangan Kab/Kota ▪ Penanaman Modal
6
1 USULAN BARU
DAERAH MASIH BISA MENGUSULKAN KEGIATAN BARU MELALUI EPLANNING USULAN BARU TERSEBUT DIBUKA SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN MUSRENBANGNAS
ISU STRATEGIS
2 PROSES USULAN
Catatan Usulan hasil kortek sudah di Close, diusulkan melalui ePlanning dan diteruskan ke E-Planning DAK
PROSES USULAN DILAKUKAN SEPERTI USULAN RAKORTEK PROSES VERIFIKASI DILAKUKAN BERJENJANG DARI BAPPEDA KAB/KOTA, BAPPEDA PROVINSI DAN TERKAHIR DITJEN BINA BANGDA USULAN YANG TELAH DIBAHAS DALAM KORTEK TIDAK AKAN DIBAHAS LAGI DALAM MUSRENBANGNAS
3 MEDIA ONLINE
DISEDIAKAN MEDIA ONLINE DALAM EPLANNING UNTUK MEDIA DISKUSI MEDIA ONLINE TERSEBUT MENJADI MEDIA PEMBAHASAN USULAN SEPERTI RAKORTEK
4 VERIFIKASI
KEMDAGRI, PROVINSI DAN KAB/KOTA MELAKUKAN VERIFIKASI, BAIK UNTUK USULAN YANG BELUM DIVERIFIKASI SAMPAI DENGAN PELAKSANAAN KORTEK, MAUPUN USULAN BARU YANG DIINPUT SETELAH KORTEK SAMPAI DENGAN MUSRENBANGNAS
TINDAK LANJUT DALAM PERENCANAAN TINDAK LANJUT DALAM KEBIJAKAN DAK ISU STRATEGIS
1
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM PERENCANAAN TINDAK LANJUT DALAM PROSES PERENCANAAN
PEMBAHASAN PEMBAHASAN USULAN
Sasaran PN Proyek K/L pendukung PN Usulan Daerah pendukung PN Prioritas Daerah
Rakortek
HASIL KORTEK MENJADI PRIORITAS DALAM PEMBAHSANA E-PLANNING DAK DAN MUSRENBANG
Usulan Kortek yang tselanjutnya dibahas dalam Musrenbangnas
Musrenbang Daerah
Salah satu agenda adalah Penajaman hasil Kortek AGENDA
Musrenbangnas
Mengacu pada RKP, daerah menetapkan RKPD
RKP
Hasil pembahasan ditetapkan dalam RKP Usulan kegiatan dalam Kortek menjadi pertimbangan dalam penetapan bidang DAK
RKPD
Kemendagri mengawal penyelarasan RKP dengan RKPD
1
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM PERENCANAAN PEMBAGIAN PERAN DALAM TINDAK LANJUT KORTEK
•
•
SUPD mengawal hasil kesepakatan rakortek dalam pramusrenbangnas dan musrenbangnas PEIPD mengawal hasil kortek supaya konsisten dalam dokumen rencana daerah
K/L
Bappenas
Kemendagri •
•
Memastikan hasil kortek masuk dalam pembahasan musrenbangnas dan RKP Tahun 2018 Mengawal K/L dalam memasukan hasil kortek dalam penyusunan Renja K/L
•
•
Daerah
Menyempurnakan rancangan Renja K/L Tahun 2018 sesuai dengan hasil kortek Membahas lebih lanjut hasil kortek dalam musrenbangnas
•
•
•
32
Menindaklanjuti hasil pembahasan rakortek pusat ke tingkat rakortek provinsi (pembahasan dengan kab/kota) memastikan PD provinsi menyusun Renja Tahun 2018 sesuai hasil pembahasan dengan K/L di dalam Rakortek Menjabarkan target capaian hasil Kortek kedalam target-target perkabupaten/kota
2
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK PEMBAGIAN PERAN DALAM E-PLANNING
No.
Instansi
Peran dalam e-planning DAK
1.
Pemerintah Kab/Kota
•
Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018
2.
Pemerintah Provinsi
• •
Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018 Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota
•
Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas Melakukan penilaian tehadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target PN
3.
4.
Kementerian PPN/ Bappenas
Kementerian Keuangan
• • • •
5. 6.
Kemendagri
Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan
•
Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kewenangan dan prioritas daerah
•
Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah
K/L (teknis) •
2
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK RANCANGAN ALUR DAK TAHUN 2018
Penetapan Prioritas Nasional Desember 2016
Tujuan: Penetapan PN, PP, dan KP untuk tahun 2018 Peran: Bappenas
Penentuan Bidang DAK 20 Februari 2017
Tujuan: Membahas dan menyepakati arah kebijakan dan Bidang DAK Tahun 2018 Peran: Bappenas (Melalui RAPIM)
Penetapan Perpres Juknis Desember 2017
Tujuan:
Penetapan dan Sosialisasi Petunjuk Teknis DAK Tahun 2018 kepada daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Trilateral Meeting DAK Minggu Ke-2 Maret 2017
Tujuan: Membahas dan menyepakati kebijakan sasaran, menu, lokasi prioritas, dan kriteria teknis DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Penetapan Perpres Pagu Alokasi DAK November 2017
Tujuan: Alokasi ditetapkan yang akan memuat alokasi, menu, dan lokus prioritas Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Konsolidasi dan Uji Coba Sistem E-Planning untuk Proposal DAK Minggu Ke-3 Maret 2017 Tujuan: Finalisasi sistem eplanning sebagai portal utama pengusulan proposal DAK oleh Daerah Peran: Dit. PWK Bappenas dan Dit. Dana Perimbangan Kemenkeu
Rapat Paripurna DPR RI Oktober 2017
Tujuan: Penyampaian hasil pembahasan Peran: DPR RI, Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Sosialisasi Rancangan Awal Kebijakan DAK Minggu Ke-4 Maret 2017 Tujuan: Sosialisasi arah kebijakan, bidang, dan menu kegiatan kepada daerah sekaligus penyampaian format proposal Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Rakor Pusat II Okt 2017
Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Definitif per Daerah Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Penyampaian Proposal Penilaian Proposal Usulan oleh Daerah DAK April-Mei 2017 Mei-Juni 2017 Tujuan: Penerimaan proposal usulan sekaligus melakukan verifikasi awal terkait kelengkapan proposal (rekapitulasi usulan, usulan per bidang, dan data teknis) melalui sistem e-planning Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Tujuan: Menilai proposal usulan DAK berdasarkan format penilaian (lokasi prioritas, kriteria teknis, serta rekomendasi menu dan lokus) yang telah ditetapkan dalam Trilateral Meeting DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Penyusunan Rancangan Awal Juknis dan Juklak Sept 2017
Tujuan: Penyusunan draft awal petunjuk teknis pelaksanaan DAK berdasarkan hasil kesepakatan dalam TM DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Forum Konfirmasi Bersama Pusat-Daerah Juli-Agustus 2017 Tujuan: Konfirmasi hasil penilaian proposal usulan DAK kepada daerah, serta pembahasan menu dan lokus DAK Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis, DPD
Rakor Pusat Agustus 2017 Tujuan: Penyesuaian Lokus Kegiatan, menu dengan Pagu Indikatif Peran: Bappenas, Kemenkeu, dan K/L Teknis
Rapat Panja TKDD Sept 2017 Tujuan: Pembahasan Materi TKDD dalam RUU APBN fan Nota Keuangan Peran: DPR RI, Bappenas & Kemenkeu
2
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK
RANCANGAN BIDANG DAK TAHUN 2018 NO
RANCANGAN BIDANG DAK REGULER
URUSAN PEMERINTAHAN
1
PENDIDIKAN
URUSAN PENDIDIKAN
2
KESEHATAN DAN KB
URUSAN KESEHATAN DAN KB
3
AIR MINUM
URUSAN PU
4
SANITASI
URUSAN PU
5
JALAN
URUSAN PU
6
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
URUSAN PERKIM
7
IKM
URUSAN KUKM
8
PERTANIAN
URUSAN PERTANIAN
9
KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
10
PARIWISATA
URUSAN PARIWISATA
11
PASAR
URUSAN PERDAGANGAN
Proses Verifikasi Ditjen Bangda 1. Mapping rancangan DAK tahun 2018 2. Membentuk TIM verifikasi sesuai dengan bidang DAK dan Urusan Pemerintahan 3. Direktur SUPD 1-4 bertanggungjawab dan mendistribusikan kepada unit eselon 3/Kasubdit untuk melaksanaan verifikasi usulan daerah 4. PEIPD mengkosolidasikan hasil verifikasi
2
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK RANCANGAN BIDANG DAK TAHUN 2018 NO
NO
RANCANGAN BIDANG DAK
URUSAN PEMERINTAHAN
AFFIRMASI
RANCANGAN BIDANG DAK
URUSAN PEMERINTAHAN
PENUGASAN 1
SMK
PENDIDIKAN
1
KESEHATAN
KESEHATAN
2
RS RUJUKAN DAN RS PRATAMA
KESEHATAN
2
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3
AIR MINUM
PEKERJAAN UMUM
3
TRANSPORTASI
PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN
4
SANITASI
PU DAN PERKIM
5
JALAN
PEKERJAAN UMUM
6
IRIGASI
PEKERJAAN UMUM
7
PASAR
PERDAGANGAN
8
ENERGI SKALA KECIL
ESDM
9
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
LH DAN KEHUTANAN
4
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
5
AIR MINUM
PEKERJAAN UMUM
2
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK
BIDANG DAK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
DAK TERKAIT DAK REGULER (1 BIDANG), DAK AFIRMASI (1 BIDANG), DAN DAK PENUGASAN (1 BIDANG)
1
DAK TERKAIT
2
DAK REGULER (1 BIDANG), DAK AFIRMASI (1 BIDANG), DAN DAK PENUGASAN (1 BIDANG) DAK TERKAIT DAK REGULER (3 BIDANG), DAK AFIRMASI (1 BIDANG), DAN DAK PENUGASAN (3 BIDANG)
3
DAK TERKAIT
DAK REGULER (1 BIDANG)
5
PERDAGANGAN
PEKERJAAN UMUM
4
DAK REGULER (1 BIDANG), DAK AFIRMASI (1 BIDANG), DAN DAK PENUGASAN (1 BIDANG) DAK TERKAIT
PENDIDIKAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
URUSAN KELUARGA BERENCANA
2
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK
BIDANG DAK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
DAK TERKAIT DAK REGULER (1 BIDANG)
6
DAK TERKAIT
7
DAK REGULER (1 BIDANG) DAN DAK PENUGASAN (1 BIDANG) DAK TERKAIT DAK REGULER (1 BIDANG)
PERTANIAN
8
DAK TERKAIT
PARIWISATA
9
DAK REGULER (1 BIDANG)
PERDAGANGAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAK TERKAIT DAK REGULER (1 BIDANG)
10
URUSAN KUKM
2
TINDAK LANJUT KORTEK DALAM KEBIJAKAN DAK
BIDANG DAK MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
DAK TERKAIT DAK PENUGASAN (1 BIDANG)
11
KEHUTANAN
DAK TERKAIT
12
DAK PENUGASAN (1 BIDANG) DAK TERKAIT DAK PENUGASAN (1 BIDANG)
13
LINGKUNGAN HIDUP
ESDM
3
ISU STRATEGIS
1 PROSES USULAN DAK
PROSES VERIFIKASI YG DILAKUKAN OLEH BAPPEDA PROV/KAB/KOTA DAERAH DAN DITJEN BINA BANGDA TIDAK BOLEH MEMBUAT PROSES PENGUSULAN MENJADI LAMBAT UNTUK ITU, VERIFIKASI HARUS DILAKUKAN SECARA RUTIN DENGAN WAKTU YANG CEPAT
2 EFISIENSI KERJA
UNTUK EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PELAKSANAAN VERIFIKASI PERLU MEMBENTUK TIM KERJA DI MASING-MASING UNIT KERJA TUGAS TIM KERJA MEMANTAU DAN MEMVERIFIKASI USULAN DARI DAERAH
Terima Kasih
