1
REPUBLIK INDONESIA
PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING DALAM PENGUSULAN DAK TAHUN 2018
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi e-Planning DAK 10 - 21 April 2017
KEBIJAKAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SERTA PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2018
2
Kebijakan dan Pendekatan Penyusunan RKP 2018 1. Pendekatan Penyusunan RKP 2018 dilakukan dengan Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan Money Follow Program. 2. Penguatan tsb dilaksanakan dengan Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan memperhatikan pada: • Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran untuk RKP 2018 • Pengendalian Perencanaan
• Perkuatan Perencanaan berbasis Kewilayahan • Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan
Tematik: Penekanan atau fokus perencanaan. Sampai dengan Program Prioritas Holistik: pendekatan menyeluruh dan komprehensif (hulu hilir) Integratif: integrasi dalam siapa berbuat apa, dan integrasi sumber pendanaan
Spasial: Keterkaitan fungsi lokasi dari berbagai kegiatan yang terintegrasi
3
Perkuatan Perencanaan dan Penganggaran RKP 2018 Agar penyusunan RKP hingga pengamanan alokasinya di RAPBN 2018 dapat berjalan efektif, langkah-langkah sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perlu dilakukan SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Melanjutkan implementasi Money Follow Program
Memperkuat koordinasi antar K/L dan Pusat- Daerah
1. Integrasi Sumber Pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan (Belanja K/L – Subsidi/PSO – Dana Transfer Khusus – Dana Desa – PMN BUMN – KPBU – PINA - APBD) 2. Menyusun Proyek Prioritas Nasional (“satuan 3”) 3. Menyusun skala prioritas proyek sebagai dasar alokasi anggaran
1. Mengintegrasikan Proyek Prioritas Nasional untuk sasaran pembangunan 2. Memastikan Kesiapan Proyek Prioritas Nasional 3. Memastikan Penganggaran Proyek Prioritas Nasional 4. Meningkatkan Koordinasi KemKeu - Bappenas (belanja operasional – belanja prioritas)
Memperkuat kendali program 1. Pengalokasian anggaran dan revisi proyek prioritas nasional harus mendapat persetujuan Bappenas dan KemKeu 2. Menyempurnakan Format RKPRKAKL-DIPA untuk meningkatkan kendali program 3. Melaksanakan Data Sharing (Bappenas-KemKeu-Menko) untuk pengendalian dan monev 4. Bappenas melakukan pengendalian sumber pendanaan
4
PROYEK PRIORITAS disusun hingga berbasis KEWILAYAHAN Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (APBN/PHLN)
CONTOH : Kawasan Pariwisata Danau Toba ▪ Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir (APBN) ▪ Revitalisasi Kawasan Danau Toba (APBN)
Jalan Palipi – Parmonangan (DAK) Jalan SP.Provinsi-Desa Hutarihit (DAK) Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan Nainggolan - Onan Rungu (APBN/SBSN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Panguruan Ambarita - Tomok - Onan Rungu (APBN/SBSN)
Pembangunan Jalan Tol Medan –Kualanamu – Tebing Tinggi (APBN/PHLN)
Pengembangan Bandara Silangit (BUMN)
5
Perkuatan Integrasi Sumber Pendanaan SWASTA
•
Belanja KL
Pengadaan Kapal Penyeberangan •
Pemerintah Daerah •
•
Dana Alokasi Khusus (Penugasan) • Pembangunan ruas Simpang Silangit-simpang tiga muara-muara bakkara • Rehabilitasi DI Ujung Pait, Kab. Simalungun APBD • Pembangunan jalan prov/kab/kota • Peningkatan RSUD Dr Hadrianus Sinaga dari kelas C menjadi kelas B • Pembangunan dermaga khusus pariwisata
Belanja KL • •
Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (Danau Toba)
Pembangunan Jalan Akses KEK Maloy Pembangunan Tangki Timbun CPO
▪ ▪
Pembangunan Terminal/Dermaga Pelabuhan Laut Belawan Phase I & II (PHLN) Preservasi dan Pelebaran Jalan Tele - Panguruan Nainggolan - Onan Rungu (SBSN) Penyediaan Air Baku Kabupaten Samosir Revitalisasi Kawasan Danau Toba
BUMN •
Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi – Pematang Siantar – Parapat Pengusahaan Sungai Asahan oleh PJT-I
Swasta
Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) KEK Maloy Batuta TransKalimantan (MBTK)
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kaltim
•
•
Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
KPBU
BUMN •
6
•
Pengembangan Pelabuhan Hub Kuala Tanjung
• •
Resor dan spot – spot power boat Pengadaan Fasilitas MICE
Belanja KL
Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (Sei Mangkei)
• Preservasi jalan Lintas Timur Sumatera • Pembangunan Fly Over Seimangke, Pembangunan Jalan KA antara Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (SBSN)
Swasta • Pembangunan Pabrik Pengolahan Produk Turunan Kelapa Sawit
WUJUD ISI DOKUMEN RKP 2018 ATAS RPP SINKRONISASI PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUNAN (SP4N)
7
Rancangan Prioritas Nasional dan Program Prioritas 2018 I.
PENDIDIKAN 1. Pendidikan Vokasi 2. Peningkatan kualitas guru
II. KESEHATAN 3. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 4. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit 5. Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
IV. PENGEMBANGAN DUNIA USAHA DAN PARIWISATA 8. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10) 9. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10) 10. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14) 11. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja 12. Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi
III. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 6. Penyediaan Perumahan Layak 7. Air Bersih dan Sanitasi
V. KETAHANAN ENERGI 13. EBT dan Konservasi Energi 14. Pemenuhan Kebutuhan Energi VI. KETAHANAN PANGAN 15. Peningkatan Produksi pangan 16. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
X.
VII. PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17. Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran 18. Pemenuhan Kebutuhan Dasar 19. Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi VIII.INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN KEMARITIMAN 20. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda) 21. Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika IX. PEMBANGUNAN WILAYAH 22. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal 23. Pembangunan Perdesaan 24. Reforma Agraria 25. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan) 26. Percepatan Pembangunan Papua
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN & KEAMANAN 27. Penguatan Pertahanan 29, Kepastian Hukum 28. Stabilitas Politik dan Keamanan 30. Reformasi Birokrasi
Revolusi Mental, Kesetaraan Gender, Perubahan Iklim, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
8
ISI DOKUMEN RKP & DOKUMEN LAINNYA (WUJUD DARI RPP SP4N) PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN (Hanya Pagu K/L)
1. TEMA 2. SASARAN sasaran untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional Ekonomi, Kemiskinan & Ketenagakerjaan. 3. ARAH KEBIJAKAN UMUM 4. RANCANGAN KEM gambaran ekonomi termasuk Arah Kebijakan Fiskal 5. PRIORITAS PEMBANGUNAN kebijakan2 yang dituangkan dalam PRIORITAS NASIONAL (PN) – Program Prioritas – Kegiatan Prioritas – Proyek Prioritas 6. PROGRAM K/L : A. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL • Kerangka Regulasi • Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif • Kerangka Pelayanan Umum & Investasi Arti Kerangka Pendanaan: Integrasi seluruh sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan
DGN PerME N PPN
PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN Belanja K/L yg Prioritas Nasional SUBSIDI + PMN BUMN + KPBU DANA TRANSFER KHUSUS + Dana Desa
DAFTAR PROYEK PRIORITAS (DPP) Nasional
B. PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG/TUSI • Kerangka Regulasi • Kerangka Pendanaan yang bersifat indikatif • Kerangka Pelayanan Umum & Investasi Arti kerangka pendanaan: Integrasi seluruh sumber pendanaan untuk pencapaian sasaran pembangunan PAGU INDIKATIF/PAGU ANGGARAN Belanja K/L yg terkait Bidang/TUSI K/L
DAFTAR PROYEK PEMBANGUNAN Bidang/Tugas dan Fungsi K/L
DENGAN SURAT BERSAMA MEN PPN & MEN KEU
DENGAN PERPRES
ISI BUKU RKP
A. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL Belanja K/L
B. PROGRAM PEMBANGUN AN BIDANG/ TUSI Belanja K/L
PENGEMBANGAN APLIKASI E-PLANNING DALAM PENYUSUNAN RKP, RENJA K/L, DAN DAK TAHUN 2018
10
SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RKP 2018 Renja KL & ADIK RKA-KL DIPA e-Planning
Integrasi Renja KL & ADIK
RKP
PN
K/L
PP Sasaran KP Indikator
Proyek Prioritas KL *) Output reguler menjabarkan output untuk mencapai sasaran RKP Non-PN (Prioritas Bidang) dan output kegiatan Tusi K/L (rutin)
DIPA
KL
KL
Program Program KL
Program Program
Program Program
Kegiatan KL
Kegiatan
Kegiatan
Dilengkapi tag Prioritas
Proyek Prioritas Nas
RKA KL
OutputOutputOutput Prioritas Reguler*
Dilengkapi tag Prioritas
Dilengkapi tag Prioritas
Output*
Output*
Sub-Output
Sub-Output
Jenis Belanja
Komponen
Komponen
Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Renja K/L 2018 disusun melalui aplikasi Integrasi Renja dan Informasi Kinerja K/L
Sebelumnya
Renja K/L
Melakukan input berulang
• Input
1 Kali Input K/L melakukan penyusunan Renja dengan menginput informasi sampai dengan komponen
• Input
• Input
Aplikasi Integrasi Renja dan Informasi Kinerja K/L (ADIK)
2018
RKA KL
ADIK
RKA K/L
DIPA
KL
KL
KL
Program
Program
Program
Kegiatan
Kegiatan
Output
Output
Kegiatan Output
Transfer data melalui sistem informasi (database)
Sub Output Komponen
Sub Output Komponen Detail
Sub-Komponen Akun
Data Renja K/L digunakan untuk penilaian kinerja (LAKIP)
Detail
K/L mengisi informasi detail belanja (akun dan detail)
12
PENGEMBANGAN APLIKASI e-PLANNING DAK
13
APLIKASI SIMU
Aplikasi RKA K/L APLIKASI SIMU 2017 DJA,RKP KemenKeu
RKPSIMU 2017 RKP Aplikasi
APLIKASI SIMUK/L Aplikasi Renja
APLIKASI SIMU Aplikasi e-Musrenbang RKP 2017
RKP 2017
APBN Data Teknis
Data Realisasi
APLIKASI SIMU RKP 2017
Proyek Reguler-K/L
Proyek PN-K/L Proyek PN-Daerah Proyek PN-NON K/L
DAK
APBN Aplikasi DAK
USULAN DAERAH APLIKASI SIMU RKP 2017
e-Planning KemenPPN/Bappenas
APLIKASI SIMU RKP 2017
Aplikasi e-PROPOSAL
APBD
Aplikasi SIMLARAS RKP
e-Planning APLIKASI SIMU Provinsi RKP 2017
KLASIFIKASI DAFTAR PROYEK I.
14
Daftar Proyek K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBN) Kewenangan
Prioritas
No
Pelaksana Proyek
Input
Sumber Dana
Pusat
Daerah
Swasta
PN
PD
Rakortek
1
K/L
Bappenas K/L
APBN
√
-
-
√
-
√
Pembahasan Forum Musrenbang DAK √
-
Editor
Verifikator
Dit. Mitra K/L Bappenas
Dit. Pengngjwb PN
Diskusi Online
Editor
Verifikator
√
Bappeda Prov
Dit. Pengngjwb PN
Diskusi Online
Editor
Verifikator
Diskusi Online √
II. Daftar Proyek Daerah Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana APBD) Kewenangan
Prioritas
No
Pelaksana Proyek
Input
Sumber Dana
Pusat
Daerah
Swasta
PN
PD
Rakortek
1
SKPD
Pemda
APBD
-
√
-
√
√/-
√
Pembahasan Forum Musrenbang DAK √
-
III. Daftar Proyek Non K/L Pendukung Prioritas Nasional (Sumber Dana KPBU, PINA, Subsidi) No
Pelaksana Proyek
Input
Sumber Dana
1
Swasta/ BUMN
Bappenas
2
Swasta/ BUMN/ BUMD
Pemda
Kewenangan
Prioritas
Pembahasan Forum Musrenbang DAK
Pusat
Daerah
Swasta
PN
PD
Rakortek
KPBU PINA Subsidi
√/-
-
√
√
-
√
√
-
√
Dit. Mitra K/L Bappenas
Dit. Pengngjwb PN
KPBU PINA Subsidi
-
√/-
√
√
-
√
√
-
√
Dit. Mitra K/L Bappenas
Dit. Pengngjwb PN
Editor
Verifikator
Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Mitra K/L Bappenas Dit. Mitra K/L Bappenas
Dit. Pengngjwb PN Dit. Pengngjwb PN Dit. Pengngjwb PN Dit. Pengngjwb PN
IV. Daftar Usulan Proyek Prioritas Daerah
Keterangan : *) DAK Penugasan **) DAK Reguler/ DAK Afirmasi
Kewenangan
Prioritas
Pembahasan Forum Musrenbang DAK
No
Pelaksana Proyek
Input
Sumber Dana
Pusat
Daerah
Swasta
PN
PD
Rakortek
1
K/L
Pemda
APBN
√
-
-
√
-
√
√
-
√
2
SKPD
Pemda
APBN
-
√
-
√
-
-
√/-
√*)
√
3
K/L
Pemda
APBN
√
-
-
-
√
√
-
-
√
4
SKPD
Pemda
APBN
-
√
-
-
√
-
-
√**)
√
Diskusi Online
REPUBLIK INDONESIA
Pusat/ Daerah?
e-Proposal
Pusat
APBN/Musrenbang
Daerah
DAK/ Non DAK?
Non DAK
APBD non DAK/ sumber lainnya
ALUR PENGUSULAN DAK FISIK 2018 MELALUI e-planning
DAK
Isi Data Realisasi DAK 2015 -2017
Belum
Isi Data Teknis DAK 2018
Selesai mengisi data teknis wajib?
Isi Data Teknis Wajib dan Opsional Bidang
Sudah Isi Data Realisasi
Masuk Pemetaan DAK 2018
e-Proposal diTambah ke DAK
Tidak
Scoring Bappeda Provinsi
Belum
Selesai
Selesai
Simpan
Isi Data Pendukung
Print Surat Pengantar dan Rekapitulasi
Upload Scan Surat Pengantar yg telah dittd Kepala Daerah dan cap basah serta Rekapitulasi
Isi Update Data
Masuk Usulan DAK Tahun 2018
Menamba hkan eProposal? Ya
End (Long List)
Isi Input Usulan
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(1/4) REPUBLIK INDONESIA
1. Input aplikasi dilakukan oleh Bappeda dengan berkoordinasi bersama OPD terkait dan DPPKAD Akses (Username) ke dalam Aplikasi DAK dikoordinasikan oleh Admin Bappeda Provinsi (Bappenas SSO) Diinisiasi Ulang 2. Terdapat 3 (tiga) hal yang harus diisi: • Data realisasi DAK tahun 2015 – 2017 Aplikasi DAK • Data teknis dan data dukung per-bidang DAK Tahun 2018 Aplikasi DAK • Usulan Proyek/Sub-Kegiatan DAK Tahun 2018 Aplikasi e-Proposal 3. Data teknis: melekat pada bidang/sub-bidang, bersifat umum/makro daerah, dan hanya diisi satu kali, sementara Data pendukung melekat hingga ke Proyek/Sub-Kegiatan, bersifat lebih spesifik, dan tergantung kepada jenis Proyek/Sub-Kegiatan 4. Data realisasi dan Data teknis bersifat WAJIB diisi, selain Usulan 16 Proyek/Sub-Kegiatan tahun 2018
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(2/4) REPUBLIK INDONESIA
5. Bappeda tidak hanya mengkoordinasikan data-data yang akan diinput dalam aplikasi, namun juga harus ada Sistem Verifikasi Data tersebut (usulan, data teknis dan realisasi) Mekanisme diatur/disepakati bersama antara Bappeda, Biro Keuangan, dan OPD terkait 6. Usulan Proyek/Sub-Kegiatan DAK Tahun 2018 harus: • Merupakan urusan daerah sesuai UU 23/2014 (prov/kab/kota) • Sesuai dengan kebutuhan daerah (representatif) • Spesifik hingga ke lokus tertentu (kecamatan/desa/ruas-ruas tertentu) • Usulan anggaran harus rasional dan mempertimbangkan kapasitas fiskal negara 7. Data teknis yang disampaikan harus: • Akurat (up to date) • Telah dilakukan verifikasi oleh Bappeda (sistem kontrol) 17
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(3/4) REPUBLIK INDONESIA
8. Usulan tidak perlu disampaikan berbentuk hardcopy ke Pemerintah Pusat dan hanya perlu meng-unggah/ upload Surat Pengantar dari Kepala Daerah cap basah dan rekapitulasi (yang telah dicetak) di dalam sistem aplikasi. Surat pengantar ditujukan kepada 4 instansi: Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L teknis Penerapan Sistem QR CODE 9. Bappeda provinsi harus memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan pemerintah kabupaten/kota (terdapat fitur skoring oleh Bappeda provinsi Diambil dari Nilai Verifikasi Bappeda Provinsi Aplikasi eProposal) 10. Semua Usulan Proyek/Sub-Kegiatan berasal dari data e-Proposal (digunakan sebagai input usulan sejak bulan Februari) sehingga Usulan Baru/Tambahan juga harus disampaikan melalui Aplikasi e-Proposal.
18
Poin Penting Dalam Pengisian Aplikasi E-planning DAK(4/4) REPUBLIK INDONESIA
11. Usulan perlu disampaikan dalam bentuk Peta Lokasi Prioritas (Spasial) agar mempermudah dalam melakukan analisa Perencanaan berbasis Kewilayahan.
SISTEM INFORMASI MULTILATERAL (PUSAT)
WEBGIS PERENCANAAN
PETA RKP
Sistem e-PROPOSAL DAERAH
20
Terima Kasih
