PERAN KPPU DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT DEDY SANI ARDI DIREKTUR PENGAWASAN KEMITRAAN

PERAN KPPU DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT DEDY SANI ARDI – DIREKTUR PENGAWASAN KEMITRAAN

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat Indonesia 10120

OUT LINE  TUGAS UTAMA KPPU

 SEKILAS UU NOMOR 20/2008 YANG MENDASARI PENUGASAN KPPU DALAM PENGAWASAN KEMITRAAN  PENGAWASAN KEMITRAAN DAN SANKSI PELANGGARANNYA  TEKNIS PELEKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN 2

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

I

TUGAS UTAMA KPPU KPPU memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah yang mengarah pada persaingan usaha tidak sehat

Melalui perkuatan di PP No. 57/2010, KPPU memiliki kewenangan untuk menerima dan mengevaluasi merger yang dinotifikasi dan dikonsultasikan

Advokasi Kebijakan

Pengendalian Merger

Penegakan Hukum

Pengawasan Kemitraan

KPPU memiliki kewenangan menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku bisnis

Melalui UU No. 20/2008 jo PP No. 17/2013, KPPU memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku besar dengan UMKM 3 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

II

SEKILAS UU NOMOR 20/2008 YANG MENDASARI PENUGASAN KPPU DALAM PENGAWASAN KEMITRAAN

4


Batang Tubuh UU No. 20 Tahun 2008 • • •

• • • •

• • •

•

BAB I KETENTUAN UMUM (Pasal 1) BAB II ASAS DAN TUJUAN (Pasal 2 dan 3) BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN – Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan (Pasal 4) – Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan (Pasal 5) BAB IV KRITERIA (Pasal 6 ) BAB V PENUMBUHAN IKLIM USAHA (Pasal 7 - 15) BAB VI PENGEMBANGAN USAHA (Pasal 16 – 20) BAB VII PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN – Bagian Kesatu Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil (Pasal 21-23) – Bagian Kedua Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah (Pasal 24) BAB VIII KEMITRAAN (pasal 25-37) BAB IX KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (pasal 38) BAB X SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA – Bagian Kesatu Sanksi Administratif (Pasal 39) – Bagian Kedua Ketentuan Pidana (Pasal 40) BAB XI KETENTUAN PENUTUP (Pasal 41-44) 5


Aspek Penumbuhan Iklim Usaha (Pasal 7)

a. b. c. d. e. f. g. h.

pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; perizinan usaha; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan.

Aspek Kemitraan (Pasal 11)

MEWUJUDKAN KEMITRAAN

MENDORONG HUBUNGAN SALING MENGUNTUNGKAN

Antar UMKM

Antar UMKM

MENINGKAT KAN

MENDORONG STRUKTUR PASAR YANG MENJAMIN

MENCEGAH

PERSAING AN USAHA YANG SEHAT

PENGUASA AN PASAR

MELINDU NGI KONSUME N

PEMUSATA N USAHA

POSISI TAWAR UMKM

UMKM

UMKM

dg

dg

BESAR

BESAR

6


DEFINISIKEMITRAAN KEMITRAAN DEFINISI KERJASAMA DALAM KETERKAITAN USAHA, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS DASAR PRINSIP SALING MEMERLUKAN, MEMPERCAYAI, MEMPERKUAT DAN MENGUNTUNGKAN

7


KEMITRAAN WAJIB TERTULIS • SETIAP BENTUK KEMITRAAN YANG DILAKUKAN DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN • 5 KETENTUAN MINIMAL YANG DITULISKAN DALAM PERJANJIAN KEMITRAAN: KEGIATAN USAHA HAK DAN KEWAJIBAN MASING-MASING PIHAK BENTUK PENGEMBANGAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PERSELISIHAN 8


LEMBAGA YANG MENGAWASI KEMITRAAN ? (Pasal 36) Ayat (1) Dalam melaksanakan kemitraan … para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Ayat (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

9


III

PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN & SANKSI PELANGGARAN

10


SIAPA YANG DIAWASI ?

MIKRO

KECIL

MENENGAH

BESAR

KEKAYAAN BERSIH

MAX. 50 JUTA

50 – 500 JUTA

500 JT – 10 M

> 10 M

OMSET TAHUNAN

MAX. 300 JUTA

300 JT – 2,5 M

2,5 – 50 M

> 50M

11


PERILAKU APA YANG DIAWASI ? • MEMILIKI;

BESAR

• dan/atau

• MENGUASAI

MIKRO KECIL MENENGAH

PASAL 35 AYAT (1)

DILARANG

MENENGAH

• MEMILIKI; dan/atau

• MENGUASAI

MIKRO KECIL

PASAL 35 AYAT (2) 12


APA ITU LARANGAN UNTUK ‘MEMILIKI’ ? MEMILIKI: a) Kepemilikan sebagian besar atau lebih dari 50% (lima puluh persen) atas saham, modal atau aset; b) Kepemilikan seluruh saham, modal atau aset – Hal ini ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan berbagai fasilitas Pemerintah yang ditujukan kepada pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dinikmati oleh Pelaku Usaha Menengah/Besar yang menjadi mitranya. – Dalam kaitan dengan ini, kemitraan yang terjadi adalah sebuah kemitraan yang “palsu” atau “pura-pura” yang dilakukan pelaku usaha besar/menengah untuk menikmati berbagai fasilitas Pemerintah • Keringanan dalam keuangan • Keringanan dalam berbagai kewajiban terhadap Pemerintah • Bantuan lainnya oleh Pemerintah • Dan seterusnya 13


APA ITU LARANGAN UNTUK ‘MENGUASAI’ ? MENGUASAI: Bentuk pengendalian yang dapat dilakukan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu antara lain namun tidak terbatas pada : a) Hak suara; b) Perjanjian; c) Syarat-syarat perdagangan

14


BENTUK PERILAKU ‘MENGUASAI’, diantaranya:  penundaan waktu atau transaksi pembelian atau penjualan barang dan/atau jasa secara sepihak;  penolakan dan/atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sudah sesuai dengan perjanjian yang dilakukan secara sepihak;  penetapan harga barang dan/atau jasa yang dilakukan secara sepihak;  tidak terpenuhinya ketentuan kualitas barang dan/atau jasa yang sudah diperjanjikan;  tidak terpenuhinya ketentuan kuantitas barang dan/atau jasa yang sudah diperjanjikan;  tidak terpenuhinya ketentuan periode kerjasama kemitraan yang sudah diperjanjikan; atau  intervensi terhadap pengelolaan manajemen kepada salah satu pihak, diantaranya dan tidak terbatas pada penentuan volume pembelian, strategi bisnis, dan operasional perusahaan. 15


APA SANKSI PELANGGARANNYA? • Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang. •

Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.

• pencabutan Izin Usaha, Pejabat pemberi izin wajib mencabut Izin Usaha pelaku usaha yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 16


IV

TEKNIS PELAKSANAAN PENGAWASAN KEMITRAAN

17


PENDEKATAN PROSES PENGAWASAN

PENCEGAHAN BERSINERGI DG PARA PEMANGKU KEPENTINGAN: 1. INSTANSI TEKNIS (PEMERINTAH); 2. KOPERASI DAN UMKM; 3. DUNIA PENDIDIKAN

PENEGAKKAN HUKUM KPPU DG INDEPENDENSINYA MENJALANKAN FUNGSI PENEGAKKAN HUKUM ATAS DUGAAN PELANGGARAN KEMITRAAN

KERJASAMA PENGAWASAN, yaitu namun tidak terbatas pada kegiatan PENGHIMPUNAN INFORMASI/DATA, SOSIALISASI, ADVOKASI (PERUBAHAN PERILAKU) & PENDAMPINGAN dalam BERPERJANJIAN KEMITRAAN guna mewujudkan dan mendorong KEMITRAAN yang saling MENGUNTUNGKAN 18


IDENTIFIKASI POLA KEMITRAAN Inti Plasma

Usaha Besar/Menengah sebagai inti dan UMK sebagai plasma

Sub Kontrak

Usaha Besar/Menengah sebagai kontraktor dan UMK sebagai subkontraktor

Waralaba

Usaha Besar/Menengah sebagai pemberi waralaba dan UMK sebagai penerima waralaba

Perdagangan Umum

Usaha Besar/Menengah sebagai penerima barang dan UMK sebagai pemasok/produsen

Distribusi & Keagenan

Usaha Besar/Menengah memberi hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada UMK

Bagi Hasil

UMK sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai Usaha Besar/Menengah

Kerjasama Operasional

Antara UMK dan Usaha Besar/Menengah menjalankan usaha yg sifatnya sementara sampai pekerjaan selesai

Joint Venture

UMK dan Usaha Besar/Menengah asing menjalankan pola usaha patungan, melakukan aktivitas ekonomi dengan membentuk badan usaha baru

Outsourcing

Usaha Besar/Menengah meng-oussourcing-kan pekerjaan (bukan utama) kepada UMK 19


KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - INTIPLASMA  PENYEDIAAN dan PENYIAPAN LAHAN;  PENYEDIAAN SARANA PRODUKSI;  PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS PRODUKSI DAN MENEJEMEN USAHA;  PEROLEHAN, PENGUASAAN DAN PENINGKATAN TEKNOLOGI YANG DIPERLUKAN;  PEMBIAYAAN;  PEMASARAN;  PENJAMINAN;  PEMBERIAN INFORMASI;  PEMBERIAN BANTUAN LAIN YANG DIPERLUKAN BAGI PENINGKATAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS DAN WAWASAN USAHA 20


KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - SUB KONTRAK  KEJELASAN OBJEK PENGERJAAN SEBAGIAN PRODUKSI DAN/ATAU KOMPONEN YANG DIKERJAKAN;  PEROLEHAN BAHAN BAKU DAN KESINAMBUNGANNYA, BAIK KUANTITAS MAUPUN HARGA PEROLEHANNYA;  BIMBINGAN DAN KEMAMPUAN TEKNIS PRODUKSI ATAU MENEJEMEN;  PEMBIAYAAN DAN TRANSAKSI PEMBAYARAN; 21


KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - WARALABA  BIMBINGAN OPERASIONAL MANAJEMEN;  PEMASARAN;  KESINAMBUNGAN PENGEMBANGAN;  KESINAMBUNGAN PASOKAN DAN TRANSAKSI PEMBAYARAN;

22


KETENTUAN UNTUK DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - PERDAGANGAN UMUM  SISTEM PEMASARAN YANG DIMITRAUSAHAKAN

 SISTEM PENYEDIAAN LOKASI USAHA YANG DIMITRAUSAHAKAN; dan/ATAU  SISTEM PEROLEHAN PASOKAN BARANG YANG DIMITRAUSAHAKAN  TRANSAKSI PEMBAYARAN

23


KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - DISTRIBUSI DAN KEAGENAN  CAKUPAN HAK PEMASARAN  KESINAMBUNGAN PASOKAN  TRANSAKSI PEMBAYARAN

24


KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - BAGI HASIL  PROPORSI PEMBAGIAN HASIL KEUNTUNGAN/KERUGIAN BERDASARKAN KEMAMPUAN DAN/ATAU SUMBER DAYA YANG DIKONTRIBUSIKAN;

 TRANSAKSI PEMBAYARAN

25


KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - KERJASAMA OPERASI  CAKUPAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN BATAS WAKTUNYA;  TRANSAKSI PEMBAYARAN;

26


KETENTUAN DIPERHATIKAN DALAM KEMITRAAN - USAHA PATUNGAN  PROPORSI KEPEMILIKAN SAHAM

 PROPORSI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN  PROPORSI PEMBAGIAN RESIKO DAN MENEJEMEN

27


Terima kasih

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

http://www.kppu.go.id

DISCLAIMER: The opinions expressed in this presentation and on the previous slides are solely those of the presenter and not necessarily those of KPPU. All information included here falls under the fair use of the Indonesian law for the openness of public information. The presenter strives for accuracy of any data and information in these slides, but cannot be held responsible for any errors in those featured. Any quotation from the slides is allowable by mentioning or referring to the source. Thank you.

ADDRESS: KPPU Building Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10120, Indonesia P. +6221-3507015/16/49 F. +6221-3507008 E. [email protected] E. [email protected]

KPPUINDONESIA @KPPU KPPUOFFICIAL

For more information, annual reports, articles, and other publications, please visit our official web page.

28

PERAN KPPU DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN USAHA YANG SEHAT DEDY SANI ARDI DIREKTUR PENGAWASAN KEMITRAAN

Recommend Documents