Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia

Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia AgungTri Wibowo Pembimbing : Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag. rer. Publ.

Abstrak : Permasalahan klasik public administration di Indonesia terkait perbedaan nomenklatur Administrasi Negara (AN) dan Administrasi Publik (AP) merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Perbedaan nomenklatur public administration ini hanya terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia” ini mencoba memberikan jawaban atas permasalahan klasik tersebut. Melalui sejarah perkembangan ilmu public administration secara global yang dikaitkan dengan sejarah public administration di Indonesia serta menganalisa pendapat beberapa ilmuwan public administration Indonesia, tulisan ini menjelaskan secara faktual perbedaan nomenklatur yang ada. Menggunakan paradigma konstruktivis dengan pendekatan kualitatif, penulis menjelaskan alasan terjadinya perbedaan nomenklatur antara AP dan AN. Faktor sejarah, faktor bahasa, dan ekologi administrasi merupakan temuan penulis yang menjadi tiga faktor dasar penyebab perbedaan nomenklatur public administration di Indonesia. Kata Kunci: Indonesia, Nomenklatur, Public Administration

PENDAHULUAN Konsep administrasi sebagai seni secara subtansial telah ada semenjak kelahiran manusia itu sendiri. Hal ini didasarkan pada konsep administrasi yang menurut Siagian (2008) merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam perkembangannya administrasi sering melekat pada kata “public” (public administration) dan kata “private/business” (private administration/business administration). Keduanya memiliki pemahaman yang berbeda, Namun sebagai batasan diawal, administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah administration yang seperti Wilson (1887) kemukakan yaitu administrasi sebagai pelaksana kebijakan politik. Peneliti juga tetap menggunakan frase public administration yang sengaja tidak diterjemahkan untuk menyebut public administration science dalam konteks indonesia.

Perbedaan Administrasi ..., Agung Tri Wibowo, FISIP UI, 2012

Di Indonesia ilmu Public administration dikenal dengan nomenklatur administrasi publik dan ada juga yang menyebut administrasi negara. Bintoro Tjokroamitjojo

dalam

bukunya

yang

berjudul

“Pengantar

Administrasi

Pembangunan” memakai frase “administrasi negara” untuk menjelaskan ilmu Public administration. Demikian juga diikuti oleh Sondang P. Siagian yang memakai frase “administrasi negara” dalam tulisan-tulisannya. Namun beberapa orang yang konsen dalam ilmu public administration memakai frase lain dalam menyebut ilmu public administration. Salah satunya Miftah Thoha dalam bukunya “Ilmu Administrasi Publik Kontemporer” memakai frase “administrasi publik” untuk menjelaskan ilmu yang sama dengan ilmu yang dijelaskan Bintoro Tjokroamidjojo. Perbedaan nomenklatur antara administrasi publik dengan administrasi negara memberikan dampak yang cukup luas. Mulai dari rancunya buku yang membahas hakekat ilmu Public administration itu sendiri sampai dengan efek yang di timbulkan. Efek yang pertama yaitu pada tataran ilmuwan. Para ilmuwan public administration di Indonesia saat ini dapat dikatakan terbagi menjadi dua kubu dengan adanya Indonesian Association for Public administration (IAPA) dan Asosisi Ilmuwan Administrasi Negara (ASIAN) Efek yang kedua, dampak dari perbedaan cara pandang tersebut telah menimbulkan dinamika dalam penamaan jurusan dan pemberian gelar terhadap alumninya. Tabel 1. Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Administrasi Negara di Indonesia No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PerguruanTinggi Universitas Gadjah Mada Universitas Indonesia Universitas Brawijaya Universitas Padjajaran Universitas Sriwijaya Universitas Andalas Universitas Lampung Universitas Mulawarman Universitas Cendrawasih Universitas Negeri Yogyakarta Universitas Airlangga Universitas Sebelas Maret Universitas Hasanuddin Universitas Jendral Soedirman Universitas Diponegoro

Fakultas

Jurusan/Prodi/Departemen

Jenjang

ISIPOL ISIP Ilmu Administrasi ISIP ISIP ISIP ISIP ISIP ISIP Ilmu Sosial dan Ekonomi ISIP ISIP ISIP ISIP

Manajemen dan Kebijakan Publik Ilmu Administrasi Negara Administrasi Publik Administrasi Negara Administrasi Negara/Publik Administrasi Negara Administrasi Negara Administrasi Negara Administrasi Negara Administrasi Negara

S1, S2, S3 S1, S2, S3 S1, S2, S3 S1, S2, S3 S1, S2, S3 S1 S1 S1, S2 S1 S1

Administrasi Negara/Publik Administrasi Negara Ilmu Administrasi Administrasi Negara

S1 S1 S1 S1

ISIP

Administrasi Publik

S1

Sumber: Hasil Olahan Peneliti


Efek ketiga adalah rancunya penetapan formasi kebutuhan pegawai negeri yang telah dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kerancuan yang terjadi yaitu permasalahan nomenklatur formasi pengadaaan Pegawai Negeri Sipil. Penelitian ini ingin memahami lebih jauh apakah memang berbeda antara administrasi publik dengan administrasi negara dilihat secara teoritis? Lalu jika memang terjadi perbedaan antara keduanya apakah membawa dampak bagi praktik penggunaan nomenklatur ini di Indonesia? Sampai pada titik inilah penelitian ini akan membahas perbedaaan administrasi publik dan administrasi negara. Dirunut melalui perkembangan public administration dari masa ke masa kemudian mengaitkannya dengan perkembangan ilmu tersebut di Indonesia.

TINJAUAN TEORITIS Konsep Administrasi dan Manajemen Administration yang oleh peneliti diterjemahkan sebagai administrasi sudah dikenal manusia

sejak

kelahiran

manusia

itu

sendiri.Hubungan

keduanya,

antara

administrasi dan manajemen, memang tidak dapat terpisah secara jelas. Administrasi berfungsi menentukan tujuan yang hendak tercapai dan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi. Sedangkan manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksaaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi (Siagian, 2003: 5). Peneliti

berpendapat,

merujuk

beberapa

tulisan

maupun

mengkiblat

sepenggal sejarah perkembangan administrasi, bahwa manajemen merupakan bagian dari administrasi. Dalam tataran organisasi, administrasi tidak hanya menyangkut hubungan manusia-manusia untuk mencapai tujuan saja, melainkan juga, secara luas, mengatur hubungan individu dengan negara, dana individu dengan lingkungan. Sedang manajemen merupakan bagian dari ilmu administrasi yang menjadi alat vital mencapai tujuan definitif administrasi. Konsep Publik (public) dan Negara (State) Definisi publik Konsep publik dalam perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri menurut Frederickson (1980) memiliki makna yang lebih luas dari “government”.


Luasnya konsep publik ini berimplikasi pada kajian-kajian mengenai nilai-nilai keadilan, kewarganegaraan (citizenship), etika, patriotisme, dan responsiveness menjadi kajian penting disamping kajian mengenai nilai-nilai efisiensi dan efektivitas. (Frederickson, 1980: 5). George Frederickson (1980) dalam bukunya “New Public administration” membedakan berbagai perspektif dalam mendefinisikan publik, yaitu: 1. Publik sebagai kelompok kepentingan (perspektif pluralis) 2. Publik sebagai pemilih rasional (perspektif pilihan publik) 3. Publik sebagai pihak yang diwakili (perspektif perwakilan) 4. Publik sebagai pelanggan (perspektif penerima pelayanan publik) 5. Publik sebagai warga negara

Definisi Negara Max Weber (1946) dalam tulisannya yang diterjemahkan Oleh H. H. Gerth dan

C. Weight Mills, From Max Weber: Essays in Sociology, mengemukakan

definisinya mengenai Negara atau State sebagai suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Sedikit berbeda dengan Weber, Robert MacIver (1926) mendefinisikan Negara lebih sebagai sebuah asosiasi yang bertanggung jawab menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah di mana untuk melakukannya negara diberi kekuasaan yang memaksa. Roger H. Soltau (dalam Budiarjo, 2008: 48) menggambarkan Negara sebagai sebuah agency di mana yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan masyarakat. Berbeda dengan Frederickson, Wayne Parson (2008) dalam bukunya “Public Policy”, mendefinisikan konsep publik dengan memperbandingkannya dengan konsep privat. Parson (2008: 6) menjelaskan perbedaan antara ruang publik dan ruang ruang privat sebagai suatu hubungan bahwa ruang privat sejatinya ruang yang tidak merugikan orang lain. Perkembangan Paradigma Public administration Old Public administration (OPA) Old Public administration merupakan paradigma yang berkembang pada awal kelahiran ilmu Public administration. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah


pelopor berdirinya ilmu administrasi, Woodrow Wilson dengan karyanya “The Study of Administration” (1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya “Principles of Scientific Management”. New Public administration (NPA) Menurut beberapa literatur New Public administration muncul pada era 1970an. Paradigma New Public administration muncul dari perdebatan hangat tentang kedudukan Public administration sebagai disiplin ilmu maupun profesi. Paradigma New Public administration mengkritisi paradigma administrasi lama atau klasik yang terlalu menekankan pada parameter ekonomi. Paradigma new Public administration menilai bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai dari pencapaian nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Administrasi publik harus memiliki nilai “social equity” yang dinyatakan sebagai pilar ketiga setelah nilai efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, administrator harus menjadi “protective administrator” dan bukan sekedar sebagai birokrat yang apolitis. New Public Management (NPM) New public management merupakan suatu gagasan yang berangkat dari paradigma classic public administration. Peters (1996) dan Groth (1999, dalam Pollitt 2007) menyatakan bahwa dalam paradigma classic public administration, organisasi dari sektor publik dapat diasumsikan berdasarkan enam prinsip yaitu pelayanan publik nonpolitik, hirarki dan aturan, permanen dan stabilitas, pelayanan lembaga sipil, regulasi internal, dan kesetaraan. New Public Service (NPS) Denhardt dan Denhardt menilai bahwa new public service merupakan paradigma paling mutakhir dalam Public administration. New public service menentang paradigma sebelumnya yaitu OPA dan NPM. New public service dikembangkan dari teori demokrasi dengan lebih menghargai perbedaan, partisipasi, dan hak asasi warga negara. Berbagai nilai yang ada di tengah masyarakat merupakan konsep kepentingan publik dalam paradigma new public service. Nilainilai seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam pelayanan publik. New public service menganggap responsivitas (tanggung jawab) birokrasi lebih diarahkan kepada warga negara (citizen’s) bukan clients, konstituen (constituent), atau pelanggan (customer).


METODE PENELITIAN Paradigma Penelitian Paradigma

yang

digunakan

dalam

penelitian

ini

adalah

paradigma

konstruktivis. Paradigma konstruktivis ialah paradigma yang hampir merupakan antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Pendekatan Penelitian Sesuai dengan paradigma dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini, maka pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain untuk memahami fenomena yang seringkali sulit dipahami, peneliti juga ingin menggali pengalaman individu dalam mendefinisikan suatu permaalahan dan informan bebas mengungkapkan definisinya sendiri atas permasalahan tersebut, dalam hal ini mengenai adanya perbedaan nomenklatur public administration di Indonesia, di mana ada yang lebih setuju untuk mengartikannya sebagai administrasi negara, namun ada pula yang lebih menyetujui penggunaan administrasi publik untuk mendefinisikan public administration. Jenis Penelitian Berdasarkan Tujuan Penelitian Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian eksploratif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi, dalam hal ini mengeksplorasi dan menganalisis perbedaan nomenklatur dan kajian teoritis administrasi negara dengan administrasi publik. Berdasarkan Manfaat Penelitian Ditinjau dari segi manfaat, penelitian ini termasuk penelitian murni yang berorientasi akademik dan ilmu pengetahuan (Prasetyo dan Jannah, 2005: 38). Penelitian murni merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk menjelaskan pengetahuan yang amat mendasar mengenai dunia sosial. Penelitian ini dilakukan atau diselenggarakan dalam rangka memperluas dan memperdalam suatu pengetahuan secara teoritis (Nawawi, 1991: 27). Berdasarkan Dimensi Waktu


Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian cross sectional, yaitu suatu penelitian yang dilakukan pada satu waktu tertentu dan hanya mengambil satu bagian dari fenomena sosial pada satu waktu tertentu tersebut (Prasetyo dan Jannah, 2005: 45). Berdasarkan Teknik Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur dan wawancara. Berikut adalah daftar ahli public administration yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. 1. Prof. Dr. Miftah Thoha, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada. 2. Prof. Dr. Azhar Kasim MPA., Ph.D., Guru Besar Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. 3. Prof. Dr. M. Irfan Islamy, Guru Besar Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) Universitas Brawijaya. 4. Prof. Dr. Sofian Effendi, Guru Besar Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada.

HASIL PENELITIAN Kajian Teoritis Perbedaan Nomenklatur Administrasi Publik dan Administrasi Negara Perdebatan nomenklatur public administration di Indonesia dapat dijabarkan melalui penjelasan keilmuan. Penjelasan keilmuan yang dimaksud adalah penjelasan yang menggambarkan perbedaaan nomenklatur administrasi negara dan administrasi publik dalam kerangka perkembangan ilmu pengetahuan tersebut di Indonesia. Penjelasan ini terkait dengan perkembangan paradigma administrasi di Indonesia, serta perkembangan pembahasan ilmu administrasi itu sendiri oleh beberapa ilmuwan Indonesia. Perubahan nomenklatur dari administrasi negara menjadi administrasi publik menurut Islamy (2012) setidaknya dipengaruhi oleh dua dimensi pertimbangan. Pertimbangan pertama yaitu konseptual keilmuan dan yang kedua yaitu dimensi praktis. Kata negara yang digunakan dalam administrasi dikoreksi oleh Yus Badudu,


pengajar Bahasa Indonesia, sebagai publik. Demikian pula dalam seminar American Society for Public administration di San Francisco pada tahun 1980-an juga memperdebatkan mengenai makna publik. Publik yang dimaksudkan dalam konferensi ini adalah warga negara. Oleh karena itu ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia harus dilihat komponen dan indikatornya. Islamy berpendapat bahwa public administration dapat diterjemahkan dalam dua konteks sekaligus yaitu administrasi bernuansa negara sekaligus administrasi bernuansa warga negara. Kasim (2012) menganggap sebutan administrasi negara tepat dipilih di Indonesia dengan catatan BUMN termasuk dalam administrasi negara, sedangkan layanan publik lain yang diselenggarakan oleh swasta tidak termasuk di dalamnya. Pendapat Kasim mengacu pada apa yang ada di Amerika dimana public administration

bukan

hanya

pemerintah,

melainkan

kegiatan

umum

yang

diselenggarakan oleh lembaga di luar negara juga dianggap sebagai public. Sama halnya dengan Effendi (2012) yang menilai bahwa nomenklatur yang tepat bagi Indonesia memang administrasi publik. Menurut Effendi, administrasi publik cenderung lebih luas. Manajemen hanya sebagian kecil dari administasi dan public policy bagian yang jauh lebih kecil lagi dari administrasi publik. Berdasarkan alasan tersebut, Effendi lebih setuju dengan administasi publik sebagai ranah kajian. Namun, mengingat bahwa seseorang merupakan bagian dari komunitas, maka ketika mayoritas individu dalam komunitas tersebut menyetujui suatu pendapat, maka pendapat itulah yang diambil. Demikian juga dengan yang terjadi di UGM ketika akhirnya menetapkan nama menjadi Manajemen Publik dan Kebijakan. Dwiyanto (2007) menilai lokus Ilmu Administrasi Negara yang dianggap tidak memadai lagi. Dwiyanto (2007) beranggapan bahwa lembaga pemerintah dirasa terlalu sempit untuk lokus Ilmu Administrasi Negara karena tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Lembaga nonpemerintah mulai banyak yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah. Di lain sisi, birokrasi pemerintah juga mulai memproduksi barang dan jasa privat, tidak semata-mata barang dan jasa publik. Tak jauh berbeda, Pratikno (2007) memberikan konstatasi yang sama. Negara banyak menghadapi pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik secara efektif. Selain itu, negara juga menegosiasikan kepentingannya dengan pelaku bisnis dan kalangan civil society dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial. Thoha


(2007) mengatakan telah terjadi perubahan paradigma “dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba guna menjadi berorientasi ke pasar (market)”. Menurut Thoha (2012), pasar secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public). Makna publik dalam public administration tidak berbeda dengan asal usul publik yang mengacu pada komunitas masyarakat atau rakyat. Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle (1997: 4) sebagai ―too much state, di mana negara pada pertengahan 1980-an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter. Dwiyanto (2007) berpendapat setidaknya ada empat faktor penyebab semakin menurunnya dominasi peran negara, yaitu: (1) dinamika ekonomi, politik, dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat; (2) globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi; (3) tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyaknya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya; dan (4) munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis. Fenomena tersebut menimbulkan gugatan di antara para mahasiswa maupun ilmuwan Ilmu Administrasi Negara mengenai apakah masih relevan menjadikan pemerintah sebagai lokus studi Ilmu Administrasi Negara? Kata „negara‟ dalam Ilmu Administrasi Negara menjadi terlalu sempit dan kurang relevan untuk mewadahi dinamika Ilmu Administrasi Negara di awal abad ke-21 yang semakin kompleks dan dinamis. Utomo (2007) menyebutkan bahwa telah terjadi pergeseran titik tekan dalam perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara dari negara yang semula diposisikan

sebagai

agen

tunggal

yang

memiliki

otoritas

untuk

mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dengan demikian istilah public administration tidak tepat lagi untuk diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi administrasi publik karena makna kata „publik‟ lebih luas dibandingkan kata „negara‟ (Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara UGM, 2007). Publik menunjukkan keterlibatan institusi-institusi non-negara baik di sektor bisnis maupun civil society dalam pengadministrasian pemerintahan. Konsekuensi dari


perubahan makna public administration sebagai administrasi publik adalah terjadinya pergeseran lokus Ilmu Administrasi Negara dari yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain. Efendi (2012) berpendapat bahwa perubahan-perubahan nomenklatur yang terjadi di Indonesia terjadi karena adanya pengaruh perubahan paradigma dari luar. Indonesia terombang-ambing antara paradigma Eropa dan Amerika. Paradigma Eropa secara konsisten menggunakan istilah public administration, sedangkan Amerika lebih kepada governance atau public management. Menurut Effendi, UGM terpangaruh oleh paradigma Amerika, sedangkan instansi lain yang masih beranggapan dengan administrasi negara cenderung terpengaruh oleh paradigma Eropa. Pendirian yang tegas disampaikan oleh Wibawa (2012) bahwa public administration lebih tepat diterjemahkan sebagai administrasi negara. Wibawa (2012) menilai negara memiliki makna lebih luas daripada publik. Publik dimaknai sebagai kumpulan manusia yang berdiam dalam suatu tempat yang memiliki pemerintahan. Dalam hal ini terdapat beberapa unsur meliputi pemerintahan, rakyat, serta tempat atau wilayah. Berbeda dengan ahli lainnya, Effendi (2012) mengambil posisi yang samarsamar bahwa kedua nomenklatur ini tidak memiliki perbedaan secara substansial. Hal yang lebih ditekankan adalah paradigma bahwa administrasi negara seolah-olah melayani negara dan administrasi publik melayani publik. Apapaun pendapat yang muncul menurut Effendi yang terpenting adalah dapat memahami siapakah yang sebenarnya dilayani dalam public administration. Adanya perbedaan dalam menerjemahkan makna publik menurut Effendi dikarenakan bahasa Indonesia masih mengalami perkembangan dibandingkan bahas Inggris. Effendi beranggapan bahwa perbedaan antara administrasi negara maupaun administrasi publik tidak perlu dipermasalahkan selama definisi antara kedua nomenklatur tersebut jelas. Senada dengan pendapat Effendi, Islamy (2012) menilai bahwa perbedaan nomenklatur tersebut tidak perlu dipersoalkan. Setiap instansi boleh saja memakai istilah negara atau publik karena esensinya sama. Hal yang terpenting adalah pemerintah memegang amanat apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Seorang


public servant memang mengabdi kepada negara. Namun, pengabdian kepada negara tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu Islamy menganggap bahwa pengertian publik di sini memiliki dua arti yaitu negara sekaligus warga negara. Berdasarkan pemaparan di atas, berikut adalah gambaran singkat perbedaan pendapat dari para ahli public administration di Indonesia mengenai perbedaan nomenklatur administrasi publik dan administrasi negara. Tabel 4.1 Pendapat Para Ahli Public Administration Mengenai Nomenklatur Administrasi Publik dan Administrasi Negara NO. 1

NAMA Prof. Prajudi Atmosudirdjo

2

Prof. Dr. Azh ar Kasim MPA, Ph.D

3

Dr. Samudra Wibawa, MSC.

4

Prof. Dr. M. Irfan Islamy, MPA. Prof. Dr. Sofi an Effendi, MPIA.

5

6

Prof. Dr. Agu sDwiyanto, MPA.

7

Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA.

8

Prof. Irfan Ridwan Maksum

PENDAPAT Administrasi negara merupakan bagian dari administrasi publik yang terdiri atas administrasi publik nasional dan administrasi publik internasional. Administrasi negara tepat dipilih di Indonesia dengan catatan BUMN termasuk dalam administrasi negara, sedangkan layanan publik lain yang diselenggarakan oleh swasta tidak termasuk di dalamnya. Public administration lebih tepat diterjemahkan sebagai administrasi negara karena negara memiliki makna lebih luas daripada publik. Publik dimaknai sebagai kumpulan manusia yang berdiam dalam suatu tempat yang memiliki pemerintahan. Public administration dapat diterjemahkan dalam dua konteks sekaligus, yaitu administrasi bernuansa negara sekaligus administrasi bernuansa warga negara (publik). Nomenklatur yang tepat bagi Indonesia adalah administrasi publik karena administrasi publik cenderung lebih luas. Manajemen hanya sebagian kecil dari administrasi dan public policy bagian yang jauh lebih kecil lagi dari administrasi publik. Lokus Ilmu Administrasi Negara dianggap tidak memadai lagi karena lembaga pemerintah tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Lembaga non-pemerintah mulai banyak yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah. Di lain sisi, birokrasi pemerintah juga mulai memproduksi barang dan jasa privat, tidak semata-mata barang dan jasa publik. Telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang serbaguna menjadi berorientasi ke pasar (market) yang mana pasar secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public). administrasi negara peninggalan belanda sulit membudayakan untuk sensitif terhadap lingkungan. Apa yang diinginkan publik sering berbeda dengan operasi administrasi negara. Dampak yang jauh adalah negara menjadi dominan dan berubah bukan sebagai alat, tetapi menjadi pengendali. Padahal administrasi


negara semestinya mampu ditujukan untuk mengejar tujuantujuan publiknya. Karena itu, sudah saatnya administrasi publik menggantikan gerakan dan konsep “sekadar” administrasi negara. Sumber: Hasil Olahan Peneliti

Fakta Empiris Penggunaan Nomenklatur Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Praktiknya di Indonesia Perbedaan Nomenklatur Public Administration di Tiga Universitas di Indonesia Pada praktiknya, perubahan paradigma administrasi di Indonesia berlangsung sangat cepat, namun dalam dunia akademik justru dirasa sangat lambat (Effendi, 2012). Setiap instansi mengalami proses perubahan paradigma yang berbeda-beda, dalam hal ini yaitu instansi pendidikan yang memiliki jurusan public administration dalam kajiannya. Dalam pembahasan ini akan dibahas bagaimana perubahanperubahan terkait penamaan jurusan public administration di Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan Universitas Brawijaya. perubahan yang terjadi dalam penamaan jurusan public administration di universitas-universitas di indonesia pada dasarnya memperlihatkan bahwa public administration adalah suatu kajian yang sifatnya sangat dinamis. Hal ini terlihat dari dinamika perubahan penamaan jurusan yang terjadi di tiga universitas besar di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam pemaparan di atas. Perubahan yang terjadi di kampus UGM sendiri, misalnya, menurut Effendi (2012) mengikuti perubahan paradigma yang ada. Administrasi Publik UGM awal mulanya adalah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri dan Akademi Pemerintahan Luar Negeri yang didirkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri. Ketika beberapa universitas digabung menjadi UGM, kedua akademi ini melebur dan masuk ke dalam Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik (HESP) yang pada akhirnya terpisah-pisah menjadi Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Sosial dan Politik. Jurusan Public administration pada awalnya bernama Tata Usaha Negara. Kemudian sekitar tahun 50-an berubah menjadi jurusan Administrasi Negara. Perkembangan keilmuwan administrasi di UGM selanjutnya mengarah kepada aspek-aspek metodologis yang berlangsung baik pada akhir 1980-an. Tulisan Sofian


Effendi dan Masri Singarimbun (1984) yang berjudul Metodologi Penelitian Sosial menjadi rujukan pokok bagi para mahasiswa dalam hal metologis. Barangkat dari buku tersebut banyak tulisan-tulisan mahasiswa UGM menggunakan metode kuantitatif, sesuai dengan perkembangan program statistik yang demikian pesat. Dikaitkan dengan perkembangan ilmu administrasi global, memang pada saat itu ilmu administrasi sedang umum menggunakan pendekatan positivis dalam memecahkan masalah-masalah administrasi. Kejenuhan metode kuantitatif terjadi pada awal 1990-an karena banyak skripsi mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang menjadi terlalu mekanistis dan kurang memiliki kekuatan analisis terhadap data primer. Lalu mulailah berkembang wacana metode kualitatif, studi kasus atau grounded theory yang dilakukan oleh para dosen administrasi mulai berkembang dan bervariasi. Sebuah hasil seminar jurusan yang berjudul Pembangunan Bekelanjutan yang disunting oleh Samodra Wibawa (1991) terbut sebuah upaya untuk mempublikasikan pemikiran para dosen jurusan administrasi Negara. Tema mengenai nilai-nilai dalam kegiatan administrasi publik diangkat oleh Wahyudi Kumorotomo (1992) dalam tulisannya yang berjudul Etika Administrasi Negara. (Pramusinto dkk, 2005:210) Sekitar tahun 90-an inilah, jurusan ini di UGM berganti nama menjadi Administrasi Publik. Proses pergantian nama ini menurut Effendi cukup sulit untuk dilakukan. Untuk berubah menjadi administrasi publik, dibutuhkan waktu 2-3 tahun untuk melakukan persiapan. Hal yang diperdebatkan lebih kepada paradigma yang berubah, baru kemudian mempermasalahkan nomenklaturnya. Menurut Effendi (2012), proses untuk membuat seluruh dosen memahami perubahan paradigma bahwa public administration bukan melayani state melainkan melayani public memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Demikian pula yang terjadi ketika UGM berganti nama menjadi Manajemen dan Kebijakan Publik. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Universitas Brawijaya (UB), perubahan paradigma dan nomenklatur tidak terlalu mengalami banyak penolakan. Islamy (2012) memaparkan pada mulanya ilmu administrasi UB berada di bawah Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan. Ketatanegaraan tersebut kemudian berubah menjadi administrasi negara dan kemudian menjadi administrasi publik. Adanya perubahan tersebut tidak terlalu menunjukkan polemik di UB karena instansi


lebih terikat pada suara konsorsium yaitu konsorsium ilmu sosial dengan subbagiannya konsorsium ilmu administrasi. Lain halnya dengan yang terjadi di Universitas Indonesia. Berdasarkan pemaparan Kasim (2012), pergantian nomenklatur dari administrasi negara menjadi administrasi publik hanya terjadi di pascasarjana, sedangkan pada tataran S1 tetap menggunakan nomenklatur administasi negara. Kontemplasi: Administrasi Negara dan Administrasi Publik Eksistensi ilmu public administration yang berkembang pesat di Indonesia patut untuk direnungkan kembali. Sebagai suatu ilmu, public administration di Indonesia tidak terlepas dari kritik, termasuk mengenai adanya dua nomenklatur yang berbeda. Sebagian orang menyebut ilmu public administration sebagai ilmu administrasi negara dan sebagian lainnya menyebut sebagai ilmu administrasi publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sebab terjadinya perbedaan nomenklatur tersebut. Beberapa ahli telah menulis dan menyampaikan gagasan mengenai masalah ini, tetapi belum ada penjelasan tegas mengenai perbedaan nyata antara kedua nomenklatur. Perbedaaan nomenklatur menimbulkan perdebatan akademis antar ilmuwan public administration di Indonesia. Terdapat dua kubu ilmuwan administrasi yang membuat asosiasi sesuai pendapat mereka masing-masing. Kubu pertama yaitu Indonesian Association of Public administration (IAPA). IAPA merupakan kubu yang mengambil jalan tengah dengan tidak menetapkan pemilihan nomenklatur antara administrasi negara dan administrasi publik. Kubu yang kedua yaitu Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara (AsIAN). AsIAN mengkritik keras keberadaan IAPA yang dianggap melupakan sejarah keberadaan ilmu public administration. Kubu ini dengan tegas menyebut ilmu public administration sebagai ilmu administrasi negara. Selain fenomena di atas, perbedaan nomenklatur administrasi negara dan administrasi publik juga menciptakan perbedaan nomenklatur di beberapa jurusan universitas yang mengajarkan ilmu public administration. Sebagai contoh, UGM mengambil nomenklatur Manajemen dan Kebijakan Publik, Unibraw dengan tegas menggunakan nama jurusan Administrasi Publik, sedangkan UI masih tetap menggunakan Administrasi Negara. Perbedaan nomenklatur tersebut semakin diwarnai dengan banyaknya buku ilmu public administration yang ditulis ilmuwan di Indonesia. Sebagian buku berjudul


administrasi negara, sedangkan sebagian yang lain berjudul administrasi publik. Tentu para ilmuwan yang membuat buku tersebut memiliki alasan masing-masing tentang pilihan mereka menggunakan nomenklatur administrasi publik maupun administrasi negara. Perbedaaan nomenklatur ini memberikan dampak bagi beberapa kalangan. Tidak hanya bagi ilmuwan administrasi, kalangan awam dapat mengalami kebingungan dengan perbedaan nomenklatur ini karena belum mempelajari ilmu public administration di Indonesia. Demikian pula dengan orang yang berada jauh di luar lingkup ilmu public administration yang dapat mempertanyakan kapabilitas ilmuwan public administration di Indonesia dalam mendalami ilmu

public

administration jika tidak ada kesepakatan nomenklatur. Para ahli administrasi Indonesia memiliki pandangan masing-masing mengenai fenomena ini. Penulis mengategorikan penjelasan perbedaan administrasi negara dan administrasi publik menjadi tiga kategori, yaitu alasan sejarah, alasan kebahasaan, dan alasan ekologi ilmu public administration di Indonesia. Alasan sejarah Ada beberapa hal yang patut dicermati dalam sejarah ilmu administrasi di Indonesia. Pertama, ilmu administrasi Indonesia dipengaruhi oleh budaya Belanda tentang pengelolaan sistem pemerintahan yang sangat melekat pada tokoh-tokoh pemerintahan pada awal kemerdekaan. Kedua, ilmu administrasi Indonesia mendapat pengaruh “guru-guru” ilmu public administration Indonesia yang didatangkan dari Amerika, diantaranya yaitu T. R. Smith, Edward H. Lichfield, Alan C. Rankin, dan Garneth Jones. Ilmu administrasi pada tahun 1950 an khususnya di Amerika masih menggunakan paradigma old public administration (OPA) yang domain pembahasannya adalah state oriented. Domain yang masih sangat bersifat negara inilah yang menyebabkan public administration di Indonesia saat itu diduga menggunakan nomenklatur administrasi negara. Alasan kebahasaan Penerjemahan public administration menjadi administrasi negara ataupun administrasi publik memilki hubungan dengan perkembangan bahasa Indonesia. Effendi (2012) menyebutkan bahwa bahasa Indonesia sedang berkembang dibandingkan bahasa Inggris yang sudah lebih standardized seperti kata publik yang


dulu tidak dikenal tetapi sudah dikenal untuk saat ini. Hal ini berimbas pada penerjemahan public administration dari administrasi negara menjadi administrasi publik. Proses perubahan terjemahan tersebut dialami oleh Prof. Irfan Islamy ketika membuat buku untuk universitas terbuka pada tahun 1984. Alasan ekologi ilmu Semua ilmu apapun tidak terlepas dari ekologi tempat ilmu tersebut berkembang. Awalnya public administration merupakan warisan Belanda yang mana Indonesia melakukan administrasi pemerintahan yang serba negara. Hal ini menguatkan pengaruh Eropa kontinental terhadap tata pemerintahan Indonesia saat itu. Demikian halnya pada masa pasca kemerdekaan, dengan pengaruh paradigma old public administration yang memiliki domain negara masih kuat, Indonesia mengartikan public administration sebagai rutinitas rigid untuk kepentingan negara. Baru pada pasca reformasi, ilmuwan public administration Indonesia mulai meramaikan kembali perdebatan fokus public administration di Indonesia untuk mengganti nomenklatur administrasi negara menjadi administrasi publik. Melalui perenungan mendalam dengan berlandaskan ketiga alasan di atas, sudah sepantasnya penyebutan nomenklatur administrasi negara ditinggalkan. Penulis mengganggap kata publik dalam “administrasi publik” lebih tepat digunakan untuk menerjemahkan kata “public” dalam “public administration”. Oleh karena itu, perlu ada perubahan nomenklatur dalam sistem public administration di Indonesia.

KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian mengenai perbedaan administrasi publik dan administrasi

negara

dalam

konteks

Indonesia,

dapat

disimpulkan

bahwa

nomenklatur administrasi publik dan administrasi negara secara teoritis atau keilmuan pada dasarnya berasal dari induk yang sama yaitu ilmu public administration. Hal ini terlihat dari pendapat beberapa ahli public administration yang memberikan jawaban yang hampir seragam bahwa administrasi negara dan administrasi publik adalah ilmu yang merujuk pada ilmu public administration yang berkembang di dunia, meskipun para ilmuwan tersebut memiliki perbedaan pendapat mengenai nomenklatur

mana yang lebih tepat untuk digunakan di


Indonesia. Menurut Penulis sendiri, “administrasi publik” merupakan nomenklatur yang tepat untuk menerjemahkan kata “public administration”. Dalam praktiknya di Indonesia, public administration telah ada sejak lama. Pada masa penjajahan Belanda, Jepang, sampai pada masa kemerdekaan, praktik administrasi negara mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Demikian halnya perkembangan nomenklatur public administration pada praktiknya di universitas-universitas di Indonesia. penamaan jurusan yang berbeda-beda di ketiga universitas yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa public administration merupakan kajian ilmu yang sangat dinamis. Terjadinya perbedaan nomenklatur administrasi publik dan administrasi negara yang terjadi di Indonesia, menurut penulis terjadi karena 3 alasan, yaitu alasan sejarah, alasan kebahasaan, dan alasan ekologi ilmu public administration di Indonesia. Dari tiga alasan tersebut, penulis sampai pada kesimpulan bahwa perlu ada perubahan nomenklatur dalam sistem public administration di Indonesia. Penyebutan nomenklatur administrasi negara sudah saatnya ditinggalkan. Kata publik lebih tepat digunakan untuk menerjemahkan kata “public” dalam “public administration” dalam konteks Indonesia masa kini. Sehingga pada akhirnya hanya akan ada satu nomenklatur untuk menerjemahkan kata public administration.

SARAN Adanya dualisme nomenklatur yang digunakan hingga memunculkan dua organisasi public administration di Indonesia (IAPA dan ASIAN) mengesankan seolah terjadi perpecahan di antara para ilmuwan public administration di Indonesia. Hal ini dalam jangka panjang tentu berpotensi menimbulkan konflik di antara dua kubu tersebut yang belum tentu memunculkan suasana keilmuwan yang membangun. Oleh karena itu,

perlu diadakan kajian yang lebih serius untuk

menyikapi perbedaan nomenklatur public administration di Indonesia ini. Para ilmuwan public administration di Indonesia, baik dari pihak IAPA maupun ASIAN,sebaiknya melakukan suatu pertemuan guna menyepakati penggunaan nomenklatur mana yang paling tepat untuk digunakan di Indonesia sehingga tidak lagi terjadi kebingungan di kalangan masyarakat awam ataupun mahasiswa yang baru mempelajari public administration.


Belum adanya Grand Theory dan batasan Body of Knowledge yang jelas sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya membuat perkembangan public administration menjadi sangat terbuka dan dinamis. Terciptanya sebuah pembaruan dan pengembaraan yang jauh dalam riset merupakan hal yang sangat mungkin terjadi sehingga para ilmuwan public administration

di Indonesia diharapkan dapat

bersikap lebih terbuka dalam menyikapi perkembangan dalam ranah kajian public administration itu sendiri.

KEPUSTAKAAN Buku: Atmosudirdjo, Prajudi. (1979). Administrasi dan Management Umum. Jakarta: Ghalia Indonesia _________________. (1990). Dasar-dasar Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia Babbie. E. (1990). Survey Research Methods, 2nd edition. Belmont. California: Wadsworth Publishing. Bovaird, Tony and Elke Loffler. (2003). Public Management and Government. London: Routledge Budiarjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Imu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bogdan, Robert and Steven J. Taylor. (1975). Introduction to Qualitative Research and Evaluation Method. California: Sage Publications, Inc. Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). The New Public Service: Serving, not Steering. New york: M.E. Sharpe. Frederickson, G. (1980). Administrasi Negara Baru (5 ed.). (A.-G. Usman, Penerj.) Jakarta: LP3ES. Gabrielian, Yang, dan Spice (1999). Qualitative Research Methods. Pada Yang K, Miller GJ (editor). Handbook of research methods in Public Administration. Ed. 2. New York: M. Dekker Greene, J. D. (2005). Public Administration in the New Century. Belmont: Thomson Wadsworth Guba, E.G. (1990). The Paradigm Dialog. Sage Publications Inc. California. Gupta, Dipak K. (2001). Analyzing Public Policy: Concepts, Tools, and Techniques. Washington: CQ Press H.H. Gerth and C. Wright Mills. (1958). Trans., eds and Introduction, From Max Weber: Essays in Sociology. New York: Oxford University Press Hardiman, F. Budi. (2010). Ruang Publik: Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace” . Yogyakarta: Penerbit Kanisius Henry, Nicholas. (1995). Administrasi Negara Dan Masalah-Masalah Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada Henry, Nicholas. (2004). Public Administration and Public Affairs. 9th Edition. New Jersey: Prentice-Hall Hidayat, Dedi. (2003). Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik. Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia


Islamy, M. Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara. Jakarta: P.T. Bumi Aksara. John W Creswell. (2003). Research Design. Qualitative. Quantitative and Mixed Methods Approachs. Second edition. London: Sage Publications Kuhn, T. S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press. Lincoln, N. K. (2001). Handbook of Qualitative Research 2nd Edition. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Marshall. C. and Rossman. G. (1995). Designing Qualitative Research. Thousand Oaks. California: Sage Misbah, L. Hidayat. (2007). Reformasi Administrasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Morse. J. M. (1994). Emerging from the data: The cognitive process of analysis of qualitative inquiry. Pada J. Morse (Editor. ). Critical Issues in Qualitative Research Methods. Newbury Park. California: Sage Norman K. Denzin and Yvonna S Lincoln. (2000). Qualitative Research. third edition. Sage Publication Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Mewirausahakan Birokrasi. (A. Rosyid, Penerj.) Jakarta: PPM. Owen E. Hughes. (1998). Public Management and Administration: An Introduction (Second Edition), St. Martin Press, New York Parsons, Wayne. (2008). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana Pasolong, Harbani. (2007). Teori Administrasi Publik. Makasar: Alfabeta Pierson, Paul and Skocpol, Theda. (2000). Historical institutionalism in Contemporary Political Science. Harvard University. Pollitt, Christopher, dkk. (2007). New Public Management in Europe: Adaptation and Alternatives. New York: Palgrave Macmillan Pramusinto, Agus, dkk. (2005). Kajian Historis dan Isu-isu Kontemprer untuk Merumuskan Agenda Masa Depan Ilmu Administrasi Publik. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol.9. Yogyakarta: FIsipol UGM Prasetyo, Bambang dan Lina M. Jannah. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Rosenbloom, D. H. , Kravchuk, R. S. , & Clerkin, R. M. (2009). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector. New York : McGraw-Hill. Sekaran, Uma. (2003). Research Methods For Business: A Skill Building Approach. Fourth Edition. USA. John Wiley & Sons. Inc Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). (1992). Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove Siagian, S. P. (2008). Filsafat Administrasi (edisi revisi). Jakarta: Bumi Aksara. Simon, Herbert A. (1990). Administrative Behavior. Jakarta: Bumi Aksara Sudiarja, & Budi Subanar, S. S. (2006). Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsanya. Jakarta: PT Gramedia. Sudriamunawar, Haryono. (2002). Pengantar Study Administrasi Pembangunan. Bandung: Mandar Maju Tjiptoherianto, P., & Manurung, M. (2010). Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya. Jakarta: UI Press.


Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta: LP3ES Toha, Miftah. (2003). Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada Toha, Miftah. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontenporer. Jakarta: Kencana. Waldo, Dwight. (1956). Pengantar Studi Public Administration. Jakarta: Bumi Aksara White, L. D. (1949). Introduction to the Study of Public Administration (3rd Edition ed.). New York: MacMillan. Widjaja, A.W. (1993). Etika Administrasi Negara. Jakarta: Bumi Aksara Wilson, Woodrow. (1887). Introduction To Study Administration. dalam Shafritz, Jay M. &Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove Karya Akademis: Maksum, I. R. (8 Oktober, 2010). Administrasi Negara vs Publik. Harian Seputar Indonesia. Saefullah, D. (2010). Transformasi Administrasi Negara. Konferensi Administrasi Negara ke-3, (hal. 1-12). Bandung. Sugandi, Y. (2010). Administrasi Publik VS Administrasi Negara: Suatu Polemik Nomenklatur atau Normatif. Konferensi Administrasi Negara ke-3. Bandung Lainnya: Dror, Yahezkel. (1967). Policy Analyst: A New Professional Role In Government Service. dalam Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. (297-304) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. (2012). Pedoman Pendidikan. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Frederickson, George. (1970). Toward New Public Administration. dalam Shafritz, Jay M. & Hyde, Albert C. (eds). 1992. Classics Of Public Administration (3rd Ed). California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. (368-381) Henry, N. (1975). Paradigms of Public Administration. Paradigms of Public Administration, 378-386. Ladson-Billings, G. (1995). Toward a Theory of Culturally Relevant Pedagogy. American Educational Research Journal, Vol. 32, No. 3, 465-49. Oluwu, D. (2002). Intoduction New Public Management: An African Reform Pradigm?. Africa Development, XXVII. Prasojo, E. (2003). Agenda Politik dan Pemerintahan di Indonesia: Desentralisasi Politik, Reformasi Birokrasi, dan Good Governance. Bisnis dan Birokrasi, Vol. XI, No. 1. Smith, M. G. (1947). The Sociological Framework of Law. dalam Kuper, Hilda and Leo Kuper, eds. African Law: Adaptation and Development (hal. 24-48). Berkeley: University of California Press Utomo, Warsito. (2005). Administrasi publik indonesia di era Demokrasi lokal, Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Wilson, Woodrow. (1887). The Study of Administration. Political Science Quarterly, 197-222.


Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara dalam Konteks Indonesia

Recommend Documents