KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENEKAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DEFISIT Cahya Andriawan(12313208)
PENDAHULUAN Anggaran defisit merupakan problem yang universal di setiap negara. bagaimana dengan kebijakan defisit anggaran di Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir Indonesia menjalankan kebijakan defisit anggaran guna mempercepat pembangunan ekonomi. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah defisit tersebut benar-benar digunakan secara maksimal dan produktif. Menurut hemat penulis, ada dua permasalahan dalam kebijakan defisit anggaran di Indonesia, pertama belum tergunakan secara maksimal, kedua masih membiayai untuk sektor yang tidak produktif. Defisit anggaran di Indonesia seringkali menjadi percuma karena rendahnya kemampuan pemerintah menyerap anggaran. Dari tahun 2007 hingga 2010, Indonesia selalu gagal menyerap anggaran defisit. Berturut-turut dari tahun 2007-2010 defisit direncanakan sebesar 1,5%, 2,1%, 2,4%, 2,1%. Akan tetapi realisasinya hanya sebesar 1,3%, 0,1%, 1,6%,
ANALISIS Faktor yang krusial terjadinya anggaran defisit 1. 2. 3. 4. 5.
Rendahnya daya beli masyarakat Pemerataan pendapatan masyarakat Melemahnya nilai tukar rupiah Pengeluaran akibat krisis global Pengeluaran karena inflasi
Permasalahan dan solusi perihal anggaran defisit Salah satu instrumen pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran adalah dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk dengan tujuan untuk dapat menutupi defisit anggaran belanja negara. Namun Pemerintah selalu mengambil jalan pintas dengan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk guna menutup defisit anggaran belanja negara sebagai tambahan utang pemerintah akan tetapi harus mencari solusi yang cukup elegan dalam mengatasi semua persoalan-persoalan yang terkait dengan keuangan negara. Mengingat beban utang pemerintah sampai saat ini sudah semakin besar dan hampir mendekati angka 2000 triliun. Ada beberapa langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran. Yang pertama pemerintah harus serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan penghematan terhadap penggunaan keuangan negara di setiap kementerian/ lembaga sehingga dana sisa anggaran lebih yang memang sudah tidak terpakai untuk digunakan menutupi defisit tersebut minimal dapat meminimalisi. Kedua pemerintah harus mencari sumber penerimaan baru dari kekayaan alam yang ada dan masih potensial baik darat, laut dan udara, ketiga pemerintah dan rakyat harus bersama-sama mencari solusi terbaik guna mengatasi defisit anggaran tersebut dengan melakukan efisiensi pengeluaran dari segala bidang baik di kementerian / lembaga, Dengan beban negara yang sudah besar dan berat ini bagi rakyat, tentu diperlukan adanya inovasi-inovasi baru yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi defisit anggaran belanja negara. Jangan sampai tidak adanya inovasi dan kreativitas pemerintah dalam mengatasi itu dengan mengambil jalan pintas menggunakan semua instrumeninstrumen yang ada dengan tujuan untuk mencari pembiayan atau utang, tentu hal ini tidaklah menjadi pilihan pemerintah, akan lebih baik setiap instrumen keuangan negara yang akan dilakukan adalah yang mampu membuat negara ini lebih berdaya dan mandiri untuk tidak
terus bergantung kepada orang lain dalam hal ini para kreditor dunia baik Bank Dunia, IMF dan sejenisnya yang nantinya akan menyengsarakan bangsa ini di kemudian hari, Kebijakan Pembiayaan Anggaran Defisit (Ricardian Equivalent Hypotesis) Dalam pembiayaan Anggaran defisit APBN tersebut ada beberapa alternatif yang dapat digunakan, diantaranya adalah dengan pinjaman (bond), suku bunga, uang, dll. Pembiayaan defisit dari hutang memerlukan daya tarik yaitu dengan tingginya imbal hasil (bunga) yang ditawarkan. Dampak dari suku bunga yang tinggi pada sisi keuangan negara adalah akan terjadinya capital inflow. Keseimbangan APBN dari pembiayaan hutang tidak selamanya berdampak positif bagi perekonomian, meskipun defisit masih di bawah dari ketentuan undang–undang. pemerintah Indonesia dari tahun 2005 hingga 2009 mengalami peningkatan Utang Luar Negeri rata-rata 7% setiap tahunnya. Peningkatan jumlah Utang tersebut mengindikasikan bahwa defisit APBN sebagian di tutup dari Utang. Konsep pembiayaan defisit APBN dari pinjaman atau utang yang lain adalah dengan mengadopsi Ricardian Equivalent Hypotesis (Barro, 1976). Secara sederhana REH memberikan solusi dari beban hutang yang ditanggung pemerintah equivalent dengan besaran pinjaman masyarakat untuk modal di masa datang. Untuk menggambarkan konsep dari Ricardian Equivalent Hypotesis dapat digunakan model sebagai berikut : Diasumsikan seorang Ayah dan Anak yang diberi nama Alan (A) dan Larry (L) dimana masing-masing konsumsinya dalam bentuk CA dan CL¬. Konsumsi Larry sama denga Pendapatan Larry di tambah dengan warisan Alan (Bequest) CL=YL+B Warisan Alan (B) B=(1+r)((Y-T)- CA ) Nilai warisan Alan sebagai seorang ayah adalah pendapatan setelah pajak dikurangi dengan konsumsi Alan. Dengan asumsi menggunakan konsep Ricardian Equivalent Hypotesis besarnya beban bunga hutang akan sama dengan pajak di masa yang akan datang. Di asumsikan bahwa L (loan) = T (tax) dan beban bunga hutang (1+r)L akan sama dengan pajak di masa yang akan datang (1+r)T. Bentuk konsumsi Larry yang baru CL=(YL-(1+r)T)+B Warisan Alan yang baru B=(1+r)(Y-(L+CA))+(1+r)L Warisan Alan yang baru merupakan pendapatan dikurangi pinjaman pokok dan konsumsi dan di tambah beban bunga yang harus dibayarkan. Beban bunga yang di tanggung Alan dalam warisannnya akan sama dengan pajak yang dibayar oleh anaknya Larry. Negara dalam menutup defisit APBN dapat menggunakan haknya mencari sumber dana lain salah satunya dengan hutang. Beban bunga hutang yang ditanggung oleh pemerintah pada saat ini
hendaknya sama dengan pajak di masa datang. Konsep tersebut akan memebrikan keringanan pada pemerintah untuk membayar beban hutang. (Pustaka Barro, R., 1976)
KESIMPULAN Dilihat dari keefektifan dalam menekan anggaran defisit, Pemerintah sering kali mematok defisit anggaran yang besar, padahal kemaampuan pemerintah untuk menyerap anggaran tersebut masih sangat minim. Selayaknya kebijakan pemerintah tersebut dibarengi dengan kemampuan menyerap anggaran yang maksimal sehingga negara tidak perlu menumpuk hutang luar negeri. Namun jika pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan pengaplikasian yamg efektif dan efisien bisa saja berdampak positif, misalnya daya beli masyarakat meningkat dan dapat pula member stimulus pada perekonomian DAFTAR PUSTAKA Yuwono, Sony, Tengku Agus Indrajaya, Haryandi. 2005. Penganggaran sektor publik. Pedoman praktis, penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, Banyu Media Publishing Pustaka Barro, R., 1976, “Perceived wealth in bonds and social security and the ricardian equivalence theorem: Reply to Feldstein and Buchanan”.//www.google.com Diakses dari; http://msyarifh88.wordpress.com/2012/09/03/mempertanyakan-efektivitas-defisit-anggaran/
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
