KEBIJAKAN BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN KEPADA UKM TAHUN

KEBIJAKAN BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN KEPADA UKM TAHUN 2003 - 2007 SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh: Ria Juliyanti NIM : 103046128350

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429/ 2008

KEBIJAKAN BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN KEPADA UKM TAHUN 2003 - 2007 Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

Oleh: Ria Juliyanti NIM : 103046128350

Di Bawah Bimbingan: Pembimbing I

Dr. Yayan Sopyan, M.Ag NIP. 150 277 991

Pembimbing II

Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A. NIP. 150 270 613

KONSENTRASI PERBANKAN SYARIAH PROGRAM STUDI MUAMALAT EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429/ 2008

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi berjudul KEBIJAKAN BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN KEPADA UKM TAHUN 2003-2007 telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada 22 Mei 2008. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam). Jakarta, 22 Mei 2008 Mengesahkan, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. DR. H. Muhammad. Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150 210 422 PANITIA UJIAN 1. Ketua

: Prof. DR. H. Muhammad. Amin Suma, SH, MA, MM (….……...) NIP. 150 210 422

2. Sekretaris

: Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag NIP. 150 318 308

(…...……...)

3. Pembimbing I : Dr. Yayan Sopyan, M.Ag NIP. 150 277 991

(...………...)

4. Pembimbing II : Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A NIP. 150 270 613

( ...………...)

5. Penguji I

: Euis Amalia, M.Ag NIP. 150 289 264

(……...……)

6. Penguji II

: Edy Setiadi, SE, MM

(…………...)

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperolah gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 27 Maret 2008

Ria Juliyanti

ABSTRAK Ria Juliyanti, 103046128350, KEBIJAKAN BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN KEPADA UKM TAHUN 2003-2007. Skripsi Konsentrasi Perbankan Syariah, Program Studi Muamalat Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2008. xv + 131 halaman. Pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia secara garis besar ada dua yaitu UKM dan Non UKM. Pemberian pembiayaan kepada UKM merupakan salah satu bentuk dari menjalankan fungsi sosial Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor Bank Syariah. Tujuan pembiayaan UKM adalah untuk mensejahterakan ekonomi golongan UKM, dan meningkatkan pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Dari latar belakang diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, mengetahui prosedur pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan kepada UKM, mengetahui pertumbuhan pembiayaan UKM Bank Muamalat Indonesia, mengetahui proporsi pembiayaan UKM dan mengetahui dampak pembiayaan UKM terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Dalam penelitian ini pembiayaan UKM yang diteliti adalah jenis pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah dan tahun yang digunakan adalah 2003-2004 dan 20062007. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, prosedur Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan kepada UKM sangat selektif dalam menganalisa apakah nasabah tersebut dapat diberikan pembiayaan atau tidak. Dari hasil analisa data komposisi pembiayaan UKM menunjukan bahwa pertumbuhan pembiayaan UKM secara garis besar terus meningkat dari waktu ke waktu. Proporsi pembiayaan UKM dapat disimpulkan bahwa pembiayaan UKM jenis musyarakah, Bank Muamalat Indonesia tidak memprioritaskan golongan UKM. Sedangkan pada jenis pembiayaan mudharabah dan murabahah, Bank Muamalat Indonesia memprioritaskan UKM dengan memberikan proporsi pembiayaan yang lebih besar dibandingkan dengan golongan Non UKM. Dampak dari peningkatan pembiayaan UKM terhadap pendapatan Bank Muamalat Indonesia, menunjukan adanya hubungan yang positif terbukti dengan meningkatnya pula pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Kata Kunci : Kebijakan Bank Muamalat Indonesia, Pembiayaan, UKM, 2003-2007 Pembimbing : 1. Dr. Yayan Sopyan, M. Ag 2. Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A.

KATA PENGANTAR Bismillaahirrohmaanirrohim Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bagian dari tugas akademis di jurusan Muamalat Perbankan Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Shalawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan dan suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan dan petunjuk kepada umat manusia menuju kehidupan dan peradaban dan berkeadilan serta para keluarga dan para sahabat yang dicintainya. Skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN BANK MUAMALAT INDONESIA DALAM PEMBIAYAAN KEPADA UKM TAHUN 2003-2004 DAN 2006-2007” akhirnya dapat diselesaikan dengan yang diharapkan penulis. Kebahagiaan yang tak ternilai bagi penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada kedua orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil yang mensukseskan harapan penulis. Sebagai bentuk penghargaan yang tak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta, yang telah mencurahkan buktinya kepada kami, selaku Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. 2. Euis Amalia, M. Ag, Ketua Program Studi Muamalat dan Ah. Azharudin Lathif, M. Ag, sekertaris Program Studi Muamalat yang telah membantu penulis secara tidak langsung dalam menyiapkan skripsi ini. 3. Dr. Yayan Sopyan, M. Ag dan Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan dalam memberikan masukkan maupun nasihat dalam penyusunan skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama dibangku kuliah. 5. Pihak Muamalat institute khususnya Mba Narti yang telah banyak membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. 6. Rasa Ta’zim dan Terima Kasih yang mendalam kepada Ayahanda Sa’adi H.B. dan Ibunda Mani atas dukungan moril dan materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian serta cinta dan kasih sayang yang tak pernah habis bahkan do’a munajatnya yang tak henti-hentinya kepada ALLAH SWT, senantiasa agar penulis mendapatkan kesuksesan dalam belajar dan bekerja, juga atas perjuangan mereka yang telah mendidik dan mengajarkan arti kehidupan. Penulis persembahkan skripsi ini.

7. Yang tercinta dan tersayang Suamiku Nurkhasan dan anakku Awaliyah Jauhar Nafisah yang selalu memberikan motivasi, keceriaan, canda dan tawa yang selalu menghiasi hari-hari penulis lebih bersemangat dan lebih hidup. 8. Untuk sahabat-sahabat Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah 2003 terutama kelas D yang tercinta yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu dan semoga hubungan persahabatan ini tidak akan terputus sampai kapan pun. Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan, kekurangan dan kelebihan yang ada semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah kita Amiin.

Jakarta, 6 Februari 2008

Ria Juliyanti

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………... i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ………………………………….. ii HALAMAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN ………………………………... iii ABSTRAK …………………………………………………………………………. iv LEMBAR PERNYATAAN ………………………………………………………... v KATA PENGANTAR ……………………………………………………….......... vi DAFTAR ISI …………………………………………………………………….... ix DAFTAR GAMBAR …………………………………………………………….. xiii DAFTAR TABEL ………………………………………………………………... xv BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah …………………………………………… 1 B. Identifikasi Masalah …………………………………………......... 10 C. Pembatasan dan Perumusan Masalah …………………………….. 10 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………………… 11 E. Tinjauan Pustaka ………………………………………………….. 12 F. Variabel dan Indikator Variabel …………………………………... 16 G. Metodelogi Penelitian …………………………………………….. 17 H. Kerangka Pemikiran ……………………………………………… 19 I. Sistematika Penulisan ……………………………………………… 20

BAB II

UKM DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH A. Pengertian Kebijakan …………………………………………….. 22 B. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah …………………………... 26 C. Jenis- Jenis Usaha Kecil dan Menengah ………………………….. 30 D. Kelemahan dan Keunggulan UKM ……………………………….. 32 E. Peranan UKM terhadap Pembangunan Nasional …………………. 35 F. Kebijakan Pemerintah terhadap UKM ……………………………. 36 G. Peranan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan UKM …….. 45 H. Penghimpunan Dana Bank Syariah ………………………………. 48 I. Penyaluran Dana Bank Syariah …………………………………... 50 J. Mekanisme Bagi Hasil Bank Syariah …………………………….. 66

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA A. Sejarah Berdiri dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia …. 71 B. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia …………………………. 75 C. Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia …………………... 76 D. Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia …………………... 78 E. Tujuan Bank Muamalat Indonesia ………………………………... 83 F. Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia ………………………... 84 G. Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia ……………………… 86 H. Prosedur dan Proses Pembiayaan .................................................... 91

I. Prosedur Pelaksanaan Pananaman Dana Mikro .............................. 96 BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Jumlah Nasabah UKM 2003-2004 dan 2006-2007 ....................... 100 1. Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Musyarakah ......... 100 2. Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Mudharabah ........ 101 3. Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Murabahah .......... 102 B. Dana Pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia ............................. 103 C. Perkembangan Pembiayaan 1. Pembiayaan Total Bank Muamalat Indonesia 2003 – 2007 ..... 105 a. Pembiayaan Musyarakah Total Bank Muamalat Indonesia... 105 b. Pembiayaan Mudharabah Total Bank Muamalat Indonesia...107 c. Pembiayaan Murabahah Total Bank Muamalat Indonesia ....108 2. Pembiayaan UKM Bank Muamalat Indonesia 2003–2007 ...... 109 a. Pembiayaan Musyarakah UKM Bank Muamalat Indonesia...110 b. Pembiayaan Mudharabah UKM Bank Muamalat Indonesia..111 c. Pembiayaan Murabahah UKM Bank Muamalat Indonesia ... 113 D. Pendapatan Bank Muamalat Indonesia ………………………… 115 E. Proporsi Pembiayaan UKM dan Non UKM .................................. 117

BAB V

PENUTUP A. Kesimpulan .................................................................................... 124 B.

Saran

...............................................................................................

129 DAFTAR

PUSTAKA

130 LAMPIRAN

.............................................................................................

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Proporsi Unit Usaha UKM Tahun 2005-2006

5

2. Gambar 2.1 Proses Pembuatan Kebijakan

25

3. Gambar 4.1 Jumlah Nasabah UKM Pembiayaan Musyarakah

101

4.. Gambar 4.2 Jumlah Nasabah UKM Pembiayaan Mudharabah

102

5. Gambar 4.3 Jumlah Nasabah UKM Pembiayaan Murabahah

103

6. Gambar 4.4 Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia

104

7. Gambar 4.5 Pembiayaan Musyarakah Total Bank Muamalat Indonesia Januari Tahun 2003 – Desember 2007

106

8. Gambar 4.6 Pembiayaan Mudharabah Total Bank Muamalat Indonesia Januari Tahun 2003 – Desember 2007

107

9. Gambar 4.7 Pembiayaan Murabahah Total Bank Muamalat Indonesia Januari Tahun 2003 – Desember 2007

108

10. Gambar 4.8 Pembiayaan Musyarakah UKM Januari 2003–Desember 2007

110

11. Gambar 4.9 Pembiayaan Mudharabah UKM Januari 2003-Desember 2007

112

12. Gambar 4.10 Pembiayaan Murabahah UKM Januari 2003–Desember 2007

114

13. Gambar 4.11 Pendapatan Bank Muamalat Indonesia

116

14. Gambar 4.12 Proporsi Pembiayaan Musyakah UKM dan Non UKM Januari 2003 – Desember 2007 15. Gambar 4.13 Proporsi Rata-rata Pembiayaan Musyarakah BMI

119 119

16. Gambar 4.14 Proporsi Pembiayaan Mudharabah UKM dan Non UKM Januari 2003 – Desember 2007 17. Gambar 4.15 Proporsi Rata-rata Pembiayaan Mudharabah BMI

120 121

18. Gambar 4.16 Proporsi Pembiayaan Murabahah UKM dan Non UKM Januari 2003 – Desember 2007

122

19. Gambar 4.17 Proporsi Rata-rata Pembiayaan Murabahah BMI

122

DAFTAR TABEL

1. Tabel 3.1 Jaringan Layanan Bank Muamalat Indonesia

75

1. Tabel 4.1 Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia

104

2. Tabel 4.2 Pembiayaan rata-rata Musyarakah UKM Perbulan

111

3. Tabel 4.3 Pembiayaan rata-rata Mudharabah UKM Perbulan

113

4. Tabel 4.4 Pembiayaan rata-rata Murabahah UKM Perbulan

115

5. Tabel 4.5 Pendapatan Bank Muamalat Indonesia

117

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Setiap usaha yang dilakukan pada dasarnya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan biaya yang sekecil-kecilnya. Begitu pula pada sektor perbankan, baik konvensional maupun Bank Syariah, yang dalam melakukan kegiatan usahanya memerlukan dana, dan dana tersebut dioperasikan dalam bentuk pembiayaan yang pada akhirnya akan menghasilkan pendapatan.1 Pada umumnya pendapatan yang diperoleh dalam dunia perbankan berasal dari hasil operasional dengan memanfaatkan dana yang ada dan tingkat suku bunga pada bank konvensional, sedangkan pada Bank Syariah adalah tingkat margin bagi hasil. Selisisih suku bunga atau margin bagi hasil yang diterima bank dari debitur dan suku bunga atau margin bagi hasil yang harus dibayarkan bank kepada nasabah yang dapat dijadikan sebagai patokan dari keuntungan. Perbankan yang lebih dikenal dan mendominasi dunia perbankan sekarang adalah perbankan konvensional. Sebagai lembaga yang merupakan produk kapitalis, maka tentunya bank konvensional mempunyai tujuan yang semata-mata untuk mencapai keuntungan yang setinggi-tingginya, demi keuntungan pemilik atau

1

Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995), edisi IV, h. 88.

segelintir orang saja. Sedangkan Bank Syariah mempunyai prinsip yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan yang paling mendasar adalah pada bagaimana memperoleh keuntungan, dimana pada bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga, sedang Bank Syariah melarang adanya bunga yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil.2 Jadi pelaksanaan aktivitas usaha pada Bank Syariah, didasarkan atas kesetaraan, keadilan dan keterbukaan. Pembentukkan kemitraan dibentuk atas asas yang saling menguntungkan, dan keuntungan yang didapat harus dengan cara halal. Dan bagian yang terpenting lain adalah bank syariah harus mengeluarkan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakat. Berbasis pada konsep yang disandangnya, tidaklah mengherankan bila sistem keuangan dan perbankan Islam dapat diterima secara religius, khususnya oleh komunitas muslim. Sebagai bank, kehadirannya tentunya diperuntukkan bagi pelayanan berbagai macam jasa keuangan terhadap masyarakat. Akan tetapi, selain fungsi khusus tersebut, institusi-institusi perbankan dan keuangan Islam, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosial-ekonomi Islam yang utama. Bank Syariah yang hadir sebagai representasi kebutuhan masyarakat muslim dalam sektor keuangan, secara konseptual akan selalu mengacu pada upaya meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara utuh. Keberadaan Bank Syariah

2

34.

M. Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

diharapkan dapat memberikan manfaat yang bersifat multidimensional, bukan hanya bersifat finansial. Salah satu bentuk pertanggung jawaban sosial Bank Syariah adalah memberikan pembiayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Mengingat UKM ini merupakan cerminan dari perekonomian rakyat, karena kelompok usaha ini merupakan yang dominan, maka upaya peningkatan kesejahteraan kelompok ini, secara langsung maupun tidak langsung, merupakan upaya penyejahteraan umat. UU No. 9 Tahun 1995 mendefinisikan usaha kecil adalah sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undangundang ini. Sedangkan usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil. Salah satu regulasi yang dibuat pemerintah pada tanggal 23 Mei 1995 untuk UKM adalah pembebasan bea masuk sejumlah produk yang merupakan input bagi perindustrian. Kebijakan ini mempunyai tujuan agar dunia usaha benar-benar memanfaatkan peluang yang terbuka guna lebih mengembangkan usahanya terutama meningkatkan pasar internasional dan mendorongnya peningkatan investasi. PT Permodalan Nasional Madani (Persero) didirikan pada tanggal 1 Juni 1999, sebagai lembaga pembiayaan dan jasa manajemen khusus untuk membantu pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK). PNM

ditunjuk sebagai salah satu BUMN kordinator dalam penyalur 12 skim kredit program eks KLBI yang sebelumnya dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Selama hampir lima tahun membantu pengembangan UMKMK, PNM telah membuktikan bahwa pembiayaan terhadap rakyat miskin tidak harus merugi. Hal tersebut bisa dilihat dari kinerja keuangan PNM dimana tingkat akumulasi laba sebelum pajak mencapai Rp 200 miliar, dan laba setelah pajak hampir Rp 150 miliar. PNM juga telah membayar pajak sebesar Rp 55 miliar dan deviden Rp 78 miliar. Total asset PNM tahun 2003 hampir Rp 2 triliun, dengan tingkat ROI sebesar 16,8 % dan non performing loan (NPL) hanya 2 %.3 Krisis yang terjadi di Indonesia sejak tengah tahun 1997 sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Krisis ini juga telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi sektor perbankan juga ikut terpuruk ikut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. Perkembangan jumlah UKM tahun 2005 adalah 47.102.744 unit dan pada tahun 2006 mengalami kenaikan 3,88% yaitu 48.929.636, dengan proporsi unit usaha

3

Abdul Salim, “Upaya Meningkatkan Aksesibilitas UMKM Terhadap Perbankan”, Republika, (Jakarta), 11 Desember 2003, h.5.

(1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 53,37% (2) perdagangan, hotel dan restoran 27,19% (3) industri pengolahan 6.58% (4) jasa-jasa 6,06% (5) pengangkutan dan komunikasi 5,52%. Berikut gambar proporsi unit usaha UKM. 1.1 Gambar Proporsi Unit Usaha UKM Tahun 2005 – 2006.

6%

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan Perdagangan, Hotel dan Restoran

6%

7%

54%

Industri Pengolahan

27% Jasa-jasa

Pengangkutan dan Komunikasi

Sumber: Departemen Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik tahun 2005 2006 Sumbangan UKM terhadap pembangunan nasional adalah kontribusi UKM dalam pembentukkan PDB nasional. Pada tahun 2005 tercatat penciptaan PDB nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp. 1.491.06 triliun atau 53,54% dari total PDB. Sedangkan pada tahun 2006 terjadi peningkatan sebesar 19,29% menjadi Rp. 1.778075 triliun atau 53,28%. Dalam hal penyerapan tenaga kerja UKM juga memberikan kontribusi yang besar pada tahun 2005 penyerapan tenaga kerja UKM sebesar 83.233.793 orang atau 96,28% dari total penyerapan tenaga kerja nasional,

sedang pada tahun 2006 terjadi peningkatan kembali yaitu 2,62% menjadi 85.416.493 atau 96,18%.4 Meski UKM mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, dalam menjalankan usahanya UKM selalu mempunyai kendala. Kategori permasalahan UKM adalah5: (1) Permasalahan bersifat klasik dan mendasar UKM, antara lain berupa permasalahan modal, bentuk badan hokum yang umumnya non formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran (2) permasalan lanjutan, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di Negara tujuan ekspor (3) permasalahan antara (intermediate problems), yaitu permasalahan dari instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut antara lain dalam hal manajemen keuangan, agunan dan keterbatasan dalam kewirausahaan. Kebijakan secara makro yang dilakukan Departemen Koperasi dan UKM secara umum dalam hal pemberdayaan Koperasi dan UMKM diarahkan terutama untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan yaitu: (1) peningkatan

4

Departemen Koperasi dan UKM dan Badan Pusat Statistik Tentang Statistik UKM 2005 –

2006. 5

Andang Setyobudi, “Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, volume 5, nomor 2, Agustus 2007.

kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; dan (2) upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka upaya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM difokuskan kepada peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif. Arah kebijakan yang penting adalah mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, dengan: (1) menyelesaikan RUU tentang UMKM dan koperasi serta penyusunan peraturan

pelaksanaannya,

menyederhanakan

proses

perijinan

usaha,

dan

melancarkan formalisasi usaha; (2) pemantauan dampak kebijakan dan regulasi sektor dan daerah terhadap perkembangan UMKM; (3) mengurangi biaya transaksi dengan menghapus biaya-biaya pungutan yang tidak wajar dan menghambat; dan (4) memberikan jasa bantuan advokasi terhadap praktek-praktek usaha curang. Dalam kaitannya dengan peningkatan akses UMKM kepada sumberdaya produktif, arah kebijakan meliputi: (1) meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan dengan menyediakan skim penjaminan kredit, khususnya kredit investasi produktif di sektor agribisnis dan industri dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, nilai tambah dan ekonomi daerah; (2) meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi ekspor produk-produk UKM dan koperasi; (3) meningkatkan akses teknologi dengan menyediakan fasilitas layanan teknologi, baik oleh pemerintah maupun partisipasi dunia usaha, dan percontohan usaha berbasis teknologi. Di samping itu, pemberdayaan koperasi dan UKM juga sekaligus diarahkan untuk

mendorong kesempatan kerja yang lebih luas termasuk melalui penumbuhan wirausaha baru. Dalam rangka upaya peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan ekspor, kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM difokuskan kepada peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumberdaya produktif. Arah kebijakan yang penting adalah mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi UMKM, dengan: (1) menyelesaikan RUU tentang UMKM dan koperasi serta penyusunan peraturan pelaksanaannya, menyederhanakan proses perijinan usaha, dan melancarkan formalisasi usaha; (2) pemantauan dampak kebijakan dan regulasi sektor dan daerah terhadap perkembangan UMKM; (3) mengurangi biaya transaksi dengan menghapus biaya-biaya pungutan yang tidak wajar dan menghambat; dan (4) memberikan jasa bantuan advokasi terhadap praktek-praktek usaha curang. Dalam kaitannya dengan peningkatan akses UMKM kepada sumberdaya produktif, arah kebijakan meliputi: (1) meningkatkan akses modal UMKM kepada lembaga keuangan dengan menyediakan skim penjaminan kredit, khususnya kredit investasi produktif di sektor agribisnis dan industri dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi, nilai tambah dan ekonomi daerah; (2) meningkatkan fasilitas pemasaran dan promosi ekspor produk-produk UKM dan koperasi; (3) meningkatkan akses teknologi dengan menyediakan fasilitas layanan teknologi, baik oleh pemerintah maupun partisipasi dunia usaha, dan percontohan usaha berbasis teknologi. Di samping itu, pemberdayaan koperasi dan UKM juga sekaligus diarahkan untuk

mendorong kesempatan kerja yang lebih luas termasuk melalui penumbuhan wirausaha baru. Sekalipun secara konseptual Bank Syariah mempunyai berbagai tujuan yang sangat mulia, tetapi dalam prakteknya kondisi ideal masih sulit untuk tercapai. Saleh Kamel, seorang penerima IDB Award pernah melontarkan beberapa kritik terhadap perbankan Islam. Salah satu kritiknya menyatakan ketidakmampuan Bank Islam untuk melepaskan diri dari jebakan-jebakan bank-bank konvensional. Menurutnya, operasi pembiayaan Bank Syariah terutama terbatas pada cara-cara pembiayaan sekunder untuk membiayai perdagangan jangka pendek dan operasi penyewaan untuk perusahaan-perusahaan berskala besar dan

sudah mapan.

Tampaknya Bank Islam kurang memainkan peranan yang signifikan di dalam pembiayaan bisnis skala kecil dan menengah, sebagai ciri utama yang harus dikedepankan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.6 Pernyataan Saleh Kamel tersebut merupakan pernyataan yang universal oleh karena itu, hal tersebut menjadi persoalan menarik untuk diteliti, agar dapat diketahui apakah hal tersebut juga berlaku dalam praktek pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Dari pemaparan latar belakang diatas penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian kebijakan Bank Syariah dalam pembiayaan kepada UKM, yang dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah Bank Muamalat Indonesia Pusat. 6

Umar Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.232.

Identifikasi Masalah Identifikasi masalah dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut: 1. Kebijakan pemerintah tentang UKM. 2. Ruang lingkup usaha kecil dan menengah. 3. Peranan perbankan terhadap UKM. 4. Pembiayaan UKM BMI tahun 2003-2007. 5. Pendapatan BMI tahun 2003-2007.

Pembatasan dan Perumusan Masalah Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu: 1. Kebijakan Bank Muamalat Indonesia yang akan dibahas dibatasi hanya pada kebijakan dalam hal pemberiaan pembiayaan kepada UKM. 2. Objek penelitian dalam riset ini adalah Bank Muamalat Indonesia Pusat. 3. Pembiayaan yang akan dibahas hanya pembiayaan UKM dengan jenis pembiayaan Musyarakah, Mudharabah

dan Murabahah yang dilakukan

Bank Muamalat Indonesia. 4. UKM terdiri atas Usaha Kecil dan Usaha Menengah, yang masing-masing mempunyai kriteria berbeda. Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang

mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 5. Data komposisi pembiayaan UKM yang di gunakan adalah komposisi pembiayaan UKM tahun 2003-2004 dan 2006-2007. Untuk tahun 2005 tidak digunakan dalam penelitian, karena data komposisi pembiayaan UKM 2005 tidak tersedia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut: 1. Bagaimana Porsi pembiayaan untuk UKM yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia ? 2. Bagaimana pertumbuhan pembiayaan untuk UKM yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia ? 3. Bagaimana kebijakan Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan kepada UKM ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Mengetahui porsi pembiayaan untuk UKM yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia. Mengetahui pertumbuhan pembiayaan untuk UKM yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Mengetahui kebijakan Bank Muamalat Indonesia dalam pembiayaan kepada UKM. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Memberikan informasi dan kontribusi bagi kalangan intelektual, tokoh masyarakat

atau ulama, pelajar, praktisi, akademisi, institusi pendidikan

Islam, dan masyarakat muslim pada umumnya yang konsen terhadap Perbankan Syariah. 2. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi input bagi kantor pusat Bank Indonesia atau Bank Syariah lainnya yang terkait dengan pengembangan bank syariah khususnya di Bank Muamalat Indonesia. 3. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bank Indonesia atau Bank Muamalat Indonesia Pusat dalam mengambil kebijakan dalam pembiayaan kepada UKM.

E. Tinjauan Pustaka Persoalan tentang UKM telah diteliti oleh sejumlah Peneliti, setidaknya terdapat empat penelitian yang dapat dijadikan sebagai fokus tinjauan pustaka, berkenaan dengan topik yang dipilih penulis dalam penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati (2004), yang bertajuk Peranan Bank Syariah Mandiri dalam Meningkatkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BSM dalam meningkatkan pembiayaan usaha kecil menengah yaitu menetapkan proyeksi

portofolio pembiayaan untuk UMKM, membentuk unit khusus yang menangani pembiayaan bagi pengusaha mikro, menjalin usaha kerjasama dengan lembagalembaga lain sebagai mitra baik lembaga negara atau swasta dan menjalin kerjasama dengan lembaga penjamin pembiayaan sebagai alternatif solusi bagi usaha kecil yang layak dibiayai oleh BSM. Hasil penelitian tersebut juga menggambarkan bahwa peranan BSM dilihat dari jumlah pembiayaan yang diberikan untuk sektor UKM periode tahun 2001-2003 yaitu pada tahun 2001 pembiayaan yang diberikan untuk sektor UKM sebesar Rp 399.701 juta mengalami peningkatan pada tahun 2002 sebesar Rp. 699.519 juta dan sepanjang tahun 2003, pembiayaan yang diberikan kepada kelompok ini sebesar Rp. 1.126.230 juta. Tahun 2001 ketahun 2002 terjadi kenaikan sebesar 75% sedangkan pada tahun 2002 ketahun 2003 juga mengalami peningkatan sebesar 61% . Kedua, penelitian yang dilakukan Ferliatim Julianto (2006) yang berjudul Peran PT. Permodalan Nasional Madani/PNM (persero) Dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa lembaga keuangan konvensional, sebagai lembaga intermediary kurang memberikan solusi bagi UKM, khususnya usaha kecil, yang kadang kala tidak mau repot dengan prosedur-prosedur permohonan kredit tersebut yang birokratif, dan merasa keberatan dengan beban suku bunga yang tidak menentu, selain itu lembaga keuangan syariah mengambil peranan penting sebagai lembaga

alternatif yang menyediakan pembiayaan dengan prosedur yang relatif mudah, serta tidak membebankan pengusaha dengan tingkat suku bunga tertentu, melainkan dengan sistem bagi hasil (profit-sharing), namun lembaga keuangan ini mempunyai permasalahan yang krusial yaitu keterbatasannya dana untuk disalurkan dan sumber daya manusia yang kurang kompeten. PT. Permodalan Nasional Madani hadir sesuai dengan visi dan misinya melakukan usaha-usaha untuk membantu mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) secara terpadu, baik melalui pendanaan (pembiayaan dan penyertaan) maupun pembinaan (jasa manajemen dan bantuan teknologi). Namun dalam melaksanakan misinya PNM tidak berhubungan lansung dengan UMKMK tetapi melaui lembaga keuangan lain yang ditunjuk baik Bank Umum, BPR/S, KSP/USP, BMT dan lembaga lainnya. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Marwiyah (2004), yang bertema Fungsi BMT Dalam Meningkatkan UKM (Studi Kasus Pada BMT Masjid AlAzhar Pasar Minggu). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa BMT Masjid AlAzhar telah berperan dalam menjaga kelangsungan hidup UKM yang menjadi nasabahnya. Kontribusi ini diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan pinjaman tambahan modal dengan sistem bagi hasil mudharabah dan murabahah, sampai tahun 2004 penerima bantuan pinjaman tambahan modal sudah mencapai 142 / tahun. UKM yang diberikan bantuan pinjaman tambahan modal mayoritas bergerak pada sektor perdagangan. Selain itu pemberian bantuan pinjaman tambahan modal ini telah meningkatkan asset nasabah UKM BMT Masjid Al- Azhar jika dibandingkan dengan

sebelum memperoleh pinjaman dengan peningkatan profit yang diperoleh perbulannya. Akan tetapi kendala yang dialami oleh BMT Masjid Al- Azhar dalam upaya pembinaan UKM ternyata belum memiliki badan dan program pembinaan dan pengawasan secara formal. Hal ini mengakibatkan ketidak pahaman nasabah tentang sistem keuangan syariah dan prinsip bagi hasil. Penelitian ini memang memberikan informasi

bahwa

sebuah

BMT

mempunyai

peran

dalam membantu

dan

mengembangkan UKM. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Lilis Sali Satunnisa (2004), yang bertajuk BMT Sebagai Mitra Pengusaha Kecil dan Menengah ( Studi Kasus pada BMT Fajar Shiddiq Jakarta). Dalam penelitiannya memberikan informasi bahwa keberadaan BMT fajar Shiddiq di pasar regional Tanah Abang sangat membantu para PKM di sekitarnya, khususnya dalam bidang permodalan, produk yang banyak digunakan adalah produk jual-beli dan anjak piutang ( mudharabah, murabahah dan kafalah). Penelitian ini juga memberikan informasi bahwa peranan BMT terhadap UKM mempunyai peranan yang besar sebagai mitra pengusaha kecil dan menengah. Dari uraian tinjauan ke pustakaan diatas jelaslah bahwa masalah kebijakan bank dalam memberikan pembiayaan kepada UKM belum pernah dijadikan faktor penelitian-penelitian yang pernah ada selama ini. Sehingga peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian pada masalah ini.

F. Variabel dan Indikator Variabel Variabel

Sub Variabel

Indikator

Pembiayaan UKM

Musyarakah

1. Jumlah UKM yang diberikan pembiayaan semakin meningkat 2. Jumlah pembiayaan yang dikeluarkan untuk UKM meningkat 3. Proporsi Pembiayaan UKM meningkat 1. Jumlah keuntungan BMI meningkat 2. Jaringan BMI meningkat

Mudharabah Murabahah Musyarakah, Mudharabah Pendapatan BMI dan Muarabahah 3. Asset BMI meningkat

Suatu komite untuk pengembangan ekonomi (Committee of Economic Development) mengajukan konsep tentang usaha kecil-menengah dengan lebih menekankan pada kualitas dari pada kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil-menengah dan besar. Ada 4 aspek yang dapat dipergunakan dalam konsep usaha kecil-menengah tersebut menurut Gaedeke dan Tootelian yaitu, pertama ialah kepemilikan, kedua operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal, ketiga wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitarnya, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya, keempat adalah ukuran dari perusahaan dalam industri bersangkutan lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerja atau satuan lainnya yang signifikan.7 Lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya menggunakan beberapa prinsip khusus. Prinsip-prinsip itu kemudian digunakan dalam bentuk pembiayaan

7

Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedona, Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), Cet. II h.15.

dan pengerahan dana, diantaranya adalah prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip jasa.8

G. Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penulisan Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Dilihat dari datanya penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dan dilihat dari segi tujuannya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu menggambarkan dan menguraikan mengenai suatu keadaan atau masalah sesuai dengan gejala-gejala yang ada. Ditinjau dari segi pendekatan waktu penelitian berbentuk survey, penulis mengambil objek yang sama, yaitu pembiayaan musyarakah, mudharaba dan murabahah dengan waktu yang berbeda, yaitu dari tahun 2003-2007. 2. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dari data bulanan pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah dan laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia tahun 20032007. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa referensi pendukung dalam penelitian ini. 3. Teknik pengumpulan data terdiri dari:

8

83.

M. Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Kepraktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.

a. Studi Kepustakaan (Library Research) dengan mengkaji data-data yang diperoleh dari buku-buku, bahan referensi, artikel, brosur dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. b. Penelitian Lapangan (Field Research) merupakan riset yang dilakukan dengan cara mendatangi perusahaan yang menjadi objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia untuk melakukan observasi, interview dengan jajaran unit kerja perusahaan yang menjadi objek penelitian. c. Studi Dokumenter, yakni pengumpulan data dokumentasi tentang Bank Muamalat Indonesia, yang diambil dari dokumen-dokumen Bank Muamalat Indonesia. 4. Teknik Pengolahan data, dalam peneltian ini menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Dalam pengolahannya hampir sama dengan data kualitatif, mengedit data kemudian mengkategorisasikan/ mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah/ tema yang sedang dibahas. Data kualitatif pengolahan datanya dilakukan dengan mentranskip hasil wawancara, mengedit data kemudian mengkategorisasikan/ mengklasifikasikan data sesuai dengan masalah/ tema yang sedang dibahas. 5. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap. Tahapan pertama dengan menggunakan analisis domein yaitu menganalisis hasil observasi/ pengamatan dan hasil wawancara terfokus terhadap Bank Muamalat Indonesia. Tahap kedua analisis taksonomi yaitu menganalisis hasil observasi/

pengamatan dan hasil wawancara dengan manager pembiayaan Bank Muamalat

Indonesia

artinya

data

tersebut

dianalisis

berdasarkan

pengelompokkan data sesuai dengan tema/ masalah yang sedang dibahas. Tahap ketiga analisis komponen yaitu analisis data berdasarkan unsur-unsur atau bagian dari hasil pengamatan/ observasi dan wawancara dengan manager pembiayaan BMI. Dan yang terakhir, analisis tema yaitu analisis data hasil dari analisis komponen disesuaikan dan diarahkan sesuai dengan tema skripsi yang sedang dibahas. Sedangkan analisi data kuantitatif dengan berpatokkan pada laporan keuangan dan outstanding pembiayaan yang diberikan BMI. Dalam teknik penulisan penulis berpedoman kepada kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah pada buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, cetakan pertama, 2007.

H. Kerangka Pemikiran Analisis dilakukan dengan melihat bagaimanakah Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan terhadap UKM. Untuk keperluan tersebut akan dianalisis mengenai komposisi pembiayaan Bank Muamalat Indonesia terhadap UKM, dan pertumbuhan untuk UKM.

Analisis tersebut dapat digambarkan dalam framework sebagai berikut :

Pertumbuhan Proporsi Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah

UKM

Total

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah

UKM

Total

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah

UKM

Total

Dengan melihat pertumbuhan dan proporsi Variabel pembiayaan, maka akan tercermin seberapa besar peningkatan pembiayaan untuk UKM dari waktu ke waktu, dan porsi pembiayaan UKM. Kedua hal ini dapat dijadikan indikator, seberapa besar keberpihakan Bank Muamalat Indonesia terhadap UKM. I. Sistematika Penulisan BAB I :

PENDAHULUAN Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, variabel dan indikator variabel, metodelogi penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penelitian.

BAB II : UKM DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH Bab ini terdiri atas teori-teori yang berkaitan dengan: pengertian usaha kecil dan menengah, jenis-jenis UKM, kelemahan dan keunggulan

UKM, peranan UKM terhadap pembangunan nasional, peranan perbankan syariah terhadap pengembangan UKM, kebijakan terhadap UKM meliputi: Kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan bank Muamalat Indonesia, penghimpunan dana bank syariah, penyaluran dana bank syariah, mekanisme bagi hasil bank syariah. BAB III : GAMBARAN UMUM BANK MUAMALAT INDONESIA Membahas mengenai gambaran umum Bank Muamalat Indonesia yang meliputi: sejarah berdiri dan perkembangannya, visi dan misi, prinsip operasional, struktur organisasi, tujuan Bank Muamalat Indonesia, strategi usaha, produk dan jasa, prosedur dan prosess pembiayaan UKM dan prosedur penanaman dana mikro. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Membahas mengenai Jumlah Nasabah UKM 2003-2004 dan 20062007, Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia, Perkembangan Pembiayaan 2003-2007, Pendapatan Bank Muamalat Indonesia, dan Proporsi Pembiayaan UKM dan Non UKM. BAB V : PENUTUP Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kebijakan Pengertian kebijakan ada beberapa, di bawah ini akan dibahas beberapa pengertian kebijakan: Kebijakan adalah jalan atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok permasalahan yang saling berhubungan (Pal, 1992). Kebijakan adalah cara atau jalan yang dipilih pemerintah untuk mendukung suatu aspek dari ekonomi termasuk sasaran yang pemerintah cari untuk mencapainya dan pemilihan metoda untuk mencapai tujuan dan sasaran itu (Elis, 1994). Kebijakan adalah tindakan apapun yang dipilih pemerintah perlu untuk dilakukan (Dya, 1984). Kebijakan adalah kegiatan yang dipilih secara sengaja oleh aktor tertentu atau sekelompok actor dalam mengatasi suatu masalah. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dan pejabatnya (Anderson, 1984). Dari berbagai definisi kebijakan baik yang sederhana maupun yang kompleks di atas kita bisa menghimpun unsur-unsur utama dalam kebijakan. Kebijakan bukan hanya apa yang tertulis dalam peraturan dan perundang-undangan.

Kebijakan merupakan refleksi dari struktur dan fungsi pemerintahan yang mengaturnya. Peraturan, perundang-undangan dan ketetapan berisi pembatasanpembatasan, hak dan kewajiban serta pengaturan lainnya yang mengikat. Kebijakan adalah kendaraan pemerintah untuk berbuat yang baik bagi rakyatnya. Karena itu kebijakan adalah untuk kepentingan umum (publik). Kebijakan dapat dinyatakan dalam berbagai 1) instrumen legal (hukum) seperti peraturan perundangan atau 2) instrumen ekonomi seperti kebijakan fiskal, pajak, subsidi, harga, kebijakan keuangan, moneter dan finansial; atau 3) petunjuk dan arahan atau instruksi dan perintah; 4) pernyataan politik semata (political statement); dan 5) kebijakan dapat dituangkan dalam garis-garis besar arah pembangunan, strategi, rencana, program dan kemudian dapat diterjemahkan ke dalam proyek dan rencana anggaran tertentu.9 Dari berbagai definisi di atas, beberapa elemen penting dari kebijakan yaitu: o Masalah yang akan diatasi dengan kebijakan o Cara untuk mengatasi masalah tersebut o Tujuan yang akan dicapai o Kepentingan yang diinginkan o Aktor yang akan melakukannya o Instrumen atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan 9

Tony Djogi, dkk, Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri, (Bogor: World Agroforestry Centre (ICRAF), 2003), h. 8-9

o Aturan untuk menggunakan instrumen tersebut Instrumentasi kebijakan Kebijakan hanya akan menjadi kebijakan atau cita-cita semata kalau tidak dapat dilaksanakan. Untuk dapat diterapkan, kebijakan memerlukan instrumen atau perangkat dan alat kebijakan (policy instruments). Instrumen diterjemahkan kembali sebagai strategi, program, proyek, petunjuk teknis pelaksanaannya di lapangan, maupun metoda, alat dan teknik analisis untuk evaluasi dan pemantauan atas kebijakan yang diterapkan. Misalnya dalam bidang ekonomi, instrumen kebijakan dapat berupa subsidi, pajak, harga, tarif, retribusi dan sebagainya. Instrumeninstrumen ini disebut sebagai instrumen ekonomi. Proses pembuatan kebijakan Di dalam proses pembuatan kebijakan salah satu aktivitas atau proses yang sering diabaikan adalah sosialisasi dan institusionalisasi kebijakan. Sosialisasi dan institusionalisasi kebijakan sering menjadi persoalan serius. Ada kebijakan yang sudah dibuat beberapa tahun sebelumnya tetapi ada daerah dan masyarakat yang sama sekali tidak pernah tahu bahkan sampai kebijakan tersebut dicabut kembali dan diganti dengan kebijakan yang baru. Sering terjadi masyarakat terkejut dengan kebijakan yang dibuat terutama jika kebijakan terebut dianggap merugikan masyarakat. Sosialisasi kebijakan adalah suatu upaya untuk menyebarluaskan informasi kebijakan yang tengah atau telah dibuat. Artinya sebelum kebijakan

tersebut diputuskan atau dikeluarkan secara resmi, masyarakat perlu tahu sehingga bias memberikan tanggapan atau reaksi yang bisa digunakan sebagai umpan balik atau masukkan bagi proses pembuatan kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif. Memang tidak semua orang bisa dipuaskan dengan kebijakan dan pasti ada pihak yang menerima dan ada yang keberatan tetapi yang paling utama adalah bahwa kepentingan publik umum diakomodasi dalam kebijakan. Institusionalisasi kebijakan adalah suatu proses yang diarahkan untuk membuat kebijakan tertentu mengakar dan melembaga di dalam organisasi dan kehidupan masyarakat. Proses ini biasanya memakan waktu yang agak panjang. Suatu kebijakan akan mengakar dengan baik jika bermanfaat atau mengakomodasi kepentingan umum, menghasilkan proses perubahan yang diinginkan, mengatasi masalah bersama dan akhirnya diterima secara luas walaupun kebijakan itu sendiri sudah tidak perlu dipersoalkan tertulis atau tidak.10

Gambar 2.1 Proses Pembuatan Kebijakan Perumusan Kebijakan Penyusunan Agenda

Pengambilan Keputusan Konteks: - Sejarah - Bio-fisik - Sosial dan Politik - Institusi - Teknologi - Ekonomi

Perumusan 10

Ibid., h. 13

Pelaksanaan

Masalah

(Implementasi) Analisis Dampak

B. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar.11 Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Usaha Kecil sebagai usaha skala kecil yang difokuskan pada industri manufaktur dengan menggunakan kriteria serapan tenaga kerja. Berdasarkan kriteria BPS itu, industri skala kecil dicatat sebagai suatu perusahaan manufaktur, yang memperkerjakan tenaga kerja antara 5-19 orang.12 Definisi yang berbeda diberikan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang membagi Usaha Kecil menjadi dua kelompok, yaitu industri kecil dan perdagangan kecil. Industri kecil adalah usaha yang memiliki investasi peralatan di bawah Rp 70 juta dan investasi pertenaga kerja maksimal Rp 625 ribu, jumlah pekerja di bawah 20 orang, serta asset perusahaan tidak lebih dari Rp 100 juta. Sementara itu perdagangan kecil digolongkan sebagai perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan atau jasa komersial yang memiliki modal kurang dari Rp 80 11

Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), h.10. 12

Marzuki Usman, Kiat Sukses pengusaha kecil, (Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter dan Institut banker Indonesia, 1998), h.1.

juta, dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha produksi atau industri yang memiliki modal maksimal Rp 200 juta.13 Berdasarkan dari Surat Edaran BI No. 26/ 1/ UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal kredit usaha kecil, Usaha Kecil didefinisikan:14 “Yang dimaksud dengan Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki total asset maksimum Rp 600 juta, tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati”. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Usaha Kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Adapun kriteria Usaha Kecil menurut Undang-Undang tersebut adalah: a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); c. Milik Warga Negara Indonesia d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; 13

Gunawan Sumodinigrat, Perlu Lembaga Keuangan Kerakyatan, Media KUK No. 15, (Jakarta, 1996), h.41. 14

Indra Ismawan, Sukses di Era Ekonomi Liberal, Bagi Koperasi Perusahaan Kecil Menengah, (Jakarta: Grasindo, 2001), h.3

e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi; Sedangkan Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil. Dalam INPRES No.10 tahun 1999 mendefinisikan Usaha Menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai maksimal Rp 10 milyar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Adapun kriteria Usaha Menengah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. b. Di samping itu sesuai ketentuan butir empat Inpres No.10/1999 tetang usaha menengah, para menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dapat menetapkan kriteria usaha menengah sesuai dengan karakteristik sektornya dengan ketentuan kekayaan bersih paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). c. Milik Warga Negara Indonesia d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Besar

e. Bentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum. Kriteria umum UKM dilihat dari ciri-cirinya pada dasarnya bisa dianggap sama, yaitu sebagai berikut:15 1. Struktur organisasi yang sangat sederhana. 2. Tanpa staff yang berlebihan. 3. Bagian kerja yang “kendur”. 4. Memiliki hirarki manajerial yang pendek. 5. Aktivitas sedikit yang formal, dan sedikit menggunakan proses perencanaan. 6. kurang membedakan asset pribadi dari asset perusahaan Dari hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Manajemen FE UI tahun 1987 dapat dirumuskan profil Usaha Kecil di Indonesia sebagai berikut:16 1. Hampir setengah dari perusahaan kecil hanya mempergunakan kapasitas 60% atau kurang. 2. Lebih dari setengah perusahaan kecil didirikan sebagai pengembangan dari usaha kecil-kecilan. 3. Usaha menurun karena: kurang modal, kurang mampu memasarkan, kurang keterampilan teknis, dan administrasi. 4. Mengharapkan bantuan pemerintah berupa modal, pemasaran, dan pengadaan barang. 15

Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedona, Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi, Cet. II,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.15. 16 Ibid., h.22-23.

5. 60% menggunakan teknologi tradisional. 6. 70% melakukan pemasaran langsung ke konsumen. 7. Untuk memperoleh bantuan perbankan, dokumen-dokumen yang harus disiapkan dipandang terlalu rumit.

C. Jenis-Jenis Usaha Kecil dan Menengah Menurut Drs. Soetrisno P.H. jenis Usaha Kecil dan Menengah dilihat dari berbagai bentuknya menerangkan bahwa struktur ekonomi Indonesia dari segi kelembagaan ekonomi sektoral berdasarkan yuridis konstitusional yaitu pasal 33 dan 34 terdiri dari sektor ekonomi yaitu:17 1. Sektor Koperasi 2. Sektor Negara 3. Sektor Swasta, anatara lain : a. Perseroan Terbatas b. Perseroan Komanditer c. Firma d. Usaha Perorangan e. Perusahaan Internasional Berdasarkan bentuk produksinya, terbagi atas : 1. Perusahaan Industri 2. Perusahaan Niaga 17

Edillius, et all., Pengantar Ekonomi Perusahaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.12.

3. Perusahaan Agraris 4. Perusahaan Jasa 5. Perusahaan Ekstartif 6. Perusahaan Kredit Pembagian perusahaan berdasarkan tanggung jawab. Yaitu tanggung jawab pemilik terhadap hutang-hutang perusahaan, maka perusahaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu :18 1. Perusahaan dengan pemilik yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang perusahaan. Yang termasuk ke dalam bentuk ini adalah perusahaan perseorangan dan firma. 2. Perusahaan dengan pemilik yang tidak bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hutang perusahaan. Yang termasuk ke dalam bentuk perusahaan ini adalah Perseroan Terbatas. Sedangkan berdasarkan laporan kelompok pakar Usaha Kecil dan Menengah (UKM) APEC- di mana Indonesia menjadi motornya telah diidentifikasi empat kelompok UKM dilingkungan APEC, yaitu : 1. Kelompok A UKM yang telah memasuki pasar global. Kelompok usaha ini telah menjadi subkontrak dari perusahaan multinasional terutama disektor otomotif dan elektrik. Jumlahnya sekitar 3-4 % dari seluruh UKM.

18

Hasan Amin AA.D., Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan, (Jakarta: Pradnya Paratama, 1976), h.17.

2. Kelompok B UKM yang telah memasuki pasar Internasional. Kelompok UKM ini sudah mengekspor, tetapi atas dasar pesanan luar negeri dan bukan atas upaya pemasaran yang agresif, berbeda dengan kelompok A, kelompok B tidak Continue. Jumlah mereka sekitar 5-7%. Di Indonesia kelompok ini banyak terdapat di Bali dimana para importir asing (yang datang sebagai turis) telah melaksanakan order bisnis yang cukup lumayan. Bahkan produk yang diekspornya bukan dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. 3. Kelompok C UKM yang belum pernah melakukan transaksi luar negeri, tetapi memiliki potensi yang besar. Jumlahnya sekitar 30% 4. Kelompok D UKM yang memang tidak ada orientasi ke pasar luar negeri. Mayoritas UKM Indonesia berada dikelompok ini dan jumlah mereka sekitar 60 %.

D. Kelemahan dan Keunggulan UKM Dalam perkembangannya di Indonesia, UKM menjumpai banyak hambatan atau kendala yang dihadapi dalam beberapa aspek yang berkaitan langsung dengan kegiatan usahanya. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain:19 1. Keterbatasan Pemasaran

19

Tulus T.H. Tambunan, Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia, Beberapa Isu Penting, Edisi I, (Jakarta: Salemba, 2002), h. 73-81.

Pemasaran sering dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu yang terkait dengan masalah pemasaran yang umum dihadapi oleh UKM adalah tekanan-tekanan persaingan, baik di pasar domestik dari produk-produk serupa buatan Usaha Besar (UB) maupun di pasar ekspor. Selain keterbatasan informasi bagi Usaha Kecil dan Menengah mereka juga mengalami kekurangan modal dan SDM dalam melakukan usaha. Di samping itu juga karena daerah mereka yang relatif terisolir dari pusat-pusat informasi, komunikasi dan transportasi UKM juga mengalami kesulitan untuk memenuhi standar-standar internasional yang berkaitan dengan produksi dan perdagangan. 2. Keterbatasan Finansial UKM di Indonesia mengalami dua masalah utama dalam aspek finansial, yaitu pada mobilisasi modal awal (start-up capital) dan akses kemodal kerja dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi pertumbuhan output jangka panjang. Hal ini disebabkan lokasi bank terlalu jauh bagi banyak pengusaha yang tinggal di daerah yang relatif terisolir, persyaratan terlalu berat, urusan administrasi terlalu bertele-tele, dan kurang informasi mengenai skim-skim perkreditan yang ada dan prosedurnya. 3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Masalah SDM juga menjadi masalah bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspek enterprenurship, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, engineering desaign, quality control, organisasi bisnis, akuntansi, data processing,

teknik pemasaran dan penelitian pasar. Keterbatasan SDM merupakan salah satu ancaman serius bagi UKM Indonesia untuk dapat bersaing baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. 4. Keterbatasan Bahan Baku Keterbatasan bahan baku menjadi masalah yang crusial bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak UKM di Indonesia. 5. Keterbatasan Teknologi Umumnya UKM di Indonesia masih menggunakan teknologi lama/ tradisional dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual, keterbelakangan teknologi tidak hanya membuat total faktor rendah, productivity dan efesiensi di dalam proses produksi, tetapi juga kwalitas produk yang dibuat rendah. Keterbatasan teknologi disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi, informasi mengenai teknologi atau alat-alat produksi yang baru serta keterbatasan SDM yang dimiliki oleh UKM. Keterbatasan semua faktor tersebut mengakibatkan kesulitan dalam modal dan pemasaran produk yang dihasilkan. Sedangkan keunggulan yang dimiliki oleh UKM dibanding dengan Usaha Besar antara lain sebagai berikut: 1. Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk. 2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.

3. Kemampuan

menciptakan

kesempatan

kerja

cukup

banyak

atau

penyerapannya terhadap tenaga kerja. 4. Fleksibelitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis. 5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

D. Peranan UKM Terhadap Pembangunan Nasional Sejarah perekonomian telah ditinjau kembali untuk mengkaji ulang peranan Usaha Skala Kecil-Menengah (UKM). Beberapa kesimpulan, setidaktidaknya hipotesis telah ditarik mengenai hal ini. pertama, pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat sebagaimana terjadi di Jepang, telah dikaitkan dengan besaran sektor Usaha Kecil. Kedua, dalam penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat sejak perang dunia II, sumbangan UKM ternyata tak bisa diabaikan .20 Sehingga keberadaan koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam roda perekonomian nasional Indonesia memiliki sumbangan positif, diantaranya dalam pengadaan lapangan kerja menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peran seperti itu posisi koperasi, pengusaha kecil dan menengah

dalam proses pembangunan nasional

menjadi sentral sifatnya.

20

Tiktik sartika Partomo dan Abd. Rachman Soesoedono, ed., Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h.12.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kini dinilai sebagai salah satu kekuatan ekonomi Indonesia yang cukup signifikan. Secara makro dapat dilihat bahwa potensi yang dimiliki sektor UKM ini sudah cukup besar. Secara umum, pada 2006, sumbangan UKM terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 53,3%. Artinya, lebih dari setengah gerak perekonomian Indonesia kini ditopang oleh sektor UKM. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, pada 2006 UKM berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 85,4 juta atau sekitar 96,2% dari total angkatan kerja.21

E. Kebijakan Terhadap UKM 1. Kebijakan Pemerintah Pemerintah mempunyai peranan penting terhadap pengembangan usaha UKM, banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk pengembangan. Kebijakan ini dilakukan pada berbagai aspek antara lain pasar, modal, teknologi, manajemen secara menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran22. Selain membuat kebijakan pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap UKM demi memajukan usaha, yang dalam usahanya banyak mengalami kesulitan. Tujuan pembinaan UKM tersebut adalah: 1. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar 21

“Genjot Sektor UMKM dengan Kredit Usaha Rakyat”, Jurnal KUKM, Edisi November

2007, h.5. 22

Tiktik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedona, Ekonomi Skala Kecil/ Menengah & Koperasi, Cet. II,(Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h.27.

2. Meningkatkan akses terhadap sumber-sumber modal dan memperkuat struktur modal 3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen 4. Meningkatkan akses dan penguasaan teknologi Tujuan pembinaan untuk perluasan kesempatan berusaha, pemerintah berusaha meningkatkan daya saing UKM melalui kebijakan antra lain sebagai berikut: 1. Pemerintah

secara

terus

menerus

melaksanakan

deregulasi

dan

debirokratisasi. Misalnya tanggal 23 Mei 1995 deregulasi disektor riil yang membebaskan bea masuk sejumlah produk terutama produk yang merupakan input bagi perindustrian. Kebijakan ini bertujuan agar dunia usaha benarbenar dapat memanfaatkan peluang yang terbuka guna lebih mengembangkan usahanya terutama memanfaatkan pasar internasional dan mendorong peningkatan investasi. 2. Penataan dan pemantapan kelembagaan baik secara vertikal maupun horizontal.

Penataan

kelembagaan

penunjang

akan

mempermudah

pembentukkan jaringan usaha dan mempermudah distribusi sehingga akan tercapai efesiensi. Disamping itu dunia usaha harus terus menerus melakukan tindakan-tindakan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, produktivitas, kualitas dan pengelolaan manajemen secara profesional.

3. Penelitian dan pengembangan (Litbang). Peningkatan daya saing harus didukung oleh kegiatan penelitian dan pengembangan yang mendukung. Kecenderungan yang harus diperhitungkan adalah kemajuan teknologi dan teknik pemasaran menyebakan dasar hidup suatu produk relatif singkat. Oleh karena itu para pengusaha perlu mengamati dan mulai menerapkan teknologi tepat guna untuk menghasilkan produk-produk bermutu tinggi melalui perhitungan kemampuan litbang, terapan, sehingga dengan litbang terapan ini dapat diperoleh mutu produk yang tinggi dan menghasilkan diversifikasi produk dalam rangka ekspor. Kebijakan pemerintah yang lain adalah pembinaan kewirausahaan, UU-RI No.9 Tahun 1995 menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia. Langkahlangkah yang ditempuh adalah: 1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial 3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan, konsultasi Usaha Kecil dan 4. Menyediakan tenaga penyuluh Dalam hal kebijakan kemitraan usaha terhadap UKM pemerintah melakukan kebijakan yang bertujun agar UKM dapat berkembang. Adapun pengertian kemitraan usaha adalah hubungan kerja sama usaha di antara berbagai

pihak yang sinergis, bersifat suka rela dan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan pengembangan UKM oleh Usaha Besar. Pola kemitraan usaha UU-RI No. 9 Tahun 1995 adalah sebagi berikut: 1. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara UKM dan usaha besar, yang di dalamnya UKM bertindak sebagai inti dan UKM sebagai plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari antara lain penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis dan pemasaran hasil produksi. 2. Pola Subkontrak adalah hubungan kemitraan antara UKM dan Usaha Besar, di mana UKM memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya. 3. Pola dagang umum adalah hubungan kemitraan antara UKM dan Usaha Besar, di mana Usaha Besar memasarkan hasil produksi UKM dan UKM memasok kebutuhan yang diperlukan Usaha Besar sebagai mitranya. 4. Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan di mana Usaha Besar sebagai pemberi

waralaba

memberikan

lisensi,

merek

dagang

dan

saluran

distribusinya kepada penerima waralaba (UKM) dengan disertai bantuan manajemen. 5. Pola Keagenan adalah hubungan kemitraan di mana UKM memberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Besar sebagai mitranya.

Pada aspek permodalan UKM kebijakan pemerintah mengarah pada kebijakan pengembangan yang khusus memfokuskan pada penyediaan modal perlu menentukan strategi sebagai berikut: -

Memadukan dan memperkuat 3 aspek, yaitu bantuan keuangan, bantuan teknis, dan program penjaminan.

-

Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk UMKM.

-

Mengoptimalkan realisasi business plan perbankan dalam pemberian KUK (Kredit Usaha Kecil).

-

Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.

-

Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat miskin. Selain itu pemerintah juga melakukan pengembangan pengusaha mikro

dan kecil melalui bantuan perkuatan dana bergulir syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan pengusaha mikro melalui kegiatan usaha berbasis pola syariah serta memperkuat peran dan posisi KJKS/UJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah/ Unit Jasa Keuangan Syariah) sebagai instrument pemberdayaan usaha mikro. Pelaksanaan kegiatan usaha berbasis pola syariah yang telah dimulai pada tahun 2003 pada 26 KSP/USP- Koperasi Syariah dan pada tahun 2004 kepada 100 KSP/USPKoperasi Syariah, sedang pada tahun 2005 mencapai 300 KJKS yang tersebar pada

70 Kabupaten dan Kota di 26 propinsi.23 Pada tanggal 5 November Departemen Koperasi dan UKM meluncurkan kredit usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dengan pola penjaminan, program ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM dan Koperasi. Pada tahun 2007, pemberdayaan koperasi dan UMKM diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya produktivitas dan nilai ekspor produk usaha kecil dan menengah. 2. Semakin meluasnya usaha koperasi dan UMKM, terutama bidang agribisnis. Terselenggaranya sistem penumbuhan wirausaha baru, termasuk yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Meningkatnya kapasitas pengusaha mikro, khususnya kelompok masyarakat miskin di perdesaan dan daerah tertinggal. 4. Meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. 2. Kebijakan Bank Indonesia Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor : 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, kegiatan yang masih dilakukan Bank Indonesia dalam membantu pengembangan Usaha Kecil adalah sebgai berikut: 1. Ketentuan Kredit Usaha Kecil (KUK)

23

Departemen Koperasi dan UKM, “Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Bantuan Dana Bergulir Syariah”, artikel ini diakses pada 24 Mei 2007 dari http://www.depkop.go.id

Sejak tanggal 4 Januari 2001, Bank Indonesia telah mnyempurnakan ketentuan tentang kredit usaha kecil (KUK) yang melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor. 3/ 2/ PBI/ 2001 tentang pemberian kredit usaha kecil yang pokokpokoknya meliputi: a. bank dianjurkan menyalurkan dananya melalui pemberian KUK b. bank wajib mencantumkan rencana pemberian KUK dalam rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) c. bank wajib mengumumkan pencapaian pemberian KUK kepada masyarakat melalui laporan keuangan publikasi d. plafon disesuaikan menjadi Rp. 500.000,- pernasabah e. bank menyalurkan KUK dapat meminta bantuan teknis dari Bank Indonesia f. pengenaan sanksi dan insentif dalam rangka pencapaian kewajiban KUK dihapuskan 2. Melanjutkan Bantuan Teknis Bank Indonesia akan membantu pengembangan Usaha Kecil secara tidak langsung dengan meningkatkan intensitas dan efektivitas bantuan teknis. Berbagai kegiatan bantuan teknis pengembangan Usaha Kecil dan Mikro (PUKM) melalui berbagai pelatihan kepada perbankan sebagai upaya untuk meningkatkan minat perbankan dalam membiayai Usaha Mikro dan Kecil. 3. Melanjutkan Proyek Kredit Mikro Bank Indonesia (Linkage Program)

Proyek kredit mikro (PKM) adalah proyek pemerintah Indonesia yang dibantu dengan dana pinjaman Asian Development Bank (ADB) yang dimulai sejak tahun 1995, di mana Bank Indonesia menunjuk sebagai executing agency. Tujuan proyek ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan peranan wanita dalam pembangunan dengan pemberian pinjaman kepada nasabah pengusaha mikro melalui BPR dan melalui lembaga pengembangan swadaya masyarakat (LPSM) yang memberikan pembinaan bagi nasabah mikro. Pola-pola Linkage:24 1. Executing adalah pola kerjasama Bank Umum dengan BPR/ BPRS dengan penanggungan risiko oleh BPR/ BPRS. 2. Joint Financing adalah pola kerjasama Bank Umum dengan BPR/ BPRS dengan penanggungan risiko oleh BPR/ BPRS dan Bank Umum. 3. Channelling adalah pola kerjasama Bank Umum dengan BPR/ BPRS dengan penanggungan risiko oleh Bank Umum. Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia pada tahap I (2002 – 2004) adalah penyempurnaan dalam mengembangkan mekanisme kerjasama antara BPRS dengan bank umum syariah atau UUS untuk meningkatkan layanan kepada UKM dan masyarakat pedesaan. Untuk mendorong bergeraknya sector riil lebih optimal, Bank Indonesia kembali melonggarkan kebijakan perbankan melalui peraturan Bank Indonesi (PBI)

24

Abdul Salam, ”Mendorong Akselerasi Intermediasi kepada Usaha Mikro dan Kecil melalui Linkage Program”, makalah pada seminar Linkage Program Gema PKM & Bank Indonesia.

Nomor 9/6/PBI/2007 tanggal 30 Maret tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank Umum. Pelonggaran itu merupakan Perubahan Kedua Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005. Bank Indonesia dan pemerintah juga sepakat melonggarkan ketentuan perbankan untuk kredit usaha mikro, kecil dan menengah. Selama ini pemberian kredit UKM didasarkan pada tiga pilar. Yaitu kemampuan perusahaan membayar, prospek industri dan neraca keuangan. Diantara ketiganya, hanya kemampuan membayar yang menjadi pertimbangan kucuran kredit. Bank sentral juga menaikkan plafon kredit bank dari Rp 500 juta menjadi Rp 20 miliar. 3. Kebijakan Bank Muamalat Indonesia Kebijakan umum penanaman dana Bank Muamalat Indonesia: a. Prinsip kehati-hatian b. Organisasi dan Manajemen c. Kebijakan umum persetujuan d. Dokumentasi dan administrasi e. Pengawasan f. Penyelesaian pembiayaan bermasalah g. Manajemen risiko Kebijakan Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia 2003-2007: 1. Merealisasikan skema aliansi pembiayaan dengan memanfaatkan mitra strategis Muamalat sebagai penyalur pembiayaan.

2. Penentuan pasar sasaran dan segmen pasar yang jelas untuk memudahkan kegiatan pemasaran dan penjualan. 3. Peningkatan kemampuan analisis pembiayaan bagi kru pemasaran dari seluruh kantor cabang melalui pelatihan dan lokakarya pembiayaan. 5. Adanya perbaikan proses pengambilan keputusan pembiayaan, sehingga hasilnya lebih cepat tanpa mengesampingkan aspek kehati-hatian. Sebagai bukti keberpihakan Bank Muamalat Indonesia kepada UKM adalah penyaluran dana mikro melalui pola linkage yang bertujuan agar para pengusaha UKM lebih dengan mudah memperoleh pinjaman dana. Adapun pola linkage yang digunakan Bank Muamalat Indonesia adalah Executing, Joint Financing dan Channelling. Kebijakan Syariah yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia adalah tidak adanya dalam pembiayaan unsur bunga, melainkan dalam pembiayaan menggunakan sistem bagi hasil. Karena dalam sistem bagi hasil tercerminlah nilai-nilai syariah yaitu, shiddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah. Selain itu Bank Muamalat Indonesia bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat dengan menyalurkan dana CSR (corporate social responsibility). Program CSR yang dilakukan adalah KUM3 (Komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid). Peserta BMM dari 1999 – 2007 adalah 1.029 peserta dari kalangan pengusaha kecil dan mikro tersebar di 60 jaringan masjid di Indonesia dan didampingi oleh 50 konsultan.

F. Peranan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan UKM Sebelum membahas peran Perbankan Syariah terhadap pengembangan UKM penulis akan memaparkan terlebih dahulu mengenai fungsi dan peran Bank Syariah, serta tujuan dari didirikannya Bank Syariah. Adapun fungsi dan peran Bank Syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution), sebagai berikut:25 1. Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah. 2. Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya. 3. Penyediaan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya. 4. Pelaksanaan kegiatan sosial sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya. Sedangkan tujuan dari Bank Syariah , yaitu:26

25

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001), h.24.

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat. 2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 3. Untuk meningkatkan kwalitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha. 4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan padagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.

26

Heri Sudarsono, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 40-41.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan. 6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank NonSyariah. Dengan meninjau fungsi dan peran Bank Syariah serta tujuan Bank Syariah, Perbankkan Syariah mempunyai peranan penting dalam pengembangan UKM. Selain tugas Bank Syariah sebagai menejer investasi dari nasabah yang mempercayakan modalnya pada Bank Syariah, Bank Syariah juga mempunyai tugas untuk memberikan peluang bagi para kaum miskin dalam hal ini nasabah yang memerlukan dana untuk usaha dengan cara memberikan modal usaha. Sehingga dengan peluang tersebut dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang merupakan salah satu tujuan Bank Syariah.

G. Penghimpunan Dana Bank Syariah Bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya adalah menghimpun dana masyarakat, harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi’ah dan Mudharabah.

Diagram Penghimpunan dana bank syariah MODAL TITIPAN/ WADI’AH

INVESTASI/ MUDHARABAH BANK SYARIAH INVESTASI KHUSUS/ MUDHARABAH MUQAYYADAH Sumber: Adiwarman A. Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan Dari diagram di atas, sumber dana yang terhimpun dari masyarakat terdiri dari 4 (empat) jenis dana, yaitu:27 4. Dana modal yaitu dana dari pendiri lembaga keuangan tersebut. Islam mengenal modal sebagai suatu komponen utama dalam usaha, dan hak atas modal dalam Islam diakui sebagai hak individu atau golongan yang berbeda dengan hak atas modal menurut pandangan kapitalis, dimana modal merupakan hak mutlak individu. 5. Dana titipan masyarakat yang dipercayakan untuk dikelola oleh bank dengan prinsip wadi’ah. Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah

yad

dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Yadi’ah dhamanah berbeda dengan wadi’ah amanah. Dalam wadi’ah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal

27

Adiwarman A. Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 107-112.

wadi’ah dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi’ah yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. 6. Sumber dana yang ketiga adalah dana masyarakat yang diinvestasikan melalui bank. Dana jenis ini juga sering disebut dengan dana investasi tak terbatas dengan prinsip mudharabah muthlaqah. 7. Sedangkan dana keempat disebut juga dengan dana investasi khusus atau dana investasi terbatas atau disebut dengan mudharabah muqayyadah.

H. Penyaluran Dana Bank Syariah Fungsi lain dari bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat. Di dalam Bank Syariah metode penyaluran dana jauh berbeda dengan bank konvensional, karena Bank Syariah tidak mengenal kredit dengan segala macam derivatnya, karena kredit akan sangat berhubungan erat dengan uang dan bunga (riba).

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:28 1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap Untuk lebih jelasnya mengenai penyaluran dana dalam Bank Syariah, perhatikan diagram berikut: Diagram Penyaluran Dana Bank Syariah

PRINSIP JUAL BELI ( Murabahah, Salam dan Istishna )

BANK SYARIAH

PRINSIP BAGI HASIL (Musyarakah dan Mudharabah) PRINSIP SEWA (Ijarah) PEMBIAYAAN DENGAN AKAD PELENGKAP ( Hiwalah, Rahn, Qard, Wakalah dan Kafalah

Sumber: Adiwarman A. Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan Untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan dan norma-norma Islam, maka terdapat lima segi religius, sebagai prinsip-prinsip dalam pembiayaan Islam yang berkedudukan kuat dalam literatur dan harus diterapkan dalam perilaku investasi. Lima segi religius tersebut adalah: 28

Adiwarman A. Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 97-107.

a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba) b. Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram) d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi) dan gharar (ketidak pastian) e. Penyediaan takaful (asuransi Islam) Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, tak terkecuali Bank Syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Bank Syariah menyalurkan dananya dalam bentuk pembiayaan yang berarti penyediaan dana atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan konsep Syariah Islam dan standar akuntansi Islam yang berlaku. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa pembiayaan dapat berbentuk: •

Jual beli

•

Bagi hasil

•

Sewa

•

Jasa-jasa lainnya Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, secara garis besar produk

pembiayaan syariah berdasarkan sifat penggunaannya terbagi menjadi:

a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan berdasarkan keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua yaitu: 1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif yaitu peningkatan mutu dan kualitas produksi (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. 2. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu. Adapun penyaluran dana yang termasuk kedalam bentuk jual beli adalah: a.

Al- Murabahah, yang berasal dari kata ribhu (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam waktu akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat

berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan ( bi tsaman ajil atau muajjal). Dalam transaksi ini, barang diserahkan segera setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan. Landasan hukum murabahah, 1. Firman Allah Q.S Al-baqarah : 280

‫ﺴ َﺮ ٍة‬ َ ‫ﻈ َﺮ ٌة ِاﻟَﻰ َﻣ ْﻴ‬ ِ ‫ﺴ َﺮ ٍة َﻓ َﻨ‬ ْ‫ﻋ‬ ُ ‫ن ُذ ْو‬ َ ‫ن آَﺎ‬ ْ ‫ِوِا‬ “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan…..”

2. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah,

‫ َا ْﻟ َﺒ ْﻴ ُﻊ‬: ‫ﻦ اﻟ َﺒ َﺮ َآ ُﺔ‬ ‫ث ِﻓ ْﻴ ِﻬ ﱠ‬ ُ ‫ َﺛﻠَﺎ‬: ‫ل‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻰ ﺻَﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ن اﻟ ﱠﻨ ِﺒ‬ ‫َا ﱠ‬ ‫ﺖ ﻟَﺎِﻟ ْﻠ َﺒ ْﻴ ِﻊ )رواﻩ‬ ِ ‫ﺸ ِﻌ ْﻴ ِﺮ ِﻟ ْﻠ َﺒ ْﻴ‬ ‫ﻂ ا ْﻟ ُﺒﺮﱢ ﺑِﺎﻟ ﱠ‬ ُ ‫ﺧ ْﻠ‬ َ ‫ﺿ ُﺔ َو‬ َ ‫ وَا ْﻟ ُﻤﻘَﺎ َر‬،ٍ‫ﺟﻞ‬ َ ‫اِﻟَﻰ َا‬ (‫اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﺻﻬﻴﺒﺎ‬ “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan sewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual. “(H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib).

3. b.

Fatwa DSN No: 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Murabahah Ijarah Muntahiya Bittamlik (Ijarah Wa Iqtina). Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah obyek transaksinya adalah jasa. Dalam transaksi perbankan, ijarah

adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang , obyek sewa milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewanya. Jadi, Ijarah Muntahiyya Bittamlik (Ijarah Wa Iqtina) adalah perjanjian sewa suatu barang antara bank dengan nasabah yang diakhiri dengan pembelian obyek sewa. Landasan hukum Ijarah Muntahiyya Bittamlik: 1. Firman Allah Q.S Az-Zuhruf : 32

‫ﺤﻴَﻮ ِة‬ َ ‫ﺸ َﺘ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻰ ا ْﻟ‬ َ ‫ﺴ ْﻤﻨَﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ َﻣ ِﻌ ْﻴ‬ َ ‫ﻦ َﻗ‬ ُ‫ﺤ‬ ْ ‫ﻚ َﻧ‬ َ ‫ﺖ َر ﱢﺑ‬ ِ ‫ﺣ َﻤ‬ ْ ‫ن َر‬ َ ‫ﺴ ُﻤ ْﻮ‬ ِ ‫َأ ُه ْﻢ َﻳ ْﻘ‬ ‫ﻀ ُﻬ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀًﺎ‬ ُ ‫ﺨ َﺬ َﺑ ْﻌ‬ ِ ‫ت ِﻟ َﻴ ﱠﺘ‬ ٍ ‫ﺾ َد َرﺟَﺎ‬ ٍ ‫ق َﺑ ْﻌ‬ َ ‫ﻀ ُﻬ ْﻢ َﻓ ْﻮ‬ َ ‫اﻟ ﱡﺪ ْﻧﻴَﺎ َو َر َﻓ ْﻌﻨَﺎ َﺑ ْﻌ‬ ‫ن‬ َ ‫ﺠ َﻤ ُﻌ ْﻮ‬ ْ ‫ﻚ ﺧَ ْﻴ ٌﺮ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳ‬ َ ‫ﺖ َر ﱢﺑ‬ ُ ‫ﺣ َﻤ‬ ْ ‫ﺨﺮِﻳﱠﺎ َو َر‬ ْ‫ﺳ‬ ُ “Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu ? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meningkatkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagai yang lain dan rahmat TuhanMu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. 2. Hadits Nabi riwayat Abd ar. Razzad dari Abu hurairah dan Abu Sa’id alKhuri, Nabi SAW bersabda

‫ﺟ َﺮ ُﻩ‬ ْ ‫ﺟ َﺮ اَﺟِ ْﻴﺮًا َﻓ ْﻠ ُﻴ ْﻌِﻠ ْﻤ ُﻪ َا‬ َ ‫ﺳ َﺘ ْﺄ‬ ْ‫ﻦ ا‬ ِ ‫َﻣ‬ “Barang siapa mempekerjakan pekarja, beritahukanlah uapanya”

3. Fatwa DSN No: 27/ DSN-MUI/ III/ 2002 Tentang Al-Ijarah c. Salam, adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli. Sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip transaksi ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan oleh bank adalah harga beli bank dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (bridging finance). Sedangkan dalam hal bank menjualnya dengan cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicatumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiyaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Dalam pengertian yang sederhana bai’as salam berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka atau dengan kata lain merupakan pembayaran di muka atas hasil produksi yang ditangguhkan. Hasil produksi tersebut

ditentukan kriterianya dan bersifat umum. Harga beli disepakati bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perbankan Salam yang digunakan adalah Salam Paralel, yaitu akad salam dimana bank (pemesan) meminta pesanan kepada produsen atas dasar pesanan nasabah bank yang akan membeli. Bank membeli barang pesanan seharga kesepakatan dengan produsen dan dijual kembali kepada nasabah degan harga jual yang juga disepakati. Landasan hukum salam: 1. Firman Allah Q.S Al-baqoroh : 282

‫ﻞ ُﻣﺴَﻤﱠﻰ ﻓَﺎ ْآ ُﺘ ُﺒ ْﻮ ُﻩ‬ ٍ‫ﺟ‬ َ ‫ﻦ اِﻟَﻰ َا‬ ٍ ‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨﻮْا ِاذَا َﺗ َﺪ َﻳ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ِﺑ َﺪ ْﻳ‬ َ ‫ﻳَﺂَا ﱡﻳﻬَﺎاﱠﻟ ِﺬ ْﻳ‬ " Hai orang-orang yang beriman ! jika kamu bermu’amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah tertulis…” 2. Hadits Riwayat Bukhari dari, Ibn’Abbas, nabi bersabda :

‫ﻞ َﻣ ْﻌُﻠ ْﻮ ٍم‬ ٍ‫ﺟ‬ َ ‫ن َﻣ ْﻌُﻠ ْﻮ ٍم اِﻟَﻰ َا‬ ٍ ‫ﻞ َﻣ ْﻌُﻠ ْﻮ ٍم َو َو ْز‬ ٍ ‫ﺊ َﻓﻔِﻰ َآ ْﻴ‬ ٍ ‫ﺷ ْﻴ‬ َ ‫ﺳَﻠ َﻢ ﻓِﻰ‬ ْ ‫ﻦ َا‬ ْ ‫َﻣ‬ “Barang siapa melakukan salaf (salam), hedaknya ia melakukan dengan takaran yang jelasdan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui. 3. fatwa DSN No : 05 / DSN.MUI / IV / 2000 tentang Jual Beli Salam d.

Istishna, produk istishna menyerupai produk salam, namun dalam istishna pembayaranya dapa dilakuakan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. Skim istishna dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan

manufaktur dan konstruksi. Dalam prakteknya spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicamtumkan dalam akad istishan dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah. Landasan hukum istishan: 1. Hadits Hukum Istishna :

‫ﺿﺮَا َر )رواﻩ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﺪارﻗﻄﻨﻰ وﻏﻴﺮهﻤﺎ ﻋﻦ‬ ِ ‫ﺿ َﺮ َر َوﻟَﺎ‬ َ ‫ﻟَﺎ‬ (‫اﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺨﺪرى‬ “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”(H.R. Ibnu Masah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)

2.Fatwa DSN No : 06/DSN.MUI /IV / 2000 tentang Jual Beli Istishna Adapun penyaluran dana yang termasuk kedalam bentuk bagi hasil adalah: a. AL Musyarakah, biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan produk dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Transaksi musyarakah biasanya dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama

memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang berkerjasama dapat berupa dana, barang perdagangan (trading asset), kewiraswastaan

(entrepreneurship),

kepandaian

(skill),

Kepemilikan

(property), peralatan (requipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan/ reputasi (creditworthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dangan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak, dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produksi ini sangat fleksibel. Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut : 1.

Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

2.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesui degan porsi kontribusi modal.

3.

Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Landasan hukum AL Musyarakah: 1. Firman Allah

‫ﻦ‬ َ ‫ﺾ ِاﻟﱠﺎ اﱠﻟ ِﺬ ْﻳ‬ ٍ ‫ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻋَﻠَﻰ َﺑ ْﻌ‬ ُ ‫ﺨﻠَﻄَﺂءِ ﻟَﻴَ ْﺒﻐِﻰ َﺑ ْﻌ‬ ُ ‫ﻦ ا ْﻟ‬ َ ‫ن َآ ِﺜ ْﻴﺮًا ِﻣ‬ ‫َوِا ﱠ‬ ‫ﻞ ﻣَﺎ ُه ْﻢ‬ ٌ ‫ت َو َﻗِﻠ ْﻴ‬ ِ ‫ﻞ اﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ‬ ُ ‫ﻋ ِﻤ‬ َ ‫ﺁ َﻣ ُﻨﻮْا َو‬ “ ….Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan amat sedikitlah mereka ini…..” 2. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu hurairah, Rasulullah SAW berkata :

‫ﺣ ُﺪ ُهﻤَﺎ‬ َ ‫ﻦ َا‬ ْ‫ﺨ‬ ُ ‫ﻦ ﻣَﺎَﻟ ْﻢ َﻳ‬ ِ ‫ﺸ ِﺮ ْﻳ َﻜ ْﻴ‬ ‫ﺚ اﻟ ﱠ‬ َ ‫ َاﻧَﺎ ﺛَﺎِﻟ‬: ‫ل‬ ُ ‫ﷲ َﺗﻌَﺎﻟَﻰ َﻳ ُﻘ ْﻮ‬ َ ‫نا‬ ‫ِا ﱠ‬ ‫ﻦ َﺑ ْﻴ ِﻨ ِﻬﻤَﺎ‬ ْ ‫ﺖ ِﻣ‬ ُ ‫ﺟ‬ ْ ‫ﺧ َﺮ‬ َ ‫ﺣ َﺒ ُﻪ‬ ِ ‫ﺣ ُﺪ ُهﻤَﺎ ﺻَﺎ‬ َ ‫ن َا‬ َ ‫ﺣ َﺒ ُﻪ َﻓِﺎذَا ﺧَﺎ‬ ِ ‫ﺻَﺎ‬ “Allah SWT, berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka”. (H.R. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah) 3. Ijma’ ulama atas kebolehan Musyarakah 4.Fatwa DSN No: 08/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah b. Al Mudharabah, adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedang pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Transaksi jenis ini tidak menyariatkan adanya shahib al maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung

jawab atas semua kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan shahib al maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal. Ketentuan umum skema pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut: 1.

Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus dijelaskan tahapannya dan disepakati bersama.

2.

Hasil dari modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara revenue sharing atau profit sharing

3.

Hasil usaha dibagi dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakti. Bank selaku pemilik modal menanggung pihak nasabah. Seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

4.

Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namum tidak berhak mecampuri urusan pekerjaan/ usaha nasabah, jika nasabah melanggar janji dengan sengaja, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

Landasan hukum Al Mudharabah: 1. Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 83.

‫ﷲ‬ َ ‫ﻖا‬ ِ ‫ﻦ َاﻣَﺎ َﻧ َﺘ ُﻪ َو ْﻟ َﻴ ﱠﺘ‬ َ ‫ﻀ ُﻜ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀًﺎ َﻓ ْﻠ ُﻴ َﺆ ﱢد اﱠﻟﺬِى ا ْؤ ُﺗ ِﻤ‬ ُ ‫ﻦ َﺑ ْﻌ‬ َ ‫ن َا ِﻣ‬ ْ ‫ َﻓِﺎ‬... ‫َرﺑﱠ ُﻪ‬ “…. Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya…” 2. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib.

‫ َا ْﻟ َﺒ ْﻴ ُﻊ‬: ‫ﻦ اﻟ َﺒ َﺮ َآ ُﺔ‬ ‫ث ِﻓ ْﻴ ِﻬ ﱠ‬ ُ ‫ َﺛﻠَﺎ‬: ‫ل‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ﻗَﺎ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﻰ ﺻَﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ن اﻟ ﱠﻨ ِﺒ‬ ‫َا ﱠ‬ ‫ﺖ ﻟَﺎِﻟ ْﻠ َﺒ ْﻴ ِﻊ‬ ِ ‫ﺸ ِﻌ ْﻴ ِﺮ ِﻟ ْﻠ َﺒ ْﻴ‬ ‫ﻂ ا ْﻟ ُﺒﺮﱢ ﺑِﺎﻟ ﱠ‬ ُ ‫ﺧ ْﻠ‬ َ ‫ﺿ ُﺔ َو‬ َ ‫ وَا ْﻟ ُﻤﻘَﺎ َر‬،ٍ‫ﺟﻞ‬ َ ‫اِﻟَﻰ َا‬ “Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan sewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual. “(H.R. Ibnu Majah dari Shuhaib). 3. Fatwa DSN No: 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah Adapun penyaluran dana yang termasuk ke dalam bentuk jasa perbankan lainnya adalah : a. Al Qardh, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fiqih Salaf ash Shalih, qardh dikategorikan

dalam aqad tathawwui atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial.

Landasan hukum Al Qardh: 1. Firman Allah , Q.S Al-maidah : 1

....‫ﻦ ﺁ َﻣ ُﻨﻮْا َا ْو ُﻓﻮْا ﺑِﺎ ْﻟ ُﻌ ُﻘ ْﻮ ِد‬ َ ‫ﻳَﺂَا ﱡﻳﻬَﺎاﱠﻟ ِﺬ ْﻳ‬ “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu…” 2. Hadits Nabi SAW,

(‫ﺴ ُﻨ ُﻜ ْﻢ َﻗﻀَﺎ ًء )رواﻩ اﻟﺒﺨﺎرى‬ َ‫ﺣ‬ ْ ‫ﺧ ْﻴ َﺮ ُآ ْﻢ َا‬ َ ‫ن‬ ‫ِا ﱠ‬ “Orang-orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paing baik dalam pembayaran utangnya”. (H.R. Bukhari) 3. Fatwa DSN No: 19/ DSN-MUI/ IV/ 2001 Tentang Al-Qardh b. Al Hawalah, adalah pengalihan hutang barang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Landasan hukum Al Hawalah: 1. Hadits Nabi riwayat bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

‫ﻰ َﻓ ْﻠ َﻴ ﱠﺘ ِﺒ ْﻊ‬ ‫ﻋﻠَﻰ َﻣِﻠ ﱢ‬ َ ‫ﺣ ُﺪ ُآ ْﻢ‬ َ ‫ َﻓِﺎذَا ُا ْﺗ ِﺒ َﻊ َا‬،ٌ‫ﻇ ْﻠﻢ‬ ُ ‫ﻰ‬ ‫ﻞ ا ْﻟ َﻐ ِﻨ ﱢ‬ ُ‫ﻄ‬ ْ ‫َﻣ‬

“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang diantara kamu sealihkan hak penagihan piutangnya (di hawalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah” 2. Ijma para ulama sepakat atas kebolehan akad hawalah 3. Fatwa DSN No: 12/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang hawalah c. Al Wakalah, berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian manfaat. Landasan hukum Al Wakalah: 1. Firman Allah Q.S Yusuf : 55

‫ﻋِﻠ ْﻴ ٌﻢ‬ َ ‫ﻆ‬ ٌ ‫ﺣ ِﻔ ْﻴ‬ َ ‫ض ِاﻧﱢﻰ‬ ِ ‫ﻦ ا ْﻟَﺎ ْر‬ ِ ‫ﺧﺰَا ِﺋ‬ َ ‫ﺟﻌَ ْﻠﻨِﻰ ﻋَﻠَﻰ‬ ْ‫ا‬ “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman”. 2. Hadits Nabi

‫ﻦ‬ َ ‫ﺟﻠًﺎ ِﻣ‬ ُ ‫ﺚ َا َﺑﺎ رَا ِﻓ ٍﻊ َو َر‬ َ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ َﺑ َﻌ‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫ﺳ ْﻮ‬ ُ ‫ن َر‬ ‫َا ﱠ‬ ‫ث )رواﻩ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻰ‬ ِ ‫ﺖ اَﻟﺤَﺎ ِر‬ َ ‫ﻻ ْﻧﺼَﺎ ِر َﻓ َﺰ ﱠوﺟَﺎ ُﻩ َﻣ ْﻴ ُﻤ ْﻮ َﻧ َﺔ ِﺑ ْﻨ‬ َ ‫ْا‬ (‫اﻟﻤﻮﻃﺄ‬ “Rasulallah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mengawinkan (Qabul perkawinan nabi dengan ) maimunah r.a (H.R Malik dalam al-Muwaththa’) 3. Fatwa DSN No: 10/ DSN-MUI/ IV/ 2000 Tentang Wakalah

d. Ar Rahn, berarti menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Landasan hukum Ar Rahn: 1. Firman Allah Q.S Al-baqarah 283

‫ﺿ ٌﺔ‬ َ ‫ن َﻣ ْﻘ ُﺒ ْﻮ‬ ٌ ‫ﺳ َﻔ ٍﺮ َوَﻟ ْﻢ ﺗَﺠِ ُﺪوْا آَﺎ ِﺗﺒًﺎ ﻓَﺮِهَﺎ‬ َ ‫ن ُآ ْﻨ ُﺘ ْﻢ ﻋَﻠَﻰ‬ ْ ‫َوِا‬ “Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang” 2. Hadits Nabi riwayat Al-Bukhari & Muslim dari ‘Aisah r.a Ia berkata,

‫ى‬ ‫ﻦ َﻳ ُﻬ ْﻮ ِد ﱢ‬ ْ ‫ﻃﻌَﺎﻣًﺎ ِﻣ‬ َ ‫ﺷ َﺘﺮَى‬ ْ ‫ﺳﱠﻠ َﻢ ِا‬ َ ‫ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َو‬ َ ‫ﷲ‬ ُ ‫ﺻﻠﱠﻰ ا‬ َ ‫ﷲ‬ ِ ‫لا‬ ُ ‫ﺳ ْﻮ‬ ُ ‫ن َر‬ ‫َا ﱠ‬ ‫ﺣ ِﺪ ْﻳ ٍﺪ‬ َ ‫ﻦ‬ ْ ‫ﻞ َو َر َه َﻨ ُﻪ ِد ْرﻋًﺎ ِﻣ‬ ٍ‫ﺟ‬ َ ‫اِﻟَﻰ َا‬ “Sesungguhnya rasulullah saw pernah membeli makanan dengan berutang dari seseorang yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya”. 3. Fatwa DSN No: 251/ DSN-MUI/ III/ 2002 Tentang Rahn Model-model pembiayaan diatas bukannya tidak menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang utama dari pembiayaan Islam adalah produkproduknya belum dibakukan. Alasan Utama dari hal ini kemungkinan disebabkan sejumlah permasalahan fiqih yang berhubungan dengan pembiayaan Islam masih belum terpecahkan. Hal ini wajar saja karena fiqih berada dalam keadaan yang menyedihkan selama berabad-abad lamanya. Baru-baru ini sajalah, setelah pendirian bank-bank Islam, permasalahan fiqih yang berkaitan dengan keuangan muncul kepermukaan dan dibahas. Tetapi karena tak ada presiden di masa lalu, menyebabkan masalah ini menjadi sulit dan memerlukan pemikiran yang segar dibawah bimbingan nash-nash maupun maqashid asy-syari’ah dan pernyataan modern untuk mendapatkan solusi yang efektif, sehingga disadari hal ini merupakan proses yang memerlukan waktu panjang.

I. Mekanisme Bagi Hasil Bank Syariah Mekanisme perhitungan bagi hasil Bank Syariah terdiri dari dua sistem, yaitu profit sharing dan revenue sharing 1. Profit Sharing Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).29 Secara definitive profit sharing diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Hal ini dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Menurut para Ulama MUI bagi untung (profit sharing) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.30 Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.31 Pada Perbankan Syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing dimana hal ini dapat 29

Christopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1994), Edisi-2, h. 534. 30

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Cet. II, h. 93. 31

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep , Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001), h.264.

diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem Profit Loss Sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengolah modal (entrepreneus) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa didalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan diawal perjanjian dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing yang telah disepakati sebelumnya. 2. Revenue Sharing Revenue sharing berasal dari bahasa inggris yang tediri dari dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti bagi atau bagian.32 Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (sales revenue).33 Dalam Perbankan Syariah istilah revenue sharing yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya-biaya 32

John M. Echol dan Hsan Shadly, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia,

1996), Cet.3, h.13. 33

Christopher Pass dan Bryan Lowes, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Erlangga, 1994), Edisi-2, h. 583.

pengelolaan dana.34 Lebih jelasnya revenue sharing dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.35 Pendistribusian revenue sharing pada Bank Syariah hanya dilakukan atas investasi dana dan tidak termasuk pada pendapatan fee atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional. Sedangkan didalan profit sharing pendapatan yang dibagikan oleh bank adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank.36 Landasan hukum dalam pelaksanaan profit sharing dan revenue sharing dalam perbankan syariah adalah Fatwa DSN No: 15/ DSN-MUI/ IX/ 2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah yang berbunyi “pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (Net Revenue Sharing) maupun bagi untung (Profit Sharing) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)nya.

34

Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), Cet. II, h. 93. 35

Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep , Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, (Jakarta: Djambatan, 2001), h.264. 36

Zainul Arifin, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), Cet.3, h. 57-58.

Dalam aplikasi Perbankan Syariah pada umumnya dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing tergantung pada kebijakan masingmasing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank Syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan). Hal ini diasumsikan bahwa para nasabah belum terbiasa menerima kondisi berbagi hasil dan berbagi risiko. Selain itu dengan kemaslahatan saat ini revenue sharing sebaiknya digunakan dalam pembagian hasil usaha. Namun secara umum didalam Perbankan Syariah landasan sistem yang ideal digunakan dalam sistem operasinya adalah sistem profit and loss sharing, sistem inilah yang dapat dijadikan ciri khas Bank Syariah yang membedakan dengan sistem bank konvensional. Contoh Laporan Laba Rugi Pengusaha Sembako Pendapatan Penjualan

Rp. 5.000.000

Beban-beban: Gaji Pegawai

: Rp. 600.000

Pembayaran Listrik

: Rp. 100.000

Biaya Perlengkapan

: Rp. 200.000

Jumlah Beban

Rp. 900.000 _

Pendapatan Bersih

Rp. 4.100.000

Penjelasan: 1.Menurut prinsip Profit sharing, pembagian hasil usaha dari laporan laba rugi pengusaha sembako adalah pendapatan bersih yaitu Rp. 4.100.000 2.Sedangkan menurut prinsip Revenue Sharing, pembagian hasil usaha dari laporan laba rugi pengusaha sembako adalah pendapatan bersih yaitu Rp. 5.000.000

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Sejarah Berdiri dan Perkembangan Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tahun 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan melalui kegiatan operasinya pada bulan Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturrahmi peringatan pendirian terebut di Istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1997, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang dikembangkan. Pada

akhir

tahun

90-an,

Indonesia

dilanda

krisis

moneter

yang

memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen koperasi. Bank Muamalat

Indonesia pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencapai kerugian sebesar 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp. 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksaan perbankan syariah secara murni.

Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada: (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada, dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak

memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakkan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat Indonesia pada tahun ketiga dan seterusnya. Di tahun 2004, Perbankan Syariah pada umumnya dan Bank Muamalat Indonesia pada khususnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini karena semakin banyak umat Islam di Indonesia yang beralih kelayanan Perbankan Syariah sebagai penerapan ajaran Islam. Kebutuhan masyarakat akan layanan Perbankan Syariah terus meningkat, sebagaiman terlihat pada pertumbuhan jumlah nasabah, meluasnya penerapan praktik Perbankan Syariah dan meningkatnya potensi keuntungan. Indikasi ini menunjukkan bahwa Bank Syariah memiliki prospek yang cerah di masa yang akan datang. Sesuai dengan misinya, Bank Muamalat Indonesia sebagi sebuah institusi Islam yang bergerak di bidang perbankan, berperan aktif dalam menjalankan fungsi intermediasi, melalui penghimpunan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana pihak ketiga menjadi sumber pendanaan utama Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan PSAK 59, dana masyarakat dibagi menjadi Wadhiah (simpanan) dan Mudharabah (investasi tidak mengikat). Simpanan tersebut terdiri dari Giro Wadhiah dan Tabungan Wadhiah, sedangkan investasi tidak terikat terdiri dari Deposito Mudharabah dan Tabungan Mudharabah. Sebagaimana halnya lembaga keuangan lain yang menarik dana dari masyarakat, Bank Muamalat Indonesia terus berusah menjaga amanah masyarakat. Hingga saat ini, Bank Muamalat Indonesia tetap serta menjalankan kegiatan perbankannya dengan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan dan penyebaran risiko yang cermat guna menghindari penumpukkan risiko hanya pada satu jenis pembiayaan, sektor ekonomi atau masa jatuh tempo pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan menurut sektor ekonomi di tahun 2006 memiliki penyebaran risiko yang mencukupi serta mampu melindungi Bank Muamalat Indonesia dari ancaman terpapar di satu sektor ekonomi tertentu. Untuk mengendalikan paparan secara

keseluruhan, bagi tiap sektor ekonomi yang dibagi kedalam wilayah geografis tertentu diberlakukan batasan tertinggi pembiayaan. Hingga saat ini, proporsi untuk sektor usaha jasa sebesar 48,79 % diikuti oleh konstruksi (10,94 %), perdagangan dan industri (7,94 %), pengangkutan (4,97 %) dan pertambangan (4,48 %). Sementara untuk sektor lain porsinya relatif kecil, hanya menyentuh angka 22,88 % dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia. Persentase penyebaran di atas merupakan penegasan komitmen Bank Muamalat Indonesia untuk mendukung pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bahkan bagi individu-individu di sektor informal, tidak hanya berdasrkan

pertimbangan

sosial

namun

juga

pertimbangan

sama

saling

menguntungkan. Hal tersebut dibuktikan oleh Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2006 pemberian pembiayaan pada sektor UMKM mencapai 67,31% dari jumlah pembiyaan yang dikeluarkan. Hal ini karena sektor UMKM terbukti mampu bertahan terhadap keterpurukan keuangan sebagai akibat krisis tahun 1998. Pada tahun 2006 Bank Muamalat Indonesia mempunyai jaringan layanan yang terdiri dari 51 cabang, 8 cabang pembantu, 89 kantor kas, 43 gerai muamalat, 18 unti pelayanan syariah dan 1400 SOPP POS. Berikut di bawah ini perkembangan jaringan layanan Bank Muamalat Indonesia tahun 2002-2006: Tabel 3.1 Jaringan Layanan Bank Muamalat Indonesia JARINGAN LAYANAN BANK MUAMALAT INDONESIA (Jumlah Unit) Tahun

Cabang

Cabang

Kantor

Pembantu

Kas

Gerai Muamala t

Unit Pelayanan

SOPP

Syariah

Pos

2002

13

7

46

-

-

-

2003

32

8

70

46

-

-

2004

43

10

78

46

0

292

2005

47

13

81

46

0

573

2006

51

8

89

43

18

1400

186

46

364

181

18

2265

JUMLA H

Sumber: Laporan Keuangan BMI Tahun 2006

Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia mempunyai visi menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar nasional. Bank Muamalat Indonesia mempunyai misi menjadi role model lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.

Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia dalam operasinya tidak menggunakan perangkat bunga, tetapi menerapkan sistem bagi hasil, baik terhadap simpanan berupa tabungan dan deposito maupun pemberian kredit investasi dan modal kerja. Sedangkan untuk kredit-kredit lainnya menerapkan sistem mark-up. Yang dimaksud dengan sistem bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara Bank Muamalat Indonesia dengan nasabah penerima kredit investasi dan modal kerja. Hasil usaha Bank Muamalat

Indonesia yang dibagikan kepada penyimpan dana adalah laba usaha Bank Muamalat Indonesia yang telah diperhitungkan selama periode tertentu. Hasil usaha nasabah penerima kredit investasi dan modal kerja yang dibagi hasilkan adalah pendapatan kotor yang dihasilkan penerima kredit itu dari usahanya yang secara utuh dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia setelah melewati periode tertentu yang disepakati bersama. Sistem bagi hasil ini bukan merupakan penyertaan modal penyimpanaan dana perusahaan nasabah. Berbeda dengan penyertaan modal, penyimpanan dana pada Bank Muamalat Indonesia dapat menarik kembali dananya sebagian atau seluruhnya tiap waktu atau setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan kepada nasabah penerima kredit investasi atau modal kerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati diwajibkan untuk mengembalikan kreditnya secara menyicil atau seluruhnya pada waktu jatuh tempo yang ditetapkan. Penerapan sistem bagi hasil dikukuhkan dalam suatu perjanjian tetapi tidak dalam bentuk surat saham atau tanda bukti pemilikan lainnya Yang dimaksud dengan sistem mark-up adalah semacam biaya bank yang diperhitungkan secara lump-sum dalam bentuk nominal di atas nilai kredit yang diterima nasabah. Biaya bank tersebut besarnya ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabahnya. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usaha komersilnya mempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri dari:

1. Sistem Bagi Hasil, sistem ini adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. 2. Sistem Jual Beli dengan Margin Keuntungan, sistem ini adalah suatu system yang menerapkan tata cara jual beli dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank (margin/ mark-up). 3. Sistem Fee (Jasa), system ini meliputi seluruh layanan non- pembiayaan yang diberikan oleh bank, bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank garansi, kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.

Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi tersendiri yang memberikan ciri khas organisasinya, sehingga berbeda dengan organisasi lainnya yang sejenis. Struktur organisasi yang dibuat itulah yang akan menjalankan kegiatan

perusahaan untuk mencapai tujuan. Adapun struktur Bank Muamalat Indonesia terdiri atas: a. Rapat Umum Pemegang Saham (Shareholders Meeting) Adalah dewan tertinggi yang ada di Bank Muamalat Indonesia. Tugasnya memimpin rapat pemegang saham serta mengawasi jalannya kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia. b. Dewan Komisaris (Board of Commissioner) Adalah wakil dewan dari pegang saham yang mempunyai peran sebagai pengawas dan bersama dewan direksi merumuskan strategi jangka panjang perusahaan. Adapun tugas dan wewenang dewan komisaris adalah sebagai berikut: ¾ Mengesahkan anggaran perusahaan ¾ Menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan ¾ Menetapkan arah tujuan perusahaan ¾ Mengawasi jalannya perusahaan c. Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) Didalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI No. 72/92 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil, disebutkan bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki dewan pengawas syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi bank bersifat independen dan terpisah dari pengurus bank, sehingga tidak mempunyai akses dalam operasional bank . Secara lengkap tugas dan wewenang dewan pengawas syariah di Bank Muamalat Indonesia adalah sebagai berikut: •

Memberikan pedoman dan garis-garis besar syariah

•

Mengadakan perbaikan atas produk yang tidak sesuai dengan syariah

•

Memberikan jawaban dalam bentuk fatwa atas permasalahan yang dihadapi pihak eksekutif dan operasi

•

Memeriksa buku laporan tahunan dan kesesuaian syariah disemua produk dan operasi selama tahun berjalan

•

Menerima penjelasan dari direksi dan aparat bank lainnya tentang hal-hal yang ditanyakan

d. Operation Director Mempunyai wewenang dan tanggung jawab membuat kebijakan khususnya dalam bidang operasional, melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap bawahan serta pengawasan kegiatan operasional. e. Administration Group ƒ

Melakukan supervisi dan monitoring terhadap segenap kantor cabang atas pelaksanaan atau jalannya operasional.

ƒ

Melakukan konsolidasi terhadap pembuatan dan monitoring laporan-laporan bulanan keuangan bank dan menyampaikan pada pihak internal atau eksternal yang berkepentingan.

ƒ

Melakukan koordinasi dalam pelaksaan rekrutment dan seleksi calon karyawan, proses administrasi kegiata placement dan replacement karyawan, proses terminasi atau pengunduran diri karyawan serta memonitor dan memelihara data base kepersonaliaan.

ƒ

Melakukan proses administrasi pembiayaan karyawan, pembayaran gajih serta pembayaran jamsostek dan pajak (pph 21) seluruh karyawan serta pengurus bank.

ƒ

Melakukan koordinasi dalam penyediaan sarana logistic dalam rangka persiapan pembukaan atau pengembangan kantor cabang meliputi jaringan komunikasi dan sarana penunjang operasional lainnya.

ƒ

Melakukan koordinasi terhadap pengelola komunikasi data untuk mendukung operasional online pusat pengolahan data keseluruhan cabang Bank Muamalat Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak eksternal. f. Corporate Support Group Kelompok ini mempunyai ruang lingkup kerja dan tanggung jawab

sebagai berikut: ¾ Menyiapkan dan melaksanakan Legal Action atas kebijakan manajemen. ¾ Memberikan masukan dalam penyusunan manual, produk, akad, dan keputusan yang terkait dengan aspek hukum.

¾ Meningkatkan pengetahuan dalam positif masyarakat tentang Bank Muamalat Indonesia. ¾ Membangun pendekatan dan citra positif Bank Muamalat Indonesia pada Emotional Market. ¾ Meraih dukungan moril maupun materil dari stakeholder maupun new investor. g. Internal Audit Group Ruang lingkup kerja: 9 Berwenang untuk melakukan akses terhadap catatan karyawan, sumber daya dan dana serta asset lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit. 9 Memeriksa dan menilai kecukupan dari struktur pengendalian intern. h. SISOP dan UAT (Usser Acceplance Test) -

Merencanakan, menyusun atau membuat dan memperbaiki prosedur peraturan atau kebijakan pribadi.

-

Menyebarluaskan ketentuan pemerintah seperti SEBI, PP, Undang-Undang dan sejenisnya untuk bidang operasi bank.

-

Sosialisasi dan implementasi prosedur yang telah dibuat dan direvisi.

-

Memantau dan melakukan supervise terhadap layanan dan operasi selindo, sehingga kualitas layanan dan operasi dapat dipenuhi.

-

Melakukan UAT atas produk atau program yang akan diluncurkan dan disesuaikan dengan manual operasi yang dibuat.

i. Financing Support Group Ruang Lingkup Kerja: -

Financing Supervision

-

Sharia Financial Institution

-

Financing Product Development

j. Network and Alliance Group Ruang Lingkup Kerja: -

Network Alliance (POS, Da’I Muamalat, pegadaian)

-

Shar-E and Gerai Optimizing

-

Virtual Banking Operations (Call Center and Card Center)

-

Memeriksa dan menilai kualitas kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang telah dilaksanakan

-

Memberikan saran perbaikan, baik untuk kecukupan dan efektifitas atau kehandalan struktur pengendalian internal maupun perbaikan pelaksanaan.

-

Memberikan informasi dan saran kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk menjadikan bank lebih maju

k. Business Development Group k.1 Marketing ¾ Marketing plan dan marketing strategy sebagai guidance sebagai cabang

¾ Bersama Financing dan Sattlement Group membuat target Lending dan Revenue System dan Technology ¾ Melakukan pengembangan sistem dan teknologi untuk mendukung operasional bank k.2 Produk dan development ¾ Melakuakan riset dan survey dan pengembangan produk ¾ Melakukan review produk dan fitur produk ¾ Merumuskan tarif layanan produk

Tujuan Bank Muamalat Indonesia Bank Muamalat Indonesia memiliki tujuan yaitu: Memperbaiki kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka mempersempit jurang pemisah sosial ekonomi melalui: Memperbaiki kualitas kegiatan bisnis Promosi kesempatan kerja Meningkatkan pendapatan masyarakat Mempromosikan partisipasi masyarakat dalam proses pengembangan terutama dalam bidang keuangan dengan alasan bahwa: Masih banyak masyarakat yang enggan berurusan dengan bank Masih banyak masyarakat yang percaya bahwa bunga bank bertentangan dengan ajaran agama

Strategi Usaha Bank Muamalat Indonesia Untuk mencapai tujuannya, Bank Muamalat Indonesia operasionalnya akan mendasarkan strategi usaha sebagai berikut: Sasaran pembinaan

di

dalam

Adalah sasaran pembinaan Bank Muamalat Indonesia meliputi pengkrajin industri kecil, nelayan, peternak, pekebun petani tanaman dan holtikultura, pedagang kecil, pengusaha transportasi dan pengusaha lainnya. Untuk sasaran tersebut dilakukan kegiatan untuk membina dan mempercepat berkembangnya masyarakat kelompok ekonomi menengah kebawah untuk mengantisipasi dampak negatif dari pembangunan, sehingga terbentuk landasan yang kokoh bagi pengembangan manusia seluruhnya dalam pembangunan nasional jangka panjang kedua. Strategi Pengembangan Strategi pengembangan Bank Muamalat Indonesia dilakukan dengan kegiatan-kegiatan: Bekerjasama dengan BPR yang telah ada dengan cara: 1. Mengintrodusir dan membina pengembangan produk-produk dalam sisi perbankan berdasarkan Syariah Islam.

2. Mengintrodusir sisi pengembangan usaha berdasarkan kebersamaan dan peran serta dalam permodalan dan risiko. 3. Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi. Peningkatan nilai dan pengembangan usaha pengusaha kecil dan menengah. b. Mendorong pengembangan bank-bank BPR baru di daerah-daerah potensial, pengembangan usaha kecil dan menengah dengan cara: Penyediaan modal perangsang Penyediaan staf BPR dan pelatihan Penyediaan modal kerja dan pembinaan teknis Pembinaan lanjutan Merintis dan mengembangkan kerjasama dengan LSM dalam mendukung peningkatan kemampuan manajerial dan teknologi, peningkatan nilai tambah dan pengembangan usaha pengusaha kecil dan menengah. c. Bekerja sama dengan badan amil zakat, infaq, sodhaqoh (BAZIS) mengintensifkan pengelolaan dana zakat, infaq, shodakoh untuk proyekproyek pengembangan usaha kecil dan menegah. d. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan tekhnik manajemen usaha pengusaha kecil dan menengah.

e. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan teknologi peningkatan produktivitas. f. Merangsang tumbuh dan berkembang lebih baik lembaga-lembaga penyediaan bantuan pembinaan keterampilan akuntansi. g. Mengembangkan peranan kelembagaan dan melancarkan jaringan penyediaan bahan baku. h. Mengembangkan peranan kelembagaan penyediaan teknologi pasca panen. i. Mengembangkan peranan kelembagaan pemasran hasil produksi.

Produk dan Jasa Bank Muamalat Indonesia Produk Penghimpunan Dana: Tabungan Ummat Merupakan investasi tabungan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat diseluruh cabang maupun ATM Bank Muamalat Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Nasabah memperoleh bagi hasil yang berasal dari pendapatan bank atas dana tersebut. Fasilitas asuransi jiwa dapat dinikmati oleh nasabah tabungan umat. Tabungan Arafah Merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudakan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produksi ini akan membantu untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan. Dengan asilitas asuransi jiwa, Insya Allah pelaksanaan ibadah haji tetap terjamin.

3. Tabungan Ummat Yunior Merupakan tabungan yang dikhususkan untuk remaja dan pelajar. Selain fasilitas asuransi kecelakaan, tersedia juga hadiah khusus bagi pelajar berprestasi. 4. Tabungan Ukhuwah Merupakan tabungan yang bekerjasama dengan dompet Dhuafa Republik untuk kemudian pembayaran ZIS secara teratur dan otomatis dengan tiga paket pilihan yaitu Rp. 25.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000. nasabah tidak dikenakan biaya atas pembuatan kartu ataupun jasa yang diberikan. Nasabah memperoleh perlindungan asuransi kecelakaan dan kartu tebungan yang berfungsi sebagai katu ATM serta kartu diskon di tempat-tempat yang ditunjuk. 5. Deposito Fulinves Merupkan jenis investasi yang dikhususkan bagi nasabah perorangan dengan bagi hasil yang menarik. Tersedia dalam jangka waktu 1.3.6 dan 12 bulan dan memperoleh kesempakan untuk umroh melalui undian dengan kelipatan Rp. 1.000.000. fasilitas asuransi jiwa diberikan kepada yang memilih jangka waktu 6 dan 12 bulan. 6. Giro Wadi’ah

Merupakan titipan dan pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan pemindah bukuan. Bank akan memberikan bonus kepada nasabah berdasarkan pendapatan bank. 7. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dana Pensiun Muamalat dapat diikuti oleh mereka yang berusia minimal 18 tahun, atau sudah menikah dan berusia maksimal 50 tahun. Iuran sangat terjangkau yaitu minimal Rp. 20.000 per bulan dan pembayarannya dapat didebet secara otomatis dari rekening bank muamalat atau dapat ditransfer dari bank lain. 8. Shar-E Shar-E adalah investasi syariah yang dikemas dalam bentuk paket perdana seharga Rp. 125.000,- dan dapat deperoleh di kantor-kantor Pos Online diseluruh Indonesia. Fasilitas yang didapat yaitu berupa ATM, sebagai kartu debit, phone banking, pembayaran zakat otomatis dan pembayaran autodebet tagihan bulanan. Produk Pembiayaan: 1. Murabahah Akad jual beli antara nasabah dan bank. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah ditetapkan. 2. Istishna Akad jual beli antara nasabah dan bank, dimana kenutuhan barang nasabah tersebut dilakukan berdasarkan pesanan (barang belum jadi) dengan

kriteria tertentu seperti jenis, tipe, model atau kualitas dan jumlah berangnya. Bank memesan barang pesanan nasabah kepada produsen sesuai dengan perjanjian yang mengikat. Setelah barang jadi, maka bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama. 3. Mudharabah Muqayyadah/ Rekasadana Perjanjian kerja sama antara nasabah dan bank, dimana nasabah hanya boleh menggunakan modal yang diberikan untuk melasanakan proyek yang telah ditentukan. Pembagian hasil keuntungan dari proyek dilakukan sesuai nisbah yang disepakati bersama. 4. Musyarakah Pembayaran Musyarakah adalah kerjasama perkongsian yang dilakukan antara nasabah dan Bank Muamalat Indonesia dalam suatu usaha/ proyek dimana masing-masing pihak berdasarkan kesepakan memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan. Proyek ini boleh dikelola oleh salah satu dari pemberi dana atau oleh pihak lainnya. Untuk jenis pembiayaan ini, pemilik dana boleh melakukan intervensi dalam manajemen proyek tersebut. Pembagian keuangan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun kerugian dibagikan berdasarkan besarnya modal yang diberikan. 5. Qardhul Hasan

Perjanjian pemberian pinjaman bank kepada kedua dan pinjaman tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama (sebesar yang dipinjam). Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai kesepakatan bersama) dan pembayaran bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai. 6. Rahn Perjanjian penyerahan barang/ harta nasabah (rahin) kepada bank (mutahin) sebagai jaminan atau gadai, jika emas di rahn-kan maka fisik emas diserahkan kepada bank, sedangkan untuk kendaraan atau rumah (properti) cukup dengan menyerahkan sertifikat atau surat kepemilikan saja. 7. Wakalah Perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga/ seseoarang kepada pihak lain sebagai wakil dalam melaksanakan transaksi. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberikan kepercayaan. Wakil boleh mendapatkan keuntungan di laur transaksi yang telah disepakati bersama. 8. Hiwalah Perjanjian pengaliahan hak dan kewajiban (piutang) nasabah (pihak pertama) kepada bank (pihak kedua) dari nasabah lain (pihak ketiga). Peihak pertama meminta bank untuk membayarkan telebih dahulu piutang yang timbul, baik dari jual beli maupun transaksi lainnya. Setelah piutang tersebut jatuh tempo,

pihak ketiga akam membayar kepada bank. Bank akan memdapatkan keuntungan dari upah pemindahan itu.

Jenis-jenis Jasa Lainnya 1. ATM 2. Phone Banking 3. Payment Point 4. Penukaran Mata Uang Real di Embargkasi Haji 5. Pembayaran Zakat , Infaq, dan Sedekah (ZIS) 6. Penggajian (Payorll) 7. Letter of Credit (L/C)

Prosedur dan Proses Pembiayaan Dalam mengajukan pembiayaan dalam Bank Syariah ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu digambarkan pada skema di bawah ini: Skema Prosedural Pembiayaan

Inisiasi S l

l

A

Dokumentasi 1. Pre signing documentation 2. Pre disbursement documentation

l

Monitoring 1. Regular monitoring 2 Restrukturisasi pembiayaan

1. Inisiasi Proses awal menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Bank Muamalat Indonesia, kemudian melakukan evaluasi serta memberikan keputusan hasil evaluasi. a. Solisitas Mencari nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Dalam hal ini terdapat beberapa tahapan, yaitu: 1. Penetapan target market, misal sektor industri 2. Penetapan sektor bisnis, misal industri bidang semen 3. Penetapan risk acceptance assets criteria (RAAC), misal risiko 4. Penetapan nasabah yang dibiayai, misalnya PT. Semen Gresik b. Evaluasi 1. Kunjungan ke nasabah dengan laporan kunjungan nasabah a. tujuan b. hasil kunjungan c. rencana tindak lanjut 2. Pengumpulan data-data

a. surat permohonan nasabah b. data legalitas, yaitu: c. data keuangan nasabah d. data jaminan e. proposal proyek yang dibiayai f. proyeksi cash flow 3. Data dimasukkan ke dalam file keuangan a. Persetujuan b. Kolektibilitas c. Permintaan informasi d. Penyidikan e. Penilaian jaminan f. Keterangan ringkas nasabah g. Laporan kunjungan h. Korespondensi intern i. Korespondensi extern 4. Tahapan evaluasi a. evaluasi kelayakan usaha yang akan dibiayai b. evaluasi dokumentasi legalitas, transaksi jaminan, checking (BI, trade, personal)

5. Evaluasi data disajikan dalam usulan pembiayaan (UP) dengan berisikan: a. latar belakang masalah (legalitas, kepemilikan, kepengurusan, track record) b. hubungan perbankan nasabah c. usaha nasabah (sarana, konsumen, industri nasabah) d. deskripsi proyek yang dibiayai e. analisa cash flow, dan penentuan plafond pembiayaan f. analisa jaminan g. aspek syariah h. kesimpulan i. rekomendasi struktur fasilitas c. Approval 1. Account Manager (AM) mempresentasikan UP di depan komite pembiayaan (minimal 3 orang yang salah satunya mempunyai 1 unit approval) 2. keputusan komite pembiayaan: a. ditolak, seluruh dokumen nasabah dikembalikan disertai surat penolakan.

b. Disetujui, AM membuat offering letter (OL) atau surat persetujuan prinsip pembiayaan yang ditanda tangani oleh direksi/ pimpinan cabang/ kepala divisi. c. Offering letter adalah dokumentasi legal berisi komitmen baru untuk membiayai usaha nasabah. 2. Dokumentasi a. pre signing documentation 1. offering letter 2. akad pembiayaan 3. akad dan dokumen jaminan 4. dokumen pndukung: kontrak kerja, asuransi, dll b. Pre disbursement documentation 1. surat permohonan relisasi pembiayaan (SPRP) 2. tanda turun barang 3. surat perintah transfer 4. dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan dalam OL 3. Monitoring a. Regular monitoring 1. Monitoring aktif, yaitu mengunjungi nasabah secara reguler dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite pembiayaan/ supervisor AM

2. Monitoring pasif, yaitu monitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan b. Restrukturisasi pembiayaan 1. restrukturisasi, rekondisi, reschedule 2. penjualan jaminan

Prosedur Pelaksanaan Penanaman Dana Mikro Solisitas Unit Bisnis dilakukan oleh AM Mikro BMI langsung kepada end user. Mitra Aliansi dilakukan oleh AM BMT, BPRS, Koperasi yang berbadan hukum kepada end user dan atau AM BMI ke end user dengan channel Mitra Aliansi. Taksasi Jaminan Taksasi dilakukan oleh unit support dan atau kru marketing lain yang bukan pemilik atau penanggung jawab account (cross taxation antar AM). Dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan penanggung jawab account yang bersangkutan. Laporan taksasi untuk unit bisnis ditandatangani oleh Pemimpin Cabang, sedangkan untuk mitra aliansi ditandatangani oleh Direktur atau Manager.

Usulan Penanaman Dana: Terlampir, disertai dengan lembar pemeringkatan nasabah. Proses Persetujuan: Unit Bisnis: Komite Cabang berjumlah 2 orang (termasuk pemegang limit). Aliansi: diajukan mitra kemudian direview dan disetujui oleh Komite Cabang (termasuk pemegang limit) Pengikatan: Unit Bisnis: oleh pemimpin cabang Aliansi: oleh Pemimpin Mitra Aliansi yang telah mendapatkan Kuasa Substitusi dari Pemimpin Cabang BMI berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Direksi BMI Format standar akan terlampir. Pencairan: dilakukan oleh BMI melalui rekening nasabah di BMI Collection: a. Unit Bisnis

: oleh cabang

b. Aliansi

: oleh Mitra Aliansi

8. Penyelesaian Pananaman Dana Bermasalah dapat dilakukan dengan cara 3 R (Reshedule, Reconditioning and Restructue), termasuk offset jaminan tanpa melalui proses litigasi. Ketentuan Pendukung 1. Biaya Administrasi

a. Unit Bisnis

: minimal 1,5% per transaksi = 1 % untuk BMI dan 0,5% untuk

marketing. b. Aliansi : minimal 2% = 1% untuk Mitra Aliansi dan 1% untuk BMI. 2. Jangka Waktu : maksimal 48 bulan 3. Jenis Jaminan a. Sertifikat : SHM, SHGB, Saham Hak Pakai, Starata Title b. Girik (atau sejenisnya) yang disertai dengan Akta Jual Beli c. Verponding d. SIPT Kios Pasar e. BPKB (untuk angkutan umum beserta dengan izin trayeknya) f. Faktur g. Ijasah h. SK Pengangkatan Pegawai i. Taspen j. Emas atau Perhiasan k. Stok Barang l. Cessie gaji m. Cessie Piutang n. Lembaga Penjamin : Askrindo, PSPU, PKPI, takaful 4. Jenis Pengikatan a. Pembiayaan : Internal

b. Jaminan : Surat Kuasa Jual 5. Penyimpanan File Penanaman Dana & Pinjaman a. Unit Bisnis : wajib menyimpan semua dokumen terkait penanaman dana mikro b. Aliansi : penyimpanan dokumenakad dan penanaman dana disimpan di unit bisnis, sedangkan dummy file disimpan di mitra aliansi. Dokumen jaminan dimitra aliansi dan copy dokumen disimpan di BMI serta BMI mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan menguasai. 6. Ketentuan Lainnya a. Unit Bisnis: 1. jaminan harus diasuransikan (yang memungkinkan) 2. nasabah harus membuka rekening di BMI 3. Pengendapan dana sebesar 1 kali angsuran sebagai angsuran terakhir 4. Asuransi jiwa pembiayaan bagi nasabah dengan status karyawan 5. Jaminan kendaraan tidak dapat berumur lebih dari 13 tahun + tenor b. Mitra Aliansi 1. asuransi jiwa pembiayaan bagi nasabah dengan status karyawan 2. jaminan kendaraanharus diasuransikan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Jumlah Nasabah UKM 2003 - 2007 Jumlah nasabah UKM yang dibiayai Bank Muamalat Indonesia yang terbesar ternyata berasal dari pembiayaan murabahah dan terkecil dari pembiayaan musyarakah. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat yang bergerak di sektor UKM lebih memilih pembiayaan berbasis murabahah dibandingkan dengan pembiayaan yang berbasis musyarakah (lihat lampiran 1) Hal ini dapat dikarenakan pembiayaan musyarakah bersifat jangka panjang, sedangkan secara umum pengusaha yang tergolong dalam UKM hanya sebagian saja yang dapat menyelesaikan suatu proyek jangka panjang. Oleh sebab itulah, pembiayaan musyarakah sangat sedikit dimanfaatkan oleh kelompok UKM. Pertumbuhan jumlah nasabah UKM secara umum sejak Januari 2003 Desember 2007 menunjukan adanya peningkatan. Untuk melihat perkembangan jumlah nasabah UKM untuk masing-masing jenis pembiayaan, akan di bahas pada bagian berikut.

1. Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Musyarakah Perkembangan jumlah nasabah UKM di Bank Muamalat Indonesia untuk pembiayaan musyarakah sepanjang tahun 2003, cenderung tidak menunjukan peningkatan yang berarti, akan tetapi sejak awal tahun 2004 , 2006 sampai dengan tahun 2007 peningaktan terjadi dengan signifikan. Hal ini menunjukan bahwa

pembiayaan musyarakah yang merupakan pembiayaan jangka panjang semakin banyak diberikan kepada nasabah UKM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhatian bank Muamalat Indonesia kepada UKM mengalai peningkatan khususnya dari tahun 2004, 2006 sampai dengan tahun 2007.

Nasabah

Gambar 4.1 Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Musyarakah 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

Bulan

2. Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Mudharabah Secara absolut jumlah nasabah UKM jenis pembiayaan mudharabah jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah nasabah untuk pembiayaan musyarakah (lihat lampiran1). Perkembangan jumlah nasabah UKM untuk pembiayaan mudharabah ternyata sepanjang tahun 2003 tidak menunjukan perubahan yang berarti. Perubahan yang signifikan meningkat terjadi pada awal tahun 2004 sampai dengan pertengahan tahun 2006 (lihat gambar 4.2). Pada tahun 2007 mengalami penurunan nasabah, akan tetapi dari komposisi pembiayaan mudharabah tidak

mengalami penurunan. Hal ini menunjukan bahwa menurunya jumlah nasabah bukan berarti menurunya perhatian Bank Muamalat Indonesia kepada pembiayaan mudharabah UKM. Gambar 4.2 Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Mudharabah 25000

Nasabah

20000

15000

10000

5000

0 1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

Bulan

3. Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Murabahah Jumlah nasabah UKM untuk jenis pembiayaan murabahah merupakan yang terbesar dibanding jumlah nasabah untuk pembiayaan musyarakah dan murabahah (lihat lampiran 1). Berdasarkan gambar 4.3 dibawah terlihat bahwa pembiayaan murabahah sepanjang tahun 2003 tidak mengalami perubahan yang berarti, pembiayaan yang signifikan terjadi pada tahun 2004, 2006 dan tahun 2007. Hal ini kembali menunjukan bahwa peningkatan nasabah UKM di Bank Muamalat Indonesia secara umum terjadi pada tahun 2004. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perhatian Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai pengusaha yang termasuk dalam kelompok UKM, baru menunjukan peningakatan sejak tahun 2004. Sejalan dengan itu bahwa perhatian Bank Muamalat Indonesai terhadap UKM selalu meningakat dari waktu ke waktu. Gambar 4.3 Jumlah Nasabah UKM Untuk Pembiayaan Murabahah

30000 25000

Nasabah

20000 15000 10000 5000 0 1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

Bulan

B. Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia Dana pihak ketiga dari tahun 2003 - September 2007 menunjukan adanya peningkatan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja Bank Muamalat Indonesia dalam menggalang dana pihak ketiga semakin baik. Selain itu hal tersebut menandakan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Muamalat Indonesia semakin meningkat. Kecenderungan peningkatan dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia sebagaimana gambar 4.4 di bawah. Pada gambar 4.4 terlihat bahwa peningkatan pihak ketiga terus terjadi sejak tahun 2003. Akan tetapi peningkatan yang paling besar terjadi pada tahun 2004. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan pembiayaan dan pendapatan Bank Muamalat Indonesia. Gamber 4.4 Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia (Juta Rupiah)

9000000

Dana Pihak ketiga

8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1

2

3

4

5

Tahun

Tahun 2004 Dana Pihak ketiga adalah Rp 4.332.092 juta mengalami kenaikan 72,57% dari tahun 2003 yaitu Rp. 2.510.243 juta. Pada tahun 2005 Rp. 5.750.227 juta naik 32,73%, tahun 2006 kenaikan mengalami 18,90% yaitu Rp 6.837.431 juta. Sedangkan pada tahun 2007 sampai bulan September kenaikan hanya mencapai 16% Rp 7.980.631 juta. TABEL 4.1 Dana Pihak Ketiga Bank Muamalat Indonesia TAHUN

(Juta Rupiah) DANA PIHAK KE-3

2003

2.510.243.

2004

4.332.092

2005

5.750.227

2006

6.837.431

September 2007

7.980.631

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Meski demikian Dana Pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia setelah mengalami peningkatan yang tinggi pada tahun 2004, akan tetapi setelah tahun 2004 peningkatan stabil bahkan cenderung menurun. Hal tersebut perlu kiranya

menjadi bahan pertimbangan Bank Muamalat Indonesia agar dapat meningkatkan kembali kinerjanya dalam menghimpun dana pihak ketiga pada waktu yang akan datang. C. Perkembangan Pembiayaan

1. Pembiayaan Total Bank Muamalat Indonesia 2003 - 2007 Sejalan dengan paling tingginya jumlah nasabah untuk jenis pembiayaan murabahah, maka untuk pembiayaan total (UKM & Non UKM), jumlah terbesar juga pada jenis pembiayaan murabahah. Disamping itu pembiayaan total Bank Muamalat Indonesia, yang terdiri atas pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah menunjukan peningkatan selama bulan januari 2003 sampai dengan Desember 2007 (lihat lampiran 2). Guna mengetahui perkembangan pembiayaan total untuk masing-masing jenis pembiayaan, berikut akan dibahas satu persatu.

a. Pembiayaan Musyarakah Total Bank Muamalat Indonesia Pada gambar 4.5 di bawah terlihat bahwa pembiayaan musyarakah total sepanjang tahun 2003 cenderung stabil. Peningkatan baru terjadi pada pertengahan tahun 2004 sampai dengan 2005, sedangkan pada tahun 2006 terjadi penurunan kembali, Peningkatan yang lebih besar tarjadi lagi pada tahun 2007. Secara umum hal ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia sejak pertengahan tahun 2004 semakin memberikan perhatian pada produk pembiayaan musyarakah. Gambar 4.5 Pembiayaan Musyarakah Total Bank Muamalat Indonesia Januari 2003 – Desember 2007 (Juta Rupiah)

Pembiayaan

2000000 1800000 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0

1

5

9

13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 Bulan

Berdasarkan gambar tersebut diatas juga dapat dilihat bahwa sebelum tahun 2004 Bank Muamalat Indonesia cenderung kurang memperhatikan pembiayaan musyarakah. Hal ini dapat dimengerti mengingat pembiayaan musyarakah umumnya di tujukan untuk menyelasaikan proyek, dan merupakan kerja sama antara bank dengan investor dalam jangka panjang. Di duga Bank Muamalat Indonesia masih berhati-hati dalam memilih mitra kerja yang dapat dipercaya guna menghindari risiko yang dapat merugikan Bank Muamalat Indonesia.

b. Pembiayaan Mudharabah Total Bank Muamalat Indonesia Pembiayaan mudharabah total Bank Muamalat Indonesia secara umum menunjukan adanya peningakatan yang signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia terus semakin memberikan perhatian pada

produk pembiayaan mudharabah. Peningkatan ini menandakan bahwa Bank Muamalat Indonesia juga memandang bahwa pembiayaan mudharabah mempunyai proyek yang baik. Hal ini dapat dipahami karena pembiayaan jenis ini sesungguhnya merupakan penyelesaian suatu proyek yang dilaksanakan oleh mitra kerja bank, yang menurut tradisi digunakan untuk proyek-proyek investasi jangka pendek perdagangan dan perniagaan. Oleh karena bank menanggung risiko sendiri, maka sudah barang tentu analisis risiko telah dilakukan secara seksama dan tentunya bank akan memilih proyek yang mempunyai prospek yang cukup baik.

Gambar 4.6 Pembiayaan Mudharabah Total Bank Muamalat Indonesia Januari 2003 – Desember 2007 (Juta Rupiah) 3500000

Pembiayaan

3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1

5

9

13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 Bulan

c. Pembiayaan Murabahah Total Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan data pada lampiran 2 terlihat bahwa pada awalnya komposisi pembiayaan murabahah total Bank Muamalat Indonesia tidak berbeda jauh dengan pembiayaan mudharabah. Akan tetapi, pada bulan-bulan berikutnya terlihat terjadi peningkatan yang lebih besar dari pembiayaan murabahah. Peningkatan pada jenis pembiayaan murabahah menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia lebih memperhatikan pembiayaan yang berbasis murabahah. Hal ini dapat dimengerti bahwa pembiayaan murabahah lebih pasti dalam mendapatkan keuntungan. Gambar 4.7 Pembiayaan Murabahah Total Bank Muamalat Indonesia Januari 2003 – Desember 2007 (Juta Rupiah)

Pembiayaan

4500000 4000000 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1

5

9

13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 Bulan

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan terbesar yang dikucurkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Diduga hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah yang mempunyai sifat jangka pendek. Akan tetapi Bank Muamalat Indonesia perlu juga mengingat bahwa pembiayaan ini cenderung bersifat konsumtif, karena bank memberikan suatu barang kepada konsumen, dengan harga yang telah di mark-up, yang dibayar secara mencicil atau diangsur, misalnya untuk membeli sepeda motor, barang elektronik dan sebagainya. Sekalipun memungkingkan pembiayaan ini digunakan untuk membeli barang modal, akan tetapi karena pembiayaan ini yang dikeluarkan bank sangat kecil, maka diduga hal tersebut lebih dominan digunakan untuk pembelian barangbarang konsumsi.

2. Pembiayaan UKM Bank Muamalat Indonesia 2003 – 2007

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia secara garis besar terdiri dari, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Non UKM. Khusus pembiayaan terhadap UKM yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia menunjukan adanya peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2004 (lihat lampiran 3) Disamping itu sejalan dengan pemaparan yang telah disampaikan bahwa pembiayaan murabahah mempunyai jumlah nasabah dan pembiayaan terbesar, maka pembiayaan untuk UKM yang terbesar juga pada pembiayaan murabahah untuk lebih jelasnya mengenai gambaran pertumbuhan masing-masing pembiayaan sebagai berikut akan dibahas satu persatu.

a. Pembiayaan Musyarakah UKM Bank Muamalat Indonesia Berdasarkan gambar 4.8 terlihat bahwa pembiayaan musyarakah UKM Bank Muamalat Indonesia, pada awalnya menunjukan perubahan yang relatif rendah. Namun pada tahun 2004 pembiayaan musyarakah UKM tersebut mengalami peningkatan yang sangat besar dibanding tahun 2003. Akan tetapi tahun 2006 mengalami penurunan dan pada tahun 2007 secara umum kembali mengalami peningkatan yang signifikan, secara umum hal ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia semakin memperhatikan pembiayaan kepada UKM yang berdasarkan prinsip musyarakah. Gambar 4.8 Pembiayaan Musyarakah UKM Januari 2003 – Desember 2007 (Juta Rupiah)

700000 600000

Pembiayaan

500000 400000 300000 200000 100000

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

7

4

1

0 Bulan

Berdasarkan komposisi pembiayaan musyarakah UKM yang dikelurkan Bank Muamalat Indonesia tahun 2003,2004,2006 dan 2007, pembiayaan ratarata Bank Muamalat Indonesia tahun 2003

mencapai Rp 1.477,92 juta per

bulan, pada tahun 2004 pambiayaan rata-rata naik lebih dari 100% dibanding tahun 2003 manjadi Rp 143.554,92 juta perbulan. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan perhatian Bank Muamalat Indonesia untuk membiayaai UKM sejalan dengan waktu meningkat cukup tinggi. Akan tetapi pada tahun 2006 pembiayaan rata-rata mengalami penurunan sebesar 52,30% dibanding pada tahun 2004 yaitu Rp 68.463,08 juta perbulan, baru pada tahun 2007 peningkatan yang signifikan kembali terjadi. pembiayaan rata-rata yang dikeluarkan tahun 2007 adalah Rp. 280.683,67 juta perbulan, hal tersebut menandakan bahwa di tahun 2007 Bank Muamalat Indonesia kembali meningkatkan perhatiannya untuk pembiayaan musyarakah UKM lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

TABEL 4.2 Pembiayaan rata-rata Musyarakah UKM Perbulan (Juta Rupiah) Tahun

Pembiayaan rata-rata/bulan

2003

1.477,92

2004

143.554,92

2006

68.463,08

2007

280.683,67

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

b. Pembiayaan Mudharabah UKM Bank Muamalat Indonesia Pembiayaan mudharabah UKM Bank Muamalat Indonesia menunjukan adanya peningkatan pada tahun 2003 meski perubahan tersebut relatif kecil. Akan tetapi sejak tahun 2004,2006 dan 2007 pembiayaan mudharabah UKM mengalami peningkatan yang cukup signifikan, peningkatan pembiayaan mudharabah UKM ini menunjukan bahwa sejak tahun 2004, Bank Muamalat Indonesia mulai memperhatikan pembiayaan ini dengan lebih tinggi. Gambar 4.9 Pembiayaan Mudharabah UKM Januari 2003 - Desember 2007 (Juta Rupiah)

2500000

Pembiayaan

2000000 1500000 1000000 500000

46

43

40

37

34

31

28

25

22

19

16

13

10

7

4

1

0

Bulan

Berbeda dengan rata-rata pembiayaan musyarakah perbulan yang mengalami penurunan kembali pada tahun 2006, pada pembiayaan mudharabah rata-rata pembiayaan perbulan tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan komposisi pembiayaan mudharabah UKM yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia tahun 2003,2004,2006 dan 2007 pembiayaan rata-rata perbulan tahun 2003 adalah Rp 113.997,58 juta perbulan. Pada tahun 2004 pembiayaan rata-rata mudharabah UKM naik lebih dari 100%, sebesar Rp 1.125.782,33 juta perbulan, peningkatan ini terjadi seperti pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2006 rata-rata pembiayaan naik kembali mencapai 75,25%

dibandingkan tahun 2004, kenaikannya sebesar Rp

1.972.944,83 juta perbulan. Sedangkan pada tahun 2007 rata-rata pembiayaan mudharabah naik sebesar 10,49% menjadi Rp. 2.180.057,42 juta perbulan. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan perhatian Bank Muamalat Indonesia untuk

memberikan pembiayaan kepada UKM sejalan dengan waktu meningkat dengan relatif cukup tinggi. TABEL 4.3 Pembiayaan rata-rata Mudharabah UKM Perbulan (Juta Rupiah) Tahun Pembiayaan rata-rata/ bulan 2003

113.997,58

2004

1.125.782,33

2006

1.972.944,83

2007

2.180.057,42

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia c. Pembiayaan UKM Murabahah Bank Muamalat Indonesia Pembiayaan murabahah mengalami peningkatan yang besar pada tahun 2004, sekalipun tahun 2003 terjadi kecenderungan perubahan yang stabil. Di awal tahun 2006 cenderung mengalami penurunan, namun di pertengahan tahun 2006 sampai dengan Desember 2007 mengalami peningkatan kembali. Hal ini menunjukan bahwa penyaluran pembiayaan untuk UKM semakin meningkat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007.

Gambar 4.10 Pembiayaan Murabahah UKM Januari 2003 - Desember 2007 (Juta Rupiah) 3000000

Pembiayaan

2500000 2000000 1500000 1000000 500000 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 Bulan

Tidak berbeda dengan pembiayaan musyarakah dan murabahah UKM yang dikeluarkan Bank muamalat Indonesia, bahwa rata-rata pembiayaan murabahah juga terjadi peningakatan lebih dari 100% pada tahun 2004 sebesar Rp 1.424.029,42 juta perbulan, dibandingkan dengan tahun 2003 yaitu Rp 141.495,83 juta perbulan, Pada tahun 2006 peningkatan rata-rata pembiayaan hanya mencapai 14,22% dengan nominal Rp 1.626.656,25 juta perbulan. Sedangkan pada tahun 2007 peningkatan lebih tinggi mencapai 37,13% yaitu Rp 2.230.670,50 juta perbulan. Semua ini menunjukan bahwa peningkatan perhatian Bank Muamalat Indonesia untuk membiayai UKM dari waktu ke waktu meningkat.

TABEL 4.4 Pembiayaan rata-rata Murabahah UKM Perbulan Tahun

(Juta Rupiah) Pembiayaan rata-rata/bulan

2003

141.495,83

2004

1.424.029,42

2006

1.626.656,25

2007

2.230.670,50

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Secara garis besar dapat terlihat bahwa pada awalnya perhatian, Bank Muamalat Indonesia kepada UKM relatif masih kecil, tetapi dari tahun ke tahun tampaknya perhatian tesebut semakin meningkat, terutama sejak awal tahun 2004, meski pada tahun berikut mengalami penurunan dan peningkatan kembali yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah memberikan perhatian lebih kepada UKM. Selain itu mengindikasikan juga bahwa Bank Muamalat Indonesia menjalankan fungsi sosialnya dengan cara meningkatkan pembiayaan yang dikeluarkan untuk UKM. D. Pendapatan Bank Muamalat Indonesia Pendapatan BMI yang berasal dari pembiayaan musyarakah, mudharabah dan murabahah sejak tahun 2003 sampai dengan September 2007 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa kinerja profitabilitas Bank Muamalat Indonesia semakin baik. Kecenderungan peningkatan pendapatan Bank Muamalat Indonesia sebagaimana gambar 4.11. Pada gambar di bawah terlihat bahwa peningkatan pendapatan terus terjadi sejak tahun 2003. Akan tetap, peningkatan yang lebih besar tejadi pada tahun 2004. kondisi ini sejalan dengan kecenderungan peningkatan pembiayaan yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia, hal ini menunjukan adanya hubungan yang positif antara pembiayaan dan pendapatan. Gambar 4.11 Pendapatan Bank Muamalat Indonesia (Juta Rupiah)

1200000

Pendapatan

1000000 800000 600000 400000 200000 0 1

2

3

4

5

Tahun

Pendapatan pada tahun 2003 Rp 291.647 juta, pada tahun 2004 pendapatan Bank Muamalat Indonesia naik 64,13% menjadi Rp 478.702 juta, tahun 2005 naik mencapai 55,77% yaitu Rp 745.701 juta, tahun 2006 naik 32,33% yaitu Rp. 986.786 juta, sedangkan pada bulan September 2007 dibandingkan dengan bulan September 2006 mengalami kenaikan mencapai 10,33%, yaitu pada september 2006 Rp. 700.032 juta dan September 2007 Rp. 772.377 juta.

TABEL. 4.5 Pendapatan Bank Muamalat Indonesia (Juta Rupiah) TAHUN PENDAPATAN 2003

291.647

2004

478.702

2005

745.701

2006

986.786

September 2007

772.377

Sumber: Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia

Sekalipun demikian terlihat bahwa setelah mengalami peningkatan pendapatan yang tinggi, pada tahun 2004 terjadi kecenderungan perolehan pendapatan yang stabil atau tidak mengalami peningkatan kembali, dan bahkan mengalami penurunan. Meski secara nominal mengalami kenaikan akan tetapi secara prosentase mengalami penurunan. Hal ini kiranya perlu menjadi perhatian Bank Muamalat Indonesia agar mempu untuk kembali meningkatkan pendapatan pada waktu ke waktu. E. Proporsi Pembiayaan UKM dan Non UKM Untuk melihat bagaimanakah Bank Muamalat Indonesia memperhatikan UKM, maka indikator yang penting untuk dilihat antara lain seberapa besar proporsi pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia kepada UKM. Untuk melihat kondisi tersebut, berikut akan dianalisis mengenai proporsi pembiayaan berdasarkan jenis pembiayaan.

Proporsi rata-rata pembiayaan musyarakah Bank Muamalat Indonesia untuk UKM tahun 2003 – 2007 adalah 36%, sedangkan untuk Non UKM sebesar 64% (lihat gambar 4.13). Sepanjang tahun 2003, pembiayaan musyarakah kepada UKM relatif masih kecil. Dengan kata lain, pembiayaan musyarakah terhadap kelompok Non UKM jauh lebih tinggi. Akan tetapi pada tahun 2004, pembiayaan musyarakah untuk UKM meningkat sangat besar, bahkan dalam beberapa bulan proporsi pembiayaan untuk UKM mencapai 100% (lihat gambar 4.12). Hal tersebut dapat disebabkan karena usaha Non UKM tidak ada yang membutuhkan pembiayaan musyarakah pada tahun 2004, tetapi juga dapat disebabkan karena kebijakan Bank Muamalat Indonesia untuk lebih memprioritaskan UKM. Akan tetapi apapun alasannya, dengan melihat kondisi ini paling tidak Bank Muamalat Indonesia telah memprioritaskan pembiayaan kepada UKM pada tahun 2004.

Proporsi pembiayaan untuk UKM tahun 2006 dan tahun 2007 berbeda jauh dengan keadaan proporsi pembiayaan UKM di tahun 2004. Pada tahun 2006 dan tahun 2007 proporsi pembiayaan mengalami penurunan kembali (lihat gambar 4.12). Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor penyebab turunnya proporsi pembiayaan musyarakah untuk UKM. Salah satunya bisa disebabkan kelompok UKM kurang meminati pembiayaan musyarakah karena pembiayaan ini bersifat jangka panjang, tetapi juga dapat disebabkan karena kebijakan Bank Muamalat Indonesia yang tidak memprioritaskan UKM. Akan tetapi apapun alasannya dengan melihat kondisi ini dapat di ketahui bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak memprioritaskan UKM pada tahun 2006 – 2007. Atau dengan kata lain, Bank Muamalat Indonesia tidak mengambil risiko dengan tidak mengakomodasi kepentingan UKM. Gambar 4.12 Proporsi Pembiayaan Musyarakah UKM dan Non UKM Januari 2003 – Desember 2007

UKM

Non UKM

100% 80% 60%

Proporsi 40% 20% 0% 1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46

Bulan

Gambar 4.13 Proporsi Rata-rata Pembiayaan Musyarakah BMI Tahun 2003-2007 UKM

Non UKM

UKM 36%

Non UKM 64%

Proporsi pembiayaan mudharabah dari waktu ke waktu berbeda dengan proporsi pembiayaan musyarakah yaitu sejak tahun 2003, proporsi pembiayaan untuk

UKM relatif lebih kecil dibanding pembiayaan Non UKM. Akan tetapi sejak awal tahun 2004, 2006 sampai 2007, terjadi peningkatan proporsi yang sangat besar, bahkan dalam satu bulan di tahun 2004 mencapai 100% untuk pembiayaan mudharabah UKM (lihat gambar 4.14). Proporsi rata-rata pembiayaan mudharabah Bank Muamalat Indonesia untuk UKM tahun 2003 – 2007 sebesar 70% proporsi ini lebih besar dibandingkan Non UKM, sedangkan untuk Non UKM sebesar 30% (lihat gambat 4.15). Kebijakan yang dibuat Bank Muamalat Indonesia dengan memberikan proporsi pembiayaan mudharabah untuk UKM lebih besar dari kelompok Non UKM, kembali menunjukan bahwa perhatian Bank Muamalat Indonesia kepada UKM telah besar sejak tahun 2004, 2006 hingga tahun 2007. Gambar 4.14 Proporsi Pembiayaan Mudharabah UKM dan Non UKM Januari 2003 – Desember 2007

UKM

Non UKM

100% 80% 60% Proporsi 40% 20% 0% 1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 Bulan

Gambar 4.15 Proporsi Rata-rata Pembiayaan

Mudharabah BMI Tahun 2003-2007 UKM

Non UKM

Non UKM 30%

UKM 70%

Pola komposisi pembiayaan murabahah tidak berbeda dengan pola yang di tunjukan pembiayaan mudharabah, yaitu pada tahun 2003 proporsi pembiayaan untuk UKM masih kecil dibandingkan dengan proporsi pembiayaan untuk Non UKM. Pada tahun 2004,

2006 sampai 2007, proporsi pembiayaan untuk UKM

meningkat sangat besar. Proporsi rata-rata pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia untuk UKM tahun 2003 – 2007 sebesar 53% proporsi ini lebih besar dibandingkan Non UKM, sedangkan untuk Non UKM sebesar 47% (lihat gambar 4.17). Hal ini kembali membuktikan bahwa Bank Muamalat Indonesia mengambil kebijakan dengan memberikan proporsi pembiayaan UKM lebih besar, serta menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2004 memberikan perhatian lebih kepada kelompok UKM.

Gambar 4.16 Proporsi Pembiayaan Murabahah UKM dan Non UKM Januari 2003 - Desember 2007 UKM

Non UKM

100% 80% 60% Proporsi

C

40% 20% 0%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 Bulan

Gambar 4.17 Proporsi Rata-rata Pembiayaan Murabahah BMI Tahun 2003-2007 UKM

Non UKM 47%

Non UKM

UKM 53%

Dari gambar ketiga proporsi yang telah dianalisis diatas, serta analisis mengenai pertumbuhan pembiayaan rata-rata perbulan, telah terbukti bahwa khusus sejak tahun 2004, 2006 dan 2007, Bank Muamalat Indnesia telah memberikan porsi yang besar kepada pembiayaan UKM. Akan tetapi proporsi pembiayaan musyarakah di tahun 2006-2007 untuk UKM kembali turun, hal ini menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia kurang memperhatikan pembiayaan musyarakah untuk UKM.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN Berdasarkan perumusan masalah yang dibuktikan dengan mengadakan penelitian dan analisa data, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Berdasarkan penelitian lapangan prosedur dan proses pembiayaan Bank Muamalat Indonesia dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya yaitu dengan langkah-langkah berikut : (1) Nasabah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peihak Bank Muamalat Indonesia. (2) Account Manager mengadakan survey langsung ketempat nasabah. (3) Account Manager mempresentasikan usulan pembaiyaan (UP) nasabah kepada komite pembiayaan, apabila layak maka UP tersebut diterima, akan tetapi apabila tidak layak maka UP tersebut tidak diterima. (4) Apabila disetujui Account Manager membuat offering latter yang telah ditanda tangani oleh direksi/ pemimpin cabang/ kepala divisi yang kemudian mencairkan dana kepada nasabah. UP nasabah yang ditolak seluruh dokumen dikembalikan kepada nasabah dan disertai surat penolakan. (5) Nasabah yang telah menerima pembiayaan wajib mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 2. Berdasarkan komposisi pembiayaan UKM pertumbuhan pembiayaan rata-rata perbulan sebagai berikut : (1) Pada pembiayaan musyarakah untuk UKM tahun

2004 naik lebih dari 100% sebesar Rp 143.554,92 juta perbulan, dibandingkan tahun 2003 yaitu Rp 1.477,92 juta perbulan. Sedangkan pada tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 52,30% dibandingkan tahun 2004 menjadi Rp 68.463,08 juta perbulan. Sedangkan tahun 2007 peningkatan lebih dari 100% terjadi kembali menjadi Rp 280.683,67 juta perbulan. (2) Pada pembiayaan mudharabah untuk UKM pada tahun 2004 juga terjadi peningkatan lebih dari 100% sebesar Rp 1.125.782,33 juta perbulan, dibandingkan tahun 2003 yaitu Rp 113.997,58 juta perbulan. Pada tahun 2006 mengalami peningkatan 75,25% dibandingkan tahun 2004 menjadi Rp 1.972.944,83 juta perbulan. Sedangkan pada tahun 2007 mengalami kenaikan 10,49% menjadi Rp 2.180.057,42 juta perbulan. (3) Pada pembiayaan murabahah untuk UKM tahun 2003 adalah Rp 141.495,83 juta perbulan, pada tahun 2004 naik lebih 100% sebesar Rp 1.424.029,42 juta perbulan. Pada tahun 2006 naik mencapai 14,22% dibandingkan tahun 2004 menjadi Rp 1.626.656,25 juta perbulan. Sedangkan tahun 2007 peningkatan sebesar 37,13% menjadi Rp 2.230.670,50 juta perbulan. Secara garis besar pertumbuhan pembiayaan rata-rata UKM meningkat dari waktu ke waktu. 3. Proporsi pembiayaan UKM dan berdasarkan jenis pembiayan sebagai berikut : (1) Proporsi pembiayaan musyarakah UKM pada tahun 2003 relatif kecil rataratanya hanya mencapai 7%, tahun 2004 meningkat menjadi 75% ini mengartikan bahwa Bank Muamalat Indonesia membuat kebijakan untuk memprioritaskan

UKM. Namun proporsi UKM pada tahun 2006-2007 menurun sangat signifikan. Proporsi pembiayan UKM pada tahun 2006 rata-rata hanya mencapai 15%, sedangkan pada tahun 2007 mencapai 30%. Hal ini kembali menunjukan bahwa pada tahun 2006-2007 Bank Muamalat Indonesia tidak memprioritaskan UKM dengan jenis pembiayaan musyarakah. (2) Proporsi pembiayaan mudharabah untuk UKM sepanjang tahun 2003 relatif kecil, namun sejak tahun 2004,2006 dan 2007 proporsi pembiayaan meningkat. Proporsi pembiayaan UKM pada tahun 2004 mencapai 85%, tahun 2006 mencapai 83% dan tahun 2007 mencapai 92%. Hal ini menunjukan kembali Bank Muamalat Indonesia membuat kebijakan dengan memberikan proporsi pembiayaan lebih besar dibandingkan Non UKM, mengartikan bahwa Bank Muamalat Indonesia berpihak kepada UKM. (3) proporsi pembiayaan murabahah UKM tahun 2003 hanya mencapai 13%. Namun sejak tahun 2004 proporsi pembiayaan UKM meningkat menjadi 86%, tahun 2006 proporsi pembiayaan mudharabah UKM 52%, dan tahun 2007 mencapai 62%. Hal ini menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia berpihak kepada UKM dengan membuat kebijakan memberikan proporsi pembiayaan yang lebih besar untuk UKM dibandingkan proporsi pembiayaan untuk Non UKM. 4. Pendapatan

Bank

Muamalat

Indonesia

dari

pembiayaan

musyarakah,

mudharabah dan murabahah dari waktu ke waktu meningkat, meski pembiayaan yang dikeluarkan juga meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa antara pembiayaan dengan pendapatan mempunyai dampak yang positif, terbukti

dengan meningkatnya pembiayaan yang dikeluarkan, pendapatan Bank Muamalat Indonesia juga meningkat. 5. Skema aplikasi perbankan dari al- Musyarakah, al- Mudharabah dan alMurabahah dapat digambarkan sebagai berikut:

Skema al-Musyarakah Bank Syariah Parsial

Nasabah Parsial : Assset Value

PROYEK USAHA

KEUNTUNGAN

Bagi hasil keuntungan sesuai Porsi kontribusi model (nisbah)

Skema al-Mudharabah PERJANJIAN BAGI HASIL

Nasabah (Mudharib)

KEAHLIAN/ KETRAMPIL

Bank (Shahibul Maal)

Modal 100%

PROYEK / USAHA

Nisbah X%

PENBAGIAN KEUNTUNGAN

Nisbah Y%

Skema Bai’al-Murabahah

Negosiasi & Persyaratan

1

2

Akad Jual Beli

BANK

NASABAH 6

Bayar

5 3 Beli

SUPLIER PENJUAL

4

Kiri

Terima Barang & Dokumen

6. Kebijakan yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia terhadap UKM adalah dalam hal penanaman dana mikro Bank Muamalat Indonesia menggunakan

pola linkage kepada BPRS, dengan tujuan agar pengusaha mikro, kecil dan menengah dapat menggunakan fasilitas pembiayaan yang tersedia di BMI. Pola linkage yang digunakan adalah Executing, Joint Financing dan Channelling. Selain itu dalam penyaluran dana CSR BMI menjalin kerja sama dengan BMM menjalankan program KUM3 (Komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid). 7. Pola linkage merupakan solusi yang diberikan bank dalam hal ini Bank Muamalat Indonesia dalam pemberian fasilitas pembiayaan bagi UKM, sehingga UKM bisa lebih mudah dalam memenuhi aspek legalitas dalam pembiayaan.

B. SARAN-SARAN Sebagai program perbaikan kedepan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut 1. Karena pembiayaan yang dikeluarkan Bank Muamalat Indonesia dapat meningkatkan pendapatan, maka Bank Muamalat indonesia harus terus menjaga hubungan baik kepada nasabah dan mengetahui perkembangan usaha nasabah. 2. Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia hendaknya menjalankan fungsi sosialnya dengan cara selalu memprioritaskan pembiayaan kepada UKM.

3. Meningkatkan kerja Account Manager karena AM adalah pihak yang selalu berhubungan dengan nasabah, jadi AM yang paling mengerti bagaimana keadaan nasabah yang sebenarnya. 4. Untuk menarik minat para nasabah, Bank Muamalat Indonesia harus lebih meningkatkan promosi dan melahirkan produk-produk yang menarik dan inovatif. 5. Sebagai pemasukan kedepan Bank Muamalat Indonesia agar selalu beruraha menggunakan instrumen syariah dalam setiap membuat kebijakan, sebab instrumen syariah tidak hanya menata keuntungan pemilik modal melainkan pengelola modal dalam hal ini adalah UMKM.

DAFTAR PUSTAKA Al- quran dan Hadits Amin, Hasan, Dasar- Dasar Ekonomi Perusahaan, Jakarta: Pradnya Paratama,1976. An- Nabhani, Taqayuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alterbatif, Surabaya: Risalah Gusti, 1996. Antonio, M. Syafi’i, Bank Syariah Dari Teoti Kepraktik, Jakarta: Gema Insani, 2001. Antonio, M. Syafi’i, Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikia, Jakarta: Tazkia Institute, 1999. Arifin, Zainul, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, Cet. Ke- III. Chapra, M. Umer, Masa Depan Ilmu Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. Ke- I. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, Cet. Ke-III. Firdaus, Rahmat dan Maya Ariyanti, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Toeri, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit, Bandung: ALFABETA, 2004. Hafsah, Muhammad Ja’far, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000. Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Ismawan, Indra, Sukses di Era Ekonomi Liberal, Bagi Koperasi Perusahaan Kecil Menengah, Jakarta: Grasindo, 2001. Jogiyanto, Metodelogi Penelitian bisnis: salah Kaprah dan pengalamanPengalaman, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2004.

Jurnal KUKM, Genjot Sektor UMKM dengan Kredit Usaha Rakyat, Edisi November 2007. Karim, Adiwarman .A, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia Mannan, M. Abdul, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997. Partomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono, Ekonomi Skala Kecil/ menengah dan Koperasi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, Cet. Ke- II. Peraturan Perundang-Undangan Usaha Kecil Dan Waralaba, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007, Cet. Ke- I. Republika, Upaya Meningkatkan Aksesibilitas UMKM terhadap Perbankan, Kamis 11 Desember 2003. Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan, edisi IV, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1995. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survey, Jakarta: LP3ES, 1995, Cet. Ke- II. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Tambunan, Tulus T.H, Usaha Kecil dan Menengah Di Indonesia, Beberapa Isu Penting, Jakarta: Salemba, 2002. Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah, Jakarta: Djambatan, 2001. Usman, Marzuki, Kiat Sukses Pengusaha Kecil, Jakarta: Jurnal Keuangan dan Moneter dan Institut Banker Indonesia, 1998. Zulkifli, Sunarto, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

Lampiran 2 Pembiayaan Total Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Musyarakah 20393 20403 21153 21181 21201 22184 21642 21621 23990 24533 29298 36423 36942 44330 85749 122590 0 175004 0 198091 216485 231050 277810 372733 378995 379869 392389 435594 451322 526318 529690 529653 529453 535019 544808 497880 501429 494777

Mudharabah 483642 485669 522273 530054 545989 573229 607877 645230 681482 724766 772156 787560 824359 853921 931031 1065334 1363534 1336962 1576823 1438642 1486804 1553652 1558059 1606733 1602122 1638946 1689439 1782612 1843674 1899550 1954391 2038992 2104419 2190001 2174498 2156136 2129337 2125468

Murabahah 951814 966368 1013673 1015795 1042529 1070091 1094418 1171726 1133003 1219257 1235938 1290553 1280159 1335112 1358007 1446689 1534796 1612725 1658546 1744232 1821290 1896807 1925059 1900860 1895483 1957934 2067765 2161368 2346979 2403011 2568098 2767942 2800616 2905357 2932868 2950956 2885980 2897309

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

524992 495475 0 0 473633 0 0 454033 421562 475267 475617 523148 466847 760030 1040192 1054084 1221812 1346298 1433152 268066 1675504 1783074

2133176 2138087 2664358 2687182 2220857 2682020 2753335 2309877 2286114 2289208 2220897 2191605 2199768 2276909 2256726 2307569 2341108 2367092 2400371 3302336 2387361 2368207

2942202 2996071 3104608 3237897 3135841 3231129 3276947 3275106 3299863 3122043 3035649 3040959 3034817 3167567 3394219 3629865 3765471 3908209 4055053 4069748 4149873 4064004

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 3 Pembiayaan UKM Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Musyarakah 5832 5777 470 466 461 630 489 625 793 857 851 484 477 43930 85304 122145 0 174810 0 198091 216441 231006 277766 372689 67845 79383 72747 76866 0 0 121562 0 0 127104 132935 143115 143415 151624

Mudharabah 87993 87837 90878 92441 101171 112400 117190 125651 116655 128376 147403 159976 169461 802558 860925 963179 1215584 1184324 1414017 1438642 1308735 1368463 1380114 1403386 1510684 1547107 1511738 1526690 2193765 2227219 2124237 2245508 2280459 2187472 2165617 2154842 2101032 2067436

Murabahah 113492 114074 116595 125171 129550 143963 151804 149421 155866 169613 177634 150767 140654 1250209 1267915 1345372 1417250 1491351 1524168 1597396 1667900 1789355 1809087 1787696 988391 831603 840594 977317 1883988 1922150 1910348 1958263 1981129 2051740 2105112 2069240 2055067 2057728

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

133965 168515 191389 192901 263447 336812 432821 195658 539472 618185

2063092 2076230 2124856 2194713 2225413 2247695 2288678 2258903 2268890 2243751

2028913 2043561 2136315 2242737 2311298 2345170 2385140 2390404 2414521 2357192

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 1 Jumlah Nasabah UKM Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Musyarakah 8 8 7 7 7 7 6 7 8 8 8 5 4 23 30 42 0 54 0 149 54 53 54 59 45 46 46 56 0 0 153 0 0 161 166 170 172 181

Mudharabah 535 544 564 575 603 637 653 673 620 645 807 842 855 2151 2763 3512 563 6491 7283 22763 9015 8240 8761 7360 12226 12265 12171 11739 13361 8541 8547 8766 8944 8910 8936 9091 9026 9071

Murabahah 1689 1351 1387 1423 1471 1490 1527 1532 1574 1618 2229 2226 2220 6126 5686 5894 6148 6290 6399 6700 6909 7821 8039 9212 10295 10409 10584 10913 18447 18895 19324 19395 19753 20368 20585 20706 20903 21492

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

150 172 197 234 382 610 916 966 1431 1792

9181 9261 9306 9539 9683 9906 10136 10086 10221 10283

21792 22516 22618 23579 23984 24607 24516 25633 25487 25948

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 4 Proporsi Pembiayaan Musyarakah UKM dan Non UKM Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

UKM 29% 28% 2%

Non UKM 71% 72% 98%

2% 2% 3% 2% 3% 3% 3% 3% 1% 1% 99% 99% 100% 0% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 14% 16% 14% 16% 0% 0% 26% 0% 0% 28% 32% 30% 30%

98% 98% 97% 98% 97% 97% 97% 97% 99% 99% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 86% 84% 86% 84% 0% 0% 74% 0% 0% 72% 68% 70% 70%

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

29% 29% 22% 18% 18% 22% 25% 30% 73% 32% 35%

71% 71% 78% 82% 82% 78% 75% 70% 27% 68% 65%

Rata- rata

32%

56%

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 5 Proporsi Pembiayaan Mudharabah UKM dan Non UKM Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

UKM 18% 18% 17% 17% 19% 20% 19% 19% 17% 18% 19% 20% 21% 94% 92% 90% 89% 89% 90% 100% 88% 88% 89% 87% 71% 73% 71% 71% 82% 83% 96% 84% 83% 95% 95% 94% 95% 94%

Non UKM 82% 82% 83% 83% 81% 80% 81% 81% 83% 82% 81% 80% 79% 6% 8% 10% 11% 11% 10% 0% 12% 12% 11% 13% 29% 27% 29% 29% 18% 17% 4% 16% 17% 5% 5% 6% 5% 6%

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Rata- rata

94% 91% 94% 95% 95% 95% 95% 68% 95% 95% 70%

6% 9% 6% 5% 5% 5% 5% 32% 5% 5% 30%

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 6 Proporsi Pembiayaan Murabahah UKM dan Non UKM Bulan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

UKM 12% 12% 12% 12% 12% 13% 14% 13% 14% 14% 14% 12% 11% 94% 93% 93% 92% 92% 92% 92% 92% 94% 94% 94% 34% 29% 29% 33% 61% 59% 61% 61% 60% 63% 64% 66% 68% 68%

Non UKM 88% 88% 88% 88% 88% 87% 86% 87% 86% 86% 86% 88% 89% 6% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 6% 66% 71% 71% 67% 39% 41% 39% 39% 40% 37% 36% 34% 32% 32%

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Rata- rata

67% 65% 63% 62% 61% 60% 59% 59% 58% 58% 53%

33% 35% 37% 38% 39% 40% 41% 41% 42% 42% 47%

Sumber: Komposisi Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 7 USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) No. 1

JENIS USAHA MIKRO

2

USAHA KECIL (KUK)

3

USAHA MENENGAH (UMKM)

KRITERIA a. Usaha produktif b. Usaha yang dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin (sesuai dengan kriteria BPS) dengan ciri-ciri : ™ Dimiliki oleh keluarga ™ Mempergunakan teknologi sederhana ™ Memanfaatkan sumber daya lokal ™ Lapangan usahanya mudah dimasuki dan ditinggalkan a. Usaha Produktif b. Kekayaan bersih maksimum Rp. 200 juta di luar tanah dan bangunan tempat usaha atau total penjualan Rp 1 miliar/tahun c. milik WNI d. Berdiri sendiri dan bukan cabang atau anak perusahaan dari usaha besar e. bentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum a. Usaha produktif b. Kekayaan bersih maksimum Rp. 200 s.d Rp 10 miliar/tahun luar tanah dan bangunan tempat usaha c. milik WNI d. Berdiri sendiri dan bukan cabang atau anak perusahaan dari usaha besar e. bentuk usaha perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

PLAFOND Maks Rp 50 juta

diatas Rp 50 juta s.d Rp 500 juta

a. MOU BI-m b. PBI No. 3/1 tentang Pro

a. UU No. 9 ta b. PBI No. 3/2 c. MOU BI-M

a. Inpres No. b. MOU BI-M Rp 500 juta s.d Rp 5 miliar

Sumber : Bank Muamalat Indonesia