SISTEM PENGELOLAAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA BANK MUAMALAT PEKANBARU

SISTEM PENGELOLAAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA BANK MUAMALAT PEKANBARU SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Komunikasi Islam Pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Oleh: AGUS PRABOWO NIM. 10945007853

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 2013

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “SISTEM PENGELOLAAN EKONOMI SYARIAH DALAM MENYALURKAN PEMBIAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) PADA BANK MUAMALAT PEKANBARU” Dalam kegiatan ekonomi, persoalan yang sering dihadapi pelaku para pengusaha adalah persoalan modal usaha. Persoalan ini paling sering dijadikan alasan ketika usaha yang dijalankan oleh seseorang sudah bisa berkembang atau kegiatan penghasilan usahanya tidak bisa berkembang dan meningkat, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat dibutuhkan dalam membantu kelangsungan usaha dalam masyarakat kecil maupun menengah, agar dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membangun dan mengembangkan usahanya. Baik dalam bentuk fasilitas modal usaha bagi masyarakat yang membutuhkan dana yaitu melalui pembiayaan yang sedapat mungkin dengan adanya pembiayaan ini dapat membantu peningkatan usahanya dan kesejahteraan masyarakat di Pekanbaru. Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah. Penelitian ini bersifat lapangan (field research) yang dilakukan di Bank Muamalat Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9 orang karyawan yang membidangi pembiayaan, dikarenakan populasi hanya 9 orang, maka 9 orang itulah digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Sampel di tentukan dengan menggunakan Purposive Sampling. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yaitu data diperoleh langsung dari lapangan berupa wawancara dengan karyawan yang membidangi masalah pembiayaan, dan sumber data skunder yaitu di peroleh dari informasi yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan penulis teliti. Setelah penulisan ini dilakukan dan dianalisis, maka dapatlah diketahui bahwa Sistem Pengelolaan Ekonomi Syari’ah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru, dilakukan dengan cara sistem Mudharabah, dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Muamalat dapat membantu pengembangan usaha para nasabah, dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat dimasa yang akan datang, serta mengurangi kemiskinan masyarakat khususnya yang berada di Pekanbaru, dan memperluas kesempatan kerja bagi usaha kecil maupun menengah.

i

KATA PENGANTAR     Puji syukur senantiasa penulis persembahkan kehadirat Allah SWT. Atas rahmat taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Pengelolaan Ekonomi Syari’ah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru”. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjugan alam nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulisan skripsi ini terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan serta bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan

terima kasih yang setinggi-tingginya

kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. H.M Nazir selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2.

Bapak Prof. Dr. Amril Mansur, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

3.

Bapak Drs H. Zasri M. Ali MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah.

4. Bapak Zulkarnaini, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah. 5. Bapak Drs H. Zasri M. Ali MM, dan Toni Hartono M.Si selaku pembimbing yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran.

ii

6.

Seluruh Bapak-Ibu Dosen, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang telah memberikan ilmu, mengajarkan, membimbing penulis selama mengenyam dibangku perkuliahan. Dan juga karyawan/I Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan dalamn administarsi.

7.

Ibu Staf Personalia Bank Muamalat Pekanbaru yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelseaikan skripsi.

8.

Yang teristimewa buat kedua orangtuaku Ayahnda dan Ibunda (Santosa dan Samsinar) , dan juga tidak terlupakan kepada Om ku Syahrudin dan Istrinya Samsidar sebagai sosok pahlawan dalam hidup penulis yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk membesarkan serta mendidik penulis, sehingga saatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9.

Kepada seluruh sahabat-sahabt KKN, Rika Gusnita, Noni, Wahyu Dwi Andika, M. Ikhwan, Wahyudi, Hermawan, Niki Andriani, Ari. Serta sahabat Kos Suparta, Rizal Abeng, Junaidi, Nurdin, Dedi Alif, Adi Saputra, Aditiya, Hermawan, Afrizal Arifin serta Syahri Kismanto yang sama-sama berjuang bergadang dalam menyelesaikan skripsi ini sampai larut malam.

10. Kepada seluruh sahabat-sahabatku tercinta, Ahmad Rianto, M. Ikhwan, Riska Abdullah, Ira Maya Sofiana, M. Adi Wahyudi, Siti Fatimah, Iis Ardila, Eli Suwanti, Khoiri Salam, M. Nurhadi Saputra, Mafari Afrizal, Hermawan, Farida Hanom, Tri Utami, Pipir Romadi, Jasnimar, Riyo, Riyan Randa,

iii

Mudiayanti, M. Hambali, M. Zainal Arifin terimakasih banyak dukungan dan motivasinya. Semoga semua bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak memiliki kekurangan baik dari segi teknis maupun konsep penyusunan. Oleh karena itu, kritik dan masukan dari berbagai pihak sangatlah diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.

Pekanbaru,

April 2013

Penulis,

AGUS PRABOWO NIM. 10945007853

iv

DAFTAR ISI ABSTRAK....…………………………………………………………………..

i

KATA PENGANTAR………………………………………………………...

ii

DAFTAR ISI…………………………………………………………………..

v

BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………

1

A. Latar Belakang………………………………………………………….

1

B. Alasan Pemilihan Judul…………………………………………………

5

C. Penegasan Istilah………………………………………………………..

6

D. Permasalahan……………………………………………………………

7

1. Identifikasi Masalah…………………………………………………

8

2. Batasan Masalah…………………………………………………….

8

3. Rumusan Masalah…………………………...………………………

8

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian………………………………………..

8

1. Tujuan Penelitian……………………………………………………

8

2. Kegunaan Penelitian………………………………………………..

9

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional……………………………

10

1. Kerangka Teoretis…………………………………………………..

10

2. Konsep Operasional………………………………………………...

30

G. Metode Penelitian…...………………………………………………….

32

1. Lokasi Penelitian…………………………………………………...

32

2. Subjek dan Objek Penelitian ……………………………………….

32

3. Populasi dan Sampel………………………………………………..

33

4. Sumber Data………………………………………………………..

33

5. Teknik Pengumpulan Data…………………………………………

34

6. Teknik Analisis Data……………………………………………….

34

7. Sistematika Penulisan………………………………………………

34

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN…….....……...……………

37

A. Sejarah Singkat Perusahaan...…………………………..........................

37

B. Visi, Misi Bank Muamalat Pekanbaru...………………………………..

42

C. Struktur Organisasi Bank Muamalat Pekanbaru....……………………..

42

BAB III PENYAJIAN DATA...................................................…………... .... A. Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru..........

49

B. Faktor yang Mempengaruhi terlaksananya Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru ……………………................

59

BAB IV ANALISIS DATA………........………………………………….......

58

A. Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru..........

64

B. Faktor yang Mempengaruhi terlaksananya Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah(UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru…...……………………………………

71

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan……………………………………………………………..

74

B. Saran……………………………………………………………………

75

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………

77

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Ramburambu hukum yang dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur’an, Hadits, peraturan perundang-undangan (ijtihad kolektif), ijma, qias, istishan, maslahat, mursalah, mencari rezki yang halal lagi baik, tidak mengunakan cara bathil, tidak berlebih-lebihan, tidak menzholimi, menjauh dari unsur riba, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infaq dan shadaqah, maupun istilah lainya dalam teori-teori hukum Islam (Sholahuddin, 2007: 30). Selain itu, hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainya dalam melakukan aktivitas memenuhi kebutuhannya memenuhi unsur kesamaan bila dijadikan Al-Quran dan Hadits sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Ali, 2008: 1). Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan keinginannya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Terpenuhinya kebutuhan yang bersifat material, seperti sandang, papan, pangan, rumah, dan kekayaan lainnya, dewasa ini lebih banyak mendapatkan perhatian dalam ilmu ekonomi. Terpenuhinya kebutuhan material inilah disebut dengan sejahtera. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan manusia

1

menghadapi kendala pokok yaitu, kurangnya sumber daya yang bisa digunakan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut (Misanam, 2009: 1). Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spritual menghendaki pembangunan moral, pemuasan kebutuhan materi menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata sehingga kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (Chapra, 2000: 8). Dalam keseharian, kehidupan ekonomi senantiasa akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang dapat menghalangi manusia untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Kejadian tersebut menuntut manusia untuk mencurahkan segala daya kreativitas, meluangkan waktu, dan membelanjakan uang untuk menghilangkan kesulitan tersebut. Mengakui adanya relativitas kelangkaan barang bukan berarti menyatakan bahwa resources yang ada tidak mampu mencukupi terkadang dapat mencukupi terkadang tidak. Hal ini mungkin hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu. Dengan adanya kelangkaan barang membuat hidup lebih bermakna dan berarti. Fenomena tersebut merupakan hikmah ilahiah yang mendorong manusia untuk memakmurkan bumi dan menciptakan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Kondisi kelangkaan barang tersebut dapat dijadikan momen untuk menguji keimanan dan kesabaran kita (Marthon, 2007: 38). Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 27 yang berbunyi.

2

                    Artinya “ dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat.”(Dapertemen Agama RI, 2009: 486).

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan. Manusia menginginkan kebahagiaan dan sejahtera dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya (Isanam, 2009: 11). Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda sebagian besar masyarakat pada saat ini. Banyak program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan, hasil yang dicapai tidak efisien dan tidak tepat sasaran. Di sisi lain, banyak yang belum mengerti bagaimana cara mengawali upaya penanggulangan kemiskinan tersebut. Berbagai forum, dari tingkat lokal hingga internasional, menggelar diskusi tentang kemiskinan yang intinya hanya satu yaitu, bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan. Untuk menyelesaikan persoalan ekonomi pada bangsa Indonesia yang telah selamat dari terpaan krisis ekonomi yang meluas menjadi krisis multidimensi, pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu telah menyusun agenda pembangunan nasional 2005-2009. Di bidang ekonomi ditetapkan tujuh agenda perbaikan yang meliputi: Perbaikan penciptaan kesempatan

kerja,

peningkatan

kinerja

dan

stabilitas

ekonomi

makro, 3

penghapusan kemiskinan, peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas, peningkatan rakyat terhadap layanan kesehatan, penghapusan ketimpangan dalam berbagai bentuk, perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup (Amalia, 2009: 2). Upaya mengentaskan kemiskinan ini dapat dilakukan, antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, di antaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktivitas. Arti penting UMKM tidak terbantahkan lagi karena ia merupakan penyumbang lapangan pekerjaan terbesar perekonomian masyarakat (Amalia, 2009 : 7). Dengan hal seperti itu Bank Syariah sangat berperan aktif dalam menghadapi masyarakat yang miskin dan yang ingin berwirausaha baik usaha mikro ataupun menengah, karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang bersandarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk operasional hadits Rasulullah SAW (Amalia, 2009:39). Salah satu persoalan mendasar, dalam upaya pengembangan dan penguatan di bidang Usaha Kecil Menengah pada masyarakat dan khususnya dalam bidang perdagangan baik dari sisi kelembagaannya maupun dari sisi bisnisnya adalah terbatasnya dukungan kebijakan dan kemauan pemerintah dalam membantu

4

terhadap kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan usahanya baik itu usaha kecil dan bahkan menengah. Bank Muamalat Indonesia merupakan salah satu dari beberapa lembaga keuangan Islam yang peduli serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan syarat yang mudah dengan demikian masyarakat dapat membuka usaha dan membesarkan usahanya, karena bank muamalat memberikan pelayanan dengan masyarakat pada zaman sekarang, khususnya umat Islam di Pekanbaru, agar harta benda mereka yang disimpan ke bank syariah dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan dana dan terbebas dari pengaruh riba. Dengan keberadaan bank syariah semakin terlihat eksistensinya yang ditandai dengan semakin meningkatnya penabung dan meningkatnya jumlah lembaga yang ingin membantu masyarakat yang mempunyai keahlian berwirausaha baik usaha kecil maupun menengah. Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru”

B.

Alasan Pemilihan Judul Adapun yang menjadi bahan pertimbangan dan alasan bagi penulis untuk

meneliti judul ini adalah:

5

1.

Masalah ini sangat menarik untuk diteliti, karena menyangkut upaya mengentaskan kemiskinan pada masyarakat saat ini yang dilakukan oleh Bank Muamalat.

2.

Adanya keinginan yang kuat untuk memahami secara jelas tentang sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat.

3.

Judul ini penulis angkat atas pertimbangan dan kemampuan penulis sendiri, karena terjangkau oleh penulis baik dari segi waktu, tempat dan biaya (sarana dan prasarana).

C. Penegasan Istilah Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalah pahaman tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, maka dipandang sangat penting buat penulis untuk memberikan pengertian pada istilah-istilah berikut: 1.

Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi atau setidak-tidaknya sistem yang sudah terwujud akan mendapat gangguan (Syafe’i, 2009: 1)

2.

Pengelolaan adalah penyebaran berbagai sumber daya yang ada di organisasi untuk mewujudkan tujuan strategis (Daft, 2010: 4).

6

3.

Ekonomi Syariah adalah melakukan suatu kegiatan ataupun perbuatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah, dan juga memiliki karateristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma’ruf nahi mungkar (Ali, 2008: 3).

4.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri (Amalia, 2009: 44).

5.

Bank Muamalat merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Alma, 2009 : 18).

D. Permasalahan 1.

Identifikasi Masalah Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut: a.

Bagaimana sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah di Bank Muamalat Pekanbaru?

b.

Apa saja yang dilakukan oleh Bank Muamalat dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah?

7

c.

Apa saja faktor yang mempengaruhi terlaksananya sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah di Bank Muamalat?

d.

Apa faktor yang menjadi kendala pengurus

Bank Muamalat dalam

menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah ? 2.

Batasan Masalah Agar tidak terjadi kesalah pahaman

dalam mengartikan judul

penelitin ini maka penulis memberikan batasan pada “ Sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru.” 3.

Rumusan Masalah Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Bagaimana sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah di Bank Muamalat Pekanbaru? b. Apa saja faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah di Bank Muamalat Pekanbaru?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah: 8

a.

Untuk

mengetahui

sistem

pengelolaan

ekonomi

syariah

dalam

menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah di Bank Muamalat Pekanbaru. b.

Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah di Bank Muamalat Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan dalam melaksanakan penelitian ini adalah: a.

Kegunaan Teoretis 1) Sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti-peneliti yang ingin mengetahui sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah. 2) Untuk lebih memaksimalkan keahlian penulis sebagai calon akademis yang

berupaya

meluahkan

ilmu

yang

telah

diperoleh

serta

menuangkanya ke dalam hasil penelitian. 3) Memperkaya khasanah kajian Ilmu manajemen dan ilmu ekonomi islam dalam upaya perkembangan keilmuan. 4) Sebagai bahan bacaan bagi Jurusan Manajemen Dakwah pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau. b.

Kegunaan Praktis

9

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengurus Bank muamalat dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat Pekanbaru 2) Hasil penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain. 3) Sebagai bentuk penambah wawasan bagi penulis dan pembanca tentang sistem ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah. 4) Sebagai prasyarat untuk memenuhi gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I) di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Kerangka Teoritis dan Konsep Operasional 1. Kerangka Teoritis a. Sistem Pengelolaan Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dengan teratur dan dengan unsur yang saling berhubungan satu sama lainya. Unsur-unsur tersebut juga saling mempengaruhi, dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan pemahaman semacam ini, maka kita bisa menyebutkan bahwa sistem itu merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan (Marimin, 2005: 1).

10

Sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Pengertian tersebut mencerminkan adanya beberapa bagian dan hubungan antara bagian, ini menunjukan kompleksitas dari sistem yang meliputi kerja sama antara bagian yang interdependen satu sama lain. Selain itu dapat dilihat bahwa sistem berusaha untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan ini menyebabkan timbulnya dinamika, perubahan-perubahan yang terus menerus perlu dikembangkan dan dikendalikan. Sifat-sifat dari suatu sistem antara lain: a. Pencapaian tujuan, orientasi pecapaian tujuan akan memberikan sifat dinamis kepada sistem, memberi cirri perubahan yang terus menerus dalam usaha mencapai tujuan. b. Kesatuan usaha, mencerminkan suatu sifat dasar dari sistem dimana hasil keseluruhan melebihi dari jumlah bagian-bagian atau sering disebut konsep sinergi. c. Keterbukaan terhadap lingkungan, lingkungan merupakan sumber kesempatan maupun hambatan pengembangan. d. Transformasi, merupakan proses perubahan input menjadi output yang dilakukan oleh sistem. e. Hubungan antar bagian, kaitan antara subsistem inilah yang akan memberikan analisa sistem suatu dasar pemahaman yang lebih luas (Marimin, 2005: 2) Jadi sistem itu kesatuan yang utuh dari kesatuan, yang saling ikat mengikat satu sama lain, bagian atau anak dari cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari

11

rangkaian selanjutnya begitulah seterusnya sampai pada bagian terkecil. Dan pengelolaan itu adalah suatu penyebaran berbagai sumber daya yang ada di organisasi untuk mewujudkan tujuan yang strategis. Pada umumnya pengertian manajemen itu adalah pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang lain untuk bekerja (Ali, 2008: 2). Penyebaran sumber daya dicerminkan dalam devisi kerja organisasi ke dalam departemen-departemen dan tugas khusus, garis mengkoordinasi tugastugas organisasi yang beragam. Sistem pengelolaan itu sangat penting karena merupakan suatu langkah yang utama untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya setelah merancang suatu perencanaan yang strategis. Dan juga proses pengelolaan itu nantinya akan menciptakan struktur organisasi yang menentukan bagaimana tugas-tugas akan dibagi dan sumber daya akan di sebarkan ( Daft, 2010: 4). b. Ekonomi Syariah Apabila merumuskan pengertian ekonomi syariah dalam persi undangundang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang N0. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berati perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, (Ali, 2008: 2). Dari pengertian ekonomi syariah diatas, dapat di pahami dan di rumuskan beberapa tujuan ekonomi syariah yaitu: a. Mensejahteraan ekonomi masyarakat dalam norma moral Islam (dasar agama).

12

b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Ekonomi syariah yang merupakaan bagian dari sistem perekonomian syariah, memiliki karateristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma’ruf nahi munkar yang berati mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Hal dimaksud, ekonomi syariah dapat dilihat dari 4 sudut pandang yaitu. 1. Ekonomi Ilahiyah (Ke-Tuhanan). Ekonomi ke-Tuhanan mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintahnya, yakni beribadah, dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama untuk mendapatkan ridho Allah (Ali, 2009: 3). 2. Ekonomi Akhlak Ekonomi akhlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan akhlak harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa mempedulikan orang lain (Ali, 2009: 3). 3. Ekonomi Kemanusiaan Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat “Khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan ia melaksanakan tugasnya. Melalui peranya

13

sebagai “khalifah” manusia wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi. 4. Ekonomi Keseimbangan Ekonomi keseimbangan adalah pandangan Islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akherat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzhalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, islam juga tidak menzholimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun penganut ajaran Islam sendiri seringkali tidak menyadari hal dimaksud. Hal itu terjadi karena masih berfikir dengan kerangka ekonomi kapitalis, karena berabad-abad dijajah oleh bangsa barat, dan juga bahwa pandangan dari barat selalu dianggap lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah (Ali, 2009: 3). Pada zaman permulaan Islam, lembaga bank belum dikenal. Namun munculnya lembaga penghimpun dan penyalur dana sebagai cikal bakal bank Islam atau bank Syariah sebagai lembaga perantara (intermediary institution). Pada masa perang zaman Rasullah SAW, beliau mendapatkan harta rampasan perang yang disebut ghanimah maupun harta rampasan dari negeri yang

14

ditaklukan tanpa melalui pertempuran disebut fai. Pada masa Perang Badar para sahabat Nabi berselisih paham tentang aturan pembagian harta tersebut sehingga turun firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 1 yang berbunyi:                     



Artinya “ mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul[593], oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."(Dapertemen Agama RI, 2009: 177).

Allah menjelaskan hukum pembagian harta yang diperoleh pada masa perperangan dan menetapkanya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain

itu,

Allah

memberikan

wewenang

kepada

Rasullah

untuk

membagikanya sesuai dengan pertimbangan beliau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Hal tersebut sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah ra dari Rasullah “Setiap negeri yang engkau taklukan tanpa pertempuran, maka engkau mendapat bagian atas harta rampasanya, dan setiap negeri yang engkau taklukan dengan pertempuran, maka seeperlima harta rampasanya untuk Allah dan Rasul-Nya, kemudian sisanya untuk kamu sekalian.” Dengan demikian, harta yang didapat pada masa perang tersebut menjadi hak baitul maal yang pengelolaanya dilakukan oleh Rasullah. Harta yang didapat pada masa perang oleh kaum muslimin pada zaman Rasullah, selesai pertempuran oleh Rasullah dibagikan sampai habis (Wangsawidjaja, 2012:4). Setiap individu diberikan kebebasan melakukan berbagai aktivitas ekonomi sejauh masih selaras dengan ketentuan syariat Islam. Islam melarang 15

riba karena riba tidak akan menciptakan keadilan. Kewajiban berzakat akan mencipta kesejahteraan sosial yang akan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Ini berarti Islam sangat memperhatikan masalah etika dalam perilaku ekonomi, karena tanpa etika(akhlak yang baik), teori ekonomi apa pun yang akan digunakan akan sulit mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan seperti terjadi pada konsep dan teori ekonomi liberal, sosialis dan pembangunan. Wujud sistem ekonomi Islam tersebut secara institusional diantaranya ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan Syariah yang membantu memberikan fasilitas pembiayaan untuk merubah perekonomian masyarakat serta sebagai antitesa terhadap sistem perbankan dengan memakai bunga yang nyaris gagal secara total, seperti realitas yang ada di Indonesia pada saat krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998 yang lalu (Iska, 2012: 4). Perbankan syarian mempunyai ciri-ciri dan sekaligus menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu: 1.

Market yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal, apalagi bank syariah tidak hanya nasabah nonmuslim.

2.

Bank syariah menggunakan cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi bukan sistem bunga sebagai imbalan terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan dimuka.

3.

Return yang diberikan kepada nasabah pemilik dana bank syariah lebih besar dari pada bunga deposito bank konvensional.

16

4.

Resiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dan bank syariah dan tidak mengenal selisih negatif (negativ spread.)

5.

Bank syariah tidak hanya memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerja sama atas dasar modal, prinsip jual beli, dan prinsip sewa.

6.

Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan.

7.

Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah (Alma, 2009 : 8). Perbankan syariah juga adalah suatu lembaga intermediary dan juga

menjalankan fungsi sosial sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 UU Perbankan syariah yang berbunyi: a. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat. c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkanya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (Wangsawidjaja, 2012: 14).

17

Disamping adanya UU Perbankan syari’ah, bank syariah juga memiliki dewan pengawas syari’ah(DPS) yang tujuannya untuk mengawasi aktivitas usaha LKS agar tidak menyimpang dari aturan syariah yang telah difatwakan DSN, dan bertanggung jawab memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah, dalam Pasal 32 ayat 1 UU No. 21/2008, dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi perbankan Syariah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dan dalam ayat 2 nya dinyatakan bahwa DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI). Praktik ekonomi Islam di Indonesia saat ini telah membawa trend baru yang dalam jangka panjang mengarah pada semakin pentingnya peran subperekonomian Islam di Indonesia. Pertama, praktik ekonomi Islam telah mampu memecah hambatan psikologis bahwa segala sesuatu yang “berbau syariah” tidak dapat diterapkan dalam ekonomi modern. Tujuan perbankan syariah di Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Begitu juga dengan tujuan penyaluran dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan syariah ini identik dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang adil dan seksama serta berupaya menjamin kekayaan tidak terkumpul

18

hanya pada satu kelompok saja, tetapi tersebar kepada seluruh masyarakat (Wangsawidjaja, 2012: 32). Dalam melakukan pembiayaan nasabah bersangkutan harus menyerahkan identitas pribadi dengan menggunakan KTP, identitas hukum diperlukan Akta Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru dan penerima kuasa. Verifikasi terhadap identitas tersebut dilakukan berdasarkan surat-surat asli yang bersangkutan dan masih berlaku, bank dapat menyimpan foto copy tersebut setelah dicocokkan dengan yang aslinya, foto copi tersebut diberi catatan dan diparaf oleh petugas bank. Begitu juga dengan legalitas dari kegiatan usaha calon nasabah penerima fasilitas, berupa izin perusahaan, seperti Surat Izin Tempat Usaha, dan Surat Izin Usaha Perdagangan apakah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan perusahaan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum (Wangsawidjaja, 2012: 107). Dari segi kegiatan usaha, baik BUS maupun BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha bank konvensional, yaitu meliputi 3 kegiatan utama: pertama dalam bidang pengumpulan dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Kedua menyalurkan dana atau melakukan pembiayaan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, ketiga pemberian jasa-jasa bank. Salah satu kegiatan usaha bank syariah yaitu menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito tabungan, atau bentuk lainya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Yang dimaksud dengan “akad

19

mudharabah” suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul al-mal)menyediakan seluruh (100%)modal, manakala pihak yang lain menjadi pengelola(mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam kontrak, tetapi kerugian ditangung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut(Wangsawidjaja, 2012:66). Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan antara debitur dengan kreditur, melainkan bubungan kemitraan antara penyandang dana (shahib al-amal) dengan pengelola dana (mudharib). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang bisa diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, kemampuan pengelolaan untuk melaksanakan fungsi sebagai penyimpan, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan menentukan kualitas usahanya sebagai lembaga yang mampu menghasilkan laba. Dalam upaya meningkatkan good corporate governance dan manajemen risiko pada industri perbankan syariah, bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif. Resiko kegiatan bank syari’ah mencangkup resiko kredit(pembiayaan), resiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, reputasi, kepatuhan imbal hasil dan investasi.

20

Pembebanan risiko hanya terjadi kepada bank jika penyebabnya bukan oleh nasabah, hal ini sesuai dengan pandangan fiqih. Dan apabila risiko ini disebabkan oleh itu sendiri, maka nasabah itulah yang akan menangungnya seperti eksekusi jaminan, kelalaian, ketidak jujuran serta mengantisipasi terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Berbagai bentuk upaya untuk menghindari kemudaratan ialah prinsip garisan yang ada pada sistem Islam(Iska, 2012: 325). Adapun tujuan dari pengelolaan dana ekonomi syariah sebagai berikut: a.

memperoleh keuntungan (profit) yang optimal.

b.

Menyediakan aktiva cair (aset tetap) dan kas memadai.

c.

Menyimpan cadangan dana.

d.

Mengelola aktivitas lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana-dana orang lain.

e.

Memenuhi keperluan pembiayaan masyarakat. Bank syariah dirancang untuk menjalankan fungsi layanan sebagai

lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengelola dana syariah yang bisa digolongkan sebagai berikut: Kekayaan bank syariah dalam bentuk: a.

Kekayaan yang menghasilkan (aktiva produktif) yaitu pembiayaan untuk nasabah serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan.

b.

Kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dan inventaris (harta tetap). Modal bank syariah berasal dari:

21

a.

Modal sendiri yaitu simpanan pendiri modal, cadangan dan hibah, infaq atau shadaqah

b.

Simpanan dari pihak lain (dana pihak ketiga)

c.

Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau margin atas pembiayaan yang diberikan, dan biaya administrasi serta jasa tabungan bank syariah di bank. Biaya yang harus ditanggung oleh bank syariah yaitu biaya operasional,

gaji, manajemen, kantor dan bagi hasil simpanan para nasabah. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak bank syariah bisa melakukan aktivitas manajemen dalam bentuk berikut: a.

Perencanaan Keuangan

b.

Pembatasan dan Pengukuran atas: 1.

Struktur Modal

2.

Pemeliharaan Likuiditas

3.

Pengawasan Efesiensi

4.

Rentabilitas (dapat disewakan) (Iska, 2012: 111).

Meskipun belum semua masyarakat memahami ekonomi syariah secara utuh, tetapi setidaknya pertanyaan dan isu yang muncul di masyarakat telah bergeser dari perlu tidaknya mengembangkan ekonomi Islam “menjadi” belum atau sudah optimalnya peran ekonomi Islam. Kedua, praktik perekonomian Islam yang ada saat ini telah mendorong minat banyak pihak untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan ekonomi Islam secara umum. Sebagai contoh, berbagai perguruan tinggi mulai menawarkan program pendidikan ekonomi

22

Islam, di samping juga mendirikan pusat-pusat pengkajian dan penelitian (Thamrin, 2008: 5).

c. Usaha Kecil Menengah Usaha Kecil Menengah atau yang sering disingkat UKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia. UKM ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. UKM ini juga sangat membantu negara atau pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenagatenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu UKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. UKM ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Perkembangan dunia usaha di Indonesia, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah mencapai pekembangan yang cukup pesat. UMKM adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, tak terkecuali di Indonesia, UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam laju perekonomian masyarakat. Perkembangan UMKM sangat membantu pemerintah dalam penciptaan tenaga kerja, melalui UMKM banyak tercipta juga unit-unit kerja baru, melalui tenaga-tenaga baru yang dapat

23

mendukung pendapatan rumah tangga. Selain itu UMKM juga memiliki fleksibilitas yang tinggi dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar khususnya ketika krisis terjadi. Umkm terus mengalami pertumbuhan yang singnifikan dari tahun ke tahun (http://garuda.go.id:). Pengertian UMKM menurut Undang-undang No 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut: a. Usaha Mikro Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undangundang. Adapun ciri-ciri usaha mikro: 1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak terlalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti. 2. Tempat usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat. 3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 4. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. 5. Tingkat pendidikan rata-rata relatif rendah. 6. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses kelembaga keuangan non bank. 7. Umumnya tidak memiliki izin atas persyaratan legalitas lainya termasuk NPWP. Contoh Usaha Mikro:

24

1. Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternak, nelayan, dan pembudidaya. 2. Industri makanan dan minuman, industri meubel dan pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuat alat-alat. 3. Usaha perdagangan seperti kaki lima. 4. Peternak ayam, itik, dan perikanan. 5. Usaha jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit. Dilihat dari kepentingan usaha mikro adalah suatu segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam upaya meningkatkan fungsi intermediasinya karena usaha mikro mempunyai karateristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki oleh usaha non mikro antara lain: 1. Perputaran usaha cukup tinggi, kemampuanya menyerap dana yang mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan usaha masih tetap berjalan bahkan terus berkembang. 2. Tidak sensitif terhadap suku bunga 3. Tidak berkembang walau dalam situasi krisis ekonomi dan moneter. 4. Pada umumnya berkarakter jujur, ulet, lugu dan dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa masih banyak usaha mikro yang sulit memperoleh layanan pembiayaan perbankan karena berbagai kendala baik pada sisi usaha mikro maupun pada sisi perbankan sendiri.

25

b. Usaha Kecil Usaha kecil sebagaimana dimaksud Undang-undang No.9 Tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kreteria kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00- (satu milyar rupiah) pertahun serta dapat menerima pembiayaan dari bank maksimal di atas Rp. 50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00-(lima ratus juta rupiah) (Amalia, 2009: 46). Usaha kecil ialah usaha yang berdiri berdasarkan modal dan manajemen sendiri dengan investasi modal terbatas dan daerah operasionalnya lokal serta keseluruhan relatif kecil. Dengan manajemen sendiri dan memiliki keterbatasan modal usaha ini memiliki kebebasan luas untuk bertindak

dan mengambil

keputusan sesuai dengan kebutuhan usaha itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Namun dengan keterbatasan yang ada sesuai dengan usaha yang berjalan tidak berarti perusahaan kecil hanya melayani pasar setempat. Bahkan seringkali dijumpai pemasaran perusahaan kecil bisa mencapai lingkup nasional. Disisi lain usaha kecil membuktikan jati dirinya. Kokoh berdiri menghadapi lingkungan dunia usaha yang sangat sulit diprediksi. Pada saat krisis ekonomi moneter akhir tahun 1997 banyak usaha besar jatuh bergelimpangan. Sebaliknya usaha kecil mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat tidak kondusif. Usaha kecil tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menopong perekonomian pada masyarakat saat ini walaupun kemelut besar yang telah mempora-

26

porandakan kehidupan usaha nasional, ternyata usaha kecil tetap kokoh berdiri sendiri (Suparyanto, 2012: 30) Di samping kelebihan-kelebihan yang ada pada usaha kecil tersebut pasti ada kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh usaha kecil itu pada umumnya relatif sama antara satu perusahaan dengan perusahaan lainya. Kelemahan yang paling pokok yang dialami oleh sebagian usaha kecil adalah pada aspek manajemen yaitu manajemen pemasaran. 1.

Hanya memasarkan produk ke satu pasar Banyak pengusaha kecil hanya menjual produk yang dihasilkanya hanya ke

satu pasar tertentu. Hal ini sangat berbahaya untuk kelangsungan hidup usahanya. Pada saat pasar tersebut tidak lagi menerima produk yang dihasilkan oleh pengusaha kecil tertentu dengan berbagai alasan, misalnya mereka mendapatkan sumber produk lain yang lebih murah, lebih baik kualitasnya, atau lebih fleksibel pembayaranya, atau karena alasan lainya, maka secara sepihak pasar tersebut akan menghentikan pesanan dari pengusaha kecil yang bersangkutan (Suparyanto, 2012: 38). 2. Kelemahan riset pemasaran Riset pemasaran merupakan suatu aktivitas yang sangat diperlukan oleh pengusaha. Berbagai informasi penting dapat diperoleh melalui riset ini. Riset pemasaran yang dilakukan dapat memberikan informasi tentang jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Riset pemasaran dapat memberikan informasi tentang perilaku konsumen di daerah tertentu, daya beli konsumen, strategi pesaing. 3. Terlalu mudah menjual secara kredit

27

Pada garis besarnya penjualan produk yang dihasilkan usaha kecil kepada konsumen dapat diklafisikasikan menjadi 2 sistem pembayaran. a.

Sistem pembayaran tunai, yaitu uang pembayaran dari konsumen di terima oleh pengusaha kecil sesaat setelah atau bersamaan dengan penyerahan produk yang diperjual belikan.

b.

Sistem pembayaran kredit, yaitu produk diserahkan terlebih dahulu kepada konsumen sedangkan pembayaran akan diterima usaha kecil pada waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Menjual produk tidak sesuai pesanan Banyak barang yang dihasilkan usaha kecil diproduksi secara tradisional. Peralatan yang digunakan cenderung sederhana bahkan barang diproduksi tanpa menggunakan alat sama sekali apalagi menggunakan mesin yang mutakhir. Hal ini pula yang mengakibatkan perbedaan antar jenis barang yang sama diproduksi baik oleh orang yang sama apalagi oleh orang yang berbeda. Tidak ada standar tetap atas suatu barang ini merupakan sifat dari barang yang dihasilkan tanpa menggunakan peralatan dan atau menggunakan peralatan tapi memiliki standart yang baku. 5. Melebihi batas waktu yang disepakati Peribahasa time is money sangat dipegang teguh oleh orang tertentu. Ini untuk menunjukan bahwa waktu sangat penting bagi orang tersebut. Realita yang sering terjadi di kalangan usaha kecil ternyata waktu yang sangat berharga ini sering terabaikan. Pada kasus tertentu mungkin pengaruhnya tidak begitu kentara jika jadwal waktu ini tidak ada hubunganya dengan pihak lain, sebaliknya akan

28

menjadi hal yang sangat berbahaya jika jadwal waktu ini berkaitan dengan mitra kerja usaha kecil (Suparyanto, 2012: 46). Adapun ciri-ciri usaha kecil adalah sebagai berikut: 1. Jenis barang atau komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah. 2. Lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap tidak berpindah-pndah. 3. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahakan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha 4. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainya termasuk NPWP. 5. Sumber daya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha. 6. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam hal keperluan modal. 7. Sebagian besar belum dapat menjalankan manajemen usaha dengan baik seperti business planning (rencana usaha) (Fuad, 2005: 67). Adapun contoh usaha kecil adalah sebagai berikut: 1. Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja; 2. Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul lainya; 3. Pengrajin industri makanan dan minuman, industri meubel, kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan; 4. Peternak ayam, itik dan perikanan. 5. Koperasi berskala kecil.

29

Di sisi lain, usaha kecil membuktikan jati dirinya. Kokoh berdiri menghadapi lingkungan dunia usaha yang sangat sulit diprediksi. Pada saat krisis ekonomi moneter akhir tahun 1997 banyak usaha besar jatuh bergelimpangan. Sebaliknya usaha kecil mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sangat tidak kondusif. Usaha kecil tidak boleh dipandang sebelah mata dalam menopong perekonomian pada masyarakat saat ini walaupun kemelut besar yang telah memporak-porandakan kehidupan usaha nasional, ternyata usaha kecil tetap kokoh berdiri sendiri (Suparyanto, 2012: 30). c. Usaha Menengah Usaha menengah sebagaimana dimaksud Inpers No. 10 Tahun 1998 adalah usaha bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar Rp. 200.000,000,00-(dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00-(sepuluh milyar rupiah) pertahun tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima pembiayaan dari bank sebesar Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 5.000.000.000,00-(lima milyar rupaiah). Usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan Usaha Kecil (Anggoro, 2007: 2). Adapun ciri-ciri usaha menengah adalah: 1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.

30

2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan. 3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi, telah ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dan lain-lainya. 4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lainya. 5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan. 6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik. 7. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar. 8. Bentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum (Amalia, 2009: 46). Adapun contoh usaha menengah adalah: Jenis atau macam usaha menengah hampir menggarap komoditi dari hampir seluruh sektor mungkin hampir secara merata, yaitu: a. Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan skala menengah; b. Usaha perdagangan termasuk ekspor dan impor; c. Usaha jasa EMKL (ekspedisi muatan kapal laut), garmet dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi. d. Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam;

31

e. Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan (Amalia, 2009:46).

2. Konsep Operasional Berdasarkan latar belakang pada konsep teori di atas, maka selanjutnya penulis merumuskan konsep operasional yang mungkin menjadi tolak ukur penulis dalam melakukan penelitian. Guna mengetahui bagaimana sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha mikro di Bank Muamalah dapat diketahui melalui indikator-indikator dibawah ini. a.

Pemberian modal usaha kepada pelaksana usaha kecil dan menengah dan dapat meningkatkan taraf perekonomian.

b.

Bank syariah menggunakan cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi bukan sistem bunga sebagai imbalan terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan dimuka

c.

Resiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dan bank syariah dan tidak mengenal selisih negatif (negativ spread.)

d.

Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

32

e.

Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah.

G. Metodologi Penelitian 1.

Lokasi Penelitian Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilaksanakan di Bank Muamalat Pekanbaru, Jl. Sudirman No.417-419

2.

Subjek dan Objek Penelitian

a.

Subjek Penelitian Subjek dari penelitian ini adalah staf pegawai bidang pembiayaan Bank Muamalah Pekanbaru.

b.

Objek Penelitian Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah tentang sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil dan menengah di Bank Muamalat Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel a.

Populasi Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya ( Sugiono, 2011, 117). Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah staf yang membidangi pada bagian penyaluran pembiayaan yang berjumlah 9 orang.

33

b.

Sampel Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh

populasi tersebut (Sugiono, 2011: 118). Sampel yang di ambil dari penelitian ini adalah sebanyak 9 orang dengan menggunakan sistem Purposive Sampling, teknik ini biasanya dilakukan karena beberap pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel besar dan jauh (Arikunto, 2010: 183). 4. Sumber data Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua sumber data, yaitu: a.

Data primer yaitu data yang penulis peroleh dari hasil wawancara.

b.

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari instansi yang terkait melalui laporan-laporan, buku-buku, buletin, dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan 2 cara diantaranya: a.

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitain dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penulis dan responden atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai.

b.

Dokumentasi, yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan permasalahan penelitian.

34

6. Teknik Analisis Data Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Nazir, 2003 : 347). Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif atau pemaparan dan menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat data yang telah diperoleh, kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan kalimatkalimat untuk memperoleh kesimpulan. 7. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, alasan pemilihan judul, penegasan istilah, permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, dan konsep operasional, metode penelitian, sistematika penulisan. BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Pada bab ini berisikan tentang sejarah Bank Muamalah, Visi dan Misi Bank Muamalah, Struktur Bank Muamalah, Sistem Pembiayaan Bank Muamalat. BAB III PENYAJIAN DATA Pada bab ini berisikan tentang: a. Sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru.

35

b. Faktor yang mempengaruhi terlaksananya sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada bank Muamalat Pekanbaru. BAB IV ANALISIS DATA Dalam bab ini, akan diuraikan tentang analisis terhadap pembahasan yang ada di bab III yaitu: a. Sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha mikro pada Bank Muamalat. b. Faktor

yang

mempengaruhi

terlaksananya

ekonomi

syariah

dalam

menyalurkan pembiayaan ekonomi syariah. BAB V PENUTUP Pada bab lima ini berisikan tentang kesimpulan, dan saran. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

36

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Perusahaan

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, dan deregulasi di sektor perbankan, sejak 1 juni 1983 membebaskan bank-bank untuk menetapkan sendiri bunga (0%) dengan sistem bagi hasil berdasarkaan perjanjian murni. Ide konkret Bank Muamalat berawal dari lokakarya “Bunga Bank dan Perbankan” yang diselenggarakan oleh Dewan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 19-22 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Lokakarya ini diusul oleh K. K Hasan Basri selaku ketua MUI (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Tugas penting yang dilakukan oleh tim MUI disamping pendekatanpendekatan dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, adalah menyelenggarakan pelatihan calon staf melalui “ Management Development Program” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI). Sekarang Institute Banking Indonesia di Jakarta. Acara ini dibuka tanggal 29 Maret 1991 oleh Mentri Muda Keuangan, Drs Nasruddin Sumintapura, MA (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) juga memiliki peran aktif dalam pembentukan Bank Muamalat ini, dimana dari ICMI dibentuk beberapa tim yaitu: Tim pendanaan diketahui oleh dr. In M. Amin Aziz, tim hukum diketahui oleh Drs. Nasruddin Sumintapura, tim anggaran dasar dan komposisi manajemen diketahui oleh Drs. Rahmad Saleh (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 37

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank denga pihak lain untuk penyimpanan dana pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainya sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi

hasil

(Mudharabah),

pembiayaan

berdasarkan

penyertaan

modal

(Musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang-barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan pemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank kepihak lain (Ijarah wa iqtna) (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Pada tanggal 27 1991, tim perbankan MUI mengadakan pertemuan dengan Presiden dan wakil presiden RI ke dua Soeharto dan Sudarmono di Bina Graha berkenaan menjadi pemerkasa dan merencanakan pertemuan dengan para pengusaha muslim yang akan diadakan pada tanggal 11 Oktober 1991 di Istana Bogor. Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa bank Islam yang dibentuk itu diberi nama dengan Bank Muamalat (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Musyawarah Nasional IV MUI, menugaskan Dewan Pimpinan MUI untuk memprakarsai dan mendirikan bank yang berdasarkan syariah. Selanjutnya dengan perangkatnya tim perbankan membentuk Yayasan Dana Dakwah Pembangunan. Tim inilah yang merintis pendirian bank syariah. Akhirnya Presiden dan wakil Presiden RI Soeharto dan Soedarmono, berkenaan pula menjadi pemerkasa bank yang dimaksud Indonesia (BMI). Akhirnya pada tangal 1 November 1991 dilakukan pendirian Bank Muamalat Indonesia oleh 200 pendiri dengan total modal dasar Rp. 500 milyar.

38

Sedangkan penentu garis besar kebijaksanaan BMI adalah Dewan Komisaris (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Adapun yang menjadi ketua Komisaris adalah Drs. Rahmad Saleh (Mantan Mendagri) sedangkan anggota komisaris adalah Drs. H. Omar Abdlla, Dr. H. Sulkamdani S, Giro Sarjomo, Drs. H. Amir Rajab Batubara dan Dr. Ir. H. M. Amin Aziz (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Dewan pengawas Syariah Bank Muamalat Indonesia pada waktu itu terdiri dari Dr. H. Qurais Shihab, Prof. K. H. Ali Yafie, Prof H. Ibrahim Hosen LML dan K. H. Ahmad Azhar Bayir, MA (alm). Adapun tujuan pendiri Bank Muamalat Indonesia sebagaimana diungkapkan Zainulbahar Noor pada seminar Nasional Ekonomi Islam yang diadakan di Yogyakarta pada tanggal 24 s.d. 25 Februari 1992 adalah: 1)

Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat terbanyak bangsa Indonesia hingga semakin mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, akan melestarikan pembangunan nasional antara lain:

2)

a.

Sebagai usaha peningkatan kesempatan kerja.

b.

Sebagai usaha peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan usaha.

c.

Sebagai usaha peningkatan pendapatan masyarakat banyak.

Untuk

meningkatkan

partisifasi

masyarakat

banyak

dalam

proses

pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan, karena : a.

Masih banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank.

b.

Masih banyak masyarakat yang mengangggap bunga bank sebagai riba.

39

c.

Dengan keberhasilan pembangunan di bidang agama, khususnya agama islam, semakin banyak masyarakat yang menganggap bunga sebagai riba.

3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efesiensi dan keadilan serta mampu meningkatkan partisifasi masyarakat banyak sehingga menggalakan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain dengan memperluas jaringan lembaga keuangan perbankan ke daerah-daerah terpencil. 4) Ikhtiar itu sekaligus mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomis, berprilaku bisnis dalam meningkatkan kualitas hidup mereka (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 5) Pada hari jumat 1 Mei 1992, Mentri Keuangan dengan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia meresmikan mulai beroperasinya Bank Muamalat dalam acara “Soft Opening” yang diadakan dua minggu setelah itu, tanggal 15 Mei 1992 di Puri Agung Hotel Sahit Jaya (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 6) Sampai tahun 2005 PT. Bank Muamalat telah memiliki 47 kantor cabang 12 kantor cabang pembantu dan 92 kantor kas, 50 kantor pos, dan 2 unit pelayanan syariah (UPS). Salah satu kantor cabang Bank Muamalat adalah Pekanbaru Riau, yang beralamatkan di jalan Sudirman No 417-419 (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru resmi di buka pada tanggal 4 Mei 2000 yang diresmikan oleh Gubenur Riau H. Saleh Djasit. SH.

40

Disaksikan oleh deputi Gubenur Bank Indonesia, sejumlah masyarakat cendikiawan, dan sebahagian besar masyarakat pekanbaru. Lebih kurang satu bulan sebelum diresmikan tepatnya semenjak Oktober 1999, PT. Bank Muamalat telah ada di Pekanbaru berkantor di Mutiara Merdeka Hotel. Namun belum beroperasi sebagai mana mestinya karena dalam tahap promosi dan informasi (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Dengan dibukanya PT. Bank Muamalat Pekanbaru, masyarakat Riau umumnya, dan masyarakat muslim di Pekanbaru khususnya dapat dijadikan Bank Muamalat sebagai alternatif lain dalam melakukan hubungan perbankan selama ini yang hanya terfokus dengan Bank Konvensional. Disamping itu juga Bank Muamalat mengarahkan usahanya untuk membantu masyarakat ekonomi lemah. Ada beberapa hal yang memotivasi dibukanya Bank Muamalat di Kota Bertuah ini yaitu: 1. Merupakan strategi Bank Muamalat untuk memperluas jaringan, hal ini akan menambah eratkan hubungan Bank dan nasabahnya. 2. Riau merupakan” Muslim Area” 3. Permintaan dari masyarakat Riau sendiri 4. Melihat perkembangan masyarakat Riau yang semakin produktif. Tujuan dari pendirian PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru ini bukan sekedar mengejar laba, akan tetapi tujuan utamanya untuk mengembangkan ekonomi umat berdasarkan prinsif ekonomi Islam. Adapun segmen yang digunakan Bank dalam perhimpunan dana diarahkan pada sektor pendidikan,

41

seperti sekolah-sekolah dan perguruan tinggi agar orang yang ada didalamnya gemar menabung (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). B. Visi dan Misi Bank Muamalat Cabang Kota Pekanbaru 1. Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia yang dominan di pasar dan dikagumi di pasar Nasional. 2. Menjadi role model lembaga keuangan didunia, dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, manajemen yang unggul orientasi, investasi yang

inovatif,

untuk

memaksimumkan

nilai

kepada

stakeholder

(Dokumentasi Bank Muamalat 2012). C. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Cabang Kota Pekanbaru Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan perusahaan secara rasional dan efektif. Bank syariah harus mempunyai sistem pengurusan yang jelas dengan pembagian wewenang dan fungsi yang tegas dan pasti. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta kontrol atas semua aktivitas untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sektor atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab sert wewenang dalam suatu organisasi. Dengan demikian struktur organisasi memiliki arti penting dalam suatu organisasi untuk menata proses dan mekanisme kerja sekaligus memungkinkan pilihan strategi dan kebijaksanaan yang selaras dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

42

PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatanya telah merumuskan tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap bidangnya. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Muamalat Cabang Pekanbaru (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Pekanbaru Riau Priode 2012

Branch Manager Sekretaris/S A

Operasional Manager

RA/DC

Kas dan Teller Coustemer Servis

Acount Manajer

KK. Kerinci

BO/ Umum

KK. Caltek

Operasional pembiayaan

KK. Siak

Support Pembiayaan

KK. Riau

Sumbe : Dokumentasi, 12 Desember 2012

KK. Nangka

Adapun tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi tersebut adalah : 1. Bussiness Manager a. Bertanggung jawab atas jalanya cabang sesuai program kerja dan pedoman kerja oprasi bank. b. Bertindak untuk dan atas nama direksi di kantor cabang dengan berdasarkan surat kuasa yang diterima dari direksi.

43

c. Melaksanakan kegiatan teknis cabang yang didasarkan atas pedoman kerja operasional. d. Memimpin dan mengawasi pekerjaan bawahan dan menentukan pembagian tugas sedemikian rupa dalam rangka pencapaian sasaran perusahaan. e. Menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat di tingkat kantor cabang dan mengadakan pertemuan atau diskusi priodik untuk mengembangkan usaha atau penigkatan efesiensi kerja. f. Membuat perencanaan secara efektif dan efesien yang ditungkan dalam program kerja untuk disampaikan ke kantor pusat. g. Mengamankan kerahasiaan Bank dan investasi yang terdapat pada kantor cabang pekanbaru. h. Berwenang untuk memutuskan atau memberi persetujuan pada setiap sektor permasalahan yang muncul. Menerima dan menetapkan karyawan sebagai mana yang ditentukan dalam struktur organisasi serta bertanggung jawab kepada Direksi (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 2.

Sekretaris a. Membuat

surat

dan

memo

serta

mengirimkan

langsung,

yang

beruhubungan langsung Business Manager. b. Memfile surat keluar dan masuk. c. Menjalankan instruksi lainya dari atasan dengan baik. d. Membantu meminotoring nasabah atau debitur. e. Membantu Account Manager dalam menyiapkan dropping pembiayaan.

44

f. Membuat pipeline (rencana pembiayaan). 3.

Personalia a.

Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan dengan data payroll setiap bulan.

b.

Melayani kebutuhan karyawan dalam hal reimburs (penggantian).

c. Membantu administrasi kebutuhan karyawan dalam bentuk cuti karyawan reguler atau tahunan. d. Melakukan evaluasi karyawan setiap tahun. e. Melakukan pelaporan PPH pasal 12. i. Manjaga suasana yang harmonis dengan karyawan lain (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 4. Operasional Manager a. Mengkoordinasikan dan membawa kepala bagian operasional sesuai struktur organisasi. b. Turut bertanggung jawab terhadap terlaksananya pengelolaan operasional kantor cabang secara baik. c. Dapat mewakili pimpinan cabang dimana pimpinan cabang berhalangan. d. Memberikan perhitungan serta usul konkrit kepada pemimpin cabang untuk mengembangkan cabang. e. Bertindak untuk dan atas nama pemimpin cabang untuk menandatangani surat-surat berharga, surat masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditujukan oleh direksi.

45

f. Memimpin rapat-rapat intern, membina dan meningkatkan keterampilan karyawan, bertanggung jawab terhadap tergaknya disiplin karyawan dan ketertiban administrasi. j. Memimpin dan mengawasi serta mengkoordinasi pekerjaan seksi layanan kas dan seksi operasi (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 5. Account Manager a.

Mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksana kegiatan pemasaran yang positif, berkembang serta sehat berdasarkan kebijakan perusahaan dan prinsip kehati-hatian.

b. Mengupayakan keamanan bank bersama-sama bawahanya dalam menginvestasikan dana baik dari segi legal dan administrasi maupun kapasitas usaha pihak ketiga. c. Membuat rencana kerja tahunan bidang pendanaa, pembiayaan, jasa-jasa hasil usaha (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 6. Unit Suport Pembiayaan Devisi a. Membuat laporan-laporang LBU ke BI b. Bertanggung jawab kepada pemimpin cabang. 7. Kas dan Teller a. Menerima setoran dan tarikan serta transfer dari nasabah. b. Memberikan informasi Bank kepda nasabah. c. Melayani kebutuhan nasabah. d. Menghitung dan membebankan biaya transfer kepada pemberi amanat atau kerekening nasabah.

46

e. Melaksanakan dan mencocokan perhitungan, transfer antar cabang dan kantor pusat. f. Bertanggung jawab atas penyampaian bukti atas pengiriman uang kepada sipemberi amanat. g. Melaksanakan pembayaran atas surat-surat beharga setelah dicek kebenaran tanda tangan oleh bagian giro atau pegawai yang ditujukan untuk itu (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 8. Operasi Pembiayaan a. Membantu pencairan dana. b. Membantu survei lapangan dalam rangka mengawasi jalanya kesuksesan pemberian kredit kepada masyarakat. c. Melaksanakan strategi pemasaran produk bank syariah. h. Mencapai volume atau saran yang telah ditetapkan (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 9. Support Pembiayaan a. Manyaring data dari account manager untuk dilaksanakan proses pembiayaan asuransi. b. Melaksanakan pemeriksaan dan analisis atas permohonan pembiayaan nasabah, c. Melaksanakan pengawasan secara fisik atas anggunan pembiayaan dan mangasuransikan anggunan yang menurut sifatnya harus diasuransikan. d. Mengadakan penilaian atas serta mengadakan pengecekan keaslianya atas surat-surat jaminan.

47

i. Mempersiapkan dan menyelesaikan akad (kesepakatan) pembiayaan, dan pengikatan jaminan di notaris (Dokumentasi Bank Muamalat 2012). 10. Customer Service (CS) a.

Melayani nasabah yang akan membuka rekening dan memberikan informasi yang lengkap tentang rekening koran.

b.

Melayani dan membantu nasabah dalam pencairan deposito.

c.

Melayani dan membantu nasabah dalam pengambilan buku, cek, dan bilyet giro.

j.

Memberikan informasi saldo kepada yang berhak (Dokumentasi Bank Muamalat 2012).

11. Back Office atau Umum a. Memberikan kebenaran pengisian Form sesuai dengan prosedur yang berlaku, b. Menerima dan mengirim melalui Fax, atas permohonan transfer nasabah dan melakukan follow up (tindak lanjut). c. Melakukan pencatatan dan monitoring atas transaksi inkaso, dan membuat laporan setiap bulan (Dokumentasi Bank Muamalat 2012).

48

BAB III PENYAJIAN DATA

A. Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru Pada bab ini data yang disajikan adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bank Muamalat Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah pada bank muamalat Pekanbaru. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara langsung kepada responden, observasi, dan di dukung dengan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan angket, karena penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Wawancara yang penulis lakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan yang berkaitan dengan kajian yang sedang diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk memperkuat hasil penelitian. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih akurat untuk mendukung data dari hasil wawancara yang telah didapatkan, untuk itulah observasi ini dilakukan agar data itu terbukti kebenarannya. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk melengkapi data-data penelitian seperti foto-foto yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun pengambilan data dilakukan di Bank Muamalat Pekanbaru. Setelah penulis memperoleh data dari hasil wawancara penelitian maka penulis merumuskan hasil penyajian data sebagai berikut:

49

1. Sistem Pemberian Modal Usaha Bank Muamalat Pekanbaru Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan dalam suatu lembaga atau perusahaan dengan kata lain pendanaan yang dilakukan untuk mendukung dan memajukan investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah, Semua itu harus berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak yang dibiayai atau yang telah diberikan fasilitas dana dan mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan baik itu menggunakan imbalan atau tidak menggunakan imbalan dan disebut dengan istilah bagi hasil. Adapun pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu. a.

Pembiayaan Konsumtif Adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan hal-hal yang bersifat konsumtif.

b.

Pembiayaan Produktif Adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sesuatu yang bersifat produktif, seperti untuk pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal usaha dan hal-hal yang bersifat produktif. Menurut

Bapak Dani (Wawancara, 10 Januari 2013) mengatakan

bahwasanya sistem dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu dengan cara para calon nasabah hendaknya memberikan surat pernyataan untuk pengajuan

50

pinjaman modal usaha atau pengajuan pembiayaan, setelah itu dari pihak bank akan melakukan sertifikasi dan pengecekan kebutuhan-kebutuhan nasabah yang disesuaikan dengan aturan-aturan BMI dalam menyalurkan pembiayaan. Setelah di analisa dan disetujui oleh pihak BMI, maka pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah tersebut akan diberikan, dan apabila kebutuhan dan syarat-syarat yang diajukan tidak lengkap atau jenis usahanya hal-hal yang dilarang oleh syariat agama maka dana tersebut tidak akan diberikan oleh pihak bank kepada pemohon pembiayaan, karena di BMI ini mempunyai aturan-aturan agama berbeda dengan bank konvensional (Wawancara bersama bapak Dani, Kamis 10 Januari 2013). Menurut Bapak Lutfi beliau mengatakan bahwa sebagai bukti nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan

kepada pihak bank, maka

permohonan pembiayaan oleh calon nasabah diajukan secara tertulis dan ditanda tangani oleh nasabah yang bersangkutan. Di dalam surat permohonan yang telah ditulis oleh nasabah itu hendaknya disebutkan jumlah maksimum pembiayaan yang diperlukan dan tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan. Tujuan dibuatnya penggunaan fasilitas pembiayaan tersebut akan menentukan jenis pembiayaan yang diberikan, misalnya apakah pembiayaan yang dimohonkan itu merupakan pembiayaan modal kerja atau pembiayaan lainya, dan pembiayaan yang akan diberikan tersebut harus sesuai dengan kegiatan usaha nasabah yang bersangkutan, jika seandainya nasabah tersebut berbentuk bandan hukum, maka tujuan dan kegiatan usaha badan hukum tersebut harus sesuai dengan angaran

51

dasar perseroan dan sesuai dengan izin usaha dari instansi yang berwenang (Wawancara 14 Senin, Januari 2013). 2.

Peluang Pemberian Modal Usaha oleh Pelaku Usaha Kecil Menengah. Menurut Bapak Arifin peluang modal usaha yang diberikan oleh Bank

Muamalat digunakan atau dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dan bukan hanya dibank muamalat saja para nasabah ini memanfaatkan peluang usaha ini, ada juga di bank syariah lainya seperti BSM, BNI, BPR dan bahkan ada juga melakukan pembiayaan di koperasi-koperasi, maka dari pada itu telah jelas bahwa peluang modal usaha tersebut sangat dimanfaatkan oleh pelaku usaha-usaha baik itu usaha kecil maupun usaha menengah dengan tekat untuk memajukan usahanya tersebut (Wawancara, Rabu 16 Januari 2013). Menurut Ibu Rina (Wawancara 10 Januari 2012) beliau mengatakan bahwasanya peluang modal usaha ini dimanfaatkan oleh para nasabah dengan tekat untuk melanjutkan atau membesarkan usaha mereka, baik itu pinjaman modal yang diberikan oleh koperasi-koperasi maupun pemberian yang dilakukan oleh bank-bank syariah khususnya Bank Mumalat sangat digunakan oleh pelaku usaha, karena bank syariah ini melakukan transaksi dengan menggunakan sistem syariah yaitu lebih dikenal dengan sistem bagi hasil beda dengan yang diberikan oleh bank konvensional yaitu bersandarkan pada bunga. Dengan prinsip bagi hasil ini, maka kedua belah pihak akan merasakan puas karena hasil yang diterima masing-masing sesuai dengan kontribusi yang diberikan nasabah Bank syariah yang memiliki dana, dan bank syariah memiliki keahlian mengelola dana tersebut sehingga menjadi keuntungan, adapun alasan

52

mengapa para nasabah ini memilih menggunakan sistem syariah, karena adanya keadilan yang diterima oleh masing-masing pihak, yaitu bahwa nasabah akan menerima pembagian hasil yang lebih besar ketika pendapatan bank mengalami peningkatan, dan besarnya nisbah bagi hasil bisa saja lebih tinggi di bandingkan dengan pendapatan dari tempat biasa. 3. Peluang Modal Usaha dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat. Menurut Ibu Dian, bahwa peluang modal usaha yang diberikan bank muamalat kepada masyarakat sangat dapat meningkatkan taraf perkenomian mereka. Beliau juga mengatakan bahwasanya semua usaha-usaha yang dilakukan oleh para nasabah akan dapat meningkatkan atau merubah taraf ekonomi keluarga mereka dengan catatan bahwasanya mereka itu harus memiliki keinginan yang kuat dalam melakukan usaha dan memiliki jiwa wirausaha seperti mengerti akan tempat usaha, karena lokasi merupakan faktor yang sangat penting dalam aktivitas usaha, memiliki tenaga kerja yang handal, mengenalkan usahanya kepada masyarakat, serta mengerti akan sikap masyarakat karena sikap masyarakat ini sangat berpengaruh kepada aktivitas usaha (Wawancara, Selasa 22 Januari 2013). Sementara itu menurut Bapak Mizza, bahwasanya peluang modal usaha itu pasti dapat merubah perekonomian para nasabah karena sebagian dari mereka itu sudah mendapatkan penghasilan yang luar biasa dan mempunyai keinginan untuk memperbesarkan usaha mereka, dengan tekat seperti itu sudah jelas bahwa dari peluang modal usaha yang diberikan oleh pihak Bank Muamalat kepada para nasabah dapat meningkatkan taraf perekonomian mereka, dan apalagi para nasabah yang meminjam dana kepada bank syariah karena sebagian besar dari

53

mereka telah mengerti bahwasanya bunga bank konvensiaonal adalah riba (Wawancara, Rabu 23 Januari 2013). 4.

Syarat-syarat Pelaksanaan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah. Menurut Ibu Rahmi Masithoh wawancara 6 Februari 2013 (Staf bagian

personalia) beliau menuturkan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan perjanjian pembiayaan itu dibagi dalam dua bentuk, yaitu. Persyaratan Administrasi untuk pengajuan individu seperti. a.

Adanya jaminan

b.

Mengisi formulir permohonan pembiayaan untuk individu

c.

Foto copy KTP dan kartu keluarga

d.

Foto copy surat nikah (bila sudah menikah)

e.

Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (pegawai atau karyawan)

f.

Foto copy mutasi rekening buku tabungan

g.

Foto copy rekening telepon dan listrik tiga bulan terakhir.

h.

Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)

i.

Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada Adapun persyaratan administrasi untuk pengajuan Institusi/Perusahaan.

a.

Surat permohonan pembiayaan dari manajemen/pengurus

b.

NPWP institusi yang masih berlaku

c.

Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya

d.

Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku

e.

Data-data pengurus perusahaan

54

f.

Laporan keuangan 2 tahun terakhir

g.

Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir.

h.

Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)

i.

Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada Beliau juga mengatakan ketika semua syarat-syarat di atas sudah dipenuhi

maka untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data-data yang telah diajukan oleh calon nasabah, misalnya dengan melakukan pemeriksaan tempat ke lokasi usaha calon nasabah yang menerima fasilits pembiayaan apakah sesuai dengan izin-izin yang dimiliki atau tidak, apakah barang yang menjadi jamianan itu telah sesuai dengan bukti-bukti kepemilikanya, apakah perusahan yang dimilikinya itu berjalan dengan baik atau tidak, dan sebagainya (Wawancara, Rabu 6 Februari 2013). 5.

Resiko yang Dihadapi antara Nasabah dan Bank Muamalat Pekanbaru Setiap lembaga, instansi dan perusahaan yang berdiri pasti memiliki resiko

atau persoalan, begitu juga dengan bank sebagai lembaga perantara antara nasabah dan pengelola dana dan seiring dengan adanya tuntutan eksternal maupun internal perbankan yang sangat pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko. Resiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi, baik yang bisa diperkirkan atau permodalan bank, yang tidak bisa dihindari tetapi bisa dikendalaikan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lutfi tanggal 11 Februari beliau mengatakan bahwasanya apabila ada persoalan atau masalah yang terjadi

55

maka pembiayaan untuk nasabah selanjutnya tidak akan lancar dan macet (Wawancara, 11 Februari 2013). Menurut Bapak Dayat mengatakan bahwasanya jika persoalan terjadi seperti pindah tangan jaminan, ketidakjujuran dan masalah pembiayaan, karena resiko pembiayaan ini sering terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban, baik yang berkaitan dengan produksi, kelalaian nasabah maupun pembiayaan lainya. Adapula resiko yang berkaitan dengan produksi seperti resiko kebangkrutan yang dipengaruhi oleh industri risk , yaitu masalah yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik setiap jenis usaha yang bersangkutan, kinerja usaha. Keadaan internal perusahaan para nasabah, seperti manajemen, lembaga, pemasaran, teknik produksi, dan keuangan (Wawancara, 11 Februari 2013). 6.

Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) Dewan Pengawas Syari’ah adalah bagian dari lembaga keuangan syariah

yang penempatannya atas persetujuan DSN. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki setidaknya tiga orang anggota DPS, salah satu ditetapkan sebagai ketua. Menurut ibu Rahmi Mashita bahwasanya tugas dari DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan fungsi DPS ini dibentuk adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada dereksi dan pimpinan unit dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan terkait dengan aspek syriah, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN

56

dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN (wawancara 6 Februari 2013). 7.

Kesesuaian Pinjaman dengan Kebutuhan para Nasabah Bank Muamalat Pekanbaru Menurut Ibu Rahmi Mashitoh, beliau mengatakan bahwasanya pemberian

dana kepada nasabah pasti disesuaikan dengan pembiayaan pokok para nasabah, apabila nantinya pemberian pembiayaan itu tidak sesuai dengan kebutuhan pokok nasabah, maka takutnya untuk calon nasabah selanjutnya tidak bisa dipenuhi (Wawancara, 11 Februari 2013). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arifin beliau mengatakan bahwa biaya pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah dengan tetap memperhatikan keuangan dan kemampuan nasabah dalam membayarkan angsurannya( Wawancara, Rabu 13 Februari 2013) 8.

Sistem Pinjaman Mudharabah Menurut Bapak Dayat mengatakan bahwa memang benar sistem yang

digunakan oleh bank muamalat menggunakan sistem

bagi hasil dan dikenal

dengan istilah mudharabah, karena sistem ini merupakan sistem yang berlandaskan oleh syariat agama dan sangat berbeda dengan sistem yang digunakan oleh bank konvensional, karena sistem mudharabah ini adalah suatu bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama menyediakan modal 100% dan pihak kedua menjadi pengelola dan keuntunganya dibagi secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang terdapat di dalam

57

perjanjian, dan tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan disebabkan oleh pengelola usaha tersebut (Wawancara, Selasa 12 Februari 2013). Sementara itu menurut Bapak Mizza beliau mengatakan bahwasanya di Bank Muamalat menggunakan produk pembiayaan dengan sistem mudharabah karena sistem ini sama-sama menguntungkan dan dengan sistem mudharabah pada Bank Muamalat dapat membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhannya dalam hal pembiayaan, baik pembiayaan modal usaha maupun pembiayaan modal lainya dan dengan persyaratan tidak terlalu sulit para nasabah bisa melakukan pembiayaan modal dan pribadi, dengan sistem ini tidak hanya bermanfaat bagi bank yaitu bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat, bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil dari usaha nasabah (Wawancara, 12 Februari 2013). 9.

Pembagian Hasil Usaha Pinjaman Bank Muamalat Menurut Bapak Dani mengatakan bahwasanya hasil usaha yang diperoleh

dari pinjaman atau dari pembiayaan muamalat sangat bagus dan bahkan mengguntungkan dengan hasil pembiayaan yang telah didapatkan di muamalat ini para nasabah dapat membersarkan usahanya dan dengan itu usaha mereka semakin berkembang (wawancara 14 Februari 2013). Sementara itu menurut ibu Dian bahwasanya bagi para nasabah yang mendapatkan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank muamalat sangat menguntungkan bagi usaha mereka, karena mereka mengetahui bahwasanya bank syariah ini menggunakan sistem syariah (mudharabah). Maka 58

para nasabah bertambah yakin akan berkembangnya usaha mereka dan pihak bank juga yakin atas pembiayaan yang diberikan itu, karena setelah pembiayaan diberikan kepada nasabah, maka pihak bank akan mengontrol atau mengawasi kepada usaha nasabah takutnya terjadi ketidak sesuaian dari laporan nasabah dengan fakta dilapangan sehingga dapat mengakibatkan sistem pembiayaan itu bermasalah. Maka apabila hal itu terjadi maka dari pihak bank memanggil nasabah bersangkutan dan akan mewancarai mereka yang bersangkutan. Tetapi mayoritas dari para nasabah ini mempunyai sifat jujur dan bertanggung jawab atas pembiayaan yang diberikan serta apabila nasabah ini ingin menambahkan pembiayaan mereka pihak bank tidak akan ragu untuk memberikanya dami meningkatkan usaha para nasabah(wawancara, selasa 22 Januari 2013). B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah pada Bank Muamalat Pekanbaru Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah adalah: 1.

Kuatnya keyakinan bank kepada nasabah yang menerima pembiayaan, baik keyakinan atas kemauan atau kemampuan dalam melunasi seluruh kewajiban.

2.

Adanya kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang akan dijalankan. Informasi usaha dan pasar adalah sesuatu yang sangat penting dan berharga dalam setiap usaha. Oleh karena itu langkah ini bisa dimaksimalkan melalui database yang aktual, rinci, dan faktual, sambil terus mencari dan menemukan format usaha yang sesuai dengan iklim usaha tersebut.

3.

Adanya jaminan dan agunan

59

Maksudnya pihak bank melakukan perjanjian kepada nasabah untuk memberikan jaminan atas kesepakatan bersama, adapun jenis jaminan pembiayaan terdiri dari angunan pokok seperti, mobil, rumah, tanah dan bangunan, di samping angunan pokok ada agunan tambahan seperti surat berharga, dan agunan tambahan diminta apabila seandainya angunan pokok dinilai kurang dan tidak setimpal dengan pembiayaan yang diberikan. 4.

Jenis usaha yang difasilitasi sangat menguntungkan.

5.

Adanya rasa tanggung jawab nasabah atas pelaku usaha, maksudnya adalah para nasabah memberikan informasi yang benar, jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan pengunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

6.

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah merupakan aktiva produktif

bank syariah untuk memperoleh penghasilan. Artinya

apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tersebut kualitasnya lancar, maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah penerima fasilitas pembiayaan berikut pendapatan berupa imbalan tersebut. Selanjutnya dana yang dikembalikan oleh nasabah kemudian dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapatkan imbalan. Karena itu, kualitas pembiyaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.

60

7.

Adanya pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah. Industri ini benar-benar milik rakyat, prospektif, dan dikelola dengan amanah. Industrialisasi adalah salah satu kunci penting bagi negara kita untuk dapat survive di saat krisis seperti ini, dan melatih bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri.

8.

Taatnya nasabah terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh BMI yaitu tidak melangar hukum.

9.

Adanya kesadaran atau kewajiban

pihak yang dibiayai atau diberikan

fasilitas pembiayaan oleh pihak bank untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dan imbalan atau bagi hasil(Wawancara, 12 Februari 2012). Adapun yang menjadi faktor penghambat pembiayaan adalah: 1.

Nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai dengan nilai pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, sehingga apabila seandainya nasabah tidak sangup untuk membayar tagihan maka pihak bank akan mengalami kerugian.

2.

Tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan atau bagi hasil sebagaimana telah di sepakati dalam akad pembiayaan atara bank syariah dan nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan.

3.

Belum mampunya nasabah untuk membayar kembali pokok pembiayaan atau membayar imbalan bagi hasil sebagaimana telah disepakati bersama.

61

4.

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasanya sehingga dapat berpengaruh pada kesehatan bank syariah.

5.

Lemahnya pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan

6.

Jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak syariah sehingga menjadi penghambat dalam melakukan pembiayaan.

7.

Dalam melakukan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan, maka pihak bank tidak adanya penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon nasabah penerima fasilitas, bank syariah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun pemikiran untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan

8.

Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehanya.

9.

Takut tidak adanya keahlian para calon nasabah dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen nasabah sehingga pihak bank tidak memiliki keyakinan bahwa usaha yang akan dibiayai atau dikelola oleh orang yang salah atau bukan ahlinya.

10. Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar. 11. Tidak memiliki tenaga ahli didalam usaha nasabah.

62

12. Terjadinya perubahan atas peraturan perundang-undangan

yang berlaku

menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah.

63

BAB IV ANALISA DATA

Setelah data penulis sajikan pada bab III, selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah penulis dapatkan dalam penelitian, untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan ekonomi syariah dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah. Analisa data yang penulis lakukan adalah dengan cara analisis diskriptif kualitatif yaitu mengambarkan kembali data rill yang penulis dapatkan di lapangan dimana penulis melakukan penenlitian. Untuk lebih jelasnya data tersebut penulis analisis sebagai berikut: A. Sistem Pengelolaan Ekonomi Syariah dalam menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) pada Bank Muamalat Pekanbaru. Berdasarkan dari teori yang penulis dapat dari penelitian ini bahwa, ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem perekonomian syariah, yang memiliki karateristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada amar ma’ruf nahi munkar yang berarti mengerjakan yang benar dan meningalkan yang dilarang. Sejauh ini, pengelolaan dana syariah dilakukan oleh bank muamalat telah menempatkan diri pada sumber kehidupan ekonomi dunia. Hal ini dikarenakan bank bertanggung jawab mengumpulkan dana dan memberikan pembiayaan dari masyarakat atau unit-unit yang mengalami kelebihan dana dan diperuntukan masyarakat yang kekurangan dana dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

64

1. Pemberian modal usaha kepada pelaksana usaha kecil dan menengah Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Iska, 2012: 4) wujud sistem ekonomi Islam secara institusional diantaranya ditandai dengan berdirinya lembaga perbankan Syariah yang membantu memberikan fasilitas pembiayaan untuk merubah perekonomian masyarakat, serta sebagai antitesa terhadap sistem perbankan dengan memakai bunga yang nyaris gagal secara total, seperti realitas yang ada di Indonesia pada saat krisis ekonomi dan moneter tahun 1997/1998 yang lalu, dan didalam memberikan fasilitas itu bank mempunyai sistem. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bapak Dani (wawancara, 10 Januari 2013) beliau mengatakan bahwasanya sistem dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah yaitu dengan cara para calon nasabah hendaknya memberikan surat pernyataan untuk pengajuan pinjaman modal usaha atau pengajuan pembiayaan, setelah itu dari pihak bank akan melakukan sertifikasi dan pengecekan kebutuhan-kebutuhan nasabah yang disesuaikan dengan aturan-aturan BMI dalam menyalurkan pembiayaan. Setelah di analisa dan disetujui oleh pihak BMI, maka pembiayaan yang diajukan oleh para nasabah tersebut akan diberikan, dan apabila kebutuhan dan syarat-syarat yang diajukan tidak lengkap atau jenis usahanya hal-hal yang dilarang oleh syariat agama maka dana tersebut tidak akan diberikan oleh pihak bank kepada pemohon pembiayaan, karena di BMI ini mempunyai aturan-aturan agama berbeda dengan bank konvensional. Menurut analisis penulis, teori yang dikemukakan Iska sejalan dengan data yang penulis temukan dilapangan.

65

Pada umumnya pihak bank ini telah menyediakan formulir khusus untuk permohonan atau aplikasi pembiayaan. Dalam kenyataanya, bank selalu mensyaratkan adanya data pendukung sebagai lampiran dari aplikasi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah, antara lain berupa data yuridis terkini, meliputi anggaran dasar atau akata pendirian perusahaan, susunan pengurus, izin-izin dari instansi yang berwenang dan bukti adanya kepemilikam agunan. 2. Bank syariah menggunakan cara bagi hasil (Mudharabah). Didalam memberikan pembiayaan ini, pihak bank menggunakan sistem bagi hasil atau mudharabah yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Teori (Wangsawidjja, 2012:66), Mudharabah adalah suatu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul al-mal)menyediakan seluruh (100%)modal, manakala pihak yang lain menjadi pengelola(mudharib). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang terdapat dalam kontrak, tetapi kerugian ditangung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian sipengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dari penjelasan yang dikemukakan oleh teori wangsawidjaja diatas menurut penulis sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Dayat, beliau mengatakan bahwa sistem yang digunakan oleh bank muamalat menggunakan sistem bagi hasil dan dikenal dengan istilah mudharabah, karena sistem ini merupakan sistem yang berlandaskan oleh syariat agama dan sangat berbeda dengan sistem yang

66

digunakan oleh bank konvensional, karena sistem mudharabah ini adalah suatu bentuk kerja sama antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama menyediakan modal 100% dan pihak kedua menjadi pengelola dan keuntunganya dibagi secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang terdapat di dalam perjanjian, dan tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan disebabkan oleh pengelola usaha tersebut 3. Resiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dan bank syariah dan tidak mengenal selisih negatif (negativ spread.) Konsekuensi bank sebagai lembaga perantara antara nasabah dan pengelola dana dan seiring dengan tuntutan eksternal dan internal perbankan yang sangat pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis resiko. Berdasarkan dengan teori yang dikemukakan oleh teori (Iska, 2012: 325) Resiko kegiatan bank syari’ah mencangkup resiko kredit(pembiayaan), resiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, reputasi, kepatuhan imbal hasil, investasi, eksekusi jaminan, kelalaian, ketidak jujuran serta mengantisipasi terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Berbagai bentuk upaya untuk menghindari kemudaratan ialah prinsip garisan yang ada pada sistem Islam. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Bapak Dayat (Wawancara, 11 Februari 2013) mengatakan bahwasanya jika persoalan terjadi seperti pindah tangan jaminan, ketidakjujuran dan masalah pembiayaan, karena resiko pembiayaan ini sering terjadi disebabkan oleh adanya kegagalan dalam memenuhi kewajiban, baik yang berkaitan dengan produksi, kelalaian nasabah

67

maupun pembiayaan lainya. Adapula resiko yang berkaitan dengan produksi seperti resiko kebangkrutan yang dipengaruhi oleh industri risk , yaitu masalah yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik setiap jenis usaha yang bersangkutan, kinerja usaha. Keadaan internal perusahaan para nasabah, seperti manajemen, lembaga, pemasaran, teknik produksi, dan keuangan. Menurut analisis penulis teori yang dikemukakan oleh Iska sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan. Bentuk resiko yang terjadi pada bank syariah tidak hanya melingkupi berbagai resiko yang ada pada bank pada umumnya, melainkan ada yang sangat spesifik yaitu khusus kepada yang bergerak berlandaskan nilai-nilai syariah Islam. 4. Pada bank syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh (Iska, 2012: 275) dijelaskan bahwa dalam suatu organisasi perbankan syari’ah wajib dibentuk Dewan Pengawas Syari’ah dan berfungsi sebagai: a.

Penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan aspek syariah

b.

Sebagai perantara antara lembaga keuangan syariah dengan dewan pengawas syariah dalam membicarakan usul dan saran pengembangan produk dan pelayanan LKS yang memerlukan kajian serta fatwa DSN

c.

Mengawasi aktivitas usaha LKS agar tidak menyimpang dari aturan syari’ah yang telah difatwakan oleh DSN.

68

d.

Melaporkan aktivitas usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasi secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun. Hal diatas sesuai dengan wawancara penulis dengan ibu rahmi mashita

beliau mengatakan bahwasanya tugas dari DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, dan fungsi DPS ini dibentuk adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada dereksi dan pimpinan unit dari lembaga keuangan syariah yang bersangkutan terkait dengan aspek syriah. Menurut analisis penulis teori yang dikemukakan oleh Iska sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan. 5.

Memanfaatkan

sumber

dana

yang

ada

untuk

membangun

kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan teori yang dikemukan oleh (Wangsawidjaja, 2012: 107) Dalam melakukan pembiayaan nasabah bersangkutan harus menyerahkan identitas pribadi dengan menggunakan KTP, identitas hukum diperlukan Akta Anggaran Dasar Perusahaan yang terbaru dan penerima kuasa. Verifikasi terhadap identitas tersebut dilakukan berdasarkan surat-surat asli yang bersangkutan dan masih berlaku, bank dapat menyimpan foto copy tersebut setelah dicocokan dengan yang aslinya, foto copi tersebut diberi catatan dan diparaf oleh petugas bank. Begitu juga dengan legalitas dari kegiatan usaha calon nasabah penerima fasilitas, berupa izin perusahaan, seperti Surat Izin Tempat Usaha, dan Surat Izin Usaha Perdagangan apakah masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan perusahaan

69

sebagaimana tercantum dalam akta pendirian atau anggaran dasar perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Ibu Rahmi Masithoh (wawancara 6 Februari 2013) beliau menuturkan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika melaksanakan perjanjian pembiayaan itu adalah: Persyaratan Administrasi untuk pengajuan individu seperti. a.

Adanya jaminan

b.

Mengisi formulir permohonan pembiayaan untuk individu

c.

Foto copy KTP dan kartu keluarga

d.

Foto copy surat nikah (bila sudah menikah)

e.

Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (pegawai atau karyawan)

f.

Foto copy mutasi rekening buku tabungan

g.

Foto copy rekening telepon dan listrik tiga bulan terakhir.

h.

Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)

i.

Bukti-bukti purchase order atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada. Beliau juga mengatakan ketika semua syarat-syarat di atas sudah dipenuhi

maka untuk mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi di kemudian hari maka bank wajib melakukan verifikasi mengenai kebenaran dan keabsahan data-data yang telah diajukan oleh calon nasabah. Menurut penulis hal ini sesuai dengan data yang penulis dapatkan dilapangan masalah memanfaatkan dana yang ada untuk kepentingan masyarakat dan harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh BMI.

70

Pada dasarnya pembiayaan yang diberikan oleh bank muamalat seperti untuk pembiayaan modal kerja, auto muamalat, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu untuk memiliki kendaraan bermotor, mobil, rumah, kebun, lembaga keuangan mikro, BMT, koprasi yang ingin meningkatkan pendapatanya, dan produk yang dibiayai itu terlebih dahulu memperoleh pendapat dari DPS dan DSN, serta persetujuan dari bank Indonesia. Sistem pembiayaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti Al-Qur’an, Hadits, dan usaha yang tidak mengandung unsur riba, judi, haram, dan zhalim sebagaimana dijelaskan pada UU syariah pasal 2. Serta menjalankan fungsi sosial

sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 4 UU Perbankan Syariah yaitu: a.

Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

b.

Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, ingak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

c.

Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkanya kepada pengelola wakar sesuai dengan kehendak pemberi wakar (Wangsawidjaja, 2012: 14).

B. Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Menyalurkan Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang dilakukan oleh Bank Muamalat Pekanbaru. Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menyalurkan pembiayaan adalah.

71

1.

Para nasabah memiliki karakter yang baik dan dapat dipercaya

2.

Memiliki usaha yang baik dan berkembang

3.

Memiliki tenaga ahli didalam usaha nasabah

4.

Adanya jaminan atau angunan yang memadai Maksudnya adalah pihak bank melakukan perjanjian kepada nasabah untuk

memberikan jaminan atas kesepakatan bersama, adapun jenis jaminan pembiayaan terdiri dari: angunan pokok yaitu berupa barang seperti mobil atau berupa barang tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Disamping angunan pokok tersebut pihak bank juga dapat meminta angunan tambahan kepada nasabah berupa barang lain yang tidak dibiayai dengan pembiayaan, seperti surat berharga. Angunan tambahan diminta apabila seandainya angunan pokok dinilai kurang dan tidak setimpal dengan pembiayaan yang diberikan. Disamping ada yang menjadi faktor pendukung dalam pembiayaan adapula faktor yang menjadi penghambat dalam menyalurkan pembiayaan yaitu: a.

Nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai dengan nilai pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, sehingga apabila seandainya nasabah tidak sangup untuk membayar tagiahan maka pihak bank akan mengalami kerugian.

b.

Takut munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah

c.

Perubahan tekologi dari usaha yang dibiayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.

72

d.

Bank tidak memiliki prosedur dan sistem dalam pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik.

e.

Jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak syariah sehingga menjadi penghambat dalam melakukan pembiayaan.

f.

Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah pembiayaan.

73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan analisa data yang telah penulis lakukan seperti yang dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwasanya: 1.

Bank Muamalat Pekanbaru memiliki sistem yang baik dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil menengah

yaitu dilakukan dengan sistem

Mudharabah, dengan adanya pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada masyarakat usaha kecil dan menengah maka Bank Muamalat dapat

mengembangkan

perekonomian

masyarakat

dan

juga

dapat

menuntaskan kemiskinan, dan perekonomian masyarakat Pekanbaru semakin berkembang dan terjadinya peningkatan pendapatan penduduk miskin dan memperluas kesempatan kerja dan usaha. 2.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menyalurkan pembiayaan usaha kecil dan menengah adalah: a. Memiliki usaha yang baik dan berkembang b. Memiliki tenaga ahli didalam usaha nasabah c. Adanya jaminan atau angunan d. Jenis usaha usaha yang dijalankan sangat berpengaruh dalam melakukan pembiayaan dan kegiatan usaha dilarang oleh Bank Umum Syariah seperti: 1). Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, 2). Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung dipasar modal.

74

Disamping ada yang menjadi faktor pendukung dalam pembiayaan ada pula faktor yang menjadi penghambat dalam menyalurkan pembiayaan yaitu: a.

Nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai dengan nilai pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah.

b.

Jenis usaha yang dilakukan oleh nasabah tidak syariah sehingga menjadi penghambat dalam melakukan pembiayaan.

B. Saran Sebagai penutup dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saransaran kepada Bank Muamalat Cabang Pekanbaru adalah sebagai berikut: 1.

Disarankan kepada pihak bank agar terus memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha kecil dan menengah (UKM) kepada masyarakat.

2.

Diharapkan kepada pihak Bank Muamalat untuk meningkatkan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah agar masyarakat kecil pada umumnya mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Agar masyarakat terutama umat Islam tahu bahwa Bank Muamalat itu mempunyai sistem yang jauh dari subhad dan riba, supaya nasabah merasa memiliki suatu lembaga keuangan yang dapat mereka percaya dan itu sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu Bank Muamalat Pekanbaru sangat berperan aktif dalam perkembangan usaha kecil dan menengah yang telah dijalankan oleh para masyarakat Pekanbaru.

3.

Diharapkan kepada pembaca khususnya kepada pihak Bank Muamalat untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat khususnya umat

75

Islam, bahwa Bank Muamalat itu merupakan lembaga keuangan yang mau membantu para pengusaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan agar perekonomian masyarakat akan berkembang khususnya di daerah Pekanbaru yang menetapkan sistem bagi hasil tidak sama sistem bunga pada bank konvensional.

76

DAFTAR PUSTAKA

Alma Buchari, 2009. Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta Amalia Euis, 2009. Keadialan Distributif dalam Ekonomi Islam (Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada Ali M Zasri, 2008. Dasar-Dasar Manajemen, Pekanbaru: Suska Press Arikunto Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta: PT Rineka Cipta Chapra Umar, 2008. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani Daft. I. Richard, 2011. Manajemen New Era of Management, Edisi 9: Salemba Empat. Iska Syukri, 2012. Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Ekonomi. Yogyakarta: Fajar Media Press Marimin, 2005. Teori dan Aplikasi Sistem Pakar dalam Teknologi Manajerial. Bogor: IPB Press Munrokhim Misanam, 2008. Ekonomi Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu Mustafa Nasution Edwin, 2006. Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Prenada Media Group Nazir Moh, 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia R. W, Suparyanto, 2012. Kewirausahaan Konsep dan Realita pada Usaha Kecil. Bandung: Alfabeta Said Marathon Sa’ad, 2007. Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global. Jakarta: Zikrul Hakim Sholahuddin, 2007. Asas-Asas Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Suparyanto Eko, 2008. Ekonomi Mikro Prespektif Islam. Malang: UIN Malang Press Sugiono, 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta

77

Syah Hidayat, 2007. Metodologi Penelitian, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Pekanbaru Thamrin Husni, 2009. Ekonomi dan Manajemen suatu Prespektif. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang Wangsawidjaja, 2012. Pembiayaan Bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Zainudin Ali, 2009. Hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika

78