STRATEGI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CILEDUK Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh: Nur Aipah NIM : 109053000034
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013 M/1434 H
STRATEGI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CILEDUK Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S.Kom.I)
Oleh: Nur Aipah NIM : 109053000034
Di Bawah Bimbingan
Noor Bekti Negoro, SE. M. Si NIP : 1965030119991001
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2013 M/1434 H
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 23 September 2013
Nur Aipah
ABSTRAK
Nur Aipah, 109053000034,Strategi Pembiayaan Musyarakah pada Usaha Kecil dan Menengah di BPRS Harta Insan Karimah Cileduk, Dosen Pembimbing Noor Bekti Negoro, SE.M.Si. Islam memberikan pelajaran yang terbaik untuk umatnya, dalam hukum Islam bunga bank konvensional sama saja dengan riba, praktik riba dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman” sangat dilarang dalam Islam. Pada praktik riba bukan hanya menimbulkan kesengsaraan bagi pelakunya, akan tetapi dapat pula menghancurkan kehidupan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, namun terlebih dihadapan Allah SWT akan mendatangkan kerugian. Munculnya bank syariah yang menafikan sistem bunga ini sudah jelas akan memberikan solusi bagi umat Islam untuk menghindari praktik riba. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia berkembang sangat pesat, salah satu bank yang syariah yang exis menjalankan prinsip syariah adalah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). BPRS mempunyai banyak produk yang ditawarkan kepada nasabah, salah satunya yaitu produk pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah dengan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama-sama sesuai akad yang telah disepakati. Prinsip inilah yang membuat BPRS diterima oleh masyarakat dan pelaku usaha terutama pada pelaku sektor usaha kecil dan menengah. Tampak jelas kehadiran BPRS di Indonesia memberikan dampak positif dalam menumbuh kembangkan perekonomian pada sektor usaha kecil dan menengah, tanpa terkecuali BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang yang memberikan pembiayaan musyarakah dirasakan banyak manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Maka untuk itu penulis berupaya melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, dokumentasi serta wawancara kepada pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang dengan metode kualitatif dalam rangka mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang untuk memberikan penyaluran pembiayaan musyarakah kepada nasabahnya. Pada prinsipnya BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang sudah menjalankan kegiatan pembiayaan musyarakah dengan baik sesuai dengan prosedur dan target yang telah ditetapkan. Namun diperlukan strategi dalam upaya mengurangi resiko kerugian. Kata kunci : strategi, pembiayaan musyarakah, dan usaha kecil dan menengah.
i
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah mengatur, membimbing semua hamba-Nya, sekaligus menetapkan kententuan hidup yang harus dilalui sebagai makhluk ciptaan-Nya senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada insan semua. Semoga dengan kenikmatan iman, islam, dan ihsan selalu tersimpan dalam diri kita sebagai cerminan manusia yang bertaqwa. Shalawat seiring salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad saw. Kepada para sahabat dan keluarganya yang selalu menjaga dan mencintai beliau semasa hidupnya, para sahabat yang bersungguh-sungguh melaksanakan dakwahnya, juga kepada kita para umatnya yang tetap pada komitmen dalam menegakkan nafas Islam sampai akhir hayat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata dari pribadi penulis, namun berkat pertolongan Allah swt. Dan bantuan dari semua pihak yang turut andil dalam memberikan do’a, moril materil, serta keikhlasan dalam membimbing penulis. Oleh karena itu hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis hanturkan kepada : 1. Dr. Arief Subhan, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, beserta segenap jajarannya, dengan gigih melaksanakan tugas-tugasnya sehingga dapat berjalan dengan lancar Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya. 2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA., selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah serta H. Mulkanasir, BA, S.Pd.,MM., selaku sekretaris jurusan Manajemen
ii
Dakwah, yang telah banyak meluangkan waktunya dalam membimbing dan sebagai konsultan bagi penulis selama menempuh studi di jurusan MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Noor
Bekti
Negoro,SE.M.Si.,
selaku
dosen
pembimbing
dalam
penyusunan skripsi, dan juga telah banyak meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, serta mengarahkan penulis guna mendapatkan skripsi yang lebih baik. 4. Segenap dosen yang telah membimbing dengan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 5. Staf perpustakaan umum dan staf perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan referensi berupa kepustakaan dan memberikan fasilitasnya. 6. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Cileduk, khusunya Rahmat Mauladin, Poppy, yang sudah memberikan waktu untuk wawancara penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 7. Orang Tua tercinta Bapak H. Nurhasan, MZ dan Ibu Hj. Zainab Zein Semoga Allah Swt. Selalu memberikan Taufiq hidayah, dan inayah-Nya agar menjadi orang yang khusnul khotimah di akhir hayatnya. 8. Saudara-saudaraku
yang
tercinta,
kakak-kakakku,
Saiful
Anwar,
Muhammad Yusuf S.Sos.I., serta kakak iparku, saudara-saudaraku yaitu Heni Shintawati
S. Sos. I., Ayang Lutfiani Azizi, dede dan keponakan-
iii
keponakanku Kia, Radit, Pasha, Afgan yang menjadikan selalu semangat untuk memberikan contoh yang terbaik. 9. Teman-teman seperjuangan Fakulatas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi khusunya MD. B angkatan 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga kelak kita semua menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Akhirnya penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaharui. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Amin.
Jakarta, September 2013
NUR AIPAH
iv
DAFTAR ISI
ABSTRAK .........................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ......................................................................................
ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................
v
DAFTAR TABEL ............................................................................................. vii DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... viii DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... ix BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah ................................
6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...............................................
7
D. Metode Penelitian ....................................................................
8
E. Tinjauan Pustaka ..................................................................... 11 F. Sistematika Penulisan ............................................................. 12 BAB II
LANDASAN TEORI A. Strategi .................................................................................... 13 B. Pembiayaan ............................................................................ 18 C. Musyarakah ............................................................................. 22 D. Usaha kecil dan menengah ...................................................... 30
BAB III
GAMBARAN UMUM BPRS HARTA INSAN KARIMAH A. Sejarah Berdirinya ................................................................... 34 B. Nilai-nilai BPRS Harta Insan Karimah ................................... 36 C. Struktur Organisasi ................................................................. 36 D. Produk –Produk BPRS HIK ..................................................... 37
v
E. Perkembangan BPRS HIK ...................................................... 49 F. Prinsip Operasional BPRS HIK .............................................. 40 G. Prosedur Pembiayaan Musyarakah………………………….... 42 BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS DATA A. Strategi pembiayaan musyarakah pada usaha kecil dan menengah di BPRS Harta Insan Karimah .............................. 44 B. Strategi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah .......................................................................... 52
BAB V
PENUTUP A. Kesimpulan .............................................................................. 56 B. Saran ......................................................................................... 57
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 58 LAMPIRAN
vi
DAFTAR TABEL
1. Tabel 1
Kriteria Usaha Mikro dalam Usaha Kecil dan Menengah ...... 33
vii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1
Nili-nilai BPRS Harta Insan Karimah .......................................... 36
Gambar 2
Struktur Organisasi ....................................................................... 36
Gambar 3
Perkembangan BPRS Harta Insan Karimah .................................. t39
Gambar 4
Skema prosedur Pembiayaan Musyarakah ................................... 43
viii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Judul Skripsi
Lampiran 2
Surat Keterangan Bank
Lampiran 3
Surat Keterangan Bimbangan
Lampiran 4
Wawancara Pegawai BPRS Harta Insan Karimah
Lampiran 5
Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)
Lampiran 6
Struktur Organisasi BPRS Harta Insan Kariamah
Lampiran 7
Contoh proposal pengajuan pembiayaan musyarakah
Lampiran 8
Contoh Kredit Macet
ix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah
bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 1 Bank konvensional menggunakan sistem bunga, padahal bunga dalam hukum islam sama saja dengan riba. Praktik riba dengan formula “penambahan atas jumlah pinjaman” sangat dilarang dalam Islam, seperti firman Allah :
Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-rum : 39) Islam memberikan pelajaran yang terbaik untuk umatnya, karena riba dapat membuat seseorang menjadi sengsara (zhulm), zhulm menggambarkan sulitnya orang miskin untuk mengangsur perlunasan hutang berikut bunganya. sehingga kezholiman yang menimpa orang miskin selaku peminjam menjadi keprihatinan penting bagi Al-qur’an. Sekiranya penambahan itu tidak mendatangkan kesengsaraan tentu Al-Qur’an tidak akan mempersoalkannya. Sebab itu selain bank konvensional muncul bank syariah yang memberikan 1
A.Irwan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta : UIN PRESS, 2009),
cet. 1, h. 5
1
2
solusi yang terbaik untuk melakukan pembiayaan yang terhindar dari unsur Maysir, Ghoror, riba.2 Kondisi saat ini bahwa bank syariah bukan lagi menjadi alternatif yang bersifat pelengkap tetapi
bank syariah merupakan industri pilihan.
Keunggulannya dengan prinsip syariah yang menafikan sistem bunga telah menjadikan bank syariah eksis.3 Salah satu bank yang menjalankan prinsip syariah adalah BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah). UU Perbankan No. 10 tahun 1998, bahwa BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan syariah. Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 Tentang bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya berdasarkan prinsip syariah.4 Bank syariah tahan terhadap goncangan krisis dan secara empiris telah mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM (usaha mikro kecil menengah) di Indonesia. Optimalnya fungsi bank syariah sebagai lembaga yang telah menopang tumbuh kembangnya sector riil dan investasi sehingga gairah ekonomi nasional semakin menggeliat. Al-qur’an dan hadits telah melarang dengan keras untuk melakukan praktek –praktek riba dalam hal muamalah. Menyikapi hal itu, Islam 2
A. Irwan Amin, Ibid, h.40 Ibid, h. 217 4 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), Cet. Ke-3, h. 90 3
3
memberikan solusi terbaik untuk menjembatani permasalahan bermuamalah dalam bidang ekonomi. Salah satu solusi yang ditawarkan dalam Islam dalam rangka bermuamalah adalah melalui kemitraan dan bagi hasil. Kemitraan dalam bahasa Arab dikenal istilah syirkah dapat dipahami sebagai keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersamasama menjalankan usaha serta pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan. Menurut Afzalur Rahman, Seorang cendikiawan Muslim
asal
Pakistan,
secara
bahasa
al-syirkah
berarti
al-ikhtilat
(pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehinngga masingmasing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan.5 Kemitraan ini sering dipraktekkan pada lembaga keuangan syariah salah satunya Bank Perkreditan Rakyat Syariah ( BPRS). BPRS merupakan salah satu lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit (kekurangan dalam kas keuangan) unit.6 Selain itu pembiayaan atau Financing merupakan bagian terbesar dari aktiva (harta atau kekayaan)bank, karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian, bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan. Melihat kondisi seperti
5
Sri Nurhayati & Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), Cet.Ke-2, h. 142 6 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001, Cet.. ke-1, h.160
4
ini, maka salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyalurkan pembiayaan. Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah biasanya memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Musyarakah merupakan akad
kerjasama antara
pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam musyarakah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayaai suatu usaha tertentu dan bekerja sama mengelola usaha tersebut. Modal yang ada harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra yang lainnya.7 Pembiayaan musyarakah merupakan suatu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk mengelola modal yang diperlukan dengan perjanjian sesuai yang disepakati bahwa nasabah akan memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang memberikan pembiayaan. Dalam hal ini, pihak yang telah memberikan pembiayaan musyarakah salah satunya yaitu BPRS Harta Insan Karimah. Landasan Hukum Musyarakah pada Qur’an Surat Shaad : 24
... ....
7
Ibid, Akutansi Syariah di Indonesia, h. 142
5
Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh. (QS.Shaad:24) BPRS Harta Insan Karimah mendistribusikan pembiayaan musyarakah melalui penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan permodalan. Dalam hal ini BPRS membantu memberikan permodalam kepada nasabah yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha yang akan dikembangkan. Dengan demikian BPRS HIK membantu nasabah untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumtif pun mampu melindungi para pengusaha atau nasabah dari jeratan rentenir yang marak pada saat ini. Usaha mikro khususnya usaha kecil dan menengah memiliki peranan yang sangat penting karena mereka relatif tahan banting menghadapi krisis, namun usaha kecil dan menengah banyak mempunyai kendala, seperti kekurangan modal, dan minimnya manajerial. Salah satu langkah nyata yang harus
dilakukan
untuk
menumbuhkembangkan
yaitu
dengan
cara
menyediakan alternatif pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. Di Era Sekarang banyak yang ingin memberikan modal usaha kepada pengusaha yang membutuhkan, padahal modal yang diberikan ketika membayar pembiayaan tersebut berbunga, sehingga masyarakat banyak yang terlilit hutang, tetapi BPRS mempunyai strategi khusus untuk melakukan kerjasama dengan akad yang akan disepakati, keuntungan dan kerugian pun ditanggung bersama, dan dikelola bersama-sama untuk mendapatkan modal usaha yang diharapkan.
6
Dari latar belakang diatas , maka penulis menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “STRATEGI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DI BPRS HARTA INSAN KARIMAH CILEDUK ”.
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah Batasan masalah ini dibuat agar peneliti dapat memfokuskan diri pada masalah yang akan diteliti sehingga permasalahan yang diteliti tidak meluas ke permasalahan yang lain, maka penulis membatasi masaah pada startegi pembiayaan musyarakah serta strategi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Berdasarkan yang telah dipaparkan di latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skipsi ini adalah: 1. Bagaimana strategi penyaluran pembiayaan musyarakah pada usaha kecil dan menengah di BPRS Harta Insan Karimah Cileduk? 2. Bagaimana Strategi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Cileduk? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sejalan dengan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan maslah diatas, maka peneliti memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut: a. Untuk mengetahui bagaimana strategi pembiayaan musyarakah pada usaha kecil dan menengah di BPRS Harta Insan Karimah
7
b. Untuk
mengetahui
strategi
pengawasaan
dan
penyelesaian
pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah. 2. Manfaat Penelitian Apabila tujuan peneliti sudah dapat dicapai dengan baik diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Maka manfaat penelitian ini adalah : a. Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran secara teoritik dalam pengembangan teori strategi dalam mengantisifasi strategi kredit macet berdasarkan prinsip syariah yang terhidar dari unsur maysir, ghoror, riba (MAGHRIB). b. Manfaat Praktis Diharapkan temuan dari skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk memudahkan bank syariah khususnya BPRS Harta Insan Karimah dalam mengantisifasi nasabah yang bermasalah.
D. Metode Penelitian Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, beberapa prosedur pendekatan kualitatif yaitu sebagai berikut ; 1. Sumber Data a. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari BPRS Harta Insan Karimah (HIK). Untuk memperoleh data primer ini,
8
penulis melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Rahmat Mauladien (Ketua Tim Analis). b. Data Sekunder Data
sekunder
yaitu
data
yang
tertulis
yang
sudah
dipublikasikan baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari, menelaah,dan mengkaji buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan guna mendapatkan data dari berbagai literatur. Ataupun yang tidak dipublikasikan seperti dokumen dari secretariat atau pengurus BPRS HIK dari hasil penelitian.
2. Metode Pengumpulan Data a. Observasi Peneliti melakukan pengamatan langsung dilokasi BPRS harta Insan Karimah Cileduk. b. Wawancara Peneliti melakukan wawancara untuk menggali data penelitian melalui percakapan yang langsung dengan responden yang mengarah pada masalah penelitian. Untuk wawancara ini, digunakan pedoman wawancara guna mengarah permasalahan sesuai dengan kepentingan penelitian.
9
c. Dokumentasi Pengumpulan data ini berupa dokumen tentang strategi pembiayaan musyarakah, yang diambil dari dokumen-dokumen yang berupa makalah, brosur, dan dokumen lapangan (foto). 3. Metode Analisa Analisa data ini merupakan upaya bagaimana seorang peneliti dapat memilah-memilih kategori-kategori yang sesuai untuk dijadikan sebuah permasalahan sehingga dapat diorganisasikan menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipelajari dalam permasalahan yang diteliti untuk melihat strategi pembiayaan musyarakah pada BPRS HIK. proses analisa diawali dengan membaca kembali keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dan pengamatan maupun dari dokumen, gambar, foto dan lain sebagainya. Selanjutnya dibuat rangkuman inti dan disusun dalam satuan-satuan data yang dipersiapkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian, namun sebelumnya diadakan pemeriksaan terhadap keabsahan data, lalu dikembangkan dalam bentuk penafsiran-penafsiran data dengan melihat pendekatan yang digunakan,karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif maka peneliti mencoba mendeskripsikan strategi pembiayaan musyarakah, yang selanjutnya setelah diadakan pengujian lebih lanjut menjadi teori subtantif dan menjadi laporan inti dari penelitian.
10
4. Waktu dan Tempat Penelitian Waktu : Waktu penelitian penulis akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai juli 2013. Tempat : Penulis melakukan penelitian di BPRS Harta Insan Karimah (HIK), yang beralamat di
Jl. Cileduk Raya No.88 D Cipadu Larangan,
Tangerang. Tlp. + 62 21 730 1456 dan Fax +62 21 731 2461 E. Tinjauan Pustaka Secara umum, penelitian tentang strategi pembiayaan musyarakah telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Adapun diantara para peneliti tersebut sebagai berikut : 1. Lulu Febrianty, 208046100102,Program SI, Pembiayaan Musyarakah Dengan Pendekatan Profit & Loss Sharing pada BMT Ta’awun Cipulir program studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Pada skripsi
Lulu Febrianty, tentang pembiayaan musyarakah
dalam pendekatan Profit & Loss Sharing pada BMT Ta’awun Cipulir, monitoring dalam bagi hasil pada pembiayaan musyarakah di BMT itu sendiri, serta mengetahui pendukung dan penghambat dalam menjalankan pembiayaan musyarakah di BMT. 2. Devica Indriyanti, 206046103819, Program SI, Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba (Profit) Bank Muamalat Indonesia, program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Skripsi ini membahas tentang laba (Profit)Bank Muamalat Indonesia yang dipengaruhi oleh salah satu penyaluran pembiayaan musyarakah. 3. Nahrowi, 204046102954, Program SI, Strategi Pengendalian Resiko Pembiayaan Guna Meningkatkan Pembiayaan Musyarakah pada BTN
11
Syariah. program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. Skripsi ini membahas tentang resiko –resiko yang terjadi pada bank BTN Syariah dan cara menghadapi resiko tersebut sesuai dengan strategi bank BTN.
F. Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menyusun laporan hasil dari penelitian secara umum sebagai berikut : BAB I
Pendahuluan, Menguraikan tentang pokok-pokok pikiran yang tertuang pada skripsi ini
yang terdiri dari latar belakang
masalah,batasan masalah, rumusan maslah, tujuan dan manfaat pemelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan pada Skripsi ini. BAB II
Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan akan teori tentang Strategi, Pemasaran, Pembiayaan, Musyarakah, usaha kecil dan menengah.
BAB III Menguraikan tentang gambaran umum Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) Harta Insan Karimah yang pembahasannya meliputi sejarah BPRS Harta Insan Karimah, Visi dan Misi BPRS HIK, Struktur Organisasi, Produk-produk BPRS HIK. BAB IV Temuan dan Analisis dalam bab ini peneliti akan mengungkapkan dari hasil penelitian tersebut yang meliputi, strategi pembiayaan musyarakah pada usaha kecil dan menengah di BPRS Harta Insan
12
Karimah dan startegi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah. BAB V, Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari bab sebelumnya yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran
BAB II LANDASAN TEORI
A. Konsep Strategi 1. Pengertian Strategi Strategi berasal dari bahasa yunani Kuno yang berarti ”seni berperang”. Suatu strategi mempunyai dasar-dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang akan dituju. Jadi, strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Kata strategi berasal dari bahasa yunani yaitu stratagos, yang berarti memimpin. Dalam konteks awalnya strategi diartikan sebagai generalship atau sesuatu yang dilakukan oleh para jendral dalam membuat rencana untuk menaklukan musuh dan memenangkan peperangan.1 Strategi adalah Penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang perusahaan, diterapkannya aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi adalah Pola sasaran, tujuan, dan kebijakan/ rencana umum untuk meraih tujuan yang teah ditetapkan, yang dinyatakan dengan mendefinisikan apa bisnis yang dijalankan oleh perusahaan.2 Dalam kamus manajemen, yang dimaksud dengan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusu dan saling berhubungan dalam hal waktu dan ukuran.3
1
Setiawan Hari Purnomo dan Zulkiflimansyah, Manajemen Strategi Sebah Konsep Pengantar, (Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), h. 20 2 ibid 3 B.N. Mabun, Kamus Manajemen, ( Jakarta : Pustaka Harapan, 2003), cet.1, h. 30
14
15
Adapun pengertian lain tentang strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas dan diambil oleh organisasi, dan strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi organisasi.4 Jadi strategi dalah tujuan atau sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dala jangka waktu tertentu. 2. Tahapan Strategi Strategi ada beberapa tahapan dalam prosesnya, secara garis besar strategi melalui tiga tahapan : a. Formulasi / Perumusan Strategi Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan strategi yang akan dilakukan. Yaitu perumusan strategi mencakup analisis lingkungan intern dan ekstern, penetapan visi, misi, dan tujuan, strategi dan kebijakan.5 b. Implementasi Strategi Tahapan ini mengharuskan perusahaan untuk menetapkan sasaran tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga perumusan stratgi dapat dilaksanakan. c. Pengendalian Strategi Tahapan akhir adalah evaluasi implementasi strategi. Evaluasi strategi diperlukan karena keberhasilan yang telah dicapai dapat diukur kembali untuk menetapkan tujuan berikutnya, evaluasi akan menjadi tolak
4
Faisal Basri, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), cet.1, h. 3 5 Bambang Hariadi, Strategi Manajemen Strategi Memenangkan Perang Bisnis, (Malang: Bayumedia Publishing : 2005), cet. 2, h. 5-6
16
ukur untuk strategi yang akan dilaksanakan kembali oleh suatu organisasi dan evaluasi sangat diperlukan untuk memastikan sasaran yang dinyatakan telah dicapai. Ada tiga macam mendasar untuk mengevaluasi strategi yaitu ; 1) Meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi. Adanya perubahan yang ada akan menjadi satu hambatan dalam encapaian tujuan, begitu pula dengan faktor internal yang diantaranya strategi tidak efektif atau hasil implementasi yang buruk dapat berakibat buruk pula bagi hasil yang akan dicapai. 2) Mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan),
prosesnya
dapat
dilakukan
dengan
menyelidiki
penyimpanan dari rencana, mengevauasi prestasi individual, dan menyimak kemajuan yang dibuat kearah pecapaian sasaran yang dinyatakan. Kriteria untuk mengevaluasi strategi harus diukur dan mudah dibuktikan, kriteria yang meramalkan hasil lebih penting dari pada kriteria yang megungkapkan apa yang terjadi. 3) Mengambil tidakan korektif untuk memastikan bahwa prestasi sesuai dengan rencana. Dalam hal ini tidak harus berarti bahwa strategi yang ada yang ditinggalkan atau harus merumuskan strategi yang baru. Tindakan korektif diperlukan bila tindakan atau hasil tidak sesuai dengan yang dibayangkan semula atau pencapaian yang diharapkan. 3. Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle-PLC) Srategi penetapan posisi dan diferensiasi perusahaan harus berubah karena produk, pasar, dan pesaing berubah sepanjang siklus hidup produk
17
(PLC) mengatakan bahwa produk memiliki siklus hidup berarti menegaskan empat hal :6 a. Produk memiliki umur yang terbatas b. Penjualan produk melalui berbagai tahap yang khas, dan masing-masing memberikan tantangan, peluang, masalah yang berbeda bagi penjualannya. c. Laba naik dan turun pada berbagai tahap yang berbeda selama siklus hidup produk d. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidupnya. Tahapan Siklus Hidup Produk (PLC) Yaitu :7 a. Perkenalan (introduction) Periode pertumbuhan penjualan yang lambat pada saat produk itu diperkenalkan kepasar.Pada tahap ini tidak ada laba karena besarnya biaya-biaya untuk untuk memperkenalkan produk. Laba akan negatif atau rendah pada tahap perkenalan, pengeluaran promosi berada pada rasio yang tinggi terhadap penjualan karena diperlukan untuk : 1) Memberi informasi kecalon pembeli 2) Membujuk orang untuk mencoba produk itu 3) Mendapatkan distribusi ditoko-toko eceran. b. Pertumbuhan (Growth) Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang besar.Harga tetap bertahan atau menurun sedikit, tergantung pada seberapa cepat permintaan meningkat. Selama tahap ini perusahaan
6
Philip Kotler and Kevi Lane Keller, Manajemen Pemasaran,(Indonesia, 2007,PT Macanan Jaya Cemerlang), cet-12, jilid 1, h. 389 7 Ibid, h. 389-399
18
menggunakan
beberapa
strategi
berikut
untuk
mempertaankan
pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin, yaitu : 1) Perusahaan meningkatkan mutu produk serta menambahkan fitur produk yang baru dan gaya yang lebih baik. 2) Perusahaan menambahkan model baru dan produk penyerta yang meindungi produk utama. 3) Perusahaan memasuki segmen pasar baru 4) Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan distribusi baru 5) Perusahaan beralih dari iklan yang menyadari produk, ke iklan yang membuat orang lain memilih produk produk tertentu 6) Perusahaan menurunkan harga untuk menarik lapisan dari pembeli yang sensitive terhadap harga. c. Kedewasaan(maturity) Periode penurunan pertumbuhan penjualan karena produk itu telah diterima oleh sebagian besar calon pembeli. Laba akan stabil atau menurun karena persaingan yang meningkat. d. Penurunan (decline) Periode saat penjualan menunjukan arah yang menurun dan laba yang menipis. Dalam penelitian tentang strategi perusahaan indutriYang menurun, Kathryn Harrigan mengidentifikasi lima strategi penurunan yaitu : 1) Meningkatkan investasi perusahaan 2) Mempertahankan level investasi perusahaan sampai ketidakpastan tentang industry itu terselesaikan 3) Mengurangi level investasi perusahaan secara selektif, dengan melepas kelompok pelanggan yang tidak menguntungkan, sambil memperkuat investasi perusahaan di tempat yang menguntungkan. 4) Menuai investasi perusahaan untuk memulikhkan kas secepatnya
19
5) Melepaskan bisnis itu seceatnya dengan menjual asetnya dengan cara yang paling menguntungkan
B. Pembiayaan 1. Definisi Pembiayaan Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bab 1 pasal 1 No.12 bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.8 Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.9 Agar sesuai dengan aturan norma Islam, lima unsur keagamaan yang ditekannkan dalam prinsip pembiayaan Islam yaitu :10 a. Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba) b. Pengenalan pajak religious atau pemberian sedekah, zakat.
8
UU tentang Perbankan, No.10 tahun 1998, Bab 1 Pasal 1 no.12. Yusak Laksmana, Panduan Praktiktis Account Officer Bank Syariah (Jakarta :PT.Elex Media Komputindo, 2009)h. 20 10 Mervyn K.Lewis dan Latifa M. Algoud, Perbankan Syariah Prinsip dan Prospek, (Jakarta : PT Serambi ILmu Semesta, 2001) 9
20
c. Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram) d. Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maysir (judi), gharar (transaksi yang tidak jelas) e. Penyediaan takaful (asuransi syariah) Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan, bahwa strategi pembiayaan adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan penyaluran dana dalam program pembiayaan untuk mencapai sasaran khusus
dan saling
berhubungan dalam hal untuk mencapai tujuan pembiayaan, baik agama, social dan ekonomi. 2. Jenis-jenis Pembiayaan Jenis –jenis pembiayaan di bank syariah maupun non bank pada umumnya dapat dilihat dari a. Kegunaannya, dibedakan dalam : 1) Pembiayaan modal kerja, yakni pembiayaan yang ditunjukan untuk memberikan modal usaha untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancer. seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh atau barang yang diperdagangkan. 2) Pembiayaan Investasi, pembiayaan yang ditunjukan untuk modal usaha pembelian sarana alat produksi atau pemberian barang modal berupa aktiva tetap / inventaris. Atau pembiayaan investasi yaitu pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk :
21
a) Pendirian Proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek / pabrik dalam rangka usaha baru. b) Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/ peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin atau peralatan baru yang lebih baik. c) Medernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin atau peralatan lama dengan mesin atau peralatan baru yang tingkat tekhnologinya lebih baik atau tinggi. d) Ekspansi, yakni penambahan mesin atau peralatan yang telah ada dengan mesin atau peralatan baru dengan tekhnologi sama atau lebih baik. e) Relokasi Proyek yang sudah ada, yakni peindahan lokasi proyek secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium dan gudang)ke suatu tempat ke tempat lain. 3) Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditunjukan untuk pembelian
suatu
barang
yang
digunakan
untuk
kepentingan
perseorangan (pribadi) diluar usaha. Dalam menetapkan akad pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut : a) Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut terbentuk pembeliaan barang atau jasa. b) Jika untuk pembelian barang faktor selanjutnya yang harus dilihat berbentuk ready stock atau good in process.
22
c) jika
pembiayaan
tersebut
dimaksudkan
untuk
memenuhi
kebutuhan nasabah dibidang jasa, pemberiaan yang diberikan adalah ijarah.11 b. Tujuan pembiayaan 1) Pembiayaan poduktif Pembiayaan yang dipergunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi.Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa, artinya pembiayaan ini digunakan untu diusahakan sehingga menghasilkan auatu baik berupa barang maupun jasa. 2) Pembiayaan Konsumtif Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi.Dalam pembiayaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilakn karena untuk dipergunakan oleh seseorang atau badan usaha. 3) Pembiayaan perdagangan Pembiayaan yang dipergunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan dagangan tersebut.12 c. Jangka Waktunya 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1(satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. 11
Adiwarman,Bank Islam Anaisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), edisi-3, h. 231-234 12
cet-4, h. 77
Kashmir, Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2003),
23
2) Pembiayaan jangka menengah, antara 1 s/d 3 tahun, pembiayan ini dapat diberikan untuk modal kerja, beberapa bank mengklafikasikan pembiayaan jangka menengah sebagai pembiayaan jangka panjang. 3) Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya digunakan untuk kredit rumah atau untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan.13
C. Musyarakah 1. Definisi Musyarakah Istilah lain yang digunakan untuk musyarakah adalah sharikah atau syirkah. Musyarakah diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan partnership (kerja sama). Sedangkan lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah participation financing.14 Syirkah dari segi bahasa berarti pencampuran (al-ikhtilat) yaitu penggabungan dua bagian atau lebih yang tidak bisa dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara’, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan.15 Secara
terminology,
ada
beberapa
definisi
syirkah
yang
dikemukakan oleh para ulama fiqh, pertama, menurut ulama Malikiyah, syirkah yaitu suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang 13 14
Ibid, h.78 AH.Azharudin Latief, ,Fiqh Muamalah, ( Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005), cet.1, h.
129 15
Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, Perbankan Syariah :Perspektif Praktis, (Jakarta: Muamalat Institute,1999), h. 78
24
yang bekerjasama terhadap harta mereka, kedua, menurut Syafiiyah dan Hanabilah menurut mereka syirkah adalah, hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada suatu mereka yang disepakati. Ketiga, menurut ulama Hanafiyah syirkah yaitu akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.16 Musyarakah adalah kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.17 Musyarakah yang dideskripsikan oleh International Islamic Bank For Investment and Development Sebagai “metode pembiayaan terbaik dalam bank islam” adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya, keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi, atauran dan syarat harus sesuai prinsip musyarakah, dan harus disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak mitra.18 Musyarakah yang dipahami perbankan syariah merupakan mekanisme kerja (akumulasi antara pekerja dan modal) yang memberi manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.Kontrak musyarakah dapat
16
ibid, Fiqh Muamalah h. 129 Heri Sudarsono,Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta : Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2008), Edisi III, Cet.1, h. 74 18 Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah, ( Jakarta : Paramadina, 2004), cet-2, h. 93 17
25
digunakan dalam berbagai lapangan usaha yang indikasinya bermuara untuk menghasilkan keuntungan (profit).19 Pembiayaan musyarakah ini merupakan bentuk pebiayaan bagi hasil ketika bank sebagai pemilik dana atau modal turut serta sebagai mitra usaha membiayaai investasi
usaha pihak lain. Pembiayaan
tambahan diberikan kepada mitra usaha (individu atau kelompok) yang telah dimiliki sebagian pembiayaan untuk investasi.Mitra usaha selaku pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Kedua belah pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha mereka tersebut.Proforsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad yang dapat berbeda proporsi modal yang mereka sertakan. Apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing.20 Dari definisi musyarakah yang telah dikemukakan diatas pada dasarnya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain.. Jadi, dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah akad kerjasama yang dilakukan diantara dua belah pihak atau lebih untuk sebuah usaha dengan kerugian dan keuntungan
akan
ditanggung
bersama
sesuai
dengan
kesepakatan
sebelumnya.
19
Karnean Perwatmaja dan M.Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam , (Yogyakarta: Veresia Grafika, 1992),h. 23 20 Diana Yumanita, Bank Syariah, Gambaran Umum Seri Ke Bank Sentralan,(Jakarta : Pusat Pendidikan, 2005), h. 21-22.
26
2. Landasan Hukum Musyarakah a. Landasan Syariah Landasan syariah menjadi dasar dibolehkan musyarakah adalah sebagai berikut : 1) Al-qur’an Q.S Shaad ayat 24
"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh. (QS.Shaad:24) 2) Al- Hadits Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda, “sesungguhnya Allah Azza Wa jalla berfirman, „Aku pihak ke tiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati lainnya” ( HR. Abu Daud No 2936 dalam kitab Al-Buyu, dan Al- Hakim). Hadits tersebut menurut At-Turmudzi adalah Hasan sedangkan Imam AlHakim engkatagorikan sebagai hadits Shohih. 3) Ijma Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-mughni, telah berkata “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara Global walaupun terdapat dalam beberapa elemen darinya.21 b. Landasan Hukum Positif Landasan hukum positif mengenai musyarakah sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah secara implisit terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang21
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah Dari Teori dan Praktek, (Jakarta : Gema Insani press, 2001), cet. 1.h. 91
27
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 ayat 13, yang isinya menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudhorobah)¸ pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (IMBT). Sedangkan secara teknis telah diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bak wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad musyarakah dan mengenai aplikasi akad musyarakah terdapat dalam PBI No. 7/46/PBI/
2005tentang
akad
pengimpun
dana
bagi
bank
yang
melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tercatat pada tanggal 13 April 2000 yang isinya meliputi modal, kerja, keuntungan dan kerugian.22 Dijelaskan pula pada Peraturan Standar Akutansi (PSAK) 106 2007 22
tentang
akutansi
musyarakah,
yang
menjelaskan
tentang
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada university Press,2007), h. 128
28
karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi investasi musyarakah dalam laporan keuangan.23 3. Rukun dan Syarat Musyarakah a. Rukun Musyarakah Rukun syirkah menurut ulama hanafiyah mereka berpendapat bahwa rukun syirkah adalah ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan), dan qabul (ungkapam penerimaan), menurutnya prinsip syirkah adalah adanya kerelaan diantara kedua belah pihak. Bagi ulamaHanafiyah yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syara’24 Menurut jumhur ulama rukun syirkah ada 3 : 1) Kedua belah pihak yang berakad 2) Sighat (lafaz ijab dan qabul) 3) Objek akad Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun syirkah, yaitu : 1) Sighat 2) Dua orang yang melakukan transaksi 3) Obejek yang ditransaksikan Adapun jenis yang lain produk pembiayaan musyarakah antara lain:25 a. Musyarakah Tetap
23
Rizal Yaya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 155 24 Ibid, Fiqh Muamalah, h. 133 25 Ascarya, Akad dan Produk Perbankan yariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi-1, h. 60
29
Bentuk akad musyarakah yang paling sederhana adalah musyarakah tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh maing-masing mitra tetap selama periodi kontrak. b. Musyarakah Menurun Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari musyarakah adalah musyarakah menurun. Pada kerjasama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu asset dalam property, peralatan, perusahaan, dan lainnya. Bagian asset pihak pertama sebagai pemodal, kemudian dibagi dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak ke dua sebagai klien yang akan membeli bagian asset pihak pertama unit demi unit secara periode sehingga akan meningkatkan bagian asset pihak kedua sampai semua unit milik pihak pertama terbeli semua dan asset sepenuhnya milik pihak kedua.
4. Manfaat Musyarakah Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan musyarakah, diantara lain sebagai berikut : a. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah dan bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil. b. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent), mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
30
c. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah atau mudharabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap diman abnak akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.26 5. Resiko Musyarakah Resiko yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relative tinggi, yaitu sebagai berikut : a. side streaming yaitu nasabah menggunakan dana tersebut bukan seperti yang disebut dalam kontrak. b. lalai dan kesalahan yang sengaja c. penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur. 27
D. Usaha Kecil dan Menengah 1. Usaha Kecil menurut Undang-Undang RI Nomor .20 Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria :
26
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori dan Praktek, (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendikia, 2001), h. 93-94 27
Ibid, h. 94
31
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000: tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 sampai paling banyak Rp.2.500.000.000 Kriteria lain usaha kecil : a. Bank Indonesia, departemen perindustrian dan perdagangan memberi batasan berdasarkan asset yang dimiliki (tidak termasuk tanah dan bangunan)bahwa usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset kurang dari Rp. 600.000.000 b. Departemen keuangan memberi batasan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan omzet kurang dari Rp.300.000.000 c. Departemen perindustrian dan perdagangan dan departemen tenaga kerja membei batasan berdasarkan jumlah tenaga kerja, bahwa usaha dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 20 orang disebut usaha kecil. Sedangkan menurut GBHN tahun 1993, pengusaha kecil adalah mereka yang lemah dalam hal modal, tenaga kerja, sertadalam penerapan tekhnologi. 28 Ciri-cirinya : a. Jenis barang / komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak gampang berubah b. Lokasi usaha umumnya sudah menetap tidak berubah
28
Muhammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha konsepsi dan Strategi, (Jakarta : PT Penebar Swadaya, 2000), cet. 2, h. 10
32
c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, sudah membuat neraca usaha d. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya e. SDM (Pengusaha) memiliki pengalaman dalam berwirausaha f. Sebagian sudah akses keperbankan dalam hal keperluan modal g. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik seperti business planning 2. Usaha Menengah Menurut UU RI NO.20 Tahu 2008 tentang UMKM , usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaa n atau bukan anak cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. kriteria usaha menengah adalah : Memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan ) lebih dari Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 dan hasil penjualan tahunan (omzet/tahun) lebih dari Rp. 2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.00029 Ciri-cirinya a. Pada umumnya memilki manajemen da organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran, dan bagian produksi.
29
Ibid, h. 11
33
b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan penerapan system akutansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk perbankan c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, yang ada jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain, izin usaha, izin tempatt, NPWP Pengelolaan lingkungan e. Sudah akses kepada umber-sumber pendanaan erbankan f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik Didalam UU No. 20 Tahun 2008 tersebut, pengertian UKM tergambar dari kriteria UKM yang dibedakan berdasarkan, pertama, kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan), kedua hasil penjualan tahunan (omzet / tahun). Secara ringkas kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UKM) sebagai berikut :30 Tabel 1. Kriteria usaha mikro, usha kecil dan menengah31 Kriteria UKM
Kecil
Menengah
Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) Hasil penjualan tahunan (omzet/ tahun)
Lebih dari Rp 50 juta samapai dengan paling banyak Rp. 500 juta Lebih dari Rp 300 juta samapai dengan paling banyak Rp, 2,5 Milyar
Lebih dari Rp 500 juta sampai dengan palinga banyak Rp. 10 milyar Lebih dari Rp. 2,5 milyar sampai ddengan paling banyak Rp. 50 milyar
30
Tulus Tambunan, Usaha Mikro Kecil Menengah, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009),h.
31
Ibid, h. 12
11
BAB III GAMBARAN UMUM BPRS HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG
A. Sejarah Berdirinya BPRS Harta Insan Karimah Ciledug1 Perseroan didirikan pada tanggal 8 September 1993, berpengalaman selama lebih dari 13 tahun di dunia perbankan syariah. Perseroan telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan kinerja yang sehat dan berkesinambungan melalui pengembangan sektor pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian (frudential banking) yang berorientasi pelayanan yang cepat dan Islami. Perseroan sangat serius dalam pembinaan dan pengembangan sumber daya insani untuk dijadikan sebagai tenaga yang profesional. Berbagai pelatihan yang berlatar belakang religius dan motivasi prestatip serta keahlian dibidang perbankan senantiasa dilaksanakan dengan tujuan semata-mata untuk tumbuh dan berkembangnya iman, ilmu dan amal. Pengelolaan perseroan dilaksanakan dengan mengacu pada nilai - nilai islam, peraturan dan perundang - undangan yang berlaku yang saat ini dikenal sebagai tata kelola Perusahaan yang baik. Pemegang Saham Perseroan adalah Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Gajah Mada (HMI FE UGM) Jogjakarta. Sampai dengan Desember 2011, jumlah pemegang saham sebanyak 249 orang dengan jumlah saham yang tersebar (tidak ada pemegang saham pengendali). Kekeluargaan dan silaturahmi adalah niat dan tekad awal para pemegang
1
http://www.bprshik.co.id/ diakses pada tanggal 30 maret 2013, jam 13:00 wib.
34
35
saham ketika mendirikan Perseroan, yang sampai saat ini tetap terbina dengan baik. BPRS HIK Berdiri pada tahun 1992 di Tangerang Indonesia, berdasarkan akte notaris tanggal 19 desember 1992 dengan nama awal Bank Perkreditan Rakyat yang kemudian pada tahun 1993 merubah nama menjadi perkreditan rakyat syariah Harta insan Karimah . pada tahun 2009 Bank Perkreditan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah merubah namanya menjadi Bank Pembiayaan Rakyat syariah Harta Insan Karimah sesuai UU perbankan syariah No. 21 tahun 2008. Melalui visinya, Perseroan bertekad untuk menjadi Bank Syariah yang unggul dan amanah serta terkemuka di segmen jasa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Inisiatif dan arah baru Perseroan ini akan memberikan landasan yang lebih kokoh serta mempercepat proses perubahan dan perwujudan dari keinginan Perseroan untuk menjadi salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang terbaik di Indonesia.
36 B. Nilai – Nilai BPRS Harta Insan Karimah2 Gambar 1. Nilai nilai BPRS Harta Insan Karimh
C. Struktur Organisasi3 Gambar 2. Struktur Organisasi
2 3
Ibid, www.bprshik.co.id http://www.bprshik.co.id/ diakses pada tanggal 30 maret 2013, jam 13:00 wib.
37
D. Produk-Produk BPRS Harta Insan Karimah 1. Produk Pembiayaan IB (Islamic Banking)4 Bank Syariah HIK Adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan operasional berdasarkan Syariat Islam, sehingga Bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai Al-Qur'an dan Hadist. Berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Syariah HIKMAH tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil dan prinsip jual beli. HIK Memberikan proses yang mudah, pelayanan cepat dan persyaratan ringan, kami siap untuk membiayai usaha dan kebutuhan Anda, antara lain: a. Pembiayaan Modal Usaha Nasabah yang mempunyai usaha dan sudah berjalan minimal satu tahun akan diberikan tambahan modal. Seperti kebutuhan modal ketika menjelang lebaran, ketika mendapat proyek dengan SPK/PO, atau kebutuhan lain ketika permodalan anda perlu ditambah b. Pembiayaan Investasi BPRS memberikan pembiayaan yang sifatnya investasi seperti pembelian kendaraan, pembelian mesin, pembelian tanah/bangunan atau investasi lain yang menunjang usaha dan keperluan. c. Pembiayaan Konsumtif Berupa kebutuhan yang inginkan mulai dari barang-barang elektronik sampai kebutuhan renovasi tempat tinggal.
4
Islamic Bannking (IB) akan berlanjut
38
d. Pembiayaan Talangan Haji Ibadah haji adalah salah satu rukun islam. Karena keterbatasan dana dan kesempatan maka keinginan mulia menjadi tertunda. Kami siap memberikan
dana
talangan
untuk
menjamin
kepastian
anda
menunaikan panggilan Allah. Jenis Akad Pembiayaan IB a. Akad Ba'i Murabahah (Jual Beli) b. Akad Musyarakah dan Mudharabah (Kerjasama) c. Akad Ijarah (Sewa) d. Akad Rahn (Gadai) e.
Akad Qardh
Keunggulan Pembiayaan IB a. Harga jual Murah dengan Angsuran Ringan (Margin setara 1,3% per bulan) b. Angsuran tetap sampai lunas (tidak terpengaruh suku bunga) c. Proses cepat dan syarat mudah 2. Produk Pendanaan IB BPRS Harta Insan Karimah Cileduk a. Deposito Hasanah
yaitu Bank Syariah Harta Insan Karimah telah
memberikan bukti tingkat bagi hasil deposito hasanah melebih tingkat suku bunga bank umum atau bagi hasil bank umum syariah lainnya. b. Tabungan Anak Sholeh yaitu Tabungan khusus pelajar dan mahasiswa, memperolah bagi hasil dan mendapatkan santunan Asuransi Syariah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekiranya pelajar/mahasiswa meninggal dunia.
39
c. Tabungan Karimah yaitu Tabungan untuk perorangan, memperolah bagi hasil dan santunan asuransi syariah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekiranya nasabah meninggal dunia karena kecelakaan. d. Tasbih yaitu Tabungan yang disediakan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umroh, berasuransi syariah dan mendapatkan fasilitas pembiayaan talangan haji. e. Taslim yaitu Tabungan yang dirancang khusus untuk lembaga-lembaga pendidikan syariah atau umum yang berencana mengatur dana keuangan sekolah secara syariah, aman dan menguntungkan. f. Tabungan Qurban yaitu Tabungan yang dirancang khusus bagi nasabah yang berkeinginan merencanakan ibadah qurban secara teratur setiap tahunnya.
Pembelian
hewan
qurban
dan
penyalurannya
dipercayakan ke Bank.5 E. Perkembangan BPRS HIK Gambar 3. Perkembangan BPRS Harta Insan Karimah 6
5 6
Brosur BPRS Harta Insan Karimah www.bprshik.co.id, diakses 30 Maret 2013
dapat
40
F. Prinsip Operasional BPRS HIK Tidak banyak bank syariah seperti BPRS Harta Insan Karimah. Meski tidak sebesar bank umum syariah, BPRS HIK mampu menerapkan manajemen perbankan yang baik dan akuntabel serta mampu memelihara ruh syariah dalam diri para pegawai. Satu poin yang patut ditiru oleh bank berlabel syariah lainnya. Tidak hanya dari sisi manajemen, pelayanan yang mereka berikan tetapi dengan produk yang menarik pula. 1. Fokus di Sektor Produktif BPRS HIK masih memfokuskan pada sektor produktif dengan pembagian 7% modal kerja, 25% investasi, dan 5% konsumtif. Sektor produktif yang mereka sasar yaitu usaha mikro dan juga usaha kecil dan menengah. Selain pembiayaan, BPRS HIK pun berinovasi dengan menjalankan gadai emas berjalan pada tahun 2010 . 2. Deposito dengan Bagi Hasil Tertinggi Beragam produk menarik ditawarkan oleh BPRS HIK. Dari penghimpunan dana, BPRS HIK menyediakan produk tabungan dan deposito. Ada tabungan karimah, tabungan anak sholeh, tabungan haji, tabungan qurban, dan tabungan lembaga Islam (taslim). Sementara, dari produk deposito, ada deposito mudharabah dan deposito hasanah. Deposito Hasanah adalah deposito unggulan dari BPRS HIK. Deposito ini berasuransi, artinya, kalau nasabah meninggal dunia, bank akan memberikan klaim kepada ahli waris maksimal Rp50 juta. Dalam hal ini, BPRS HIK bekerja sama dengan Asuransi Takaful. Selain itu, dari sisi
41
bagi hasil, bagi hasil yang ditawarkan BPRS HIK dari produk deposito lumayan tinggi, rata-rata sekitar 15% dengan nisbah 60:40. Selain produk yang menggiurkan, BPRS HIK juga memanjakan nasabah dengan layanan antar jemput. Strategi jemput bola benar-benar dipraktekkan oleh bank syariah yang tergolong bank sangat sehat ini. Seperti motto ‘one stop service’, BPRS HIK siap mengantarkan formulir, menjemput dana, dan lain-lain. Nasabah hanya tinggal menelepon kantor BPRS HIK.Bagi hasil pun dapat ditransfer lewat ATM atau diberikan secara tunai. BPRS HIK sudah bekerja sama dengan salah satu bank syariah dalam hal layanan ATM. 3. BPRS dan Community Bank Tak dapat dipungkiri, BPRS memang berbeda dengan bank umum syariah. BPRS hanya dapat bergerak di lingkup area yang terbatas, bahkan dikenal dengan istilah Community Bank. Wilayah garapan utama BPRS HIK adalah Tangerang dan sekitarnya. Namun, dengan meningkatnya mobilisasi dan juga teknologi online banking, nasabah BPRS HIK tidak hanya berasal dari Tangerang, tapi ada yang dari Jakarta, bahkan luar kota. Sebagai bank yang mempunyai kekhasan tersendiri, BPRS HIK tahu betul untuk memanfaatkan potensi tersebut. Misalnya saja, BPRS HIK sejak dulu selalu fokus pada usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah bentuk peran serta BPRS HIK dalam mengangkat sektor UMKM. Hal ini pula yang sering diunggulkan BPRS HIK bahwa penyaluran dana nasabah 100% diperuntukkan bagi usaha kecil, lain halnya dengan penyaluran dana oleh bank umum yang notabene menyasar ke sektor
42
korporat bahkan perusahaan besar. Jadi, nasabah yakin dana yang diinvestasikannya secara tidak langsung membantu sektor UMKM tersebut. 4. Kedekatan Emosional dengan Nasabah BPRS HIK selalu menjaga kedekatan emosional dengan nasabah, antara lain dengan ‘one stop service’ dan juga transparansi laporan keuangan selain pelayanan dari para pegawai bank yang sesuai dengan prinsip syariah. dengan strategi itu, BPRS HIK dapat eksis di tengah persaingan bank-bank raksasa yang memiliki modal besar dan teknologi maju. BPRS HIK melihat masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dijangkau oleh bank umum syariah.7
7
2013.
Rahmat Mauladin, Kepala Tim Analis Pembiayaan, Wawancara , Tangerang, 20 Juni
43
G. Prosedur Pembiayaan Musyarakah Gambar 4. Prosedur Pembiayaan Musyarakah
Lolos 1
2
Pengajuan oleh calon nasabah
Pemenuhan Data dan Dokumen
BI Checking Tidak Lolos Tidak Layak 3
analis pembiayaan
Survei Usaha dan Jaminan
Layak
Setujui 4 persetujuan
Penyusunan Usulan Pebiayaan
komite pembiayaan pemenuh Tidak Setujui
5 Penerbit surat penegasan dari pesetujuan pembiayaan
dipenuhi
pemenuhan persyaratan
6 a. Penandatangan akad b. Pengikatan jaminan c. Pencairan pembiayaan
Tidak dipenuhi
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA
A. Strategi Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Di BPRS Harta Insan Karimah Cileduk
Semua bank syariah yang ada di Indonesia pasti mempunyai prosedur dan strategi dalam penyaluran pada pembiayaan musyarakah, begitupula yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Cileduk mempunyai prosedur dan strategi dalam menyalurkan pembiayaan musyarakah yang bertujuan untuk menyalurkan produk pembiayaan yang aman, terarah, menguntungkan dan bermanfaat. Maka secara umum prosedur dan strategi penyaluran pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah dilakukan dengan prosedur dan strateginya sebagai berikut: 1. Tahap inisiatif Pada tahap awal sebelum masuk pada tahapan aplikasi pembiayaan ada yang disebut dengan tahapan inisiatif. Tahapan ini dapat berupa walk in clien dan solisitasi , walk in clien yaitu calon nasabah datang langsung ke bank untuk mendapatkan jasa pelayanan dari bank. Sedangkan solisitasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan calon nasabah. Pada tahapan inisiatif walk in clien strategi yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Cileduk yaitu pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin
44
45
membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara tersebut pihak BPRS Harta Insan Karimah biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada calon nasabah. Setelah pihak BPRS Harta Insan Karimah memahami akan maksud dan tujuannya, pihak BPRS Harta Insan Karimah menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Sedangkan pada tahapan inisiatif solisitasi strategi yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah yaitu petugas BPRS Harta Insan Karimah harus proaktif dalam pencarian calon nasabah yang termasuk dalam kategori layak untuk memperoleh pembiayaan musyarakah. 2. Tahap aplikasi pembiayaan Pada tahap aplikasi pembiyaan disebut juga dengan tahap dokumentasi. Jika hasil proses inisiatif ini disimpulkan bahwa calon nasabah layak untuk dibiayai, maka pihak bank mengumpulkan data penunjang pembuatan usulan pembiayaan musyarakah. Adapun data-data tersebut adalah formulir permohonan usulan pembiayaan dan kelengkapan umum serta jaminan. Kelengkapan umum ini terbagi kedalam tiga bagian yaitu pembiayaan kolektif, usaha kecil yang belum memiliki badan usaha dan pembiayaan perusahaan yang telah memiliki badan usaha. Pada pembiayaan kolektif dan perusahaan yang telah memiliki badan usaha, nasabah wajib melengkapi :
46
a. Foto copy KTP b. Foto Copy Kartu Keluarga c. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi nasabah yang tidak menetap cukup dengan keterangan domisili, d. Surat keterangan Sudah Menikah, dan e. Denah peta lokasi Bagi pengusaha kecil yang belum mempunyai usaha, perlu menambahkan
kelengkapan-kelengkapan
seperti
laporan
keuangan
sederhana, foto copy surat perintah kerja (SPK) untuk memenuhi modal pelaksanan surat proyek, foto copy surat tanda daftar perusahaan dan foto copy surat keterangan domisili usaha. Sedangkan bagi pengusaha menengah yang telah memiliki badan usaha, nasabah wajib melengkapi dokumen dokumen berupa foto copy permohonan, proposal perusahaan, laporan keuangan, foto copy anggaran dasar perusahaan, foto copy surat izin usaha, foto copy nomor pokok wajib pajak dan foto copy surat penunjukan kerja. Pada tahapan ini strategi yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah yaitu mengecek secara langsung keaslian aplikasi nasabah dan wajib diperlihatkan dokumen asli sebagai prosedur yang harus dipenuhi oleh nasabah wajib diperlihatkan kepada pihak BPRS Harta Insan Karimah. Hal ini dilakukan agar terhindar dari pemalsuan data, penipuan dan memperkecil resiko pada pembiayaan musyarakah.
47
3. Tahap Pembuatan Proposal pembuatan proposal dimaksudkan untuk mempermudah pihak bank untuk menganalisa kelayakan nasabah, yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan proposal haruslah dicantumkan identitas pemohon (calon nasabah) serta maksud dan tujuan pengajuan proposal tersebut. Unsur cost of credit pun harus ada untuk mendapatkan kredibilitas dari pihak bank. Mengenai analisa keuangan calon nasabah harus menjelaskan secara rinci tentang segala kebutuhannya. Selain itu dalam pengajuan proposal harus terdapat kesimpulan, rekomendasi, taksasi jaminan, dan sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Strategi yang dilakukan dalam tahap pembuatan proposal pihak BPRS Harta Insan Karimah akan meneliti dan mempelajari dengan baik isi dari pengajuan proposal tersebut, hal itu dilakukan pihak BPRS Harta Insan Karimah untuk memenuhi terlaksananya proses standar dan memenuhi kriteria penilaian yang disyaratkan, maka account officer mempertimbangkan hal-hal berikut seperti informasi tentang permintaan pembiayaan,
informasi
tentang
kemampuan
membayar
kembali,
informasi tentang jaminan pembiayaan dan informasi tentang hubungan dengan pihak BPRS Harta Insan Karimah. 4. Tahap Analisa Pembiayaan Pada tahap analisa pembiayaan setelah menerima proposal pembiayaan yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diminta oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah hal yang pertama dilakukan yaitu melakukan investigasi. Setelah calon nasabah menyerahkan beberapa
48
persyaratan yang diterima oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah, maka account officer melakukan investigasi kepada calon nasabah. Adapun proses investigasi yang dilakukan wawancara langsung kepada nasabah dan melakukan on the spot artinya mengadakan secara langsung kepada nasabah. Untuk tahapan analisa pembiayaan pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian kredit yaitu: a.
Character (kepribadian).
b. Capacity (kemampuan dalam menjalankan usaha). c.
Capital (modal).
d. Colleteral (jaminan). e.
Conditions (keadaan).1 Strategi yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah pada tahap ini
ialah pihak BPRS Harta Insan Karimah dalam hal investigasi yang pertama dilakukan yaitu mewawancarai secara langsung pihak nasabah dengan mempertanyakan kebenaran aplikasi, yang kedua melakukan kunjungan langsung ketempat nasabah dan pihak-pihak lain seperti lingkungan tetangga terdekat, RT, RW menanyakan tentang karakter dari kehidupan calon nasabah sehingga secara tidak langsung pihak BPRS 1
Iska, H. Syukri, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia,( Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), cet. 1, h. 33.
49
Harta Insan Karimah dapat menganalisa calon nasbah tersebut apakah benar-benar layak memperoleh pembiayaan. Selain mengunakan standar penilaian kredit 5C itu faktor tempat juga menjadi bahan pertimbangan pihak BPRS Harta Insan Karimah, mulai dari tempat tinggal sampai tempat usaha yang dianggap strategis dan dapat dijangkau. Untuk memperkuat kepercayaan calon nasabah terhadap pihak BPRS Harta Insan Karimah, dokumen perjanjian serta riwayat usaha menjadi salah satu syarat dalam analisa pembiayaan. Dalam melakukan survey terhadap suatu jaminan yang diajukan oleh
nasabah,
pihak
BPRS
Harta
Insan
Karimah
harus
lebih
memperhatikan terhadap aspek legalitas atas taksasi jaminan tersebut. Selain itu nilai jual dari jaminan tersebut dan status kepemilikannya harus jelas. 5. Komite Pembiayaan. Setelah selesai pada tahapan proposal, lembaga komite yang terdiri dari Komisaris, Direktur utama, General Manajer (GM), Account officer (AO), dan petugas administrasi pembiayaan mempelajari proposal yang telah diajukan oleh calon nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya untuk disetujui. Pada tahap komite pembiyaan pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan strategi sebagai berikut: a. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan Presentasi. Setelah melakukan analisa,
account
officer
akan
mengajukan usulan
50
pembiayaan kepada komite pembiayaan BPRS Harta Insan Karimah untuk memperoleh persetujuan. a. Tahap kedua yaitu proses persetujuan, usulan pembiayaan yang telah diterima oleh komite akan dipertimbangkan setelah pihak komite melihat persyaratan-persyaratan yang diperoleh dilapangan. Jika persyaratan tersebut memenuhi syarat, maka pihak komite akan memutuskan : 1) Bila pembiayaan itu diputuskan tidak layak, maka seluruh dokumen harus dikembalikan kepada nasabah dan account officer menyampaikan penolakan kepada nasabah. 2) Bila pembiayaan itu dinyatakan layak, maka account officer akan memberitahukan kepada calon nasabah bahwa pembiayaan yang diajukan diterima. Kemudian dibuatkan surat persetujuan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah yang telah ditandatangani oleh direksi. 6. Tahap Pencairan Setelah tim komite mempertimbangkan serta menyetujui proposal yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum dalam proposal tersebut. Dalam proses pencairan dana pihak bank melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya langsung diserahkan ke pihak notaris. Startegi yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Sebelum melakukan
proses
pencairan,
account
officer
harus
melakukan
51
pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai dengan posisi komite pembiayaan pada proposal pembiayaan. Jika semua persyaratan telah dilengkapi, maka proses pencairan fasilitas pembiayaan dapat diberikan 7. Tahap Monitoring Dalam tahap terakhir nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. maka resiko pembiayaan baru saja dimulai ketika pencairan dana itu dilakukan. Maka strategi yang dilakukan pihak BPRS Harta Insan Karimah pada saat memasuki tahap monitoring,. Cara yng dilakukan pihak BPRS Harta Insan Karimah yaitu Monitoring dapat dilakukan dengan cara memantau realisasi pencapaian target usaha. Monitoring juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan secara rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional dan perkembangan usaha. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan tujuan penggunaan dana. Demikian proses strategi pihak BPRS Harta Insan Karimah dalam penyaluran pembiayaan musyarakah dari mulai pengajuan, proses penyaluran, dan akad sampai realisasi pembiayaan. Dengan proses dan tahapannya yang mudah dan tidak menimbulkan pelaksanaan teknis yang membatalkan hukum syara atau dengan kata lain sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam akad musyarakah pada umumnya. Namun yng terpenting strategi ini dilakukan
52
pihak BPRS Harta Insan Karimah untuk memperkecil resiko pembiayaan bermasalah.2 B. Strategi Pengawasan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiyaan Musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Cileduk Setiap bank pasti mempunyai kendala masing-masing dalam melakukan operasional bank yang dapat mempengaruhi kesehatan bank dan pastinya bankpun mempunyai strategi tersendiri dalam mengatasi kendala tersebut untuk menekan resiko dan menjaga kestabilan operasional bank, terutama pada bank syariah dalam hal menyalurkan pembiayaan musyarakah. Begitupula pada pihak BPRS Harta Insan Karimah
kendala atau
permasalahan yang terjadi dalam penyaluran pembiyaan musyarakah dapat dijabarkan sebagai berikut: 1)
Terjadi penipuan dalam tujuan nasabah (perusahaan) yang tidak sesuai dengan tujuannya di awal dalam pengajuan pembiayaan musyarakah. Misal, perusahan A mengajukan permohonan pembiyaan untuk modal usaha pengelolaan kain batik ternyata setelah proses pencairan modal tersebut digunakan untuk renopasi gedung sehingga menimbulkan pembiyaan bermasalah.
2)
Administrasi yang fiktif (rekayasa), hal ini sering terjadi biasanya nasabah melakukan kecurangan dengan melampirkan fhoto copy dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya atau bisa jadi aslinya tidak ada.
2
Rahmat Mauladin, Kepala Tim Analis Pembiayaan, Wawancara , Tangerang, 20 Juni
2013.
53
3)
Tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pokok pinjaman oleh nasabah yang terjadi wanprestasi (kelalaian pengembalian) , hal ini bisa terjadi karena perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau cara pengelolaaan keuangan yang tidak baik.
4)
Adanya kredit macet pada penyaluran pembiayaan musyarakah karena faktor alam seperti terjadinya gempa bumi, kebanjiran, kebakaran dan lain sebagainya. Untuk mengatasi beberapa kendala atau permasalahan diatas pihak
BPRS Harta Insan Karimah mempunyai beberapa strategi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah. Adapun strategi yag dilakukan pihak BPRS Harta Insan Karimah adalah sebagai berikut : 1) pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan pengawasan berupa monitoring
dengan cara memantau realisasi pencapaian target usaha
apakah usaha tersebut memenuhi target atau tidak. Monitoring juga dapat dilakukan dengan cara mengadakan kunjungan secara rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional dan perkembangan usaha. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan tujuan penggunaan dana. 2) Dalam pembiayaan proyek pengawasan yang dilakukan pihak BPRS Harta Insan Karimah yaitu meminta realisasi proyek kepada nasabah dan laporan proses proyek nasabah yang BPRS Harta Insan Karimah biayai. 3) Jika nasbah terjadi kelalaian dalam pembayaran angsuran pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan pengawasan dan penyelesaian masalah
54
dengan 5 poin yang berbeda sesuai dengan tunggakannya, berikut prosedur pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah sebagai berikut: a)
Tertunggak 1 x angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat teguran dengan solusi nasabah wajib membayar tunggakannya biasanya pihak BPRS Harta Insan Karimah mengirim surat 2 hri setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh occount officer dan kabag pembiayaan.
b)
Tertunggak > 1-2 x angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 1 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian biasanya pihak BPRS Harta Insan Karimah mengirim surat 2 hri setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh kabag kepala cabang dan ketua TTPB (tim Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah).
c)
Tertunggak > 2-3 x angsuran langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 2 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian atau nego penjualan jaminan biasanya pihak BPRS Harta Insan Karimah mengirim surat 2 hri setelah jatuh tempo dan surat ditandatangani langsung oleh kacab ketua TPPB dan direktur pemasaran.
d)
Tertungak > 3-6 x angsuran atau pokok jatuh tempo langkah yang dilakukan mengirimkan surat peringatan 3 dengan solusi nasabah wajib membayar seluruh tunggakannya atau sebagian, pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan Appraisal Independen (KJPP) ,
55
melakukan proses penjualan jaminan dan mengirimkan surat pengosongan jaminan, biasanya surat ditandatangani langsung oleh ketua TPPB ,direktur pemasaran dan direktur utama serta pihak BPRS Harta Insan Karimah memberikan jangka waktu pengosongan jaminan 1 bulan setelah surat diterima nasabah. e)
Jika poin 4 tidak bisa diselesaikan pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan somasi untuk pelunasan oleh lowyer (pengacara/notaris) dan melakukan eksekusi paksa. Solusi yang dapat dilakukan untuk nasabah
yaitu
mengajukan
permohonan
eksekusi
jaminan
kepengadilan atau ajukan gugatan ke pengadilan. Biasanya pihak BPRS Harta Insan Karimah melampirkan surat kuasa untuk lawyer yang ditandatangani langsung oleh direktur utama.3 4) Apabila kredit macet karena faktor alam pihak
BPRS Harta Insan
Karimah akan memberikan surat pemberitahuan tindakan pembiayaan musyarakah, perpanjang waktu, dan akan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memberikan solusi kesanggupan membayar nasabah. sehingga dengan solusi itu dimungkinkan akan memperingan pihak nasabah dan tidak ada yang saling di rugikan satu sama lainnya.4 Pada prinsipnya dalam melaksanakan startegi pengawasan dan penyelesaian masalah tentunya pihak BPRS Harta Insan Karimah harus bekerja dengan teliti pada proses awal penyaluran pembiayaan musyarakah agar resiko pembiayaan bermasalah menjadi lebih kecil.
3
Dokumentasi pembiayaan musyarakah dalam kredit bermasalah Ibid, wawancara
4
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 1. Pada pembiayaan musyarakah pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan prosedur tahapan diantaranya tahap inisiatif, tahap aplikasi pembiayaan, tahap pembuatan proposal, tahap analisa pembiayaan, tahap komite pembiayaan, tahap pencairan dan tahap monitoring. Strategi pembiayaan musyarakah yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Cileduk mempunyai tujuan untuk menyalurkan produk pembiayaan yang aman, terarah, menguntungkan dan bermanfaat. 2. pada pembiayaan musyarakah pihak BPRS Harta Insan Karimah tentunya mempunyai kendala atau pemasalahan dalam operasional kerjanya, untuk mengurangi resiko pada pihak BPRS Harta Insan Karimah, pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan strategi pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Pengawasan dan penyelesaian masalah ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang cukup besar pada BPRS Harta Insan Karimah. Adapun tahapan pengawasan dilakukan dengan
56
57
B. Saran 1. Dalam melaksanakan prosedur pembiayaan musyarakah pihak BPRS Harta Insan Karimah harus melaksanakannya dengan teliti dan harus sesuai stadar yang ditentukan . hal ini dilakukan agar tidak terjadi permaslahan pembiayaan setelah proses pencairan. 2. Pada pengawasan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah BPRS Harta Insan Karimah harus melakukan monitoring rutin dan berkomunikasi aktif kepada pihak nasabah begitupula sebaliknya pihak nasabah harus proaktif jika terjadi kendala pada proses pembayaran angsuran. Pada tahap penyelesaian masalah prinsip kekeluargaan harus dikedepankan agar kedua bela pihak tidak ada yang saling dirugikan.
DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004. Amin, A.Irwan. Menata Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta : UIN PRESS, 2009. Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : GajahMada University Press, 2007. Antonio, Muhammad Syafi’I, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, 2001. Bank Syariah Dari Teori dan Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, 2001. Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007. Basri,Faisal, Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005. B.N. Mabun, Kamus Manajemen, Jakarta : Pustaka Harapan, 2003. Hafsah, Muhammad Jafar, Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi, Jakarta : PT Penebar Swadaya, 2000. Hariadi, Bambang, Strategi Manajemen Strategi Memenangkan Perang Bisnis, Malang: Bayumedia Publishing : 2005. http : //www.bprs.hik.co.id/cgl-sys/defaultwebpage.cgl. Iska, H. Syukri, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012. K.Lewis, Mervyn dan Latifa M. Algoud, Perbankan Syariah Prinsip dan Prospek, Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta,2000. Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran,Indonesia : PT Macanan Jaya Cemerlang, 2007. Kashmir, Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo persada, 2003. Kuncoro, Mudrajat, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Jakarta:Erlangga, 2005.
58
59
Laksmana, Yusak, Panduan Praktiktis Account Officer Bank Syariah Jakarta : PT.Elex Media Komputindo, 2009. Latief , AH.Azharudin, ,Fiqh Muamalah, Jakarta : UIN Jakarta Press, 2005. Maftuhin, Arif , Menyoal Bank Syariah, Jakarta : Paramadina, 2004. Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2011. Perwatmaja dan M.Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam , Yogyakarta: Veresia Grafika, 1992. Rais, Isnawati dan Hasanudin, Fiqh Muamalah dan Aplikasi Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta :Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Setiawan, Hari Purnomo dan Zulkiflimansyah, Manajemen Strategi Sebab Konsep Pengantar, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999. Sudarsono, Heri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta : Ekonisia, 2008. Tambunan, Tulus, Usaha Mikro Kecil Menengah, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009. Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muammalat, Perbankan Syariah Perspektif Praktis, Jakarta: Muamalat Institute. UU tentang Perbankan, No.10 tahun 1998, Bab 1 Pasal 1 no.12. Yaya, Rizal, dkk, Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta : Salemba Empat, 2009. Yumanita, Diana, Bank Syariah, Gambaran Umum Seri KeBank Sentralan, Jakarta: Pusat Pendidikan, 2005.
