METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Oleh : Ayang Lutpiani Azizi NIM : 1113053000055
KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN ISLAM PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017 M / 1438 H
ABSTRAK Ayang Lutpiani Azizi, 1113053000055, Metode Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug, Dosen Pembimbing H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan suatu lembaga penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah dan menggunakan ketentuan syariat islam. Pembiayaan bermasalah pada BPRS adalah pembiayaan dimana berada dalam ketegori diragukan atau macet yang anggotanya tidak menepati jadwal pembiayaan. Sehingga pihak bank akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Penelitian ini mengkaji tentang metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang terdapat pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam metode dan prosedur pembiayaan musyarakah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah dan penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah. Selain itu tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui cara yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan musyarakah. Maka untuk itu jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka kepada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang dalam rangka mengetahui bagaimana penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kota Tangerang. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa metode dan prosedur musyarakah dilakukan dengan cara door to door adapun syarat untuk mengajukan pembiayaan musyarakah yaitu berupa survey calon nasabah, meminta legalitas yang lengkap, jaminan SHM, PBB terakhir, dan lain-lain. Adapun metode dan prosedur pembiayaan musyarakah sudah dijalankan dengan baik oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah adanya yang disebabkan oleh faktor intern dan faktor ekstern, faktor intern yang disebabkan oleh nasabah yang tidak jujur sedangkan faktor ekstern disebabkan kelalaian petugas dalam menganalisa data anggota. Sedangkan penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara revitalisasi proes yaitu dengan cara : reschedulling, restructuring, rescondittioning, dan proses management. Penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui litigasi. Kata kunci : Penyelesaian, Pembiayaan Musyarakah, dan Bermasalah.
i
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah mengatur, membimbing semua hamba-Nya, sekaligus ketentuan hidup yang harus dilalui sebagai makhluk ciptaan-Nya senantiasa memberikan berbagai nikmat kepada insan semua. Semoga dengan kenikmatan iman, islam, dan ihsan selalu tersimpan dalam diri kita sebagai cerminan manusia yang bertaqwa. Alhamdulillahhirabbil’alamin, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi
yang
berjudul
“Metode
Penyelesaian
Pembiayaan
Musyarakah
Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug”, dengan baik yang disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata dari pribadi penulis, namun berkat pertolongan Allah SWT. Dan bantuan dari semua pihak yang turut andil dalam memberikan do’a, moril materi, serta keikhlasan dalam membimbing penulis. Oleh karena itu hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang dapat penulis hanturkan kepada : 1.
Dr. Arief Subhan, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Suparto, M.Ed. Ph.D., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Roudhonah, MA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi, Dr. Suhaimi, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
ii
2.
Drs. Cecep Castrawijaya, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah, dan Drs. Sugiharto, MA., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
3.
H. Mulkansair, BA, S.Pd, MM., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi, dan juga telah meluangkan waktunya untuk mengoreksi, membimbing, menyemangati, serta mengarahkan penulis guna mendapatkan skripsi yang lebih baik.
4.
Drs. Sugiharto, MA., selaku Dosen Penasihat Akademik, serta segenap dosen yang telah membimbing dengan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Manajemen Dakwah, Kosentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam (MLKI) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
5.
Dikhususkan dan lebih terhormat teruntuk Ayahanda H. Abdul Azis dan Ibunda Hj. Dawati yang selalu memberikan kasih sayang tiada batas, dukungan, semangat, arahan, serta selalu percaya kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
6.
Staf perpustakaan umum dan staf perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan referensi berupa kepustakaan dan memberikan fasilitasnya.
7.
Keluarga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug, khususnya Hari Nurwantoro, SH., Hadi Kamaludin
iii
yang sudah memberikan izin, dukungan, bantuan, arahan, dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 8.
Adik-adikku Ade Jakiah Azizi dan Maecly Namira Azizi, saudarasaudaraku yaitu Nur Aifah, S.Kom.I., Yolanda Yunia, SE., Heni Sintawati S. Sos. I., Dede Fadhilah serta Keluarga Besar H. Muhammad Zen yang tidak pernah lelah menyemangati penulis setiap harinya, Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin.
9.
Sahabat terbaik Sugih Pangestu, Ainun Nisah Yuningsih Salim, Mutiara Aprilia, Amalia Haqiqi, Nurfarhani dan Silviah, yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10.
Sahabat-sahabat terbaik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam (MLKI). Nurhamni Mawaddah, Inne Anggraeni, Putri Setianti Huzaimah, Yulisa Ilhami, Annisa Meiliana, Intan Zulaeira dan Dewi Kuraesin, yang sangat menginspirasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
11.
Teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah khususnya Konsentrasi Manajemen Lembaga Keuangan Islam (MLKI), yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga silaturahmi tetap terjaga. Aamiin.
12.
Teman-teman KKN MARITIM 2016 yang sangat menginspirasi dan selalu memberi motivasi penulis dalam penulisan. Semoga kalian akan sukses di masa mendatang. Aamiin.
iv
Akhirnya penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbaharui. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, semoga apa yang ditulis dalam skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.
Jakarta, 05 Juni 2017
Ayang Lutpiani Azizi
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ......................................................................................
ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ........................................................................................ ix DAFTAR SKEMA ...........................................................................................
x
DAFTAR TABEL ........................................................................................... xi DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii BAB I
BAB II
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah .....................................................
1
B.
Batasan Masalah dan Rumusan Masalah ...........................
7
C.
Tujuan dan Manfaat Peneliti ..............................................
8
D.
Tinjauan Pustaka ................................................................ 10
E.
Metodologi Penelitian ........................................................ 12
F.
Sistematika Penulisan ......................................................... 17
LANDASAN TEORITIS A.
Metode Penyelesaian ........................................................... 20 1.
Pengertian Metode ........................................................ 20
2.
Bentuk dan Jenis Metode ............................................ 21
3.
Tahapan Metode Penyelesaian .................................... 24
vi
B.
C.
D.
E.
BAB III
Pembiayaan Bank Syariah .................................................. 25 1.
Definisi Pembiayaan ................................................... 25
2.
Tujuan Pembiayaan ..................................................... 26
3.
Jangka Waktu Pembiayaan .......................................... 27
4.
Penggolongan Kualitas Pembiayaan ........................... 28
Pembiayaan Musyarakah .................................................... 30 1.
Definisi Musyarakah ................................................... 30
2.
Landasan Hukum Musyarakah .................................... 33
3.
Jenis-jenis Musyarakah ............................................... 35
Pembiayaan Bermasalah ...................................................... 39 1.
Pengertian Pembiayaan Bermasalah ........................... 39
2.
Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah ........................ 41
3.
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah ........................ 41
Penyelesaian Masalah ......................................................... 44 1.
Pengertian Penyelesaian .............................................. 44
2.
Pengertian Masalah ..................................................... 45
3.
Pengertian Penyelesaian Masalah ............................... 46
4.
Pentingnya Penyelesaian Masalah .............................. 47
5.
Teknik Pengambilan Keputusan .................................. 49
GAMBARAN UMUM BPRS HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG A.
Sejarah Berdirinya BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ... 51
vii
B.
Visi, Misi & Arsitektur Bisnis BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ............................................................................... 55
BAB IV
C.
Identitas Perseroan BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ... 56
D.
Organisasi BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ................ 56
E.
Produk-produk BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ......... 57
F.
Prosedur Pembiayaan Musyarakah .................................... 64
ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH A.
Prosedur dan Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ............................................. 67
B.
Faktor-faktor
Penyebab
Terjadinya
Pembiayaan
Musyarakah Bermasalah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ............................................................................... 75 C.
Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ............................................. 81
BAB IV
PENUTUP A.
Kesimpulan ......................................................................... 95
B.
Saran ................................................................................... 96
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 98 LAMPIRAN ..................................................................................................... 101
viii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1
Riwayat Singkat & Milestone Pengembangan Bisnis
…
54 Gambar 2.1
Visi, Misi & Arsitektur Bisnis BPRS HIK ....................... 55
Gambar 3.1
Identitas Perseroan BPRS HIK ........................................ 56
Gambar 4.1
Organisasi BPRS HIK ...................................................... 56
ix
DAFTAR SKEMA
Skema 1.1
Prosedur Pembiayaan Musyarakah .................................. 66
x
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1
Tingkat Bagi Hasil Deposito Hasanah ............................. 63
Tabel 1.2
Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah .................. 81
xi
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Bimbingan Skripsi
Lampiran 2
Surat Keterangan Izin Penelitian Skripsi
Lampiran 3
Surat Keterangan Penelitian Skripsi
Lampiran 4
Wawancara Pegawai BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
Lampiran 5
Data Nasabah Pembiayaan Bermasalah
Lampiran 6
Struktur Organisasi BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
Lampiran 7
Fatwa
Dewan
Syariah
Nasional
(DSN)
Tentang
(DSN)
Tentang
Pembiayaan Musyarakah Tahun 2008 Lampiran 8
Fatwa
Dewan
Syariah
Nasional
Pembiayaan Musyarakah Tahun 2000 Lampiran 9
Proyeksi dan Jadwal Angsuran Pembiayaan Musyarakah
Lampiran 10
Contoh Dampak Pembiayaan Bermasalah THD BDR & PPAP
Lampiran 11
Contoh Tahapan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Lampiran 12
Dokumentasi Wawancara
xii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Strategi penyelesaian adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain
melalui
penjadwalan
(rescheduling),
persyaratan
kembali
(reconditioning), dan penataan kembali (restructuring), dan penyitaan jaminan.1 Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.2 Sebab itu selain bank konvensional muncul bank syariah yang memberikan solusi yang terbaik untuk melakukan pembiayaan yang terhindar dari unsur Maysir, Ghoror, Riba.3 Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsipprinsip syariah islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadits.4 Istilah lain yang digunakan Bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik istilah Islam dan sitilah Syariah memiliki pengertian yang berbeda, namun secara teknis penyebutan untuk
1
A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447 2 A. Irwan Amin, Menata Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta : UIN PRESS, 2009), cet 1, h. 5 3 A. Irwan Amin, Menata Perbanakan Syariah di Indonesia, h. 40 4 Karnaen Perwataatmadja, MPA dan H, Muhammad Syafi’I Antonio, M. Ec, Apa dan Bagaimana Bank Islam, ( Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1992), Cet 1. h. 1
1
Bank Islam dan Bank Syariah memiliki pengertian yang sama.5 Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keungan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.6 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Dalam hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.7 Peluang beroperasinya BPR tanpa bunga tersebut semakin terbuka setelah PAKTO 1988 tanggal 27 Oktober 1988 yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru, termasuk diantaranya bank tanpa bunga.8 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga
keuangan
syariah
baik
mikro
maupun
makro
adalah
mendristribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas
5
Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (MBUI dan Takaful) di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), h. 5 6 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta : Ekonisia, 2008), Cet. Ke-3, h. 27 7 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, h. 90 8 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI dan Tafakul di Inonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet 3, h. 117
2
pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami defisit (kekurangan dalam kas keuangan).9 Selain itu pembiayaan atau Financing merupakan bagian terbesar dari aktiva (harta atau kekayaan) bank, karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan. Dengan demikian, bagi hasil atau keuntungan jual beli merupakan instrument pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan. Melihat kondisi seperti ini, maka salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan
bermasalah
tersebut,
dari
segi
produktivitasnya
(performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, membesarnya biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.10 Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor intern adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Secara eksternal bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar,
9
Muhammad Syafi’i Antonia, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), Cet-1, h. 160 10 Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), h. 66
3
diragukan, dan macet. Bisa disebabkan oleh faktor usaha nasabah yang sedang menurun. 11 Dalam fakta yang terjadi pada saat ini di dunia perbankan sudah sangat tidak asing lagi, salah satu diantaranya mengenai pembiayaan bermasalah, yang merupakan suatu fenomena yang bisa saja mengakibatkan sebuah bank menjadi kritis atau bahkan hancur. Pembiayaan bermasalash ini terjadi karena debitur (orang-orang yang mengambil pembiayaan) tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah ditetapkan sehingga sistem pembayaran menjadi tersendat atau bahkan berhenti. Dengan pemaparan diatas jika terjadi terus menerus maka bank tersebut akan mengalami likuiditas. Dengan kondisi saat itu membuat bank mengalami kerugian. Seperti yang diketahui bahwa bank mempunyai biaya pengeluaran yang tetap untuk kegiatan perbankan. Seperti membayar karyawannya, membayar air, listrik, sewa dan lain-lain. Sehingga membuat kondisi
keuangan
menjadi
kollaps.
Biasanya
untuk
meminimalisir
pengeluarannya, bank akan mengurangi karyawannya sehingga berujung pada PHK. Kejadian diatas pernah terjadi didunia perbankan. Banyak bank yang hancur atau bahkan gulung tikar gara-gara pembiayaan bermasalah. Contoh kasus yang terjadi adalah pembiayaan bermasalah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi, kasusunya yaitu pembiayaan bermasalah yang bernilai
11
Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
4
Rp. 52 Miliar (18 Mei 2010).12 Hal ini terjadi karena penyalah gunaan terhadap suatu usaha, yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan sulitnya untuk membayar perlunasan berikut dengan bunganya. Masalah yang terjadi pada kasus di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Jambi bisa di selesaikan dengan cara sebagai berikut : a.
Bank-bank syariah, termasuk BPRS harus membentuk divisi atau bidang penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
b.
Bank-bank syariah harus meningkatkan kompetensi SDM agar bisa mengatasi pembiayaan bermasalah dan mampu melakukan restrukturisasi pembiayaan secara syariah.
c.
Perbankan syariah harus membuat kebijakan yang ihtiyath, (hati-hati), sesuai dengan prinsip prudential dalam pemberian pembiayaan, tidak boleh didesak oleh pengejaran target atau pengaruh lain-lain. Dan kasus yang terjadi adalah pembobolan bank pada milik PT
Elnusa di Bank Mega. Elnusa memenangkan atas pembobolan dana nasabah deposito sebesar Rp. 111 Miliar yang dilakukan enam tersangka yang juga karyawan perusahaan Bank Mega dan Elnusa (5 Juli 2016). Sejak kasus pembobolan dana nasabah, bank sentral telah menjatuhkan beberapa hukuman terhadap Bank Mega, yaitu melarang bank milik Chairul Tanjung
12
Dewi, diakses dari http://dewifebry.blogspot.co.id/2015/04/kasus-kredit-macetbri-cabng-jambi.html?m=1 pada tanggal 01 Februari 2017, Pukul 08:46 WIB.
5
tersebut membuka produk deposito on caal atau sejenisnya. Bank mega juga dilarang untuk membuka kantor cabang baru.13 Dalam meningkatkan efektifitas bisnisnya, lembaga keuangan syariah biasanya memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan Musyarakah. Musyarakah secara bahasa (lughatan), kerja sama (al-syirkah) adalah pencampuran antara sesuatu dengan yang lain sehingga sulit dibedakan. Adapun menurut istilah adalah kerja sama (syirkah) keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau kerugian dalam bagian yang ditentukan.14 BPRS
Harta
Insan
Karimah
mendistribusikan
pembiayaan
musyarakah melalui penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan permodalan. Dalam hal ini BPRS Harta Insan Karimah membantu memberikan permodalan kepada nasabah yang memerlukan modal untuk mengembangkan usaha yang akan dikembangkan. Dengan demikian BPRS Harta Insan Karimah membantu nasabah untuk dapat mempertahankan penghasilan dari usahanya. Pembiayaan yang diberikan dalam konteks kebutuhan konsumtif pun mampu melindungi para pengusaha atau nasabah dari jeratan rentenir yang marak pada saat ini.
13
Zona, diakses dari http://www.zona1000.com/2013/07/5-kasus-pembobolanbank-paling-heboh-di.html?m=1 pada tanggal 01 Februari 2017, Pukul 08:54 WIB. 14 Ismail Nawawi. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 151
6
Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama dapat berupa
dana,
barang
perdagangan
(trading
asset),
kewiraswastaan
(entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan (property), peralatan (equipment), atau intangible asset (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan atau repurtasi (credit-worthiness) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.15 pihak yang telah memberikan pembiayaan musyarakah salah satunya yaitu BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug. Landasan Hukum Musyarakah Pada HR. Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :
َ َّ َأ َها َثا ِل ُث: هللا َي ُق ُول َ إ َّن: َر َف َع ُه َق َال, َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة َما ل ْم َي ُخ ْن, ألش ِر َيك ْي ِن ِ ِ . َف ِإ َذأ َخ َاه ُه َخ َر ْج ُت ِم ْن َب ْي ِو ِه َما, َأ َح ُد ُه َما َص ِاح َب ُه 16
: “Dari Abu Hurairah, ia merafa‟kannya kepada Nabi Muhammad, beliau bersabda : Sesungguhnya Allah berfirman : Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhiyanti temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya”. (HR. Abu Daud) Dari latar belakang diatas, judul skripsi yang penulis bahas adalah :
Artinya
“METODE
PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN
MUSYARAKAH
BERMASALAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG”.
15
Adiwarman Azwar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : IIIT Indonesia, 2003). Cet-1, h. 90 16 Abu daud, Sunan Abi Daud, III (Bairut : Dar Fikri), hadis nomor 3385, h. 265
7
B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah Batasan masalah ini dibuat agar peneliti memfokuskan diri pada masalah yang akan diteliti sehingga permasalahan yang diteliti tidak meluas ke permasalahan yang lain, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Pembiayaan Musyarakah Bermasalah
2.
Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah
3.
Metode Penyelesaian
4.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Berdasarkan yang telah dipaparkan dilatar belakang yang telah
dipaparkan diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 1.
Bagaimana metode dan prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug?
2.
Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug?
3.
Bagaimana penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug?
8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.
Tujuan Penelitian Sejalan dengan latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah diatas, maka peneliti memiliki beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut : a.
Untuk mengetahui metode dan prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.
b.
Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.
c.
Untuk
mengetahui
penyelesaian
pembiayaan
musyarakah
bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug. 2.
Manfaat Penelitian Apabila tujuan peneliti sudah dapat dicapai dengan baik diharapkan dapat bermanfaat untuk pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Maka manfaat penelitian ini adalah : a.
Manfaat Akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran secara toritik dalam pengembangan teori analisis dalam mengantisipasi pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip yang terhindar dari unsur maysir, ghoror, riba (MAGHRIB).
9
b.
Manfaat Praktis Diharapkan temuan skripsi ini dapat memberikan kontribusi untuk memudahkan Bank Syariah khususnya BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug dalam mengantisipasi atau mencegah pembiayaan
bermasalah
khusunya
kepada
nasabah.
Harus
menggunakan analisis yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, sehingga dari analisis tersebut pihak BPRS dapat menentukan upaya preventif terhadap pembiayaan bermasalah. Serta diharapkan skripsi ini menjadi bahan acuan bagi lembaga keuangan
lain,
agar
dalam
mengambil
keputusan
tentang
pembiayaan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. D. Tinjauan pustaka Secara
umum,
penelitian
tentang
penyelesaian
pembiayaan
musyarakah bermasalah telah dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya. Adapun diantara para peneliti tersebut sebagai berikut : 1.
Nadia,
207046100484,
Program
S1,
Mekanisme
Pembiayaan
Musyarakah di BMT Usaha Mulya, Pondok Indah Jakarta Selatan, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Pada skripsi yang ditulis oleh Saudari Nadia, membahas mekanisme
pembiayaan
musyarakah,
kesesuaian
pembiayaan
musyarakah pada BMT Usaha Mulya dengan Fatwa DSN No. 8/DSN-
10
MUI/IV/2000 dan strategi yang diterapakan oleh BMT Usaha Mulya dalam memasarkan produk pembiayaan musyarakah. Sedangkan penelitian yang ada pada skripsi ini, membahas prosedur dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah, faktor-faktor penyebab
terjadinya
musyarakah
bermasalah
dan
penyelesaian
pembiayaan musyarakah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug. 2.
Mutia Sarayati, 1111046100030, Program S1, Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan Musyarakah Bank Muamalat Indonesia, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012. Pada skripsi yang ditulis oleh Saudari Mutia Sarayati, membahas penerapan pembiayaan musyarakah yang sudah diterapkan oleh bank syariah, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan pembiayaan musyarakah, faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pembiayaan musyarakah, resiko yang dihadapi dalam penerapan pembiayaan musyarakah, yang menjadi resiko utama dalam akad musyarakah dan manajemen resiko pembiayaan musyarakah di Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan penelitian yang ada pada skripsi ini, membahas prosedur dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah, faktor-faktor penyebab
terjadinya
musyarakah
11
bermasalah
dan
penyelesaian
pembiayaan musyarakah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug. 3.
Reza Yudistira, 204046102977 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri Program S1, Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. Pada skripsi yang ditulis oleh Saudara Reza Yudistira, membahas strategi pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri, strategi penyelesaian
pembiayaan
bermasalah
dan
praktik
penyelesaian
pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan fatwa DSN. Sedangkan penelitian yang ada pada skripsi ini, membahas prosedur dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah, faktor-faktor penyebab
terjadinya
musyarakah
bermasalah
dan
penyelesaian
pembiayaan musyarakah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug. 4.
Syadiah
Azzahra,
1112053000053
Risiko
Kredit
Pembiayaan
Wirausaha IB Hasanah Pada Bank BNI Syariah KC Jakarta Barat Program S1, Progam Studi (Manajemen Dakwah) Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016. Pada skripsi yang ditulis oleh Saudari Syadiah Azzahra, membahas risiko kredit pembiayaan wirausaha IB Hasanah, penerapan dan hasil penyelesaian risiko kredit pembiayaan wirausaha IB Hasanah. 12
Sedangkan penelitian yang ada pada skripsi ini, membahas prosedur dan pelaksanaan pembiayaan musyarakah, faktor-faktor penyebab
terjadinya
musyarakah
bermasalah
dan
penyelesaian
pembiayaan musyarakah bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug.
E. Metodologi Penelitian Pada penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif, beberapa prosedur pendeketan kualitatif yaitu sebagai berikut : 1.
Pendekatan dan Jenis Penelitian Pada
penyusunan
penelitian
ini,
penulis
menggunakan
pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian
yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk memahami istilah penelitian kualitatif ini, perlu dikemukakan teori menurut Bogdan dan Taylor mendifinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati.17 Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis berharap dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari sifat penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif adapun metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak
17
Lexi J. Moelang, Metodologi Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Cet-11, h. 3
13
mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesisi atau produksi.18 2.
Sumber Data Penelitian
ini
dilakukan
dengan
cara
mempelajari
dan
menganalisa data-data penelitian yang dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu: a.
Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari BPRS Harta Insan Karimah (HIK). Untuk memperoleh data primer ini, penulis melakukan wawancara secara langsung.
b.
Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang tertulis yang sudah dipublikasikan baik yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajarinya, menelaah, dan mengkaji buku-buku yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara mengunjungi beberapa perpustakaan guna mendapatkan data dari berbagai literature.
18
Jalaludin Rahmat, Metodologi Penelitian Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000. h. 24
14
3.
Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis
menggunakan beberapa
teknik pengumpulan data,
diantaranya sebagai berikut : a.
Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian kepustakaan (library research), yaitu membaca dan mengkaji beberapa literature yang ada di perpustakaan yang berkaitan
dengan
Penyelesaian
permasalahan
Pembiayaan
penelitian,
Musyarakah
yaitu
mengenai
Bermasalah,
guna
merumuskan teori pendapat, definisi dan lain-lain. b.
Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan (field research,) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh permasalahan
data-data
yang
penelitian.
berkaitan
Penelitian
ini
langsung
dengan
dilakukan
dengan
menggunakan metode sebagai berikut : 1)
Observasi Peneliti melakukan pengamatan langsung dilokasi BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug.
2)
Wawancara Peneliti melakukan wawancara untuk menggali data penelitian ini melalui percakapan yang langsung dengan responden yang 15
mengarah pada masalah penelitian. Untuk wawancara ini, digunakan pedoman wawancara guna mengarah permasalahan sesuai dengan kepentingan penelitian. 3)
Dokumentasi Pengumpulan data ini berupa dokumen tentang penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah, yang diambil dari dokumen-dokumen yang berupa makalah, internet, brosur, data-data, dan dokumen lapangan (foto).
4.
Teknik Analisis Data Analisa data ini merupakan upaya bagaimana seorang peneliti dapat memilih kategori-kategori yang sesuai untuk dijadikan sebuah permasalahan sehingga dapat diorganisasikan menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan apa yang dipelajari dalam permasalahan yang diteliti untuk melihat penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug. Proses analisa diawali dengan membaca kembali keseluruhan data yang telah diperoleh baik melalui wawancara dan pengamatan maupun dari dokumen, gambar, foto, data-data dan lain sebagainya. Selanjutnya dibuat rangkuman inti dan disusun dalam satuan-satuan informasi yang dipersiapkan untuk dijadikan sebagai bahan laporan penelitian,
namun
sebelumnya
diadakan
pemeriksaan
terhadap
keabsahan data, lalu dikembangkan dalam bentuk penafsiran-penafsiran 16
data dengan melihat pendekatan yang digunakan, karena peneliti menggunakan
pendekatan
kualitatif
maka
peneliti
mencoba
mendeskripsikan penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah, yang selanjutnya setelah diadakan pengujian lebih lanjut menjadi teori subtantif dan menjadi laporan inti dari penelitian. 5.
Subjek dan Objek Penelitian Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug. Sedangkan Objek penelitiannya adalah penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah.
6.
Lokasi dan Waktu Penelitian Waktu
:
Waktu penelitian penulis akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari - 05 Mei 2017.
Tempat :
Penulis melakukan penelitian di BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug, yang beralamat di Jl. Ciledug Raya No. 88 Cipadu Larangan, Tangerang. Tlp. + 62 21 730 1456 dan Fax + 62 21 731 2461
7.
Teknik Penulisan Adapun metode penyusunan skripsi ini, penulis mengacu kepada buku “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (skripsi, Tesis dan Disertasi) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” yang diterbitkan oleh CEQDA, April 2007, Cetakan, Ke-2.
17
F.
Sistematika Penulisan Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk menyusun laporan hasil dari penelitian seacra umum sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Bab ini Menguraikan tentang pokok-pokok yang tertuang pada skripsi ini yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penilitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penyusunan dipergunakan untuk memberikan penjelasan secara garis besar mengenai pembahasan yang akan diuraikan pada skripsi ini.
BAB II
LANDASAN TEORITIS Bab
ini
membahas
Pembiayaan,
tentang
Pembiayaan
Metode
Musyarakah,
Penyelesaian, Pembiayaan
Bermasalah, Penyelesaian Masalah, yang terdiri dari Pengertian dan Konsep Metode Penyelesaian, Pengertian Pembiayaan,
Pembiayaan
Musyarakah,
Pembiayaan
Bermasalah dan Penyelesaian Masalah. BAB III
GAMBARAN RAKYAT
UMUM
SYARIAH
BANK (BPRS)
PEMBIAYAAN HARTA
INSAN
KARIMAH CILEDUG Bab ini menguraikan tentang gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah
18
yang pembahasannya meliputi Sejarah BPRS Harta Insan Karimah, Visi dan Misi BPRS Harta Insan Karimah, Struktur Organisasi, Produk-produk BPRS Harta Insan Karimah. BAB IV
METODE
ANALISIS
PENYELESAIAN
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG Temuan dan Analisis dalam bab ini peneliti akan mengungkapkan dari hasil penelitian tersebut yang meliputi metode dan prosedur pembiayaan musyarakah, faktorfaktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran dari bab sebelumnya yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
19
BAB II LANDASAN TEORITIS
A. Metode Penyelesaian 1.
Pengertian Metode Metode secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yang terdiri dari penggalan kata “meta” dan “hodos”. Bila digabungkan maka metode bisa diartikan “jalan yang harus dilalui”. Dalam pengertian yang lebih luas, metode bisa diartikan sebagai “segala sesuatu atau cara yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan”.19 Sumber yang lain menyebutkan bahwa metode berasal dari bahasa jerman methodicay yang artinya adalah ajaran tentang metode. Dalam bahasa Arab disebut thariq. Apabila diartikan secara bebas metode adalah cara yang telah diatur dan melalui proses pemikiran untuk mencapai suatu maksud yang diinginkan.20 Sedangkan menurut kamus besar Besar Bahasa Indonesia metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikhendaki atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.21 Abdul Kadir Munsyi dalam bukunya Metode
19
M. Luthfi, MA, Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008). h. 120 20 Wahidin Saputra, Pengantar Ilmu Dakwah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011). h. 242 21 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007). Cet-3, h. 740
20
Diskusi Dalam Dakwah mengartikan metode sebagai cara untuk menyampikan sesuatu.22 Secara terminologi metode adalah segala sarana yang dapat digunakna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam kamus Besar Ilmu Pengetahuan terdapat dua pengertian yaitu : pertama, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang terlah ditentukan. Kedua, cara melaksanakan atau mencapai ilmu pengetahuan berdasarkan kaidah-kaidah yang jelas dan tegas.23 Melihat dari berbagai pengertian diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa metode dalam arti yang umum adalah suatu cara atau jalan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan semaksimal mungkin. 2.
Langkah-langkah dan Jenis Metode Penyelesaian Langkah dan jenis metode penyelesaian menurut Sudirman dalam bukunya yang berjudul Ilmu Pendidikan adalah suatu jenis pembelajaran yang berbasis masalah atau lebih spesifiknya dengan metode (Problem Solving). Metode Problem Solving ini sering dinamakan atau disebut juga dengan eksperimen method, reflective thinking method, atau scientific method.24 Langkah-langkah metode penyelesaian sebagai berikut : a.
Adanya masalah yang dipandang penting. 22
Syekh Muhammad Abu Al-Falah Al-Bayanuniy, Ilmu Dakwah Prinsip dan Kode Etik Berdakwah Menurut Al-Qur‟an dan As-Sunnah, Terjemahan Dedi Junaedi, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010). h. 41-42 23 M. Save Dogun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, (Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara , 1997). Cet-2, h. 112 24 N. Sudirman. dkk. Ilmu Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991). h. 146
21
b.
Merumuskan masalah.
c.
Analisa hipotesa.
d.
Mengumpulkan data.
e.
Mengambil kesimpulan.
f.
Aplikasi (penerapan) dari kesimpulan yang diperoleh.
g.
Menilai kembali seluruh proses pemecah masalah. Sedangkan menurut Gibson mengemukakan beberapa jenis teknik
atau metode dalam menyelesaikan masalah antara lain : a.
Pemecahan Masalah (Problem Solving) Pemecah masalah disenut juga metode konfrontasi, karena berusaha mengurangi pertemuan tatap muka dari kelompokkelompok yang bertentangan. Kelompok yang saling bertentangan memperdebatkan masalahnya dengan mengumpulkan informasi yang relevan sampai tercapai suatu keputusan.
b.
Tujuan Tingkat Tinggi (Superordinate Goals) Tujuan tingkat tinggi meliputi pengembangan serangkaian tujuan dan sasaran umum. Kelompok-kelompok yang bertujuan bekerjasama mencapai tujuan dan sasaran yang lebih tinggi. Tujuan tingkat tinggi tidak dapat dicapai oleh satu kelompok sendirian sehingga setiap kelompok yang terlibat penyelesaian masalah akan menggantikan semua tujuannya.
c.
Perluasan Sumber (Expansion of Resources)
22
Keterbatasan sumber menjadi salah satu sebab penyelesaian masalah. Apa saja yang diperoleh kelompok satu merupakan pengorbanan dari kelompok yang lain. Sumber yang langka bsia berupa posisi khusus, uang, ruangan, dan sebagainya. Teknik ini diterapkan dengan memperluas sumber-sumber tersebut, shingga setiap orang atau kelompok merasa terpenuhi. d.
Menghindari Konflik (Avoidance) Cara ini tentunya menjadi alternatif termudah, namun tidak menghasilkan manfaat dalam jangka panjang. Akibatnya, konflik dalam penyelesaian masalah itu tidak dipecahkan secara efektif atau tidak dapat disingkirkan.
e.
Melicinkan Konflik (Smoothing) Cara ini menekankan pada kepentingan umum dari kelompok-kelompok
yang
bertentangan
dan
menghilangkan
perbedaan diantara mereka. Alasannya bahwa dengan menekankan kesamaan pandangan mengenai beberapa masalah tertentu, maka akan mudah mengarahkan kepada tujuan bersama. f.
Kompromi (Compromise) Dalam metode ini tidak ada kelompok yang menang atau kalah secara menonjol, karena keputusan yang dicapai mungkin tidak ideal bagi setiap kelompok. Kompromi dapat digunakan sangat efektif apabila pencarian tujuan (misalnya uang) dapat
23
dibagi-bagi. Jika hal ini tidak mugkin, maka satu kelompok harus berkorban.25 3.
Tahapan Metode Penyelesaian Tahapan metode penyelesaian J. Dewey dalam bukunya yang berjudul Strategi Belajar Mengajar dapat dilakukan melalui kelompok dengan tahapan penyelesaiannya dilakukan sebagai berikut : a.
Merumuskan Masalah Merumuskan masalah ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan masalah secara jelas.
b.
Menelaah Masalah Dalam menelaah masalah ini menggunakan kemampuan dan pengetahuan untuk memperinci atau menganalisa masalah dari berbagai sudut.
c.
Merumuskan Hipotesis Merumuskan
hipotesis
ini
bertujuan
dengan
cara
berimajinasi dan menghayati keadaan ruang lingkup atas penyelesaian masalah.
d.
Pembuktian Hipotesis
25
Gibson James .L, Organisasi dan Manajemen : Prilaku, Struktur dan proses, (Jakarta : Erlangga, 1990). h. 32-34
24
Dalam pembuktian hipotesis kemampuan yang diperlukan adalah menelaah atau membahas data yang telah terkumpul. Sehingga setelah menelaah dan membahas data diambil sebuah keputusan dan kesimpulan. e.
Menentukan Pilihan Penyelesaian Dalam membuat alternatif penyelesaian yaitu dengan menggunakan dan memperhitungan akibat yang terjadi pada setiap pilihan masalah.26
B. Pembiayaan Bank Syariah 1.
Definisi Pembiayaan Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian I belive, I trust, yaitu „saya percaya‟ atau „saya menaruh kepercayaan‟. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (trust) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku shahibul maal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.27 Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan bab 1 pasal 1 No. 12 bahwasanya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah
26
W. Gulo, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : PT Grasindo, 2002). h. 115 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010). Cet-1, h. 698 27
25
adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lain yang mewajibakan pihak yang membiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.28 Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang akan direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.29 Dari kesimpulan yang sudah disebutkan diatas bahwa pembiayaan yaitu perjanjian atas kepercayaan bank kepada nasabah untuk memberikan pendanaan baik untuk suatu usaha, ataupun yang lainnya. Dan mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. 2.
Tujuan Pembiayaan Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut : a.
Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya
28
UU Tentang Perbankan, No. 10 Tahun 1998, Bab 1 Pasal 1 No. 12 Yusak Laksmana, Panduan Praktiktis Account Officer Bank Syariah (Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009), h. 20 29
26
akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang di yakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (safety) dan sekaligus juga unsur keuntungan (profitability) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut
saling
berkaitan.
Dengan
demikian,
keuntungan
merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima b.
Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benarbenar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberiakan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya,
sehingga
keuntungan
(profitability)
yang
diharapkan dapat menjadi kenyataan.30 3.
Jangka Waktu Pembiayaan Jenis-jenis jangka waktu pembiayaan dibagi menjadi tiga bagian salah satunya adalah sebagai berikut : 1.
Pembiayaan
Jangka
Pendek,
pembiayaan
ini
merupakan
pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
30
Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), edisi-3, h. 231
27
2.
Pembiayaan Jangka Menengah, antara 1 sampai 3 tahun, pembiayaan ini dapat diberikan untuk modal kerja, beberapa bank mengklarifikasi pembiayaan jangka menengah sebagai pembiayaan jangka panjang.
3.
Pembiayaan Jangka Panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya digunakan untuk pembiayaan rumah atau untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan.31
4.
Penggolongan Kualitas Pembiayaan Ketidak lancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin pembiayaan mengakibatkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi empat macam yaitu : 1.
Lancar atau Kolektabilitas 1 a)
Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, tidak ada tunggakan, serta sesuai dengan persyaratan pembiayaan.
b)
Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan infirmasi keuangan secara teratur dan akurat.
c) 2.
Dokumentasi pembaiyaan lengkap dan pengikat agunan kuat.
Kurang lancar atau Kolektabilitas 2 a)
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
31
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1984), h.
252
28
b)
Terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
c)
Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.
d)
Dokumnetasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
e)
Pelanggaran terhadap persyaratan pokok pembiayaan.
f)
Perpanjangan pembiayaan untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
3.
Diragukan atau Kolektabilitas 3 a)
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.
b)
Terjadi cerukan atau overdraft yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.
c)
Hubungan debitur dan bank memburuk dan informasi keuangan debitur tidak tersedia dan tidak dipercaya.
d)
Dokumnetasi pembiayaan tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.
e)
Pelanggaran yang principal terhadap persyaratan pokok perjanjian pembiayaan.
4.
Macet atau Kolektabilitas 4
29
a)
Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
b)
Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.32
C. Pembiayaan Musyarakah 1.
Definisi Musyarakah Musyarakah atau dikenal dengan sebutan syirkah secara bahasa berarti percampuran (ikhtilath), yaitu pencampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dibedakan. Sedangkan musyarakah menurut kamus perbankan syariah musyarakah berasal dari syarika, menjadi sekutunya. Al-Musyarakah artinya persekutuan, perserikatan, yang dalam bahasa indonesia menjadi musyarakah, artinya serikat dagang; kongsi; perseroan dan persekutuan.33 Musyarakah diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan partnership (kerja sama). Sedangkan lembaga-lembaga keuangan Islam menerjemahkan dengan istilah participation financing (kerjasama dalam pembiayaan).34 Syirkah dari segi bahasa berarti pencampuran (al-ikhtilat) yaitu penggabungan dua bagian atau lebih yang tidak bisa dibedakan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Sedangkan menurut syara’, syirkah adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua32
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h. 253-257 Isriani Hardini dan Muh. H. Gihato, “Kamus Perbankan Syariah”, (Bandung : Kiblat, 2012), Cet-2, h. 84 34 AH. Azharudin Latief, Fiqh Muamalah, (Jakarta : UIN Press, 2005), Cet-1, h. 129 33
30
keduanya sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan dengan kerugian dan keuntungan ditanggung bersama.35 Secara terminologi, sekalipun para ahli fiqh memberikan beberapa definisi yang beragam, tetapi secara subtansi memiliki kesamaan, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.36 Menurut Dewan Syariah Nasional, musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih pada suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.37 Musyarakah yang dideskripsikan oleh International Islamic Bank For Investment and Development (metode pembiayaan terbaik dalam bank islam) adalah suatu metode yang didasarkan pada keikutsertaan bank dan pencari pembiayaan (mitra potensial) untuk suatu proyek tertentu, dan akhirnya, keikutsertaan dalam menghasilkan laba dan rugi, aturan dan syarat harus sesuai prinsip musyarakah, dan harus disepakati
35
Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, Perbankan Syariah : Perspektif Praktis, (Jakarta : Muamalat Institute, 1999), h. 78 36 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet-2, h. 165 37 Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000.
31
sebelumnya antara bank dengan pihak mitra yang saling menyertakan modal.38 Dari definisi musyarakah yang telah dikemukakan diatas pada dasarnya tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa musyarakah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang atau lebih, untuk sebuah usaha atau modal dengan kerugian dan keuntungan
akan
ditanggung
bersama
sesuai
kesepakatan
dari
sebelumnya.
Skema Pembiayaan Musyarakah39 Pembiayaan Musyarakah
Bank Syariah
Nasabah
Modal A% Modal B% Proyek atau Usaha
Nisbah X%
Nisbah Y& Pembagian Hasil Usaha
Pengembalian Modal Usaha
38
Arif Maftuhin, Menyoal Bank Syariah, (Jakarta : Paramadina, 2004), Cet-2, h.
93 39
Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank Syariah, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 216
32
2.
Landasan Hukum Musyarakah a.
Landasan Syariah Landasan hukum syariah menjadi dasar yang dibolehkan untuk akad musyarakah, adalah sebagai berikut : a)
Al-Hadits, Landasan Hukum Musyarakah Pada HR. Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata :
َّ َأ َها َثا ِل ُث: هللا َي ُق ُول َ إ َّن: َر َف َع ُه َق َال, َع ْن َأبي ُه َر ْي َر َة َما, ألش ِر َيك ْي ِن ِ ِ َ 40 َ . َف ِإ َذأ َخ َاه ُه َخ َر ْج ُت ِم ْن َب ْي ِو ِهما, ل ْم َي ُخ ْن َأ َح ُد ُه َما َص ِاح َب ُه
a)
Artinya : “Dari Abu Hurairah, ia merafa‟kannya kepada Nabi Muhammad, beliau bersabda : Sesungguhnya Allah berfirman : Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhiyanti temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya”. (HR. Abu Daud) Al-Qur’an, Landasan Hukum Musyarakah Pada Firman Allah, QS. Shad [38] : 24 :
....
.... Artinya : “....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; dan amat sedikitlah mereka ini....” (QS. Shaad : 24)41
40 41
Abu daud, Sunan Abi Daud, III (Bairut : Dar Fikri), hadis nomor 3385, h. 265 QS. Shaad ayat 24.
33
b.
Landasan Hukum Positif Landasan hukum positif mengenai musyarakah sebagai salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah terdapat dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan Pasal 1 ayat 13, yang isinya menyatakan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan
berdasarkan
prinsip
bagi
hasil
(mudharabah),
pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa
pilihan
(ijarah),
atau
adanya
pilihan
pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (IMBT). Sedangkan secara teknis telah diatur dalam pasal 36 huruf b poin kedua PBI (Peraturan Bank Indonesia) No. 6/24/PBI/2004 tentang
bank
umum
yang
melaksanakan
kegiatan
usaha
berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan hak wajib melaksanakan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputinya penyaluran dana melalui prinsip bagi hasil berdasarkan akad musyarakah dan mengenai aplikasi akad musyarakah terdapat dalam PBI (peraturan
34
Bank Indonesia) No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpun dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tercatat pada tanggal 13 April 2000 yang didalamnya mengenai modal, kerja, keuntungan dan kerugian.42 Dijelaskan sudah di Peraturan Standar Akutansi (PSAK) 1006 2007 tentang akutansi musyarakah, yang menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi investasi musyarakah dalam laporan keuangan.43 3.
Jenis-Jenis Musyarakah a.
Syirkah Al-‘Inan Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama besarnya, masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha, namun yang bersangkutan dapat menggugurkan hak tersebut, pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing atau dapat pula berdasarkan negoisasi atau kesepakatan di amna hal ini dimungkinkan karena adanya kemungkinan tambahan kerja atau 42
Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007), h. 128 43 Rizal Yaya, dkk, Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kotemporer, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h. 155
35
menganggung risiko dari salah satu pihak, dan kerugian dibagi bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal. Syirkah al„inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak digunakan antara lain dapat diterapkan dalam Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment). b.
Syirkah Al-Mufawadhah Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih di mana besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota sama, setiap anggota menjadi wakil dan penjamin (kafil) bagi partner lainnya, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, dan pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masingmasing. Dengan kata lain, syarat utama dari jenis syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Sekalipun syarat-syarat syirkah ini relatif lebih ketat, tetapi dapat diterapkan Perseroan Terbatas, Joint Venture, Penyertaan Saham, dan Proyek Khusus (Special Investment).
c.
Syirkah Al-‘Amal/Abdan/Shina’i Merupakan kerja sama antara dua orang seprofesi (atau tidak, menurut pendapat selain Syafi’i) untuk menerima pekerjaan secara kolektif/bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang konsultan untuk mengerjakan 36
sebuah proyek atau kerja sama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Pada syirkah ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas keahlian masing-masing sesuai
kesepakatan.
Ketidakjelasan
pembagian
kerja
dapat
menimbulkan perselisihan di kemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungannya. d.
Syirkah Al-Wujuh Merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengandalkan wujuh (reputasi, prestasi, wibawa, atau nama baik), dan tidak ada keterlibatan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antarpedagang yang tidak membeli barang secara tunai atas kepercayaan dan jaminan mitranya, kemudian menjualnya dengan tunai.44
e.
Rukun dan Syarat Musyarakah Rukun musyarakah menurut mayoritas ulama fiqh adalah adanya para pihak yang bekerja sama (asy-syuraka), modal (ra‟sul maal), usaha atau proyek (al-masyru‟), dan pernyataan kesepakatan (ijab-qabul).45 Adapun yang menjadi rukun dalam musyarakah adalah apabila musyarakah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimakud adalah :
44
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet-2, h. 166-168 45 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, h. 168
37
1.
Sighat (ijab qabul).
2.
Pihak yang bertransaksi.
3.
Objek transaksi (modal dan kerja).46 Adapun syarat-syarat umum musyarakah, hampir sama dengan
syarat yang lainnya, diantara syarat tersebut adalah :47 1.
Modal a)
Modal musyarakah harus berupa yang yang didapat diterima oleh umum ketika transaksi musyarakah itu dimulai.
b)
Modal harus diketahui nilai, macam dan jenisnya.
c)
Modal tidak boleh dicampur dengan harta pribadi.
d)
Modal tidak disyaratkan harus sama antara semua pihak.
Pembagian Keuntungan
2.
a)
Transaksi
musyarakah
menentukan
prinsip-prinsip
pembagian hasil antara semua pihak yang jelas baik untung maupun rugi. b)
Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak dijelaskan ketika berlangsungnya akad.
c)
Keuntungan diambil dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.
46
Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Edisi-1, h. 60 47 Mahmoud Al Anshari, Ismail Hasan, Samir Mutawalli, “Al Bunuk Al Islamiyyah” Alih Bahasa Syahril Mukhtar, Perbankan Islam Sejarah, Prinsip dan Operasional, (Jakarta : 1993), h. 102
38
D. Pembiayaan Bermasalah 1.
Pengertian Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan bermasalah secara teknis suatu hal yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya-upaya yang dulakukan bank dalam mengatasi pembiayaan bermsalah. Sedangkan menurut istilah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah Non Performing Financings (NPFs) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan di Bank Indonesia. Namun dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPFs) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet”. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (performance-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, membesarnya biaya pencadangan, yaitu PPAP
39
(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional,
mengurangi
kontribusinya
terhadap
pembangnan
dan
pertumbuhan ekonomi.48 Dengan
demikian
dapat
disimpulkan
bahwa
pembiayaan
bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Atau suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah diperjanjikan. Terdapat beberapa peraturan Bank Indonesia yang berlaku bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, yaitu : 1.
Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tanggal 25 September 2008 tentang Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 13/9/PBI/2011 tanggal 8 Febuari 2011.
2.
Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 perihal Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah diubah dengan SEBI No. 13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011.49
48
Faturrahman Djamil. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 66 49 A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 447-448
40
2.
Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah Dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa : 1.
Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
2.
Margin atau bagi hasil atau fee tidak dibayar.
3.
Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
4.
Turunnya kesehatan pembiayaan (finance soundness). Risiko-risiko
tersebut
dapat
mengakibatkan
timbulnya
pembiayaan bermasalah (non performing financings/NPFs) yang disebabkan oleh faktor intern bank.50 3.
Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Penyelesaian pembiayaan bermasalah di suatu bank dapat dilakukan dengan adanya langkah awal dalam mengetahui gejala 50
Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h.
72
41
pembiayaan yang berpotensi bermasalah, bank harus segera melakukan upaya penanganan sebelum masalah tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, penangannya dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut: a.
Pembinaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara : 1)
Pembinaan anggota
2)
Pemberian dengan surat edaran
3)
Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah
4)
Upaya preventif dengan penanganan rescheduling, yaitu penjadwalan
kembali
jangka
waktu
angsuran
serta
memperkecil jumlah angsuran juga dapat dilakukan dengan reconditioning, yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil. b.
Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara : 1)
Membuat surat teguran atau peringatan
2)
Kunjungan lapangan oleh sebagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih bersungguh-sungguh
3)
Upaya
penyehatan
penjadwalan
dengan
kembali
jangka
cara
rescheduling,
waktu
angsuran
memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
42
yaitu serta
c.
Pembiayaan diragukan dan macet, dilakukan dengan cara : 1)
Dilakukan rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
2)
Dilakukan reconditioning, yaitu memperkecil margin atau bagi hasil usaha.
3)
Dilakukan dengan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-Qardhul Hasan.51
Dalam
peraturan
undang-undang
Bank
Indonesia
No.
10/18/PBI/2008 tentang penyelesaian pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.52 Dan secara umum proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam lembaga keuangan syariah atau bank dapat dilakukan dengan cara: Rescheduling, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran
1.
pembiayaan serta memperkecil jumlah angusran pembiyaan. 2.
Reconditioning, yaitu perubahan sebagaian atau seluruh syaratsyarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran angusuran, jangka waktu dan margin.
3.
Restructuring, yaitu tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan bahwa nasabah membutuhkan tambahan dana atau usaha yang dibiayai masih layak.
51
Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005), h. 268 52 Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, h. 83
43
4.
Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang digunakan diatas. Misalnya kombinasi antara restructuring dengan reconditioning atau rescheduling dengan restructuring.
5.
Penyitaan jaminan atau agunan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi dalam membayar utang-utangnya.53
E. Penyelesaian Masalah 1.
Pengertian Penyelesaian Penyelesaian secara etimologi menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu pe-nye-le-sai-an “n” proses, yang artinya adalah : cara, perbuatan, menyelesaikan dll. Seperti berbagai arti pemberesan atau pemecahan suatu masalah.54 Sedangkan menurut kamus akbar bahasa arab ) ) َحلyang artinya adalah penyelesaian.55 Menurut kamus bahasa inggris completion yang artinya adalah penyelesaian.56
Secara terminologi penyelesaian adalah suatu proses yang digunakan dalam banyak disiplin, kadang-kadang dengan perspektif yang berbeda, dan sering dengan istilah yang berbeda. Penyelesaian memungkinkan suatu proses tindakan yang dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu, yang terfokus dan termanajemen. Cara mengenali 53
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),
Cet-2, h. 131 54
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007). Cet-3, h. 1020 55 A. Thoha Husein Almujahid & A. Atho’illah Fathoni Alkhalil, KABA Kamus Akbar Bahasa Arab Indonesia-Arab, (Jakarta : Gema Insani, 2013). Cet-1, h. 1271 56 Sam S. Warib, Kamus Lengkap 100 Milliard, (Jakarta : Sandro Jaya). h. 47
44
masalah secara umum yaitu dengan cara mendefinisikan masalah, temukan bukti dari permasalahan, carilah penyebab munculnya masalah, pertimbangkan berbagai kemungkinan untuk menemukan jalan keluar dari masalah, pilihlah jalan keluar yang mudah, laksanakan penyelasaian, periksa kembali dengan penyelesaian yang dilakukan. 2. Pengertian Masalah Masalah secara etimologi menurut kamus besar bahasa indonesia yaitu ma-sa-lah “n” yang artinya adalah sesuatu yang harus diselesaikan (dipecahkan); soal atau persoalan.57 Sedangkan menurut kamus akbar
ُ
bahasa arab ( ) َم َش ِاكلyang artinya adalah masalah.58 Sedangkan menurut kamus lengkap bahasa inggris “problem” b : yang artinya adalah masalah.59 Sedangkan secara terminologi pengertian masalah adalah sesuatu yang tidak dapat dijawab dengan suatu informasi, melainkan merupakan suatu “kesukaran”, suatu “kesulitan”, atau suatu “kerumitan” yang melibatkan orang-orang, biaya, waktu, tata cara kerja, perlindungan, dan lain sebagainya.60 Pada umumnya yang dimaksudkan dengan suatu masalah atau problema adalah suatu penyimpangan atau deviasi secara
57
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008). Cet-4, h. 883 58 A. Thoha Husein Almujahid & A. Atho’illah Fathoni Alkhalil, KABA Kamus Akbar Bahasa Arab Indoneisa-Arab, h. 910 59 Sam S. Warib, Kamus Lengkap 100 Milliard, h. 226 60 S. Prajudi Atmosudirdjo, Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decisions Making), (Jakarta : Seri Pustaka, 1979). Cet-5, h. 67
45
tidak terduga sebelumnya dari apa yang dikhendaki, diperhitungkan, direncanakan atau diperintahkan.61 Masalah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang berbeda yaitu (masalah yang tidak jelas dan masalah yang terdefinisi dengan baik) dari mana suatu masalah harus menemukan solusi yang tepat yang harus diselesaikan. Masalah yang tidak jelas adalah yang tidak memiliki tujuan yang jelas, jalur solusi, atau solusi yang diharapkan. Masalah yang terdefinisi dengan baik memiliki tujuan tertentu yaitu dengan cara jalur solusi yang jelas. Masalah-masalah ini juga memungkinkan untuk perencanaan awal lebih dari masalah tidak jelas. Mampu memecahkan. masalah kadang-kadang melibatkan dengan hal-hal yang pragmatik (logika) dan semantik (interpretasi dari masalah). Kemampuan untuk memahami apa tujuan dari masalahnya dan aturan apa yang bisa diterapkan merupakan kunci untuk memecahkan masalah. Kadang-kadang masalah memerlukan beberapa pemikiran abstrak dan datang dengan solusi kreatif. 3.
Pengertian Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah atau bisa disebut juga dengan (problem solving) adalah penggunaan metode dalam kegiatan menghadapi berbagai masalah baik itu masalah pribadi atau perorangan maupun masalah kelompok untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Dalam proses penyelesaian masalah terdapat tiga hal yaitu : pemecahan 61
S. Prajudi Atmosudirdjo, Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decisions Making), h. 55
46
masalah, kunci keberhasilan dan ukuran keberhasilan.62 Penyelesaian masalah merupakan proses dari menerima tantangan dan usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah, hingga menemukan jalan keluar masalahnya. Pemecahan masalah adalah sebuah proses dimana suatu situasi diamati kemudian bila ditemukan masalah dibuat penyelesaiannya dengan cara identifikasi masalah, mengambil alternatif atau solusi.63 Menurut Hanlie Murray, Alwyn Olivier, dan Piet Human seperti dikutip oleh Miftahul Huda mengemukakan bahwa metode penyelesaian masalah Problem Solving merupakan salah satu dasar teoritis dari berbagai strategi pembelajaran yang menjadikan masalah (problem) sebagai isu utamanya. Menurut mereka, penyelesaian masalah muncul ketika masalah-masalah itu yang tidak ada metode rutin untuk menyelesaikannya.64 4.
Pentingnya Penyelesaian Masalah Penyelesaian Masalah ini menjadi semakin penting dan merupakan kebutuhan mutlak bagi seorang pemimpin, karena ikut menentukan keberhasilan seorang pemimpin atau manager. Hal ini dapat dimengerti karena penyelesaian masalah merupakan salah satu peranan pokok dari seseorang pemimpin atau manager.65
62
Malayu S. P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), Cet-5, h. 239-240 63 Dydiet Hardjito, Pemecah Masalah yang Analitik (Analytical Problem Solving), (Bogor : Prenada, 2003). Cet-1, h. 20 64 Miftahul Huda, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), Cet-1, h. 273-274 65 Faturrahman Djamil. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013). Cet-2, h. 165
47
Dalam manajemen modern banyak orang yang mempunyai pendapat
yang
keliru
tentang
penyelesaian
masalah,
mereka
menganggapnya sebagai suatu pekerjaan yang mudah, dan tidak perlu dipelajari, karena dialami setiap orang sehari-hari. Jadi, dianggapnya sudah merupakan hal yang rutin. Padahal, sebenarnya untuk menguasai kemampuan penyelesaian masalah, diperlukan suatu pola berfikir tertentu dan teknik-teknik yang merupakan prasarat yang harus dipahami. Selain itu juga dituntut kemampuan analisis yang tangguh. Karena jika terjadi kesalahan dalam memecahkan masalah akan berakibat fatal bagi keberhasilan organisasi. Dalam suatu transaksi pembiayaan musyarakah yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama,66 sejarah manajemen menunjukkan, bahwa manusia berusaha memecahkan permasalahan yang dihadapinya melalui berbagi cara. Froment E. Kast dan James E. Rosenzweig seperti yang dikutip oleh Dydiet Hardjito mengungkapkan bahwa sedikitnya ada 5 (lima) cara berbeda yang ditempuh manusia dalam memecahkan permasalahannya : a.
Pendekatan pada kekuatan supernatural.
b.
Pendekatan pada kekuasaan (otoritas).
c.
Naluri (intuisi).
d.
Pengetahuan awam (common sense). 66
Faturrahman Djamil. Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, h. 165
48
Metode ilmiah.67
e. 5.
Teknik Pengambilan Keputusan Menurut S. Prajudi Atmosudirdjo didalam buku pengambilan keputusan yang mengemukakan keputusan adalah sebagai sesuatu pengakhiran atau pemutusan daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema, untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut, dengan menjatuhkan pilihan (choice) pada salah satu alternatif yang tertentu.68 Tujuan dalam pengambilan keputusan adalah mengurangi kecemasan maupun keraguan dalam membuat keputusan-keputusan penting. Sehingga bagaimana caranya memecahkan keputusan besar menjadi sejumlah keputusan kecil.69 Teknik pengambilan keputusan dalam urusan dinas atau keorganisasian sangatlah berhati-hati, dan tidak akan memasukkan persaaan pribadi dalam urusan-urusan tersebut.70 Khusunya di dunia perbankan syariah, teknik pengambilan keputusan dalam dunia perbankan secara lebih spesifik adalah : a.
Menganali masalah secara produktif.
b.
Menggambarkan tujuan-tujuan baru secara lebih jelas dan terarah.
67
Dydiet Hardjito, Pemecah Masalah yang Analitik (Analytical Problem Solving), (Bogor : Prenada, 2003). Cet-1, h. 6-7 68 S. Prajudi Atmosudirdjo, Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decisions Making), h. 54-55 69 Harvey Kaye, Mengambil Keputusuan Penuh Percaya Diri, (Mitra Utama, 1997), Cet-2, h. xi 70 S. Prajudi Atmosudirdjo, Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decisions Making), h. 54
49
c.
Menerima tantangan dan risiko perubahan.
d.
Menyusun langkah-langkah tindakan.
e.
Membuka akses ke sumber-sumber daya.
f.
Melatih ketajaman memilih yang terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia.
g.
Menghadapai berbagai hambatan yang menghalangi jalan yang ditempuh.
h.
Mengutamakan tujuan-tujuan primer ketimbang yang hanya bersifat sekunder apabila kesemuanya tidak bisa dicapai sekaligus.
i.
Mengembangkan rasa percaya diri dan keberanian dalam membuat keputusan.71
71
Harvey Kaye, Mengambil Keputusuan Penuh Percaya Diri, (Mitra Utama, 1997), Cet-2, h. xii
50
BAB III GAMBARAN UMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG
A. Sejarah Berdirinya BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan karimah (HIK) adalah bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang memiliki asset (konsolidasi) terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah (HIK) didirikan di Ciledug, Tangerang Banten oleh Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada yang tergabung dalam Yayasan Harapan Mulya Insani. Pemegang saham Perseroan adalah Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Gajah Mada (HMI FE UGM) Yogyakarata, sampai dengan Desember 2011, jumlah pemegang saham sebanyak 249 orang dengan jumlah saham yang terbesar (tidak ada pemegang saham pengendali). Kekeluargaan dan silaturahmi adalah niat dan tekad awal para pemegang saham ketika mendirikan Perseroan, yang sampai saat ini tetap terbina dengan baik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah didirikan berdasarkan akte notaris tertanggal 19 Desember 1992 dengan nama awal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kemudian pada tahun 1993 merubah nama menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah. Pada tahun 2009 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Harta
51
Insan Karimah merubah namanya kembali menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah sesuai peraturan Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008. Setelah 17 tahun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah menjadi sahabat para pengusaha menengah, kecil dan mikro, kini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah telah memiliki kantor cabang yang tersebar di Ciledug, Karawaci dan Cikarang, serta kantor unit pelayanan pembiayaan di Depok. Konsistensi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pengusaha menengah, kecil dan mikro (UMKM), mendorong didirikannya kembali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah di Bekasi yang memiliki badan hukum tersendiri melalui akuisisi dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Baitulniaga Insani pada tahun 2005 dan kini telah memiliki kantor cabang di Jakarta pusat. Pada tahun 2006 melaui akuisisi dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Tolong Menolong Bermanfat (TOAT), didirikan kembali Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah di Parahyangan yang memiliki badan hukum tersendiri dan telah memiliki kantor cabang di Cianjur. Sampai sekarang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan karimah telah memberikan fasilitas pembiayaan (konsolidasi) kepada golongan pengusaha kecil, pada tahun 2007 sebesar Rp. 131 Milliar yang
52
meningkat menjadi Rp. 181 Milliar pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sampai dengan November sebesar Rp 271 Milliar. Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah yang dilakukan melalui akuisisi dari suatu perusahaan pada tahun 2008, dimaksudkan sebagai lembaga pusat, perumusan dan pengendalian strategi korporat, serta memastikan sinergi antar perusahaan-perusahaan anak sebagai proses memaksimalkan potensi grup dalam mengembangkan ekonomi syariah dan memberikan nilai tambah kepada Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah diharapkan dalam perjalannya dapat berperan menentukan struktur korporat, strategi
pemasaran
dan
layanan,
melakukan
penguatan
modal,
mengkonsolidasikan keuangan korporat dan perusahaan anak, merumuskan nilai, norma, dan sikap dasar korporat, menentukan pengembangan usaha, baik akuisisi maupun aliansi, yang perlu dilakukan oleh perusahaan anak. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah berkomitmen menjaga amanah yang diberikan para investor serta berupaya memberikan manfaat lebih kepada para investor, sehingga optimalisasi investasi bukan hanya bersifat komersial karena mendapatkan bagi hasil tinggi, resiko yang relatif kecil karena dikelola dengan sangat hati-hati atau prudential banking dan tidak ada leverage akan tetapi berinvestasi pada BPRS Harta Insan Karimah memiliki kelebihan khusus karena berwawasan sosial dengan komitmen pengembangan layanan Zakat, infaq dan shodaqoh melalui
53
baitul maal.72 Secara singkat sejarah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dapat dilihat pada gambar 1.1 Gambar 1.173 Riwayat Singkat & Milestone Pengembangan Bisnis BPRS HIK
72
Hikinduk, diakses dari http://hikinduk.blogspot.co.id/2012/10/sejarah-hartainsan-karimah.html?m=1, pada tanggal 31 Maret 2017, Pukul 11:30 WIB 2 Bprshik, diakses dari www.bprshik.co.id, pada tanggal 19 April 2017, Pukul 20:29 WIB
54
B. Visi, Misi & Arsitektur Bisnis BPRS Harta Insan Karimah Gambar 2.1 Visi, Misi & Arsitektur Bisnis BPRS HIK
Visi Terwujudnya Bank Syariah yang Unggul dan Terpercaya
Misi
Pilar
Nilai
Menjalan kan usaha perbanka n yang sehat & amanah
Memberi kan pelayana n yang terbaik & Islami
Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha & peningkatan kesejahteraan masyarakat
Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham, pengurus & karyawan
Menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin
INFRA SYSTEM & HUMAN FINANCIAL PRODUCT & STRUCTURE PROCEDURE CAPITAL SOUNDNESS SERVICES Up-date, Produktif, Expansive, Beragam, Kokoh, Handal Prudent, & Profesional, & Profitable & Inovatif, & Syariah & Adatif Berkualitas Sehat Solutif Compliance Menjadikan bekerja sebagai ibadah Keramah-tamahan & kekeluargaan Berakhlaqul karimah
Disiplin, tanggung jawab & kerjasama
Berorientasi pada proses & hasil Penyempurnaan yang kreatif & inovatif
Hasil terbaik & peningkatan komptensi
Siddiq, Amanah, Fathonah, dan Ikhlas
Layanan terbaik & kemitraan strategis
Budaya
Konsistensi dalam syariah
Etos Kerja yang Tinggi
Professional, Berintegritas
Sumber : Bprshik, diakses dari www.bprs.co.id, pada tanggal 05 Februari 2017, Pukul 11:19 WIB
55
C. Identitas Perseroan BPRS Harta Insan Karimah Gambar 3.1 Identitas Perseroan BPRS HIK
Sumber : Bprshik, diakses dari www.bprs.co.id, pada tanggal 19 April 2017, Pukul 20:37 WIB
D. Organisasi BPRS Harta Insan Karimah 1.
Struktur Organisasi Gambar 4.1 Struktur BPRS HIK
Sumber : Bprshik, diakses dari www.bprs.co.id, pada tanggal 19 April 2017, Pukul 20:40 WIB
56
2.
Dewan Pengurus BPRS Harta Insan Karimah a.
Dewan Direksi 1) Ir. H. Toto Suharto 2) Khusnul Khorip, SE, SH 3) Alif Wijaya, SE, MM
b. Dewan Komisaris 1) Drs. H. Ladiman Djaiz, MM, CPA 2) H. Budi Yusmono, SE 3) Hj. Norainio Bawazier, BSc c.
Dewan Pengawas Syariah 1) Dr. KH Masyhuri Naim, MA 2) Drs. Karnaen A Perwataatmadja, MPA
d. Dewan Penasehat 1) Ir. Adiwarman A Karim, MBA, MAEP
E. Produk – Produk BPRS Harta Insan Karimah 1.
Produk Penghimpun Dana BPRS Harta Insan Karimah 74 a.
Produk Pembiayaan IB (Islamic Banking) BPRS HIK Produk pembiayaan IB adalah lembaga perbankan yang menerapkan sistem dan opersional berdasarkan Syariat Islam,
74
Bprshik, diakses dari www.bprshik.co.id, pada tanggal 19 April 2017, Pukul
20:49 WIB
57
sehingga Bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadits. Berbeda dengan Bank Konvensional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug tidak menggunakan perangkat bunga, melainkan sistem bagi hasil dan prinsip jual beli. HIK memerikan proses yang mudah, pelayanan yang cepat dan persyaratan ringan, untuk membiayai usaha dan kebutuhan, antara lain : 1) Pembiayaan Modal Usaha Nasabah yang mempunyai usaha dan sudah berjalan minimal satu tahun akan diberikan tambahan modal. Seperti kebutuhan
modal
ketika
menjelang
lebaran,
ketika
mendapatkan proyek dengan SPK/PO, atau kebutuhan lain ketika permodalan anda perlu ditambah. 2) Pembiayaan Investasi BPRS HIK memberikan pembiayaan yang sifatnya investasi seperti pembelian kendaraan, pembelian mesin, pembelian tanah atau bangunan, dan investasi lainnya yang menunjang usaha dan keperluan.
58
3) Pembiayaan Konsumtif Berupa kebutuhan yang di inginkan seperti barangbarang elektronik,
kebutuhan
renovasi
tempat
tinggal,
pendidikan, pengobatan dan kebutuhan konsumtif lainnya.
4) Pembiayaan Talangan Haji/Porsi Haji Ibadah haji adalah salah satu rukun islam yang ke-lima. Karena keterbatasan dana dan kesempatan maka keinginan mulia menjadi tertunda. BPRS HIK memberikan dana talangan untuk menjamin kepastian untuk menunaikan panggilan Allah SWT. 5) Pembiayaan Khusus Guru Bersertifikasi BPRS HIK memberikan pembiayaan khusus guru yang bersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Seperti pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, modal usaha, umroh/haji, dan wisata. b.
Jenis Akad Pembiayaan IB 1) Akad Pembiayaan Murabahah (Jual Beli ) Akad jual beli suatu barang dimana bank (penjual) menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang tersebut yang disetujui oleh nasabah (pembeli). Al murabahah sangat
59
berguna bagi nasabah yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana, pada saat nasabah kekurangan likuiditas, maka nasabah meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan nasabah membayar secara mengangsur kepada bank. 2) Akad Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Akad kerjasama usaha antara bank ( shahibul maal ) dengan nasabah (mudharib) dimana bank menyediakan modal 100% sedang nasabah menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagai menurut kesepakatan bersama berupa nisbah bagi hasil yang dituangkan didalam akad. Apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh bank selama bukan akibat kelalaian nasabah sedang jika kerugian disebabkan akibat kelalaian nasabah, maka
nasabah
wajib
menanggung
kerugian
tersebut.
Mudharabah sangat tepat bagi nasabah yang membutuhkan modal kerja untuk pengembangan usaha atau jasa. 3) Akad Pembiayaan Musyarakah (Kerja Sama) Akad usaha antara bank dengan nasabah dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atas usaha tersebut dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakat. Musyarakah sangat tepat bagi nasabah yang kekurangan dana untuk penyelesaian suatu
proyek
diamana 60
nasabah
dan
bank
sama-sama
menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati.
4) Akad Pembiayaan Ijarah (Sewa) Akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran
upah
sewa
tanpa
diikuti
pemindahaan
kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah bisa digunkaan bagi nasabah yang kekurangan dana untuk menyewa bangunan (misal RUKO) yang harus dibayar tunai tanpa diangsur. Nasabah meminta bank untuk membayar sewa ruko tersebut secara tunai dan bank menyewakan kembali kepada nasabah ruko tersebut dengan cara di angsur. 5) Akad Pembiayaan Istishna’ (Pesanan) Akad penjualan nasabah (mustashni) dengan bank (shani’) dalam akad ini bank menerima pesanan dari nasabah dan bank berusaha melalui pihak lain untuk membuat atau membeli pokok akad (mashnu) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada nasabah. Dan kedua belah pihak telah sepakat atas harga serta sistem pembayaran. Istishna
ini
biasanya
diaplikasikan
pada
pembiayaan
konstruksi dimana bank menerima pesanan dari nasabah untuk 61
membangun suatu bangunan dan bank menyerahkannya kepada kontraktor untuk membangunnya. Bank membayar untuk konsturksi itu kemudian menjualkannya pada nasabah.
6) Akad Pembiayaan Muntahiyyah Bit Tamlik Perpaduan antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli/hibah diakhir masa sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari bank (pemilik barang) kepada nasabah (penyewa). Ijarah muntahiyyah bit tamlik bisa diaplikasikan bagi nasabah yang membutuhkan
barang
(motor)
bank
terlebih
dahulu
membelikan barang yang dibutuhkan nasabah dan kemudian bank menyewakan barang tersebut kepada nasabah dengan cara mengangsur disertai janji penjualan/hibah diakhir periode angsuran (LUNAS) dari bank kepada nasabah sehingga barang menjadi milik nasabah. c.
Keunggulan Pembiayaan IB 1) Harga jual murah dengan Angsuran Ringan (Margin setara 1,3% per-bulan). 2) Angsuran tetap sampai lunas (tidak berpengaruh dengan suku bunga). 3) Proses cepat dan syarat mudah.
62
2.
Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) BPRS Harta Insan Karimah a.
Deposito Hasanah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah telah memberikan bukti tingkat bagi hasil deposito hasanah melebihi tingkat suku bunga bank umum atau bagi hasil bank umum syariah lainnya, sebagaimana terlihat dari tingkat bagi hasil per 31 Desember 2015 : Tabel 1.1 Tingkat Bagi Hasil Deposito Hasanah INDIKASI Produk NISBAH p.a. TABUNGAN 25 : 75 5.87 DEPOSITO 1 BULAN 47 : 53 9.42 DEPOSITO 3 BULAN 50 : 50 10.02 DEPOSITO 6 BULAN 55 : 45 11.02 DEPOSITO 12 BULAN 60 : 40 12.02 Sumber : Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, diakses, Dari Brosur, pada tanggal 19 April 2017, Pukul 20:58 WIB
b.
Tabungan Anak Sholeh, yaitu Tabungan khusus pelajar dan mahasiswa, memperolah bagi hasil dan mendapatkan santunan Asuransi Syariah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekiranya pelajar atau mahasiswa meninggal dunia.
c.
Tabungan
Karimah,
yaitu
Tabungan
untuk
perorangan,
memperolah bagi hasil dan santunan asuransi syariah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sekiranya nasabah meninggal dunia karena kecelakaan.
63
d.
Tasbih, yaitu Tabungan yang disediakan bagi umat Islam yang berencana menunaikan ibadah haji dan umroh, berasuransi syariah dan mendapatkan fasilitas pembiayaan talangan haji.
e.
Taslim, yaitu Tabungan yang dirancang khusus untuk lembagalembaga pendidikan syariah atau umum yang berencana mengatur dana keuangan sekolah secara syariah, aman dan menguntungkan.
f.
Tabungan Qurban, yaitu Tabungan yang dirancang khusus bagi nasabah yang berkeinginan merencanakan ibadah qurban secara teratur
setiap
tahunnya.
Pembelian
hewan
qurban
dan
penyalurannya dapat dipercayakan ke Bank.75
F.
Prosedur Pembiayaan Musyarakah Pembiayaan musyarakah menurut Bank Indonesia adalah akad kerja sama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.76 Gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 1.
Calon nasabah datang ke bank syariah dengan maksud untuk mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah untuk modal kerja atau usaha.
75
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah, diakses, Dari Brosur, pada tanggal 05-Febuari-2017, Pukul 11:15 WIB 76 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet-2, h. 165
64
2.
Pemenuhan data dan dokumen, jika dinilai layak untuk diberikan pembiayaan musyarakah maka bank memberikan persetujuan prinsip pembiayaan kepada calon nasabah (surat penawaran). Jika dinilai tidak layak atau BI Checking tidak bagus maka permohonan pembiayaan musyarakah tidak bisa dilanjutkan.
3.
Bank melakukan analis usaha dan jaminan agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan. Layak atau tidak layak untuk permohonan pembiayaan musyarakah.
4.
Setelah negoisasi dan kesepakatan (penyusunan usulan pembiayaan), kedua belah pihak melakukan perjanjian dengan prinsip musyarakah.
5.
Jika pemenuhan persyaratan dipenuhi maka penerbitan surat penegasan dari persetujuan pembiayaan keuntungan dapat dilakukan secara angsuran atau tempo. Dan kesepakatan keuntungan untuk bank sebesar nisabah yang telah ditentukan akad, sedangakan kesepakatan keuntungan untuk nasabah sebesar nisbah yang telah ditentukan pada akad.
6.
Pemenuhan persyaratan melakukan penandatanganan surat (persetujuan prinsip pembiayaan), pengikatan jaminan pengembalian modal bank dibayar pada saat jatuh tempo pembiayaan. Pengembalian pokok dapat dilakukan secara bertahap secara cashflow nasabah. Jika permohonan selesai maka tahap selanjutnya adalah pencairan dana.77 Untuk memberikan gambaran tentang prosedur pembiayaan musyarakah dapat dilihat pada skema no. 1 dibawah ini. 77
Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet-2, h. 172-173
65
Skema 1.1 Prosedur Pembiayaan Musyarakah Lolos BI Checking 1 Pengajuan oleh calon nasabah
2 Pemenuhan Data dan Dokumen
Tidak lolos Tidak Analisis Layak pembiayaan Layak
3 Survey usaha dan Jaminan Setujui 4 Penyusunan Usulan Pembiayaan Tidak Setujui
5 Penerbit surat penegasan dari Persetujuan pembiayaan Tidak Dipenuhi
Dipenuh i a. b. c.
6 Penandatanganan Akad Pengikatan Jaminan Pencairan Biaya
Sumber : Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lemabaga Keuangan Syariah, h. 172
66
BAB IV ANALISIS METODE PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG
A. Metode dan Prosedur Pembiayaan Musyarakah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Metode dan prosedur pembiayaan musyarakah tentu saja memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam setiap prosedur dan pelaksanaan dalam Bank Syariah di Indonesia. Pada umumnya tugas pokok Bank Syariah memberikan fasilitas atau intermediary dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan. Hal ini ditunjukkan pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug yang memiliki prosedur dan pelaksanaan pembiayaan khususnya untuk pembiayaan musyarakah. Yang bertujuan untuk menyalurkan produk pembiayaan yang aman, terarah dan bermanfaat. Maka secara umum metode dan prosedur pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dilakukan dengan metode dan prosedurnya78 sebagai berikut : 1.
Metode dan Prosedur Sebelum Melakukan Pembiayaan Musyarakah. Pada tahap awal sebelum memasuki pembiayaan musyarakah yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Ciledug yaitu dengan
78
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017
67
memasarkan
pembiayaan
musyarakah
ke
masyarakat
dengan
menawarkan door to door atau mencari rekanan atau mitra nasabah yang sudah bekerjasama dengan pihak BPRS Harta Insan Karimah. Untuk akad musyarakah harus dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah terutama AO (Account Officer). Dimana akad musyarakah itu harus dibayar bagi hasilnya terlebih dahulu dan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo pembiayaan tergantung dari jangka waktu proyek yang akan dikerjakan dengan ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank, dimana akad harus disaksikan oleh notaris Bank. Dalam mengajukan pembiayaan akad musyarakah, nasabah tidak selalu ditolak, karena jika nasabah itu mempunyai data yang bagus dan sesuai dengan ketentuan pihak bank maka semua persyaratan dan jaminan akan diterima dan diproses. Tetapi jika nasabah mempunyai data yang tidak valid (mempalsukan identitas) dan jaminan yang diragukan maka proses akan ditolak dan tidak bisa diproses.79 Sedangkan usaha yang diminati pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug untuk pembiayaan musyarakah adalah : a.
Proyek perumahan atau property yang prosfektif.
b.
Pedagang hewan Qurban terutama hewan sapi dan kambing.
79
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017
68
c.
Proyek industri maupun non industri baik BUMN, pemerintah dan swasta. Yang terpenting proyek tersebut prosfektif dapat di proses sesuai dengan bidang usaha nasabah.80 Pada tahap aplikasi pembiayaan disebut juga dengan tahap
dokumentasi. Jika hasil proses ini disimpulkan bahwa calon nasabah layak untuk dibiayai, maka pihak bank mengumpulkan data penunjang pembuatan usulan pembiayaan musyarakah. Adapun data-data tersebut adalah formulir permohonan usaha pembiayaan dan kelengkapan serta jaminan. Adapun syarat pelaksanaan pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug antara lain : a.
Survey nasabah
b.
Minta legalitas yang lengkap seperti : 1) SIUP (surat izin usaha perdagangan) perusahaan atau perorangan. 2) NPWP (nomor pokok wajib pajak). 3) TDP (tanda daftar perusahaan). 4) Proyek yang dikerjakan atau yang sedang dikerjakan kemudian proyek yang akan dikerjakan. 5) KTP (suami dan istri). 6) Surat nikah. 7) Akte pendirian perusahaan.
80
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017
69
8) Jaminan berupa SHM (surat hak milik)/SHGB (sertifikat hak guna bangunan) a.n suami atau istri. 9) PBB terakhir. 10) Data keuangan atau rasio keuangan antara lain : a) Neraca perusahaan pertahun. b) Cash flow perusahaan. c) Laba/rugi perusahaan. d) Rekening koran atau buku tabungan. 11) Meminta bukti kontrak tempat usaha kalau nasabah tersebut menyewa. Kalau tidak jangan diminta. 12) Company
Profile
yaitu
meliputi
foto-foto
usaha
yang
dikerjakan.81 Melihat
arti
pentingnya
syarat
pelaksanaan
pembiayaan
musyarakah diatas maka perlu dijelaskan mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug adalah : a.
Mensurvey usaha yang dikelola untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada bank secara amanah untuk pembayaran pokok sesuai dengan kesepakatan diawal. Baik Account Officer, Pincab dan Direksi.
81
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017
70
b.
BI Checking nasabah wajib dilakukan oleh pihak bank untuk membantu proses persetujuan pembiayaan serta menjadi alat untuk pelaksanaan manajemen resiko khususnya pemberian pembiayaan.
c.
Foto usaha nabasah memastikan bahwa nasabah yang mengajukan pembiayaan layak dibiayai dan seluruh dokumennya benar-benar valid. Tujuannya agar terhindar dari manajemen resiko.
d.
Tentukan atau beri penjelasan bahwa nisbah bagi hasil 2,2% perbulan atau 2,1% perbulan (Flat) untuk pembiayaan musyarakah, dimana pokok tetap setelah jatuh tempo sedangkan nisbah bagi hasilnya dibayar terlebih dahulu tergantung dari nilai proyek dan jangka waktu proyek tersebut. Sedangkan yang diharapkan oleh pihak BPRS Harta Insan
Karimah Ciledug dalam mengajukan pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah adalah : usaha yang dikelola nasabah dan bagi hasil yang sudah disepakati bersama bagus sehingga dapat memenuhi angsuran perbulan, usaha tidak fiktif harus jelas sesuai dengan bidangnya, usaha yang dikelola oleh nasabah sudah lama didirikan dan sesuai pada bidangnya, nasabah yang telah diberikan pembiayaan harus kreatif dalam membayar angsuran susuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati bersama, dan profit atau margin sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.82
82
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017
71
2.
Tahap Analisa Pembiayaan dan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah. Untuk tahapan analisa pembiayaan pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan 5C yaitu : Character (kepribadian), Capacity (kemampuan dalam menjalankan usaha), Capital (modal), Colleteral (jaminan), dan Condition (keadaan).83 Untuk menganalisa kepada calon nasabah akan dijelaskan sebagai berikut : 1.
Character Menggambarkan watak atau kepribadian calon nasabah. Tujuannya pihak bank melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah adalah untuk mengetahui bahwa calon nasabah benar-benar mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamanannya sampai lunas.
2.
Capacity Analisis
terhadap
capacity ini
dilakukan oleh bank
ditunjukan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam bidang bisnisnya, apakah usaha yang dilakukannya sudah berjalan lama atau belum.
83
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017
72
3.
Capital Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya.
4.
Colleteral Merupakan jaminan atau anggunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Anggunan merupakan sumber pembayaran kedua, artinya apabila nasabah tersebut tidak dapat membayar kewajibannya atau macet, maka pihak bank dapat melakukan eksekusi terhadap jaminannya.
5.
Condittion Condittion
merupakan
analisis
terhadap
kondisi
perekonomian. Pihak bank perlu mempertimbangan usaha calon nasabah. Untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan plafond pembiayaan dan yang memberikan keputusan pemberian pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug antara lain : Di tulis Berdasarkan plafond pembiayaan antara : 1.
Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000 (AO+KADIV+PINCAB)
2.
Rp. 20.000.000 – Rp. 300.000.000 73
(AO+PINCAB+KADIV+DIREKSI+DIREKTUR) 3.
Rp. 300.000.000 – Rp 5 Milyar) (AO+PINCAB+KADIV+DIREKSI+DIREKTUR+KOMISARIS)84 Sedangkan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank
yaitu Nisbah bagi hasil yang diterima di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug adalah : 2,2% perbulan (Flat) atau 2,1% perbulan (Flat).85 Sedangkan nisbah yang diterima oleh nasabah yaitu sesuai dari nilai proyek yang didapat atau tagihannya. Semakin banyak proyeknya maka semakin meningkat nisbah yang diterima. Untuk nasabah yang diberikan pembiayaan khusunya pembiayaan musyarakah yaitu : 2,2% (Flat) atau 2,1% (Flat).86 Didalam perbankan syariah khususnya BPRS Harta Insan Karimah Ciledug tidak ada denda jika nasabah yang telat membayar kewajibannya. Pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug hanya melakukan proses musyawarah atau bersilaturahmi dengan nasabah yang telat mambayar kewajiabnnya. Bagi nasabah yang telat membayar kewajibannya, maka pihak nasabah diminta tabbaru sebesar 0,00005%, inipun tidak masuk income bank, melainkan masuk ke infaq Bank.
84
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017 85 Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017 86 Wawancara Pribadi dengan Bapak Hadi Kamaludin, sebagai AO Account Officer BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 04 Mei 2017
74
B. Faktor-Faktor
Penyebab
Terjadinya
Pembiayaan
Musyarakah
Bermasalah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu (lancar) dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha Bank. Sebaliknya, bila pengelolaan tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Begitupula pada pihak BPRS Harta Insan Karimah yang mempunyai faktor-faktor penyebab pembiayaan musyarakah bermasalah dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.
Faktor Intern87 Yang menjadi salah satu faktor pembiayaan musyarakah bermasalah salah satunya adalah yang berasal dari pihak bank itu sendiri, yang terdiri dari faktor-faktor sebagai berikut : a.
Faktor Analisa Pembiayaan 1)
Kurang baiknya pemahaman atas business nasabah (nature of business), baik dalam business perdagangan, industri, dan jasa.
2)
Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.
3)
Kesalahan setting fasilitas pembiayaan.
87
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
75
b.
Faktor perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada business usaha nasabah.
c.
Faktor Sumber Pengembalian 1)
Proyeksi penjualan terlalu optimis.
2)
Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan business dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor.
3) d.
Tidak memperhitungkan keutuhan hidup nasabah.
Faktor Jaminan 1)
Tidak memperhitungkan aspek marketable.
2)
Aspek nilai jaminan.
3)
Aspek letak atau strategisnya.
4)
Aspek perimbangan dengan pembiayaan.
5)
Dan dianggap sebagai pelengkap tanpa memperhitungkan resiko, seandainya pembiayaan bermasalah.
e.
Faktor Lemahnya Suvervisi dan Monitoring 1)
Desk Monitoring a) Kurang dilakukan evaluasi atas rekening nasabah. b) Kurangnya perhatian atas keterlambatan pembayaran kewajiban nasabah. c) Belum diterapkannya penggolongan pembiayaan secara tertib.
2)
Off Side Monitoring
76
a) Jarang berkunjung ke lokasi usaha nasabah, sehingga side streaming
dan
permasalahan
nasabah
tidak
dapat
terdeteksi sejak awal. b) Tidak pernah dihubungi melalui telephon atau handphone. c) Tidak pernah dilakukan supervisi lapangan. 2.
Faktor Ekstern88 Sedangkan yang menjadi faktor ekstern berasalah dari nasabah yang tidak amanah atau tidak jujur dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank. Maka faktor ekstern terdapat 4 (empat) kategori faktor, yaitu :
Chracter, Chapacity Tidak Memadai, Condition, dan
Lingkungan. a.
b.
Faktor Chracter 1)
Tidak amanah.
2)
Side streaming penggunaan dana.
3)
Peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup yang berlebihan.
4)
Memprioritaskan kepentingan lain.
Faktor Chapacity Tidak Memadai 1)
Kalah dalam persaiangan usaha.
2)
Usaha yang dijalankan relatif baru.
3)
Gagal dalam collection.
4)
Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.
88
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
77
c.
d.
Faktor Condition89 1)
Meninggalnya ker person
2)
Perselisihan sesama direksi
3)
Perceraian key person
4)
Anggota keluarga sakit
5)
Kecelakaan, dll
Faktor Lingkungan 1)
Bencana alam
2)
Kebijakan pemerintah
3)
Huru hara/demontrasi
4)
Kendala musim
5)
Dll
Pada kasus yang terjadi di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug yaitu bernama Azwar Indra Sendi dengan pembiayaan sebesar 1 Milyar dengan kasus pemalsuan semua jaminan. Hal ini disebabkan kurang baiknya pihak manajemen dalam menganalisa pembiayaan dan penilaian kepada calon nasabah. Sehingga pihak BPRS Harta Insan Karimah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, adapun gejala dini pembiayaan bermasalah adalah salah satu faktor dari Kelalaian Management, Hubungan Perbankan, dan Kelalaian Posisi Keuangan. Berikut adalah gejala dini yang menyebabkan pembiaayan bermasalah adalah : 89
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
78
1.
Faktor Kelalaian Management90 a.
Perubahan kebiasaan pemegang peran di perusahaan.
b.
Persoalan rumah tangga pemegang peran di perusahaan.
c.
Tidak lagi kooperatif dengan Bank.
d.
Meninggalnya pemegang kunci perusahaan.
e.
Perubahan dalam manajemen, kepemilikan.
f.
Masalah buruh atau karyawan.
g.
Kontinuitas manajemen tidak jelas.
h.
One-man show.
i.
Ketidakmampuan memenuhi kewajiban komitmen pribadi.
j.
Lamban berekasi terhadap kelesuan pasar atau ekonomi.
k.
Bersikeras mengambil resiko business yang kurang wajar.
l.
Tidak mampu menyusun rencana usaha.
m. Kegiatan produk-produk yang menguntungkan terhenti.
2.
n.
Pengawasan dan penyusunan laporan keuangan lemah.
o.
Perubahan kegiatan usaha.
Faktor Hubungan Perbankan dan Kelalaian Kegiatan Operasional Debitur a.
Pembiayaan yang terus menerus.
b.
Penurunan kontinyu saldo simpanan di Bank.
c.
Ketergantungan yang berat pada hutang jangka pendek.
d.
Peningkatan jumlah dan frekuensi permintaan pembiayaan. 90
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
79
e.
Supppliers (existing) minta informasi untuk peningkatan pemberian pembiayaan pada debitur.
f.
Kehilangan langganan-langganan utama.
g.
Fasilitas produksi tidak terawat dengan baik.
h.
Penangguhan penggantian fasilitas produksi yang sudah ketinggalan zaman.
i.
Kehilangan supply bahan baku, produk-produk utama, hak distribusi, dll.
j.
Kenaikan menyolok volume order yang dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dengan kemampuan produksi.
3.
Kelalaian Posisi Keuangan a.
Piutang dagang membekak.
b.
Tagihan makin lamban.
c.
Persedian membengkak.
d.
Perputaran persediaan makin lamban.
e.
Penurunan aktiva lancar secara % terhadap total aktiva (negative working capital).
f.
Peningkatan passiva lancar yang tidak proporsionil.
g.
Peningkatan leverage.
h.
Peningkatan mencilok hutang jangka panjang.
i.
Penurunan omzet konsistent.
j.
Peningkatan omzet sangat cepat.
k.
Omzet naik, utang turun.
80
l.
Peningkatan mencilok biaya-biaya.
m. Kenaikan tingkat piutang macet. n.
Rugi operasional.
C. Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug Perkembangan ekonomi islam saat ini telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini disebabkan banyaknya bank syariah yang bermunculan dan membuka era baru bagi perkembangan ekonomi islam baik international ataupun di Indonesia. Perkembangan ini juga disebabkan oleh baiknya pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah itu sendiri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang ada, salah satunya ialah yang dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah agar nantinya kredibilitas bank ini pun tetap terjaga dengan baik. Untuk mengetahui proses penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilihat pada tabel no. 1.1 dibawah ini.
No 1 2
3
4
Proses Penanganan Pembiayaan Bermasalah Tabel 1.2 Kategori Proses Lancar Monitoring Usaha, Stock, Proyek, dll Kurang Lancar Surat Pemberitahuan, Teguran, dan Kunjungan. (Preventif : Reschedule, Restruktur, Rekondisi) Diragukan Surat Teguran, Peringatan, dan Kunjungan. (Reschedule, Restructure, Rekondisi) Macet Penagihan, Off-Set Jaminan, Ekskusi, dll
81
Sumber : Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017 Dalam penyelesaiannya pun pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug melakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan melakukan Revitalisasi Proses, Penyelesaian Melalui Jaminan
dan dengan Litigasi.
Penyelesaiannya sebagai berikut : 1.
Revitalisasi Proses91 Dalam penyelesaian ini dilakukan proses revitalisasi yaitu dengan secara bertahap dari penjadwalan ulang (reschedulling), penataan ulang (restructuring), persyaratan ulang (resconditioning), dan bantuan management. Revitalisasi ini dilakukan proses apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank. a.
Reschedulling Hal ini dilakukan memperpanjang jangka waktu untuk penyelamatan pembiayaan dengan merubah syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran pembiayaan kembali atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan 91
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
82
misalnya perpanjang jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga nasabah mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.
b.
Restructuring Restructuring adalah upaya penyelematan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagaian dari kredit menjadi equity perusahaan dan equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning atau lebih jelasnya sebagai berikut : 1)
Bank melakuakan evaluasi permasalahan nasabah mengenai sebab terjadinya tunggakan yang didasari atas laporan keuangan, cash flow, proyeksi keuangan, kondisi pasar dan faktor lain yang berkaitan dengan usaha nasabah (BI Checking dan trade checking: bowheer, supplier dan customer).
2)
Membuat perkiraan pengembalian kewajiban sebelum dan sesudah restrukturisasi.
3)
Peninjauan efisiensi manajemen nasabah untuk menentukan apakah diperlukan restrukturisasi organisasi nasabah.
4)
Pendekatan dan asumsi yang digunakan dalam menetapkan proyeksi arus kas serta dalam memperhitungkan nilai tunai dari angsuran pokok dan margin yang akan diterima.
83
5)
Jadwal pembayaran kembali yang telah direvisi mencerminkan persyaratan yang telah disesuaikan dengan kemampuan membayar nasabah.
6)
Analisa kesimpulan dan rekomendasi dalam melakukan penyelesaian persyaratan pembiayaan seperti : a) Penurunan margin atau bagi hasil b) Pengurangan tunggakan pokok atau margin c) Perubahan jangka waktu d) Penambahan fasilitas
7)
Penyesuaian
persyaratan
pembiayaan
dilakukan
dengan
mempertimbangkan siklus usaha dan kemampuan membayar nasabah. 8)
Tujuan dan penggunaan tambahan pembiayaan, apabila restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara penambahan pembiayaan, maka tambahan pembiayaan tersebut tidak diperkenankan untuk melunasi tunggakan kewajiban nasabah.
9)
Rincian kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.
10)
Dilakukan pengikatan ulang kembali secara notarial terhadap pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan.
11)
Cabang atau unit kerja yang terkait harus menyusun laporan pemantauan dan laporan pembiayaan yang direstruktur setiap bulannya mengenai :
84
a) Pemenuhan
kewajiban
nasabah
(sesuai
persyaratan
restrukturisasi pembiayaan). b) Perkembangan usaha nasabah. c) Kemungkinann pembayaran kembali. 12)
Review legalitas akad pembiayaan, guna memastikan bahwa seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pembiayaan sudah dilakukan pengikatan dengan sempurna.
c.
Resconditioning Hal ini dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas. Hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu
pembiayaan
saja,
namun
perubahan
tersebut
tanpa
memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity perusahaan. d.
Proses Management Penyehatan pembiayaan diusulkan agar debitur mendapat bantuan management dari pihak lain yang lebih menguasai keberadaan usahanya. Hal ini dilakukan apabila permasalahan terjadi karena kesalahan management hingga sumber pengembalian pembiayaan masih potensial.
85
2.
Penyelesaian Melalui Jaminan92 Penyelesaian melalui jaminan ini dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi ulang pembiayaan nasabah sudah tidak prospektive, usaha yang dimiliki sudah menurun, dan nasabah tidak cooperatif. Untuk menyelesaikan
pembiayaan
dan
kewajibannya
kepada
bank.
Penyelesaian melalui jaminan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu penyelesaian dengan cara non litigasi dan litigasi. Adapun litigasi itu adalah
penyelesaian
pembiayaan
melalui
jalur
hukum
yang
penyelesaiannya dilakukan melalui pengadilan. a.
Penyelesaian dengan cara non litigasi Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai pengertian litigasi, sedangkan penyelesaian dengan cara non litigasi adalah penyelesaian pembiayaan yang penyelesaiannya dilakukan tidak melalui jalur hukum dan pengadilan. Adapun dalam praktiknya non litigasi ini dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu Parate Ekskusi/Off Set Jaminan, Likuidasi Usaha dan melalui Basyarnas. 1)
Parate Ekskusi/Off Set Jaminan93 Parate Ekskusi/Off Set Jaminan adalah ekskusi jaminan tanpa melalui gugatan perdata yaitu penyelesaiannya dengan melalui penyerahan jaminan secara sukarela oleh nasabah
92
Wawancara Pribadi dengan Bapak hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017 93
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
86
kepada
Bank,
yakni
sebagai
upaya
penyelesaian
pembiayaannya. Parate Ekskusi/Off Set dapat dilakukan apabila dalam prosesnya nasabah bersedia untuk menjual jaminan secara sukarela kepada Bank. Adapun langkah dalam melakukan Parate Ekskusi/Off Set sebagai berikut : a) Analisa kecukupan nilai jaminan untuk menutup seluruh kewajiban
dan
biaya-biaya
untuk
proses
Parate
Ekskusi/Off-Set (Nilai Beli Bank). b) Lakukan negoisasi dengan nasabah untuk pembelian jaminan. c) Apabila nasabah ingin membeli kembali jaminan yang akan dibeli oleh bank, maka berikan Hak Opsi dengan jangka waktu berdasarkan persetujuan belah pihak. d) Setelah
mendapat
persetujuan
komite
penyelesaian
pembiayaan lakukan pengikatan jual-beli. e) Lakukan
pelunasan
pembiayaan
dan
prses
pengadministrasian lainnya. 2)
Likuidasi Usaha Likuidasi Usaha ini dilakukan upaya penjualan stock barang dagangan dan sarana produksi bahkan tempat usaha ataupun jaminan dll. Bertujuan untuk menutupi pembiayaan yang tertunggak. Penjualan ini dilakukan untuk pembayaran
87
angsuran/pelunasan pembiayaan dan tidak ada pembelian kembali barang dagangan. 3)
Perwasitan Melalui Basyarnas Ekskusi jaminan sesuai dengan klausul pasal 18 Perjanjian
Pembiayaan,
setiap
sengketa
yang
timbul
berdasarkan perjanjian yang dibuat antara nasabah dan BMI, maka akan diselesaikan melalui di badan Arbitrase Syariah Nasional
(BASYARNAS)
yang
dilakukan
dengan
musyawarah, persidangan disertai hakim, dan wasit. Yakni upaya pengembalian, pelunasan, dan penjualan jaminan. Untuk mendapat keputusan yang akan didaftarkan ke pengadilan untuk eksekusinya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : a) Pembuatan usulan penyelesaian ke komite pembiayaan b) Pembuataan surat gugatan ke BASYARNAS c) Pengajuan
gugatan
ke
BASYARNAS
(pendaftaran
perkara) d) Sidang BASYARNAS (jangka waktu paling lama 6 bulan) e) Putusan BASYARNAS f)
Pendaftaran putusan BASYARNAS ke pengadilan negeri
g) Permohonan pelaksanaan putusan BASYARNAS ke pengadilan negeri h) Pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan negeri
88
i)
Keputusan yang dikeluarkan oelh BASYARNAS akan didaftarkan di pengadilan negeri untuk mendaptkan pengesahan,
sehingga
akan
mempunyai
kekuatan
eksekutorial. j)
Tahap selanjutnya adalah melakukan lelang dengan penyelesaian secara cash, ataupun jaminan tersebut dibeli oleh bank.
3.
Penyelesaian Melalui Litigasi94 Penyelesaian melalui litigasi adalah penyelesaian pembiayaan melalui jalur hukum yang dilakukan melalui pengadilan, dalam hal ini ialah Pengadilan Agama. Adapun proses litigasi melalui pengadilan terdiri dari : Gugatan Perdata, Pidana, Riil Eksekusi Jaminan, dan Permohonan Kepalitan. Namun sebelum dilakukan proses litigasi melalui Pengadilan, perlu dilakukan hal sebagai berikut : a.
Melakukan Check dan Evaluasi 1)
Dokumen surat menyurat BMI kepada nasabah, SPT. Surat Peringatan 1, 2 & 3 dan Surat Nasabah kepada BMI.
2)
Dokumen perjanjian dan jaminan Hak Tanggungan, sehingga secara yudaris posisi BMI menjadi kuat.
94
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
89
3)
Jatuh waktu fasilitas pembiayaan, karena prose litigasi hanya dapat dilakukan apabila fasilitas pembiayaan nasabah telah jatuh pada waktunya.
b.
Mencari lawyer yang telah dianggap cakap, pengalaman dalam bidang penagihan dan dapat bekerjasama dengan BMI.
c.
Membuat UP (Usulan Pembiayaan) Ke Komite UPP perihal persetujuan pemakaian lawyer dan biaya-biaya yang timbul.
d.
Memintakan rencana kerja dan target date dari lawyer yang telah disetujui komite. Adapun proses litigasi melalui pengadilan terdiri dari : Gugatan
Perdata, Pidana, Riil Eksekusi Jaminan, dan Permohonan Kepalitan. Yaitu sebagai berikut : a.
Gugatan Perdata95 Gugatan perdata adalah yang dilakukan pengadilan negeri untuk mendapatkan keputusan berkekuatan hukum dan mengikat yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang terkait dalam perkara gugatan.
apabila
nasabah
sudah
tidak
ada
harapan
untuk
menyelesaikan kewajiban secara sukarela, cepat, dan tuntas. Hal ini dimungkinkan untuk menguasai atau menjual asset nasabah yang bukan jaminan. b.
Pidana 95
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
90
Pidana adalah cara untuk penekanan psikologis kepada nasabah, guna mengakui kesalahan dan selanjutnya mengembalikan kekayaan yang diperoleh dari hasil perbuatan pidana tersebut sehingga pada akhirnya menyelesaikan kewajibannya. Apabila ada tindak perbuatan yang patut disangka dilakukan oleh nasabah atau pemilik jaminan atau pun pihak lain, yang patut diduga termasuk dalam tindak pidana sehingga menimbulkan kerugian. Dalam hal ini pihak yang disangka terlibat tindak pidana cenderung ingin cepat menyelesaikan perkara yang dihadapi. c.
Riil Eksekusi Jaminan Riil Eksekusi jaminan adalah suatu yang dilaksanakan Eksekusi (lelang) terhadap jaminan yang telah dibebani hak tanggungan sehingga dapat melunasi kewajiban nasabah. Apabila jaminan yang ada telah diikat Hak Tanggungan sehingga bank mempunyai hak preference terhadap pelunasan pembiayaan yang besumber dari jaminan. Dalam riil eksekusi jaminan ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat, bank memiliki hak preference, dan pengembalian yang lebih pasti. Sedangkan dalam eksekusi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Sedangkan tahap penyelesaian dalam riil eksekusi jaminan ini adalah sebagai berikut :
91
1)
Tahap Penyelesaian Melalui Riil Eksekusi Jaminan96 Adapun tahap dalam penyelesaian melalui riil eksekusi jaminan adalah sebagai berikut :
a) Dalam proses Sita Eksekusi, juru Sita Pengadilan Negeri melaksanakan penyitaan atas barang yang dijaminkan berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya dibuat berita acara penyitaan. Jangka waktu Sita Eksekusi adalah 8 hari.. Bila dalam jangka waktu 8 hari nasabah tidak memenuhi kewajibannya, maka proses selanjutnya adalah pengajuan permohonan lelang. b) Permohonan lelang ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri dengan
dikeluarkannya
Penetapan
Lelang
yang
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan pada masa itu pula itu Pengadilan Negeri meminta atau mengurus SKPT ke BPN, permintaan NJOP kepada Kator PBB dan mengumumkan pleksanaan lelang di Media Massa sebanyak 2 kali. Masa Pra lelang ini berlangsung selama kurang lebih 35 hari. c) Pada tahap ini, nasabah (termohon eksekusi) dapat mengajukan bantahan/keberatan atas lelang yang akan dilaksanakan. Bila ada bantahan, maka lelang ditunda dan 96
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
92
dilakukan sidang untuk mengkaji apakah alasan yang diajukan dapat diterima atau tidak. Jika alasan dapat diterima maka hakim dapat memutuskan pembatalan lelang. Namun apabila tidak diterima, maka pelaksanaan lelang tetap dilaksanakan. d) Pelaksanaan lelang diawali dengan penawaran secara tertulis (tertutup) dari para peserta, kemudian apabila penawaran tertinggi dari peserta telah melampaui limit lelang yang ditetapkan, maka peserta dengan penawaran tertinggi tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, namun apabila penawaran belum melampaui limit lelang, maka dilanjutkan dengan penawaran terbuka secara naiknaik hingga diperoleh harga tertinggi di atas limit lelang. Jika tahap inipun penawaran tertinggi tidak melampaui limit lelang, maka lelang akan diulang kurang lebih dalam jangka waktu satu bulan ke depan, dan hal ini mempunyai implikasi terhadap biaya. e) Setelah pemenang lelang ditunjuk, maka dilakukan pembayaran
dimana
hasil
dari
penjualan
tersebut
digunakan untuk menyelesaian pembiayaan yang ada. Setelah itu pemenang lelang akan mendapatkan Risalah Lelang yang akan digunakan untuk melakukan Balik Nama ke BPN.
93
f)
Pengosongan terhadap objek lelang dilakukan apabila perlu dengan minta bantuan Muspida setempat.
g) Proses Balik Nama di BPN
d.
Permohonan Kepalitan97 Permohonan Kepalitan adalah jaminan yang ada tidak dapat cepat dilikuidasi, misalnya proyek, dan lain-lain. Dalam hal ini bank sulit bernegosiasi dengan nasabah. Permohonan kepailitan ini hanya dapat dilakukan apabila ada minimal dua perusahaan yang memohon melalui pengadilan niaga. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengembalian pembiayaan yang bersumber dari harta kekayaan nasabah dengan mendudukkan bank sebagai kreditur konkuren. Dalam proses permohonan kepalitan ini lebih pasti karena bank sebagai kreditur konkuren dan kedudukannya cukup kuat. Sehingga proses yang dilakukan dalam permohonan kepalitan ini lebih cepat tidak memakan waktu yang sangat lama.
e.
Melibatkan Pihak Kepolisian98 Alternatif terakhir ini adalah (hard approach) yang dilakukan pihak bank apabila : 1)
Nasabah tidak dapat dihubungi.
2)
Nasabah melarikan diri.
97
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017 98
Wawancara Pribadi dengan Bapak Hari Nurwantoro, SH, sebagai Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, 10 Mei 2017
94
3)
Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
4)
Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunan.
95
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Maka dapat disimpulkan bahwa : 1.
Pada metode dan prosedur pembiayaan musyarakah pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug melakukan door to door untuk menawarkan pembiayaan musyarakah atau mencari rekanan atau mitra nasabah yang sudah bekerjasama dengan pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Adapun syarat pelaksanaan pembiayaan musyarakah pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug melakukan diantaranya, survey nasabah, meminta legalitas yang lengkap, jaminan berupa SHM, PBB terakhir, data keuangan atau rasio keuangan, bukti tempat menyewa apabila usaha nasabah tidak memiliki tempat sendiri, dan foto-foto usaha nasabah.
2.
Faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug salah satunya adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern disebabkan oleh pihak bank sehingga menimbulkan penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah yang tidak mengatur dengan baik atau salah satunya yaitu : faktor analisa pembiayaan, faktor perhitungan modal kerja, faktor sumber pengembalian, faktor jaminan, dan faktor lemahnya suvervisi dan
96
monitoring. Sedangkan faktor ekstern disebabkan oleh pihak nasabah yang tidak amanah dalam mengembalikan kewajibannya, sehingga menimbulkan faktor pembiayaan musyarakah bermasalah. Adapun faktor ekstern yang disebabkan oleh nasabah yaitu : faktor, chracter, faktor chapacity tidak memadai, faktor condition, dan faktor lingkungan. Dan yang menjadi gejala dini pembiayaan musyarakah bermasalah yaitu yang disebabkan oleh faktor kelalaian management, faktor hubungan perbankan dan kelalaian kegiatan operasional, dan faktor kelalaian keuangan. 3.
Penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug melalukan revitalisasi proes yaitu dengan cara : reschedulling, restructuring, rescondittioning, dan proses management. Penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui litigasi.
B. Saran Sebagai akhir dari penulisan ini, maka penulis ingin memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut : 1.
Bagi pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug agar melakukan monitoring yang lebih ketat guna mencegah munculnya pembiayaan bermasalah dan jika tidak ditangani dengan cepat akan berdampak pada pembiayaan bermasalah dengan dilakukannya
monitoring secara
langsung dan teratur terhadap faktor internal (manajemen dan kondisi
97
keuangan) dan eksternal (kondisi makro dan mikro) yang mempengaruhi usaha nasabah dan pendaptan bank. 2.
Pihak BPRS harus berhati-hati dalam menerima calon nasabah pembiayaan musyarakah tersebut karena kemungkinan munculnya pembiayaan bermasalah bisa terjadi kapan saja maka pihak bank harus lebih cermat dan teliti dalam memilih calon nasabah.
3.
Bagi masyarakat khususnya kepada nasabah hendaknya mempelajari terlebih dahulu setiap akad yang ingin dilakukan, harus dilihat pula bagaimana penanganan tentang pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan nantinya. Harus mengetahui dengan pasti bagaimana peraturan yang telah diberikan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4.
Sosialisasi kepada masayarakat mengenai produk bank syariah, terutama bagi produk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, kedua belah pihak yang melakukan kerjasama dalam kontribusi dana bersama-sama menanggung untung dan rugi. Dan pihak yang mengelola dan amempunyai kewajiban memaksimalkan keuntungan dalam pengelolaan usahanya.
98
DAFTAR PUSTAKA
Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004. Al Anshari, Mahmoud, Ismail Hasan, Samir Mutawalli, “Al Bunuk Al Islamiyyah” Alih Bahasa Syahril Mukhtar, Perbankan Islam Sejarah, Prinsip dan Operasional, Jakarta, 1993. Amin, A. Irwan. Menata Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta : UIN PRESS, 2009. Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2007. Antonia, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, Jakarta : Gema Insani Press, 2001. Ascarya, Akad dan Produk Perbankan Syariah, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007. Atmosuditdjo S. Prajudi, Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decisions Making), Jakarta : Seri Pustaka 1979. Danupranata, Gita, Manajemen Perbankan Syariah, Jakarta : Salemba Empat, 2013. Djamil, Faturrahman, Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2013. Djamil, Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2012. Djamil, Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah, Jakarta : Sinar Grafika, 2014. Dogun, M. Save, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara , 1997. James, L. Gibson, Organisasi dan Manajemen : Prilaku, Struktur dan proses, Jakarta : Erlangga, 1990. Gulo, W, Strategi Belajar Mengajar, Jakarta : PT Grasindo, 2002.
Hardini, Isriani dan Muh. H. Gihato, Kamus Perbankan Syariah, Bandung : Kiblat, 2012. Hardjito, Dydiet, Pemecah Masalah yang Analitik (Analytical Problem Solving), Bogor : Prenada, 2003.
99
Hasibuan, Malayu S. P, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara, 2005. Huda, Miftahul, Model-Model Pengajaran dan Pembelajaran, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013. Indonesia, Ikatan Bankir, Memahami Bisnis Bank Syariah, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014. Iska, H. Syukuri, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012. J, Lexi Moelang, Metodologi Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Karim, Adiwarman Azwar, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : IIIT Indonesia, 2003. Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003. Kaye, Harvey, Mengambil Keputusuan Penuh Percaya Diri, Mitra Utama, 1997. Laksmana, Yusak, Panduan Praktiktis Account Officer Bank Syariah, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2009. Latief, AH. Azharudin, Fiqh Muamalah, Jakarta : UIN Press, 2005. Luthfi. M, MA, Dasar-dasar Bimbingan dan Penyuluhan (Konseling) Islam, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2008. Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005. Muhammad, Syekh Abu Al-Falah Al-Bayanuniy, Ilmu Dakwah Prinsip dan Kode Etik Berdakwah Menurut Al-Qur‟an dan As-Sunnah, Terjemahan Dedi Junaedi, Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.
Nawawi, H. Ismail, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012. Nurhayati, Sri dan Wasilah, Akutansi Syariah di Indonesia, Jakarta : Salemba Empat, 2011. Perwataatmadja, Karnaen dan Muhammad Syafi’I Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1992. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2007. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2008.
100
Rahmat, Jalaludin, Metodologi Penelitian Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000. Rahmawati, Yuke, Manajemen Risiko Perbanakan syariah, Jakarta : UIN PRESS, 2015. Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, Islamic Banking : Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010. Saputra, Wahidin, Pengantar Ilmu Dakwah, Jakarta : Rajawali Pers, 2011. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI-Press, 1984. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta : Ekonisia, 2008. Sudirman, N. dkk. Ilmu Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991. Sulaiman, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi. Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (MBUI dan Takaful) di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1996. Sumitro, Warkum, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (MBUI dan Takaful) di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2002. Thoha A. Husein Almujahid & A. Atho’illah Fathoni Alkhalil, KABA Kamus Akbar Bahasa Arab Indonesia-Arab, Jakarta : Gema Insani, 2013. Tim Asistensi Pengembangan LKS Bank Muamalat, Perbankan Syariah : Perspektif Praktis, Jakarta : Muamalat Institute, 1999. Wangsawidjaja, A, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2012 Warib, Sam S, Kamus Lengkap 100 Milliard, Jakarta : Sandro Jaya. Yaya, Rizal, dkk, Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kotemporer, Jakarta : Salemba Empat, 2009. Z, A. Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2012.
101
LAMPIRAN
102
103
104
105
106
107
108
Pedoman Wawancara
Nama
: Hari Nurwantoro, SH
Umur
: 34 Tahun
Jabatan
: Remedial & Recovery
Hari/Tanggal
: 10 Mei 2017
Waktu
: 09:00 – 12:00
Tempat
: BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
1.
Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ? Jawab : Yang
menjadikan
faktor-faktor
penyebab
terjadinya
pembiayaan
musyarakah bermasalah terdapat 2 faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Adapun dari faktor intern dari sisi bank sedangkan faktor ekstern yaitu dari sisi nasabahnya. 2.
Apa saja upaya yang akan dilakukan BPRS Harta Insan Karimah Ciledug untuk mengantisipasi nasabah yang ingkar janji ? Jawab : Buatkan perjanjian kembali atau restrukturisasi sesuai dengan kemampuan nasabah. Dan berikan jangka waktu apabila nasabah tidak membayar
109
kembali maka buatkan surat pernyataan menjual atau pasang plang dengan tujuan agar nasabah melunasi pembiayaan tersebut. 3.
Apa saja yang menjadi kendala pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ? Jawab : Tagihan mengenai pembiayaan terpending, termasuk piutang nasabah dari para mitra usaha nasabah.
4.
Bagaimana jika ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah ? Jawab : Harus didatangi atau diinformasikan mengenai pembiayaan yang tertunggak dibank. Dan apabila nasabah masih ingkar janji buatkan pernyataan jual dan pasang plang atau akan dijual. Berupa jaminan SHM atau kendaraan yang menjadi jaminan nasabah.
5.
Apa gejala dini yang menimbulkan pembiayaan bermasalah ? Jawab : Yang menjadi gejala dini yang menimbulkan pembiayaan bermasalah adalah faktor kelalaian management, faktor hubungan perbankan, dan faktor kelalaian posisi keuangan.
6.
Bagaimana cara penyelesaian BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam mengatasi pembiyaan bermasalah ? Jawab :
110
Dalam tahap penyelesaian ini banyak yang harus dilakukan antara lain : 1. Tahap evaluasi ulang. 2. Klasifikasi ini terdiri dari 2 bagian yaitu penyelesaian dengan tahap yang ringan atau sedang dan penyelesaian dengan tahap yang berat. Adapaun dengan penyelesaian tahap yang berat dibagi menjadi 2 bagian yaitu : tahap merah dan tahap kuning. 3. Penanganan langsung. 4. Tidak bayar atau bayar sebagian. 7.
Adakah upaya tersendiri BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ? Jawab : Upaya yang dilakukan jika nasabah sudah tidak sanggup melunasi kewajibannya maka pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug akan melakukan jual jaminan atau melelang jaminan tersebut.
8.
Apakah nasabah yang akan mengajukan pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug banyak yang ditolak ? Jawab : Tidak selalu ditolak, karena jika nasabah itu mempunyai data yang bagus dan sesuai dengan ketetentuan pihak bank maka semua persyaratan dan jaminan akan diterima dan diproses. Tetapi jika nasabah mempunyai data
111
112
Pedoman Wawancara
Nama
: Hadi Kamaludin
Umur
: 46 Tahun
Jabatan
: Account Officer
Hari/Tanggal
: Kamis, 04 Mei 2017
Waktu
: 13.00 - 15.00 WIB
Tempat
: BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
9.
Apa saja prosedur atau pelaksanaan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ? Jawab : c.
Survey nasabah
d.
Minta legalitas yang lengkap seperti : 13) SIUP perusahaan atau perorangan. 14) NPWP 15) TDP 16) Proyek yang dikerjakan atau yang sedang dikerjakan kemudian proyek yang akan dikerjakan. 17) KTP (suami dan istri) 18) Surat nikah
113
19) Akte pendirian perusahaan 20) Jaminan berupa SHM/SHGB a.n suami atau istri 21) PBB terakhir 22) Data keuangan atau rasio keuangan antara lain : e) Neraca perusahaan pertahun f)
Cash flow perusahaan
g) Laba/rugi perusahaan h) Rekening koran atau buku tabungan 23) Meminta bukti kontrak tempat usaha kalau nasabah tersebut menyewa. Kalau tidak jangan diminta. 24) Company Profile yaitu meliputi foto-foto usaha yang dikerjakan 2.
Bagaimana mekanisme pembiayaan musyarakah terutama dari segi bagi hasil di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ? Jawab : e.
Mensurvey usaha yang dikelola baik Account Officer, Pincab dan Direksi.
f.
BI Checking nasabah.
g.
Foto usaha nabasah.
h.
Tentukan atau beri penjelasan bahwa nisbah bagi hasil 2,2% perbulan atau 2,1% perbulan (Flat) untuk pembiayaan musyarakah, dimana pokok tetap setelah jatuh tempo sedangkan nisbah bagi hasilnya dibayar terlebih dahulu tergantung dari nilai proyek dan jangka waktu proyek tersebut.
114
3.
Berapa nisbah bagi hasil yang didapat nasabah dan bank dalam pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ? Jawab : 2,2% perbulan (Flat) atau 2,1% perbulan (Flat) Kalau nasabah tergantung dari nilai proyek yang didapat atau tagihan
4.
Bagaimana BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam memasarkan akad musyarakah kepada masyarakat, apakah dengan cara masyarakatnya sendiri yang mengetahui akad musyarakah atau dengan penjelasan terlebih dahulu ? Jawab : Untuk memasarkan pembiayaan musyarakah ke masyarakat dengan menawarkan door to door atau mencari rekanan atau mitra nasabah yang sudah bekerjasama dengan pihak BPRS Harta Insan Karimah. Untuk akad musyarakah harus dijelaskan terlebih dahulu oleh pinak BPRS Harta Insan Karimah terutama AO (Account Officer) atau pun bagian legal, bukan masyarakat yang memberikan penjelasan masalah akad musyarakah tersebut. Dimana akad musyarakah itu harus dibayar bagi hasilnya terlebih dahulu dan pokok pembiayaan pada saat jatuh tempo pembiayaan tergantung dari jangka waktu proyek yang akan dikerjakan dengan ada kesepakatan antara nasabah dengan pihak Bank, dimana akad harus disaksikan oleh notaris Bank.
5.
Usaha apa saja yang diminati BPRS Harta Insan Karimah Ciledug untuk menarik minat nasabah ? 115
Jawab : d.
Proyek perumahan atau property yang prosfektif.
e.
Pedagang hewan Qurban terutama hewan sapi dan kambing.
f.
Proyek industri maupun non industri baik BUMN, pemerintah dan swasta. Yang terpenting proyek tersebut prosfektif dapat di proses sesuai dengan bidang usaha nasabah.
6.
Siapakah yang memberi keputusan pemberian pembiayaan musyarakah di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug ? Jawab : Plafond pembiayaan antara : 4.
Rp. 10.000.000 – Rp. 20.000.000 (AO+KADIV+PINCAB
5.
Rp. 20.000.000 – Rp. 300.000.000 (AO+PINCAB+KADIV+DIREKSI+DIREKTUR
6.
Rp. 300.000.000 – Rp 5 Milyar (AO+PINCAB+KADIV+DIREKSI+DIREKTUR+KOMISARIS)
7.
Untuk sejauh ini berapa persen nasabah yang diberikan pembiayaan musyarakah ? Jawab : 2,2% (Flat) atau 2,1% (Flat)
116
8.
Apa saja yang dilakukan oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug untuk menganalisa pembiayaan kepada calon nasabah ? Jawab : Untuk tahapan analisa calon nasabah pihak BPRS Harta Insan Karimah melakukan penilaian kepada calon nasabah khusunya untuk melakukan pembiayaan, guna untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Yaitu menggunakan 5C yang terdiri dari Character (kepribadian), Capacity (kemampuan dalam menjalankan usaha), Capital (modal calon nasabah apakah memenuhi atau tidak), Collecteral (jaminan), dan Conditions (keadaan).
9.
Apa yang diharapkan oleh pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dari pembiayaan musyarakah ? Jawab : a.
Usaha yang dikelola nasabah bagus dapat memenuhi angsuran perbulan. Dan bagi hasil yang sudah disepakati.
b.
Usaha tidak fiktif harus jelas sesuai bidangnya.
c.
Usaha yang dikelola sudah lama dibidangnya.
d.
Nasabah yang telah diberikan pembiayaan harus kreatif dalam membayar angsuran sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati.
e.
Profit atau margin sesuai dengan ketentuan atau kesepakatan bersama.
117
118
119
120
121
122
123
124
125
127
128
129
130
131
132
133
134
DOKUMENTASI
Sidang Pengadilan BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
Monitoring Pembiayaan Musyarakah Bermasalah
135
Wawancara Pribadi Bersama Bapak Hilmi Nurwantoro, SH Sebagai Kepala Team Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
Wawancara Pribadi Bersama Bapak Hilmi Nurwantoro, SH Sebagai Kepala Team Remedial & Recovery BPRS Harta Insan Karimah Ciledug 136
Wawancara Pribadi Bersama Hadi Kamaludin Sebagai Account Officer
Kantor BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
137
