BAB II DASAR PERTIMBANGAN BANK SYARIAH MEMBUAT ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH DALAM PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

BAB II DASAR PERTIMBANGAN BANK SYARIAH MEMBUAT ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH DALAM PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

1.

Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah a.

Pengertian Musyarakah Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankkan syariah dapat

dilakukan dalam bentuk empat akad utama, yaitu al-musyarakah, almudharabah, al-muzara‟ah dan al-musaqah.30 Namun dalam praktik yang paling banyak dipakai adalah bentuk akad al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara’ah dan al-musaqah khusus dipergunakan untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank syariah. Musyarakah atau syirkah menurut bahasa berarti campur atau pencampuran. Maksud pencampuran disini ialah mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.31 Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.32 Pada metode pembiayaan musyarakah, bank dan calon nasabah bersepakat untuk 30

Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, h. 129. (Muhammad Syafi’i Antonio II) 31 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h.125. 32 Muhammad Syafi’i Antonio I, Op. cit., h.90.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


bergabung dalam suatu kemitraan (partnership) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayaai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal.33 Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa musyarakah adalah akad yang menggunakan prinsip bagi hasil antara orang-orang yang bermitra dalam pencampuran modal dan keuntungan, dimana keuntungan yang didapat dibagi sesuai kesepakatan bersama pada awal akad dan kerugiannya akan ditanggung secara proporsional sampai batas masingmasing modal yang digabungkan. b.

Dasar Hukum Musyarakah Ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum akad

Musyarakah adalah: 1.

Dalam QS. An-Nisaa’ : 12 “Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang di buat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi madhorot (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari‟at yang benar-benar dari Alla, dan Allah maha mengetahui Lagi Lama Penyantun”34

2.

Dalam QS. Shaad : 24 “...Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain,

33

Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya, Jakarta, 2014, h.329. 34 Departemen Agama, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Pustaka Mantiq, Solo, 1997, h.117

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


kecuali orang yang beriman dan mengerjakan mala shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini....”35 Kedua ayat diatas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta. Hanya saja dalam QS. An-Nisaa’: 12 perkongsian terjadi secara otomatis (Jabr) karena waris, sedangkan dalam QS. Shaad: 24 terjadi atas dasar (ikhtiyari).36 Selain ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang dapat dijadikan dasar hukum akad Musyarakah adalah hadist-hadist Rasul dalam HR. Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah nomor 2936 “Dari Abu Hurairah, Rasullah SAW berkata: “Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla berfirman: „Aku (Allah) merupakan orang ketiga dama perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, aku keluar dari perserikatan anatar dua orang itu.‟” (HR. Abu Daud dan Hakim dari Abi Hurairah).37 Hadist ini menerangkan, bahwa ketika dua orang bekerja sama dalam suatu usaha, maka Allah akan ikut serta dan memberikan berkahNya, selama tidak ada penghianatan diantara mereka. Dalam hadist ini menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hamba Nya yang melakukan

35

Ibid, h.735-736 Muhammad Syafi’i Antonio I, Op Cit, h. 91. 37 TM. Hasbi As-Sidiqqy, Koleksi hadist-hadist Hukum 7, Petrajaya Mitrajaya, Semarang, 2001, h. 175. 36

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi penghianatan.38 Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip oleh Muhammad Syafi’i Antonio dalam bukunya Bank Syari’ah dari Teori ke Praktik, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat berbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”39 c.

Syarat dan Rukun Musyarakah Pembiayaan musyarakah harus memenuhi syarat dan rukunya

sehingga sah secara syariah. Rukun pembiayaan musyarakah menurut para ulama’ meliputi: 1.

2.

3.

Sighat (Ijab dan Qabul) Sah dan tidaknya akad musyarakah/syirkah tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung ari izin buat membelanjakan barang syirkah dari peseronya.40 Al‟Aqidain (Subjek Perikatan) Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: a) Orang yang berakal; b) Baligh; c) Merdeka atau tidak dalam paksaan; disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan, dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan.41 Mahallul Aqd (Objek Perikatan) Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan bendaklah berupa: a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. b) Modal yang dapat terdiri dari asset perdagangan.

38

Muhammad Syafi’i Antonio I, Loc.Cit. Ibid. 40 Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, Sinar Baru, Bandung, 1992, h. 297. 41 Tim Pengembangan Perbankan Syariah, Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syraiah, Djambatan, Jakarta, 2001, h.182. 39

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


c) Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usuk modal itu.42 43

Syarat-syarat syirkah menurut Hanafiah dibagi menjadi tiga bagian,

yaitu: 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lannya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu: a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya setengah, sepertiga dan yang lainnya. 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu: a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran, seperti Junaih, Riyal, Rupiah. b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda. 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa mufawadhah disyaratkan: a) Modal dalam syirkah mufawadhah harus sama, b) Bagi yang bersyirkah ahli untuk khafalah. c) Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan. Ketentuan dasar mengenai pembiayaan musyarakah pada bank syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1.

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

42

Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h.76 43 Muhammad Ridwan, Konstruksi Bank Syari‟ah Indonesia, Pustaka SM, Yogyakarta, 2007, h.127-128.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


2.

3.

TESIS

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut: a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil. c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal. d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) a. Modal 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barangbarang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra. 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan. 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan. b. Kerja 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masingmasing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak. c. Keuntungan 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


4.

d.

2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra. 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya. 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. d. Kerugian Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Biaya Operasional dan Persengketaan a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama. b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Manfaat dan Risiko Pembiayaan Musyarakah Salah satu akad yang menggunakan prinsip bagi hasil yang banyak

dipakai dalam perbankan syariah adalah akad musyarakah. Dalam akad musyarakah, seketika setelah para mitra mencampurkan modalnya ke dalam dana bersama, maka semua aset musyarakah menjadi dimiliki bersama oleh semua mitra sesuai dengan perbandingan besarnya investasi masing-masing. Oleh karena itu, setiap mitra dapat memperoleh manfaat dari apresiasi nilai aset (the appreciation in the value of assets) sekalipun seandainya tidak diperoleh untung dari penjualan aset itu.44 Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara musyarakah ini, diantaranya sebagai berikut:45 1.

44 45

TESIS

Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah meningkat.

Sutan Remy Sjahdeini, Op.cit, h.342 Muhammad Syafi’i Antonio I, Op.cit, h.93-94

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


2.

3. 4.

5.

Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negative spread. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan. Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Risiko yang terdapat dalam pembiayaan musyarakah, terutama

dalam penerapan pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:46 1.

Side streaming, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam ini pembiayaan.

2.

Nasabah sering lalai dalam usaha dan melakukan kesalahan yang disengaja guna kepentingan diri sendiri.

3.

Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur dan pihak bank sulit untuk memperoleh data sebenarnya.

e.

Standarisasi Akad dalam Pembiayaan Musyarakah 47 Pada setiap permohonan musyarakah, bank berkentuan internal

diwajibkan untuk esensi dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: 1. 2.

Esensi pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerjasama investasi bank ke nasabah; Definisi dan terminologi;

46

Ibid, h. 94. Naf’an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, h.108-110. 47

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


3. 4. 5. 6.

Profit sharing atau Revenue sharing; Keikutsertaan dalam skema penjaminan; Term and conditions; dan Tata cara perhitungan bagi hasil.

Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan: 1. Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai. 2. Jumlah kebituhan dana investasi. 3. Jangka waktu investasi. Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, bank wajib melakukan analisi mengenai: 1. Kelengkapan adiminstrasi yang disyaratkan. 2. Aspek hukum 3. Aspek personal 4. Aspek usaha yang meliputi pengelolaan (manajemen), produksi, pemasaran dan keuangan. Bank harus menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan. Pada waktu penandatanganan akad antara nasabah dan bank pada kontrak akad wajib diinformasikan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

TESIS

Tanggal dan tempat melakukan akad; Definisi dan esensi pembiayaan musyakarah; Usaha yang dibiayai; Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal; Hak dan kewajiban bank dan para pihak pengelola; Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak; Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak; Jangka waktu pembiayaan; Pembagian keuntungan dalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan kerugian adalam proporsional sesuai sharing modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati; Metode perhitungan: profit sharing atau revenue sharing; Status penjaminan pembiayaan revenue sharing; Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang akan mempengaruhi nilai pendapatan yang akan dibagi; Contoh perhitungan bagi hasil; Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana;

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


15. Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut, seperti: a. Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung. b. Biaya operasional menjadi beban modal bersama. c. Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak ketiga. d. Pengelolan harus tunduk pada hukum syariah maupun hukum positif yang berlaku. Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan yang dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati. Dengan asumsi bank adalah sebagai sleeping partner, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan yang dimaksud. Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk penentuan komponen biaya yang mengacu pada standart yang baku, terutama untuk skema profit and loss sharing, untuk menghindari ketidak pastian dalam pembiaayaan yang berpotensi merugikan salah satu pihak, bank wajib memiliki standart prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka rescheduling kewajiban yang belum terselesaikan, dalam pembiayaan yang bersifat revenue sharing. f.

Berakhirnya Akad Musyarakah Hal-hal

yang

menyebabkan

berakhirnya

suatu

akad

musyarakah/syirkah secara umum yaitu:48

48

TESIS

Hendi Suhendi, Op.cit. h.134-135.

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.

Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya (mengundurkan diri) Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharuf (keahlian mengelola harta) baik karena gila maupun karena alasan lainya. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggotanya lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal dunia saja. Salah satu pihak ditarus dibawah pengampuan, baik karena boros yang terjadi waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lain. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Modal para anggota lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.

Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Sebagaimana diamanatkan pada pada Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :49 1.

2.

Kegiatan penghimpunan dana (funding) Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah. Kegiatan penyaluran dana (lending) Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (lending) dapat ditempuh bank dalam bentuk mudharabah, murabaha, musyarakah, ijarah ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk murabaha, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh.

49

Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indoensia, Gadjah Mada University Press, Yogjakarta, 2007, h..65.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


3.

Jasa Bank Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (kafalah), letter of credit (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing. Dalam proses pemberian pembiayaan pada bank syariah, maka

tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan tahapan yang dilakukan oleh bank konvensional dalam memberikan kreditnya. Proses pemberian pembiayaan diawali dengan tahapan:50 1.

2.

3.

4.

5.

tahap sebelum pemberian pembiayaan diputuskan oleh bank syariah, yaitu tahap bank syariah mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon nasabah penerima fasilitas . Tahap ini disebut tahap analisis kelayakan penyaluran dana. tahap setelah permohonan pembiayaan diputuskan pemberiannya oleh bank syariah dan kemudian penuangan keputusan tersebut kedalam perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan itu. Tahap ini disebut tahap dokumentasi pembiayaan tahap setelah perjanjian pembiayaan (akad pembiayaan) ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan telah selesai dibuat serta selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah penerima fasilitas sampai jangka waktu pembiayaan berakhir. Tahap ini disebut tahap penggunaan pembiayaan tahap setelah pembiayaan menjadi bermasalah tetapi usaha nasabah penerima fasilitas masih memiliki prospek sehingga pembiayaan yang bermasalah itu dapat diselamatkan untuk menjadi lancar kembali. Tahap ini disebut tahap penyelamatan pembiayaan tahap setelah pembiayaan menjadi macet. Tahap ini disebut tahap penyelesaian pembiayaan. Dalam perjalanan pembiayaan terdapat juga risiko terjadinya

penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabah tidak jujur pada penerapan pembiayaannya. Selain itu dimungkinkan pula terjadi kelalaian dan kesalahan yang disengaja oleh para nasabah. Sehingga dapat menyebabkan pembayaran oleh nasabah pada bank menjadi tidak lancar, dan menurunkan 50

Trisadini Prasastinah Usanti dan Abd.Shomad, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Unair, 2008, h.16.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


kualiatas dari pembiayaan nasabah tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai pembiaayan bermasalah pada bank syariah. Ada beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah: 51 1.

2.

Faktor Intern (berasal dari pihak Bank Syariah)  Kurang baiknya pemahaman atas bisnis calon nasabah  Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah  Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming)  Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah  Proyeksi penjualan terlalu optimis  Proyeksi penjualana tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor  Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable  Lemahnya supervisi dan monitoring  Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank syariah sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada asas-asas pembiayaan yang sehat Faktor Ekstern  Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)  Melakukan sidestreaming penggunaan dana  Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha  Usaha yang dijalankan relatif baru  Bidang usaha nasabah telah jenuh  Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis  Meninggalnya key person  Perselisihan sesama direksi  Terjadi bencana alam  Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut. Pembiayaan bermasalah merupakan hal yang lazim dalam industri

perbankan, salah satu risiko dalam kegiatan usaha perbankan syariah adalah

51

Trisadini Prasastinah Usanti, A.Shomad, Ari Kurniawan, Absorpsi Hukum Islam Pada Akad Pembiayaan di Bank Syariah, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2013, h.13-15.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


risiko akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah.52 Berdasarkan pasal 8 ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi 5 (lima) golongan, yaitu: 1.

Lancar ;

2.

Dalam Perhatian Khusus ;

3.

Kurang Lancar ;

4.

Diragukan ; dan

5.

Macet.

Penilaian atas kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut: 1.

Prospek usaha Penilaian terhadap prospek usaha meliputi komponen-komponen sebagai berikut: a. Potensi pertumbuhan usaha; b. Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan; c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. Dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).

52

Trisadini Prasatinah Usanti, Penanganan Pembiayaan Bermasalah oleh Bank Syariah, Revka Petra Media, Surabaya, 2014, h.145.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


2.

Kinerja (performance) nasabah Penilaian

terhadap

kinerja

(performance)

nasabah

meliputi

komponen-komponen sebagai berikut: a. Perolehan laba; b. Struktur permodalan; c. Arus kas; dan d. Sensitivitas terhadap risiko pasar. 3.

Kemampuan membayar Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi komponenkomponen sebagai berikut: a. Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee; b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah; c. Kelengkapan dokumen pembiayaan; d. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan; e. Kesesuaian pengunaan dana; dan f. Kewajaran sumber pembayaran. Berdasarkan kemampuan membayar pada pembiayaan musyarakah

ditinjau dari pembayaran angsuran pokok dan pembayaran bagi hasil:53 1.

Lancar: Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau RP sama atau lebih dari 90% PP.

53

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


2.

Kurang Lancar: Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau 30% PP
3.

Diragukan: Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari dan atau RP<30% PP samapai 3 periode pembayaran.

4.

Macet: Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau RP<30% PP lebih dari 3 periode.

Yang dimaksud dengan RP (Realisasi Pendapatan yang diterima bank syariah dari nasbah) dan PP (Proyeksi Pendapatan yang akan diterima oleh bank syariah dari nasabah). kategori pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dalam golongan pembiataan kurang lancar, diragukan dan macet. Ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan sebagian besar berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah, maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib menempuh cara-

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.54 Bank syariah berharap dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya dapat berjalan dengan lancar, patuh pada kesepakat dalam perjanjian dan membayar lunas ketika jatuh tempo. Dalam hukum perikatan kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitor, sehingga jika debitor tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitor telah melakukan wanprestasi. Ada empat keadaan dikatakan wanprestasi, yaitu: 55 1. 2. 3. 4.

Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali Debitor memenuhi prestasi tidak sebagaimana yang diperjanjikan Debitor terlambat memenuhi prestasi Debitor melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Keberlangsungan usaha suatu Bank Syariah yang didominasi oleh

aktivitas Pembiayaan, dipengaruhi oleh kualitas Pembiayaan yang merupakan sumber utama bank dalam menghasilkan pendapatan dan sumber dana untuk ekspansi usaha yang berkesinambungan. Pengelolaan Bank Syariah yang optimal dalam aktivitas Pembiayaan dapat meminimalisasi potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui Restrukturisasi Pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar, namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai

kemampuan

untuk

membayar

setelah

restrukturisasi.

Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan pada Bank Syariah, harus tetap 54 55

TESIS

Ibid. h. 148-149. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1979, h.18

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


memenuhi prinsip syariah disamping mengacu kepada prinsip kehati-hatian yang bersifat universal yang berlaku pada industri perbankan. Selain itu, aspek kebutuhan dan kesesuaian dengan perkembangan industri perbankan syariah menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai Restrukturisasi Pembiayaan di Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 56 Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Syariah bilamana terjadi pembiayaan bermasalah, yaitu:57 1. 2.

3.

Bank syariah akan melakukan inventarisasi pembiayaan berdasarkan kualitas/penggolongan kolektabilitas dari masing-masing nasabah pembiayaan. Dilanjutkan dengan membuat Daftar Nasabah Pembiayaan Bermasalah, yaitu nasabah-nasabah pembiayaan yang digolongkan dalam kolektabilitas golongan kurang lancar, golongan diragukan dan golongan macet, yang disertai status report terakhir, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan atau pemberilan fasilitas bank kepada nasabah pembiayaan. Kemudian bank syariah akan menelisik permasalahan-permaslahan yang ada dari masing-masing nasabah pembiayaan bermasalah dan dilanjutkan dengan melakukan rincian upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyehatan pembiayaan bermasalah tersebut beserta hasilnya. Bank syariah akan melakukan pembahasan identifikasi seluruh

pembiayaan bermasalah secara rutin minimal sekali dalam sebulan dalam bentuk tertulis, fokus untuk mengidentifikasi terhadap gejala-gejala permasalahan, penentuan letak permasalahan dan menentukan strategi penyelesaian

yang

dinilai

paling

tepat.

Indentifikasi

permasalahan

menghasilkan diagnosa yang kemudian dikomunikasikan kepada nasbah oleh

56

Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 57 Trisadini Prasatinah Usanti, op.cit., h.154.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


bank syariah mengenai pola penyelesaian yang ditawarkan disesuaikan dengan proyeksi kemampuan membayar nasabah. Berdasarkan informasi dan indentifikasi yang disampaikan oleh bank syariah maka ditetapkan strategi penyelamatan dari masing-masing pembiayaan yang bermasalah. Pelaksanaan dari strategi penyelesaian masingmasing pembiayaan bermasalah harus dipantau untuk melihat efektifitas penerapan strategi tersebut dan pemilihan sasaran strategi terdiri dari 2 (dua) pilihan, yaitu:58 1.

2.

Melanjutkan hubungan dengan nasabah; a. Apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha. b. Melakukan langkah-langkah retrukturisasi (rescheduling, reconditioning atau restructuring). Memutuskan hubungan dengan nasabah; a. Apabila nasabah dinilai tidak kooperatif dan/atau sudah tidak memiliki prospek usaha. b. Melakukan penyelesaian pembiayaan antara lain melalui: 1) Penyerahan agunan/aset 2) Eksekusi objek jaminan 3) Hapus buku dan hapus tagih 4) Penyelesaian lewat jalur non litigasi, yaitu melalui BASYARNAS 5) Penyelesaian melalui jalur litigasi, yaitu melalui Pengadilan Agama. Faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi pemilihan sasaran

strategi, antara lain adalah:59 1. 2. 3. 4.

58 59

TESIS

Tingkat kerjasama dengan nasabah. Penetapan lamanya waktu proses yang jelas dan rasional. Biaya dan manfaat dalam pelaksanaan strategi. Pengawasan bank, misal: letak geografik, media komunikasi dan sebagainya.

Ibid, h. 155-156. Ibid, h. 156.

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


3.

Penyelamatan

Pembiayaan

Al-Musyarakah

Bermasalah

Melalui

Addendum Pemilihan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melanjutkan hubungan dengan nasabah, adalah: 1.

Apabila nasabah dinilai kooperatif dan masih memiliki prospek usaha.

2.

Melakukan

langkah-langkah

restrukturisasi

(rescheduling,

reconditioning atau restructuring). Maka, tahap selanjutnya adalah: 1.

Pihak bank akan menghubungi nasabah dan memberitahukan perihal rencana restrukturisasi atas pembiayaannya.

2.

Pihak bank akan melakukan penghimpunan data dan informasi lengkap atas nasabah pembiayaan bermasalah.

3.

Pihak

bank

akan

melakukan

evaluasi/analisa

restrukturisasi

pembiayaan bermasalah dengan menggunakan Analisa Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah berdasarkan strategi penyelamatan yang di tetapkan melalui pembahasan bersama.60 Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang

60

TESIS

Ibid, h.158.

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: a. b.

c.

Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: 1) perubahan jadwal pembayaran; 2) perubahan jumlah angsuran; 3) perubahan jangka waktu; 4) perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; 5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau 6) pemberian potongan. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi 1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; 2) konversi akad Pembiayaan; 3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; 4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning. Dalam hal bank syariah mengalami pembiayaan bermasalah, maka

ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu:61 1.

Melakukan evaluasi ulang pembiayaan yang menyangkut: a. Aspek manajemen b. Aspek pemasaran c. Aspek produksi d. Aspek keuangan e. Aspek yuridis f. Aspek jaminan g. Aspek nilai jaminan (melakukan retaksasi) Khusus untuk aspek yuridis dan jaminan dimintakan opino legal, untuk penyempurnaan kelemahan-kelemahan yang mungkin ada

61

Geys, Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2011, h. 72-73, sebagaimana mengutip dari Setia Budi, Penanganan Pembiayaan Bermasalah, Makalah Pelatihan Bank Bukopin Syariah, 8 September 2001

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


2. 3.

dalam pengikatan pembiayaan maupun jaminan, agar tidak terdapat peluang bagi nasabah dan pihak ketiga untuk melakukan usahausaha yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank. Dari hasil evaluasi ulang pembiayaan, maka diadakan musyawarah terlebih dahulu bilamana nasabah kooperatif dan usahanya masih mempunyai prospek maka akan dilakukan Revilatisasi. Proses Revitalisasi yaitu proses yang dilakukan apabila berdasarkan evaluasi ulang pembiauaan yang dilakukan terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan lancar dan diyakini nasabah masih mampu dan mau untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Dilakukannya proses restrukturisasi pembiayaan ini agar nasabah

dapat

memenuhi

kembali

kewajibannya.

Restrukturisasi

pembiayaan

berdasarkab prinsip syariah meliputi:62 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Penurunan Imbalan atau bagi hasil; Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil; Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan; Perpanjangan jangka waktu pembiayaan; Penambahan fasilitas pembiayaan; Pengambilalihan asset debitur sesuai ketentuan yang berlaku; Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. Bank syariah hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan

terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:63 1.

Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran; dan

2.

Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban kewajiban setelah restrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta didokumentasikan dengan baik. Disamping 2 kriteria tersebut diatas, maka bank syariah akan melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih 62

H. Faturrahman Djamil, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 85. 63 Trisadini Prasatinah Usanti, op.cit., h.161.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


mempunyai itikad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak bisa diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.64 Pada intinya semua jenis pembiayaan dapat dilakukan restrukturisasi dengan memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan dan itikad baik dari nasabah dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermaslah. Berdasarkan butir VI angka 4 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan pembiayaan dalam bentuk mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan restrukturisasi dengan cara: a.

b.

c.

d.

64

TESIS

Penjadwalan kembali (rescheduling). Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Persyaratan kembali (reconditioning). Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syaratsyarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Penataan kembali (restructuring) dengan penambahan dana. Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.

Ibid, h.162.

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


e.

Penempatan dalam bentuk Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut: 1) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. 2) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah membuat akad mudharabah atau musyarakah dengan nasabah untuk Surat Berharga Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai. 3) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah. Penataan kembali (restructuring) dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara. Penyertaan Modal Sementara dalam rangka restrukturisasi dilakukan sebagai berikut: 1) Penyertaan Modal Sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas. 2) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah menghentikan akad Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah. 3) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan. 4) Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar sisa kewajiban nasabah. Sisa kewajiban nasabah dalam restrukturisasi akad Pembiayaan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah sebagaimana dimaksud dalam butir VI.4 huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. Pada butir IV angka 4 dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dijelaskan juga bahwa pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan dituangkan dalam addendum akad pembiayaan dan/atau melakukan akad pembiayaan yang baru mengikuti karakteristik masing-masing bentuk pembiayaan.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


Berdasarkan semua uraian diatas, maka bank syariah sebelum membuat addendum pembiayaan al-musyarakah dalam upaya penyelamatan penbiayaan bermasalah, bank syariah harus tetap memperhatikan: 1.

Golongan kualitas aktiva produktif dari nasabah;

2.

Adanya itikad baik dari nasabah;

3.

Memilih sasaran strategi penyelamatan yang tepat; dan

4.

Restrukturisasi pembiayaan.

Dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut, bank syariah membantu nasabah yang pembiayaannya bermasalah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, dengan harapan bisa mencapai keuntungan yang optimal dan meminimalkan risiko terjadinya kerugian. Hal ini dikarenakan bank syariah sebagai pemegang amanah atas modal yang disetorkan oleh nasabah penabung untuk disalurkan kembali dalam usaha investasi dan pasa nasabah penabung mengharapkan agar modal yang ia setorkan dapat seefektif mungkin disalurkan dalam usaha investasi sehingga keuntungan yang optimal bisa dicapai dengan prinsip bagi hasil.

4.

Addendum dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Dalam rangka penyelamatan pembiayaan bermasalah, bank syariah akan melakukan upaya restrukturisasi terhadap syarat-syarat dan ketentuan yang terdapat dalam akad pembiayaan Al-Musyarakah. Untuk perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan akad pembiayaan yang sudah

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


ditandatangani oleh Bank dan Nasabah diperlukan suatu cara yang disebut dengan Addendum. Pada umumnya akad pembiayaan yang sudah ditandatangani dalam salah satu pasalnya para pihak sepakat untuk membuka kemungkinan terjadinya perubahan terhadap Akad pembiayaanya dan apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad, maka Nasabah dan Bank akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat kedalam suatu Addendum. Namun perubahan yang dimaksud tersebut harus dilakukan secara tertulis dan di setujui oleh para pihak. Berdasarkan teorinya, perubahan itu mencakup 2 hal yaitu:65 1.

2.

Perubahan Subyektif Perubahan yang menyangkut pihak yang membuat perjanjian. Perubahan ini disebut Contract Assignment atau pengalihan perjanjian. Misalnya Bank sebagai kreditur mengalihkan atau menjual piutangnya tersebut kepada pihak lain, maka kedudukan bank sebagai kreditur digantikan oleh kreditur lain.pengalihan piutang ini mengakibatkan terjadinya perubahan status kreditur atau subyeknya. Atau debitur mengalihkan hutangnya kepada pihak lain, maka kedudukan debitu lama akan digantikan debitur yang baru. Pengalihan hutang oleh debitur ini mengakibatkan terjadinya perubahan status debitur atau subyeknya. Perubahan Obyektif Perubahan yang menyangkut isi dari perjanjian, berarti perubahan terhadap syarat-syarat dan ketentuan, hak dan kewajiban pihak bank dan debitur dalam perjanjian. Apabila klausula mengenai addendum tidak dicantumkan dalam

Akad, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat akad berlangsung. Addendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan diantara pihak bank dan nasabah dalam 65

Anak Agung Wahyu Anggara, Addendum Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bank Syariah, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2009, h. 63

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


akad, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW). Pada umumnya addendum berisi ketentuan yang merubah, memberbaiki, atau merinci lebih lanjut isi dari suatu perjanjian atau sebagai klausula tambahan dari sebuah perjanjian induknya. Addendum biasanya muncul karena adanya perubahan atau adanya hal-hal yang belum diatur dari suatu perjanjian pokoknya. Cara melakukan addendum terhadap suatu perjanjian dapat dilakukan sebagai berikut:66 1. 2.

3.

4. 5.

66

TESIS

Akta addendum dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta notaris. Pasal-pasal dalam akta addendum adalah mengatur perubahan pasalpasal dalam perjanjian awal yang disepakati untuk dirubah. Sedangkan pasal atau syarat-syarat lainnya dalam perjanjian awal yang tidak dirubah tetap dinyatakan untuk dipertahankan atau dinyatakan berlaku selama tidak dirubah atau bertentangan dengan addendumnya. Pengisian komparisi pada akta addendum harus dilakukan secara benar seperti pada saat membuat perjanjian awal. Harus dipelajari kembali mengenai Anggaran Dasar perusahaan debitur apakah ada perubahan direksi dam komisaris atau peribahan isi anggaran dasar. Jadi membuat addendum harus teliti dan cermat dari aspek hukum seperti saat membuat Perjanjian awal. Dengan adanya addendum perjanjian perlu diberitahukan kepada pihak terkait dengan akad pembiayaan, misalnya diberitahukan kepada penjamin hutang nasabah (borg). Addendum yang dibuat dapat berbentuk: a. Lampiran atau tambahan yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian awal. Hal ini dapat dilakukan jika perubahannya tidak terlalu banyak dan hanya merubah sebagai kecil saja dari ini perjanjian. b. Merubah seluruh perjanjian awal. Hal ini terjadi jika perubahan menyangkut seluruh atau sebagaian besar dari isi dari perjanjian awal. Perubahan menyeluruh dari perjanjian awal perlu

Ibid, h. 64

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


diperhatikan dari perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan yang eksistentinya berdasarkan pada perjanjian awal. Dari penjelasan di atas sebaiknya bank syariah saat melakukan perubahan

menyeluruh

terhadap

akad

pembiayaan

awal,

harus

mempertahankan ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang menjadi dasar dari perjanjian pengikatan jaminan. Sedangkan untuk bentuk dari addendum sangat tergantung dari luasnya materi yang disepakati akan dilakukan perubahan. Dalam perbankan syariah penafsiran addendum pembiaayaan untuk musyarakah masih belum jelas, karena disatu pihak bentuk akad ini disahkan dengan alasan belum adanya fatwa dari Dewan Syariah Nasional yang mengatur secara spesifik, disamping itu pula sebagai akibat dari adanya tuntutan dan kompetitor bisnis perbankan yang relatif cepat dalam meraih nasabah dan target pembiayaan. Sehingga addendum akad pembiayaan musyarakah menjadi salah satu alternatif untuk dapat menekan besarnya biaya membuat akad pembiayaan baru dan biaya pengikatan jaminan yang timbul sehubungan dengan adanya perubahan dalam akad pembiayaan musyarakah. Addendum akad pembiayaan musyarakah sangat tepat diterapkan dalam bank syariah, terutama ketika bank syariah melakukan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Addendum disini dimaksudkan untuk melakukan perubahan sebagian dari isi klausula pembiayaan musyarakah. Perubahan yang sering terjadi dalam praktik perbankan syariah, adalah perubahan terhadap isi dari akad pembiayaan musyarakah yang berupa

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA


perubahan obyektif. Perubahan obyektif menyangkut perubahan isi akad pembiayaan musyarakah, berarti perubahan syarat-syarat dan ketentuan yang meliputi jadwal pembayaran, jumlah angsuran dan jangka waktu. Sedangkan perubahan terhadap obyek kerjasama tidak diperbolehkan dikarenakan bentuk dari addendum yang diterapkan merupakan prinsip untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah.

TESIS

ADDENDUM AKAD ...

ARIE ANDIKA YAHYA

BAB II DASAR PERTIMBANGAN BANK SYARIAH MEMBUAT ADDENDUM AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH DALAM PENYELAMATAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

Recommend Documents