PEMBAHAS DALAM FORUM NASIONAL “KEBIJAKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DI INDONESIA”
SUZANNA ZADLI RAZAK PT (PERSERO) ASURANSI KESEHATAN INDONESIA JAKARTA, 2 JUNI 2010
Kelompok A1 : Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Daerah Pembicara : 1. Asmaripa Ainy, Misnaniarti Universitas Sriwijaya : “Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes) Sumatera Selatan Semesta di Puskesmas se-kota Palembang Tahun 2009”. 2. Pande Putu Januraga, Universitas Udayana : ”Pengaruh Pengembangan Jaminan Kesehatan Bali Mandara terhadap Keberadaan Jaminan Kesehatan tingkat Kabupaten di Bali dan Upaya Pencapaian Universal Coverage”. 3. Henni Djuhaeni,Sharon Gondodiputro,Elsa Pudji Setiawati. Universitas Padjadjaran : “Potensi Partisipasi Masyarakat Menuju Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Dalam Rangka Universal Coverage di Kota Bandung”. 4. Nizwardi Azkha, Yuniar Lestari, Dian Maya Sari. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas : “ Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kota Padang Tahun 2008”.
CATATAN PEMBAHAS 1.
Pada dasarnya sistem jaminan sosial dibangun di atas tiga pilar : a. Pilar Pertama Bantuan Sosial (Social Assistance) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu atau tidak memiliki penghasilan tetap yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Pemerintah Pusat dan Daerah mewujudkannya dalam bentuk bantuan iuran. Data masyarakat miskin dan tidak mampu berdasarkan data BPS secara nasional, belum mencakup kondisi sebenarnya di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan tambahan biaya untuk masyarakat miskin yang belum tercakup dalam program nasional. b.
Pilar Kedua Asuransi Sosial (Social Insurance) yang wajib diikuti oleh semua penduduk yang berpenghasilan. Pemerintah Daerah ikut serta bertanggung jawab mendorong mekanisme ini tercipta.
c.
Pilar Ketiga Supplement/Compliment yaitu tambahan jaminan bagi mereka yang menginginkan benefit lebih besar. Pemerintah Daerah yang kaya atau berkecukupan dapat memberi tambahan jaminan melebihi kebutuhan dasar hidup layak bagi masyarakatnya.
2.
Idealnya program jaminan kesehatan dilaksanakan dengan skala nasional untuk menjamin ekuitas dan portabilitas. Hal ini terkait dengan penyebaran penduduk, distribusi fasilitas kesehatan dan mobilitas penduduk yang cukup tinggi, sehingga seluruh penduduk memperoleh jaminan kesehatan yang sama dimana saja dalam wilayah Indonesia. Apabila program ini hanya bersifat lokal (baik kabupaten maupun propinsi), akan terjadi kesulitan bagi penduduk yang sedang berada di wilayah lain, begitu pula halnya pada saat harus merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi di wilayah lain (distribusi jumlah dan kompetensi fasilitas kesehatan tidak merata di seluruh Indonesia).
3.
Penyelenggaraan program jaminan kesehatan di daerah harus sejalan dengan apa yang dilaksanakan secara nasional, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau duplikasi dalam pembiayaan program. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan program untuk tambahan jaminan (suplemen atau komplemen) atas jaminan yang sudah dilaksanakan secara nasional.
4.
Dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan secara nasional, diperlukan peran serta Pemerintah Daerah melalui : a. Mengawasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. b. Menyediakan anggaran tambahan (terutama bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercakup dalam anggaran nasional). c. Menentukan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). d. Menyediakan fasilitas dan sarana kesehatan. e. Mengusulkan pemanfaatan anggaran yang tersedia di daerah. f. Memberi saran atau usulan terhadap kebijakan nasional.
5.
Dalam rangka mendukung Pemerintah mewujudkan universal coverage dalam Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014, PT Askes (Persero) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota dalam memperluas cakupan kepesertaan masyarakat melalui PJKMU, yaitu : PKS : 105 Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota MOU : 13 Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota Pembahasan MOU : 40 Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota
6.
Kesiapan PT Askes (Persero) sebagai BPJS untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional : a. Pengelolaan keuangan perusahaan “nirlaba” (tidak memberi dividen kepada negara dan dikembalikan untuk peningkatan pelayanan perubahan orientasi profit menjadi kepuasan peserta) b. Struktur organisasi berbasis fungsi, merata di seluruh Indonesia, terdiri dari 12 Kantor Regional, 91 Kantor Cabang, 390 Askes Kabupaten/Kota, 492 Askes Center. c. Sumber daya manusia yang berpengalaman dalam asuransi kesehatan. d. Sumber daya sarana (standarisasi dan sesuai kebutuhan). e. Sistem manajemen (APMS ) f. Sistem Informasi manajemen 1) Masterfile kepesertaan nasional (online, realtime) 40% penduduk 2) Sistem aplikasi terintegrasi (kepesertaan, pelayanan dan keuangan) 3) Tatakelola infra struktur teknologi informasi (VPN IP)
