PEMBIAYAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Dhini Rahayu Ningrum, Budi Eko Siswoyo, Tiara Marthias, Laksono Trisnantoro Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran UGM
Pendahuluan PEMBIAYAAN a. Pemerintah b. BPJS Kesehatan a. b. c. d. e.
Konseling Kontrasepsi Dasar Vasektomi Tubektomi Penanganan Komplikasi
Metodologi • Desain Penelitian Metode Kualitatif dan kuantitatif dengan analisis cross-sectional. Data diambil dari wawancara, review dokumen dan pengamatan.
• Lokasi Studi dan Populasi Penelitian ini telah berlangsung di 10 kabupaten di 5 propinsi, Oktober – Desember Tahun 2014. BKKBN, Dinas Kesehatan kabupaten/ kota, Puskesmas, RSUD, penyedia layanan swasta, organisasi profesi, dan masyarakat.
• Strategi Sampling Teknik sampling non-probabilitas yang menentukan responden dengan metode kuota sampling
Hasil dan Pembahasan Pengaturan Layanan Program KB di Era JKN • Permenkes Nomor 59 tahun 2014 menggantikan Permenkes Nomor 69 Tahun 2013. 1. Kapitasi dan Non-kapitasi KB 2. Tarif pelayanan KB (non-kapitasi) semakin diperjelas.
(Cont’d) Tabel 1. Perbedaan Tarif Non Kapitasi Rawat Inap Permenkes 69/2013 dan Permenkes 59/2014 Jenis Pelayanan Paket rawat inap per hari di Puskesmas dengan perawatan, Rumah Sakit Kelas D pratama dan Klinik Pratama Pelayanan maternal-neonatal Pemeriksaan ANC Persalinan pervaginal normal Penanganan pendarahan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar Pemeriksaan PNC/neonates Pelayanan tindakan pasca persalinan, misal plasenta manual Pelayanan pra rujukan komplikasi kebidanan dan neonatal Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant Pelayanan KB suntik Penanganan komplikasi KB pasca persalinan Pelayan KB MOP/Vasektomi
Tarif Non-Kapitasi (Permenkes 69/2013) Rp 100.000
Tarif Non-Kapitasi (Permenkes 59/2014) Rp 100.000
Rp 25.000 (per kali) Rp 600.000 Rp 750.000
Rp 200.000 (4 kali) Rp 600.000 Rp 750.000
Rp 25.000 (tidak dijelaskan)
Rp 25.000 (per kunjungan)
Rp 175.000 Rp 125.000 Rp 100.000 Rp 15.000 Rp 125.000 (tidak dijamin)
Rp 175.000 Rp 125.000 Rp 100.000 Rp 15.000 Rp 125.000 Rp 350.000
(Cont’d) Regulasi Lokal • Provinsi DIY Kota Yogyakarta : Tim Jaga Mutu AMP-KB. Dinkes Kulon Progo : • Reward Kambing Betina • Jamkesda
Tabel 2. Tarif Pelayanan di Puskesmas sesuai Perda No 84 Tahun 2013 N o
Pelayanan KB
Retribusi Warga Luar Daerah (Rp)
Retribusi Warga Kulon Progo (Rp)
1
KB Suntik
18.250,00
18.250,00
2
KB Pil
11.650,00
11.650,00
3
KB IUD
29.150,00
24.650,00
4
Pelepasan IUD
38.750,00
34.250,00
5
Pelepasan IUD dg penyulit
48.750,00
44.250,00
6
Pemasangan Implant
49.300,00
44.800,00
7
Pelepasan Implant
74.700,00
70.200,00
8
Kontrol IUD
12.750,00
8.250,00
9
Kontrol Implant
12.750,00
8.250,00
17.750,00
13.250,00
11 Konsultasi Dokter/Dokter Gigi
3.000
3.000
12 Konsultasi Gizi/KIA/Sanitasi
2.500
2.500
10 Kontrol MOW
(Cont’d) Tabel 3. Tarif Pelayanan di RSUD Soe, Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2013 No
Jenis Tindakan
1 2
Pasang/buka IUD Pasang/buka Implan
3
Tubektomi VIP Kelas I Kelas II Kelas III Eksplorasi IUD
4
Komponen Biaya Bahan Habis Pakai (Rp) Jasa Sarana (Rp) Jasa Pelayanan (Rp)
Jumlah (Rp)
22.660
22.660
11.330
56.650
22.660
22.660
11.330
56.650
1.460.000 900.000 700.000 365.000
45.000 730.000 450.000 350.000 182.500
30.000 1.460.000 900.000 700.000 365.000
750.000 3.650.000 2.250.000 1.750.000 912.500
45.320
45.320
22.660
113.300
Pemetaan Layanan Program KB di Luar Skema JKN • Layanan KB seperti MOW dan MOP saat ini masih ditanggung sepenuhnya oleh pusat (BKKBN). • Namun di Kulon Progo, peserta MOP juga mendapatkan reward dari dana APBD. “....pencapaian di akhir tahun kemarin tidak menyangka bisa sebanyak itu. Pencapaian itu karena ada pendorong atau sokongan dari pemerintah daerah kabupaten dengan menyediakan uang pengganti kerja selama 3 hari dan kambing betina untuk modal usaha...” (staf BPMPDPKB kabupaten Kulon Progo)
(Cont’d) Bantuan subsidi dari BKKBN yang relatif sedikit untuk MOP dan MOW “...Pemerintah kan tidak konsen untuk program KB. Alkon memang sudah ditanggung oleh BPMPDPKB tapi jasa tidak ada. Tapi disini tetap layani. Mini laparotomi tanpa pesalinan/keguguran cuma Rp 400.000 saya baru tahu ini sebelumnya belum tahu, ya pikir saja itu cukup atau tidak atau mungkin ada yang perlu dikurangi. Kalau tidak cukup siapa yang bayar? Masa rumah sakit yang bayar atau malah dokternya...” (RSUD Wates)
(Cont’d) Tabel 4. Status Jamkesda di Daerah Penelitian Tahun 2014 Daerah Kota Binjai
Kabupaten Langkat Kota Yogyakarta Kabupaten Kulonprogo Kota Makassar
Kapasitas Fiskal
Kemampuan Ekonomi Masyarakat
Tinggi
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Tinggi
Rendah
Rendah
Tinggi
Tinggi
Identifikasi Keterangan Jamkesda Menggunakan JKN, seharusnya bisa Tidak menggunakan potensi fiskal yang ada untuk pembiayaan lokal Menggunakan JKN, fisikal tidak memungkinkan Tidak pembiayaan lokal Jamkesda yang ada merupakan bentuk Ya komitmen pemerintah daerah untuk pembiayaan kesehatan dan prioritas Ya pembangunan, walaupun kapasitas fiskalnya rendah. Ya
Pemerintah Daerah mampu membiayai melalui kapasitas fiskalnya yamg tinggi
Persepsi Pelaksanaan Pelayanan KB • Secara umum pelayanan program KB di daerah studi tidak mengalami perubahanPenyediaan Alokon oleh BKKBN “...Tidak ada perubahan kecuali untuk program pasca salin (KB PostPlasenta) yang cakupannya menurun. Dari 3 PKM yang melaksanakan program Pasca salin, seperti tegalrejo, jetis dan mergangsan, kini menurun dari 50% lebih menjadi sekitar 20%. Masih 20% karena tergantung siapa yang bertugas, untuk bidan senior yang tidak ragu/takut menyalahi aturan/tidak takut rugi mereka tetap melakukan KB Post plasenta...” (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta) “...Sama saja, karena pelayanan kita tetap sama, karena dari dulu alat kita dari BKKBN. Jadi gak ada peningkatan, karena sebelum JKN ini sudah ada program gratis lainnya, jadi sudah biasa saja.” (Puskesmas Tanjung Beringin)
(Cont’d Persepsi,,,,) • Keterlambatan pencairan dana kapitasi yang menyebabkan hambatan dalam hal pengadaan bahan habis pakai di tingkat Puskesmas. ”...Selama ini untuk bahan habis pakai diambil dari dana APBD, dapatnya dari dinkes. Sekarang ini kendalanya disitu, pemeriksaan KB terhalang oleh bahan habis pakai karena tidak didrop oleh BKKBN, yang didrop hanya alkon...”(PKM, Kota Binjai)
• Pemanfaatan KB oleh masyarakat berdasarkan cocok dan tidak cocok. Terdapat keluhan tentang efek samping dari beberapa alokon yang dikemukakan oleh responden
(Cont’d Persepsi,,,,) • Kurangnya koordinasi antara SKPD-KB Kabupaten/kota dengan Dinas kesehatan “Kalau di dinas karena sering di back up dinas KB dan PP mereka yang back up, jadi sepertinya kita itu gak perlu” (Dinas Kesehatan Kota Binjai)
• Pemanfaatan Mobil Pelayanan KB (Muyan) terkendala untuk pelayanan tidak dapat di klaim. “Kalau orang yang dari klinik mau klaim hal-hal yang non kapitasi harus buat rujukan lagi. tadi saya pertanyakan juga, kalau seandainya itu tempat nya di daerah jauh, kan gak mungkin mereka ke RS memang harus, itulah fungsi mobil pelayanan kami, bisa menjangkau daerah yang jauh, tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. tapi mereka semua itu belum terjawab” (BKKBN Provinsi Sumatera Utara)
Tantangan Pelayanan KB di Era JKN • Belum tercakupnya pelayanan MOW di dalam skema JKN (kecuali melekat pada layanan persalinan di FKRTL) • Sosialisasi tentang besaran dan proses klaim dana untuk petugas pemberi layanan KB masih terbatas • Berkurangnya minat bidan praktik mandiri (BPM) untuk bekerja sama dengan Puskesmas “Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pernah kerjasama dengan JKN tetapi karena proses yang diterima untuk mendapatkan klaim terlalu lama dan sulit prosesnya, padahal yang diterima pun tidak banyak.” (Dokter swasta, Jayapura)
(Cont’d Tantangan,,,) • Tantangan koordinasi antara BKKBN Pusat, Provinsi dan SKPD KB di level kabupaten/kota (belum terbentuknya BKKBD) • Masih adanya biaya tambahan untuk layanan KB • Adanya budaya setempat yang masih tidak sesuai dengan prinsip program KB
Kesimpulan • Telah ada perbaikan layanan KB di era JKN melalui perubahan peraturan • Pendanaan operasional MOW/MOP masih dibiayai oleh BKKBN • Koordinasi BKKBN dan KB daerah masih perlu ditingkatkan terutama terkait pembiayaan pelayanan KB. • Belum teratasinya permasalah sosialisasi JKN • Keterlambatan pembayaran & keluhan dari BPS dan kurangnya nominal tarif • Pembiayaan dari Jamkesda masih cukup dominan
Rekomendasi • Memasukkan MOW di dalam tarif INA-CBG atau non-kapitasi (yang berdiri sendiri) • BKKBN/BKKBD dan Pemda pendanaan dan koordinasi • Sosialisasi JKN ke FKTP dan FKTL • Proses pengalihan Jamkesda ke PBI ataupun non-PBI • Perbaikan tarif non-kapitasi • Pemda perlu memiliki kebijkan lokal dalam mendukung program KB • Penelitian lebih lanjut tentang BPJS ke depan dalam konteks pendanaan program KB
TERIMA KASIH Semoga Bermanfaat
