FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
ANALISIS PENGARUH ADVOKASI RSUD TERHADAP KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN PELAYANAN KEHATAN GRATIS DI PROVINSI SULAWESI SELATAN
LECSY RUITAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT PROPINSI MALUKU
HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-30 September 2011
Latar Belakang Penelitian Pelayanan kesehatan gratis memiliki konsep dasar :
Merupakan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur SulSel terpilih, MoU pemerintah Provinsi dengan Kabupaten dan kota serta memiliki dasar hukum yang jelas. Komitmen dari PemKab yang belum maksimal.
TUJUAN PENELITIAN A. Tujuan Umum Untuk menganalisis pengaruh advokasi RSUD terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis RSUD di Provinsi Sulawesi Selatan.
B. Tujuan Khusus Menganalisis pengaruh lobi, negosiasi, dialog dan presentasi RSUD terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan.
Metode Penelitian Desain Penelitian
Penelitian ini adalah kuantitatif dengan penelusuran lebih dalam melalui wawancara mendalam, berdasarkan waktu, penelitian ini disebut rancangan penelitian “cross-sectional” Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini, adalah RSUD yang termasuk dalam ketiga kategori laporan persentase pembayaran pelayanan kesehatan gratis. Populasi
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh RSUD di Propvinsi Sulawesi Selatan.
Sampel
Sampel dalam penelitian ini total sampling (semua RSUD di SulSel). Kemudian peneliti memilih RSUD yang akan diteliti (melalui kuesioner) berdasarkan tiga kategori persentase pembayaran tagihan pelayanan kesehatan gratis (tertinggi,sedang dan rendah) atau stratified random sampling.
HASIL PENELITIAN
Pengaruh Advokasi Terhadap Komitmen Pemerintah Kabupaten Tabel 1.1 Pengaruh advokasi RSUD terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
R
r2
Sig
Lobi
0,789
0,622
0,001
Signifikan
Negosiasi
0,152
0,023
0,521
Tidak signifikan
Dialog
0,188
0,035
0,427
Tidak signifikan
Presentasi
0,483
0,233
0,031
Signifikan
Variabel
Keterangan
Pada tabel 1.1. Variabel negosiasi dan dialog tidak memiliki pengaruh yang signifikan.Yang memiliki pengaruh yang signifikan adalah lobi (62,2%) kemudian presentasi (23,3%)
Tabel 1.2 Hubungan lobi RSUD dengan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009
Lobi Efektif Tidak Efektif Total
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tinggi Sedang Rendah N % N % N % 5 25 6 30 9 45 0 0 0 0 0 0 5 25 6 30 9 45
Total N 20 0 20
% 100 0 100
Tabel 1.2 menunjukkan bahwa lobi yang dilakukan dengan efektif oleh RSUD menghasilkan komitmen yang tinggi sebesar 25% dari Pemerintah Kabupaten, penyebabnya karena ada daerah yang bupatinya menggunakan dana kemitraan daerah (pos khusus yang berasal dari PAD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan gratis (Kabupaten Pinrang) serta ada RSUD yang telah melakukan pembatasan kepesertaan dengan melayani pasien yang hanya memiliki kartu peserta pelayanan kesehatan gratis yang telah dibuat oleh daerah tersebut (KabupatenTakalar). Lobi yang dilakukan dengan efektif menghasilkan komitmen yang rendah sebesar 45%. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu dana untuk pelayanan kesehatan gratis selama ini tidak ada karena tidak dianggarkan sebelumnya, selama ini jumlah klaim RSUD sangat besar dan RSUD pada umumnya telah menggunakan tarif yang baru (lebih tinggi) atau menggunakan tarif Jamkesmas sebagai tarif pelayanan kesehatan gratis melalui SK Bupati .
Tabel 1.3
Hubungan negosiasi RSUD dengan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Negosiasi Efektif Tidak Efektif Total
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tinggi Sedang Rendah N % N % N % 1 5 0 0 0 0 4 20 6 30 9 45 5 25 6 30 9 45
Total N 1 19 20
% 5 95 100
Tabel 1.3 menunjukkan bahwa negosiasi yang dilakukan dengan efektif oleh RSUD menghasilkan komitmen yang tinggi, sebesar 5% dari Pemerintah Kabupaten dan negosiasi yang dilakukan dengan tidak efektif, menghasilkan komitmen yang tinggi sebesar 20%, hal ini disebabkan karena adanya dana di daerah yang digunakan untuk membayar klaim RS (diperoleh dari pos khusus PEMDA) yang bukan dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
Tabel 1.4 Hubungan dialog RSUD dengan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Dialog Efektif Tidak Efektif Total
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tinggi Sedang Rendah N % N % N % 1 5 0 0 0 0 4 20 6 30 9 45 5 25 6 30 9 45
Total N 1 19 20
% 5 95 100
Tabel 1.4 menunjukkan bahwa dialog yang dilakukan dengan efektif oleh RSUD menghasilkan komitmen yang tinggi sebesar 5% dari Pemerintah Kabupaten dan dialog yang dilakukan dengan tidak efektif, menghasilkan komitmen yang tingi sebesar 20%, hal ini disebabkan karena adanya dana di daerah yang digunakan untuk membayar klaim RS (diperoleh dari pos khusus PEMDA) yang bukan dari DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).
Tabel 1.5
Hubungan presentasi RSUD dengan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Presentasi Efektif Tidak Efektif Total
Komitmen Pemerintah Kabupaten Tinggi Sedang Rendah N % N % N % 5 25 6 30 9 45 0 0 0 0 0 0 5 25 6 30 9 45
Total N 20 0 20
% 100 0 100
Tabel 1.5 menunjukkan bahwa presentasi yang dilakukan dengan efektif oleh RSUD menghasilkan komitmen yang tinggi sebesar 25% dari Pemerintah Kabupaten, penyebabnya karena ada daerah yang Bupatinya menggunakan dana kemitraan daerah (pos khusus yang berasal dari PAD) untuk membayar klaim pelayanan kesehatan gratis (Kabupaten Pinrang) serta ada RSUD yang telah melakukan pembatasan kepesertaan dengan melayani pasien yang hanya memiliki kartu peserta pelayanan kesehatan gratis yang telah dibuat oleh daerah tersebut (KabupatenTakalar). Sedangkan komitmen yang rendah (45%), disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah : dana untuk anggaran pelayanan kesehatan gratis selama ini tidak ada karena tidak dianggarkan sebelumnya, jadi hanya dana rutin RS saja, kemudian selama ini jumlah klaim RSUD sangat besar, melampaui perkiraan sebelumnya dan RSUD pada umumnya telah menggunakan tarif yang baru (lebih tinggi) dan ada juga yang menggunakan tarif Jamkesmas sebagai tarif pelayanan kesehatan gratis melalui SK Bupati.
KESIMPULAN
Ada pengaruh lobi dan presentasi RSUD terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. 2. Tidak ada pengaruh negosiasi dan dialog RSUD terhadap komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian anggaran pelayanan kesehatan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Lobi dan presentasi yang dilakukan RSUD dapat menumbuhkan komitmen apabila ada kesamaan visi/misi Bupati dengan Gubernur. Ada kedekatan emosional direktur RS dengan Bupati dan jika direktur RS “sejalan” dengan Bupati 1.
SARAN 1.
2.
Sebaiknya Lobi yang dilakukan RSUD untuk dapat menumbuhkan komitmen Pemerintah Kabupaten, maka harus dilakukan sesering mungkin, advokatornya adalah Direktur RS serta tim, stakeholdernya adalah Bupati serta waktu lobinya pada saat ada rapat pembahasan anggaran (APBD). Sebaiknya Presentasi selalu menyertai Lobi, jadi dilakukan sesering mungkin. Karena tanpa adanya penyampaian informasi berupa fakta-fakta yang konkrit, maka lobi juga tidak memiliki kekuatan dalam memberikan keyakinan pada stakeholders. Jadi RSUD dalam melakukan lobi disertai pula dengan presentasi data-data.
TERIMA KASIH
