FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
Nizwardi Azkha,SKM,MPPM,M,Pd,M,Si PSIKM –FK Unand Padang HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-29 September 2011
Mempercepat pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta Millennium Development Goals (MDGs) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional serta MDGs, multi kompleks masalah seperti budaya, pendidikan masyarakat, pengetahuan, lingkungan, kecukupan fasilitas kesehatan, sumberdaya manusia dan lainnya. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB
Memberikan kemudahan pembiayaan kepada seluruh ibu hamil yang belum memiliki jaminan persalinan. Sasaran Jampersal kepada semua ibu hamil agar dapat mengakses pemeriksaan persalinan, pertolongan persalinan, pemerikasaan nifas dan pelayanan KB oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Kebijakan Jaminan Persalinan (Jampersal) di tahun 2011 yang terintegrasi dengan pelayanan KB Angka kematian Ibu baru mencapai 212/100.000 KH (Survey AKI/AKB SB th 2009 Konsultan).
Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011.
1. Input ( tenaga, dana, sarana/ prasarana dan kebijakan) 2. Proses (Perencanaan,penggerakan, Pelaksanaan, Pemantauan & Evaluasi) 3. Output pelaksanaan Jaminan Persalinan
1.
2.
3.
Bagi pengambil kebijakan untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi Jaminan Persalinan. Literatur bagi peneliti Membantu Pemerintah Daerah dalam menurunkan AKI & AKB.
2.1. PROGRAM JAMPERSAL 2.1.1 Pengertian 2.1.2. Kebijakan Operasional 2.2. RUANG LINGKUP PELAYANAN 2.2.1. Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama 2.2.1. Pelayanan Persalinan Tingkat Lanjutan 2.3. PAKET PELAYANAN JAMPERSAL
2.4. PENDANAAN JAMPERSAL 2.4.1 Sumber Dana 2.4.2. Alokasi Dana 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.
PENYALURAN DANA BESARAN TARIF PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KERANGKA PIKIR
3.1. Desain Penelitian : Kualitatif 3.2. Waktu dan Tempat : Juli & Agus 2011 di Sumbar 3.3. Informan : Tenaga Pengelola Dinkes yang terlibat dalam pengelolaan Jampersal 3.4. Pengumpulan Data : Data Primier dan Sekunder
3.5. Analisis Data : Metoda Triangulasi
4.1. Geografis : 12 Kabupaten dan 7 Kota 4.2. Demografis: 4.845.998 jiwa, pertumbuhan penduduk 1,9%. 4.3. Tenaga Kesehatan : Bidan PTT : 1364 orang Bidan PNS : 2486 orang
4.4. SUMBERDAYA
JUMLAH RUMAH SAKIT
:
61 Rumah Sakit - 21 RS pemerintah,
- 36 RS SWASTA
-
4 RS TNI / POLRI
JUMLAH PUSKESMAS : 247 unit (rawatan =87 )
JUMLAH PUSTU
JUMLAH PUSKEL
JUMLAH POLINDES
JUMLAH POSYANDU : 7.021 unit
JUMLAH POSKESDES : 2.379 UNIT
: 907 unit : 259 unit : 1.761 unit
4.6.1. INPUT a. TENAGA Kota Padang : BPS : 40 orang Bidan Pemerintah : 20 Orang Kota Solok : BPS : 11 Orang Bidan Pemerintah : 7 orang Kota Padang Panjang : BPS : 3 orang PNS : 40 orang PTT : 20 orang Kab. 50 Kota : BPS : 1 orang PNS : 380 orang
Masalah : - Ada yang menolak - Kurangnya ketrampilan (PTT) - Belum semua desa terisi Bidan Solusi : - On Job Training - Pelatihan - Motivasi dan perhatian atasan
Masalah Jumlah bangunan persalinan belum memadai Bidan Kit belum mencukupi Lingkungan gedung persalinan belum memenuhi standard Solusi : Perlu dilengkapi dengan bidan kit Peran serta masyarakat dalam penyediaan sarana Pemda mengalokasikan anggaran utk jampersal
MASALAH Belum bisa dibayarkan Pembayaran belum didukung perda Alokasi dana belum sesuai sasaran Solusi : Perlu didukung data yang akurat Diusulkan seperti dana BOK Koordinasi Tiga Kementerian BPK Pusat memfasilitasi
Masalah Belum melihat kebijakan daerah (Jamkesda dll) Pengelolaan keuangan belum memperhatikan UU yang lebih tinggi Solusi Koordinasi Tiga Kementerian BPK menfasilitasi Daerah menyiapkan Perda tarif
Perencanaan MASALAH: Top Down Alokasi dana tidak sesuai dengan sasaran Penyiapan tenaga belum maksimal Kesiapan sarana/prasarana terbatas 1.
Solusi : Melibatkan Kabupaten/Kota Perencanaan Peningkatan Kualitas pelayanan Perencanaan Sarana & Prasarana
2. PENGGERAKAN MASALAH : Tim belum optimal Kritik melalui koran Penolakan bidan untuk melayani jampersal
Solusi : Sosialisasi intensif Pembagian tugas yang jelas Perlu tim penanganan keluhan (LS).
3. PELAKSANAAN MASALAH: Belum Bisa dibayarkan karena bertentang Perda yang ada Cost sharing Rp. 200.000, Persalinan Jamkesmas ditiadakan dipindahkan ke Jampersal Pembayaran klaim tidak langsung selesai persalinan Solusi : Sistem pembayaran adakan keseragaman Diperlukan payung hukum
MASALAH: Pemantauan dan evaluasi belum optimal SOLUSI: Dilakukan secara berkala Pertemuan koordinasi Supervisi
5.1. KESIMPULAN a. Tenaga pelaksana adalah bidan PNS dan BPS dan baru 40% desa terlayani oleh bidan b. Sarana & prasrana masih belum mendukung pelaksanaan jampersal c. Pada umumnya dana belum bisa dibayarkan pada tenaga penolong persalinan d. Kebijakan belum mengacu kepada Perda Keuangan yang ada e. Perencanaan belum sesuai sasaran yang ada
f. Tim yang dibentuk belum bekerja secara optimal (sosialisasi masih kurang) g. Pelaksanaan jampersal berbeda-beda masing kabupaten/kota. h. Pemantauan dan Evaluasi belum berjalan secara optimal dan belum secara rutin
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Peningkatan SDM (Bidan) melalui on job training Melengkapi sarana dan alat pertolongan persalinan melalui dana DAK bidang kesehatan Dana Jampersal dilengkapi dengan aturan keuangan yangmengatur secara khusus tentang jampersal Dana jampersal diturunkan ke Kabupaten/Kota seperti dana BOK Kabupaten/Kota harus menyiapkan peraturan daerah tentang pengelolaan dana jampersal Lebih ditingkatkan koordinasi dan sosialisasi tentang jampersal.
Dipandang penting bahwa pengabdian dokter keluarga ini dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam rangka reformasi yang mendasar dan terarah dalam pembangunan kesehatan secara nasional dewasa ini . Dorongan dan pengaturan pemerintah perlu untuk meningkatkan penyelenggarakan pelayanan kedokteran keluarga yang bermutu secara merata dan efisien. Kerjasama dengan berbagai organisasi masyarakat yang terkait sangat penting dalam proses akselerasi ini.
