FORUM NASIONAL II : Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia
ACHMAD NURSYANDI, Apt., MPH. Prof. Dr. MUSTOFA, Apt. MUBASYSYIR HASANBASRI, MD, MA
HOTEL HORISON MAKASSAR, 28-30 September 2011
Kabupaten Bangka Barat adalah salah satu Kabupaten Pemekaran di Prov. Babel
Kabupaten Bangka Barat
ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM
Struktur Sarana Kesehatan di Kab. Bangka Barat Instalasi Farmasi
Dinkes Provinsi
Unit Farmasi Dinkes Kab
Puskesmas
Pelayanan Kefarmasian
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Poskesdes
Poskesdes
Pelayanan Kefarmasian
Poskesdes
PENDAHULUAN SELEKSI
PENGGUNAAN
PENGADAAN
DISTRIBUSI SIKLUS PENGELOLAAN OBAT
SELEKSI
PENGGUNAAN Sarana Kesehatan
Inst. Farmasi
PENGADAAN Inst. Farmasi
DISTRIBUSI
SIKLUS PENGELOLAAN OBAT LAMA DI BANGKA BARAT
SELEKSI
Sarana Kesehatan Inst. Farmasi
PENGGUNAAN
PENGADAAN
Sarana Kesehatan
Sarana Kesehatan DISTRIBUSI
Inst. Farmasi
SIKLUS PENGELOLAAN OBAT BARU DI BANGKA BARAT
TUJUAN Mengevaluasi strategi baru dalam pengelolaan obat esensial pada sarana kesehatan primer Mendeskripsikan ketersediaan obat pada sarana kesehatan primer Mendeskripsikan peran stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan strategi tersebut
METODE Kualitatif “Studi Kasus” di Kabupaten Bangka Barat Data dikumpulkan dengan observasi LPLPO sarana kesehatan Januari-Juni 2010 dan wawancara mendalam dengan kepala dinas kesehatan, kepala instalasi farmasi, 7 pengelola obat puskesmas dan 11 bidan/perawat Pustu/Polindes/Poskesdes.
Hasil Temuan 1 PKM terlibat dalam proses seleksi dan perencanaan secara aktif PKM memiliki kewenangan lebih dalam pengadaan obat esensial Ada fleksibilitas dalam cara dan distribusi obat esensial ke PKM
ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM
PKM lebih aktif dalam proses seleksi dan perencanaan obat esensial Alur seleksi dan perencanaan obat esensial Usulan PKM Usulan Program Laporan PKM
Bupati Tim POT
Analisis
Kompilasi Penyesuaian
Perencanaan obat tahunan
Usulan Puskesmas
Usulan Program
Laporan PKM
Tim Perencanaan Obat Terpadu Kabupaten
PKM memiliki kewenangan lebih dalam pengadaan obat “Ada pengadaan sendiri dengan pembelian langsung setiap bulan....” (pengelola obat PKM) Ada anggaran rutin pengadaan obat puskesmas 15.000.000/tahun/puskesmas
Pembelian dilakukan oleh pengelola obat puskesmas setelah berkoordinasi dengan kepala puskesmas dan dokter Pertanggungjawaban menggunakan kuitansi, nota dan surat pemesanan barang ke dinas kesehatan
Administrasi pertanggungjawaban keuangan pembelian obat rutin
ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM
Manfaat anggaran rutin: “jika ada obat kosong atau kurang langsung beli ke apotik dengan anggaran rutin” (informan 5)
Contoh Puskesmas Kelapa pernah mengalami kekosongan CTM, prednison, deksametason dan amoksisilin tablet
Ada fleksibilitas distribusi obat ke puskesmas
Frekuensi distribusi ke Puskesmas : Tri wulan dan khusus
“Distribusi obat dari instalasi farmasi ke puskesmas biasanya diantar setiap tiga bulan sekali, jika ada obat kurang bisa minta lagi” (informan 4, 5, 6, 8 dan 9)
Jadwal distribusi rutin ke PKM
ICPAPS 19-20 Juli 2011, Pharmacy UGM
Persiapan proses distribusi obat
Pelayanan antar obat ke PKM dalam distribusi rutin
Distribusi obat ke PKM Kelapa yang berjarak 39 km, berada pada kateogri: “aman”
Permintaan PKM untuk distribusi unregular
Temuan 2 Lima “aman”, dua “rendah”
IFK
Ada lima puskesmas “aman” dan rata-rata ketersediaan obat selama 9,6 bulan “aman” juga Tingkat Puskesmas Ketersediaan (bulan) Muntok 10,27 Kelapa 10,68 Tempilang 16,79 Sp. Teritip 4,04 Jebus 5,06 Puput 11,54 Sekar Biru 8,81 Rata-rata 9,60
Kategori
Jarak ke ifk (km)
Aman Aman Aman Kurang Kurang Aman Aman
< 6 bln: kurang, 6-18 bln: aman, > 18 bln: berlebih < 50 km: dekat, > 50 km: jauh
6 39 69 27 70 71 71 50
Ket Dekat Dekat Jauh Dekat Jauh Jauh Jauh
Stakeholder
Peran
Apoteker
Manajer Instalasi Farmasi
Asisten Apoteker PKM
Pengelola obat PKM dan melakukan pelayanan kefarmasian
Dokter PKM
Memberi pertimbangan, masukan dan koordinasi kepada Asisten Apoteker dalam memenuhi kebutuhan obat PKM Melakukan supervisi dalam distribusi dan pengadaan obat Membuat kebijakan dalam pengelolaan obat di Kabupaten Bangka Barat Menyediakan obat untuk PKM dalam kondisi mendesak Memberikan pelatihan kepada apoteker dan asisten apoteker PKM
Kepala PKM Kepala Dinas Kesehatan Apotik JICA
Kepala PKM Kelapa melakukan supervisi dalam distribusi dan pengadaan obat
Peran asisten apoteker dalam pelayanan kefarmasian di PKM
Apoteker dan asisten apoteker PKM di Kabupaten Bangka Barat telah mengikuti pelatihan pengelolaan obat oleh JICA
KESIMPULAN Pendelegasian kewenangan kepada PKM dalam seleksi, penyediaan dan distribusi obat Fleksibilitas dalam pengelolaan dana/anggaran Keterbukaan terhadap pasar dalam penyediaan obat Telah berpengaruh terhadap ketersediaan obat esensial pada Puskesmas Hal ini merupakan kunci utama dalam penerapan penggunaan obat yang rasional dan keselamatan pasien
REKOMENDASI Pengelola obat Dinas Kesehatan dan Puskesmas: Seleksi dan perencanaan perlu didasarkan buktibukti ilmiah dan transparan. Prinsip akuntabilitas sangat penting diterapkan dalam pengadaan obat. Dinas Kesehatan Kab./ Prov. /Kementerian kesehatan: Perlu ada pengawasan terhadap proses distribusi dan pengadaan obat. Perlu penerapan reward kepada SDM yang terlibat pengelolaan obat.
Thank You
