Penguatan Jaringan Kebijakan Kesehatan I d Indonesia i
Jakarta, 10 Desember 2012
Tujuan Pertemuan Tujuan Pertemuan Hari 1: Hari 1: •Merumuskan bentuk hukum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia. Kesehatan Indonesia •Merumuskan Policy Brief di dalam KIA dan SJSN dan rencana penggunaannya rencana penggunaannya.
Hari 2: •Menyusun Plan of Action untuk advokasi kebijakan: M Pl f A ti t k d k i k bij k •Kelompok 1 KIA dan •Kelompok 2 SJSN l k
Jadual Acara Jadual Acara Hari 1: Hari 1: 13.30 – 15.00: Pembukaan dan Mengapa Networking Break 15.30 – 17.00: Membahas Bentuk Hukum Jaringan 19.30 – 21.00: Membahas Policy Brief dan sistem komunikasi elektroniknya y
Hari 2: Kelompok KIA Hari 2: Kelompok KIA
Hari 2: Kelompok BPJS Hari 2: Kelompok BPJS
Mengapa Networking Mengapa Networking
Kebutuhan akan Jaringan Penelitian dan pengembangan Kebijakan b bij k 1. Kenaikan 1 Kenaikan anggaran program kesehatan anggaran program kesehatan 2. Perlunya lembaga independen 3 Kekurangan peneliti dan belum kuatnya 3. k li i d b l k lembaga riset
1. Trend Anggaran Kesehatan
Trend per Sektor 35,000.00
30 000 00 30,000.00
29 915 80 29,915.80 27,657.10 Kemkes
25,000.00
BPOM BKKBN
22,445.40
Kemendiknas 20,000.00
Kemtentrans Menkokesra ESDM
15,000.00
PU KLH 12,260.50
Ristek Pertanian
10,000.00
Kalautan perikanan
7,944.40
6,148.50 5,188.50
5,000.00
2,413.20
2 741 80 2,741.80 ‐
6,438.70
2,593.70
7.70 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
lainnya
Anggaran Kesehatan melalui K/L Non Kesehatan h 7 7,000.00 000 00 6,438.70
6,148.50 6,000.00
BPOM 5,188.50
5,000.00
BKKBN Kemendiknas Kemtentrans
4,000.00
Menkokesra ESDM PU
3,000.00 2,413.20
2,593.70
2,741.80
KLH Ristek
2,000.00 2,000.00
P t i Pertanian 1,699.30
1,104.10 928.80
1,000.00
lainnya
940.50 ‐ 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Kalautan perikanan
2012
Kemkes vs Non Kemkes Kemkes vs Non Kemkes 60,000.00
48,009.70
50,000.00 43,812.80 40 000 00 40,000.00 31,583.60
29,915.80
27,819.10
30,000.00
, 27,657.10 22,445.40
22,508.10 22,508.10 20,000.00
16,155.70
18,023.60 12,746.00 18,093.90
, 10,000.00 7,944.40
‐
9,138.20
8,521.90
4,801.60 2005
2006 Anggaran Kes
2007
2008 Kemkes
2009
2010 Non Kemkes
2011
2012
Rasio terhadap APBN Rasio terhadap APBN 60,000.00
4.0 36 3.6 48,009.70
50,000.00 43,812.80
3.5
3.2
3.3
3.4 3.0
3.0
3.0
40 000 00 40,000.00 2.5 31,583.60 30,000.00
12,746.00
18,093.90
1.9 1.8
8,521.90
4,801.60
1.6
1.5
1.5
1.5 1.0
1.2
‐
1.3
1.0
09 0.9
09 0.9
0.5
9,138.20
1.3
0.9
12,260.50 10,000.00 , 7,944.40
2.1
2.1
2.0 , 27,657.10 22,445.40 16,155.70 18,023.60
20,000.00
2.2 2.1
29,915.80
27,819.10
22,508.10
2.5
2.5
0.0 2005
2006
2007
Anggaran Kes
2008
2009
Kemkes
2010
2011
Non Kemkes
2012
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Rasio Anggaran Kesehatan Rasio Khusus Kesehatan rasio Non Kesehatan
2011
2012
Analisis Trend Anggaran dalam konteks Monev • Meningkat Meningkat sangat tinggi sangat tinggi • Tidak hanya Kemenkes, juga ,j g kementerian lain p j • Apakah kebijakan program sudah baik? • Apakah ada monitoring dan evaluasi program dan kebijakan?
• Siapa Siapa yang menjadi yang menjadi pihak independen (atas nama rakyat) untuk memonitor dan mengevaluasi k bij k ? kebijakan?
2. Perlunya Monev oleh lembaga independen
Catatan: Independensi dalam riset kebijakan d d d l k b k Unit di dalam Kementerian Kesehatan/ Dinas Dinas Kesehatan
Lembaga g peneliti kebijakan di luar yang luar yang independen
Tantangan Obyektifitas
Masyarakat, y , Media, Kelompok P Penekan k
3. Terbatasnya tenaga peneliti/konsultan serta lembaga independen l b i d d
Diskusi: Apakah benar kebutuhan ini?
Membangun Jaringan Membangun Jaringan
Apa arti Jaringan? Jaringan? (Network)
• A An extended group of t d d f people with similar i t interests or concerns who t h interact and remain in i f informal contact for mutual l t tf t l assistance or support
Jaringan bukan Jaringan bukan sebuah asosiasi, atau ikatan profesi. p
Jaringan bukan Jaringan bukan sebuah paguyuban
• Apa arti Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia? • Sekumpulan peneliti dan lembaga peneliti independen yang mempunyai interes pada penelitian kebijakan kesehatan dan avokasi ke pengambil kebijakan.
Apa misinya? Apa misinya? • To organize forum/facilities for communication, cooperation g / , p and coordination among health policy researchers, research institutions leaders, and policy makers. • To strengthen the capacity of members in organizing health T t th th it f b i i i h lth policy research and advocacy • To organize multi center health policy research and analysis g p y y • To produce policy brief on behalf of the network • To publish journals and websites in collaboration with members.
Titik‐titik Penguatan Penelitian dan Pengambilan b l Kebijakan b k
Ide
Pilot
Naskah akademi k kebijakan
Legislasi
Pelaksanaan Evaluasi kebijakan kebijakan
Perubah an
Sejarah pengembangan Sejarah pengembangan • Berasal dari kelompok peneliti dan pengambil kebijakan yang dalam skala nasional, secara rutin bertemu setahun sekali untuk membahas pelaksanaan desentralisasi kesehatan sejak tahun 2002. j • Kegiatan kelompok peneliti ini didukung oleh website khusus www.desentralisasikesehatan.net dan mailing list desentralisasi kesehatan yang telah berusia 13 list desentralisasi kesehatan yang telah berusia 13 tahun. • Pada tahun 2010, kelompok ini berubah menjadi Jaringan Kebijakan Kesehatan Jaringan Kebijakan Kesehatan. • Website yang digunakan adalah www.kebijakankesehatanindonesia.net ya
Kegiatan yang Kegiatan yang telah dilakukan
Forum Nasional I. Jaringan Kebijakan Kesehatan h Indonesia d Tema: Kebijakan Pembiayaan Kesehatan di Indonesia (Indonesian Health Finance Policy) Rabu dan Kamis, 2 dan 3 Juni 2010, di Jakarta diselenggarakan oleh: Pusat Manajemen Pelayanan Kesehatan FK UGM Didukung oleh: UGM dan AusAid d k l h d d Peserta: 200 orang
Forum Nasional II: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia h d Bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat j g y Universitas Hasanudin Tema: Dari penetapan agenda ke evaluasi kebijakan kesehatan: Studi kasus: Kebijakan BOK dan Jampersal dan berbagai kebijakan kesehatan lainnya dan berbagai kebijakan kesehatan lainnya. Tanggal 28 – 30 (Rabu,Kamis, Jumat) September di Makassar Didukung oleh: AusAid, IDRC, PT Askes, UGM Peserta: 250 orangg
Forum Nasional III: Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia h d Bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Tema: Monitoring MDG dan BPPS Tanggal 19‐20 September di Makassar Did k Didukung oleh: AusAid, IDRC, PT Askes, UGM. l h A Aid IDRC PT A k UGM Peserta: 325 orang
Kegiatan oleh UGM: Kegiatan oleh UGM: 1. Pelatihan hybrid jarak y j jjauh dan tatap p muka untuk kemampuan meneliti kebijakan kesehatan (perorangan) 2 Pelatihan 2. P l tih hybrid jarak h b id j k jauh j h dan d tatap t t muka untuk peningkatan kemampuan kapasitas p penelitian kebijakan p j (Kelembagaan) 3. Penerbitan Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 4. Penerbitan website: www.kebijakankesehatanindonesia.net
Fokus pertemuan hari ini: Fokus pertemuan hari ini: • Penguatan Penguatan tata kelola Jaringan: Mendapatkan tata kelola Jaringan: Mendapatkan masukan dari peserta • Menyusun draft untuk bentuk hukum Menyusun draft untuk bentuk hukum • Menyusun PoA untuk kegiatan sampai Juni 2013. 2013
Diskusi: Penjelasan mengenai tujuan pertemuan
Proposed activities Proposed activities • To organize annual scientific meeting in health policy research g g p y • To conduct multicenter collaboration research, with the participating universities, government, and industries in various areas. i • To organize workshop and training for members • To manage policy brief dissemination. To manage policy brief dissemination • To raise fund • To co‐publish the Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia p j • To co‐publish the www.kebijakankesehatanindonesia.net
Bagaimana Visi agar sustainable? • Apakah kegiatan yang diusulkan ini diminati oleh anggota p g y g gg Jaringan? Apa manfaat yang didapat oleh anggota? • Apakah kegiatan‐kegiatan tersebut mempunyai sumber dana yang sustainable? t i bl ? • Apakah kegiatan‐kegiatan tersebut didukung oleh pemerintah, cq Kementrian Kesehatan dengan dana yang tiap tahun ada? q g y g p • Bagaimana dengan aspek independensinya? • Apakah pengurusnya mampu untuk mengembangkan lembaga ini ke masa depan?
Anggota Jaringan Anggota Jaringan • Lembaga dan/atau perorangan Lembaga dan/atau perorangan • Bersifat sukarela, dapat keluar masuk • Mempunyai hak dan kewajiban tertentu ih kd k jib
Anggota Anggota
Anggota
Anggota
Jaringan Kebijakan Kesehatan
Anggota
Anggota Anggota gg Anggota
• 1) Kelembagaan: 1) Kelembagaan: Unit/pusat penelitian yang ada di FK, FKM, Lembaga Peneliti Swasta, b li i S Balitbang, dan Litbang Pemda; • (2) Perorangan; para peneliti dan konsultan (2) Perorangan; para peneliti dan konsultan kebijakan dan manajemen kesehatan, mahasiswa pascasarjana kebijakan kesehatan mahasiswa pascasarjana kebijakan kesehatan. •
Diskusi tentang Gabungan dari FKM dan FK • Mengapa Mengapa perlu perlu menggabungkan dalam • Kasus BPJS dan satu forum? • Kasus Kasus KIA. KIA • Kecenderungan keterpisahan antara dua kelompok ini.
Keanggotaan bersifat aktif Keanggotaan bersifat aktif Dengan cara mendaftar karena merasa Dengan cara mendaftar karena merasa mempunyai Manfaat: •Mendapat informasi informasi mengenai •Mendapat informasi‐informasi mengenai pengembangan proposal •Mendapatkan discount saat mengikuti M d k di ik i pelatihan •Mendapatkan kesempatan untuk pelatihan jarak‐jauh.
Sejarah Network di Indonesia Sejarah Network di Indonesia • Ada yang hidup “jangka pendek”, tergantung y g p j g p , g g dari proyek. • Ada yang hidup jangka panjang, namun tergantung dari donor (prioritas berubah‐ d d ( b b h ubah) Masih sulit menemukan network yang hidup Masih sulit menemukan network yang hidup jangka panjang dan baik. Sebagian Network sejenis didanai sumber asing Sebagian Network sejenis didanai sumber asing. Bagaimanakah masa depan Jaringan Kebijakan?
Dari mana sumber dana kegiatan Jaringan? • 4 4 tahun pertama: AusAid dalam HSS tahun pertama: AusAid dalam HSS • Dari pemerintah: Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota. p / • Dari CSR • Philantropist • Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pertemuan ilmiah • Penelitian yang bersifat multisenter Dan lain‐lain lain • Dan lain
Diskusi: • Apakah Apakah mungkin mungkin mempengaruhi pengambil kebijakan bahwa perlu MoNev independen? • Apakah mungkin mempengaruhi pengambil kebijakan pengambil kebijakan perlunya tenaga konsultan?
• BPJS BPJS akan akan diawasi oleh lembaga independen p Siapa? • Otoritas Jasa Keuangan. • Bagaimana mengenai pengawasan mutu pelayanan? Apakah oleh OJK? Ataukah OJK bekerja bersama d dengan ti tim independen?
Contoh: Penggunaan dana dekon KIA
