KAJIAN PERAN DAN KINERJA BANK PEMERINTAH TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA (Perspektif Kredit Konsumsi Sebagai Kredit Non UMKM)
WELLY MARENDRA
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
SURAT PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tugas Akhir “Kajian Peran dan Kinerja Bank Pemerintah Terhadap Pembiayaan Sekor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)” adalah karya sendiri dan belum pernah diajukan dalam forum apapun dan dimanapun. Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Tugas Akhir ini.
Bogor, Agustus 2011 Yang Menyatakan
Welly Marendra F0352080105
ABSTRACT Welly Marendra, “Study of Role and Performance State-owned Bank Toward Financing of Small and Medium Enterprise” , Guided by Syamsun and Ma’mun Sarma. According government regulation number 10, year 1998 about Banking, Bank is defined as of business entity in which saving money and distributing it in loans and other structure which is the main aims is to improve living standard of people.As financing becomes one of its functions, Bank provides a strategic role in supporting business development. Small and Medium Enterprise is one of the alternative lending sector, especially after economic crisis in 1997. At third quarter of 2010, SME - loans outstanding reached IDR 929.3 Trilion and dominated 56% of whole banks loan. Reviewed based on type of usage, 68% are consumer loan, 26% are working capital loan, and 6% are investment loan. Reviewed by type of usage, consumer loan are categorized by Indonesian central banks as a type of SME loan. But unfortunately, the implementation shows that consumer loan is not used as a capital for SME.The purposes of this study are : (1) Evaluate the real loan SME’s performance of the state-owned bank; (2) Describes the perspective of consumer loan which is not part of the SME financing structure; (3) Analize the effect of average lending rates and non performing loan of state banks to the performance of SME loan of state-own banks.Data of this study fully utilize secondary data through literature conducted by the overall library collection that are relevant to the research. Whereas data and information used in this study is mostly from a regional financial and statistical data (SEKDA), Indonesian banking statistics (SEKI), Bank Indonesia and ministry of cooperations and small and medium enterprises Statistics. Methods of the analysis of this research are using quantitative analysis and multiple linear regression. The result of the research describes this condition : 1) The Performance of state-owned bank in delivering loan to SME sector has not been optimal and yet provide a significant contribution and positive impact to SME development through capital assistance, by the following reason : a. Stateowned bank loan of SME sector reached only 11% of total banks loan; b. Compared with other banks (non-state owned banks) , share of SME loan of state-owned banks (11%) less then share of national private banks which is reached 12% of total outstanding loan of national banks; c. Reviewed of total outstanding loan in each category, state-owned bank is only able to grab third position, government-owned banks only have a 24% share of total outstanding loan, this suggests that the total outstanding loan of state-owned bank are smaller compared to the 30% shares owned by BPR and 29% shares owned by National Private Bank; d. Based on research result, the outstanding of SME loan provided by stated-owned banks, 60 % is dominated by consumer loan, which is based on its usage, this consumer loan can not be classified as SME loan accroding to the definition of the Government Regulation No. 20, year 2008 about SME; e. The analysis of the average lending rate and the number of nonperforming loan (NPL) factor toward state- owned bank of SME lending performance showed that both factors are not simultaneously affected but only partially affected (Average interest rates have a significant effect). Keywords: financing, performance, role, small and medium enterprise, stateowned bank
RINGKASAN Welly Marendra, “Kajian Peran dan Kinerja Bank Pemerintah Terhadap Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, dibimbing oleh Syamsun dan Ma’mun Sarma. Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian terutama dalam sistem pembayaran moneter. Secara umum bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan, bank didefinisikan sebagai Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dalam menjalankan salah satu fungsinya yaitu menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman (Kredit), Bank memberikan peranan yang strategis dalam mendukung pengembangan usaha di berbagai sektor. Sektor UMKM menjadi salah satu alternatif penyaluran kredit perbankan terutama pasca krisis ekonomi tahun 1997. Triwulan III/2010, baki debet kredit Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai IDR 929.3 T atau 56 % dari total kredit perbankan. Ditinjau Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 68% merupakan Kredit Konsumsi, 26% digunakan sebagai kredit modal kerja dan 6% sebagai kredit Investasi. Ditinjau dari jenis penggunaan, Kredit Konsumsi dikategorikan oleh Bank Indonesia sebagai jenis kredit sektor UMKM. Dalam implementasinya, Kredit Konsumsi tidak digunakan sebagai modal usaha kredit Usaha Kecil dan Mikro. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : (1) Mengevaluasi kinerja riil penyaluran kredit Bank Pemerintah kepada Sektor Usaha Mikro dan Kecil. (2) Memaparkan perspektif Kredit Konsumsi sebagai kredit yang tidak dapat digolongkan dalam kredit UMKM. (3) Menilai pengaruh suku bunga kredit dan NPL (Non Performing Loan) Bank Pemerintah terhadap kinerja penyaluran kredit UMKM Bank Pemerintah. Data untuk penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder melalui studi pustaka yang dilakukan dengan cara pengumpulan pustaka secara menyeluruh yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Statistik Perbankan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia dan Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UMKM. Adapun Metode analisis dalam kajian ini dengan analisis quantitatif dan regresi linera berganda. 1.
Hasil penelitian menggambarkan kondisi sebagai berikut : Kinerja Pembiayaan Bank Pemerintah pada sektor UMKM masih belum optimal dan belum memberikan kontribusi serta peran yang signifikan terhadap upaya pengembangan UMKM melalui bantuan permodalan, karena : a.
Penyaluran kredit Bank Pemerintah pada sektor UMKM baru mencapai 11% dari total kredit Perbankan.
2.
b.
Dibandingkan dengan Bank Lainnya (Non Pemerintah), porsi pembiayaan kredit UMKM Bank Pemerintah (11%) masih rendah dibandingkan dengan Bank Swasta Nasional yang mencapai 12% dari total baki debet kredit Perbankan Nasional.
c.
Ditinjau dari total baki debet kredit per masing-masing kategori Bank, Bank Pemerintah berada diurutan ketiga yaitu dengan porsi sebesar 24% dari total baki debet kreditnya lebih kecil dibandingkan dengan BPR sebesar 30% dan Bank Swasta Nasional sebesar 29%.
Berdasarkan hasil penelitian, outstanding Kredit UMKM yang disalurkan oleh Bank Pemerintah didominasi oleh Kredit Konsumsi 60%, dimana berdasarkan penggunaannya kredit konsumsi tidak dapat digoongkan sebagai kredit UMKM sebagaimana definisi Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM.
Hasil analisis faktor rata-rata suku bunga kredit dan jumlah NPL Bank pemerintah terhadap kinerja penyaluran kredit UMKM Bank Pemerintah menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut tidak secara bersama – sama (simultan) berpengaruh namun hanya secara parsial (rata-rata suku bunga yang berpengaruh signifikan).
@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh Karya Tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh Karya Tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
KAJIAN PERAN DAN KINERJA BANK PEMERINTAH TERHADAP PEMBIAYAAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA (Perspektif Kredit Konsumsi Sebagai Kredit Non UMKM)
WELLY MARENDRA
Tugas Akhir Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Profesional pada Program Studi Industri Kecil Menengah
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2011
Judul Tugas Akhir
: KAJIAN PERAN DAN KINERJA BANK PEMERINTAH TERHADAP PEMBIYAAN SEKTOR USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA
(Perspektif Kredit Konsumsi Sebagai Kredit Non UMKM) Nama Mahasiswa
: Welly Marendra
Nomor Pokok
: F0352080105
Program Studi
: Industri Kecil Menengah
Disetujui,
Komisi Pembimbing
Dr. Ir. Ma’mun sarma, MS, M.Ec Anggota
Dr.Ir. M.Syamsun, M.Sc Ketua
Diketahui,
Ketua Program Studi Industri Kecil Menengah
Prof.Dr.Ir.H Musa Hubeis, MS, Dipl.Ing,DEA
Tanggal Ujian : 23 Agustus 2011
Dekan Sekolah Pascasarjana
Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc, Agr
Tanggal Lulus :....................
PRAKATA
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Tugas Akhir ini dapat penulis selesaikan. Penyusunan Tugas Akhir ini dimaksudkan sebagai salah satu persyatan untuk menyelesaikan studi pada program Pascasarjana Universitas Pertanian Bogor, Program Studi Industri Kecil Menengah. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis banyak menemui hambatan dan kendala baik hambatan operasional, waktu dan kendala dalam pengumpulan data yang paling terkini maupun pemahaman penulis terhadap kajian penelitian ini.
Namun demikian, berkat bantuan dari berbagai pihak,
hambatan dan kendala tersebut dapat diselesaikan dan diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih, terutama kepada : 1. Bapak Dr. Ir. M.Syamsun, M.Sc, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir ini. 2. Bapak Dr. Ir. Ma’mun sarma, MS, M.Ec, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian Tugas Akhir. 3. Bapak Prof.Dr.Ir.H Musa Hubeis, MS, Dipl.Ing, Ketua Program Studi Industri Kecil Menengah, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pertanian Bogor. 4. Bapak Dr. Ir. Naresworo Nugroho, Msi, Dekan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pertania Bogor. 5. Segenap Dosen Program Studi Industri Kecil Menengah, Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Pertanian Bogor. 6. Segenap Staf Administrasi Program Studi Industri Kecil Menengah,
yang
telah memberikan pelayanan dan motivasi kepada Penulis. 7. Bapak Ahmad Fikri, Pemimpin Cabang BNI Yogyakarta, yang telah memberikan advis, masukan dan motivasi. 8. Bapak Wiwi Suprihatno, AVP Jaringan Distribusi BNI Kantor Besar yang telah memberikan advis, masukan, motivasi dan waktu kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir. 9. Team Kelompok Jaringan Distribusi, yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
10. Kementerian Koperasi dan UKM, yang telah memberikan data yang dibutuhkan untuk penyelesaian Tugas Akhir Penulis. 11. Istriku tercinta Yenny Rosalina yang telah memberikan motivasi dan doanya yang tulus kepada penulis, ananda Dhira, Aya dan Ucen yang telah menghibur dan memberikan semangat kepada penulis. 12. Papa dan mama yang telah memberikan motivasi dan doanya yang tulus kepada penulis. Semoga segala bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah disisi-Nya. Akhirnya dengan penuh kerendahan hati penulis menyadari bahwa baik materi maupun tata cara penlisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membantun dari segenap pembaca sangat penulis hargai.
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 03 Maret 1978 sebagai anak ke-1 dari pasangan Idrum Sobrie, HI, SH dan Yulia. Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Palembang, Sumatera Selatan pada tahun 1996 dan melanjutkan pendidikan Sarjana pada Fakultas Teknik, Jurusan Teknis Sipil, Universtitas Sriwijaya Palembang. Gelar Sarjana diperoleh pada bulan Maret 2001. Pada September 2002 penulis bekerja di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Analis Kredit. Bertugas di Kantor BNI Cabang Bangko pada September 2002 sampai dengan Januari 2008. Pada bulan Januari 2008 sampai dengan saat ini bertugas di BNI Kantor Besar pada Divisi Jaringan dan Layanan dengan jabata saat ini sebagai MGR Jaringan Distribusi. Penulis menikah pada tahun 2004 dengan Yenny Rosalina, SP dan pada tahun dan saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Nadhiran Fidela (kelas 1 SD), Farah Aliyyah (TK) dan M. Barack Hussein Marendra (belum sekolah).
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL .........................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR .....................................................................................
vi
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................
v
PENDAHULUAN .........................................................................................
1
1.
Latar belakang ..........................................................................
1
2.
Rumusan Masalah .....................................................................
4
3.
Tujuan Penelitian .......................................................................
5
4.
Manfaat Penelitian .....................................................................
5
LANDASAN TEORI .....................................................................................
6
1.
Pengertian dan Fungsi Bank .....................................................
6
2.
Pengertian Kredit .......................................................................
9
3.
Pengertian UMKM .....................................................................
14
4.
Kebijakan Bank Indonesia terhadap Pembiayaan UMKM .........
16
5.
Kebijakan Pemerintah terhadap Pembiayaan UMKM ................
18
6.
Hipotesa ....................................................................................
21
METODE PENELITIAN ...............................................................................
22
1.
Tujuan Penelitian .......................................................................
22
2.
Tempat dan waktu penelitian .....................................................
22
3.
Kerangka Berpikir ......................................................................
23
4.
Metode Pengumpulan Data .......................................................
24
5.
Metode Analisis data .................................................................
24
6.
Alat Analisis ...............................................................................
26
HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................
27
1.
Evaluasi Kinerja Kredit UMKM Bank Pemerintah .......................
26
2.
Hasil Penelitian Kinerja Kredit UMKM ........................................
33
3.
Hasil Pengujian terhadap Variabel yang MempengaruhiKinerja
4.
Bank Pemerintah dalam Menyalurkan Kredit UMKM ................
40
Pengujian terhadap Hipotesis Penelitian ...................................
41
a.
Uji Simultan ......................................................................
43
b.
Uji Parsial .........................................................................
43
i
KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................
44
1.
Kesimpulan ................................................................................
44
2.
Saran-saran ...............................................................................
45
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................
47
LAMPIRAN
48
..........................................................................................
ii
DAFTAR TABEL
1.
Perbandingan Kriteria UMKM Menurut Undang – Undang No. 20 Tahun 2008 ........................................................................................
2.
Perkembangan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama selama 5 tahun terakhir ...................................
3.
Total Baki Debet Kredit
Perbankan Nasional ...........................................................................
38
Pengaruh variabel bebas (X) X) secara bersama-sama dan Parsial terhadap Variabel terikat (Y) ...............................................................
13.
38
% Share Kredit UMKM excl. Kredit Konsumsi posisi bulan September
2010 terhadap baki debet per kategori bank ....................................... 12.
33
Total Baki Debet Kredit UMKM excl. Kredit Konsumsi selama 5 (lima) tahun terkahir......................................................................................
11.
33
% Share Kredit UMKM Bank Pemerintah terhadap Total Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional dan
10.
32
Prosentase Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional terhadap Total Baki Debet Kredit Perbankan Nasional ......................................
9.
32
Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama selama 5 tahun terakhir ...........
8.
30
Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama selama 5 tahun terakhir ..................
7.
28
Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama selama 5 tahun terakhir ..............
6.
28
Perkembangan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama selama 5 tahun terakhir ................................
5.
28
Perkembangan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama selama 5 tahun terakhir ......................................
4.
16
43
Pengujian hipotesis pengaruh variabel jumlah X1 dan X2 terhadap variavel Y ............................................................................................
iii
44
DAFTAR GAMBAR
1.
Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia, Mei 2010 ....................
8
2.
Gambaran Kerangka Berpikir dalam Pelaksanaa Penelitian ...............
23
3.
Grafik Trend Pertumbuhan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama selama 5 tahun terakhir ..............
4.
Grafik Komposisi Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama 5 tahun terakhir ...................................................
5.
40
Grafik % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah dan Non Pemerintah thd total baki debet kredit Perbankan Nasional ...................................
17.
39
Grafik % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah thd total baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional ......................................................
16.
39
Grafik Share Kredit UMKM Bank Pemerintah excl. Kredit Konsumsi terhadap total baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional ..............
15.
36
Grafik % Share Kredit UMKM excl. Kredit Konsumsi thd total baki debet kredit Perbankan Nasional ........................................................
14.
35
Grafik Komposisi baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional dan baki debet kredit UMKM Bank Pemerintah (september 2010) ............
13.
35
Grafik % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah thd total baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional ......................................................
12.
34
Grafik % Share Kredit UMKM perbankan nasional thd total baki debet kredit Perbankan Nasional ..................................................................
11.
33
Grafik % Share Kredit UMKM thd total baki debet kredit Perbankan Nasional .............................................................................................
10.
31
Grafik Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama 5 tahun terakhir ............................................
9.
31
Grafik Komposisi Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama 5 tahun terakhir ..............................
8.
30
Grafik Trend Pertumbuhan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama selama 5 tahun terakhir
7.
29
Grafik Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama 5 tahun terakhir........................................................
6.
29
40
Grafik % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah dan Non Pemerintah thd total baki debet kredit Perbankan Nasional ...................................
iv
41
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Hasil Analisis Regressi .......................................................................
2.
Posisi Kredit Mikro, Kecil dan Menengah yang Diberikan Bank Umum
50
dan BPR per Dati II, Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek Propinsi Aceh ......................................................................... 3.
55
Poisis Pinjaman yang Diberikan Rupiah dan Valas Bank umum dan BPR Per Kelompok Bank Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan Lokasi Proyek di Propinsi Aceh ..........................................................
v
57
PENDAHULUAN
1.
Latar Belakang Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai sektor yang menyerap 80 – 90% tenaga kerja, usaha Mikro Kecil dan Menengah juga menjadi segmen terbesar pelaku ekonomi nasional. Menurut data Departemen Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia periode tahun 2008 – 2009 mengalami peningkatan sebesar 2,64% yaitu dari 51,4 juta unit pada Tahun 2008 menjadi 52,7 unit pada tahun 2009. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dengan persentasenya mencapai 99,99% dari total pelaku usaha nasional pada tahun 2009. Hal ini mengindikasikan UMKM memiliki peran yang besar dalam menopang perekonomian. Berdasarkan data statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2008 – 2009, yang memiliki proporsi unit usaha terbesar adalah sektor (1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (3) Pengangkutan dan Komunikasi, (4) Industri Pengolahan; serta (5) Jasa-jasa, yang masing-masing tercatat sebesar 49,98 persen; 29,44 persen; 6,46 persen; 6,19 persen dan 4,33 Persen. Pada saat krisis ekonomi tahun 1997/1998, UMKM memiliki ketahanan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Usaha Besar (UB) karena tingginya local content pada faktor-faktor produksi UMKM, baik pada penggunaan bahan baku maupun permodalan. Selain itu, UMKM pada umumnya berbasis pada basic needs masyarakat luas dan memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan lain yang ada adalah kurangnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah (Hill, 2001). Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, selama lebih kurang 10 tahun terakhir sektor UMKM juga menjadi alternatif penyaluran kredit perbankan dalam rangka penyebaran risiko kredit ditengah-tengah sulitnya mencari debitur yang tidak bermasalah.
1
Di
balik
keunggulan
dan
ketahanan
yang
dimiliki,
pada
kenyataannya hingga saat ini masih banyak terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM. Upaya pengembangan UMKM masih menjumpai berbagai kendala antara lain pengelolaan usaha yang masih tradisional, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, skala dan teknik produksi yang rendah serta masih terbatasnya akses kepada lembaga keuangan, khususnya perbankan. Berdasarkan data BPS tahun 2009, total UMKM yang dibiayai oleh perbankan baru sebesar 11,78% saja, suatu angka yang masih sangat jauh dari harapan dan upaya yang konkrit dalam pengembangan UMKM melalui bantuan permodalan perbankan. Berbagai upaya dalam pengembangan UMKM telah dilakukan dan berjalan sampai dengan saat ini serta melibatkan banyak pihak, yaitu Pemerintah, Bank Indonesia, Perbankan Nasional dan Lembaga-lembaga lainnya yang peduli terhadap UKM antara lain, Departemen dan Kementrian, BUMN, LSM dan bahkan Lembaga Asing. Peran pemerintah dalam pengembangan sektor ini telah cukup banyak digulirkan, salah satunya adalah kebijakan penyaluran kredit pada sektor UMMK. Bentuk kebijakan ini juga merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang dialami sebagian besar rakyat Indonesia. Pelaku utama yang memiliki posisi dan peran strategis dalam pengembangan UMKM adalah perbankan, mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang begitu besar keterlibatannya dalam perputaran keuangan masyarakat dan secara signifikan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Kebijakan Bank Indonesia dalam pemberdayaan sektor UKM melalui UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dengan perubahannya Nomor 3 tahun 2004 telah memberikan perubahan paradigma yang mendasar. Dalam hal ini, Bank Indonesia tidak lagi memberikan bantuan keuangan atau Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga peranan Bank Indonesia dalam pengembangan UKM berubah menjadi tidak langsung. Pendekatan yang digunakan kepada UMKM bergeser dari development role menjadi promotional role. Pendekatan yang memberikan subsidi kredit dan bunga 2
murah telah bergeser kepada pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kegiatan pelatihan petugas bank, penelitian dan penyediaan informasi. Dengan kondisi tersebut, Bank Indonesia tetap memberikan dukungan, namun kebijakan BI baik dari sisi supply maupun demand lebih difokuskan dalam rangka mendorong fungsi intermediasi perbankan serta untuk mendukung sistem perbankan yang sehat. Dari sisi supply, Bank Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan perbankan sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada UMKM dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudent). Kebijakan tersebut antara lain Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/2/PBI/2001 tentang pemberian Kredit Usaha Kecil yang menganjurkan bank memberikan sebagian kreditnya kepada usaha kecil;
PBI No 6/25/PBI/2004 dan SE Nomor
6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal Rencana Bisnis Bank Umum Dalam Penyaluran Kredit UMKM sehingga diketahui komitmen Bank dalam menyalurkan kredit pada sektor UMKM. Melalui
kebijakan
Pemerintah
dan
Bank
Indonesia
serta
perubahan paradigma perbankan dalam memandang sektor UMKM selama 10 tahun terakhir, penyaluran kredit pada sektor ini mengalami trend perningkatan/pertumbuhan
yang
cukup
signifikan
seiring
dengan
peningkatan portofolio kredit perbankan untuk pemberian kredit UMKM. Perkembangan kredit UMKM yang bersumber dari pembiayaan Bank menunjukkan Baki Debet akhir September 2010 telah mencapai IDR 929,3 Trilyun atau 56% dari total Baki Debet Kredit perbankan sebesar IDR 1.670,3 Triliyun (akhir September 2010) dengan komposisi :
Usaha Mikro
: IDR 300,7 Trilyun, (NPL 3,13%)
Usaha Kecil
: IDR 366,2 Trilyun, (NPL 1,99%)
Usaha Menengah : IDR 262,2 Trilyun, (NPL 3,33%)
Hingga September 2010, net ekspansi kredit pada sektor UMKM mencapai 147,6 Trilyun atau meningkat 28% bila dibandingkan akhir tahun 2009, suatu pertumbuhan yang cukup signifikan. Pada kenyataannya, komposisi kredit UMKM didominasi oleh Kredit Konsumsi dengan prosentase sebesar 54% yang diikuti oleh Kredit Modal Kerja sebesar 37% dan Kredit Investasi sebesar 9%. Besarnya porsi Kredit Konsumsi menunjukkan bahwa prosentase Baki Debet kredit pada 3
sektor UMKM sebesar 56% dari total kredit perbankan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, mengingat : 1. Kredit Konsumsi digunakan untuk keperluan konsumtif antara lain : pembelian kendaraan, tanah, bangunan, biaya pendidikan dan lainnya yang sejenis 2. Kredit yang disalurkan pada sektor UMKM sepatutnya dipergunakan untuk menunjang aktivitas usaha (produktif) sehingga kredit konsumsi tidak dapat dikategorikan sebagai kredit UMKM yang penggunaannya untuk keperluan konsumtif. 3. Penggolongan kredit konsumsi sebagai kredit UMKM tidak sesuai dengan Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (berdasarkan penggunaan/kriteria usaha). 2.
Rumusan Masalah Secara umum setkor UMKM cukup banyak memiliki kelemahan yang sering menjadi hambatan bagi UMKM tersebut untuk berkembang dan
berkelanjutan,
meskipun
kontribusinya
terhadap
pertumbuhan
perekonomian Indonesia selama beberapa tahun terakhir cukup strategis dan tidak dapat diabaikan, begitu juga kontribusinya terhadap penurunan jumlah pengangguran. Salah satu permasalahan yang bersifat klasik dan mendasar (basic problem) adalah berupa permasalahan modal. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya dan komitmen dari berbagai pihak yang berkepentingan terutama pemerintah, Bank Indonesia dan Perbankan sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menyalurkan kredit. Bank terutama Bank Pemerintah yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan berkaitan sangat erat dengan program dan kebijakan pemerintah sendiri, memiliki peran yang strategis dalam pengembangan UMKM terutama dalam hal permodalan usaha. Kondisi makro ekonomi yang kondusif dan trend kinerja perbankan yang semakin baik selama beberapa tahun terakhir dapat menjadi faktor pendorong dalam penyaluran kredit pada sektor UMKM. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :
4
a.
Bagaimana bank pemerintah dapat menjadi pilar bagi pelaku UMKM dalam hal memberikan bantuan permodalan.
b.
Mencari gambaran peran dan komitmen Bank pemerintah dalam pengembangan UMKM melalui bantuan permodalan (kredit).
c.
Bagaimana membuat para pelaku UMKM paham tentang produkproduk kredit yang disediakan oleh Bank Pemerintah dan memahami pentingnya kredit yang disalurkan bagi keberlangsungan usaha.
3.
Tujuan Penelitian a.
Mengevaluasi kinerja pembiayaan kredit Bank Pemerintah kepada Sektor Usaha Mikro dan Kecil.
b.
Menggambarkan perspektif Kredit Konsumsi sebagai kredit non UMKM.
c.
Menilai pengaruh suku bunga kredit dan NPL (Non Performing Loan) terhadap penyerapan kredit pada sektor Usaha Mikro dan Kecil
4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain : a.
Memberikan informasi kinerja Pembiayaam Bank Pemerintah pada sektor UMKM yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya (Kinerja Riil) dan gambaran sejauh mana peran dan komitmen Bank Pemerintah terhadap UMKM.
b.
Memberikan informasi bahwa kredit Konsumsi tidak dapat digolongkan sebagai kredit UMKM mengingat penggunaanya yang bersifat konsumtif (non produktif)..
c.
Menjadi referensi bagi Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan penyaluran kredit dalam rangka pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di masa yang akan datang.
5
LANDASAN TEORI
1.
Pengertian dan Fungsi Bank Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam perekonomian terutama dalam sistem pembayaran moneter. Secara umum bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya menghimpunan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Stuart dalam anonim (2009) mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit baik dengan alat pembayarannya sendiri maupun uang yang diperolehnya dari pihak lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral. Dengan demikian bank merupakan perantara keuangan (financial intermediaries) sehingga menimbulkan interaksi antara kreditur dan debitur. Menurut George dalam anonim (2008), Bank memiliki tiga karakteristik khusus yang berbeda dalam fungsinya jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, pertama terkait dengan fungsi bank sebagai lembaga kepercayaan untuk menyimpan dana masyarakat, baik dalam penciptaan uang dan dalam mekanisme pembayaran dalam sistem perkenomian. Kedua sebagai lembaga intermediasi keuangan, perbankan berperan khusus dalam memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan pembiaayaan lain dalam dunia usaha. Ketiga sebagai lembaga penanaman aset finansial, bank memiliki peranan penting dalam mengembangkan pasar keuangan terutama pasar uang domestik dan valuta asing. Bank berperan dalam mentransformasikan aset finansial seperti simpanan masyarakat ke dalam bentuk finansial aset lain yaitu kredit dan surat-surat berharga yang dikeluarkan pemerintah dan Bank Sentral. Bank Indonesia (2006) mengkategorikan fungsi Bank sebagai financial intermedieries dalam 3 (tiga) hal yakni : 1. Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan.
6
2. Sebagai lembaga yang menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 3. Melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Fungi perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun, penyalur dan pelayanan jasa dalam lalu lintas dan peredaran uang di masyarakat yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahateraan rakyat banyak. Berdasarkan Undang-undang
No.
10 tahun 1998
tentang
perbankan, bank didefinisikan sebagai Badang Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman (kredit) dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan perbankan menurut Undang-Undang tersebut adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Institusi Perbankan di Indonesia Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang
pelaksanaan
pembangunan
nasional
dalam
rangka
meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah dalam hal kegiatan operasionalnya. BPR tidak dapat menciptakan uang giral, dan memiliki jangkauan dan kegiatan operasional yang terbatas. Selanjutnya, dalam kegiatan usahanya dianut dual bank system, yaitu bank umum dapat melaksanakan kegiatan usaha bank konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Sementara prinsip kegiatan BPR dibatasi pada hanya dapat melakukan kegiatan usaha bank konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
7
Bank Umum (122)
Bank Pemerintah (4)
Bank Umum (122)
Bank Swasta (118)
Bank Pemerintah (4)
Bank Umum Swasta (83)
Bank Umum Swasta Syariah (9)
Bank Swasta (118)
Bank Pemerintah Unit Syariah (2)
Bank Pembangunan Daerah ( (26)
BPD Unit Usaha Syariah (14)
Bank Umum Swasta Unit Usaha Syariah (10)
Gambar 1. Rekapitulasi Institusi Perbankan di Indonesia, Mei 2010 Sumber : Bank Indonesia, www.bi.go.id, 2010
Pengertian Bank Umum Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
dan
atau
berdasarkan
prinsip
syariah
yang
dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Definisi bank umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank – bank umum terdiri dari bank-bank umum pemerintah, bank umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional non devisa dan bank-bank asing campuran. Kegiatan utama bank-bank umum adalah menghimpun dana masyarakat antara lain dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit (pohan, 2008). Bank Pemerintah, adalah bank yang kepemilikan sahamya sebagian besar adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah saat ini adalah Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BTN. Bank Swasta, adalah bank yang kepemilikan sahamnya sebagian besar adalah milik swasta, antara lain, Bank BCA, Bank BII dsb Bank Pembangunan, adalah bank yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
8
Pengertian Bank Pekreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegitannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2.
Pengertian Kredit Secara umum kredit didefinisikan sebagai kegiatan orang perorang atau badan usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara pinjam meminjam. Transaksi kredit timbul karena suatu pihak meminjam sejumlah uang atau sesuatu yang dipersamakan dengan itu, dimana pihak peminjam wajib melunasi kredit/hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Disamping itu kredit timbul sebagai akibat adanya transaksi jual beli, dimana pembayarannya ditangguhkan, baik sebagian maupun seluruhnya. Menurut Eric L.Kohler (1964;154), kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan dan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Menurut Teguh Pudjo Muljono (1989;45), kredit adalah suatu penyertaan uang atau tagihan atau dapat juga barang yang menimbulkan tagihan tersebut pada pihak lain, atau juga memberi pinjaman pada orang lain dengan harapan akan memperoleh sesuatu tambahan nilai dari pokok pinjaman tersebut yaitu berupa bunga sebagai pendapatan bagi pihak yang bersangkutan. Definisi kredit menurut Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibbkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumla bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Jenis-jenis kredit dapat digolongkan sebagai berikut : 1.
Berdasarkan penggunaan (Dendawijaya, 2005), dibedakan menjadi : Kredit Investasi
: Kredit untuk membiayai kepentingan barang modal (investasi). 9
Kredit Modal Kerja : Kredit
untuk
membiayai
modal
kerja
usaha/perusahaan. Kredit Konsumsi
: Kredit
untuk
keperluan
barang-barang
konsumsi yang diperlukan debitur. 2. Berdasarkan segmentasi (Bank Indonesia, 2008), dibedakan menjadi : Kredit Mikro
: Kredit yang diberikah maksimal Rp 50 juta.
Kredit Kecil
: Kredit yang diberikah > Rp 50 juta, < Rp 500 juta.
Kredit Menengah
: Kredit yang diberikah > Rp 500 juta, < Rp 5 Milyar.
3. Berdasarkan jangka waktu (Djinarto, 2000), dibedakan menjadi : Kredit Jk Pendek
: Kredit dengan rentang maksimal 1 tahun.
Kredit Jk Menengah : Kredit dengan rentang waktu 1 – 3 tahun. Kredit Jk Panjang
: Kredit dengan rentang waktu minimal
3
tahun. Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997), kredit mikro adalah program pemberian kredt berjumlah kecil kepada warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya, “Programmes extend small loand to very poor for self-employment projects that generate income, allowing them to cafe for themselves and their families”. Konsep Kredit Bank Umum Kredit (loans) adalah aktiva terbanyak yang dimiliki bank umum. Porsi kredit berkisar 60% - 80% dari total aktiva bank umum. Tujuan utama penyaluran kredit adalah memperoleh pendapatan bunga. Karena porsi kredit dalam aktiva bank sangat besar, maka sebagian besar penerimaan bank berasal dari bunga kredit (Manurung dan Rahardja, 2004). Dalam menyalurkan kredit, bank tetap berjalan pada prinsip kehati-hatian, selain memegang prinsip 5C (Character, Collateral, Capital, Capacity dan Condition of Economy) bank juga mempertimbangkan hal lain seperti kemampuan pengusaha (debitur) mengembalikan kreditnya. Dalam rangka
10
memberikan keleluasaan penyaluran kredit perbankan, beberapa hal yang akan ditempuh oleh Bank Indonesia meliputi : 1. Meningkatkan peran serta perbankan dalam penyaluran kredit kepada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2. Meningkatkan efisiensi Bank dalam melakukan pembiayaan dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kepada nasabah (Bank Indonesia, 2009). Bank adalah bisnis yang berdagang dalam kredit dan uang, maka bisnis utamanya suatu kepercayaan (trust), sehingga dapat dikatakan bahwa bank merupakan lembaga kepercayaan (Rivai dan Permata, 2006). Sebagaimana diketahui bahwa usaha bank yang paling besar dalam memberikan kontribusi terbesar sebagai sumber penghasilan bank berasal dari penyaluran kredit kepada masyarakat, mengingat bahwa : 1.
Bank harus dapat memelihara dan mengembangkan kepercayaan timbal balik
2.
Pos pinjaman yang diberikan merupakan pos aktiva terbesar dalam neraca bank
3.
Perkreditan
memberikan
kontribusi
penghasilan
terbesar
bagi
sebagian besar bank 4.
Bank merupakan lembaga perantara (intermediary) antara masyarakat suplus dana dengan pihak lain yang kekurangan dana. Debitur merupakan orang yang meminjam sejumlah dana dengan
jangka waktu tertentu kepada bank yang diikat secara hukum melalui suatu perjanjian kredit. Debitur harus tunduk kepada seperangkat standar dan aturan bank, tanpa melihat jumlah dan jenis kredit yang diberikan, bertujuan untuk melindungi bank dari risiko kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari (Compton, 1991). Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) tahun 2000, kredit adalah peminjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Hal yang termasuk dalam pengertian 11
kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan Note Purchased Agreement (NPA). Dengan
demikian,
dalam
prakteknya
kredit
merupakan
penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari, suatu tindakan atas dasar perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu, suatu hak yang dengan hak tersebut seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula. Beberapa keuntungan pemenuhan sumber-sumber dana dari sektor perkreditan menurut Muljono (2001) adalah : 1.
Relatif mudah diperoleh kalau memang usahanya layak.
2.
Telah ada lembaga yang kuat di masyarakat perbankan yang menawarkan jasanya di bidang penyediaan dana (kredit).
3.
Biaya untuk memperoleh kredit (bunga, biaya administrasi) dapat diperkirakan dengan tepat, sehingga memudahkan para pengusaha dalam menyusun rencana kerjanya untuk masa-masa mendatang.
Fungsi Kredit / Pembiayaan. Di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan dan keuangan pada umumnya, maka garis besar fungsi kredit/pembiayaan adalah : 1.
Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu modal atau uang. Melalui kredit, dana yang mengendap (idle funds) di dalam kas bank akan dimanfaatkan oleh para debitur untuk memperbesar usaha produksi maupun perdagangan.
2.
Meningkatkan daya guna (utility) dari suatu barang. Tanpa adanya bantuan fasilitas kredit dari bank, kemampuan para pengusaha
di
dalam
berproduksi
dan
mendistribusikan
hasil
produksinya masih terbatas. Namun dengan adanya fasilitas kredit, para pengusaha dapat memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi dan pendistribusiannya akan meningkat. Dengan demikian, pemanfaatan atas barang tersebut meningkat pula.
12
3.
Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekening pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro dan sebagainya. Peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang, karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pengertian bank selaku money creator.
4. Menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat. Manusia adalah mahluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan terutama
kemampuan
finansial.
Fasilitas
kredit
yang
diterima
pengusaha dari bank inilah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. 5. Kredit sebagai alat stabilisasi ekonomi, Untuk menekan arus inflasi dan terlebih-lebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Arah kredit harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas
secara
langsung
berpengaruh
terhadap
hajat
hidup
masyarakat. 6. Sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Pengusaha yang memperoleh fasilitas kredit akan berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan keuntungan. Seiring dengan peningkatan produksinya tersebut, orientasi pengusaha tidak hanya untuk memenuhi pasar domestik, juga
merambah pasar ekspor. Dengan demikian, kegairahan
pengusaha untuk melakukan ekspor menjadi meningkat, yang nantinya akan mendatangkan devisa bagi negara. 7. Sebagai alat hubungan ekonomi intemasional. Negara-negara
kaya
atau
yang
kuat
perekonomiannya,
demi
persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada 13
negara-negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat ringan, yaitu bunga relatif murah dan jangka waktu penyelesaiannya yang panjang. Hal ini tercermin melalui bantuan antar negara yang disebut “G to G” (Govemment to Govemment). Hubungan antamegara pemberi dan penerima kredit akan bertambah erat, terutama
yang
menyangkut
hubungan
perekonomian
dan
perdagangan. Pengertian Kredit UMKM Menurut Bank Indonesia (September 2010) Kredit UMKM adalah semua penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelapor dengan Bank dan Pihak Ketiga Bukan Bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan undang-undang tentang UMKM yang berlaku. 1.
Kredit
kepada
Usaha
Mikro
adalah
kredit
dengan
plafond
Rp 0,- sampai dengan Rp 50 juta. 2.
Kredit kepada Usaha Kecil adalah kredit dengan plafond lebih dari Rp 50 juta sampai dengan maksimum Rp 500 juta.
3.
Kredit kepada Usaha Menengah adalah kredit dengan plafond lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 Milyar.
Termasuk dalam kredit UMKM tersebut adalah kredit dengan penjaminan tertentu yaitu kredit/pembiayaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank degan Debitur yang dijamin oleh perusahaan penjamin dengan kriteria tertentu sebagaimana Program Pemerintah mengenai Kredit Usaha Rakyat. 3.
Pengertian UMKM Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan masing-masing institusi adalah sebagai berikut : 1.
Badan Pusat Statistik (BPS), mendefinisikan berdasarkan ukuran ketenagakerjaan. a.
Usaha Mikro
: Usaha yang memperkerjakan 5 orang
termasuk pekerja keluarga yang tidak dibayar.
14
b.
Usaha Kecil
: Usaha yang memperkerjakan 5 sampai 10
orang. c.
Usaha Menengah
: Usaha yang memperkerjakan 20 sampai
99 orang. 2.
Bank Indonesia (BI), mendefinisikan UKM dengan 2 kriteria, yaitu : a.
Kriteria I, berdasarkan aset, omset dan badan hukum : Usaha Mikro
: Usaha yang dilakukan orang miskin
atau hampir miskin, milik keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah dimasuki dan keluar. Usaha Kecil
: Usaha yang memiliki aset hingga
Rp 200 juta diluar tanah dan bangunan dengan omset Rp 1 Milyar. Usaha Menengah
: Usaha yang memiliki aset hingga
Rp 600 juta diluar tanah (industri bukan manufaktur) atau memiliki aset hingga Rp 5 Milyar (industri manufaktur) dengan omset Rp 3 Milyar. b.
Kriteria II, berdasarkan kredit yang diterima : Usaha Mikro
: Usaha yang dapat menerima kredit
sampai dengan Rp 50 juta. Usaha Kecil
: Usaha yang dapat menerima kredit
mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 500 juta. Usaha Menengah
: Usaha yang dapat menerima kredit
mulai dari > Rp 500 juta hingga Rp 5 Milyar. 3.
Menurut Undang – undang No. 20 Tahun 2008, tentang UMKM a.
Usaha Mikro
: Usaha Produktif milik perorangan dan atau
badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak
Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan.
Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta. b.
Usaha Kecil
: Usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan
15
tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 Milyar. c.
Usaha Menengah
: usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 Milyar. Tabel 1. Perbandingan Kriteria UMKM Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Aset (Rupiah)
KRITERIA
Lama
Baru
Lama
Baru
< 50 Jt
< 100 Jt
< 300 Jt
< 200 Jt
50 – 500 Jt
<1M
300 Jt – 2,5 M
200 Jt –
> 500 Jt –
10 M
10 M
1 – 50 M
2,5 – 50 M
Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah
Omset (rupiah)
Sumber : Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 2008-2009
4.
Menurut Bank Dunia a. Usaha Mikro
: Kegiatan usaha yang menggunakan pekerja
hingga 20 orang. b. Usaha Kecil & Menengah adalah perusahaan yang menggunakan tenaga kerja di atas 20 oraang dengan aset di luar tanah dan bangunan hingga US$ 500 ribu. 4.
Kebijakan Bank Indonesia terhadap Pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) Undang-undang (sebagaimana
No.
diamandemen
23/1999 dengan
tentang
Bank
Undang-undang
No.
Indonesia 3/2004),
kebijakan Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan iklim usaha atau sektor riil mengalami perubahan mendasar. Bank Indonesia tidak dapat lagi memberikan KLBI dan pemberian bersifat tidak langsung antara lain melalui regulasi dan fasilitasi dalam peran – peran strategis. Bank Indonesia tidak secara khusus mendesain suatu kebijakan dalam bidang perkreditan secara sektoral. Kebijakan Bank Indonesia lebih diarahkan
16
untuk mendukung pengembangan UMKM, terutama yang berbasis komoditas unggulan. Kebijakan
tersebut
dituangkan
dalam
bentuk
pengaturan
(ketentuan) dan pemberian bantuan teknis (khususnya melalui perbankan) serta kerjasama dengan pemangku kepentingan (Departemen, lembaga donor dan lembaga terkait pemberdayaan UMKM). Di dalam kebijakan lintas
sektoral
tersebut
terdapat
kegiatan-kegiatan
yang
berupaya
mendukung pengembangan sektor UMKM, secara umum Bank Indonesia memberikan sejumlah fasilitas, diantaranya : a.
Data dan Informasi Bisnis Indonesia (DIBI), DIBI menyajikan data dan informasi berbasis Website dan dapat diakses melalui website Bank Indonesia (www.bi.go.id). Informasi yang disajikan dalam DIBI didasarkan atas penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, antara lain data dan informasi mengenai potensi ekonomi daerah, komoditas ekspor potensial serta pola pembiayaan (lending model).
b.
Pola pembiayaan UMKM Bank
Indonesia
melaksanakan
penelitian
mengenai
pola
pembiayaan/lending model berbagai komoditas yang potensial untuk dibiayai oleh bank. c. Pengembangan UMKM melalui Pengembangan Klaster Program yang didesain untuk mengembangkan UMKM melalui model klaster yang teritegrasi dari hulu ke hilir. UMKM akan memperoleh manfaat dari kerjasama dengan usaha menengah maupun usaha besar yang berperan sebagai local champion dalam suatu komunitas usaha sejenis. d. Penelitian tentang Pola Kemitraan. Penelitian ini bertujuan melihat berbagai pola kemitraan antara usaha menengah/usaha besar dengan UMKM dalam rangka meningkatkan potensi akses kredit ke Perbankan. Dalam kemitraan tersebut usaha menengah/besar dapat berperan sebagai pemberi rekomendasi, avalis¸dan juga memberikan cash collateral bagi UMKM yang menjadi mitra dalam hubungan usaha kemitraan. e. Fasilitasi Percepatan dan Pemberdayaan Ekonomi Daerah 17
Program ini dilakukan dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi derah
terutam
sektor
riil
yang
masih
dirasakan
terhambat
perkembangannya. BI melalui jaringan kantor BI bergerak mendukung berbagai program dari dinas/instansi yang dirasakan masih terhambat pembiayaannya oleh perbankan di daerah. Selain itu atas inisiatif Bank Indonesia, juga telah terbentuk lembaga mediator yang menjembatani kepentingan UMKM dan perbankan yaitu Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Salah satu tugas KKMB adalah mempersiapakan UKM agar menjadi lebih feasible dan bankable. Melalui kebijakan Bank Indonesia yang dituangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/44/DPNP tanggal 22 Oktober 2004 perihal Rencana Bisnis Bank Umum, telah diatur khusus terkait penyaluran kredit pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menggambarkan keterlibatan Bank dalam rangka ikut serta mendorong perkembangan yang positif dari sektor UMKM. 5.
Kebijakan Pemerintah terhadap Pembiayaan UMKM Pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung upaya pengembangan sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMKM). Upaya tersebut merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalaha kemiskinan. Beberapa program pemerintah sebagai wujud komitmen dalam pengembangan UMKM antara lain; program revitalisasi pertanian, perikanan dan kehutantan (RPPK) yang merupakan salah satu dari “Triple Track Strategy” dalam rangka pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan daya saing ekonomi nasional. Salah satu instrumen kebijakan dalam mendukung suksesnya RPPK adalah dalam aspek investasi dan pembiayaan. Prioritas – prioritas kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan ini adalah : 1. Fasilitasi pembiyaan investasi dan modal kerja dengan mendorong business plan perbankan. 2. Mengembangkan
dan
memfasilitasi
sistem
pembiayaan
dan
penjaminan kredit bagi petani/nelayan/dan petani hutan. 3. Mengembangkan sistem pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakter PPK,
18
4. Mengembangkan pembiayaan non Bank berikut keterkaitannya dengan perbankan bagi petani, nelayan dan petani hutan. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembiayaan sektor pertanian (Ratnawati 2009), diantaranya adalah melalui APBN dan Non APBN. Dengan instrumen APBN dengan cara : a. Peningkatan akses permodalan melalui kredit (KKP dan KUR). b. Memberikan bantuan penguatan modal kepada petani/klomtan melalui Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). c. Fasilitasi bagi peningkatan usaha/produksi pertanian (subsidi). Sementara
melalui
Non
APBN
adalah
memberlakukan
kewajiban
pembiayaan bagi perbankan dan penerapan Corporate Social Resposibility bagi BUMN. Kredit program/bantuan modal yang telah dikucurkan oleh pemerintah selama 4 dekade terakhir melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang komersial yang lebih mengarah kepada kegiatan kredit yang memiliki link dengan perbankan dan sifatnya eksekuting. Beberapa contoh kredit dengan skim dimaksud adalah KKP-E dan KUR. KUR merupakan kredit untuk UMKM dan Koperasi dengan pola penjaminan pemerintah. Selaku penjamin kredit adalah Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Pada tahap awal program KUR melibatkan 6 (enam) bank yaitu Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin dan Bank Syariah Mandiri dengan fokus penyaluran kredit pada sektor usaha pertanian, perikanan, kelautan, koperasi, kehutanan, perindustrian dan perdagangan (tempo interaktif, 2007). Kebijakan
lain
terhadap
penyaluran
kredit
adalah
bahwa
pemerintah secara tegas mewajibkan agar perbankan menyalurkan kredit pada sektor UMKM minimal 20 persen dari portofolio kredit yang dimiliki.
Peraturan dan perundang-undangan UMKM Kedudukan,
peran
dan
potensi
strategis
UMKM
dalam
pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional
yang
semakin
seimbang,
berkembang,
berkeadilan
telah
19
memperoleh legitimasi yang kuat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. XVI tahun 1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, serta peraturan perundang-undangan lainnya antara lain : 1. Undang-undang No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Secara garis besa, Undang-undang ini mengamanatkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk : a. Menumbuhkan
iklim
usaha,
dengan
menetapkan
peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi : Pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan
berusaha,
promosi
dagang
dan
dukungan
kelembagaan. Bersamaan dengan itu, dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha dimaksud. b. Memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang : Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan desain dan teknologi. c. Menyediakan pembiayaan dan penjaminan, dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. Adapun pembiayaan dan penjaminan tersebut bersumber dari APBN, APBD, penyisihan bagian laba tahunan BUMN yang dialokasikan kepada UMKM serta bersumber dari Usaha Besar Nasional dan bantuan Luar Negeri d. Memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan yang
paling
membutuhkan,
mempercayai,
memperkuat
dan
menguntungkan yang dilaksanakan dengan pola ; Inti-plasma, Subkontrak, Waralaba, Perdagangan umum, Distribusi, Keagenan dan Bentuk-bentuk kemitraan lainnya seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture) dan penyumberluaran (outsourcing). 6.
Hipotesa Bertitik tolak pada permasalahan yang telah dikemukakan maka diajukan hipotesis sebagai berikut :
20
1. Kinerja Bank Pemerintah dalam menyalurkan kredit UMKM belum mencerminkan
kondisi
riil
sesuai
dengan
definisi
UMKM
dan
jenis/penggunaan kredit itu sendiri. 2. Faktor rata-rata suku bunga kredit dan jumlah Non Performing Loan Kredit UMKM Bank Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh secara singnifikan terhadap kinerja Bank penyaluran kredit Bank Pemerintah terhadap sektor UMKM 3. Faktor rata-rata suku bunga kredit dan jumlah Non Performing Loan Kredit UMKM Bank Pemerintah berpengaruh secara parsial terhadap kinerja penyaluran kredit Bank Pemerintah terhadap sektor UMKM.
21
METODOLOGI PENELITIAN 1.
Tujuan Penelitian Penelitian
pada
dasarnya
adalah
kegiatan
penyelidikan,
pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau untuk menguji suatu hipotesis dalam mengembangkan prinsip-prinsip umum. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang adalah untuk menemukan ilmu pengetahuan baru, mengembangkan ilmu pengetahuan yang sudah ada, mencari tahu tentang suatu persoalan yang layak diteliti, memperoleh jawaban tentang suatu persoalan yang ingin diketahuinya dan kemudian mencari solusinya. Jadi pada dasarnya esensi penelitian adalah untuk membuka informasi yang tidak diketahui menjadi diketahui. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan suatu pemikiran yang logis, rasional dan didukung atas suatu fakta. Penelitian itu sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah penelitian dengan menggunakan statistik. Tujuan utama dari kebanyakan penelitian statistik adalah mengadakan prediksi dan ramalan. Berdasarkan prediksi yang didasarkan pada ketentuan statistik maka dapat diwujudkan suatu ramalan dengan probabilitas yang memuaskan apabila ramalan tersebut rata-rata mendekati kenyataan. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memaparkan kinerja riil Bank Pemerintah dalam menyalurkan kredit pada sektor UMKM dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ratarata suku bunga kredit dan jumlah Non Performing Loan (NPL) Kredit UMKM Bank Pemerintah terhadap kinerja Bank Pemerintah dalam menyalurkan kredit UMKM. Metode penelitian ini menjelaskan bagaimana proses penelitian tugas akhir dilaksanakan serta langkah-langkah yang diambil dalam pengumpulan dan pengolahan data. 2.
Tempat dan Waktu Penelitian Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian guna menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan penelitian atau lebih tepatnya mencari data yang diperlukan dengan mengunjungi
22
Kementerian Koperasi dan UMKM dan perpustakaan dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan. 3.
Kerangka Berpikir Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja riil Bank Pemerintah terhadap pembiaayan sektor UMKM dengan cara mengolah data kredit perbankan nasional dari Bank Indonesia untuk selanjutnya diidentifikasi dan dikelompokan kembali berdasarkan jenis penggunaannya sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta dilakukan analisis regressi untuk mengetahui pengaruh rata-rata suku bunga kredit Bank Pemerintah dan jumlah NPL terhadap kinerja penyaluran kredit UMKM. Secara Garis besar dapat dilihat pada gambar di bawah ini : DATA OUTSTANDING KREDIT PERBANKAN NASIONAL (BANK INDONESIA)
PENGOLAHAN DATA
OUTS KREDIT BANK NON PEMERITAH
OUTS KREDIT BANK PEMERINTAH
KREDIT USAHA BESAR
KREDIT UMKM
PENGELOMPOKKAN PER JENIS KREDIT
PRODUKTIF
INVESTASI
KONSUMTIF
EVALUASI KINERJA RIIL
DEFINISI BERDASARKAN UU NO. 20 TH 2008 TENTANG UMKM
ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA &NPL
HASIL EVALUASI & ANALISIS
Gambar 2. Gambaran kerangka berpikir dalam pelaksanaan penelitian
23
4.
Metode Pengumpulan Data Metode yang digunakan dalam penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir ini sepenuhnya menggunakan data sekunder. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka yang dilakukan dengan cara pengumpulan pustaka secara menyeluruh yang relevan dengan tema penelitian. Sedangkan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar merupakan data Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah (SEKDA), Statistik Perbankan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia (website Bank Indonesia, www.bi.go.id dan Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kementerian Koperasi dan UMKM, berupa: a.
Laporan perkembangan baki debet kredit perbankan nasional.
b.
Laporan perkembangan baki debet kredit UMKM perbankan nasional.
c.
Laporan perkembangan baki debet kredit Bank Pemerintah
d.
Laporan perkembangan baki debet kredit UMKM Bank Pemerintah
e.
Laproran Perkembangan Market Share kredit UMKM nasional
f.
Perkembangan Market Share kredit UMKM Bank Pemerintah
g.
Rata-rata tingkat suku bunga kredit Bank Pemerintah 2 (dua) tahun terakhri
h.
Jumlah NPL Kredit UMKM Bank Pemerintah selama 2 (dua) tahun terakhir.
i.
Kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia berkaitan dengan UMKM. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan tugas akhir ini tidak
menggunakan pendekatan kebijakan masing – masing manajemen Bank Pemerintah dikarenakan data dan informasi yang dapat diperoleh sangat terbatas. Oleh karena itu untuk mencapai sasaran dalam penulisan tugas akhir ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana data yang diperoleh dapat lebih mudah diformulasikan kedalam bentuk perhitungan matematis, sehingga dapat diolah dan dianalisis.
24
5.
Metode Analisis Data a.
Dalam penelitian ini, penulis akan memaparkan secara quantitatif perkembangan kredit UMKM yang disalurkan oleh Bank Pemerintah dan sajikan dalam formulasi matematis berupa chart (grafik histogram, pie dsb) antara lain : 1. Perkembangan kredit UMKM Bank Pemerintah selama 5 (lima) tahun terakhir versi Laporan Bank Indonesia versus hasil penelitian. 2. % share kredit UMKM Bank Pemerintah selama 5 tahun terakhir versi Laporan Bank Indonesia versus hasil penelitan.
b.
Menguji hubungan antara rata-rata suku bunga kredit dan jumlan Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM Bank Pemerintah terhadap kinerja Bank Pemerintah dalam menyalurkan kredit pada sektor UMKM menggunakan metode Regresi Linear Berganda. Metode Regresi Linier Berganda Teknik regresi linier berganda sebenarnya dipakai guna menggambarkan suatu variabel dependen dihubungkan dengan 2 (dua) atau lebih variabel independen dimana besar kecilnya pengaruh X tehadap Y diukur dengan koefisien regresi. Analisis regresi linier berganda sebenarnya didasarkan pada 3 (tiga) asumsi yaitu : 1.
Distribusi
probabilitas
serangkaian variabel
bersyarat
variabel
dependen
bagi
independen mengikuti pola normal atau
kurang lebih normal. 2.
Distribusi bersyarat variabel dependen bagi setiap kombinasi variabel independen memiliki varians yang sama.
3.
Nilai-nilai variabel dependen harus independen satu dengan lainnya.
Dalam penelitian ini digunakan 1 (satu) variabel dependen dan 2 variabel independen, maka model linier hubungan variabel-variabel secara berganda dapat dinyatakan dalam : Y = b + β1X1 + β2X2
25
Dimana : Y
= variabel dependen
X1, dan X2,
= variabel independen
β1 dan β2,
= koefisien regresi sering disebut slope coefficient
b
= intercept coefficient atau perpotongan antara sumbu tegak Y dan garis fungsi linear nilai Y.
Persamaan
normal
guna
mencari
koefisien
diatas
dengan
menggunakan metode kuadrat minimum dapat diberikan sebagai berikut : 1.
Y = na + β1 X1 + β2 X2
2.
YX1 = a X1+ β1 X1X1+ β2 X1X2
3.
YX2 = a X2+ β1 X2X1+ β2 X2X2
Jika persamaan diatas disederhanakan maka : X1 = X1 – X1 X2 = X2 – X2 Y=Y–Y Dan persamaannya menjadi :
6.
Y
= β1X1 + β2X2
a
= Y – β1 X1 – β2 X2
Alat Analisis Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel dengan program aplikasi analisis statistik (built in software).
26
HASIL DAN PEMBAHASAN
1.
Evaluasi
Kinerja
Kredit
UMKM
Bank
Pemerintah
(Data
Bank
Indonesia) Perkembangan
dunia
perbankan
di
Indonesia
mengalami
kemajuan yang sangat pesat. Kinerja bisnis perbankan bertumbuh signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tingkat persaingan semakin ketat dimana dunia perbankan nasional semakin agressif mengembangkan bisnis dalam upaya untuk meningkatkan aset dan return yang tinggi. Perbankan secara agressif melakukan penghimpunan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kepada masyakat. Penyaluran kredit masih menjadi salah satu “Core Business” bank karena return yang diperoleh memberikan kontribusi terbesar dalam perolehan laba. Berbagai langkah strategis dilakukan oleh perbankan dalam upaya meningkatkan kinerja bisnis, mulai dari re-organisasi, reformasi organisasi dan bisnis (new
business
model),
penambahan
jaringan
kantor
maupun
pengembangan produk – produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam hal ini nasabah. Disamping itu, stabil dan kondusifnya kondisi perekonomian yang ditunjukkan oleh nilai kurs dan tingkat inflasi telah mendorong peningkatan penyaluran kredit. Kondisi ekonomi makro yang semakin baik berimplikasi pada semakin baiknya iklim usaha di berbagai sektor ekonomi yang tentu saja berperan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat dan daya beli. Seiring dengan hal tersebut, perbankan semakin memberikan ruang bagi masyarakat luas untuk dapat diakses dengan mudah terutama dalam memberikan fasilitas pinjaman bagi masyarakat umum baik itu untuk kebutuhan perorangan maupun perusahaan. Perkembangan kinerja penyaluran kredit perbankan dapat dilihat pada tabel. 2, tabel. 3 dan tabel. 4 :
27
Tabel 2. Perkembangan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama 5 tahun terakhir (Rp Juta)
KATEGORI BANK
2006
Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Grand Total
2007
2008
2009
Sep-10
336.334.155 320.413.962 120.144.014 17.455.145
417.792.226 423.233.812 142.948.171 21.263.261
556.536.000 542.316.975 190.205.844 26.391.849
656.551.035 590.184.832 172.145.443 29.132.567
735.690.970 694.883.352 206.876.515 34.010.145
794.347.276
1.005.237.470
1.315.450.668
1.448.013.877
1.671.460.982
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Tabel 3. Perkembangan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama selama 5 tahun terakhir (Rp Juta)
JENIS KREDIT
2006
2007
2008
2009
Sep-10
Modal Kerja Investasi
413.744.435 149.225.694
529.615.809 185.267.278
681.791.597 256.517.252
701.745.665 297.735.583
817.075.661 330.439.240
Konsumsi
231.377.148
290.354.383
377.141.819
448.532.629
523.946.081
794.347.276
1.005.237.470
1.315.450.668
1.448.013.877
1.671.460.982
Grand Total
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Tabel 4. Perkembangan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama selama 5 tahun terakhir (Rp Juta)
SEKTOR EKONOMI
Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Konstruksi Lain-lain Listrik, Gas dan Air Pengangkutan Perdagangan Perindustrian Pertambangan Pertanian Grand Total
2006
2007
2008
2009
Sep-10
78.136.639 11.709.984 32.471.321 236.607.431 7.027.664 26.289.263 166.151.229 178.364.796 13.705.282 43.883.667
108.886.495 13.561.631 43.356.385 295.945.378 7.446.181 36.420.362 217.929.538 200.251.051 25.007.195 56.433.253
152.285.111 15.287.431 57.676.414 384.559.613 18.089.703 61.806.170 263.249.594 265.452.598 30.561.290 66.482.744
151.824.783 16.655.012 63.211.324 456.320.105 23.806.645 72.787.890 305.702.321 240.389.154 41.568.506 75.748.137
162.804.127 46.369.121 63.612.773 580.818.503 27.974.513 74.219.799 325.235.164 254.136.587 52.868.468 83.421.927
794.347.276
1.005.237.470
1.315.450.668
1.448.013.877
1.671.460.982
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Tabel di atas menggambarkan bahwa kinerja penyaluran kredit perbankan nasional mengalami trend pertumbuhan yang cukup signifikan selama 5 (lima) tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 29%. Berdasarkan kategori bank, Bank Pemerintah berada di urutan pertama
28
sebagai bank yang memberikan kontribusi tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir dalam menyalurkan kredit yaitu sebesar Rp 735,6 Trilyun. Secara berurutan Bank Swasta Nasional berada di posisi ke-2 sebesar Rp 694,8 Trilyun , Bank Asing dan Campuran berada di posisi ke-3 sebesar Rp 206,8 Trilyun dan Bank Pekreditan Rakyat di posisi ke-4 yaitu sebesar Rp 34 Trilyun dengan trend sebagaimana gambar. 3 di bawah ini. 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 2006
2007
2008
2009
Sep-10
Bank Pemerintah
Bank Swasta Nasional
Bank Asing dan Bank Campuran
Bank Perkreditan Rakyat
Gambar 3. Trend Pertumbuhan Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama selama 5 tahun terakhir Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Berdasarkan jenis kredit, Kredit Modal Kerja merupakan komposisi terbesar kredit yang disalurkan oleh perbankan nasional yaitu sebesar Rp 817 T, Kredit Konsumsi sebesar Rp 300 T dan Kredit Konsumsi sebesar Rp 524 T, sebagaimana terlihat pada gambar.4 di bawah ini : Sep-10
817,075,661
2009
701,745,665
2008
681,791,597
330,439,240 297,735,583
448,532,629
Modal Kerja 256,517,252
2007 2006 2005
529,615,809
185,267,278
413,744,435
149,225,694
352,705,949
523,946,081
377,141,819 290,354,383
Investasi Konsumsi
231,377,148 211,556,967
132,637,492
Gambar 4. Komposisi Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama 5 tahun terakhir
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah 29
Ditinjau dari sektor ekonomi, sektor Lain-lain merupakan sektor dengan konsentrasi penyerapan kredit tertinggi yang disalurkan oleh perbankan nasional, selanjutnya sektor perdagangan merupakan sektor ekonomi kedua tertinggi yang menyerap kredit perbankan nasional dan secara berurutan sektor lainnya yang cukup tinggi adalah sektor perindustrian, Jasa Dunia Usaha, Pertanian, Pengangkutan, Konstruksi, Pertambangan, Jasa Sosial Masyarakat serta Listrik, Gas dan Air, sebagaimana dapat dilihat pada gambar.5. 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000
Sep-10
1.000.000.000
2009
500.000.000
2008
-
2007
2006
Gambar 5. Baki Debet Kredit Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama 5 tahun terakhir
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Dari total penyaluran kredit perbankan nasional di atas, porsi kredit yang telah disalurkan kepada sektor UMKM sampai dengan September 2010 tergambar pada tabel. 5, tabel. 6 dan tabel. 7 : Tabel 5. Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama selama 5 tahun terakhir (Rp juta)
KATEGORI BANK
Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Grand Total
2006
2007
2008
2009
Sep-10
189.543.111 190.556.228 12.722.392 11.515.081
236.214.293 232.244.082 14.225.766 13.526.431
312.871.534 282.579.625 21.857.823 25.188.944
384.353.385 312.618.587 20.222.728 18.053.830
447.948.700 394.036.406 66.772.482 20.550.242
404.336.812
496.210.572
642.497.926
735.248.530
929.307.830
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
30
Tabel 6. Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama selama 5 tahun terakhir. (Rp juta)
JENIS KREDIT
2006
2007
2008
2009
Sep-10
Modal Kerja Investasi
161.628.019 35.777.926
194.114.931 42.686.785
246.115.330 53.767.178
272.839.478 62.560.229
345.073.094 81.030.545
Konsumsi
206.930.867
259.408.856
342.615.417
399.848.823
503.204.191
404.336.812
496.210.572
642.497.926
735.248.530
929.307.830
Grand Total
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Tabel 7. Perkembangan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama selama 5 tahun terakhir (Rp juta) SEKTOR EKONOMI
Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Konstruksi Lain-lain Listrik, Gas dan Air Pengangkutan Perdagangan Perindustrian Pertambangan Pertanian Grand Total
2006
2007
2008
2009
Sep-10
23.521.262 5.942.638 9.851.225 208.602.108 219.179 6.228.772 107.607.956 26.811.604 965.196 14.586.873
29.927.624 6.554.676 12.926.105 261.193.077 252.448 6.683.245 129.909.913 30.850.286 1.144.580 16.768.617
42.022.352 7.526.709 16.724.669 345.753.017 446.045 8.190.433 162.785.958 36.750.371 1.461.266 20.837.107
43.813.982 8.695.154 18.818.613 401.957.601 656.264 8.876.865 190.306.482 36.775.342 1.560.458 23.787.770
54.458.313 29.071.282 21.737.327 534.786.961 857.246 12.033.060 197.513.201 53.457.049 6.194.198 19.199.193
404.336.812
496.210.572
642.497.926
735.248.530
929.307.830
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Total kredit UMKM yang telah disalurkan kepada sektor UMKM sampai dengan bulan September 2010 adalah sebesar Rp 929, 3 T. Selama 5 (lima) tahun terakhir kinerja penyaluran kredit UMKM perbankan nasional juga menunjukkan trend pertumbuhan yang cukup signifikan dengan
rata-rata
pertumbuhan
sebesar
21,3%.
Bank
Pemerintah
memberikan kontribusi tertinggi dalam menyalurkan kredit di sektor UMKM yaitu sebesar Rp 447,9 Trilyun, diikuti oleh Bank Swasta Nasional sebesar Rp 394 Trilyun, Bank Asing dan Campuran sebesar Rp 66,7 Trilyun dan Bank BPR sebesar
Rp 20,5 Trilyun. Trend pertumbuhan kredit
sebagaimana gambar. 6.
31
500.000.000 450.000.000
400.000.000 Bank Pemerintah
350.000.000 300.000.000
Bank Swasta Nasional
250.000.000 200.000.000
Bank Asing dan Bank Campuran
150.000.000 100.000.000
Bank Perkreditan Rakyat
50.000.000 -
Gambar 6. Trend Pertumbuhan Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Kategori Bank selama selama 5 tahun terakhir
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Berdasarkan jenis kredit, Kredit Konsumsi mendominasi komposisi kredit jenis UMKM yang disalurkan oleh perbankan nasional yaitu rata-rata 53% selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat pada grafik gambar. 7 di bawah ini :
Sep-10
37%
9%
54%
2009
37%
9%
54%
2008
38%
8%
53%
Modal Kerja Investasi
2007
39%
9%
52%
2006
40%
9%
51%
0%
20%
40%
60%
80%
Konsumsi
100%
120%
Gambar 7. Komposisi Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Jenis Kredit selama 5 tahun terakhir
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Bila dilihat dari konsentrasi serapan kredit UMKM berdasarkan sektor ekonomi, kredit UMKM tertinggi disalurkan oleh Perbankan Nasional 32
pada sektor lain-lain sama halnya dengan konsentrasi total penyaluran kredit perbankan nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 8. Hal ini mengindikasikan bahwa penggolongan sektor ekonomi untuk kredit konsumsi lebih dominan dikelompokkan pada “sektor lain-lain” (gambar. 8). 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000
Sep-10
1.000.000.000
2009
500.000.000
2008 2007
-
2006
2005
Gambar 8. Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional berdasarkan Sektor Ekonomi selama 5 tahun terakhir
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Tabel 8. Prosentase Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional terhadap Total Baki Debet Kredit Perbankan Nasional (Rp juta)
KREDIT
2006
2007
TOTAL BAKI DEBET KREDIT UMKM TOTAL BAKI DEBET KREDIT
404.336.812 496.210.572 794.347.276 1.005.237.470 % Share Baki Debet Kredit UMKM 50.90% 49.36% Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
2008
2009
Sep-10
rata-rata
642.497.926 735.248.530 929.307.830 641.520.334 1.315.450.668 1.448.013.877 1.671.460.982 1.246.902.055 51.45% 48.84% 50.78% 55.60%
Tabel 9. % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah terhadap Total Baki Debet Kredit UMKM Perbankan Nasional dan Total Baki Debet Kredit Perbankan Nasional (Rp juta) KREDIT
KREDIT UMKM Bank Pemerintah Total Baki Debet Kredit UMKM Total Baki Debet Kredit Perbankan Nasional % Share UMKM Bank Pemerintah thd Total Baki Debet Kredit UMKM % Share UMKM Bank Pemerintah thd Total Baki Debet Kredit Perbankan Nasional
2006
2007
2008
2009
Sep-10
rata-rata
189.543.111 236.214.293 312.871.534 384.353.385 447.948.700 314.186.205 404.336.812 496.210.572 642.497.926 735.248.530 929.307.830 641.520.334 794.347.276 1.005.237.470 1.315.450.668 1.448.013.877 1.671.460.982 1.246.902.055 47%
48%
49%
52%
48%
49%
24%
23%
24%
27%
27%
25%
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah 33
Tabel. 8 dan Tabel.9 mengggambarkan bahwa, share baki debet kredit UMKM terhadap total baki debet perbankan nasional mengalami trend pertumbuhan meskipun tidak signifikan setiap tahunnya dengan ratarata prosentase share selama 5 (lima) tahun terakhir mencapai 51,45%. Dari total baki debet kredit UMKM perbankan nasional, Bank pemerintah menguasai pangsa kredit UMKM sebesar Rp 447,8 T atau sebesar 48%. Bila dibandingkan dengan total baki kredit perbankan nasional, prosentase share kredit UMKM Bank Pemerintah sampai dengan akhir September 2010 mencapai 27% rata-rata % share selama 5 (lima) tahun terkahir masing-masing sebesar 49% dan 25%. 2.
Hasil Penelitian Kinerja Kredit UMKM Pada tabel. 8 telah dipaparkan bahwa berdasarkan data Bank Indonesia, kinerja penyaluran kredit perbankan nasional pada sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan sebagaimana Gambar. 9, Gambar 10 dan Gambar. 11 :
Gambar 9. % Share Kredit UMKM thd total baki debet kredit Perbankan Nasional Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
34
Gambar 10. % Share Kredit UMKM perbankan nasional thd total baki debet kredit Perbankan Nasional Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
Gambar 11. % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah thd total baki debet kredit UMKM Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa porsi baki debet kredit UMKM perbankan nasional telah mencapai 56% dibandingkan total baki kredit perbankan nasional, sedangkan porsi baki kredit UMKM Bank Pemerintah mencapai 27% dari total baki kredit perbankan nasional serta
35
telah mencapai 48% dari total baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional. Bila diteliti lebih lanjut bahwa dari total porsi kredit UMKM tersebut, kredit konsumsi mendominasi komposisi kredit UMKM yaitu masing-masing sebesar 54% dari total baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional dan 60% dari total baki debet kredit UMKM Bank Pemerintah, lebih besar dari prosentase porsi Kredit Modal Kerja (37% baki debet kredit perbankan nasional dan 35% dari baki debet kredit UMKM perbankan nasional) dan porsi kredit Investasi (9% dari baki debet kredit perbankan nasional dan 5% dari baki debet kredit UMKM perbankan nasional) sebagaimana dapat dilihat pada gambar. 12 . 100% 90%
31%
80%
54%
70% 60%
60%
20%
50%
Konsumsi
9%
40% 30%
49%
20%
5%
37%
Investasi Modal Kerja
35%
10% 0% Baki Debet Kredit Baki Debet Kredit Baki Debet Kredit Perbankan UMKM Perbankan UMKM Bank Nasional Nasional Pemerintah
Gambar 12. Komposisi baki debet kredit UMKM Perbankan baki debet kredit UMKM Bank Pemerintah (september 2010)
Nasional dan
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Kondisi tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya mengingat : 1.
Berdasarkan penggunaannya, kredit konsumsi adalah kredit untuk keperluan barang-barang konsumsi yang diperlukan debitur.
2.
Kredit UMKM adalah kredit untuk keperluan usaha baik kredit untuk tambahan modal (Kredit Modal Kerja) maupun untuk pembelian aktiva tetap (Kredit Investasi) antara lain mesin, lahan untuk usaha, bangunan untuk menunjang usaha dan kemampuan membayar kembali debitur diukur dari laba aktivitas usaha.
3.
Pengelompokan kredit UMKM dalam laporan Bank Indonesia masih mengacu
kepada
segmentasi
kredit
dimana
kredit
UMKM 36
dikelompokkan berdasarkan maksimum kredit yang diberikan (Kredit Mikro maks Rp 50 juta, Kredit Kredit yang diberikah > Rp 50 juta, < Rp 500 juta dan Kredit Menengah > Rp 500 juta, < Rp 5 Milyar) tanpa mempertimbangkan penggunaannya. Disampain itu, beberapa hal yang menjadi pertimbangan Bank dalam menyalurkan kredit konsumsi dengan porsi yang lebih besar adalah : 1. Penyaluran Kredit Konsumsi merupakan salah satu alternatif dan upaya Bank Pemerintah dalam menyebarkan risiko kredit dimana daya beli masyarakat yang semakin tinggi menstimulus tingkat konsumsi masyarakat. 2. Kredit Konsumsi memiliki tingkat risiko yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kredit UMKM yang bersifat produktif (Modal Kerja dan Investasi), karena : a. Maksimum kredit yang diberikan mengacu pada nilai agunan atau colateral yang diberikan dengan memperhitungkan repayment capacity debitur melalui penghasilan tetap yang diterima setiap bulannya. b. Sistem angsuran yang diberlakukan oleh bank sistem Aplofend (Angsuran Bunga + Pokok). c. Untuk yang tidak memiliki agunan berupa harta tetap dapat berupa dokumen berharga lainnya seperti (SK, Jamsostek dan lainnya yang sejenis)
dengan
sistem
pembayaran
melalui
payroll
atau
(autodebet). 3. Track record penyaluran kredit konsumsi / konsumer selama beberapa tahun terkahir dinilai cukup baik dan menjanjikan dengan tingkat NPL yang masih rendah (< 5%). Indikasi lain yang menyebabkan tingginya porsi penyaluran pada jenis kredit konsumsi adalah pengalihan skim kredit atau penggunaan produk kredit konsumtif namun dalam implementasinya, kredit tersebut digunakan untuk modal usaha (produktif). Hal ini dapat disebabkan antara lain : 1. Pengalihan skim kredit produktif ke skim konsumtif lebih kepada subjektifitas petugas kredit dimana pertimbangan risiko yang lebih rendah menjadi faktor utama untuk mengalihkan skim dimaksud dimana
37
kredit konsumtif menggunakan pola angsuran pokok dan bunga (aplofend). 2. Proses penyaluran kredit konsumtif lebih sederhana dibandingkan dengan proses penyaluran pada kredit Produktif (Modal Kerja dan Investasi) yaitu dengan sistem scoring komputerisasi disamping percepatan layanan (service level) kepada nasabah menjadi salah satu pertimbangan utama. 3. Kurangnya varian/derivatif produk kredit yang dimiliki oleh Bank Pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan bidang usaha debitur (sebelum munculnya kredit KUR dan kredit program lainnya), sehingga untuk
sementara
maupun
permanen,
nasabah/debitur
diberikan
pinjaman dalam bentuk skim kredit konsumsi. Berdasarkan kondisi di atas, “Kredit Konsumsi” idealnya tidak digolongkan sebagai jenis Kredit UMKM. Dengan demikian, Performance riil Bank Pemerintah terhadap pembiayaan sektor UMKM tanpa “Kredit Konsumsi” dapat digambarkan pada Tabel. 10 dan Tabel. 11, yaitu : Tabel 10. Total Baki Debet Kredit UMKM excl. Kredit Konsumsi selama 5 (lima) tahun terkahir (Rp Juta) KATEGOR BANK
Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Grand Total
2006
2007
2008
2009
Sep-10
81.697.156
98.583.375
129.361.170
159.640.683
179.142.026
106.726.573
127.589.333
148.010.112
160.014.722
200.952.501
2.568.151
3.575.828
7.916.490
6.644.502
35.776.981
6.414.065
7.053.180
14.594.736
9.099.801
10.232.131
197.405.945
236.801.716
299.882.508
335.399.708
426.103.639
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Tabel 11. % Share Kredit UMKM excl. Kredit Konsumsi posisi bulan September 2010 terhadap baki debet per kategori bank (Rp Juta) KATEGORI BANK
Bank Pemerintah Bank Swasta Nasional Bank Asing dan Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Grand Total
Baki Debet UMKM (Sept 2010)
Baki Debet Kredit Perbankan Nasional (Sept 2010)
179.142.026 200.952.501 35.776.981 10.232.131
735.690.970 694.883.352 206.876.515 34.010.145
426.103.639
1.671.460.982
% Porsi Kredit UMKM thd Masing2 Baki Debet
24% 29% 17% 30% 100%
Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
38
Gambar 13. % Share Kredit UMKM excl. Kredit Konsumsi thd total baki debet kredit Perbankan Nasional Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
Gambar 14. % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah excl. Kredit Konsumsi thd total baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
39
Gambar 15. % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah excl. Kredit Konsumsi thd total baki debet kredit UMKM Perbankan Nasional Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
Bank Asing dan Bank Campuran ;
2%
Bank Perkreditan Rakyat ; 1% Bank Pemerintah;
11%
Bank Swasta Nasional;
12%
Gambar 16. % Share Kredit UMKM Bank Pemerintah dan Non Pemerintah thd total baki debet kredit Perbankan Nasional Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah
40
Bank Perkreditan Rakyat 30%
Bank Pemerintah 24%
Bank Asing dan Bank Campuran 17%
Bank Swasta Nasional 29%
Gambar 17. % % Porsi Kredit UMKM Perbankan Nasional thd masing-masing baki debet kredit Sumber : Data Bank Indonesia yang diolah Dari Gambar. 13, Gambar. 14, Gambar. 15, Gambar. 16 dan Gambar. 17 di atas dapat dijelaskan kondisi baki debet kredit UMKM sebagai berikut : 1. Porsi baki debet kredit UMKM perbankan nasional hanya mencapai 25% dari total baki debet kredit Perbankan Nasional. 2. Porsi baki kredit UMKM Bank Pemerintah mencapai 42% dari total baki debet kredit UMKM perbankan nasional, sedangkan 3. Porsi kredit UMKM Bank Pemerintah hanya mencapai 11% dari total kredit perbankan nasional. 4. Dibandingkan
dengan
Bank
Lainnya
(Non
Pemerintah),
pada
kenyataan porsi pembiayaan UMKM Bank Swasta Nasional lebih tinggi dari Bank Pemerintah yaitu sebesar 12% dari total baki debet kredit perbankan nasional. 5. Bila dibandingkan dengan masing-masing baki debet kredit per kategori Bank, porsi kredit UMKM tertinggi yang disalurkan oleh bank secara berurutan yaitu BPR sebesar 30% dari total baki debet kredit BPR, Bank Swasta Nasional sebesar 29%, Bank Pemerintah sebesar 24% dan Bank Asing Campuran sebesar 17%.
41
3.
Perspektif Kredit Konsumsi sebagai Kredit Non UMKM Beberapa dasar pertimbangan mengapa Kredit Konsumsti tidak digolongkan sebagai kredit UMKM adalah sebagai berikut : a.
Mengacu Undang-undang No. 20 tahun 2008, tentang UMKM Berdasarkan undang-undang dimaksud disebutkan bahwa baik Kredit Mikro, Kredit Kecil dan Kredit Menengah secara tegas didefinisikan sebagai “usaha produktif” milik perorangan maupun badang usaha dengan kekayaan dan omzet penjualan yang diatur dengan jumlah tertentu sesuai kriterianya.
b.
Mengacu pada definisi UMKM Bank Indonesia sendiri. Berdasarkan definisi Bank Indonesia bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah adalah “usaha” yang dapat menerima kredit sesuai
dengan
jumlah/besaran
yang
ditetapkan
berdasarkan
kriterianya. Yang perlu digarisbawahi adalah yang dapat menerima kredit dalam definisi Bank Indonesia ini adalah “aktivitas usaha” (baik orang perorangan maupuan badan usaha) bukan “orang/perorangan” yang tidak memiliki aktivitas usaha (bekerja sebagai pegawai atau dipekerjakan). Dalam
konteks
ini,
perlu
perlu
dilakukan
sinkronisasi
untuk
menghindari “dispute” dalam mendefinisikan dan mengelompokkan kredit UMKM. Kredit Mikro, Kredit Kecil dan Kredit Menengah yang didefinisikan sebagai “kredit dengan maksimal atau lebih besar/kecil sama dengan” sesuai dengan jumlahnya seyogyanya selaras dengan pengertian/definisi UMKM yang dijabarkan baik oleh Bank Indonesia itu sendiri maupuan Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. c.
Berdasarkan penggunaannya Kredit Konsumsi yang diberikan oleh Perbankan adalah kredit yang digunakan untuk keperluan barang konsumtif antara lain ; pembelian rumah, pembelian kendaraan dan barang lainnya yang bersifat tidak produktif atau tidak digunakan untuk modal usaha/investasi untuk menunjang kegiatan usaha serta kredit untuk penggunaan lainnya seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan lainnya yang sejenis.
42
Disamping itu penerima kredit konsumsi belum tentu merupakan pelaku UMKM (bisa Pegawai negeri atau swasta). d.
Kredit pada sektor UMKM adalah kredit yang diberikan untuk modal usaha yang dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor tersebut. Artinya terdapat perputaran ataupun aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh profit dari aktivitas usaha yang dibiayai. Berbeda dengan kredit konsumsi, dimana pembiayaan digunakan untuk membeli produk hasil usaha besar (misal kendaraan) sehingga tidak memberikan dampak langsung terhadap UMKM.
4.
Hasil pengujian terhadap variabel yang mempengaruhi kinerja Bank Pemerintah dalam Menyalurkan Kredit UMKM Berdasarkan hasil analisis regresi berganda (multiple regression) menunjukkan adanya hubungan dan variasi arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel independen. Pengaruh dan arah hubungan tersebut dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 12. Pengaruh variabel bebas (X) X) secara bersama-sama dan Parsial terhadap Variabel terikat (Y)
Arah Pengaruh
Uji teori terhadap variabel bebas
(Constant)
Koefisien regresi 0,00000953
X1 % rata-rata suku bunga
0,003028005
Positif
Berpengaruh
X2 % NPL
0,816885187
Positif
Berpengaruh
-
0.64957279
berpengaruh
Variabel bebas
R2 (Determinasi) Sumber : data yang diolah
Variabel “rata-rata suku bunga kredit Bank Pemerintah” dan “jumlah NPL” menunjukkan pengaruh positif terhadap kinerja Kredit UMKM Bank Pemerintah. Dari hasil analisis tersebut maka disusun persamaan regresi sebagai berikut : Y = 0,00000953+ 0,03020805X1 + 0,816885187X2 Dari hasil persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : a)
Nilai koefisien regresi rata-rata suku bunga (X1) = 0,03020805, mengandung tanda (+) yang berarti bahwa jika variabel lainnya tidak
43
berubah, maka perubahan variabel jumlah rata-rata suku bunga kredit Bank Pemerintah (X1) 1% memberikan pengaruh yang searah sebesar 0,03020805 % terhadap kinerja penyaluran kredit UMKM Bank Pemerintah. b)
Nilai koefisien regresi jumlah NPL (X2) = 0,816885187, mengandung tanda (+) yang berarti bahwa jika variabel lainnya tidak berubah, maka perubahan variabel jumlah NPL kredit UMKM Bank Pemerintah (X2) 1% memberikan pengaruh yang searah sebesar 0,03020805 % terhadap kinerja penyaluran kredit UMKM Bank Pemerintah.
5.
Pengujian terhadap Hipotesis Penelitian Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebanyak dua hipotesis adapun alat analisis yang diajukan adalah hipotesis pertama dengan uji F (secara bersama-sama) dan hipotesis uji t (secara parsial). Adapun pembuktian terhadap hipotesis yang diajukan dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 13. Pengujian hipotesis pengaruh variabel jumlah X1 dan X2 terhadap variavel Y Variabel Independen
F-hitung
F-tabel
Pengujian 0,00001653 bersama0,050 0 sama Pengujian secara parsial Rata-rata Suku Bunga Kredit (X1) NPL Kredit UMKM (X2) Sumber : Data yang diolah
a.
Kesimpulan
t-hitung
t-tabel
Sig.
-
-
0,00000953
Signifikan
0,00000953 0,00000953
signifikan Tdk signifikan
0,00302 0,8168
Uji Simultan Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F-hitung sebesar 0,000016530 sedangkan nilai F-tabel pada
= 0.05 dan df = 9 Adalah
sebesar 4.76 sehingga F-hitung lebih kecil dari pada F-tabel (0,000016530 < 4.76). Sehingga Ho diterima dan tolak H1 yang berarti bahwa ratarata suku bunga kredit Bank Pemerintah dan jumlah NPL kredit UMKM Bank Pemerintah tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja kredit UMKM yang disalurkan oleh Bank Pemerintah.
44
b.
Uji Parsial Pengujian secara parsial dengan menggunakan uji t bertujuan menentukan variabel mana dari variabel independen rata-rata suku bunga kredit Bank Pemerintah (X1) dan jumlah NPL Kredit UMKM Bank Pemerintah (X2) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen Kinerja Kredit UMKM Bank Pemerintah (Y). berdasarkan hasil pengujian pada tabel. 13 sebelumnya, menunjukkan bahwa jumlah rata-rata suku bunga kredit Bank Pemerintah (X1), berpengaruh
signifikan
terhadap
Kinerja
Kredit
UMKM
Bank
Pemerintah, sedangkan jumlah NPL kredit UMKM Bank Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja kredit UMKM Bank Pemerintah. Hal ini dapat dilihat bahwa nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel pada tingkat signifikan
= 0.05, sehingga Ho diterima dan H1 ditolak.
45
KESIMPULAN DAN SARAN
1.
Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada
bab sebelumnya,
maka selanjutnya
dapat
ditarik
beberapa
kesimpulan sebagai berikut : 1.
Kinerja Pembiayaan Bank Pemerintah pada sektor UMKM masih belum optimal dan belum memberikan kontribusi dan peranan yang signifikan terhadap upaya pengembangan UMKM melalui bantuan permodalan, karena : a.
Penyaluran kredit Bank Pemerintah pada sektor UMKM baru mencapai 11% dari total kredit Perbankan Nasional meskipun telah cukup mendominasi sebesar 42% dari total baki debet kredit UMKM yang disalurkan oleh Perbankan Nasional.
b.
Dibandingkan dengan Bank Lainnya (Non Pemerintah), porsi pembiayaan kredit UMKM Bank Pemerintah (11%) masih rendah dibandingkan dengan Bank Swasta Nasional yang mencapai 12% dari total baki debet kredit Perbankan Nasional
c.
Ditinjau dari total baki debet kredit per masing-masing kategori Bank, Bank Pemerintah berada diurutan ketiga yaitu dengan porsi sebesar
24%
dari total baki debet kreditnya lebih kecil
dibandingkan dengan BPR sebesar 30% dan Bank Swasta Nasional sebesar 29%. Masih
rendahnya
porsi
pembiayaan
sektor
UMKM
akan
mempengaruhi keberlangsungan pertumbuhan UMKM (sustainability growth) dimana tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor ini pada tahun 2009 mencapai 97,30% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. 2.
Data/laporan performance/kinerja yang disajikan oleh Bank Indonesia belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan definisi UMKM sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, definisi UMKM menurut Bank Indonesia dan 46
menurut penggunaannya yang dapat memberikan dampak secara langsung terhadap perkembangan UMKM. Penyajian data yang tidak riil tersebut dapat menimbulkan implikasi negatif terhadap penetapan kebijakan terutama kebijakan pembiayaan UMKM di masa yang akan datang. 3.
Berdasarkan hasil analisis regresi liner berganda diketahui sebagai berikut : a.
Melalui uji F pada tingkat signifikasi 95% (
= 0.05) menunjukkan
bahwa faktor rata-rata suku bunga kredit Bank Pemerintah dan jumlah NPL Kredit UMKM Bank Pemerintah (variable independen) tidak secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Kinerja Bank Pemerintah dalam menyalurkan kredit UMKM (variabel dependen). b.
Pada hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) pada tingkat signifikansi 95% (
=0.05) menunjukkan bahwa faktor rata-rata
suku bunga kredit Bank Pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap kinerja penyaluran kredit Bank Pemerintah
pada sektor UMKM. c.
Faktor jumlah NPL Kredit UMKM Bank Pemerintah, tidak mempunyai
pengaruh
signifikan
terhadap
kinerja
Bank
Pemerintah dalam menyalurkan kredit pada sektor UMKM. 2.
Saran-saran 1.
Kredit konsumsi tidak digolongkan sebagai salah satu kredit UMKM untuk
menggambarkan
secara
riil
kinerja
Bank
Pemerintah
khususnya dan Perbankan Nasional umumnya dalam dalam menyalurkan kredit pada sektor UMKM. 2.
Melakukan redefinisi kembali kredit UMKM sesuai dengan jenis penggunaaanya sehingga diharapkan memiliki keseragaman visi dan misi dalam pengembangan usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) di masa yang akan datang.
3.
Bank Indonesia sebagai penyedia informasi baki debet kredit agar menyesuaikan kembali data baki debet kredit UMKM untuk
47
kepentingan Perbankan Nasional dalam menetapkan kebijakan bisnis (kredit) di masa yang akan datang. 4.
Bank Indonesia sebaga regulator perbankan bersama – sama dengan pemerintah dapat merumuskan target pertumbuhan kredit UMKM yang lebih jelas melalui Rencana Bisnis Bank (RBB) Umum dalam
rangka
mengembangkan
dan
mengatasi
persoalan
permodalan pelaku UMKM
48
DAFTAR PUSTAKA Anonim, 2009, Pengertian dan Fungsi Bank, http://www.edukasi.net Anonim, 2008, Karakteristik Perbankan (Pengertian, Fungsi dan Ruang Lingkup Usaha Bank), http://blognyamyun.blogspot.com/2008 Bank Indonesia, 2010, Perkembangan Kredit Mikro, Kecil dan Menegah, http;//www.bi.go.id Dendawijaya, Lukman. 2005. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia, Jakarta Djinarto, Bambang. 2000. Banking Aset Liability Management. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Hill, Hal. 2001. Small and Medium Enterprises in Indonesia. Asian Survey, Vol. 41, No. 2, pp.248-270 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2010, Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2008 – 2009 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dn Menengah, 2009, Informasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Koperasi dan UMKM. Kohler, Erik L. 1964 . “A Dictionary of Accountants” 3rd Edition. Muljono, Teguh Pudjo. 1986 . “Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan” Jakarta : LPPI Muljono, Teguh Pudjo. 2001 . “Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil” Yogyakarta : BPFE Racmad, Hartini, Sri, 2009, UMKM Indonesia Mengapa dan Bagaimana. Ratnawati. A, 2009, Mencari Alternatif Pembiayaan Pertanian, Jakarta, 16 April 2009. Sri Mulyati, Tri Subari, 2004, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Bank Indonesia Dalam Mendukung Pelayanan Keuangan yang Berkelanjutan Bagi UMKM. www.bi.go.id _______. 2008. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah.
49
LAMPIRAN
Lampiran 1. Hasil Analisi Regressi
BULAN
KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 Mei-09 Jun-09 Jul-09 Agust-09 Sep-09 Okt-09 Nop-09 Des-09 Jan-10 Feb-10 Mar-10 Apr-10 Mei-10 Jun-10 Jul-10 Agust-10 Sep-10 Okt-10 Nop-10 Des-10
227.040 229.889 235.747 240.047 247.807 258.420 261.556 266.235 268.701 274.630 278.631 285.135 221.413 226.554 289.496 294.965 300.551 307.146 311.415 318.488 321.090 324.973 333.996 343.991
Regression Statistics Multiple R R Square Adjusted R Square Standard Error Observations
RATA2 SUKU BUNGA KREDIT (%) 14,11 14,02 13,97 13,94 13,86 13,83 13,79 13,76 13,60 13,53 13,46 13,36 12,99 12,97 13,13 13,04 12,94 12,84 12,82 12,67 12,47 12,45 12,39 12,31
NPL (%)
3,98 4,25 4,47 4,58 4,74 4,41 4,17 4,21 4,29 4,38 4,09 3,43 3,39 3,52 3,00 3,05 3,29 2,95 3,02 3,05 2,95 3,04 3,52 3,04
0,80596079 0,64957279 0,61619877 23081,2909 24
ANOVA df Regression Residual Total
2 21 23
SS 20738125005 11187665808 31925790813
MS 10369062503 532745990,9
F 19,46342662
Significance F 0,000016530
53
Coefficients Standard Error t Stat 996367,77 172078,3832 5,790197184 -55188,4783 16470,28365 -3,350791007 3578,63752 15262,16736 0,234477675
Intercept RATA2 SUKU BUNGA KREDIT (%) NPL (%)
P-value 0,00000953 0,003028005 0,816885187
Lower 95% 638511,1831 -89440,30813 -28160,77691
RESIDUAL OUTPUT
Observation
Upper 95% 1354224,357 -20936,64856 35318,05195
Lower 95,0% 638511,1831 -89440,30813 -28160,77691
Upper 95,0% 1354224,357 -20936,64856 35318,05195
PROBABILITY OUTPUT
Predicted KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
232081,8242 238011,808 241195,9231 243624,7113 248415,2388 248722,3464 250237,6243 251854,4027 261329,7628 265540,654 268173,8904 271513,2439 291788,372 292977,0432 282281,5507 287808,2935 294179,2426 298498,196 299674,2086 308046,9712 318542,5203 320346,1501 325009,6598 328062,3622
Residuals -5041,824237 -8122,807995 -5448,923077 -3577,711281 -608,2387533 9697,653586 11318,37566 14380,59735 7371,237201 9089,345983 10457,10957 13621,75609 -70375,37195 -66423,04321 7214,449312 7156,706488 6371,757365 8647,803967 11740,79142 10441,02876 2547,47974 4626,84993 8986,340242 15928,63785
Standard Residuals
Percentile
-0,228602975 -0,36829885 -0,247061374 -0,162218158 -0,027578349 0,439704431 0,513190112 0,652035291 0,334221637 0,41212296 0,474139169 0,617628425 -3,190912379 -3,01170857 0,327112667 0,324494531 0,2889039 0,392102862 0,532343001 0,473410044 0,115506098 0,209787491 0,407452544 0,722225493
KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
2,083 6,250 10,417 14,583 18,750 22,917 27,083 31,250 35,417 39,583 43,750 47,917 52,083 56,250 60,417 64,583 68,750 72,917 77,083 81,250 85,417 89,583 93,750 97,917
221413 226554 227040 229889 235747 240047 247807 258420 261556 266235 268701 274630 278631 285135 289496 294965 300551 307146 311415 318488 321090 324973 333996 343991
Normal Probability Plot 300000
200000 100000
Series1
0 2,083 10,417 18,750 27,083 35,417 43,750 52,083 60,417 68,750 77,083 85,417 93,750
KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
400000
Sample Percentile
54
KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
NPL (%) Line Fit Plot 400.000
200.000 3,98 4,47 4,74 4,17 4,29 4,09 3,39 3,00 3,29 3,02 2,95 3,52
NPL (%) KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta) Predicted KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
RATA2 SUKU BUNGA KREDIT (%) Line Fit Plot 400.000 200.000 -
RATA2 SUKU BUNGA KREDIT (%) KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
Predicted KINERJA KREDIT UMKM (Rp juta)
NPL (%) Residual Plot 40000 Residuals
20000 0 -20000 -
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
-40000 -60000
-80000
NPL (%)
RATA2 SUKU BUNGA KREDIT (%) Residual Plot 40000
Residuals
20000 0 -2000012,00 -40000
12,50
13,00
13,50
14,00
14,50
-60000 -80000
RATA2 SUKU BUNGA KREDIT (%)
55
Lampiran 2.
POSISI KREDIT MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI PROPINSI ACEH (Juta Rp)
Dati II dan Sektor Ekonomi
2005
2006
2007
2008
2009
2009 Sep
Oct
Nov
Dec
Jan*
Feb*
Mar*
Apr*
2010 May*
Jun*
Jul*
Aug*
Sep*
1 Kotif Simeulue Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
49,638 26 4 7,851 12,592 11,555 37 1,000 29,165
53,670 639 1 5,877 6,474 5,474 1,000 40,679
80,994 1,985 1,038 7,969 13,682 11,547 824 1,163 148 56,320
125,398 2,238 561 20,156 22,902 20,994 989 795 124 79,541
171,269 1,556 67 26,822 23,306 15,786 6,590 531 399 119,518
161,115 1,651 71 25,842 24,489 15,934 7,599 602 354 109,062
164,976 1,639 70 26,152 25,005 16,697 7,265 565 478 112,110
171,857 1,660 70 26,832 24,964 16,995 6,931 554 484 118,331
171,269 1,556 67 26,822 23,306 15,786 6,590 531 399 119,518
167,830 1,465 1,524 29,059 13,410 12,047 481 94 788 122,372
170,371 1,428 1,517 30,144 12,278 10,945 469 93 771 125,004
186,042 1,152 1,091 30,793 12,312 10,645 455 441 771 140,694
189,423 1,108 667 30,990 12,173 10,373 561 434 805 144,485
197,499 1,100 662 31,451 17,035 15,194 549 378 914 147,251
204,457 1,076 50 268 32,771 18,812 16,911 585 372 944 151,480
187,400 1,053 48 288 31,625 19,080 16,647 1,065 406 962 135,306
192,094 1,032 46 298 33,090 19,857 17,240 1,264 405 948 137,771
191,494 355 44 295 32,880 19,623 17,010 1,274 403 936 138,297
2 Kotif Lhokseumawe Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
348,245 17,728 5,928 46,001 38,464 25,952 1,345 7,953 3,214 240,124
471,745 39,692 7,095 95,670 53,285 33,401 1,097 13,205 5,582 276,003
461,606 46,143 13,706 112,089 54,547 42,261 679 8,288 3,319 235,121
617,424 44,998 4,959 13,411 159,043 71,503 56,428 2,505 7,633 4,937 323,510
681,027 18,236 4,675 18,593 224,403 101,205 18 63,937 8,016 22,056 7,178 313,915
645,746 9,338 5,527 17,248 216,725 89,581 19 61,433 5,264 16,723 6,142 307,327
669,569 15,241 4,756 18,770 221,856 100,541 19 67,153 5,117 21,825 6,427 308,405
690,785 17,412 5,212 19,209 230,970 107,005 18 74,118 5,741 20,516 6,612 310,977
681,027 18,236 4,675 18,593 224,403 101,205 18 63,937 8,016 22,056 7,178 313,915
557,531 7,983 4,793 47,991 157,687 58,830 17 16,112 10,559 17,344 14,798 280,247
585,319 8,244 4,617 48,111 168,514 64,526 17 16,671 13,500 19,210 15,128 291,307
672,341 18,132 5,163 50,917 181,797 57,758 16 7,252 12,055 23,079 15,356 358,574
706,999 8,330 5,160 50,763 188,245 71,683 1,516 15,528 14,102 24,928 15,609 382,818
729,569 8,234 5,063 50,025 188,097 77,363 1,515 19,830 14,881 25,119 16,018 400,787
753,393 8,194 4,898 49,658 193,710 86,105 2,914 26,697 14,343 23,786 18,365 410,828
733,771 8,517 4,762 42,906 195,208 78,573 4,014 22,435 15,230 19,149 17,745 403,805
750,062 9,342 4,759 41,004 197,803 74,652 4,514 21,892 15,112 15,606 17,528 422,502
763,436 9,242 4,571 42,586 194,558 71,799 4,714 21,751 11,429 16,526 17,379 440,680
3 Kotif Langsa Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
84,312 1,154 887 21,159 5,981 579 906 4,396 100 55,131
187,550 3,292 2,197 59,667 13,284 3,210 839 6,050 3,185 109,110
292,462 3,798 1,608 79,917 31,252 13,863 850 14,162 2,377 175,887
460,425 8,128 1,540 144,696 53,332 19,845 1,077 30,730 1,680 252,729
704,942 16,658 5,233 220,110 90,100 11 21,811 3,089 63,082 2,107 372,841
620,260 13,730 5,468 196,690 86,064 12 19,973 3,068 61,074 1,937 318,308
644,241 15,083 5,263 200,622 84,636 12 18,101 3,024 61,659 1,840 338,637
671,992 16,630 5,169 211,244 87,163 11 20,883 2,863 61,563 1,843 351,786
704,942 16,658 5,233 220,110 90,100 11 21,811 3,089 63,082 2,107 372,841
645,395 5,913 53 12,246 169,271 85,621 10 14,938 3,447 63,565 3,661 372,291
649,060 5,859 12,985 175,631 85,418 10 14,349 3,127 64,436 3,496 369,167
733,424 7,999 15,981 199,162 87,036 9 14,347 2,772 65,864 4,044 423,246
742,236 8,271 14,562 207,748 89,540 8 14,738 2,427 68,521 3,846 422,115
749,894 9,224 14,308 208,465 89,906 8 17,465 2,567 66,198 3,668 427,991
761,151 10,023 15,244 216,395 96,153 8 18,382 2,531 69,139 6,093 423,336
747,276 12,298 18,888 228,969 96,376 8 18,443 2,376 68,969 6,580 390,745
776,098 11,863 18,480 232,072 104,918 7 18,751 2,123 73,512 10,525 408,765
778,808 11,157 18,314 228,912 108,844 7 18,970 2,042 77,348 10,477 411,581
4 Kodya Sabang Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
45,972 563 4,651 1,178 794 94 290 39,580
64,499 1,782 856 6,398 1,875 1,330 545 53,588
78,155 1,029 1,262 9,972 4,086 2,075 38 1,973 61,806
100,830 217 652 16,585 6,293 4,477 270 1,546 77,083
140,941 273 372 25,148 3,527 2,820 133 574 111,621
126,602 307 448 22,410 4,733 3,890 150 693 98,704
131,450 297 428 21,632 5,163 4,305 194 664 103,930
135,531 288 412 24,149 3,282 2,561 139 582 107,400
140,941 273 372 25,148 3,527 2,820 133 574 111,621
124,332 95 384 2,783 10,993 2,763 2,163 54 444 102 107,314
129,480 94 8,063 12,226 4,306 3,689 52 468 97 104,791
155,001 5,336 2,814 9,287 13,678 4,000 3,422 50 437 91 119,886
153,544 102 3,232 10,545 13,948 11,287 10,592 46 551 98 114,430
160,189 100 3,677 13,466 13,568 14,206 13,438 44 591 133 115,172
165,192 90 4,114 17,993 13,733 13,868 13,001 83 621 163 115,394
162,801 89 4,490 17,596 24,042 11,641 11,393 79 169 104,943
209,525 88 4,806 17,356 23,928 11,207 10,971 78 158 152,140
210,454 87 5,021 17,037 24,902 10,119 9,890 76 153 153,288
693,916 7,747 90 10,799 76,030 110,130 595 51,601
957,241 12,779 588 11,959 189,040 158,316 1,623 62,699
1,424,093 13,861 941 17,123 326,529 244,625 1,781 103,750
2,025,283 11,547 505 14,029 417,247 399,262 2,085 148,975
2,397,859 14,130 404 12,492 530,300 429,869 1,753 151,438
2,276,426 14,283 509 13,467 472,867 428,922 1,753 163,130
2,332,631 13,701 497 13,638 488,827 440,910 1,753 173,441
2,370,674 15,521 404 14,671 511,891 442,927 1,753 171,163
2,397,859 14,130 404 12,492 530,300 429,869 1,753 151,438
2,155,829 2,919 3,866 66,083 419,214 222,473 2,097 51,206
2,204,723 4,033 3,754 67,320 425,612 236,798 6,122 52,347
2,431,906 18,166 3,673 70,943 478,175 224,924 6,143 40,637
2,489,360 5,423 3,750 70,879 483,593 250,249 6,280 58,957
2,540,428 5,231 3,706 69,010 489,554 262,067 6,252 66,845
2,665,705 4,893 3,643 64,234 528,675 281,499 6,490 66,988
2,667,571 7,393 3,775 64,808 594,015 285,903 5,889 68,255
2,738,195 8,033 3,754 66,412 596,132 303,221 5,889 73,060
2,774,973 7,805 3,744 66,092 591,120 323,638 5,889 70,641
5 Kodya Banda Aceh Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi
Lampiran 2.
POSISI KREDIT MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI PROPINSI ACEH (Juta Rp)
Dati II dan Sektor Ekonomi
2005
2006
2007
2008
2009
2009 Oct Nov 18,478 18,711 190,211 194,608 57,027 56,692 1,375,059 1,385,261
Dec 16,748 204,291 55,639 1,410,664
9,877 99,094 60,199 1,441,274
Feb* 10,316 108,028 59,985 1,467,206
Mar* 10,317 106,307 61,520 1,636,025
Apr* 10,310 116,000 58,702 1,675,466
2010 May* 8,498 122,278 58,194 1,710,860
Jun* 11,585 129,633 66,803 1,782,761
Jul* 10,867 136,378 64,514 1,711,677
Aug* 10,111 150,253 63,908 1,760,643
Sep* 10,550 169,707 66,851 1,782,574
Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
12,525 42,697 2,712 489,120
16,956 65,124 11,914 584,559
13,119 108,936 17,039 821,014
16,034 178,849 53,319 1,182,693
16,748 204,291 55,639 1,410,664
Sep 18,514 189,950 55,575 1,346,378
Jan*
6 Kab. Pidie Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
258,675 383 2,813 46,769 7,452 2,963 2,400 902 1,187 201,258
305,862 1,765 4,664 65,363 10,324 4,205 4,241 574 1,304 223,746
417,145 5,587 147 5,360 113,720 53,154 10,152 5,161 2,898 34,943 239,177
605,236 3,849 8,340 206,401 26,415 13,444 4,444 7,107 1,420 360,231
829,371 11,693 1,843 11,548 267,428 53,385 99 40,251 4,961 7,429 645 483,474
746,553 6,642 1,363 11,119 239,223 48,556 99 33,893 5,925 7,831 808 439,650
786,309 7,080 1,387 11,909 251,526 57,754 99 43,377 5,717 7,734 827 456,653
813,337 9,661 1,636 11,769 285,778 54,416 99 40,624 5,414 7,574 705 450,077
829,371 11,693 1,843 11,548 267,428 53,385 99 40,251 4,961 7,429 645 483,474
680,650 2,433 1,881 19,726 126,762 13,655 98 5,082 3,490 436 4,549 516,193
697,724 2,653 1,527 18,658 135,840 14,866 100 5,778 3,368 925 4,695 524,180
812,583 10,391 1,439 21,385 163,239 17,648 99 3,639 3,462 5,862 4,586 598,481
834,468 3,091 1,451 22,743 171,319 27,530 100 13,713 3,292 5,774 4,651 608,334
852,561 3,156 1,426 22,617 168,795 29,606 100 16,590 3,034 5,383 4,499 626,961
867,628 3,425 1,403 22,409 177,213 31,282 98 18,545 2,827 5,062 4,750 631,896
854,748 3,770 1,400 22,188 249,766 30,462 99 22,341 2,759 462 4,801 547,162
858,749 3,660 1,377 21,436 248,329 35,886 100 27,474 2,589 889 4,834 548,061
887,861 3,638 1,363 20,810 246,126 40,223 100 29,615 2,924 2,990 4,594 575,701
7 Kab. Aceh Utara Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
114,065 905 27 4,960 39,897 42,048 23,439 3,732 14,797 80 26,228
161,485 2,813 337 5,494 88,550 28,761 18,794 2,490 7,397 80 35,529
330,241 5,254 379 6,374 94,283 49,496 28,213 2,390 17,199 1,694 174,456
534,297 24,690 2,502 5,405 146,532 64,917 44,369 2,350 15,719 2,479 290,251
880,575 47,286 5,490 5,806 226,240 91,826 71,651 4,801 9,666 5,708 503,927
795,148 44,829 5,258 6,987 201,119 82,347 51,638 4,787 19,810 6,112 454,608
839,995 50,181 5,418 10,518 213,927 88,522 57,277 4,642 20,721 5,882 471,430
869,579 51,738 5,492 5,700 220,732 94,535 62,475 4,769 21,462 5,829 491,383
880,575 47,286 5,490 5,806 226,240 91,826 71,651 4,801 9,666 5,708 503,927
828,906 32,616 3,238 42,924 173,374 64,210 44,157 6,003 6,511 7,539 512,544
866,123 33,311 3,679 46,491 191,752 62,984 43,631 5,416 6,621 7,316 527,906
955,329 58,709 3,668 46,005 203,852 54,640 36,116 5,416 5,179 7,929 588,455
1,019,857 36,485 3,659 46,989 213,344 86,279 68,023 5,807 4,568 7,881 633,101
1,062,938 38,509 5,650 49,387 210,178 92,267 73,456 6,459 4,289 8,063 666,947
1,058,057 26,118 5,641 47,577 211,951 100,267 80,450 6,338 3,426 10,053 666,503
1,060,042 26,675 5,631 47,702 228,896 100,613 81,606 5,801 1,493 11,713 650,525
1,096,689 27,434 5,621 48,988 227,739 103,341 83,258 5,495 1,671 12,917 683,566
1,114,502 27,034 5,611 47,556 226,178 106,122 83,508 5,450 1,716 15,448 702,001
8 Kab. Aceh Timur Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
344,432 11,270 8,195 64,977 12,387 3,768 1,499 7,076 44 247,603
400,568 16,161 1,446 8,417 89,014 13,686 3,763 1,295 8,454 174 271,844
600,936 28,781 1,550 4,624 144,468 13,443 5,422 935 6,677 409 408,070
864,870 41,963 1,500 4,708 257,165 19,004 10,922 670 7,157 255 540,530
818,892 40,655 1,356 2,845 314,966 13,023 6,489 3,819 2,008 707 446,047
819,725 43,818 1,451 3,228 321,788 15,692 9,587 3,627 1,749 729 433,748
824,860 42,714 1,419 3,207 326,967 15,369 9,176 3,461 1,999 733 435,184
822,784 41,422 1,388 3,251 323,580 14,846 7,877 3,949 2,044 976 438,297
818,892 40,655 1,356 2,845 314,966 13,023 6,489 3,819 2,008 707 446,047
580,848 7,575 1,460 9,204 114,305 17,305 1,408 4,113 282 11,502 430,999
599,340 7,889 1,423 9,048 116,051 7,847 2,393 4,220 386 848 457,082
683,268 38,619 6,528 8,630 143,665 13,954 7,878 3,957 947 1,172 471,872
723,782 10,931 5,070 8,966 150,835 42,393 36,271 3,982 963 1,177 505,587
1,229,464 30,366 5,003 11,060 226,784 54,082 7 44,342 4,213 3,021 2,499 902,169
1,272,744 36,359 4,791 13,437 244,805 54,267 6 44,583 4,169 2,821 2,688 919,085
1,259,006 37,245 4,623 12,944 290,367 50,337 96 41,030 4,212 1,250 3,749 863,490
1,284,340 34,341 4,548 12,610 286,906 49,737 96 40,274 3,860 1,602 3,905 896,198
1,317,275 31,333 4,484 13,231 281,684 49,019 95 39,342 3,745 1,995 3,842 937,524
9 Kab. Aceh Tenggara Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
165,968 1,970 240 22,619 20,341 3 1,852 21 925 17,540 120,798
225,935 3,891 317 32,562 6,180 1,399 1,927 2,854 182,985
348,990 2,839 198 55,569 9,176 1,767 28 1,850 5,531 281,208
490,551 3,201 377 350 98,566 14,321 6,252 306 7,763 373,736
709,515 2,386 1,478 313 160,103 19,395 16,292 2,639 464 525,840
660,225 4,040 486 329 159,515 9,983 7,021 2,603 359 485,872
682,413 6,587 486 319 166,697 10,229 7,023 2,726 480 498,095
702,686 2,539 696 316 159,287 23,894 20,643 2,799 452 515,953
709,515 2,386 1,478 313 160,103 19,395 16,292 2,639 464 525,840
503,270 1,075 853 2,267 45,983 15,509 11,483 1,541 579 1,906 437,583
527,811 1,427 1,260 2,191 50,360 15,698 11,398 1,700 638 1,962 456,875
592,005 8,057 1,259 1,493 72,763 16,603 11,818 1,874 686 2,225 491,830
610,704 1,733 1,272 1,638 77,435 25,847 20,368 2,375 765 2,339 502,779
798,723 2,110 1,284 2,220 108,260 29,442 22,761 2,147 1,050 3,484 655,407
823,133 2,074 1,441 1,584 118,430 29,902 23,088 2,108 1,041 3,665 669,702
812,794 3,957 2,085 154,540 31,028 24,164 2,518 514 3,832 621,184
822,466 4,086 2,080 162,974 32,087 25,490 2,326 465 3,806 621,239
825,342 4,188 2,156 149,173 31,929 25,555 1,959 541 3,874 637,896
# Kab. Aceh Tengah Pertanian Pertambangan Perindustrian
195,225 2,252 560
262,211 632 852
356,056 2,003 971
545,568 5,363 1,394 2,593
857,834 16,759 516 3,594
691,739 11,117 536 3,738
800,457 16,532 473 3,661
828,006 17,185 480 6,192
857,834 16,759 516 3,594
777,095 5,955 529 5,834
796,900 5,049 539 6,225
883,985 27,261 545 10,964
905,358 5,383 542 11,987
916,311 4,992 538 13,778
927,269 4,816 595 13,759
904,546 1,324 675 13,060
934,683 1,286 679 12,871
947,177 1,267 618 12,744
Lampiran 2.
POSISI KREDIT MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI PROPINSI ACEH (Juta Rp)
Dati II dan Sektor Ekonomi
2005
2006
2007
2008
2009
2009 Oct 291,271 26,468 119 15,228 622 7,720 2,779 462,052
Nov 305,044 26,191 117 16,115 618 4,585 4,756 472,914
Dec 336,983 24,028 110 13,012 768 4,579 5,559 475,954
Jan* 158,714 22,134 106 10,966 952 6,275 3,835 583,929
Feb* 171,673 23,183 100 11,258 968 6,957 3,900 590,231
Mar* 184,650 23,793 95 2,962 983 8,199 11,554 636,772
Apr* 196,054 50,430 90 27,477 2,661 7,177 13,025 640,962
2010 May* 195,874 54,257 83 31,342 926 6,990 14,916 646,872
Jun* 197,267 59,953 78 33,663 1,007 7,189 18,016 650,879
Jul* 338,434 62,539 121 33,213 2,642 5,777 20,786 488,514
Aug* 344,387 62,339 115 32,565 2,855 5,953 20,851 513,121
Sep* 346,538 62,708 73 33,227 2,854 6,005 20,549 523,302
Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
40,903 7,423 2,608 122 4,656 37 144,087
57,265 9,992 4,571 4,095 1,326 193,470
92,471 11,600 7,946 40 3,033 581 249,011
154,724 24,941 13,862 63 10,484 532 356,553
336,983 24,028 110 13,012 768 4,579 5,559 475,954
Sep 205,449 23,564 71 12,350 657 7,607 2,879 447,335
# Kab. Aceh Singkil Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
70,389 5,153 8,097 391 391 56,748
98,262 8,606 16,845 1,363 1,363 71,448
137,319 10,538 67 299 25,656 5,251 146 4,650 29 426 95,508
202,013 10,284 404 49,711 9,063 248 7,665 61 1,089 132,551
299,603 9,385 422 64,447 7,136 5,896 173 939 128 218,213
267,765 10,496 484 62,796 9,599 8,365 163 1,064 7 184,390
280,775 10,204 472 62,123 13,235 11,809 159 1,167 100 194,741
290,502 9,785 448 62,497 9,996 8,793 173 932 98 207,776
299,603 9,385 422 64,447 7,136 5,896 173 939 128 218,213
285,056 3,230 1,783 29,530 6,542 2,800 193 1,648 1,901 243,971
292,389 3,049 3,210 1,182 28,947 6,473 2,887 164 1,542 1,880 249,528
289,522 4,906 5,293 1,260 36,618 4,248 565 168 1,750 1,765 237,197
289,545 3,173 6,460 952 37,645 7,160 3,109 164 2,144 1,743 234,155
288,165 3,226 7,313 812 37,492 6,835 2,848 160 2,110 1,717 232,487
288,555 5,500 10,857 796 41,336 6,884 2,899 156 2,132 1,697 223,182
284,273 5,115 13,713 1,052 75,159 5,848 2,982 151 1,072 1,643 183,386
283,086 5,569 17,001 1,045 77,257 5,668 2,968 122 1,108 1,470 176,546
293,625 5,945 18,290 1,050 77,906 5,696 3,062 118 1,203 1,313 184,738
# Kab. Aceh Selatan Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
257,259 2,876 11 547 50,601 7,776 169 364 710 6,533 195,448
312,454 4,207 1 1,685 70,229 16,656 6,501 172 1,015 8,968 219,675
450,496 21,791 1,174 3,700 117,634 29,596 12,164 465 4,213 12,754 276,601
644,807 12,046 3,094 5,778 203,240 37,604 26,907 603 7,234 2,860 383,045
575,975 14,052 1,669 5,994 200,289 36,883 22,937 1,151 3,510 9,285 317,088
531,351 11,677 1,769 5,869 193,587 31,698 17,179 1,422 3,371 9,726 286,751
553,261 12,095 1,733 5,669 201,588 32,324 17,963 1,354 3,420 9,587 299,852
579,525 13,645 1,705 5,845 205,056 38,152 23,766 1,333 3,585 9,468 315,121
575,975 14,052 1,669 5,994 200,289 36,883 22,937 1,151 3,510 9,285 317,088
482,643 3,434 1,661 12,503 74,002 19,648 6,221 725 10,230 2,472 371,395
493,234 3,473 1,652 12,472 76,560 20,649 7,191 697 10,241 2,520 378,428
589,475 13,899 1,635 21,552 95,636 20,739 2,498 897 14,599 2,745 436,014
610,912 3,713 1,719 21,491 98,240 32,859 13,208 866 16,049 2,736 452,890
998,818 4,435 2,574 22,819 186,446 77,146 46,801 1,407 18,644 10,294 705,398
1,032,738 4,147 2,522 23,698 199,362 82,442 50,907 1,635 19,785 10,115 720,567
1,014,893 7,317 2,453 17,341 273,136 81,649 52,545 3,579 15,440 10,085 632,997
1,030,852 7,804 2,460 16,360 270,249 83,461 54,685 3,525 15,343 9,908 650,518
1,059,844 7,647 2,427 15,881 270,651 84,629 55,728 3,470 15,275 10,156 678,609
# Kab. Aceh Jeumpa Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
225,052 2,297 272 34,277 3,967 3,013 179 775 184,239
285,792 6,049 1,811 63,483 12,490 8,035 1,897 1,714 844 201,959
401,015 7,945 5,315 121,414 19,500 11,270 3,217 3,156 1,857 246,841
558,358 9,555 10,314 191,579 26,117 17,982 1,875 3,648 2,612 320,793
674,847 10,424 2,011 11,940 250,115 27,429 12 17,229 2,014 5,420 2,754 372,928
666,813 9,716 1,881 11,086 249,500 30,787 14 19,913 2,196 5,711 2,953 363,843
674,111 10,817 1,964 11,887 251,752 28,946 14 18,265 2,113 5,711 2,843 368,745
676,716 11,296 1,987 11,900 249,778 30,772 13 19,820 2,146 5,969 2,824 370,983
674,847 10,424 2,011 11,940 250,115 27,429 12 17,229 2,014 5,420 2,754 372,928
578,863 2,782 2,004 15,881 164,241 25,807 12 16,815 1,317 2,978 4,685 368,148
596,008 2,717 2,008 15,184 174,390 21,802 11 12,294 1,217 3,026 5,254 379,907
705,885 27,938 2,000 17,449 216,550 23,171 11 12,869 1,185 3,832 5,274 418,777
734,035 2,681 2,000 18,051 224,183 58,212 10 48,064 1,107 3,827 5,204 428,908
749,885 2,506 2,000 18,224 222,408 65,859 9 53,316 1,076 6,297 5,161 438,888
813,788 2,633 1,999 19,121 230,577 81,585 9 61,646 6,439 5,514 7,977 477,873
792,141 2,764 2,000 17,062 238,782 82,445 8 65,081 6,356 3,351 7,649 449,088
796,065 2,745 2,000 15,424 240,128 92,738 8 71,429 6,074 7,508 7,719 443,030
810,095 2,381 2,000 17,737 231,966 93,521 7 72,889 5,629 7,530 7,466 462,490
# Kab. Aceh Besar Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
255,000 8,135 3,010 23,617 26,169 11,071 5,048 10,033 17 194,069
346,390 12,731 103 3,122 72,662 33,609 11,490 5,105 16,676 338 224,163
360,567 10,521 784 6,664 65,189 43,173 594 16,990 4,766 20,305 518 234,234
516,427 9,248 2,294 17,695 89,566 55,494 41 27,894 4,000 21,768 1,791 342,130
689,506 14,119 4,079 20,096 115,613 67,765 117 35,140 5,760 22,274 4,474 467,834
636,146 12,121 3,999 21,920 116,358 60,169 71 36,901 3,159 16,329 3,709 421,579
652,725 13,919 4,051 20,659 119,327 62,304 71 37,338 3,957 16,842 4,096 432,464
680,368 14,437 4,654 22,177 123,596 65,420 70 36,708 4,429 19,737 4,476 450,083
689,506 14,119 4,079 20,096 115,613 67,765 117 35,140 5,760 22,274 4,474 467,834
615,479 2,118 3,395 25,635 89,568 33,459 15 19,107 2,069 6,696 5,572 461,304
639,536 2,059 3,419 25,436 94,978 44,835 15 23,653 2,043 13,904 5,220 468,809
717,037 14,742 3,332 28,892 107,260 30,263 15 15,226 1,916 7,880 5,226 532,548
732,754 2,015 3,360 27,390 112,438 48,066 22 32,850 1,794 8,101 5,299 539,485
749,530 1,970 3,343 29,961 110,540 54,347 22 37,907 1,745 9,190 5,483 549,369
767,155 1,798 3,334 30,289 113,215 57,555 21 40,151 3,353 8,302 5,728 560,964
758,791 1,489 3,326 29,884 122,105 59,678 21 41,624 3,462 8,803 5,768 542,309
771,050 1,453 3,413 28,885 121,617 63,783 19 43,649 3,731 10,349 6,035 551,899
771,930 1,324 3,772 29,029 118,502 65,468 34 43,977 3,503 11,767 6,187 553,835
Lampiran 2.
POSISI KREDIT MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIBERIKAN BANK UMUM DAN BPR PER DATI II MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI PROPINSI ACEH (Juta Rp)
Dati II dan Sektor Ekonomi
2005
2006
2007
2008
2009
2009 Oct 763,838 23,472 1,979 3,403 298,486 41,917 11 24,911 3,046 9,806 4,143 394,582
Nov 784,409 23,761 1,746 3,270 307,675 42,328 10 25,109 2,482 10,693 4,034 405,630
Dec 783,699 22,495 1,753 3,920 299,220 38,100 9 21,833 2,870 9,143 4,245 418,211
Jan* 601,688 13,559 1,714 4,801 144,166 19,027 7,090 1,086 4,575 6,276 418,421
Feb* 634,325 14,090 1,736 4,187 149,847 20,142 9,661 1,049 3,246 6,186 444,323
Mar* 727,639 24,897 2,000 5,020 164,557 18,553 7 7,175 1,048 4,573 5,750 512,612
Apr* 755,069 14,444 2,027 4,773 167,272 32,820 6 20,895 1,056 5,031 5,832 533,733
2010 May* 1,067,670 18,897 2,174 15,782 216,404 45,749 5 27,134 1,201 7,676 9,733 768,664
Jun* 1,097,913 18,153 713 16,699 223,371 49,962 4 29,641 1,226 7,639 11,452 789,015
Jul* 1,101,039 23,699 700 17,363 302,673 53,888 32,895 2,562 5,466 12,965 702,716
Aug* 1,140,226 22,713 666 16,773 302,728 60,069 36,130 4,081 6,355 13,503 737,277
Sep* 1,155,312 21,150 617 17,116 297,003 63,617 38,031 4,698 7,618 13,270 755,809
# Kab. Aceh Barat Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
227,464 3,418 250 376 29,750 6,979 4,327 774 1,636 242 186,691
309,664 4,541 1,570 59,612 10,372 8,063 347 1,854 108 233,569
512,156 6,598 3,338 142,485 38,356 29,775 491 7,463 627 321,379
779,313 18,845 628 3,207 254,105 59,288 19 47,329 5,158 6,001 781 443,240
783,699 22,495 1,753 3,920 299,220 38,100 9 21,833 2,870 9,143 4,245 418,211
Sep 742,802 22,964 1,998 3,398 290,606 42,297 12 25,092 3,217 9,784 4,192 381,539
# Dati II lainnya Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
-
5,045 3,425 1,620
4,779 3,052 1,727
7,383 13 4,505 5 5 2,860
-
16,341 338 13,120 7 7 2,875
17,248 312 13,933 7 7 2,996
18,277 295 14,981 3,000
-
1,082,636 7,058 1,165 20,020 166,476 27,438 9 6,536 1,302 7,908 11,683 860,479
1,091,040 8,229 1,129 16,313 170,439 27,328 8 6,226 1,183 8,304 11,607 867,602
1,232,053 45,696 1,104 15,591 242,403 27,048 8 5,175 1,413 9,452 11,000 900,211
1,309,285 24,855 1,060 16,619 255,727 62,827 8 39,308 1,293 9,424 12,794 948,197
28,811 143 572 6,450 4,290 83 4,207 17,356
31,060 182 639 7,425 4,641 83 4,558 18,173
35,899 209 744 9,978 5,562 833 4,729 19,406
41,779 760 714 13,457 5,606 833 4,773 21,242
45,023 747 717 15,102 5,568 833 4,735 22,889
# ACEH Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
3,335,612 65,314 378 39,154 517,199 303,278 598 144,082 28,867 97,250 32,481 2,410,289
4,448,373 119,580 2,475 50,040 975,662 376,668 1,623 174,298 34,439 129,631 36,677 2,923,947
6,257,010 168,673 5,042 71,580 1,512,417 620,937 2,521 301,845 33,032 201,742 81,797 3,878,361
9,078,183 206,183 17,254 88,987 2,413,821 890,462 2,393 467,345 40,099 300,072 80,553 5,461,476
11,215,855 240,107 25,274 103,235 3,262,187 1,026,976 2,129 506,522 60,893 358,140 99,292 6,558,075
10,404,757 216,729 25,115 104,860 2,987,596 988,489 2,051 486,299 59,748 344,909 95,482 6,081,969
10,818,858 239,562 24,475 109,873 3,156,685 1,033,330 2,098 522,064 59,149 352,777 97,242 6,254,933
11,107,028 246,980 25,696 110,399 3,263,089 1,065,892 2,091 547,650 59,698 357,204 99,249 6,394,972
11,215,855 240,107 25,274 103,235 3,262,187 1,026,976 2,129 506,522 60,893 358,140 99,292 6,558,075
10,668,051 100,210 26,996 291,205 2,073,345 647,831 2,364 228,131 47,209 228,659 141,468 7,528,464
10,973,383 103,604 29,953 295,383 2,172,964 669,133 6,383 234,371 49,489 248,025 130,865 7,702,346
12,367,495 325,900 40,453 326,460 2,534,798 636,690 6,403 182,224 47,968 259,087 141,008 8,503,194
12,807,331 131,738 40,762 329,015 2,629,016 909,355 8,040 433,474 51,843 274,257 141,741 8,767,445
13,120,455 134,199 43,751 334,703 2,620,766 974,457 8,001 489,352 48,907 283,421 144,776 9,012,579
13,529,938 129,481 46,001 337,405 2,750,236 1,055,177 9,628 527,635 58,385 291,020 168,509 9,211,638
13,376,991 142,914 47,596 325,911 3,357,695 1,055,622 10,256 535,487 63,659 273,259 172,961 8,447,253
13,725,959 142,209 51,130 320,736 3,378,796 1,108,570 10,748 560,669 63,346 295,792 178,015 8,724,518
13,947,151 135,300 52,562 322,351 3,333,201 1,142,523 10,919 564,029 59,721 325,359 182,495 8,961,214
Lampiran 3. POSISI PINJAMAN YANG DIBERIKAN RUPIAH DAN VALAS BANK UMUM DAN BPR PER KELOMPOK BANK MENURUT SEKTOR EKONOMI BERDASARKAN LOKASI PROYEK DI PROPINSI ACEH (Juta Rp)
Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi
2005
2006
2007
2008
2009
2009 Sep
Oct
Nov
Dec
Jan*
Feb*
Mar*
2010 May*
Apr*
Jun*
Jul*
Aug*
Sep*
Bank Pemerintah Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
4,023,042
4,867,494
6,601,303
8,888,682
10,947,386
10,132,655
10,513,992
10,752,395
10,947,386
11,623,899
11,980,761
12,125,584
12,433,099
12,697,588
12,949,383
12,826,977
13,003,874
13,246,514
58,947
99,831
210,724
229,180
270,090
237,300
257,030
277,501
270,090
118,113
120,005
357,005
143,593
146,686
154,921
156,022
155,669
167,501
261
499
2,239
11,758
28,726
28,298
27,662
28,252
28,726
32,678
35,301
45,855
47,371
50,404
52,579
45,045
48,511
49,621
1,010,876
995,681
1,030,355
913,886
947,407
955,075
953,055
933,549
947,407
1,146,243
1,238,225
1,430,117
1,447,074
1,448,769
1,463,418
1,649,061
1,642,313
1,645,082
553,871
875,767
1,400,424
2,210,132
3,014,690
2,702,377
2,856,497
2,943,775
3,014,690
1,642,312
1,724,929
2,024,524
2,082,057
2,060,587
2,198,055
2,795,860
2,753,442
2,695,521
195,914
257,802
466,740
644,171
776,432
736,224
779,037
792,355
776,432
416,452
433,155
406,385
680,910
732,673
767,860
726,085
743,842
744,690
3
18,320
12,444
883
10,144
9,935
9,982
9,976
10,144
10,135
10,469
10,855
12,777
13,073
22,092
23,781
24,997
25,169
129,278
172,187
328,963
528,520
627,577
609,316
648,303
664,353
627,577
245,242
260,347
206,471
462,154
509,873
538,861
542,903
554,689
551,087
10,729
15,482
16,223
12,286
21,263
20,752
20,654
20,608
21,263
19,161
19,608
20,939
21,078
22,063
21,904
25,730
26,788
27,691
24,549
29,573
48,033
70,774
65,824
57,865
63,399
61,080
65,824
54,656
57,011
76,865
86,894
87,291
68,886
16,566
18,490
19,823
31,355
22,240
61,077
31,708
51,624
38,356
36,699
36,338
51,624
87,258
85,720
91,255
98,007
100,373
116,117
117,105
118,878
120,920
2,203,173
2,637,914
3,490,821
4,879,555
5,910,041
5,473,381
5,640,711
5,776,963
5,910,041
8,268,101
8,429,146
7,861,698
8,032,094
8,258,469
8,312,550
7,454,904
7,660,097
7,944,099
Bank Swasta Nasional Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
640,094
908,772
1,246,810
1,706,338
1,976,369
1,851,716
1,879,160
1,928,766
1,976,369
2,052,269
2,089,043
2,273,697
2,325,508
2,370,992
2,592,225
2,685,058
2,867,447
2,885,216
87,331
100,105
96,003
163,127
154,344
142,901
142,589
155,673
154,344
118,433
117,971
119,531
119,188
94,832
167,540
174,562
174,916
175,402
117
1,536
2,099
2,119
2,602
2,737
2,663
2,631
2,602
3,279
3,652
3,598
2,391
2,347
2,422
2,551
2,619
2,941
8,549
7,511
56,537
32,907
36,011
40,072
38,471
40,969
36,011
75,256
73,493
79,994
77,876
76,427
81,252
85,089
83,542
83,481
Bank Asing dan Bank Campuran Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
90,002
225,098
297,900
414,949
511,902
468,396
484,624
503,379
511,902
495,204
516,021
567,001
585,850
603,959
655,535
684,645
786,466
788,708
271,624
311,921
406,702
515,187
612,985
590,380
590,703
601,360
612,985
578,241
569,148
574,128
590,547
610,140
581,403
602,822
622,699
645,630
595
411
1,469
1,510
1,547
1,498
1,498
1,497
1,547
110,481
82,243
112,159
111,143
112,992
20,722
19,978
20,116
19,937
179,094
147,906
175,415
163,826
185,477
159,659
157,105
161,525
185,477
128,343
129,973
133,272
136,604
174,163
177,033
174,767
172,187
169,449
18,138
18,815
16,809
34,734
39,630
38,996
38,495
39,090
39,630
46,615
48,471
27,457
30,765
26,844
36,481
37,929
36,558
32,030
72,701
130,352
192,289
266,272
323,663
329,101
331,062
336,337
323,663
193,316
209,243
198,734
211,337
228,135
272,693
291,680
311,996
339,996
1,096
14,437
20,720
48,845
62,668
61,126
62,543
62,911
62,668
99,486
99,218
102,506
100,698
68,006
74,474
78,468
81,842
84,218
182,471
262,601
387,569
578,049
658,525
607,230
620,110
624,754
658,525
781,856
808,758
929,445
949,656
983,287
1,104,073
1,135,389
1,197,205
1,189,054
31,424
22,528
15,603
23,169
94,488
6,476
6,857
98,446
94,488
8,439
8,778
11,483
19,744
24,514
29,191
28,577
28,616
29,759
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15,000
21,500
47,425
-
-
47,425
47,425
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38,521
-
-
43,009
38,521
304
-
-
-
-
-
-
-
-
-
142
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
1,322
2,815
2,815
1,493
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
42
-
-
1,322
2,815
2,815
1,493
-
-
-
142
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
31,424
22,386
603
1,669
8,542
6,476
6,857
8,012
8,542
8,093
8,778
11,483
18,422
21,699
26,376
27,084
28,616
29,759
Kelompok Bank dan Sektor Ekonomi
2005
2006
2007
2008
2009
2009 Sep
Oct
Nov
Dec
Jan*
Feb*
Mar*
2010 May*
Apr*
Jun*
Jul*
Aug*
Sep*
Bank Perkreditan Rakyat Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
25,424
26,209
26,207
64,271
94,043
95,161
98,190
101,013
94,043
94,534
95,488
97,231
101,464
100,838
81,674
83,352
84,214
82,609
644
563
414
14,828
15,460
14,512
17,281
14,575
15,460
15,652
15,864
15,857
16,046
16,136
3,803
3,994
4,098
4,054
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
544
631
927
3,377
5,858
3,998
4,190
4,794
5,858
5,825
5,751
5,919
6,237
6,432
4,659
4,729
4,543
4,489
13,780
14,504
14,793
31,952
52,947
60,005
59,199
64,826
52,947
53,834
54,313
55,580
57,176
55,467
49,509
51,028
51,625
50,623
1,488
1,920
1,932
5,451
8,192
4,632
5,360
5,239
8,192
9,116
9,373
9,607
10,137
10,907
10,686
11,566
11,713
11,278
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
1,488
1,920
1,932
5,451
8,192
4,632
5,360
5,239
8,192
9,116
9,373
9,607
10,137
10,907
10,686
11,566
11,713
11,278
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
-
8,968
8,591
8,142
8,663
11,586
12,014
12,160
11,579
11,586
10,107
10,187
10,268
11,868
11,896
13,017
12,035
12,235
12,165
Jumlah Pertanian Pertambangan Perindustrian Perdagangan Jasa-jasa Listrik, Gas dan Air Konstruksi Pengangkutan Jasa Dunia Usaha Jasa Sosial Masyarakat Lain-lain
4,719,984
5,825,003
7,889,923
10,682,460
13,112,286
12,086,008
12,498,199
12,880,620
13,112,286
13,779,141
14,174,070
14,507,995
14,879,815
15,193,932
15,652,473
15,623,964
15,984,151
16,244,098
146,922
200,499
307,141
407,135
439,894
394,713
416,900
447,749
439,894
252,198
253,840
492,393
278,827
257,654
326,264
334,578
334,683
346,957
378
2,035
4,338
13,877
31,328
31,035
30,325
30,883
31,328
35,957
38,953
49,453
49,762
52,751
55,001
47,596
51,130
52,562
1,019,969
1,003,823
1,102,819
971,670
1,036,701
999,145
995,716
1,026,737
1,036,701
1,227,324
1,317,469
1,516,030
1,531,187
1,531,628
1,549,329
1,738,879
1,730,398
1,733,052
657,653
1,115,369
1,713,117
2,657,033
3,618,060
3,230,778
3,400,320
3,554,989
3,618,060
2,191,654
2,295,263
2,647,105
2,725,083
2,720,013
2,903,099
3,531,533
3,591,533
3,534,852
469,026
571,785
875,374
1,164,809
1,397,609
1,331,236
1,375,100
1,398,954
1,397,609
1,003,851
1,011,676
990,120
1,282,916
1,356,535
1,362,764
1,341,966
1,378,254
1,401,598
598
18,731
13,913
2,393
11,691
11,433
11,480
11,473
11,691
120,616
92,712
123,014
123,920
126,065
42,814
43,759
45,113
45,106
308,372
320,093
504,378
692,346
813,054
768,975
805,408
825,878
813,054
373,627
390,320
339,743
600,080
686,851
718,709
719,163
726,876
720,536
28,867
34,439
33,032
47,020
60,893
59,748
59,149
59,698
60,893
65,776
68,079
48,396
51,843
48,907
58,385
63,659
63,346
59,721
98,738
161,845
242,254
342,497
397,679
391,598
399,821
402,656
397,679
257,088
275,627
285,206
308,368
326,333
352,265
319,812
342,199
371,097
32,451
36,677
81,797
80,553
114,292
99,482
99,242
99,249
114,292
186,744
184,938
193,761
198,705
168,379
190,591
195,573
200,720
205,138
2,426,036
2,931,492
3,887,135
5,467,936
6,588,694
6,099,101
6,279,838
6,421,308
6,588,694
9,068,157
9,256,869
8,812,894
9,012,040
9,275,351
9,456,016
8,629,412
8,898,153
9,175,077
