Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Daerah

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Daerah Laili Dimyati, S.E, M.Si *)

I. PENDAHULUAN Kemelut kemerosotan ekonomi Indonesia dan krisis ekonomi yang sangat parah, tentu telah menyulitkan masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hal ini bukanlah hal yang mengejutkan kalau pengangguran, hilangnya penghasilan serta kesulitan memenuhi kebutuhan pokok merupakan persoalan-persoalan sosial yang sangat dirasakan masyarakat sebagai akibat dari krisis ekonomi. Ditengah dinamika ekonomi global yang terus-menerus berubah dengan akselerasi yang semakin tinggi, Indonesia mengalami terpaan badai krisis yang intensitasnya telah sampai pada keadaan yang

nyaris menuju ekonomi.

kebangkrutan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu strategi yang dapat diterapkan untuk memajukan perekonomian suatu negara adalah industrialisasi dan ekonomi rakyat melalui Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Apalagi dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, UMKM merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi daerah.

*) Dosen Tetap STIE Lembah Dempo Pagaralam

61

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI Sebab dengan tumbuh kembangnya ekonomi di daerahdaerah diharapkan akan dapat menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian nasional, bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi tulang punggung bagi perekonomian bangsa.

Walaupun tingkat perkembangan jumlah unit UMKM lebih rendah (11,81%) dibanding usaha besar (18,99%) dalam kurun waktu 1999-2003, tetapi perannya masih sangat besar terhadap perekonomian nasional (Departemen Koperasi dan Usaha Kecil, 2005).

Sebagai gambaran, pada awal krisis jumlah UMKM di Indonesia tercatat sekitar 30 juta unit. Jumlah ini pada tahun 1999 meningkat menjadi 37,9 juta dan pada tahun 2003 telah meningkat menjadi 42,4 juta unit (BPS, 2002; Departemen Koperasi, 2005). Peningkatan UMKM dari segi kuantitas ini terus berlanjut, bahkan pada pertengahan 2004 sudah mencapai 44 juta unit usaha (Kompas, 6 Desember 2004). Secara keseluruhan, jumlah UMKM yang ada merupakan 99,99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia sejak tahun 1999 sampai dengan saat ini.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UMKM (Berry, dkk, 2001). Alasan pertama adalah karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar. Kuncoro (2000) juga menyebutkan bahwa usaha kecil


62

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI dan usaha rumah tangga di Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan jumlah unit usaha dan mendukung pendapatan rumah tangga. Alasan yang ketiga yang dikemukakan Berry dkk di atas sangat relevan dalam konteks Indonesia yang tengah mengalami krisis ekonomi. Aspek fleksibilitas tersebut menarik pula dihubungkan dengan hasil studi Akatiga berdasarkan survei di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Temuan Akatiga tersebut seperti dikutip Berry dkk (2001) adalah bahwa usaha kecil di Jawa lebih menderita akibat krisis daripada luar Jawa, begitu pula yang di perkotaan bila dibandingkan dengan yang di pedesaan.

II. TINJAUAN LITERATUR 2.1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berdasarkan UndangUndang No. 20 tahun 2008 Tentang Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa : 1. Usaha Mikro Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2. Usaha Kecil Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak


63

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini. 3. Usaha Menengah Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. 2.2. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sedangkan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

NO 1 2

3

GOL. USAHA Usaha Mikro Usaha Kecil Usaha Menengah

KETERANGAN ASET OMZET Maksimal Maksimal 50 juta 300 juta Diatas 50 Diatas 300 juta s/d juta s/d 5 500 juta milyar Diatas 500 Diatas 2,5 juta milyar s/d 50 milyar

Sumber : UU No. 20 Tahun 2008

2.3. UMKM Sebagai Ekonomi Rakyat Pengertian ekonomi rakyat adalah “kegiatan ekonomi rakyat banyak” (Krisnamurthi, 2001). Jika dikaitkan dengan kegiatan pertanian, maka yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi petani atau peternak atau nelayan kecil, petani gurem, petani tanpa tanah, nelayan tanpa perahu dan sejenisnya, dan bukan perkebunan atau peternak besar atau pertanian dan sejenisnya. Jika dikaitkan dengan kegiatan perdagangan, industri, dan jasa maka yang dimaksud adalah industri kecil, industri


64

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI rumah tangga, pedagang kecil, eceran kecil, sektor informal kota, lembaga keuangan mikro, dan sejenisnya; dan bukan industri besar, perbankan formal, konglomerat dan sebagainya. Sementara itu, belakangan ini banyak diungkapkan bahwa UMKM memiliki peran penting bagi masyarakat ditengah krisis ekonomi. Dengan memupuk UMKM diyakini pula akan dapat dicapai pemulihan ekonomi (Kompas, 14/12/2001). Hal serupa juga berlaku bagi sektor informal. Usaha kecil sendiri pada dasarnya sebagian besar bersifat informal dan karena itu relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku-pelaku usaha yang baru. Pendapat mengenai peran UMKM atau sektor informal tersebut ada benarnya setidaknya bila dikaitkan dengan perannya dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi, khususnya persoalan

pengangguran dan hilangnya penghasilan masyarakat. Sedangkan UMKM inovatif, atau dalam banyak literatur disebut dengan istilah ”perusahaan-perusahaan industri skala kecil dan menengah berbasis teknologi ringan” adalah perusahaan yang ditumbuhkembangkan dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan personilnya berinovasi. (Firwan Tan, Bisnis Indonesia, 2005). UMKM Inovatif, disamping sebagai lapangan kerja yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi, juga sebagai tempat para pekerja mengembangkan kreativitas dan keterampilannya. 2.4.UMKM dalam Teori Ekonomi Pembangunan Jika keberadaan UMKM dihubungkan dengan ilmu ekonomi pembangunan, hal tersebut juga telah menjadi bahan pemikiran para ahli ekonomi, diantaranya Schumpeter (Theory of


65

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI Development, 1942). Menurut Schumpeter, pembangunan adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus pada saluransaluran arus sirkuler (aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus menerus), gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya. Perubahan dalam kehidupan ekonomi yang spontan dan terputus-putus ini tidak dipaksakan dari luar akan tetapi timbul atas inisiatif perekonomian sendiri dan muncul di atas cakrawala kehidupan perdagangan dan industri. Unsur utama pembangunan terletak pada usaha melakukan kombinasi baru yang didalamnya terkandung berbagai kemungkinan yang ada dalam keadaan mantap. Kombinasi baru ini muncul dalam bentuk inovasi.

Disamping Schumpeter, Rostow (The Stages of Economic Growth, 1960). juga mengemukakan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah sesuatu yang mustahil. Disaat investasi meningkat dibidang pengangkutan, perhubungan dan dibidang bahan mentah yang mempunyai daya tarik ekonomis bagi bangsa lain. Jangkauan perdagangan ke dalam dan keluar menjadi luas. Dimanamana muncul perusahaan manufakturing yang menggunakan metode baru.

III. PEMBAHASAN 3.1. Perkembangan UMKM di Indonesia Selama ini perkembangan UMKM di Indonesia mendapat perhatian serius baik dari pemerintah maupun masyarakat luas, terutama karena UMKM adalah penyumbang kesempatan kerja yang sangat potensial. Disamping itu UMKM sangat


66

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI berperan sebagai salah satu sumber pendapatan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor nonmigas, khususnya ekspor barang-barang manufaktur. Karena pentingnya peran UMKM ini, maka secara metodologi perkembangan usaha kecil (UK) di Indonesia seperti juga di negara-negara lain selalu diukur dengan tiga indikator, yakni jumlah tenaga kerja, nilai output atau nilai tambah dan nilai ekspor dari kelompok usaha tersebut,baik secara absolut maupun relatif terhadap Usaha Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB). UMKM pada dasarnya adalah aktivitas ekonomi sementara aktivitas ekonomi sendiri secara umum dapat diindikasikan oleh tenaga kerja maupun nilai tambahnya. Dalam tulisan ini, indikator yang akan digunakan adalah tenaga kerja UMKM disertai jumlah unit usahanya sebagai pelengkap. Selain itu UMKM juga bisa

dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Seperti kita ketahui, bila pendapatan masyarakat menurun maka dampaknya tentu akan mengurangi daya beli masyarakat terhadap produkproduk yang sebelumnya banyak disuplai oleh usaha berskala besar. Namun dalam kondisi demikian bukan tidak mungkin produkproduk UMKM justru menjadi substitusi/pengganti bagi produk-produk usaha besar yang mengalami kebangkrutan atau setidaknya masa-masa sulit akibat krisis ekonomi. Hasil Survei Usaha Terintegrasi yang dilakukan BPS kiranya dapat berguna


67

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI untuk memberikan gambaran bagaimana peranan UMKM bagi masyarakat di masa krisis. Survei tersebut terbatas hanya pada UMKM yang tidak berbadan hukum sehingga hasilnya dapat juga merefleksikan sektor informal. Seluruh sektor ekonomi dicakup oleh survei tersebut, kecuali sektor pertanian. Oleh karena tidak mencakup sektor pertanian, maka hasil survei tersebut akan lebih mencerminkan UMKM di perkotaan mengingat sektor pertanian sebagian besar berada di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi penting karena Watterberg dkk (1999) juga menyimpulkan bahwa dampak sosial dari krisis ekonomi lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Salah satu indikasi yang ditemukan adalah bahwa UMKM sebetulnya juga mempunyai keunggulan dalam menyerap tenaga kerja dimasa krisis ekonomi. Krisis ekonomi rupanya telah mempertinggi

kemampuan masing-masing UMKM untuk menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, sektor tersebut telah turut berperan dalam mengatasi persoalan pengangguran yang diakibatkan oleh krisis ekonomi. Data-data tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa UMKM memiliki kemampuan untuk menjadi pilar penting bagi perekonomian masyarakat dalam menghadapi terpaan krisis ekonomi. Hal ini tidak lepas dari kemampuan UMKM untuk merespon krisis ekonomi secara cepat dan fleksibel dibandingkan kemampuan usaha besar. Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa sektor informal tidaklah memberikan perbaikan secara berarti terhadap taraf hidup para pekerjanya. Hidup di sektor informal hanyalah hidup secara subsisten/masih dalam taraf rendah.


68

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI 3.2. Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Kemampuan UMKM Indonesia untuk menembus pasar global, dalam meningkatkan ekspornya atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik dipengaruhi oleh faktor-faktor keunggulan relatif yang dimiliki oleh unit-unit UMKM secara individu atau kelompok. Faktorfaktor keunggulan yang dimiliki UMKM erat kaitannya dengan faktor-faktor keunggulan relatif yang dimiliki Indonesia atas negara-negara pesaing lainnya. Dalam konteks ekonomi, pengertian keunggulan relatif dapat didekati dengan keunggulan kompetitif. Suatu negara memiliki keunggulan bisa secara alamiah (natural advantages) atau yang dikembangkan (acquired advantages). Keunggulan alamiah terutama jumlah tenaga

kerja, khususnya dari golongan berpendidikan rendah dan beragam bahan baku yang berlimpah. Jadi faktor-faktor penentu tingkat kemampuan UMKM di Indonesia adalah sebagai berikut : 1) Penguasaan teknologi, 2) SDM (pekerja, manajer) dengan kualitas tinggi dan memiliki etos kerja, kreativitas dan motivasi yang tinggi, 3) Tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi dalam proses produksi, 4) Kualitas serta mutu yang baik dari barang yang dihasilkan, 5) Promosi yang luas dan agresif, 6) Sistem manajemen dan struktur organisasi yang baik, 7) Pelayanan teknikal maupun nonteknikal yang baik (service after sale), 8) Adanya skala ekonomis dalam proses produksi, 9) Modal dan sarana serta prasarana lainnya yang cukup, 10) Memiliki jaringan bisnis yang baik di dalam dan terutama di luar negeri, 11) Proses produksi yang dilakukan dengan sistem just in time, 12) Tingkat enterpreneurship yang tinggi,


69

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI yakni seorang pengusaha yang sangat inovatif, inventif, kreatif dan memiliki visi yang luas mengenai produknya dan lingkungan sekitar usahanya (ekonomi, sosial, politik dll), serta bagaimana cara yang efektif dan efisien dalam menghadapi persaingan yang ketat di pasar global. 3.3. Kebijakan Pemerintah dan Peran Lembaga Pemerintah Kebijakan adalah salah satu bagian penting bagi perkembangan usaha. Kebijakan tentang usaha kecil dan menengah dapat didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan seluruh kegiatan UMKM. Secara umum, tujuan dibuatnya kebijakankebijakan yang berkaitan dengan UMKM, dan untuk melindungi kepentingan ekonomi dari persaingan tidak sehat dengan usaha-usaha yang berskala besar.

Menurut Rudjito, Direktur Utama Bank BRI (Pikiran Rakyat, 2 Mei 2005), ada tujuh aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pengembangan UMKM, yaitu iklim usaha dan investasi, produk dan produktivitas, pasar dan pemasaran, teknologi, SDM, kemitraan, dan permodalan. Dalam upaya pengembangan UMKM, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan aspek-aspek tersebut. Otonomi Daerah seharusnya telah memberi ruang gerak yang cukup luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola UMKM di daerah. Peran Pemerintah dalam penciptaan iklim usaha dan investasi antara lain adalah meningkatkan kestabilan ekonomi makro, meningkatkan atau menciptakan kepastian kebijakan, mengurangi korupsi, memperbaiki aturan-aturan perburuhan, menata kembali sektor perpajakan, memperbaiki infrastruktur, dan melaksanakan


70

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI otonomi daerah menuju pada pengembangan potensi daerah secara kerkelanjutan. Berbagai kebijakan kunci dalam memperbaiki iklim investasi mencakup reformasi perpajakan dan regulasi, perbaikan pasar tenaga kerja serta kepastian dan efisiensi sistem hukum (http://www.medialin.go.id/artikel, diakses tanggal 4 April 2006). 3.4. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Daerah Dalam bidang investasi dan iklim usaha, sebuah survei yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 2002 menunjukkan bahwa institusi merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik suatu daerah bagi investasi. Disusul kemudian oleh faktor sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah, dan produktivitas tenaga kerja. Berbagai studi tentang

fenomena menurunnya setelah penerapan daerah menunjukkan otonomi daerah merupakan faktor memperburuk iklim (Litbang Kompas, 2005).

investasi otonomi bahwa justru yang investasi Februari

Pelayanan publik terutama berkaitan dengan ketidakpastian biaya serta lamanya waktu pengurusan perijinan dan birokrasi menjadi faktor penghambat lainnya. Kondisi ini masih diperparah dengan berbagai pungutan resmi maupun liar. Pemerintah Daerah harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut agar mampu menciptakan iklim usaha dan investasi di sektor riil. Walaupun UMKM terdapat disemua sektor ekonomi, yang artinya setiap departemen teknis terkait mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan UMKM disektornya masing-masing, departemen teknis yang paling


71

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI berpengaruh terhadap kebijakan UMKM di Indonesia adalah Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag). Disebut paling berpengaruh terhadap kebijakan UMKM di Indonesia walaupun kebijakan yang dikeluarkan oleh Depperindag hanya ditujukan pada UMKM di sektor industri pengolahan dan perdagangan (termasuk hotel dan restoran), karena memang dalam kenyataannya sebaran UMKM menurut sektor menunjukkan bahwa industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor UMKM terbesar kedua setelah sektor pertanian. Sedangkan departemen pertanian jarang sekali mengeluarkan kebijakan khusus untuk UMKM di sektornya, meskipun banyak kebijakan pertanian yang juga mempengaruhi kinerja dari unitunit kegiatan pertanian skala kecil. Tantangan ke depan dalam pengembangan UMKM dirasakan semakin besar. Keadaan ini menjadikan upaya

pengembangan UMKM menempati posisi yang penting dan menjadi pilihan strategis dalam pembangunan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, maka meningkatkan kemampuan peran UMKM dalam perekonomian bukan saja akan menjadikan basis ekonomi akan semakin luas, tetapi juga akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Untuk itu UMKM membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pihak utama yang diharapkan dapat berperan aktif dalam pengembangan UMKM adalah pemerintah. Pemerintah dengan program-program pembangunan ekonominya dan sebagai pemegang kebijakan diharapkan tidak mengabaikan keberadaan UMKM. Untuk itu para kepala daerah hendaknya lebih memberikan perhatian pada program-program yang menumbuhkembangkan kegiatan industri di daerah dan membangun ekonomi rakyat


72

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI sehingga mereka bisa mandiri, yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. IV. PENUTUP Ditengah dinamika ekonomi global yang terusmenerus berubah dengan akselerasi yang semakin tinggi, Indonesia mengalami terpaan badai krisis yang intensitasnya telah sampai pada keadaan yang nyaris menuju kebangkrutan ekonomi. Oleh karena itu, peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, UMKM merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka pembangunan ekonomi daerah. Di negara-negara yang sedang berkembang, tak terkecuali Indonesia (terutama di daerah pedesaan), peran UMKM sangat

besar. Sebab dengan tumbuh kembangnya ekonomi di daerahdaerah diharapkan akan dapat menjadi pendorong pertumbuhan perekonomian nasional, bahkan bukan tidak mungkin akan menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. UMKM boleh dikatakan merupakan salah satu solusi masyarakat untuk tetap bertahan dalam menghadapi krisis yakni dengan melibatkan diri dalam aktivitas usaha kecil terutama yang berkarakteristik informal. Dengan hal ini maka persoalan pengangguran sedikit banyak dapat tertolong dan implikasinya adalah juga dalam hal pendapatan. Peran Pemerintah dalam penciptaan iklim usaha dan investasi antara lain adalah meningkatkan kestabilan ekonomi makro, meningkatkan atau menciptakan kepastian kebijakan, mengurangi korupsi, memperbaiki aturan-aturan perburuhan, menata kembali sektor perpajakan, memperbaiki infrastruktur, dan melaksanakan


73

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI otonomi daerah menuju pada pengembangan potensi daerah secara kerkelanjutan. Oleh sebab itu dibutuhkan peran pemerintah dengan program-program pembangunan ekonominya, selain juga sebagai pemegang kebijakan agar tidak mengabaikan keberadaan UMKM. Untuk itu para Kepala Daerah hendaknya lebih memberikan perhatian pada program-program yang menumbuhkembangkan kegiatan industri di daerah dan membangun ekonomi rakyat sehingga mereka bisa mandiri yang pada akhirnya dapat bermanfaat bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.

Referensi Bacaan Berry, A., E. Rodriquez, dan H. Sandeem, 2001, “Small and Medium Enterprises Dynamics in Indonesia.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 37 (3): 363-384. Gunadi, Brata (2003) Distribusi Spasial UKM Di Masa Krisis Ekonomi, Artikel Th. II - No. 8 Nopember 2003. Jhingan, M.L (2007), Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT. RadjaGrafindo Perkasa, Jakarta. Kompas, 2001, “Memupuk UKM, Menuai Pemulihan Ekonomi”. 14 Desember 2001


74

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI Mubyarto & Bromley, Daniel W. (2002), A Development Alternative For Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Indonesia. Nurhajati (2006), Paradigma Baru Pengembangan UMKM Untuk Memacu Pertumbuhan Sektor Riil. Tan, Firwan, Bisnis Indonesia, 2005. Todaro, Michael dan Stephen Smith (2008), Economic Development, (Longman: New York). Worlbank (2006), Making the New Indonesia Work for the Poor, (Worldbank:Jakarta) www.bpps.co.id www.google.com www.p2kp.org


75

“EKONOMIA" Vol.1 No.8 Tahun 2011 Majalah Ekonomi Ilmiah Edisi Dies Natalis XI


76

Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Perekonomian Daerah

Recommend Documents